Semua pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno Hatta yang dicopot buntut dugaan pemerasan atau pungutan liar (pungli) terhadap warga negara (WN) China menjalani pemeriksaan internal.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memastikan, anak buahnya tersebut akan mendapat hukuman sesuai dengan kadar perbuatannya.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," ujar Agus saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Sabtu (1/2).

Keputusan mencopot semua pejabat imigrasi Bandara Soetta tersebut diambil setelah Kementerian Imigrasi mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana dimaksud.

"Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti," kata Agus.

Dalam surat yang dikeluarkan pada 21 Januari 2025, Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau Kedubes China menyatakan telah menjalin kontak dan koordinasi erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Jakarta dan memecahkan setidaknya 44 kasus pemerasan, dengan jumlah total sekitar Rp32.750.000 yang dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China.

Kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan terjadi dalam kurun waktu Februari 2024 hingga Januari 2025.

"Ini hanyalah puncak gunung es karena lebih banyak warga negara Tiongkok yang diperas tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang ketat atau takut akan pembalasan saat masuk di masa mendatang," tulis mereka.

Kedubes China berharap agar tanda-tanda yang bertuliskan 'Dilarang memberi tip', 'Silakan lapor jika terjadi pemerasan' dalam bahasa Mandarin, Indonesia, dan Inggris dapat dipasang di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI). Perintah larangan memberi tip juga dapat dikeluarkan kepada agen-agen perjalanan China sehingga mereka tidak akan menyarankan wisatawan untuk menyuap petugas imigrasi.

Lebih lanjut, Kedubes China menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Luar Negeri RI atas bantuan yang diberikan.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi kontak terkait di Kedubes China, yakni Liu Lin, untuk mengonfirmasi surat tersebut. Namun, belum diperoleh balasan hingga berita ini ditulis.

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi menanggapi terkait kebijakan tidak ada lagi pengecer tabung gas LPG 3 Kg. Prasetyo mengatakan pemerintah ingin merapikan penerima subsidi LPG 3 Kg.

"Ya kan memang begini ya. Pertama adalah semua memang harus kita rapikan ya. LPG 3 Kg ini kan adalah, ada subsidi di situ dari pemerintah," kata Prasetyo di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

Prasetyo berharap penerima LPG 3 Kg merupakan pihak-pihak yang berhak. Dia menegaskan kebijakan tidak ada lagi pengecer LPG 3 Kg bukan untuk mempersulit masyarakat.

"Sehingga kita berharap yang namanya subsidi ya, kita pinginnya diterima oleh yang berat kan kira-kira begitu. Jadi bukan untuk mempersulit, tidak," ujarnya.

"Tapi kita cuma mau merapikan semuanya. Supaya subsidi itu jauh lebih tepat sasaran," sambungnya.

Prasetyo mengatakan saat ini belum ada perubahan harga tabung gas LPG 3 Kg. Prasetyo mengatakan kebijakan terhadap LPG 3 Kg akan terus berjalan.

"Kalau harganya kan belum ada perubahan apa-apa. Ya itu kan karena ini ya, karena mekanisme pasaran, jadi kalau masalah kenaikan, tapi kalau dari sisi pemerintah kan harga itu belum ada perubahan. Kebijakan terhadap LPG pasti jalan terus," ujarnya.

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan pemerintah akan terus mengevaluasi terkait kebijakan tidak ada lagi pengecer LPG 3 Kg. Prasetyo mengatakan pemerintah akan memonitor terkait kebijakan tersebut.

"Kita terus mengevaluasi kalau ada keluhan-keluhan atau ada problem-problem di masyarakat. Terima kasih sekarang juga oleh media sosial itu juga banyak. Kita bisa memonitor kejadian-kejadian," ujarnya.

(amw/dek)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut biaya retret kepala daerah tidak akan menggunakan kocek pribadi Presiden Prabowo Subianto. Saat retret Menteri di Akmil Magelang Oktober 2024 lalu, pembiayaannya berasal dari uang pribadi Prabowo.

Di tengah langkah efisiensi dan penghematan dana oleh pemerintah, Prasetyo menyebut bukan berarti kegiatan yang penting tidak akan dilaksanakan.

Retret, menurut Prasetyo, dipertimbangkan menjadi salah satu agenda yang penting.

"Kan begini, efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, enggak begitu juga," ujar Prasetyo di Kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

"Nah kita merasa bahwa retret menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak, kita berharap pelantikannya serentak meskipun masih ada kemungkinan dua tahap ya, dua gelombang karena masih ada yang belum selesai di MK," sambung Prasetyo.

Ia menjelaskan, retret bertujuan menyatukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adapun terkait kebutuhan anggarannya ia menyebut pemerintah belum membahasnya. Namun Prasetyo memastikan dana untuk agenda itu akan tersedia.

"(Anggarannya) ada, ada," singkatnya.

(ily/hns)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan biaya penyelenggaraan retreat kepala daerah tidak akan ditanggung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo menjelaskan biaya retreat kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 itu akan ditanggung oleh pemerintah menggunakan anggaran negara yang tersedia.

"Enggak [dari kantong pribadi presiden] dong, dari pemerintah," ungkap Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (1/2)

Di sisi lain, Prasetyo mengklaim pelaksanaan retreat kepala daerah ini tidak kontradiktif dengan arahan Prabowo yang meminta penggunaan anggaran lebih efisien.

Sebab, Ia menyebut acara retreat kepala daerah tersebut dinilai pemerintah penting untuk menyatukan pandangan pemerintah daerah dan pusat.

"Nah kita merasa bahwa retret menjadi sangat penting, Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten," ujar dia.

Kendati demikian, Prasetyo belum dapat memastikan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk menggelar retreat kepala daerah tersebut.

Ia mengatakan penetapan besaran anggaran retreat kepala daerah itu berada di tangan Kementerian Dalam Negeri.

Sebelumnya, Prabowo merogoh kantong pribadi untuk membiayai retreat Kabinet Merah Putih yang digelar di Akmil Magelang, pada Kamis (24/10) 2024 lalu selama sekitar 4 hari.

Hal tersebut diungkap oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding.

"Pak Prabowo yang membiayainya sendiri," kata Karding dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (27) malam, dikutip dari Antara.

Parigi Moutong -

Sebanyak 7 tahanan Polres Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng) sempat kabur dari rutan usai menerobos penjaga. Polisi yang melakukan pengejaran kembali menangkap 7 tahanan itu kurang dari 24 jam.

"Secara singkat dia (7 tahanan) lari menerobos penjaga tahanan, mereka pada saat ini, mau kasih keluar rantang makanan," ujar Kasi Humas Polres Parimo Iptu Sumarlin kepada wartawan, Sabtu (1/2/2025).

Para tahanan kabur dari Rutan Polres Parimo, Kecamatan Parigi Utara pada Jumat (31/1) pukul 05.20 Wita. Mereka masing-masing berinisial FA, CL, SP, AL, MT, WL dan MG.

Sumarlin mengatakan pihaknya mempersempit ruang gerak 7 tahanan kabur itu dengan melakukan razia. Penyidik juga mendatangi rumah keluarga dari tahanan yang kabur.

"Dari upaya persuasif yang dilakukan, salah satu tahanan kabur berinisial FA menyerahkan diri," terangnya.

Sementara 6 tahanan lainnya ditangkap di tempat berbeda pada pada Jumat (31/1) malam. Mereka ditembak di bagian kaki lantaran mencoba kabur saat akan ditangkap.

"Melumpuhkan kaki masing-masing pelaku dan langsung dievakuasi ke RSUD Anuntaloko menggunakan mobil ambulans Polres Parigi Moutong untuk mendapatkan perawatan," bebernya.

Sumarlin menambahkan 7 pelaku merupakan tahanan kasus narkoba dan pencurian. Saat ini mereka kembali ditahan di ruang tahanan Polres Parigi Moutong.

"6 kasus narkoba, 1 pencurian. 7 tahanan yang ditangkap sebelum 1x24 jam usai melarikan diri telah diamankan di ruang tahanan," pungkasnya.

(sar/sar)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan berdampak pada kegiatan yang dianggap penting.

Hal ini disampaikan Prasetyo menanggpi rencana retret kepala daerah yang digelar di tengah penghematan anggaran yang dilakukan Kementerian/Lembaga.

“Kan begini, efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, enggak begitu juga,” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

Prasetyo mengatakan, retret kepala daerah penting untuk menyatukan kerja-kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut dia, retret ini bakal menggunakan dana dari pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten,” ujar Prasetyo.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto bakal mengumpulkan kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 untuk retret.

Hal ini dikatakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta pada 10 Januari 2025.

Retret serupa pernah digelar Prabowo dengan para menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga utusan khusus presiden di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Oktober 2024.

“Keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Yusril saat itu.

Kendati begitu, Yusril mengaku, belum mengetahui kapan waktu pasti retret bakal dilaksanakan.

Demikian juga, dia menyebut, belum mengetahui tempat pelaksanaannya, termasuk soal kemungkinan retret dilakukan di Akademi Militer Magelang seperti para menteri sebelumnya.

Bali -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan retret kepala daerah akan dilakukan untuk menyatukan visi dan misi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Ia menegaskan anggaran pelaksanaan retret kepala daerah tidak menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto.

"Kan begini, efisiensi (anggaran) bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan kemudian tidak dilaksanakan, nggak begitu juga," kata Prasetyo di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025), dikutip dari detikNews.

Retret tersebut akan diikuti oleh seluruh pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Saat ini, para kepala daerah terpilih tersebut masih menunggu jadwal pelantikan.

"Nah, kami merasa bahwa retret menjadi sangat penting, ini pilkada serentak. Kami berharap pelantikannya serentak," ujar Prasetyo.

Prasetyo mengatakan anggaran untuk retret kepala daerah belum ditentukan dan masih dalam pembahasan. Namun, dia memastikan anggaran retret kepala daerah akan berasal dari pemerintah.

Menurut dia, anggaran retret kepala daerah berbeda dengan anggaran saat retret kabinet beberapa waktu lalu. Ia menegaskan retret untuk kepala daerah tidak menggunakan anggaran dari kantong pribadi Presiden Prabowo.

"Nggak (pribadi dari Prabowo) dong, dari pemerintah," kata Prasetyo.

"Karena itu kan di awal-awal ya (anggaran dari Prabowo saat retret kabinet), di awal-awal masa pemerintahnya," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!

(iws/nor)

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan ada sejumlah prosedur dan mekanisme yang perlu dipatuhi dalam proses ekstradisi Paulus Tannos. Supratman mengatakan ekstradisi dengan Singapura ini merupakan pertama kali dilakukan.

"Nggak ada (kendala), itu soal waktu saja. Ini kan ada proseduralnya, mekanismenya ada, apalagi khusus dengan Singapura. Sekali lagi saya katakan, ini pertama kalinya implementasi perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura, ini pertama kalinya," kata Supratman di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

Supratman kembali menegaskan tidak ada kendala khusus terkait pelengkapan dokumen ekstradisi Paulus Tannos. Dia pun meminta publik menunggu proses ekstradisi tersebut.

"Jadi bukan soal ada kendala atau tidak, ini sekali lagi, kita tunggu prosesnya selanjutnya supaya, baik Kejaksaan, KPK, kemudian juga Kepolisian, untuk melakukan koordinasi di sana. Administrasinya, permohonannya, kami di Kementerian Hukum kami sudah siapkan," jelasnya.

Supratman meyakini dokumen ekstradisi tersebut dapat selesai pekan depan. Diketahui, paling lambat pelengkapan dokumen ekstradisi pada 3 Maret 2025.

"Saya yakin dan percaya minggu depan kemungkinan besar dokumen itu bisa diselesaikan. Begitu selesai, maka kemudian kita kirim ke otoritas yang ada di Singapura," ujarnya.

Supratman mengatakan Paulus Tannos mengajukan gugatan penangkapannya ke pengadilan di Singapura. Sebab itu, kata dia, saat ini pihaknya perlu lebih dulu mengurusi gugatan yang diajukan tersebut.

"Sekarang ada gugatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, semacam praperadilanlah, untuk menguji keabsahan penangkapannya," kata dia.

"Kita sebagai pihak yang akan meminta ekstradisi tentu harus memberikan keterangan kepada pihak pengadilan. Dan oleh karena itu dokumen yang sementara lagi kita siapkan," imbuhnya.

(amw/dek)

GAZA - Israel dan Hamas akan melakukan pertukaran tahanan keempat dalam gencatan senjata Gaza pada hari Sabtu (1/2/2025).

Kelompok pejuang Hamas akan membebaskan tiga tahanan Israel dengan imbalan 183 tahanan Palestina di penjara Israel.

"Jumlah tahanan terbaru yang akan dibebaskan besok adalah 183," ujar juru bicara Masyarakat Tahanan Palestina Amani Sarahneh pada hari Jumat setelah sebelumnya mengumumkan 90 tahanan akan dibebaskan.

Kelompok advokasi tersebut menerbitkan dua daftar nama yang akan dibebaskan pada hari Sabtu. Yang pertama terdiri dari 72 tahanan yang ditangkap sebelum serangan yang dipimpin Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 di Israel.

Daftar kedua tahanan yang akan dibebaskan berisi 111 nama orang dari Gaza yang ditahan setelah serangan tersebut.

Dalam pernyataan sebelumnya di Telegram pada Jumat, sayap bersenjata Hamas, Brigade Qassam, menyebutkan tiga tawanan Israel yang akan dibebaskan sebagai warga negara Israel-Prancis Ofer Kalderon, warga negara Israel Yarden Bibas, dan warga negara Israel-Amerika Keith Siegel.

Bibas, 34 tahun, adalah ayah dari Kfir, yang berusia sembilan bulan ketika keluarganya dibawa oleh Hamas pada bulan Oktober 2023, dan Ariel yang berusia empat tahun saat itu.

Belum ada konfirmasi dari Israel mengenai nasib Kfir, Ariel, atau ibu mereka, Shiri.

Namun Hamas mengatakan pada akhir tahun 2023 bahwa anak-anak dan ibu mereka tewas akibat pemboman Israel pada bulan-bulan awal perang Gaza.

Siegel, yang saat ini berusia 50-an, ditawan bersama istrinya, Aviva, yang dibebaskan oleh Hamas dalam pertukaran tawanan pertama pada November 2023.

Kalderon, yang juga berusia 50-an, diculik Hamas bersama kedua anaknya, Erez dan Sahar. Anak-anak tersebut juga dibebaskan dalam pertukaran pertama itu.

Laura Khan dari Al Jazeera, melaporkan dari Amman, Yordania, karena Al Jazeera telah dilarang beroperasi di Israel, mengatakan kantor perdana menteri Israel mengatakan telah menerima dan menyetujui daftar tersebut.

Dia mengatakan pembebasan Bibas akan dipandang sebagai sesuatu yang sangat simbolis dan penting di Israel.

?Dia menarik karena dua alasan. Salah satunya adalah ada titik kritis antara Israel dan Hamas dalam negosiasi ini, yaitu apakah akan membebaskan pria di bawah usia 50 tahun. Awalnya, Hamas tidak ingin melakukan itu. Mereka ingin membebaskan warga sipil, wanita, dan pemuda terlebih dahulu, tetapi kemudian mereka memutuskan untuk (menyerah) pada titik itu,? ujar dia.

Dia mengatakan alasan kedua adalah Israel telah memperkirakan Bibas serta Siegel dan Kalderon akan dibebaskan lebih awal sebagai bagian dari fase pertama gencatan senjata, yang mulai berlaku pada 19 Januari.

"Namun, mereka belum dibebaskan, dan pasukan Israel telah mengatakan di masa lalu bahwa mereka khawatir tentang kesejahteraan mereka," ujar Khan.

Berdasarkan ketentuan gencatan senjata Gaza, 33 tawanan yang ditahan Hamas di Gaza akan dibebaskan dalam enam pekan pertama gencatan senjata sebagai ganti ratusan tahanan Palestina, banyak di antaranya telah menjalani hukuman seumur hidup di Israel.

Sejauh ini, 15 tawanan yang ditahan di Gaza, termasuk lima pekerja Thailand, dan 400 tahanan Palestina telah dipertukarkan.

Pada hari Kamis, Hamas membebaskan tiga warga Israel dan lima tawanan Thailand dan Israel membebaskan 110 tahanan Palestina setelah menunda proses setelah kerumunan orang menyerbu salah satu titik serah terima tawanan.

Melaporkan dari Jalan al-Rashid di Gaza, Tareq Abu Azzoum dari Al Jazeera mengatakan bagi banyak warga Palestina di Gaza, kembalinya para tahanan Palestina adalah "kemenangan yang sangat simbolis" yang melambangkan ketahanan.

Namun, dia mengatakan banyak orang terkejut dengan kekacauan yang terjadi saat pembebasan tawanan Israel pada hari Kamis.

"Ini termasuk pembebasan Arbel Yehud, yang dikritik karena sama sekali tidak terorganisir dan tidak memiliki martabat yang diharapkan selama momen-momen sensitif seperti itu," ungkap dia.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menuai kritik di negaranya karena tidak menyegel kesepakatan tawanan-tahanan di awal perang setelah kegagalan keamanan yang memungkinkan para pejuang yang dipimpin Hamas menerobos batas Gaza-Israel dan menyerbu komunitas Israel di dekatnya.

Namun, ada juga penentangan terhadap kesepakatan saat ini, yang menurut beberapa kritikus di Israel membuat nasib sebagian besar tawanan menjadi tidak menentu dan Hamas masih berdiri sebagai entitas dominan di Gaza.

SUMEDANG, KOMPAS.com - Berawal dari iseng mengisi waktu luang di sela-sela kesibukan, tiga aparat penegak hukum asal Kabupaten Sumedang, Jawa Barat membentuk band dengan nama Servanda.

Ketiga aparat penegak hukum tersebut yaitu Deni Hanggara alias Deni HGR, vokalis, yang berprofesi sebagai advokat.

Kemudian, Irfan Fitriadi Akbar, basis sekaligus leader band, yang juga merupakan aparatur peradilan di Pusdiklat Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya, Roni Herdiansyah, gitaris, yang bertugas sebagai anggota Polri di Reskrim PPA Polres Sumedang.

Deni mengatakan, pada awalnya, Servanda terbentuk untuk menyalurkan hobi bermusik dan mengisi waktu luang.

Namun, seiring waktu, berkembang lebih serius dan mulai menciptakan karya-karya musik bergenre pop-rock alternatif.

"Awalnya, kami itu hanya bermain musik untuk bersenang-senang. Tapi, seiring waktu mulai menciptakan lagu yang ternyata banyak disukai. Hingga akhirnya, mulai diseriusi dan terbentuklah Servanda pada 17 Juni 2024," ujar Deni kepada Kompas.com di Sumedang, Sabtu (1/2/2025).

Asal mula nama Servanda

Deni menuturkan, filosofi nama Servanda sendiri merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin, yaitu Pacta Sunt Servanda yang artinya Harus Ditepati.

"Karena profesi kami bidang hukum, jadi kami mengambil nama ini. Pacta Sunt Servanda, atau asas hukum yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah harus dihormati dan dilaksanakan," tutur dia.

Deni menyebutkan, sejak terbentuk, kini Servanda Band telah merilis sebanyak 11 lagu.

Dari 11 lagu tersebut, lagu berjudul Titik Balik, terpilih menjadi original soundtrack (OST) film Titik Balik, yang diproduksi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Film Titik Balik sendiri merupakan film pendek berdurasi 30 menit yang bercerita tentang seorang hakim.

Film yang dijadwalkan akan tayang pada 23-24 Febuari 2025 ini juga akan diikutsertakan di berbagai ajang Festival Film Pendek.

"Nah ternyata, setelah semua tentang film ini dikupas oleh KompasTV, kami (Servanda Band). Jadi, semakin dikenal karena banyak yang suka dengan lagu Titik Balik di film itu," tutur Deni.

Mengetahui hal tersebut, Deni mengaku bangga karena karya-karya musik yang dihasilkan Servanda Band bisa dinikmati oleh lebih banyak orang.

"Selain berterima kasih kepada KompasTV, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Darmoko Yuti Witanto, Kepala Pusdiklat di Mahkamah Agung, karena telah memilih lagu kami menjadi original soundtrack film Titik Balik itu," kata Deni.

Deni berharap, film Titik Balik nantinya sukses dan karya-karya Servanda Band bisa menjangkau lebih banyak lagi pencinta musik, khususnya di tanah air.

Gaza City -

Kelompok Hamas dan Israel akan kembali melakukan pertukaran sandera dan tahanan pada Sabtu (1/2) sebagai bagian kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza. Setidaknya tiga sandera Israel akan dibebaskan Hamas, yang ditukar dengan 183 tahanan Palestina yang akan dibebaskan dari penjara Israel.

Sejak gencatan senjata mulai diberlakukan di Jalur Gaza pada 19 Januari lalu, seperti dilansir AFP, Sabtu (1/2/2025), Hamas telah membebaskan total 15 sandera yang ditahan sejak 7 Oktober 2023 ketika kelompok militan itu melancarkan serangan mengejutkan terhadap Tel Aviv.

Tiga sandera Israel yang akan dibebaskan Hamas pada Sabtu (1/2), menurut kelompok Forum Keluarga Sandera dan Orang Hilang, terdiri atas Yaden Bibas, Keith Siegel dan Ofer Kalderon. Siegel juga memegang kewarganegaraan Amerika Serikat (AS), sedangkan Kalderon juga memegang kewarganegaraan Prancis.

Sebagai imbalannya, sebut kelompok advokasi Klub Tahanan Palestina, otoritas Israel akan membebaskan 183 tahanan Palestina -- angka itu mencapai dua kali lipat dibandingkan laporan awal yakni 90 tahanan.

Sejak gencatan senjata dimulai Januari lalu, Tel Aviv telah memberikan ratusan tahanan Palestina, dengan kebanyakan mereka adalah tahanan perempuan dan anak di bawah umur.

Dalam serangan terhadap Israel pada Oktober 2023 lalu yang memicu perang Gaza, Hamas menculik 251 sandera dan menahan mereka di Jalur Gaza. Dari jumlah tersebut, dilaporkan sebanyak 79 sandera masih berada di Gaza, termasuk sekitar 34 orang yang, menurut militer Tel Aviv, telah tewas.

Pertukaran sandera dan tahanan pada Sabtu (1/2) ini merupakan pertukaran kedua yang dilakukan sepanjang pekan ini, dan pertukaran keempat sejak gencatan senjata dimulai pada pertengahan Januari lalu.

Pembebasan sandera oleh Hamas pada Kamis (30/1) kemarin sempat diwarnai kekacauan, yang mendorong Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu untuk mengutuk situasi itu sebagai hal yang "mengejutkan".

Kekacauan terjadi saat kerumunan orang yang ingin menyaksikan momen tersebut memenuhi lokasi pembebasan sandera di Khan Younis, yang membuat para sandera merasa terganggu dan tertekan. Terdapat delapan sandera yang dibebaskan Hamas pada Kamis (30/1) kemarin.

Kekacauan itu sempat menunda proses pembebasan tahanan Palestina oleh Israel. Komite Palang Merah Internasional (ICRC) menyerukan semua pihak untuk memastikan kondisi yang lebih aman untuk pertukaran sandera-tahanan selanjutnya.

Otoritas Israel, pada Kamis (30/1) malam, akhirnya membebaskan 110 tahanan Palestina dari penjara Ofer di Tepi Barat, termasuk mantan komandan militan bernama Zakaria Zubeidi (49).

Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Qatar, Mesir dan Amerika Serikat (AS), total 33 sandera akan dibebaskan Hamas selama tahap pertama yang berlangsung 42 hari sejak 19 Januari lalu. Para sandera itu akan ditukarkan dengan sekitar 1.900 tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel.

Perundingan lanjutan untuk tahap kedua akan digelar mulai Senin (3/2) mendatang. Tahap-tahap selanjutnya diperkirakan akan membahas pembebasan sandera yang tersisa dan mencakup diskusi soal penghentian perang yang lebih permanen.

(nvc/idh)

Ambon (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas IIA Ambon melakukan pemusnahan barang sitaan dari para tahanan dari dalam rutan, yang meliputi handphone, narkoba serta barang bukti pungli dan penipuan.

Kepala Rutan kelas IIA Ambon Adam Ridwansah dalam keterangan yang diterima di Ambon, Sabtu, menjelaskan pemusnahan itu dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama petugas dan warga binaan dalam mendukung 13 program utama akselerasi Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sendiri telah meluncurkan 13 program utama akselerasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pelayanan publik.

Program ini mencakup digitalisasi layanan imigrasi, peningkatan kapasitas pegawai, revitalisasi lapas, bantuan hukum, pengawasan ketat, kampanye kesadaran, kerja sama internasional, program pemulihan, penggunaan teknologi, program berbasis komunitas, program pemasyarakatan, dan sistem monitoring dan evaluasi.

Dengan berbagai program ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya untuk menciptakan sistem yang lebih efektif, efisien, dan transparan dalam mengelola imigrasi dan pemasyarakatan di Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut Rutan Ambon berharap dapat menjadi contoh dan bukti nyata bagaimana komitmen dalam memberantas peredaran barang yang dilarang di lingkungan Rutan/Lapas.

Karutan mengatakan pihaknya juga melakukan pemasangan tanda kepada masing-masing kamar dengan kode warna hijau, kuning dan merah.

"Yang artinya dengan kode hijau kamar tersebut bersih dari benda terlarang kuning dengan kode terindikasi dan merah bahwa kamar tersebut menggunakan benda-benda terlarang, tentunya dengan begitu kami bisa meningkatkan pengawasan kepada para tahanan,” tegasnya.

Ia juga berharap segala upaya yang dilakukan pihaknya mendapat dukungan penuh dari aparat penegak hukum terkait sehingga terjalin sinergisitas antarinstansi penegak hukum di Maluku.

“Besar harapan kami sinergi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya terus terjaga dengan baik,” tambahnya.