BANJARARU, KOMPAS.com - Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) Toko Mama Khas Banjar yang beralamat di Jalan Trikora, Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi tutup per tanggal 1 Mei 2025 setelah pemilik tersandung kasus hukum.

Ani, istri pemilik Toko Mama Khas Banjar mengatakan, suaminya -- Firli Norachim -- masih menunggu proses hukum yang tengah berjalan di Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Menurut Ani, perkara hukum yang menimpa suaminya adalah kasus pidana salah alamat.

Ani mengatakan, Toko Mama Khas Banjar tidak memproduksi ataupun menjual produk sendiri, melainkan menjual produk milik orang lain.

"Kami ini hanya menyediakan tempat aja. Yang punya produk itu orang lain yang menitipkan ke kami untuk dijual," ujar Ani kepada kompas.com, Jumat (9/5/2025).

Ani juga mempertanyakan delik aduan konsumen yang melaporkan sejumlah produk yang tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa di toko milik suaminya.

Dia mengatakan, polisi yang menangani kasus ini menggunakan Undang-undang pidana perlindungan konsumen dengan dalih produk yang dijual tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa.

Karena itu, menurut dia seharusnya bukan suaminya yang berhadapan dengan hukum. Sebab mereka hanya menjual produk orang lain.

"Harusnyakan pemilik produk yang dipidana. Karena kami tak menjual produk (sendiri). Sekali lagi kami ini hanya menyediakan tempat. Ini malah suami saya yang kena hukumnya," jelas Ani.

Pembinaan Disperindag

Ani menambahkan, sebelum tersangkut kasus hukum, Toko Mama Khas Banjar pernah diberikan surat pembinaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalsel.

Di dalam surat tersebut, Disperidag meminta untuk memperbaiki label pada kemasan, bukan merujuk pada tanggal kadaluarsa.

"Setelah kami diberikan surat pembinaan, langsung kami benahi toko kami. Surat pembinaan itu tak berkaitan dengan tanggal kadaluarsa produk karena memang yang harus mencantumkan itu pemilik produk," tegas Ani.

Adanya kasus hukum yang menimpa usaha suaminya, Ani berharap semua pihak membuka mata lebar-lebar agar UMKM yang ada di Banjarbaru dapat terus berkembang.

"Karena jangan sampai kasus seperti usaha kami ini juga menimpa UMKM lainnya, kan kasihan," pungkasnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menolak surat pengunduran diri Kepala PCO Hasan Nasbi.

Ia menyatakan Prabowo mengambil keputusan itu usai mempelajari surat pengunduran diri yang diajukan oleh Hasan.Setelah mempelajari surat itu, Pras menyebut bahwa Prabowo meminta Hasan tetap mengemban amanahnya sebagai Kepala PCO."Bapak Presiden memberikan keputusan dan mempertimbangkan untuk kemudian meminta beliau tetap lanjut menjalankan tugasnya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan," kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/5).

Namun Pras tak mengungkap apa alasan serta pertimbangan Prabowo mengambil langkah tersebut.Ia hanya mengatakan bahwa Prabowo pasti memiliki pertimbangannya sendiri."Ya pasti beliau secara pribadi punya penilaian terhadap sosok Pak Hasan Nasbi," ucap dia.Hasan sebelumnya sempat mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kepala PCO pada 21 April 2025 lalu. Pengunduran diri itu diumumkan Hasan pada Selasa (29/4) lalu.Namun pada Selasa (6/5) lalu, ia mengaku diinstruksikan untuk tetap melanjutkan posisinya sebagai Kepala PCO."Sejauh ini saya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO," kata Hasan lewat pesan singkat, Selasa (6/5).Selain itu, Hasan juga masih terlihat hadir ke Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5) lalu.Ia duduk diapit Mendukbangga Wihaji dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Pasti dan ini kan sudah di kejaksaan dan sebentar lagi dilimpahkan ke pengadilan

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memastikan bahwa proses hukum penyelesaian kasus tanah yang dialami keluarga Tupon Hadi Suwarno (Mbah Tupon) sampai tingkat kejaksaan setelah dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian DIY.

"Untuk proses kasusnya Mbah Tupon hari ini sudah sampai ke kejaksaan, jadi dari polda, kemudian ke kejati (kejaksaan tinggi), dan sebentar lagi ke pengadilan," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih usai mengunjungi kediaman keluarga Mbah Tupon di Ngentak, Bangunjiwo, Bantul, Jumat.

Pemkab Bantul telah memberikan bantuan pendampingan hukum kepada keluarga Mbah Tupon dengan membentuk tim advokasi untuk mengawal kasus ini agar hak-hak keluarga Mbah Tupon yang sertifikat tanahnya telah beralih nama dapat segera kembali.

"Dalam proses yang cukup memakan waktu ini, kami sekadar bersilaturahmi, memastikan kesehatan Mbah Tupon dan sekeluarga. Alhamdulillah baik-baik saja sehingga proses hukum yang nanti pada akhirnya menghadirkan Mbah Tupon, Mbah Tupon sekeluarga siap," katanya.

Dalam kunjungan tersebut, selain memberikan dukungan moril, Bupati Bantul juga memberikan perhatian lain dalam bentuk bantuan materiil. Pemkab berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga hak-hak Mbah Tupon dan keluarga kembali seperti semula.

"Dan alhamdulillah Mbah Tupon sekeluarga baik baik saja dan jajaran forkopimda (forum kordinasi pimpinan daerah) akan terus mengawal ini sampai hak-hak Mbah Tupon itu kembali lagi seperti semula," katanya.

Bupati Bantul mengatakan tim hukum yang melakukan pendampingan pada keluarga Mbah Tupon dan juga keluarga Bryan Manov Qrisna Huri, yang juga menjadi korban mafia tanah, memastikan bahwa proses hukum tidak lama lagi akan sampai ke pengadilan.

"Pasti dan ini kan sudah di kejaksaan dan sebentar lagi dilimpahkan ke pengadilan. Kasus-kasus yang lain juga sudah dilaporkan ke polda sehingga kasus yang terkait dengan mafia tanah ini insyaallah akan selesai satu demi satu sehingga Bantul ini nanti bebas dari mafia tanah," katanya.

Mbah Tupon, warga Ngentak, Bangunjiwo, Kabupaten Bantul, menjadi korban penggelapan sertifikat tanah setelah sertifikat tanah seluas 1.655 meter persegi miliknya beralih nama menjadi milik orang lain, kemudian dijadikan agunan kredit sebesar Rp1,5 miliar di sebuah lembaga keuangan.

Sementara Bryan, warga Tamantirto, Bantul, juga mengungkap kasus penipuan yang sama. Kasus itu bermula sekitar Agustus 2023 ketika ibunda Bryan, Endang Kusumawati (67), mempunyai kenalan bernama Triono dan meminta bantuan untuk melakukan pecah sertifikat tanah.

Namun, sertifikat tanah seluas 2.275 meter milik keluarga Bryan itu tiba-tiba beralih nama menjadi Muhammad Achmadi dan dijadikan agunan kredit di lembaga perbankan yang ada di Kabupaten Sleman.

Dua korban penipuan kasus tanah itu saat ini menunggu pengembalian hak dan keadilan atas sertifikat tanah yang mereka anggap telah disalahgunakan pihak yang dipercayai. Kasus tanah tersebut telah dilaporkan keluarga ke Polda DIY.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengucapkan selamat atas terpilihnya Paus Leo XIV asal Amerika Serikat (AS) sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik. Mewakili Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo menekankan pesan Paus Leo XIV dalam pidato pertamanya.

"Pertama begini, nanti tentu beliau akan memberikan keterangan secara langsung tetapi kalau boleh saya mewakili Presiden, mewakili pemerintah, tentunya kita mengucapkan selamat atas terpilihnya Paus Leo XIV untuk menggantikan Paus Fransiskus yang wafat beberapa waktu yang lalu," kata Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Prasetyo menilai pidato perdana Paus Leo XIV mengandung pesan penting. Salah satunya pesan perdamaian dan keadilan sosial.

"Salah satu yang menurut saya menjadi penting terhadap terpilihnya Paus Leo adalah pesan beliau, yaitu tentang perdamaian dan keadilan sosial," ujar Prasetyo.

Prasetyo menilai pesan Paus Leo XIV tersebut sebagaimana nilai sila kedua Pancasila. "Nah kita sebagai orang Indonesia mesti tidak boleh tidak hafal, tidak boleh tidak menghayati sila kedua dari Pancasila kita," katanya.

Diketahui, Kardinal Robert Francis Prevost terpilih sebagai Paus dalam konklaf pada Kamis (8/5) waktu Vatikan. Kardinal Robert Prevost menggunakan nama kepausan Paus Leo XIV, menggantikan Paus Fransiskus yang meninggal dunia pada 21 April 2025.

Lihat Video 'Kardinal Robert Francis Prevost Terpilih Jadi Paus Baru, Bernama Leo XIV':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Hak Asai Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan pendidikan di barak militer bagi siswa bermasalah diterapkan masif di Indonesia jika penerapan yang saat ini berlangsung di Jawa Barat sukses.

Hal itu disampaikan Pigai usai bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5).

"Kalau Jawa Barat sukses maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa jadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia, masif di seluruh Indonesia untuk ke depan," kata Pigai.

Ia menilai pendidikan siswa di barak itu tidak bertentangan dengan HAM. Menurutnya, pendidikan di barak itu berorientasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Kualitasnya apa? satu pengetahuan, kedua peningkatan keterampilan, ketiga adalah peningkatan mental, mental, produktivitas disiplin, tanggung jawab. Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan hak asasi manusia. Berarti enggak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan hak asasi manusia," katanya.

Ia menjelaskan awalnya, Kementerian HAM khawatir pendidikan di barak adalah bagian dari corporal punishment.

Pigai mengatakan corporal punishment adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah berlangsung di mana pendidik menghukum siswa dengan mencubit dan memukul.

"Setelah kami cek ternyata tidak corporal punishment. Jadi ini tidak bertentangan sedikit pun," ujarnya.

Sejumlah daerah di Jawa Barat sebelumnya telah melaksanakan program sekolah militer yang diusung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Program itu menuai kritik dari berbagai pihak.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai mengirim siswa nakal ke barak TNI tidak tepat. Komnas HAM menilai TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan civic education atau pendidikan kewarganegaraan terhadap siswa.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa," kata Atnike beberapa waktu lalu.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut tengah mengatur waktu pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDIP RI Megawati Sukarnoputri.

"Sedang diatur, tenang saja," kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/5).

Pras mengungkapkan bahwa Prabowo memang merindukan nasi goreng buatan Mega.

"Kan kangennya sudah 2,5 tahun tapi kemarin kan sudah ketemu, beliau berdua," ucap dia.

Ketum PDIP Megawati Sukarnoputri mengaku ada Presiden RI yang selalu mau dibuatkan nasi gorengnya. Namun, Mega tak menyebut Presiden yang dimaksud.

"Yang masih nanyain terus tuh tahu enggak siapa? Rahasia ya. Siapa? Presiden. Bolak balik nanya kapan aku dibikinin nasi goreng Embak ya? Presiden sopo yo?" Kata Mega saat memberi sambutan di acara Penganugerahan Trisakti Tourism Award 2025 di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (8/5) malam.

Menurut Mega, Presiden selalu senang dibuatkan nasi goreng olehnya. Sambil kembali berkelakar, Mega pun meminta kader yang ingin nasi goreng buatannya untuk membayar.

"Nanti siapa ta' mau nasi goreng Ibu Mega, ya tapi bayar loh. Gimana enggak bayar. Masa saya selalu dalam posisi tertekan," kata Megawati.

Mega sendiri pernah menyuguhkan nasi goreng ke Prabowo ketika mereka bertemu pada 2019 lalu. Pada pertemuan setelah Lebaran lalu, Prabowo juga mendapat hidangan nasi goreng.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mendukung langkah tegas Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memberantas narkotika dan hp di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Sugiat tegas mendukung Agus.

"Razia HP dan narkoba merupakan langkah preventif dan progresif secara konsisten dan berkelanjutan tentu sangat kami dukung," ujar Sugiat dalam keterangan yang diterima, Jumat (9/5/2025).

Anggota DPR RI dapil Sumut 3 ini menilai langkah-langkah Kemenimpas dalam mewujudkan akselerasi program prioritas 13 dimana di dalamnya juga termasuk pemberantasan narkoba di dalam lapas dan rutan patut diacungi jempol. Dia menyebut selama kepemimpinan Agus, Kementerian Imipas banyak mengalami perubahan.

"Kami melihat banyak perubahan dalam 6 bulan ini," ucap Sugiat.

Sementara itu, Menteri Imipas Agus Andrianto menyampaikan sikap tegas terhadap peredaran narkoba dan hp. Agus menegaskan siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran maka akan diberi sanksi tegas.

"Saya tegas siapapun yang terbukti terlibat, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku," tegas Agus.

Agus juga sebelumnya menyerukan sikap tegas soal penyelundupan ponsel dan narkoba dalam lapas. Dia mengatakan pemberantasan ponsel dan narkoba dalam lapas adalah harga mati.

"Zero ponsel dan narkoba harga mati," ucap Agus.

Seperti diketahui pada 6 bulan pertama menjabat, Menteri Agus telah memindahkan 548 warga binaan yang diduga terlibat peredaran narkoba ke lapas super maximum security di Nusakambangan. Selain itu, Menteri Agus telah menonaktifkan 14 pejabat struktural dan 4 kepala UPT (kalapas atau karutan).

Menteri Agus kemudian menonaktifkan 57 pegawai pemasyarakatan dalam pembinaan dan pengawasan kanwil, dan 5 orang pegawai masih dalam pemeriksaan, serta 2 pegawai di proses pidana karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba.

"Mohon dukungan dan doanya untuk perjuangan kami membersihkan lapas rutan dari semua gangguan keamanan, terkhusus dari peredaran narkoba dan penggunaan HP yang menjadi sumber utama permasalahan," tutur dia.

"Supaya kami dapat lebih optimal melakukan pembinaan bagi warga binaan, menghantarkan kembali mereka kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang menyadari kesalahannya dan berkontribusi positif bagi masyarakat," pungkas Menteri Agus.

Lapas Musi Rawas Rusuh

Kerusuhan diketahui terjadi di Lapas Narkoba Muara Beliti, Musi Rawas. Kerusuhan tersebut diduga akibat para tahanan tidak terima handphonenya dirazia.

Dilansir detikSumbagsel, Kamis (8/5/20250), kerusuhan itu terjadi pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 09.30 WIB. Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Ronald Heru Praptama mengatakan kericuhan tersebut bermula saat pihak lapas melakukan razia HP pada Rabu (7/5/2025) malam.

"Berawal dari malam tadi sekitar jam 7 malam itu di Blok Bangau, kita melakukan razia dan menemukan handphone dari para tahanan sebanyak 54 dari kamar mereka," ujar Ronald.

Kemudian setelah apel pukul 08.00 WIB, kata Ronald, pihaknya mengidentifikasi ada beberapa tahanan yang masih memiliki HP sehingga pihak lapas merazia kembali di Blok Bangau di empat kamar dan dilanjutkan di Blok Angsa. Selanjutnya di blok bangau terjadi kericuhan sehingga petugas menghentikan aktivitas razia dan langsung mengecek blok bangau.

Hingga akhirnya kericuhan berhasil diselesaikan pukul 11.00 WIB. Belum diketahui berapa napi yang terlibat dalam kericuhan itu.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, Presiden Prabowo Subianto punya pertimbangan sendiri dengan tidak menyetujui pengunduran diri Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO).

Namun, Prasetyo enggan membeberkan pertimbangan Prabowo tersebut.

"Rahasia, dong. Pertimbangannya ya, pasti beliau punya pertimbangan, ya," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Menurut Prasetyo, Prabowo memiliki penilaian secara pribadi terhadap sosok Hasan.

Terlebih, Hasan sudah menjabat sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan sejak awal dirinya dilantik menjadi Presiden.

"Dan ketika beliau merasa, beliau memutuskan, memerintahkan untuk tetap memimpin Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, ya, saya kira itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Hak beliau secara prerogatif, lah," ujar Prasetyo.

Ia membenarkan bahwa Hasan sudah mengirim surat pengunduran diri dari jabatan kepala PCO ke pihak Istana Kepresidenan.

Prabowo pun sudah mempelajari dan mempertimbangkan, hingga akhirnya memberikan keputusan yang meminta Hasan kembali melanjutkan tugasnya.

Prasetyo menampik bahwa pengunduran diri Hasan berkaitan dengan kendala anggaran bahwa PCO belum menerima dana operasional untuk menjalankan tugasnya.

"Enggak, enggak. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Dan, apa tadi yang disampaikan itu, Alhamdulillah semua sudah selesai. Bahkan sebelum adanya surat pengunduran diri itu pun sudah terselesaikan. Jadi bukan, tidak ada kaitannya dengan masalah ini," kata dia.

Sebelumnya, Hasan mengaku sudah mengajukan pengunduran diri dari jabatan kepala PCO pada 21 April 2025 lalu.

Ia mengatakan, surat pengunduran itu dikirimkan ke Presiden RI Prabowo Subianto melalui Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Namun, belum satu bulan berselang, Hasan justru mengikuti sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (5/5/2025) kemarin dan kembali berkantor sebagai kepala PCO.

Hasan menjelaskan, ia diperintah oleh Prabowo untuk melanjutkan tugasnya sebagai kepala PCO.

"Memang minggu lalu saya ada pertemuan, saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesneg, bertemu juga dengan Bapak Seskab. Dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi kira-kira begitu keadaannya," ujar Hasan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait RUU Perampasan Aset sampai saat ini. Prasetyo menyebut Prabowo membahas RUU ini saat bertemu para ketum partai politik (parpol).

"Kalau pertanyaannya apakah dipertimbangkan Perppu untuk sampai hari ini, belum. Beliau lebih memilih, kita memilih untuk kita mencoba berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

"Dan ini bukan belum didiskusikan beliau. Jadi pada saat pertemuan dengan ketum-ketum partai, ini salah satu juga materi," imbuhnya.

Prasetyo memastikan Prabowo memiliki perhatian khusus pada RUU Perampasan Aset. Menurutnya, RUU tersebut sejalan dengan Asta Cita yang berkomitmen memberantas korupsi.

"Pada saat May Day juga beliau menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen yang sebenarnya ini tidak aneh, karena salah satu Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran adalah mengenai pemberantasan korupsi. Ini kan turunannya, kira-kira kan begitu," katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan pemerintah akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membahas poin-poin usulan dalam RUU itu.

"Pasti dilibatkan (PPATK), karena PPATK kan salah satu yang kemudian memiliki data, data arus transfer keluar, masuk, kemudian punya teknologi untuk bisa melakukan analisa sesuatu ini terdeteksi adanya pelanggaran atau tidak. Pasti, pasti dilibatkan," katanya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebelumnya mengatakan draf RUU Perampasan Aset sedang difinalisasi. Kementerian Hukum mematangkan draf akhir RUU Perampasan Aset bersama dengan PPATK.

"Pemerintah sekali lagi Presiden sudah sampaikan itu tentu menjadi perhatian bagi kabinet termasuk Kementerian Hukum untuk melakukan. Dan kami sudah lakukan. Tadi pagi saya bersama-sama dengan Ketua PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draf terakhir," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5).

Di samping itu, dia mengatakan pemerintah juga berkonsultasi dengan DPR untuk memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Kemudian juga kami akan berkonsultasi dengan DPR menyangkut soal kapan waktu yang tepat untuk kita rapat untuk menentukan Prolegnas berikutnya," lanjutnya.

Saksikan Live DetikSore:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan aksi premanisme mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) membuat resah Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo mengatakan pemerintah akan menggencarkan pembinaan terhadap oknum-oknum ormas tersebut.

"Untuk sementara kan belum ya (Satgas Premanisme). Jadi kan belum kita putuskan apakah penyelesaian itu akan berbentuknya satgas. Tapi bahwa, terus terang ya, terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme-premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif. Jadi Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prasetyo mengatakan Prabowo telah memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri mencari solusi mengenai permasalahan premanisme tersebut. Prasetyo menegaskan jangan sampai premanisme berbalut ormas mengganggu iklim perusahaan dan keamanan.

"Dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri, untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim perusahaan dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat," ujar Prasetyo.

Di samping pembinaan, Prasetyo tidak menutup kemungkinan dilakukannya proses hukum jika ada tindak pidana yang dilakukan oknum ormas tersebut. Prasetyo menyebut aksi premanisme di masyarakat akan dievaluasi menyeluruh.

"Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasikan," kata dia.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan kementeriannya akan menjadi bagian dari Satgas Premanisme Terpadu untuk menindak tegas ormas yang melanggar hukum. Kemendagri akan menindak tegas ormas yang tidak berbadan hukum.

"Satgas (leading sektor) Kemenko Polkam, Kemendagri salah satu bagian," kata Tito di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/5).

Tito menjelaskan tugas Satgas Premanisme Terpadu itu secara umum untuk menegakkan aturan yang sudah ada terkait penindakan ormas. Tito menjelaskan ormas yang berbadan hukum akan ditindak oleh Kementerian Hukum, HAM, dan Imipas, sementara pihaknya akan menindak ormas yang tidak berbadan hukum.

"Jadi satgas ini lebih utamanya bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada, jadi siapa yang berbuat apa," kata Tito.

"Kalau pidana otomatis penegak hukum kepolisian, kalau yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum. Kemudian yang terdaftar di Kemendagri otomatis dari Kemendagri," lanjut Tito.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Mensesneg Prasetyo Hadi menepis isu anggaran PCO menjadi alasan Kepala PCO Hasan Nasbi sempat mengajukan pengunduran diri. Prasetyo menegaskan masalah anggaran yang belum cair di PCO tidak ada kaitannya dengan pengunduran diri Hasan.

"Nggak, nggak, sama sekali tidak ada, Sama sekali tidak ada. Dan, tadi yang disampaikan itu, alhamdulillah semua sudah selesai. Bahkan sebelum adanya surat pengunduran diri itu pun sudah terselesaikan. Jadi bukan, tidak ada kaitannya dengan masalah ini," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prasetyo tak membeberkan gamblang alasan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Hasan tetap melanjutkan jabatannya. Prasetyo hanya mengatakan Prabowo memiliki penilaian tersendiri.

"Pertimbangannya ya, pasti beliau punya pertimbangan ya. Sejak awal beliau menjabat, apa namanya, menjadi Presiden kan Pak Hasan Nasbi sudah menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presidenan," ujar Prasetyo.

"Yang kedua, pasti beliau secara pribadi punya punya penilaian terhadap sosok Pak Hasan Nasbi dan ketika beliau merasa bahwa beliau memutuskan memerintahkan untuk tetap memimpin Kepala Kantor Komunikasi kepresidenan ya saya kira itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Hak beliau secara prerogatif lah," imbuhnya.

Hasan Nasbi sebelumnya mengaku sudah menghadap Presiden Prabowo usai mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Kepala PCO. Hasan menyebut mendapat perintah untuk terus melanjutkan tugasnya sebagai kepala PCO.

"Yang jelas kemarin saya dapat undangan dari Bapak Seskab untuk mengikuti rapat kabinet. Dan memang minggu lalu saya ada pertemuan, saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesneg, bertemu juga dengan Bapak Seskab. Dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO," kata Hasan Nasbi kepada wartawan, Selasa (6/5).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan tiga pilar kewilayahan merupakan garda terdepan dan ujung tombak dalam mencegah penyebaran paham radikal dan terorisme di tingkat kelurahan atau desa.

Dalam kegiatan diseminasi buku saku di Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/5), Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Brigadir Jenderal Polisi Wawan Ridwan mengatakan tiga pilar kewilayahan dimaksud, yakni lurah atau kepala desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

"Tiga pilar kewilayahan ini sebagai pembina masyarakat serta ujung tombak keamanan, ketertiban, dan pelayanan langsung terhadap masyarakat," ucap Brigjen Pol. Wawan, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dengan melihat peran penting mereka, BNPT pun terus memperkuat serta meningkatkan kapasitas dan kemampuan ketiga unsur tersebut, salah satunya melalui kehadiran Buku Saku Deteksi dan Cegah Dini Potensi Radikal Terorisme di Kelurahan/Desa.

Melalui buku itu, Wawan berharap para lurah atau kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dapat menggunakannya sebagai panduan praktis untuk melakukan pencegahan terorisme melalui deteksi dan cegah dini potensi radikal terorisme.

"Mereka sebagai benteng pertahanan pencegahan radikal terorisme di tingkat kelurahan atau desa harus punya guidance dalam rangka khususnya menanggulangi penyebaran paham radikal terorisme," ungkapnya.

Kendati demikian, dirinya menitikberatkan pentingnya sinergisitas antar-unsur tiga pilar dalam upaya pencegahan terorisme di kelurahan atau desa.

Menurutnya, peran dan tugas dalam mencegah terorisme merupakan tanggung jawab bersama, terlebih bagi para lurah atau kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, yang merupakan aparatur tiga pilar kewilayahan.

"Keberhasilan dalam mengantisipasi ancaman tersebut akan dapat tercapai apabila semua stakeholders yang terlibat dapat menyinergikan tugas, fungsi, dan peran dalam penanggulangan terorisme," tutur Wawan.

Sementara itu, salah seorang peserta diseminasi, yaitu Kepala Desa Batujajar Barat Erwan Hariwan mendukung kegiatan tersebut, terutama terkait peningkatan sinergisitas tiga pilar dalam pencegahan terorisme.

Sinergisitas tersebut dinilai sangat penting, terlebih dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap mantan narapidana terorisme yang mungkin ada di sebuah kelurahan atau desa.

“Kolaborasi di antara kami semua sangat penting dalam mencegah adanya penyebaran paham radikal terorisme di desa,” kata Erwan dalam kesempatan yang sama.

Kegiatan Diseminasi Buku Saku Deteksi dan Cegah Dini Potensi Radikal Terorisme tersebut berlangsung selama dua hari, yaitu pada 7-8 Mei 2025.

Peserta kegiatan terdiri atas 70 orang kepala desa atau lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas di wilayah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.

Selama dua hari, para peserta mendapatkan materi terkait peran masing-masing unsur tiga pilar serta materi deteksi dan cegah dini potensi penyebaran paham radikal terorisme, yang dikemas dalam pedoman atau buku saku oleh Kodam III Siliwangi, Bakesbangpol Provinsi Jabar, Satgaswil Jabar Densus 88 AT Polri, akademisi dari Universitas Muhamadiyah Jakarta, Korbinmas Polri, dan Teritorial TNI AD.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025