DEPOK, KOMPAS.com - Sebanyak 10 pengurus RT dan RW Blok A Perumahan CE di Cinere, Kota Depok, bakal melapor ke Komnas HAM dan Komisi 3 DPR RI usai divonis Pengadilan Tinggi (PT) Bandung membayar ganti rugi sebesar Rp 40 miliar ke pengembang perumahan berinisial M.

Warga Perumahan CE itu sudah bersurat ke Komnas HAM dan meminta berkonsultasi langsung.

“Kemudian kita juga mengirim surat ke Komnas HAM. Kita mengirim surat, kita juga ingin menghadap,” kata Ketua RW 06 Blok A Perumahan CE, Heru Sakidi kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Sementara, permintaan untuk menghadap anggota Komisi III DPR RI saat ini sedang disiapkan warga.

“Kita juga sedang menyiapkan surat ke DPR Komisi 3, iya itu lagi persiapan,” ungkap Heru.

Heru mengatakan, laporan ke Komnas HAM dan DPR ini dibuat agar pihak-pihak tersebut ikut mengawal proses hukum kasus ini.

Terlebih, saat ini 10 warga Perumahan CE tengah menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) atas kasus tersebut, di mana gugatan diajukan pada Kamis (2/1/2025).

“Mereka pun juga enggak bisa mengganggu proses di MA, enggak boleh walaupun (mereka) pemerintah. Tapi mungkin (mereka) mau menyurati atau menghimbau atau apa gitu kan, Sesuai dengan kewenangan mereka,” jelas Heru.

Selain bersurat ke Komnas HAM dan DPR RI, warga Perumahan CE juga sudah melaporkan perkara ini ke Komisi Yudisial (KY).

Duduk perkara

Adapun perkara ini bermula perkara dari M yang berencana membangun Perumahan CGR seluas 1,6 hektare di lahan yang terbelah Kali Grogol, di antara lahan Perumahan CE (20 persen) dan Pangkalan Jati (80 persen).

Sebanyak 100 unit rumah akan dibangun di lahan tersebut.

Lalu, M meminta izin untuk membangun jembatan di antara kedua lahan dengan maksud agar akses alat berat dapat melalui Cinere.

“Tapi kita keberatan dengan penambahan penduduk yang sekian banyak kan masih akan menimbulkan banyak kesulitan (nantinya),” terang Heru.

“Nah, ini yang kita takutkan saat buka akses. Ini bukan cuma soal keamanan juga, tapi soal (kepadatan) lalu lintas dan kemudian jumlah penduduk yang akan ada di situ dan sebagainya,” sambungnya.

Adapun M mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan mencantumkan nama 10 tergugat itu pada awal tahun 2024.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat atau M untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang kemudian membatalkan putusan dari PN Depok, Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusan.

DEPOK, KOMPAS.com - Sebanyak 10 pengurus RT dan RW Blok A Perumahan CE di Cinere, Kota Depok, bakal melapor ke Komnas HAM dan Komisi 3 DPR RI usai divonis Pengadilan Tinggi (PT) Bandung membayar ganti rugi sebesar Rp 40 miliar ke pengembang perumahan berinisial M.

Warga Perumahan CE itu sudah bersurat ke Komnas HAM dan meminta berkonsultasi langsung.

“Kemudian kita juga mengirim surat ke Komnas HAM. Kita mengirim surat, kita juga ingin menghadap,” kata Ketua RW 06 Blok A Perumahan CE, Heru Sakidi kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Sementara, permintaan untuk menghadap anggota Komisi III DPR RI saat ini sedang disiapkan warga.

“Kita juga sedang menyiapkan surat ke DPR Komisi 3, iya itu lagi persiapan,” ungkap Heru.

Heru mengatakan, laporan ke Komnas HAM dan DPR ini dibuat agar pihak-pihak tersebut ikut mengawal proses hukum kasus ini.

Terlebih, saat ini 10 warga Perumahan CE tengah menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) atas kasus tersebut, di mana gugatan diajukan pada Kamis (2/1/2025).

“Mereka pun juga enggak bisa mengganggu proses di MA, enggak boleh walaupun (mereka) pemerintah. Tapi mungkin (mereka) mau menyurati atau menghimbau atau apa gitu kan, Sesuai dengan kewenangan mereka,” jelas Heru.

Selain bersurat ke Komnas HAM dan DPR RI, warga Perumahan CE juga sudah melaporkan perkara ini ke Komisi Yudisial (KY).

Duduk perkara

Adapun perkara ini bermula perkara dari M yang berencana membangun Perumahan CGR seluas 1,6 hektare di lahan yang terbelah Kali Grogol, di antara lahan Perumahan CE (20 persen) dan Pangkalan Jati (80 persen).

Sebanyak 100 unit rumah akan dibangun di lahan tersebut.

Lalu, M meminta izin untuk membangun jembatan di antara kedua lahan dengan maksud agar akses alat berat dapat melalui Cinere.

“Tapi kita keberatan dengan penambahan penduduk yang sekian banyak kan masih akan menimbulkan banyak kesulitan (nantinya),” terang Heru.

“Nah, ini yang kita takutkan saat buka akses. Ini bukan cuma soal keamanan juga, tapi soal (kepadatan) lalu lintas dan kemudian jumlah penduduk yang akan ada di situ dan sebagainya,” sambungnya.

Adapun M mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan mencantumkan nama 10 tergugat itu pada awal tahun 2024.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat atau M untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang kemudian membatalkan putusan dari PN Depok, Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusan.

Penyidik Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Tengah sementara memeriksa petugas jaga Polres Parigi Moutong setelah peristiwa tujuh tahanan berhasil kabur.

"Iya terhadap kejadian tersebut, petugas jaga hari itu dimintai keterangan (dilakukan pemeriksaan)," kata Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Djoko Wienartono kepada CNNIndonesia.com, Senin (3/2).

Djoko menerangkan anggota tersebut dimintai keterangan terkait kronologis sampai tujuh tahanan di Polres Parigi Moutong kabur dari sel.

"Pemeriksaan ini untuk mengungkap apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian," jelasnya.

Dalam video yang berdurasi 30 detik yang diterima CNNIndonesia.com, terlihat seorang petugas jaga tahanan tengah membuka pintu sel tahanan. Namun, pada saat pintu terbuka, tujuh tahanan tersebut langsung mendorong anggota jaga dan berhasil kabur.

"Iya benar, sesuai dengan video beredar luas ,para pelaku menerobos pintu tahanan pada pukul 05.20 WITA, hari Jumat (31/1)," kata Kasi Humas Polres Parigi Moutong, Iptu Sumarlin, Minggu (2/2).

Sumarlin menyebutkan tujuh tahanan ini terdiri dari enam tahanan kasus narkoba dan satu tahanan kasus pencurian.

"Enam tahanan narkoba yakni, CL, SP, AL, MT, WL, MG dan FA kasus pencurian. FA menyerahkan diri setelah dilakukan upaya pengejaran dan razia untuk memperkecil gerak tahanan," ungkapnya.

Sementara dari hasil pengejaran Polres Parigi Moutong, kata Sumarlin satu tahanan dilumpuhkan, lantaran berusaha melarikan diri.

"Satu tahanan inisial CL, diberikan tindakan tegas terukur, kemudian dibawa ke RSUD Anuntaloko Parigi untuk mendapatkan perawatan medis," jelasnya.

Kemudian dikembangkan kembali, kata Sumarlin, hingga berhasil menangkap lima tahanan yang bersembunyi di perbukitan di Desa Toboli Barat.

"Lima tahanan narkoba ini, ditangkap saat bersembunyi di perkebunan warga. Namun, para tahanan berusaha kabur sehingga dilumpuhkan dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis," terangnya.

Sementara ini, kata Sumarlin, ketujuh tahanan kabur tersebut berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres Parigi Moutong untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Saat ini, enam orang tahanan yang kabur sudah di tahanan kembali di Polres Parigi Moutong dan 1 tahanan sementara dalam perawatan di rumah sakit," katanya.

Perlu segera ada 'leading' lembaga penegak hukum yang menegaskan proses hukum atas kasus ini, apakah itu Kejaksaan Agung (Kejagung) atau Kepolisian

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai perlunya langkah konkret dari lembaga penegak hukum untuk menuntaskan persoalan pagar laut di Tangerang, Banten, dan Bekasi, Jawa Barat.

Menurutnya, dengan langkah tegas dalam kasus pagar laut, Pemerintah dapat menunjukkan bahwa hukum tetap menjadi panglima dan tidak tunduk pada kepentingan segelintir kelompok yang berusaha menguasai sumber daya secara tidak sah.

"Perlu segera ada leading lembaga penegak hukum yang menegaskan proses hukum atas kasus ini, apakah itu Kejaksaan Agung (Kejagung) atau Kepolisian," ujar Hardjuno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kata dia, penegakan hukum yang jelas diperlukan untuk memberikan kepastian kepada publik dan investor.

Menurut dia, Negara saat ini menghadapi kesulitan keuangan sehingga pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi yang sehat, bukan sekadar belanja negara dan konsumsi rumah tangga.

Investor, sambung dia, baik dari dalam maupun luar negeri, perlu melihat bahwa Indonesia merupakan negara dengan kepastian hukum. Dengan demikian, para investor tidak boleh takut menanamkan modalnya untuk investasi yang taat hukum.

"Sebaliknya, bagi investor hitam yang sering mengakali hukum, ini adalah saat yang tepat untuk memberikan sinyal bahwa era mereka sudah berakhir," ucap dia melanjutkan.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa publik perlu segera mendapat sinyal penegakan hukum yang jelas dan tidak berputar di persoalan administratif seperti yang melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dia mencontohkan, salah satunya seperti pembatalan sertifikat oleh Kementerian ATR yang dipimpin Menteri Nusron Wahid. Hal tersebut dinilai ia hanya merupakan masalah detail yang seharusnya berada di bawah prioritas penegakan hukum utama.

Hardjuno berpendapat yang terpenting bagi publik dalam masalah pagar laut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah jelas memerintahkan pengusutan tuntas dan ada pelanggaran pidana dalam kasus itu.

"Maka aparat penegak hukum yang harus menjadi leading organisasi yang memimpin penyelesaian kasus pagar laut ini," tutur Hardjuno.

Kasus pagar laut saat ini sedang mencuat. Setelah ditemukan di Tangerang pada pertengahan Januari 2025, belakangan pagar laut yang mengganggu nelayan turut ditemukan di perairan Kabupaten Bekasi pada akhir Januari 2025.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menyatakan tengah menyelidiki soal pagar laut yang berada di perairan Tangerang, Banten.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (31/1), mengatakan surat perintah penyelidikan telah dikeluarkan pada 10 Januari 2025.

"Ketika mulainya pemberitaan di awal Januari adanya pagar laut Tangerang, kami diperintahkan Bapak Kapolri (Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo) melalui Bapak Kepala Bareskrim Polri (Komjen Pol Wahyu Widada) untuk melaksanakan penyelidikan," ucapnya.

Selain Polri, Kejagung juga tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atau Sertifikat Hak Milik (SHM) pada bagian yang ditanami pagar laut di perairan laut Tangerang, Banten.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar pada Kamis (30/1) mengatakan dalam proses penyelidikan, Kejagung hanya mengumpulkan data dan keterangan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bakal memotong pendanaan masa depan untuk Afrika Selatan atas dugaan penyitaan tanah dan perlakuan buruk terhadap kelompok tertentu.

"Afrika Selatan sedang menyita tanah dan memperlakukan kelompok tertentu dengan SANGAT BURUK. Ini adalah situasi yang buruk yang bahkan tidak ingin disebutkan oleh Media Kiri Radikal. Ini adalah PELANGGARAN Hak Asasi Manusia yang besar, setidaknya, sedang terjadi dan dapat dilihat semua orang," kata Trump di platform Truth Social miliknya, Minggu (2/2).

Trump mengatakan AS akan menghentikan semua pendanaan ke negara tersebut hingga investigasi menyeluruh terhadap masalah ini selesai.

"Amerika Serikat tidak akan tinggal diam, kami akan bertindak. Selain itu, saya akan menghentikan semua pendanaan masa depan untuk Afrika Selatan hingga investigasi penuh terhadap situasi ini selesai!" tulisnya.

Sebelumnya, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengucapkan selamat kepada Trump atas pelantikannya untuk masa jabatan kedua sebagai Presiden AS.

Dalam panggilan telepon pada November dengan Trump, Ramaphosa menyampaikan harapan baik dari Afrika Selatan dan mengucapkan selamat atas terpilihnya Trump sebagai Presiden AS ke-47.

"Selama percakapan telepon kami, kami berdua sepakat tentang perlunya memperkuat perdagangan dan hubungan politik," katanya saat itu melalui media sosial X.

Sumber : Anadolu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra melantik sebanyak 28 pejabat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, dan pejabat manajerial di Jakarta, Senin.

Dia mengungkapkan pelantikan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kumham Imipas tersebut bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

"Saya percaya dengan pengalaman, integritas, dan kompetensi yang saudara miliki, kita dapat menghadapi tantangan pembangunan bangsa di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan," kata Yusril kepada para pejabat yang baru dilantik.

Ia menegaskan bahwa jabatan yang diberikan kepada para pejabat bukan hanya bentuk penghargaan atas dedikasi dan kompetensi mereka, tetapi juga merupakan amanah serta tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Pelantikan tersebut, kata dia, menjadi bagian dari upaya Pemerintah dalam memperkuat tata kelola Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Menko berharap para pejabat yang dilantik mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi nyata bagi reformasi di sektor hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.

"Dengan dilantiknya pejabat baru, diharapkan Kemenko Kumham Imipas dapat semakin meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan," ucap dia.

Acara pelantikan berlangsung dengan khidmat dan diakhiri dengan prosesi pengambilan sumpah jabatan serta penandatanganan berita acara pelantikan.

Pelantikan yang berlangsung di Graha Pengayoman tersebut dihadiri pula oleh Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta, Sekretaris Jenderal Kementerian HAM Novita Ilmaris, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Asep Kurnia.

Adapun terdapat 19 pejabat pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama yang dilantik, yakni meliputi:

1. Pramela Yunidar Pasaribu sebagai Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian
2. Sorta Delima Lumbantobing sebagai Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan HAM
3. Sri Yuliani sebagai Sekretaris Deputi Hukum
4. Syarifudin sebagai Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual
5. Heni Yuwono sebagai Inspektur Kemenko Kumham Imipas
6. Jumadi sebagai Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan
7. Dannie Firmansyah sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan
8. Herdaus sebagai Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Kemigrasian dan Pemasyarakatan
9. Dwinastiti sebagai Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan
10. Ramelan Suprihadi sebagai Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum
11. Robianto sebagai Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif
12. Slamet Pramoedji sebagai Sekretaris Deputi Koordinasi HAM
13. Rudi Hartono sebagai Kepala Biro Manajemen dan Kerja Sama
14. Muslim Alibar sebagai Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
15. Ruliana Pendah Harsiwi sebagai Asisten Deputi Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM
16. Achmad Fahrurazi sebagai Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Hukum
17. Mamur Saputra sebagai Kepala Biro Humas dan Teknologi Informasi
18. Nur Azizah sebagai Sekretaris Deputi Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan
19. Achmad Brahmantyo Machmud sebagai Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian

Sementara itu, terdapat pula sebanyak sembilan pejabat manajerial yang dilantik terdiri atas:

1. Anton Tri Oktabiono sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol pada Sekretariat Kementerian Koordinator
2. Agung Adi Putro sebagai Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan pengadaan pada Sekretariat Kementerian Koordinator
3. Kyata Rulina sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Inspektorat Kementerian Koordinator
4. Indra Kurniawan sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator
5. Novie Evlina sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri dan Wakil Menteri Koordinator
6. Dinnu Insan Wardiansyah sebagai Kepala Subbagian Protokol
7. Ramdonah sebagai Kepala Subbagian Layanan Pengadaan
8. Rona Puspita sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Koordinator
9. Bobi Indra sebagai Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id - Apa yang di lakukan seorang perwira menengah berpangkat AKBP yakni Kapolres Polman ini patut jadi contoh pejabat lainnya. Bagaimana tidak AKBP anjar Purwoko menjadi saksi pernikahan seorang tahanan dan kekasihnya di mushola Mapolres pada senin siang (03/02/2025).

Suasana di Mapolres pada senin siang tadi berbeda di hari biasanya. Bagaimana tidak, terlihat mobil avanza berwarnah hitam yang di tumpangi rombongan mempelai pengantin wanita tiba di depan musholla Mapolres.

Benar, wanita yang mengenakan pakaian pernikahan khas mandar berwarnah hijau ini tak lain calon mempelai pengantin yang akan menikah dengan seorang tahanan bernama Sadrian. 

Keputusan ini diambil dari Permintaan Keluarga Mempelai sebagai bentuk dukungan dan partisipasi positif dalam menjalankan hak-hak tahanan, meskipun mereka sedang menjalani proses hukum.

Tahanan yang dimaksud, yang bernama Sadrian yang terlibat dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Bersama-sama di Desa Sabura pada tanggal 18 Januari 2026 mengajukan permohonan untuk menikah di tengah masa tahanan, dengan tujuan membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. 

Kapolres Polman, yang hadir dalam prosesi akad nikah tersebut, menyampaikan apresiasi terhadap langkah ini sebagai bagian dari rehabilitasi sosial bagi para tahanan dan Faktor kemanusiaan.

"Pernikahan ini adalah langkah yang baik bagi tahanan, dan kita mendukungnya selama semua prosedur hukum telah dipenuhi. 

Ini adalah bagian dari pembinaan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri," ujar Kapolres Polman dalam keterangannya.

Acara akad nikah yang berlangsung khidmat ini juga dihadiri oleh Kasat Reskrim Polres Polman Akp Budi Adi, Kasihumas Polres Polman Iptu Muhapris serta pihak keluarga dan petugas kepolisian lainnya. 

Semoga dengan adanya dukungan seperti ini, tahanan yang telah menjalani proses hukum dapat lebih termotivasi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah masa tahanannya berakhir.

Editor : Huzair.zainal

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mempelajari aduan pencegahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap eks terpidana kasus Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina.

Anggota Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing mengatakan, pengaduan ini akan ditangani sesuai prosedur operasi standar (SOP) dengan memberikan terlebih dahulu ke bagian pengaduan.

"Kami masukan dulu ke bidang pengaduan untuk dipelajari dulu substansinya," kata Uli saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Dia mengatakan, setelah dipelajari, Komnas HAM akan menentukan langkah selanjutnya apakah memanggil pihak terkait atau langsung pada rekomendasi.

Uli menyebut, keterangan terkait alasan berobat ke luar negeri Agustiani Tio juga menjadi pertimbangan Komnas HAM untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Kami pelajari dulu terkait dengan dokumen kesehatannya dan juga kami akan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Agustiani yang juga eks Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengadukan pencegahan ke luar negeri yang dilakukan KPK terhadap dirinya.

Padahal, Agustiani mengaku harus menjalani pengobatan kanker pasca operasi di Guangzhou, China.

Agustiani berharap Komnas HAM bisa mengeluarkan rekomendasi agar pencegahan itu bisa dihentikan sehingga dia bisa kembali ke China.

Untuk diketahui, Agustiani sempat diperiksa kembali oleh KPK pada Senin (6/1/2025).

KPK menjadwalkan pemanggilan Agustiani Tio Fridelina sebagai saksi dalam kasus suap Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikannya untuk tersangka Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Dia sebelumnya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan pada Agustus 2020 dan dinyatakan terbukti bersama dengan eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menerima uang 19.000 dollar dan 38.350 dolar Singapura atau setara dengan Rp 600 juta dari Saeful Bahri.

Agustiani dinyatakan melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Arsan Latif, eks Pj Bupati Bandung Barat dijebloskan ke Lapas Sukamiskin, Kota Bandung pascaputusan Pengadilan Tipikor Bandung yang memvonisnya 4 tahun kurungan penjara dan telah inkrah. Ia terbukti bersalah dalam kasus korupsi proyek bangun guna serah Pasar Cigasong, Majalengka.

Ia dijebloskan ke Lapas Sukamiskin bersama seorang pengusaha Andi Nurmawan yang telah divonis 4 tahun penjara. Sedangkan Maya Andrianti yang divonis empat tahun diserahkan ke Lapas kelas II Majalengka.

“Kami telah melaksanakan eksekusi dua terpidana kasus korupsi Pasar Cigasong, Majalengka yaitu AL dan AN ke Lapas Sukamiskin," ujar Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya kepada wartawan, Senin (3/2/2025).

Kasipenkum mengatakan, kedua terpidana telah mengikuti proses hukum dan sudah dinyatakan inkrah. Selain itu, Maya Andrianti sudah diserahkan ke Lapas Kelas II Majalengka usai sebelumnya berstatus tahanan kota.

Ia melanjutkan Kepala BKPSDM Majalengka Irfan Nur Alam mengajukan banding atas vonis yang diterimanya yaitu 4 tahun. Ia saat ini masih berada di Rutan Kebonwaru.

Sebelumnya, eks Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif divonis 4 tahun penjara dalam kasus korupsi Pasar Cigasong, Majalengka, Kamis (23/1/2024). Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya dalam kasus Pasar Cigasong.

Tiga terdakwa lainnya Andi Nurmala, Irfan Nur Alam, dan terdakwa Maya Andriati divonis hukuman penjara yang sama empat tahun. Mereka terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Cigasong.

Ketua Majelis Hakim Panji Surono mengatakan empat terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dalam kasus Pasar Cigasong. Mereka dijerat pasal 5 ayat 2 Jo pasal 55 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana pemberantasan korupsi.

"Mengadili, menyatakan terdakwa I Andi Nurmala, terdakwa II Irfan Nur Alam, terdakwa III Arsan Latif, terdakwa IV Maya Andriati terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan sesuai dengan dakwaan kedua," paparnya.

Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda 200 juta rupiah," kata dia saat membacakan putusan.

Menurutnya, apabila masing-masing terdakwa tidak bisa membayar denda maka diganti dengan pidana penjara tambahan dua bulan. Masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengancam bakal menggajar demosi kepada petugas Imigrasi yang terbukti memeras WNA asal China di Bandara Soekarno Hatta.

Agus mengatakan bahwa pihaknya sudah memeriksa 31 petugas imigrasi yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap WNA asal China yang viral di media sosial.

Agus juga memastikan pihaknya tidak akan pandang bulu terhadap 31 petugas itu. Jika terbukti melakukan pemerasan, kata Agus, pihaknya akan mengganjar sanksi disiplin hingga demosi.

"Sudah ada 31 orang yang kita periksa ya. Sanksinya disiplin hingga demosi," tuturnya di Jakarta, Senin (3/2/2025).

Agus mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 31 petugas imigrasi di Bandara Soetta tersebut, para petugas hanya diberikan tips oleh WNA asal China itu.

"Jadi sejauh ini dari hasil pemeriksaan lebih mengarah kepada pemberian tips, makanya kami sudah tuliskan tidak terima tips dalam tiga bahasa," katanya.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau Kedubes China di Indonesia mengirimkan surat kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait dugaan pemerasan yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta.

Pemerasan tersebut berbuntut pencopotan 30 pejabat imigrasi di Bandara Soetta. Hal ini bermula dari munculnya surat dari Kedubes China kepada Kemenlu RI. Surat tersebut bertanggal 21 Januari 2025 yang memuat laporan ada 44 kasus pemerasan terdahap WNA China yang terjadi antara Februari 2024 sampai Januari 2025.

Dari kasus tersebut, ditemukan total Rp32.750.000 uang hasil peras yang kini telah dikembalikan kepada lebih dari 60 warga Tiongkok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan narapidana kasus suap Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina, bersama rombongan pengacaranya menumpangi mobil Toyota Lexus dan Jeep Rubicon saat mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Senin (3/2/2025).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Agustiani menumpangi mobil Lexus tipe RX200T dengan pelat nomor B 2497 RFP.

Diketahui, RFP merupakan pelat nomor khusus yang biasa digunakan untuk pejabat Polri.

Sedangkan, pengacara Agustiani Tio, Army Mulyanto, terlihat keluar dari mobil Jeep Rubicon berwarna putih dengan pelat nomor B 1405 FCY.

Agustiani terlihat menenteng tas putih besar berisi hasil rekam medis perawatan sakit kankernya dari Guangzhou, China.

Hingga berita ini ditayangkan, Army belum menjawab pertanyaan yang diajukan Kompas.com mengenai pelat mobil yang ditumpangi Agustiani itu.

Dalam aduannya, Agustiani menginginkan agar Komnas HAM bisa menganulir pencekalan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya.

Ia beralasan, pencekalan tersebut menghambat proses pengobatan kankernya karena ia harus berobat ke Guangzhou.

Eks anggota Bawaslu ini pun mempertanyakan pencekalannya itu karena ia sudah bebas murni dari hukuman dalam kasus Harun Masiku.

Menurut Agustiani, tindakan KPK tersebut tidak adil mengingat kondisi kesehatannya yang sangat memprihatinkan.

"Saya menerima pencekalan untuk berangkat ke luar negeri selama 6 bulan. Padahal pertama, saya itu sudah bebas murni loh tanggal 23 April 2023, kemudian ditambah 1 tahun masa percobaan, 23 April 2024, dan saya sudah dinyatakan bebas," kata Agustiano.

Kalaupun memang saya melakukan kesalahan kemarin, saya sudah menjalani hukuman itu sampai dengan 29 April 2024," ujar dia sambil terisak.

Anggota Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengaku akan mempelajari pengaduan dari Agustiani.

Mereka akan bersikap profesional dengan memproses aduan sesuai prosedur dan tetap menghormati proses hukum yang sedang dijalankan KPK.

Untuk diketahui, Agustiani sempat diperiksa kembali KPK pada Senin (6/1/2025).

KPK menjadwalkan pemanggilan Agustiani Tio Fridelina sebagai saksi dalam kasus suap Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikannya untuk tersangka Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Dia sebelumnya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan pada Agustus 2020, dan dinyatakan terbukti bersama dengan eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menerima duit 19.000 dollar dan 38.350 dollar Singapura atau setara dengan Rp 600 juta dari Saeful Bahri.

Agustiani dinyatakan melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dalam kepemimpinan pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka mengusung visi besar 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045'. Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat delapan misi prioritas yang disebut 'Asta Cita'.

Delapan misi Asta Cita meliputi, Hak Asasi Manusia (HAM), pertahanan, infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), hilirisasi dan industrialisasi, ekonomi, politik, hingga toleransi umat beragama. Dari kedelapan misi tersebut Presiden Prabowo juga menaruh fokus pada bidang politik dan demokrasi. Hal tersebut tertuang pada poin misi pertama dan ketujuh.

Misi pertama berbunyi 'Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)'. Sedangkan, pada misi ketujuh berbunyi 'Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba'.

Dari kedua misi Presiden Prabowo tersebut, Pengurus Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia berupaya memberikan kontribusi untuk kesejahteraan umat. NU bergandengan tangan dengan pemerintah untuk membangun peradaban umat, salah satunya lewat ranah politik.

Guna memperdalam kajian terhadap implementasi Asta Cita, PBNU akan menggelar Sarasehan Ulama bertajuk 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU'. Acara ini akan mempertemukan para ulama, cendekiawan, dan pemangku kepentingan guna mendiskusikan delapan prioritas strategis

Dalam acara tersebut, para ulama bakal berdiskusi mengenai manfaat dan tantangan apa yang akan dihadapi untuk mewujudkan misi Asta Cita. Selain itu, ulama akan memberikan kontribusi yang bisa diberikan untuk merealisasikan misi prioritas tersebut.

Terdapat 3 panel diskusi yang akan digelar selama acara berlangsung. Salah satunya ada diskusi yang membahas politik yang bertemakan 'Memperkokoh Ideologi Pancasila dan Menguatkan Sistem Pertahanan Negara Menuju Masyarakat Indonesia yang Adil, Makmur Tanpa Korupsi'.

Diskusi yang dipimpin oleh pengurus LPTNU Prof. Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie sebagai moderator itu menghadirkan sejumlah tokoh NU. Diantaranya Alissa Wahid - Ketua PBNU, KH. Afifuddin Muhajir - Wakil Rais Aam PBNU, dan KH. Ulil Absar Abdalla - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Diskusi ini akan membahas pandangan ulama mengenai langkah Presiden Prabowo yang bertekad memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Para ulama akan memberikan pandangannya dengan mengaitkan misi Asta Cita dengan kacamata nilai-nilai Islam. Ulama akan mengupas tuntas dari sisi keislaman yang berlandas pada sumber ajaran umat Islam seperti, Al Qur'an, Hadits, ajaran Rasulullah, hingga fiqih.

Acara Sarasehan Ulama yang didukung oleh Bank Syariah Indonesia dan MIND ID ini akan berlangsung pada 4 Februari 2025 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta. Acara ini juga bisa disaksikan secara live streaming di detikcom pada 4 Februari 2025 mulai pukul 13.00 WIB.