Jakarta -

Sebuah rumah di samping Lapas Cipinang, Jakarta Timur (Jaktim), terbakar. Kini, api sudah bisa dipadamkan.

TMC Polda Metro melalui akun media sosial X, @TMCPoldaMetro seperti dilihat, Jumat (31/1/2025), menyebut kebakaran itu terjadi pukul 19.35 WIB. Penanganan awal, sebanyak 11 unit mobil damkar dikerahkan.

"Terjadi kebakaran sekitar 19.35 Wib di samping LP Cipinang Jaktim untuk yang terbakar rumah tinggal lantai 2. Saat ini sudah dapat dipadamkan," tulis @TMCPoldaMetro.

Bangunan itu terletak di Jalan Cipinang Lontar, RT 15 RW 6, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara. Api bisa dilokalisir pada pukul 20.08 WIB.

"(Sebanyak) 18 unit dan 90 personel telah dikerahkan, lalu pada pukul 20.22 WIB operasi pemadaman masuk ke tahap pendinginan untuk mengurai material yang mudah terbakar agar tidak menyisakan api maupun asap," tulis akun Instagram Pemadam Jakarta, @humasjakfire.

Belum diketahui ada tidaknya korban jiwa ataupun dampak kerusakan akibat insiden ini.

(isa/jbr)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa penutupan Kampung Rusia di Bali merupakan bentuk tegas dari pemerintah untuk menegakkan hukum kepada Warga Negara Asing (WNA) yang abai terhadap aturan Indonesia.

“Kami terus melakukan koordinasi dengan Pemda setempat guna memperlancar penertiban Kampung Rusia di Bali. Hal ini juga menjadi perhatian khusus, karena bagaimanapun Bali merupakan salah satu pintu utama kedatangan wisatawan mancanegara di Indonesia,” kata Deputi Pengembangan Pariwisata dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menanggapi tindak lanjut terhadap penutupan Kampung Rusia di Bali, Hariyanto mengatakan bahwa sebelumnya wilayah yang terkenal dengan sebutan "Kampung Rusia" di Jalan Sriwedari, Tegallalang, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali itu mendapat banyak respons kurang baik dari warga setempat.

Hal tersebut terbukti dengan adanya temuan pemerintah daerah setempat yang menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana alih fungsi lahan pertanian dan sawah yang dilindungi. Sehingga harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bangunan tersebut dinilai melanggar Pasal 19 ayat 3 pada Perda Gianyar Nomor 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, juga Perda Gianyar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Sebagai tindak lanjut dari adanya temuan tersebut, Kemenpar melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat guna memperlancar penertiban Kampung Rusia di Bali.

“Hal ini juga menjadi perhatian khusus, karena bagaimanapun Bali merupakan salah satu pintu utama kedatangan wisatawan mancanegara di Indonesia,” ujar Hariyanto.

Menurutnya, saat ini kasus telah ditangani oleh pihak terkait yaitu Direktorat Kriminal Umum Reserse Kriminal Polda Bali.

“Kita semua berharap ke depan tidak akan terjadi kembali kejadian seperti ini, karena Bali sudah dikenal sebagai destinasi pariwisata yang aman, serta sudah mendapatkan penghargaan dunia, misalnya Destinasi Wisata terbaik kedua di dunia 2025 dari TripAdvisor, Best Island dari majalah DestinAsian 2024, dan lainnya,” kata dia.

Sebagai destinasi wisata yang paling banyak mendatangkan wisatawan mancanegara bersama Jakarta dan Kepulauan Riau, ia mengatakan keamanan pariwisata di Bali harus terus diperketat agar tujuan mewujudkan pariwisata yang berkualitas (quality tourism) bisa tercapai.

“Kasus ini tidak boleh terjadi lagi di masa mendatang dan penegakan hukum itu mesti ditegakkan. Kita sudah harus mengarah ke sana, karena kita sudah mengarah ke quality tourism, kita harus pastikan wisatawan yang datang ikut bertanggung jawab,” ujar dia.

Sebelumnya, pada Senin (20/1) kemarin Pemkab Gianyar melalui Satpol PP menutup dan membubarkan Parq Ubud yang merupakan apartemen dilengkapi ruang kerja, restoran, kafe, dan fasilitas lainnya.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Bali pun telah menetapkan Direktur PT Parq Ubud Partners berinisial AF (53) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan dan sawah dilindungi di Ubud, Bali pada Jumat (24/1).

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengganti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mulai tahun 2025.

Keputusan ini diambil untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PPDB selama ini serta memberikan layanan pendidikan yang lebih baik dan merata bagi seluruh siswa di Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menjelaskan, perubahan itu bukan sekadar pergantian nama, tetapi merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki mekanisme penerimaan siswa baru agar lebih adil dan transparan.

Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah menyesuaikan sistem penerimaan di tingkat SMP dengan mengatur ulang persentase penerimaan melalui berbagai jalur.

Untuk jenjang SMA, SPMB akan diberlakukan lintas kabupaten/kota dengan pengelolaan yang berada di tingkat provinsi. Sementara itu, penerimaan siswa SD tetap mengikuti sistem yang ada tanpa perubahan.

Perubahan ini didasarkan pada kajian menyeluruh terhadap implementasi PPDB sejak 2017, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas koordinasi dengan pemerintah daerah.

Menurut Abdul Mu’ti, SPMB merupakan sebuah penyempurnaan dari metode sebelumnya yang dinilai memiliki sejumlah kelemahan seperti ketimpangan daya tampung sekolah negeri, praktik jual beli kursi, dan kurangnya akses bagi siswa berprestasi yang tidak tinggal dalam radius sekolah tertentu. Dengan sistem baru ini, diharapkan masalah-masalah tersebut dapat diatasi.

Jalur penerimaan murid

SPMB akan tetap mempertahankan mekanisme penerimaan siswa melalui empat jalur utama, seperti jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

Jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah administratif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili murid dengan satuan pendidikan.

Kemudian, jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.

Sedangkan jalur prestasi didasarkan pada pencapaian akademik maupun non-akademik. Selain prestasi olahraga dan seni, jalur ini kini juga mencakup kepemimpinan, seperti pengalaman menjadi pengurus OSIS atau Pramuka.

Terakhir, jalur mutasi diberikan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua atau wali dan anak guru yang merupakan calon murid pada satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

Kuota jalur penerimaan murid pada SPMB juga diatur bagi masing-masing jenjang pendidikan. Pada jenjang SD diberlakukan jalur domisili minimal 70 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, jalur mutasi maksimal 5 persen, dan tidak ada jalur prestasi.

Sedangkan pada jenjang SMP, diberlakukan kuota jalur domisili dari minimal 50 persen menjadi minimal 40 persen, jalur afirmasi dari minimal 15 persen menjadi 20 persen, jalur mutasi maksimal 5 persen, serta jalur prestasi dari sisa kuota menjadi minimal 25 persen.

Adapun pada jenjang SMA, diberlakukan kuota jalur domisili dari minimal 50 persen menjadi minimal 30 persen, jalur afirmasi dari minimal 15 persen menjadi 30 persen, jalur mutasi maksimal 5 persen, serta jalur prestasi dari sisa kuota menjadi minimal 30 persen.

Abdul Mu'ti menyebutkan keempat sistem tersebut diberlakukan untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terbatas oleh sistem zonasi yang ketat.

Pelibatan sekolah swasta

Salah satu inovasi dalam SPMB adalah keterlibatan sekolah swasta dalam proses penerimaan siswa. Hal ini dilakukan agar anak-anak yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri tetap memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. Langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi kepadatan siswa di sekolah negeri yang sering kali kelebihan siswa.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menekankan bahwa transparansi dalam penerimaan siswa juga akan ditingkatkan. Dengan sistem baru ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang daya tampung serta peringkat akreditasi sekolah negeri di berbagai daerah.

Hal ini memungkinkan orang tua dan calon siswa untuk lebih memahami peluang mereka dalam memilih sekolah yang sesuai.

Langkah ini diharapkan dapat menjadikan sekolah swasta sebagai mitra strategis dalam menyediakan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat.

Reformasi sistem penerimaan murid ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengapresiasi kebijakan pelibatan sekolah swasta dalam SPMB. Menurutnya, langkah ini dapat memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk bersekolah, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan jumlah sekolah negeri.

Selain itu, JPPI menilai bahwa keterlibatan sekolah swasta juga dapat mengurangi praktik "jual beli" kursi yang sering terjadi akibat keterbatasan kuota sekolah negeri.

Menurut Ubaid, jika daya tampung sekolah ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak institusi pendidikan, maka peluang terjadinya kecurangan dalam penerimaan siswa dapat diminimalisasi.

Namun, implementasi SPMB juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan sistem baru ini. Pemerintah pusat berencana melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan bahwa seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mendukung pelaksanaan SPMB secara optimal.

Di sisi lain, sosialisasi mengenai perubahan sistem ini perlu dilakukan secara masif agar masyarakat memahami mekanisme baru yang diterapkan. Banyak orang tua yang masih memiliki persepsi bahwa sistem zonasi dalam PPDB merupakan satu-satunya jalur penerimaan siswa baru, sehingga edukasi terkait sistem SPMB menjadi krusial.

Pergantian sistem PPDB menjadi SPMB menandai langkah besar dalam reformasi sistem pendidikan di Indonesia. Dengan empat jalur penerimaan yang lebih fleksibel dan melibatkan sekolah swasta, diharapkan sistem pendidikan yang lebih adil, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi semua kalangan bisa tercipta di Indonesia.

Jambi (ANTARA) - Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jambi memfasilitasi kepada para pengunjung dari kelompok disabilitas dan rentan untuk bisa berkunjung melihat keluarganya di dalam lapas.

Hal itu dilakukan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) serta sejalan dengan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM), kata Kepala Laspas (Kalapas) Kelas IIA Jambi, Yunus M Simangunsong, di Jambi Kamis.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi terus berupaya meningkatkan dan melengkapi kualitas pelayanan publik dengan menyediakan jalur disabilitas dan fasilitas bermain anak bagi para pengunjung, serta pelayanan yang khusus bagi pengunjung disabilitas dan kelompok rentan.

Lapas Kelas II A Jambi memberikan pelayan pengunjung penyandang disabilitas dan kelompok rentan sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik dan optimal terkhusus bagi masyarakat penyandang disabilitas yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang.

Penyandang disabilitas menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dapat diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Lapas Jambi telah mendapat beberapa pengunjung dari kelompok rentan lanjut usia yang melakukan kunjungan ke warga binaan.

"Para petugas Lapas Jambi dengan sigap membantu dan memfasilitasi dengan memberikan bantuan kursi roda bagi yang membutuhkan," kata Yunus M Simangungsong.

JAKARTA - Kuasa Hukum Anak Bos Prodia Romy Sihombing mengungkapkan anak bos Prodia Arif Nugroho (AN) menjadi korban pemerasan yang diduga dilakukan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Dalam kasus tersebut, kliennya menderita kerugian material seperti hilangnya mobil Lamborghini hingga BMW.

Romy mengungkapkan, kliennya telah menyerahkan uang senilai Rp17 miliar kepada AKBP Bintoro. Belakangan, nama AKBP Gogo Galesung hingga Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Idnal juga terseret atas kasus ini.

?Kita bilang diambil atau yang hilang dari klien kami, yang hilang dari klien kami, satu Lamborghini, satu Harley Davidson, dan dua BMW, motor BMW. Ya, sisanya uang tunai, yang diberikan kepada oknum-oknum ini,? ujar Romy saat Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Romy mengatakan pihaknya akan melakukan gugatan kepada sejumlah pihak yang telah membuat kliennya menderita kerugian material. ?Ada kemungkinan kami akan merubah gugatan itu terkait dengan kerugian material, ya. Kerugian material, nanti mungkin kita akan sebelum masuk ke pemeriksaan perdana, mungkin kita akan revisi,? katanya.

Romy menambahkan, mencuatnya proses hukum kliennya karena adanya kecemburuan para oknum polisi terkait tidak adanya pembagian yang merata dari dugaan pemerasan.

?Perlu saya sampaikan mencuatnya proses hukum, mencuatnya proses penegakan hukum ini patut diduga terjadinya pecah kongsi. Adanya kecemburuan karena pembagian yang tidak merata. Sehingga perkara yang selama ini mungkin kita anggap disimpan muncul kembali setelah pertemuan antara klien kami dengan Kapolres,? ujarnya.

Pasalnya, kata Romy, bahwa kliennya telah mengeluarkan dana sebesar Rp17 miliar. Namun, pimpinan yakni Kapolres Jaksel hanya menerima sebesar Rp400 juta. ?Klien kami ini sudah mengeluarkan dana sebesar Rp17 miliar, sementara pimpinan ini cuma dapat Rp400 juta, menimbulkan suatu kecemburuan yang akhirnya peristiwa ini didorong untuk maju P21,? katanya.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi merayakan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-75 dengan konsep sederhana. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, peringatan yang jatuh pada Jumat (31/1) ini difokuskan pada efisiensi anggaran dan penguatan program-program prioritas.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar penghematan, tetapi juga strategi untuk mengalihkan anggaran ke program yang lebih berdampak bagi masyarakat.

"Penyederhanaan dalam kegiatan seremonial ini adalah bentuk nyata untuk mendukung efisiensi anggaran negara. Anggaran yang berhasil dihemat dari penyelenggaraan acara ini akan dialokasikan untuk program-program lain yang lebih mendesak dan berdampak kepada masyarakat, sejalan dengan arahan Bapak Presiden," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (31/1).

Dengan tema 'Melayani, Mengabdi, dan Berinovasi', peringatan HBI ke-75 tetap berlangsung khidmat meski lebih bersahaja. Acara yang diadakan serentak di kantor pusat, kantor wilayah, kantor imigrasi, dan rumah detensi se-Indonesia ini hanya mencakup pemotongan tumpeng, doa bersama, serta pemutaran video sejarah keimigrasian.

Penyelenggaraan di tingkat wilayah, unit pelaksana teknis (UPT), dan perwakilan RI pun dibatasi hanya 15 peserta guna menjaga efisiensi serta memastikan esensi peringatan tetap terjaga. Sebagai bagian dari perayaan, Ditjen Imigrasi juga menggelar program 'Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Menyapa' secara virtual.

Pada kesempatan ini, Agus berdialog dengan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Barat serta berbagai pemangku kepentingan, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bengkayang, Satgas Pengamanan Perbatasan (PAMTAS), dan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kesempatan tersebut akan membahas distribusi bantuan sosial bagi masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat dan corporate social responsibility (CSR) untuk UMKM.

Distribusi akan dilakukan dalam dua tahap, sebanyak 310 paket didistribusikan pada 31 Januari 2025 di PLBN Jagoi Babang dan 1.800 paket akan selesai distribusi sebelum 7 Februari 2025 ke desa-desa yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Siding dan Jagoi.

Selain itu, ia juga berinteraksi dengan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Tengah membahas rencana pembentukan kantor imigrasi di Blora, sebagai salah satu program perluasan layanan keimigrasian di seluruh Indonesia.

Perwakilan petugas imigrasi penjaga perbatasan negara juga akan dilibatkan pada kegiatan ini. Petugas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Papua, Oliver Marsel Ferre, mendapatkan kesempatan menyapa Menteri Imipas dan berbagi cerita kesehariannya dalam bertugas.

Agus menegaskan bahwa efisiensi ini tidak hanya diterapkan di tingkat pusat, tetapi juga hingga kantor wilayah dan kantor imigrasi serta rumah detensi di seluruh Indonesia. Hal ini mencerminkan semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama dalam mendukung keberlanjutan pembangunan bangsa.

Sebagai informasi, syukuran HBI ke-75 merupakan acara puncak dari rangkaian peringatan hari jadi Imigrasi yang dilaksanakan sepanjang Januari 2025. Acara-acara yang sebelumnya digelar dalam rangka HBI antara lain layanan Paspor Simpatik, donor darah, bakti sosial di semua satuan kerja Imigrasi se-Indonesia, serta Immigration Run, Layanan 1.075 Paspor dan Festival Imigrasi yang bertempat di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

"Momentum ini bukan sekadar peringatan hari jadi, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab kita untuk terus berinovasi dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Kami percaya, efisiensi dan kebersahajaan dalam pelaksanaan acara justru akan memperkuat makna peringatan ini," tutup Agus.

Langkah ini menunjukkan komitmen Ditjen Imigrasi untuk tidak hanya melayani administrasi keimigrasian, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan sektor-sektor strategis, termasuk ekonomi daerah dan keamanan perbatasan.

JAKARTA - Putri Zulkifli Hasan resmi ditunjuk sebagai Bendahara Umum Dewan Koperasi Indonesia ( Dekopin ). Pengangkatan ini disahkan oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Andi Agtas secara resmi menyerahkan surat pengakuan terhadap kepengurusan Dekopin kepada Ketua Umum Bambang Haryadi di Jakarta pada Jumat (31/1/2025).

Dalam struktur kepengurusan yang telah disahkan oleh pemerintah, selain Ketua Umum Bambang Haryadi, sejumlah tokoh lain juga mendapatkan posisi strategis seperti Ketua Penasehat Jimly Asshiddiqie, Ketua Harian Priskianto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gilang Widya Permana. Selain itu, Ketua Dewan Pengawas Muhammad Haji Said Abdullah, serta Ketua Majelis Pakar Ferry Yuliantono.

Putri Zulkifli Hasan yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR mengaku merasa terhormat dengan penunjukan ini.

?Saya merasa terhormat mendampingi Ketua Bambang Hariyadi dan Sekjen Gilang Widya Permana dalam kepengurusan Dekopin yang baru. Koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian rakyat, dan saya siap berkontribusi untuk memperkuat ekosistem perkoperasian di Indonesia,? ujar Putri.

Dekopin merupakan organisasi yang menaungi gerakan koperasi di Indonesia dan memiliki peran sentral dalam mendorong perkembangan sektor koperasi sebagai pilar ekonomi nasional. Dengan kepengurusan baru yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, diharapkan Dekopin dapat semakin optimal dalam menjalankan visi dan misinya untuk kemajuan koperasi di Tanah Air.

?Dengan kepengurusan baru ini, kami siap mendorong program-program yang inovatif dan sejalan dengan visi Pemerintahan Presiden Prabowo, termasuk peningkatan akses permodalan bagi koperasi, penguatan regulasi yang mendukung, serta memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional,? tambah Putri.

GAZA, KOMPAS.com - Penyeberangan perbatasan Rafah Gaza dengan Mesir bakal dibuka kembali pada Sabtu (1/2/2025) besok usai pertukaran sandera dan tahanan dilaksanakan.

Hal itu berdasarkan perjanjian gencatan senjata Gaza, seorang pejabat Hamas dan sumber yang mengetahui diskusi tersebut mengatakan kepada AFP.

Diketahui, penyeberangan Rafah merupakan titik masuk penting bagi bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Gaza sebelum militer Israel merebut sisi Palestina pada Mei.

Sejak saat itu, pintu gerbang tersebut ditutup, yang menuai kecaman berulang kali dari Mesir dan negara-negara lain serta dari organisasi-organisasi bantuan.

"Para mediator memberi tahu Hamas tentang persetujuan Israel untuk membuka penyeberangan Rafah besok, Sabtu, setelah selesainya pertukaran tahanan gelombang keempat," kata pejabat Hamas.

Menurutnya, evakuasi korban luka akan dilakukan di penyeberangan sesuai dengan perjanjian gencatan senjata Gaza dan pembebasan sandera.

Kementerian kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, kelompok pertama orang sakit akan meninggalkan wilayah itu untuk dirawat di Mesir pada Sabtu.

Senin lalu, Uni Eropa setuju untuk memulai kembali misi pemantauannya di perlintasan Rafah, dengan 18 personel UE dan lokal termasuk satu detasemen keamanan polisi dari Italia, Spanyol, dan Perancis.

"Misi tersebut diluncurkan atas permintaan Israel dan Otoritas Palestina, dengan dukungan penuh dari Mesir," kata pemerintah Italia dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan tersebut juga mengatakan, tujuan utamanya adalah untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi transit harian hingga 300 orang yang terluka dan sakit.

Israel dan Hamas akan melaksanakan pertukaran sandera-tahanan terbaru mereka pada Sabtu sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari 2025 antara Israel dan Hamas.

Kelompok bersenjata di Gaza mulai membebaskan sandera sejak gencatan senjata mulai berlaku. Sejauh ini, 15 sandera Israel telah diserahkan kepada Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dengan imbalan ratusan tahanan Palestina.

Para sandera yang akan dibebaskan pada Sabtu adalah Yarden Bibas, Keith Seigel, yang juga memiliki kewarganegaraan AS, dan Ofer Kalderon, yang juga memegang kewarganegaraan Perancis, menurut kelompok kampanye Israel.

Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan 90 tahanan, sembilan di antaranya menjalani hukuman seumur hidup, kata kelompok advokasi Klub Tahanan Palestina.

Israel akan membebaskan 90 orang tahanan Palestina pada Sabtu (1/2), sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di Jalur Gaza.

Dari puluhan tahanan tersebut, sembilan orang di antaranya menjalani hukuman seumur hidup sementara 81 lainnya menjalani hukuman jangka panjang.

Sebelumnya, kelompok Hamas juga mengungkap bakal membebaskan tiga sandera Israel dari Jalur Gaza pada hari yang sama.

Tiga sandera yang akan dibebaskan di antaranya seorang warga negara ganda Amerika Serikat dan ayah dari sandera termuda. Mereka adalah Keith Siegel, Yarden Bibas, dan Ofer Kalderon.

Siegel diculik dari rumahnya di kibbutz Kfar Aza. Istrinya, Aviva, yang juga diculik bersamanya, sudah dibebaskan pada November 2023 sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata pertama.

Pembebasan sandera dari Gaza dan tahanan penjara Israel dilakukan sebagai bagian dari gencatan senjata. Berdasarkan tahap pertama kesepakatan yang berlangsung selama 42 hari, 33 sandera Israel akan dibebaskan sebagai imbalan atas pembebasan 1.700 hingga 2.000 tahanan Palestina.

Pada Kamis (30/1), Hamas membebaskan tiga sandera Israel dan lima warga Thailand di Gaza, sementara Israel membebaskan 110 tahanan Palestina. Ini adalah pertukaran tawanan ketiga, sejak gencatan senjata dimulai pada 19 Januari lalu.

Hamas diperkirakan akan membebaskan 23 sandera lainnya selama gencatan senjata fase pertama. Hingga kini, Hamas diduga masih menahan 79 orang sandera Israel.

JAKARTA,investor.id – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menekankan penyederhanaan dan fokus pada program prioritas dalam peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-75 yang jatuh pada Jumat (31/01/2025). Hal itu dilakukan dalam bagian dari upaya efisiensi anggaran negara.

“Dana yang dihemat dari acara seremonial ini akan dialokasikan untuk program-program yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat, sebagaimana arahan Presiden,” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (31/1/2025).

Efisiensi dalam peringatan HBI ke-75 ini, menurut Menteri Agus, tidak hanya diterapkan di tingkat pusat, tetapi juga hingga ke seluruh kantor wilayah dan rumah detensi imigrasi. Langkah ini mencerminkan semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan nasional.

Syukuran HBI ke-75 menjadi puncak dari serangkaian kegiatan peringatan yang telah berlangsung sepanjang Januari 2025. Beberapa program yang telah dilaksanakan antara lain layanan Paspor Simpatik, donor darah, bakti sosial di berbagai satuan kerja Imigrasi, serta Immigration Run, Layanan 1.075 Paspor, dan Festival Imigrasi di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

“Momentum ini bukan sekadar peringatan, tetapi juga refleksi atas komitmen kita untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kesederhanaan dalam acara ini justru memperkuat makna peringatan dan semangat kebersamaan,” tutup Menteri Agus.

Dengan mengusung tema Melayani, Mengabdi, dan Berinovasi, peringatan HBI ke-75 tetap bermakna meski berlangsung sederhana. Acara ini mencakup pemotongan tumpeng, doa bersama, serta pemutaran video sejarah keimigrasian. Selain itu, pelaksanaan di tingkat wilayah dan unit pelaksana teknis (UPT) dibatasi hanya untuk 15 peserta guna menjaga efisiensi dan tetap fokus pada esensi peringatan.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, Ditjen Imigrasi menggelar program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Menyapa melalui konferensi video. Tidak hanya itu, sebanyak 310 paket bantuan telah didistribusikan pada 31 Januari 2025 di PLBN Jagoi Babang, sementara 1.800 paket lainnya akan diberikan sebelum 7 Februari 2025 kepada warga terdampak banjir di Kecamatan Siding dan Jagoi.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

MEDAN, KOMPAS.com - Kepala Staf Resimen (Kasmen) Arhanud-2/SSM, Letkol Arip Budi Cahyono, menegaskan bahwa prajurit yang merusak warung di Desa Durin Simbelang, Kabupaten Deli Serdang, akan diproses hukum meskipun korban tidak membuat laporan ke Polisi Militer (POM).

“Bukan berarti bapak tidak melaporkan ke POM, anggota saya tidak diproses. Semuanya diproses hukum. Karena apa pun ceritanya, itu adalah suatu kesalahan,” kata Arip saat mengikuti mediasi dengan para korban di Kantor Pemerintah Desa Durin Simbelang pada Kamis (30/1/2025).

Arip menyampaikan bahwa para anggota yang terlibat masih dimintai keterangan terkait insiden perusakan warung, mobil, hingga sepeda motor warga.

Ia menegaskan bahwa para prajurit tersebut bergerak di luar kendali.

“Jadi bukan bapak tak melaporkan ke POM, terus prajurit tidak melanggar. Prajurit kalau salah, ya salah. Kalau melanggar, ya melanggar, karena bergerak di luar kendali pimpinan atau pun atasan,” ucap Arip.

Ia pun menyampaikan permohonan maafnya terkait insiden perusakan itu.

Dia berjanji pihaknya akan mengganti seluruh kerugian dari warga.

Alhasil, kedua belah pihak telah bersepakat untuk berdamai.

Sebelumnya diberitakan bahwa sebelum insiden perusakan itu, ada seorang prajurit Arhanud-2 bernama Praka Darma Saputra Lubis yang dikeroyok sejumlah pemuda di sekitar warung.

Terkait kronologinya, Dody menjelaskan bahwa mulanya Praka Darma melintas di Jalan GBKP, Dusun Lau Gelunggung pada Rabu (29/1/2025).

Ia berpapasan dengan tiga pemuda yang mengendarai sepeda motor trail dengan knalpot racing.

Para pemuda itu menggeber-geber motornya ke arah Praka Darma.

Alhasil, Praka Darma terganggu dan mengikuti para pemuda itu hingga tiba di sebuah warung milik warga.

Para pemuda itu duduk di warung dan Praka Darma menghampiri.

"Karena tidak diterima ditegur, terjadi cekcok mulut yang menyulut emosi. Ketiga pemuda tersebut bersama kawannya sekitar 10 orang melakukan pengeroyokan," kata Dody dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com pada Kamis (30/1/2025).

"Karena kalah jumlah dan terkena pukulan kayu pada bagian wajah dan punggung, yang bersangkutan (Praka Darma) lari ke kebun sawit dan bersembunyi," tambahnya.

Praka Darma meminta pertolongan kepada rekannya melalui chat grup WhatsApp anggota Resimen Arhanud.

Tak lama, puluhan prajurit datang ke warung dan terjadi insiden perusakan.

Akibatnya, satu warung, satu mobil, dan tiga sepeda motor warga rusak.

Ramallah (ANTARA) - Komisi Palestina untuk Urusan Tahanan dan Eks Tahanan dan Masyarakat Tahanan Palestina pada Jumat mengumumkan bahwa 90 tahanan Palestina dijadwalkan dibebaskan dari penjara Israel pada Sabtu, sebagai bagian perjanjian gencatan senjata di Gaza.

Dalam pernyataan bersama, kedua organisasi tersebut mengonfirmasi bahwa pembebasan ini akan mencakup 81 tahanan yang menjalani hukuman jangka panjang dan sembilan lainnya yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Pembebasan ini menyusul tahap ketiga pembebasan tahanan di bawah perjanjian gencatan senjata Gaza yang mulai berlaku semalam.

Dalam tahap tersebut, otoritas Israel membebaskan 110 tahanan, termasuk 32 tahanan dengan hukuman seumur hidup, 48 dengan berbagai waktu hukuman, dan 30 anak dibawah umur.

Gencatan senjata saat ini di Gaza merupakan perjanjian yang dimediasi secara internasional bertujuan untuk mengakhiri serangan Israel selama 470 hari di Gaza.

Gencatan senjata yang telah dilaksanakan secara bertahap tersebut, mencakup ketentuan untuk pertukaran tahanan, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan diskusi tentang upaya de-eskalasi jangka panjang.

Selain pembebasan bertahap tahanan Palestina dari penjara Israel, gencatan senjata tersebut mencakup mekanisme untuk memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, dengan memenuhi kebutuhan mendesak seperti pasokan medis, makanan, dan tempat tinggal bagi warga sipil yang mengungsi.

Sumber: WAFA

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025