Lapas Kelas II B Klaten menggelar sumpah setia dua narapidana terorisme (napiter) kepada NKRI. Untuk itu, Kasi Humas Polres Klaten, AKP Nyoto, berharap napiter lainnya dapat mengikuti jejak napiter tersebut.

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Polres Klaten, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88, Kodim 0723/Klaten, di Kantor Lapas Kelas II B Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kamis (24/4/2025). Acara tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Dua napiter yang mengucap ikrar tersebut bernama Bhay dan Ifal. Keduanya membaca Pancasila dan dilanjutkan dengan ikrar setia kepada NKRI.

Kepala Lapas Kelas II B Klaten, Andik Dwi Saputro, menyampaikan selamat kepada dua napiter telah bersumpah setia kepada NKRI.

"Selamat kepada warga binaan kami yang telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi melalui ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dilakukan pada kesempatan ini, meninggalkan paham terorisme dan dapat kembali ke masyarakat," kata Andik saat ditemui di Lapas Kelas II B Klaten, hari ini.

Lebih lanjut, Andik menjelaskan, dua napiter tersebut terlibat dalam kasus terorisme di Poso, Sulawesi Tengah. Mereka semua divonis 6 tahun 6 bulan kurungan.

"Mereka kasus (terorisme) Poso. (Divonis) 3 tahun 6 bulan (kurungan)," sebutnya.

Dua napiter itu telah menjalani sekitar 2,5 tahun kurungan. Sebab itu, Andik menjelaskan, Ifal dan Bhay mendapatkan pembebasan bersyarat. Adapun salah satu syaratnya adalah janji setia kepada NKRI.

"Salah satunya adalah kesetiaan kepada NKRI," katanya.

Sebelumnya, Andik menerangkan, dua napiter itu tidak mau untuk hormat ke bendera Merah Putih dan mengikuti salat berjemaah di masjid.

"Kalau paham mereka masih merah, mereka tidak mau ikut salat jemaah di masjid, mereka tidak mau hormat kepada bendera. Ini kan buktinya mereka telah mengikuti salat berjemaah di masjid, mengikuti program pembinaan pengajian umum, mereka sudah mau hormat kepada bendera dan mencium," terangnya.

Sementara itu, perwakilan BNPT, Cindytia menerangkan, dua napiter itu sebelumnya tergabung dalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso.

"MIT CAD Poso," terang Cindytia.

Sementara itu, Ifal bersyukur dirinya dapat berikrar untuk setia kepada NKRI. Dia pun menyesal pernah tergabung dalam kelompok teroris.

"Alhamdulillah, hari ini saya bahagia sekali setelah melewati berbagai pembinaan dari lapas Klaten, BNPT, Densus 88, dan kepolisian, pada hadi ini saya benar-benar tulus, ikhlas untuk ikrar NKRI. Menyesal sekali (pernah tergabung dalam kelompok teroris)," jelas Ifal.

Selanjutnya, AKP Nyoto menerangkan, napiter di Klaten ada dua orang, yakni yang telah berikrar setia kepada NKRI. Dia pun berharap, napiter lainnya dapat mengikuti jejak dua napiter tersebut.

"Semoga napiter yang lainnya mengikuti napiter di Lapas Klaten, bisa kembali di pangkuan Ibu Pertiwi, setia pada NKRI, bertaubat dan menyadari bahwa perbuatan teroris adalah salah baik berdasarkan hukum Islam maupun Hukum Negara RI," jelas Nyoto.

Video: Kepala BNPT Temui Mensos Bahas Rehabilitasi Eks Napiter

Video: Kepala BNPT Temui Mensos Bahas Rehabilitasi Eks Napiter

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berinisial ANL (39) ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 444 juta. Saat digiring ke mobil tahanan, dia tampak tersenyum dan memamerkan pose dua jari.

Dilansir detikSulsel, dalam video yang dilihat detikcom, ANL keluar dari kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari menggunakan rompi merah muda. Kedua tangannya diborgol. Saat ditanya wartawan soal kondisinya, diia lantas tersenyum dan memamerkan pose dua jari.

"Halo, sehat dong, masa sakit," kata ANL kepada wartawan sebelum masuk ke dalam mobil tahan Kejari Kendari, dikutip dari detikSulsel.

Ada tiga tersangka dalam kasus korupsi. Selain ANL, ada mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Kendari inisial NU dan ASN inisial MU.

"Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi di Pemkot Kendari tahun anggaran 2020," kata Kasi Pidsus Kejari Kendari, Enjang Slamet dalam keterangannya, Rabu (16/4/2025).

Oknum ASN Pemkot Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) berinisial ANL (39) tampak memamerkan pose dua jari usai ditetapkan tersangka kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 444 juta. Foto: Oknum ASN Pemkot Kendari, berinisial ANL (39) tampak memamerkan pose dua jari. (dok. istimewa)

Mereka bertiga diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama pada kegiatan Belanja Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), Tambah Uang Persediaan (TUP), dan Langsung (Ls).

"Ketiganya dijerat pada kasus korupsi kegiatan belanja uang persediaan, ganti uang persediaan, tambah uang persediaan dan langsung di Bagian Sekretariat pada anggaran tahun 2020," ungkap Enjang.

Modus korupsi ketiga tersangka yaitu mengajukan sejumlah anggaran pada kegiatan Pemkot Kendari. Tapi dalam realisasinya diduga fiktif.

"Ada penyimpangan yang dilakukan dalam realisasinya, kemudian pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya alias fiktif," bebernya.

Sebelumnya, Kejari Kendari menetapkan NU, ANL dan MU sebagai tersangka kasus korupsi pada Rabu (16/4/2025) malam. ANL dan MU langsung ditahan, sedangkan NU tidak karena alasan sakit.

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Tujuh narapidana Lapas Kelas IIB Kota Sorong, Papua Barat Daya, kabur dari tahanan pada Selasa (1/4). Mereka kabur setelah menjebol kamar tahanan menggunakan sendok.

Dilansir detikSulsel, para napi ini memanfaatkan kondisi tembok tahanan yang sudah rapuh. Mereka menjebol dinding tahanan hanya dengan menggunakan sendok.

"Kita sedang memeriksa saksi untuk mengetahui penyebab secara pasti kaburnya tujuh tahanan dari Lapas. Jadi narapidana tersebut kabur melalui membobol tembok," kata Kakanwil Kemenkumham Papua Barat, Hensa kepada wartawan, Rabu (2/4/2025).

Hensa mengatakan ketujuh napi tersebut kabur pada Selasa (1/4) sekitar pukul 04.54 WIT. Dia menyebut ada beberapa bagian dinding tahanan yang memang kondisinya sudah rapuh, sehingga dijebol oleh para napi menggunakan sendok.

"Jadi tembok di bawah itu memang kondisi di Lapas sering terendam air, terendam banjir. Sehingga tembok itu yang bagian bawah itu memang sangat rapuh, jadi tahanan membobolnya dengan mengorek bagian terendam air menggunakan sendok," tuturnya.

Adapun tujuh napi yang kabur masing-masing inisial AR, AO, AA, EL, YW, JJ, dan TW. Atas insiden ini, Hensa mengaku akan mengusulkan renovasi atau relokasi bangunan agar menjadi lebih representatif.

"Karena itu kita sudah berusaha untuk mengantisipasi, nanti akan kita usulkan untuk renovasi atau relokasi bangunan ini supaya lebih baik lebih representatif. Jumlah narapidana yang menghuni kamar tersebut berjumlah 10 orang, dan 7 di antaranya melarikan diri," bebernya.

Insiden narapidana kabur dari Lapas Kelas IIB Sorong ini sudah dua kali terjadi dalam setahun terakhir. Setelah sebelumnya 53 napi kabur, kini terbaru ada 7 napi yang juga melarikan diri.

"Awalnya narapidana kabur 53 orang pada beberapa tahun kemarin dan 32 sudah ditangkap, sementara 21 lainnya belum. Sementara terbaru terdapat 7 narapidana yang kabur salah satunya pelaku pembunuh anggota TNI di Posramil Kisor," kata Hensa.

Untuk diketahui, insiden 53 napi kabur dari Lapas Sorong terjadi pada Minggu (7/1/2024) sekitar pukul 11.00 WIT. Hensa mengatakan proses pengejaran terhadap tahanan yang belum ditangkap kembali masih akan terus dilakukan.

"Kalau untuk yang lari dari lapas itu tidak ada masa kedaluwarsa. Jadi sekali lari ya tetap akan dicari sampai dapat," bebernya.

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Pakar hukum Universitas Brawijaya (UB) Fachrizal Afandi mendorong peran kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum tegas dalam mengungkap kasus-kasus besar, terutama korupsi. Fachrizal berharap kewenangan kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi tidak dilemahkan.

"Kejaksaan diharapkan dapat terus berperan sebagai lembaga penegak hukum yang tegas dalam mengungkap kasus-kasus besar, terutama korupsi," ujar Fachrizal berbincang dengan detikJatim, Minggu (16/3/2025).

Menurut Fachrizal, kejaksaan selama ini telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk itu, lanjut Fachrizal, cukup disayangkan jika dalam RUU KUHAP menghapus kewenangan kejaksaan dalam pemberantasan kasus korupsi.

"Jaksa harus diberikan kewenangan yang jelas, dan tertuang dalam KUHAP. Jika dihapus, maka ada upaya untuk melemahkan posisi kejaksaan melalui perubahan dalam RUU KUHP," tuturnya.

"Dimana mengharuskan jaksa untuk melapor kepada polisi sebelum melakukan penyidikan," sambungnya.

Fachrizal menekankan pentingnya revisi KUHAP dalam memperkuat kewenangan jaksa sebagai penyidik. Agar tidak ada pengaturan yang melemahkan pemberantasan korupsi.

Selain itu, kata Fachrizal, dalam upaya penegakan hukum harus dilakukan secara independen, tanpa intervensi politik, dan pengangkatan Jaksa Agung perlu melibatkan check and balance dari DPR.

"Ini untuk menjaga independensi kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi. Karena kasus korupsi sering kali memiliki dimensi politik karena pelakunya adalah pejabat yang memiliki kekuasaan," ungkapnya.

Kembali lagi pada RUU KUHAP, Fachrizal menilai peran dan kewenangan kejaksaan perlu diperkuat melalui revisi undang-undang.

Agar dapat menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi secara efektif dan independen.

"Upaya untuk melemahkan kejaksaan harus dihindari, dan penting untuk memastikan bahwa jaksa memiliki kekuasaan yang cukup untuk melakukan penyidikan tanpa intervensi dari pihak lain," tegasnya.

Video Dosen UB Kritik RUU TNI-Polri-Kejaksaan: Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Video Dosen UB Kritik RUU TNI-Polri-Kejaksaan: Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi merayakan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-75 dengan konsep sederhana. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, peringatan yang jatuh pada Jumat (31/1) ini difokuskan pada efisiensi anggaran dan penguatan program-program prioritas.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar penghematan, tetapi juga strategi untuk mengalihkan anggaran ke program yang lebih berdampak bagi masyarakat.

"Penyederhanaan dalam kegiatan seremonial ini adalah bentuk nyata untuk mendukung efisiensi anggaran negara. Anggaran yang berhasil dihemat dari penyelenggaraan acara ini akan dialokasikan untuk program-program lain yang lebih mendesak dan berdampak kepada masyarakat, sejalan dengan arahan Bapak Presiden," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (31/1).

Dengan tema 'Melayani, Mengabdi, dan Berinovasi', peringatan HBI ke-75 tetap berlangsung khidmat meski lebih bersahaja. Acara yang diadakan serentak di kantor pusat, kantor wilayah, kantor imigrasi, dan rumah detensi se-Indonesia ini hanya mencakup pemotongan tumpeng, doa bersama, serta pemutaran video sejarah keimigrasian.

Penyelenggaraan di tingkat wilayah, unit pelaksana teknis (UPT), dan perwakilan RI pun dibatasi hanya 15 peserta guna menjaga efisiensi serta memastikan esensi peringatan tetap terjaga. Sebagai bagian dari perayaan, Ditjen Imigrasi juga menggelar program 'Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Menyapa' secara virtual.

Pada kesempatan ini, Agus berdialog dengan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Barat serta berbagai pemangku kepentingan, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bengkayang, Satgas Pengamanan Perbatasan (PAMTAS), dan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kesempatan tersebut akan membahas distribusi bantuan sosial bagi masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat dan corporate social responsibility (CSR) untuk UMKM.

Distribusi akan dilakukan dalam dua tahap, sebanyak 310 paket didistribusikan pada 31 Januari 2025 di PLBN Jagoi Babang dan 1.800 paket akan selesai distribusi sebelum 7 Februari 2025 ke desa-desa yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Siding dan Jagoi.

Selain itu, ia juga berinteraksi dengan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Tengah membahas rencana pembentukan kantor imigrasi di Blora, sebagai salah satu program perluasan layanan keimigrasian di seluruh Indonesia.

Perwakilan petugas imigrasi penjaga perbatasan negara juga akan dilibatkan pada kegiatan ini. Petugas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Papua, Oliver Marsel Ferre, mendapatkan kesempatan menyapa Menteri Imipas dan berbagi cerita kesehariannya dalam bertugas.

Agus menegaskan bahwa efisiensi ini tidak hanya diterapkan di tingkat pusat, tetapi juga hingga kantor wilayah dan kantor imigrasi serta rumah detensi di seluruh Indonesia. Hal ini mencerminkan semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama dalam mendukung keberlanjutan pembangunan bangsa.

Sebagai informasi, syukuran HBI ke-75 merupakan acara puncak dari rangkaian peringatan hari jadi Imigrasi yang dilaksanakan sepanjang Januari 2025. Acara-acara yang sebelumnya digelar dalam rangka HBI antara lain layanan Paspor Simpatik, donor darah, bakti sosial di semua satuan kerja Imigrasi se-Indonesia, serta Immigration Run, Layanan 1.075 Paspor dan Festival Imigrasi yang bertempat di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

"Momentum ini bukan sekadar peringatan hari jadi, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab kita untuk terus berinovasi dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Kami percaya, efisiensi dan kebersahajaan dalam pelaksanaan acara justru akan memperkuat makna peringatan ini," tutup Agus.

Langkah ini menunjukkan komitmen Ditjen Imigrasi untuk tidak hanya melayani administrasi keimigrasian, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan sektor-sektor strategis, termasuk ekonomi daerah dan keamanan perbatasan.

PALU, iNewsPalu.id – Petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Poso kembali menunjukkan keberhasilan dalam mengungkap upaya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu yang mencoba diselundupkan melalui titipan barang. Kejadian ini terjadi pada Sabtu pagi, 25 Januari 2025, dan berhasil digagalkan berkat kewaspadaan petugas yang bertugas di Pintu Utama Rutan Poso.

Petugas yang terdiri dari An. Gunawan dan Refli Danali berhasil menemukan sabu-sabu yang disembunyikan dalam termos nasi dan botol deodorant yang dititipkan oleh pengunjung untuk warga binaan. Penemuan pertama terjadi pada pukul 09.30 WITA, ketika petugas menemukan satu paket sabu di dalam termos nasi. Selang 30 menit, petugas kembali menemukan narkoba dalam botol deodorant “Rexona” yang juga dititipkan untuk warga binaan lainnya.

Segera setelah temuan ini, Kepala Pengamanan Rutan Poso, Rudisantoso, melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Res Narkoba Polres Poso. Tim kepolisian yang melakukan tes terhadap barang yang ditemukan memastikan bahwa kedua barang tersebut mengandung narkoba jenis sabu-sabu. Petugas Rutan dan kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dua warga binaan yang diduga terlibat dalam penyelundupan tersebut.

M. Yusuf, Plh. Kepala Rutan Poso, menekankan pentingnya kewaspadaan dan prosedur ketat dalam menjaga keamanan rutan. "Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah penyelundupan narkoba ke dalam Rutan. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa sistem pengawasan yang kami terapkan berjalan efektif," ujar Yusuf.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, turut memberikan apresiasi terhadap keberhasilan petugas Rutan Poso. Ia menilai tindakan tegas ini menunjukkan komitmen untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran narkoba di dalam rutan.

Rakhmat Renaldy juga menekankan pentingnya kerja sama antara petugas Rutan, kepolisian, dan instansi terkait untuk memperkuat pengawasan dan mencegah penyelundupan narkoba di lembaga pemasyarakatan. “Pencegahan narkoba di rutan harus terus diperkuat, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi para warga binaan,” tegasnya.

Editor : Jemmy Hendrik

Polres Pasuruan Kota dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang bersinergi mendukung program Asta Cita. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pembagian makanan bergizi gratis kepada ratusan warga.

Pembagian makanan dilakukan di dua lokasi strategis. Pertama, di Alun-alun Kota Pasuruan, tepatnya di depan Pos Pelayanan Operasi Lilin 2024, dan kedua di kawasan pelabuhan.

Di Alun-alun, sebanyak 200 porsi makanan bergizi disalurkan kepada para tukang becak wisata dan petugas parkir. Di lokasi kedua, 300 porsi makanan bergizi dibagikan kepada masyarakat sekitar dan komunitas nelayan.

Kapolres Pasuruan Kota AKBP Davis Busin Siswara menyatakan pembagian makanan itu merupakan bagian dari program Si Sumeh (Sinergi untuk Masyarakat Sehat). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, termasuk pembagian makanan bergizi.

"Ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam mendukung program Asta Cita Presiden, khususnya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata dan menginspirasi berbagai pihak untuk turut serta dalam aksi sosial," kata Davis, Selasa (31/12/2024).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, Anggoro Widjanarko, menambahkan kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi positif antar instansi pemerintah.

"Kami sangat senang dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kota Pasuruan," ungkapnya.

Aksi berbagi makanan bergizi ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Suparno, seorang tukang becak wisata di Alun-alun Kota Pasuruan, menyampaikan terima atas pembagian makanan tersebut.

Begitu pula Sri, warga di sekitar Pelabuhan Kota Pasuruan, "Alhamdulillah, makanan ini sangat bermanfaat. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut," katanya.

Video CCTV: Aksi Pencurian Mobil Ambulans Klinik di Pasuruan

Video CCTV: Aksi Pencurian Mobil Ambulans Klinik di Pasuruan

Sembilan tahanan di Rumah Tahana (Rutan) Kelas 1 Semarang dipindah ke Lapas Gladakan Nusakambangan. Mereka positif narkoba dan sempat bikin ribut saat dipisahkan dari tahanan lain.

Kepala Rutan Semarang, Eddy Junaedi, mengatakan razia dilakukan rutin di Rutan Semarang. Namun pada Selasa (10/12) lalu ketika dilakukan tes urine ada sembilan tahanan yang hasilnya positif.

"Selasa malam kemarin. Penggeledahan rutin. Kebetulan dari 14 orang yang kita periksa memang betul terkonfirmasi sembilan orang positif narkoba," kata Eddy di kantornya, Selasa (17/12/2024).

Kepala Rutan Semarang, Eddy Junaedi memberi keterangan soal 9 tahanan dipindah ke Nusakambangan. Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikJateng

Mereka terindikasi positif sabu dan pil koplo. Sembilan tahanan itu kemudian diasingkan dari tahanan lain dan diambil BAP. Tapi ternyata mereka berteriak-teriak untuk membuat keributan.

"Ambil langkah segera mengasingkan warga binaan yang terkonfirmasi. Lakukan pengeselan dan BAP. Dari sembilan orang ternyata teriak-teriak menyebabkan gangguan Kamtib. Kaos oleh teriakan," ujarnya.

Kemudian setelah berkonsultasi dengan Kadivpas Kanwil Kemenkumham Jateng, para tahanan itu akan dibawa ke Nusakambangan dengan pengamanan polisi. Tapi pemindahan baru bisa dilakukan esok hari karena polisi yang melakukan pengamanan masih fokus pada pengamanan kunjungan presiden.

"Kami bertahan satu hari. Besok malamnya kepolisian mendampingi pengawalan sembilan orang itu ke NK, Lapas Gladakan," tegas Eddy.

Dia menjelaskan sembilan tahanan itu berperkara narkoba dan rata-rata residivis dengan ancaman pidana enam sampai tujuh tahun penjara. Penyelidikan masih dilakukan karena tidak ditemukan barang bukti obat terlarang yang mereka konsumsi.

"Sampai saat ini melakukan penyelidikan info masuk dari mana, barang bukti tidak ditemukan. Mereka datang, habis pakai," ujarnya.

Dugaan awal barang masuk dari bawaan penjenguk. Padahal menurut Eddy penggeledahan sudah dilakukan kepada penjenguk. Dia berjanji akan terus waspada dan terus melakukan sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba) bersama BNN.

"Menjadi pembelajaran untuk lebih teliti untuk hal geledah barang titipan. Tapi tidak menutup kemungkinan dari pintu lain. Petugas juga kita awasi bawaannya, tidak hanya pengunjung," tegasnya.

Para tahanan yang dipindah ke Nusakambangan itu juga akan dicatat dalam register F dan dicabut hak-haknya mulai dari soal kunjungan hingga remisi.

"Beri sanksi hilangkan hak-haknya seperti hak kunjungan. Akan dicatat dalam register F, terkait disiplin. Hak terkait remisi bisa dibatalkan," ujarnya.

Video: Truk Trailer Ringsek Tergencet Besi 52 Ton di Pantura Rembang

Video: Truk Trailer Ringsek Tergencet Besi 52 Ton di Pantura Rembang

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) menganggap usulan ini bisa mencederai semangat reformasi.

"Pemisahan lembaga kepolisian dari ABRI atau TNI merupakan produk reformasi yang berorientasi pada perbaikan lembaga Polri agar lebih profesional, modern dan independen dalam penegakan hukum. Gagasan pemisahan lembaga kepolisian dari ABRI atau TNI disampaikan pertama kali oleh presiden BJ Habibi pada tahun 1998, kemudian ditindaklanjuti dengan surat instruksi presiden pada tahun 1999 dan berujung diterbitkannya undang-undang mengenai Polri pada tahun 2002 pada era presiden Megawati," ujar Sekretaris Bidang Jam'iyyah PP. Persis, Erdian dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024). Rilis keterangan Erdian berjudul 'PP. Persis Respon Usulan Kepolisian dibawah TNI dan Kemendagri: Cara Pandang Parsial dan Kasuistik, Cederai Semangat Reformasi'.

Menurut Erdian, tugas pokok yang diamanatkan dalam UU Nomor 2 tahun 2002 sudah sangat ideal untuk memberikan keleluasaan bagi institusi Polri dalam memberikan pelayanan kepada rakyat dan khidmat kepada bangsa dan negara.

"Berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 kan, posisi Polri menjadi lembaga di bawah instruksi Presiden dan memiliki tiga tugas pokok. Yaitu menjaga keamanan dan ketertiban. Kedua, menegakkan Hukum. Dan ketiga, mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat," lanjutnya.

Erdian menegaskan usulan mengembalikan Polri di bawah kendali Panglima TNI serta Kemendagri dengan alasan karena ada oknum polisi yang melakukan hal-hal yang dianggap mencederai institusi Polri adalah cara pandang yang parsial dan kasuistik. Erdian menganggap pandangan tersebut setback ke paradigma orde baru dan menciderai semangat reformasi.

"Terkait beberapa kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum polisi yang terjadi akhir-akhir ini tentu harus ditindak tegas dan segara diproses sesuai hukum yang berlaku dan dilakukan secara transparan. Kasus-kasus tersebut pun harus menjadi momentum bagi institusi Polri terutama Kapolri untuk senantiasa melakukan perbaikan di tubuh Polri dan juga menjadi evaluasi terhadap sistem pendidikan di kepolisian agar ke depan lebih bagus lagi," lanjutnya.

Erdian berpendapat di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kinerja Polri sangat baik. Secara kelembagaan, kepolisian, kata Erdian, sudah on the track semakin berprestasi dan juga semakin diterima baik oleh segenap lapisan masyarakat.

"Hari ini, kami melihat di bawah kepemimpinan Kapolri Jendral Sigit, polisi mendapat kepercayaan masyarakat yang positif. Bahwa ada masalah yang menghinggapi institusi polisi oleh oknum-nya, namun selama ini, di bawah komando beliau, Polisi sudah on the track melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam mewujudkan kamtibnas. Pilpres, pileg dan pilkada serentak tahun ini berjalan tertib, lancar, damai dan aman. Bila ada kekurangan, ya diperbaiki. Dan kami yakin, Kapolri sangat terbuka akan hal itu," pungkasnya.

Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang Pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai baiknya kepolisian fokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, baiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

"Tugas polisi mungkin jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui. Menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," tutur anggota DPR RI ini.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," tambahnya.

KPU Sampang melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) pada tujuh petugas di bawah naungannya. Beberapa di antaranya dicopot karena terafiliasi dengan salah satu pasangan calon (paslon).

Ketua KPU Sampang Aliyanto menyebut 2 dari 7 petugas yang di-PAW, merupakan petugas di Kecamatan Camplong. Lalu, ada salah satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengundurkan diri dan digantikan oleh anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Darma, Camplong.

"Penggantinya adalah anggota PPS yang saat itu ikut seleksi PPK, namun berada di urutan keenam. Posisi anggota PPS yang kosong otomatis digantikan peserta tes PPS dengan nomor urut empat," ujar Aliyanto, Jumat (22/11/2024).

Selain itu, terdapat lima anggota PPS lainnya yang dicopot melalui proses sidang etik KPU setelah menerima laporan masyarakat.

"Ada lima orang anggota PPS yang diganti melalui sidang etik. Satu anggota dari PPS Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah; lalu dari Kecamatan Kedundung ada PPS Desa Bajrasokah, Pesarenan, dan Rabasan, serta di Kecamatan Omben dari Desa Meteng," jelas Aliyanto.

Menurut Aliyanto, beberapa petugas dicopot karena terafiliasi dengan salah satu paslon, sementara lainnya tersandung kasus hukum.

"Anggota PPS Desa Bajrasokah dicopot karena terafiliasi dengan salah satu pasangan calon. Sedangkan PPS Desa Pesarenan pernah divonis lima tahun, dan PPS Desa Rabasan tengah menjalani proses hukum di Polres Sampang," tandasnya.

Aliyanto juga menambahkan anggota PPS Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah, dicopot setelah diketahui pernah menyelinap masuk ke gudang logistik secara diam-diam selama tiga hari saat Pemilu 2019, hingga memicu konflik di wilayah tersebut.

Video Emil Dardak Pamer Jatim Punya Pengelolaan Limbah B3 Terbesar

Video Emil Dardak Pamer Jatim Punya Pengelolaan Limbah B3 Terbesar