TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Praktisi Hukum sekaligus Direktur Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG) Tasikmalaya, Jawa Barat, Nana Suryana, meminta anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menerima informasi utuh terkait tuduhan polisi salah tangkap.

Selama ini, pernyataan Rieke di media massa seolah-olah menggiring ketidakpercayaan publik kepada aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan di Tasikmalaya.

"Menyikapi statemen teman dan kawan kita Rieke Diah Pitaloka terkait kasus pengeroyokan di Tasikmalaya, saya, praktisi hukum, terpanggil untuk menyampaikan ke publik. Seharusnya Rieke, sebelum masuk ke kasus itu, datang ke Tasikmalaya menanyakan ke APH dan korban, supaya mendapatkan informasi lengkap dan tidak sebelah pihak," jelas Nana kepada wartawan di kantornya, Selasa (4/2/2025).

Nana menambahkan, selama ini informasi yang disampaikan ke publik terkait kasus tuduhan salah tangkap di Tasikmalaya mirip dengan kasus Vina Cirebon jilid 2.

Padahal, tuduhan polisi salah tangkap telah terbantahkan dengan bukti rekaman bukti-bukti kepolisian yang ditunjukkan di Komisi III DPR RI, Kamis (30/1/2025).

"Dia (Rieke Diah Pitaloka) lupa, kalau kasus Vina itu korban sudah meninggal dunia, karena tidak ada klarifikasi kepada korban. Di Tasikmalaya, korban masih hidup dan mengetahui pelaku, dan informasi bisa disampaikan dengan jelas," tambah Nana.

Selanjutnya, kata Nana, Rieke menganalisis putusan hakim yang memvonis para pelaku selama 1 tahun 8 bulan penjara.

Hal itu tak bisa dilakukan, kata Nana, meski Komisi Yudisial yang melakukannya bukan analisis putusan, tapi perilaku hakimnya.

"Rieke menganalisis putusan hakim, hakim independen dan putusannya tak bisa dianalisis. Bukan putusannya itu oleh Komisi Yudisial, tapi perilaku hakim. Kemudian, Kepolisian salah tangkap; selama ini ada proses penetapan tersangka yang didukung oleh dua alat bukti kuat," ujar dia.

Dampak dari pernyataan Rieke di media, lanjut Nana, akan membingungkan masyarakat.

Terlebih, proses penegakan hukum di Tasikmalaya selama ini semestinya bisa dijaga dan tidak terganggu oleh kejadian seperti ini.

"Jadi, statemen Rieke bikin bingung masyarakat. Statemen Rieke membuat ada indikasi seolah-olah penegak hukum di Tasikmalaya tidak profesional," tambah dia.

Kemudian, Rieke menyebut para pelaku selama ini tak didampingi pengacara, padahal sejak awal sudah datang ke kantor Peradi meminta bantuan hukum.

Jika selama ini menyebut proses persidangan tak memakai Undang-Undang Perlindungan Anak, saat sidang dilakukan secara tertutup.

Persidangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pun memang mengalami putusan sela akibat perbaikan salah tik tulisan lokasi kejadian yang seharusnya di SL Tobing, tapi ditulis di Cibeureum.

"Dampak pernyataan itu berbahaya karena jadi distrust kepada APH Tasikmalaya. Rieke men-just (menuduh) proses penegakan hukum di Tasikmalaya seolah-olah salah," pungkasnya.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, mengadukan dugaan salah tangkap oleh Polres Tasikmalaya Kota ke Komisi III DPR RI, Selasa (21/1/2025).

Kejadian itu terjadi di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan korban berjumlah empat orang anak-anak yang dituduh melakukan pengeroyokan.

"Ini terkait ada kasus salah tangkap, indikasi kuat. Ini dalam kasus pengeroyokan anak-anak," ujar Rieke.

Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, memeriksa seorang warga negara asing (WNA) asal Inggris. WNA itu diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan membuka usaha penyewaan kendaraan bermotor.

"Mereka targetnya konsumen WNA yang berlibur di Nusa Penida," kata Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra di Denpasar, Bali, dilansir Antara, Selasa (4/2/2025).

WN Inggris itu adalah seorang pria berinisial KSM memegang izin tinggal kunjungan (ITK) yang berlaku hingga 11 Februari 2025. KSM diciduk petugas Imigrasi saat melakukan pengawasan WNA pada 25 Januari 2025.

KSM diperkirakan sudah melakukan kegiatan usaha sewa menyewa kendaraan jenis sepeda motor selama enam bulan hingga satu tahun terakhir.

"Dari hasil penyelidikan kami, KSM hanya mengoperasikan sewa menyewa motor di Nusa Penida," ucap Ridha.

Dalam menjalankan aksinya, KSM mengiklankan usaha sewa kendaraan bermotor itu melalui media sosial. Setiap hari, KSM menyewakan rata-rata tiga hingga empat unit motor dengan tarif per hari mencapai Rp 150 ribu untuk satu unit motor.

Ridha menambahkan, KSM diketahui memiliki seorang istri berkewarganegaraan Indonesia (WNI).

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, izin tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan.

Selain itu, kepada anak yang baru lahir di wilayah Indonesia serta pada saat lahir ayah dan atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan.

Pada pasal 61 dijelaskan bahwa WNA dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya kepada WNA yang memegang izin tinggal terbatas (Itas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf (e), yakni orang asing yang kawin secara sah dengan WNI.

Sedangkan Ridha menambahkan KSM memegang izin tinggal kunjungan.

Sementara itu, selain WNA dari Inggris dalam rilis kepada awak media itu, Imigrasi Denpasar menghadirkan WNA pria asal Ghana berinisial RM yang diciduk pada 20 Januari 2025 karena sudah melebih lama tinggal (overstay) di Indonesia dengan izin tinggal berupa visa saat kedatangan (VOA) sudah berakhir pada 2019.

Kemudian, pria asal Kanada berinisial CBY yang sebelumnya ditangkap polisi dari Polsek Denpasar Selatan karena melakukan pencurian di salah satu toko seni di kawasan Sanur, Denpasar, pada 30 Januari 2025.

CBY kemudian diserahkan kepada Imigrasi Denpasar dan sebelumnya sempat melakukan percobaan melarikan diri.

Selanjutnya, ada juga tiga WNA asal India yang melakukan penipuan daring (scamming) kepada sesama warga India di negaranya.

Imigrasi Denpasar akan memberikan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan kepada enam WNA tersebut sesuai dengan Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Terkuaknya kasus tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Teng

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Bandung Syntho Pirjani Hutabarat (SPH) terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BTP Kelas 1 Bandung pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

"Pemeriksaan dilakukan di Lapas Sukamiskin Bandung, atas nama SPH," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Sejauh ini, pihak KPK belum menjelaskan lebih lanjut mengenai informasi apa saja yang akan didalami pada pemeriksaan terhadap Syntho.

Syntho Pirjani Hutabarat telah divonis 4,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung. Syntho juga dihukum membayar denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Terkuaknya kasus tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), dan VP PT KA Properti Manajemen Parjono (PAR).

Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SPH).

Kasus dugaan tindak pidana korupsi diduga terjadi dalam pembangunan dan perbaikan rel kereta diduga terjadi pada tahun anggaran 2021—2022 pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Seorang warga Inggris, KSM, ditangkap petugas Imigrasi karena membuka usaha rental motor di Nusa Penida. KSM ditangkap pada Sabtu (25/1/2025) lantaran diduga menyalahgunakan izin tinggal.

"Yang bersangkutan menyalahgunakan izin tinggal karena mengiklankan dan menyewakan kendaraan motor ke orang asing," kata Kepala Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra di kantornya, Selasa (4/1/2025).

KSM masuk ke Indonesia menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) yang berlaku hingga 11 Februari 2025. Ia memiliki istri warga negara Indonesia dan telah tinggal di Bali selama enam bulan sebelum membuka usaha persewaan motor khusus bagi orang asing di Nusa Penida.

Dalam menjalankan bisnisnya, KSM hanya menyewakan motor kepada wisatawan asing dengan tarif Rp 150 ribu per hari. Setiap hari, ia melayani sekitar tiga hingga empat penyewa.

"Yang bersangkutan hanya mengoperasikan sewa motor ini di Nusa Penida," kata Ridha.

Ridha menjelaskan, KSM melanggar aturan karena menjalankan usaha berbadan hukum sementara visanya masih ITK. Sesuai ketentuan, hanya pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) penyatuan keluarga yang diperbolehkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

"Jadi, pemegang Kitas investor, sepanjang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dibolehkan. Yang tidak apabila (pemegang) Kitas penyatuan keluarga, bekerja di suatu badan hukum. Diatur dalam undang-undang yang lain," jelasnya.

Atas pelanggaran tersebut, KSM akan dideportasi dan diusulkan masuk dalam daftar pencekalan.

Video: WNA di Bali Berulah Lagi, Kini Terlibat Pencurian hingga Penipuan

Video: WNA di Bali Berulah Lagi, Kini Terlibat Pencurian hingga Penipuan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut langkah tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mencopot oknum aparat Imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) yang diduga melakukan pungutan liar (pungli), menjadi pelajaran bagi seluruh institusi.

"Jadi ini pelajaran buat yang lain dan seluruh institusi, bukan hanya berlaku di Imigrasi, (tapi) seluruh institusi kementerian di dalam pemerintahan Presiden Prabowo," kata Adies saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia menyebut tindakan pencopotan oknum yang diduga melakukan pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) itu menjadi bukti ketegasan pemerintah yang tidak menolerir praktik lancung oleh aparat.

"Sudah ditindak sama Menteri, sudah ada tindakan, jadi itu bagus, itu contoh buat yang lain. Era sekarang tidak bisa main-main," ujarnya.

Berkaca dari kasus tersebut, dia pun mengingatkan kepada seluruh aparat negara agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

"Jadi jangan main palak, main peras-peras begitu, ya konsekuensi akan dipecat," katanya.

Dia mengatakan proses penindakan tegas oknum aparat Imigrasi di Bandara yang di duga melakukan pungutan liar akan dibarengi pula dengan perbaikan sistem imigrasi.

"Iya, otomatis, (sistem) imigrasi memang harus kita optimalkan," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto menyebut pihaknya telah mencopot sekitar 30 pejabat imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta buntut dugaan pungli tersebut. Para pejabat yang dicopot juga diperiksa oleh internal Kementerian Imipas.

“Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas, red.) yang ada di data dari penugasan di Soetta. Kami ganti," kata Agus dalam keterangan diterima pada Minggu (2/1).

Dia menjelaskan bahwa pencopotan dilakukan imbas adanya informasi dari Kedutaan Besar China di Indonesia mengenai 44 kasus pungutan liar oleh petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta kepada warga negara China.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPR: Pencopotan oknum Imigrasi jadi pelajaran bagi seluruh institusi

Medan (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang mengeksekusi Mujiono (64) terpidana penipuan senilai Rp241 juta ke Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Benar, yang bersangkutan hari ini menyerahkan diri dan sudah kami eksekusi ke Lapas Lubuk Pakam,” kata Kasi Pidum Kejari Deli Serdang Symon Morrys ketika dihubungi dari Medan, Selasa (4/2).

Dia mengatakan, eksekusi itu dilakukan pihaknya menindaklanjuti putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) nomor: 1523 K/Pid/2024, tertanggal 9 Oktober 2024.

Dimana putusan kasasi itu, lanjut dia, MA membatalkan vonis lepas atau onslag yang sebelumnya diberikan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam.

“Selanjutnya terpidana akan menjalani hukuman selama dua tahun penjara, berdasarkan putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah,” jelas mantan Kasi Pidsus Kejari Pematangsiantar itu.

Sebelumnya, majelis hakim MA membatalkan vonis lepas yang diberikan PN Lubuk Pakam kepada terpidana Mujiono atas kasus tindak pidana penipuan Rp241 juta terhadap korban Selamat Ilham Dani.

Dalam putusan majelis hakim kasasi yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada terpidana Mujiono, karena terbukti bersalah melanggar Pasal 378 KUHP.

Putusan kasasi itu sependapat dengan Kejari Deli Serdang yang menyatakan terpidana Mujiono, terbukti melakukan penipuan, sebagaimana dakwaan alternatif kedua.

Diketahui majelis hakim PN Lubuk Pakam yang diketuai Rina Lestari Br Sembiring menjatuhkan vonis lepas (onslag) kepada terpidana Mujiono pada Kamis, 13 Juni 2024.

Dalam amar putusannya, menyatakan bahwa terpidana Mujiono tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum.

Menurut hakim, terpidana Mujiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif penuntut umum, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana.

Denpasar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, memeriksa seorang warga negara asing (WNA) asal Inggris karena diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan membuka usaha penyewaan kendaraan bermotor.

“Mereka targetnya konsumen WNA yang berlibur di Nusa Penida,” kata Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra di Denpasar, Bali, Selasa.

WN Inggris itu yakni seorang pria berinisial KSM memegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) yang berlaku hingga 11 Februari 2025.

KSM diciduk petugas Imigrasi saat melakukan pengawasan WNA pada 25 Januari 2025.

Ia menjelaskan KSM diperkirakan sudah melakukan kegiatan usaha sewa menyewa kendaraan jenis sepeda motor selama enam bulan hingga satu tahun terakhir.

“Dari hasil penyelidikan kami, KSM hanya mengoperasikan sewa menyewa motor di Nusa Penida,” ucap Ridha.

Ridha menjelaskan dalam menjalankan aksinya, KSM mengiklankan usaha sewa kendaraan bermotor itu melalui media sosial.

Setiap hari, lanjut dia, rata-rata dia menyewakan tiga hingga empat unit motor dengan tarif per hari mencapai Rp150 ribu untuk satu unit motor.

Ridha menambahkan KSM diketahui memiliki seorang istri berkewarganegaraan Indonesia (WNI).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian pada pasal 50 menjelaskan izin tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan.

Selain itu, kepada anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan.

Pada pasal 61 dijelaskan bahwa WNA dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya kepada WNA yang memegang Izin Tinggal Terbatas (Itas) sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf (e) yakni orang asing yang kawin secara sah dengan WNI.

Sedangkan, Ridha menambahkan KSM memegang Izin Tinggal Kunjungan.

Sementara itu, selain WNA dari Inggris dalam rilis kepada awak media itu, Imigrasi Denpasar juga menghadirkan WNA pria asal Ghana berinisial RM yang diciduk pada 20 Januari 2025 karena sudah melebih lama tinggal (overstay) di Indonesia dengan izin tinggal berupa visa saat kedatangan (VOA) sudah berakhir pada 2019.

Kemudian, pria asal Kanada berinisial CBY yang sebelumnya ditangkap polisi dari Polsek Denpasar Selatan karena melakukan pencurian di salah satu toko seni di kawasan Sanur, Denpasar pada 30 Januari 2025.

CBY kemudian diserahkan kepada Imigrasi Denpasar dan sebelumnya sempat melakukan percobaan melarikan diri.

Selanjutnya, ada juga tiga WNA asal India yang melakukan penipuan daring (scamming) kepada sesama warga India di negaranya.

Imigrasi Denpasar akan memberikan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan kepada enam WNA tersebut sesuai pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

SAMARINDA, KOMPAS.com – Seorang narapidana di Rutan Kelas I Samarinda berinisial HW masih bisa mengendalikan peredaran narkoba meski berada di balik jeruji besi.

Hal ini terungkap setelah Kepolisian Resor Kota (Polresta) Samarinda menangkap seorang kurir berinisial H yang kedapatan membawa sabu atas perintah HW.

"Kami menangkap H, warga Sempaja Timur, yang kedapatan memiliki 10,69 gram sabu. Dari keterangannya, ia diperintah oleh HW, seorang narapidana di Rutan Kelas I Samarinda," kata Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, Selasa (4/2/2025).

Total 165 Gram Sabu Disita, Polisi Selidiki Jaringan Napi

Setelah menangkap H, polisi bekerja sama dengan pihak rutan untuk mengamankan HW.

HW pun mengakui ia telah memerintahkan peredaran narkoba dari rutan.

"Pelaku memakai HP, HP tersebut dapat dipakai dari teman pelaku yang sudah keluar dari tahanan," ujarnya.

Dari hasil penyelidikan lanjutan, terungkap bahwa barang haram tersebut berasal dari WW.

Polisi kemudian berhasil menyita tambahan 152 gram sabu, sehingga total barang bukti dalam kasus ini mencapai 165 gram.

Ancaman Hukuman Berat bagi Para Pelaku

Ketiga tersangka dalam jaringan ini dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2 tentang peredaran narkotika, dengan ancaman hukuman seumur hidup atau pidana minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun.

Mereka juga dikenakan Pasal 112 Ayat 2 junto Pasal 132 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Kami berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba dan tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan ini," tegas Hendri.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut langkah tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mencopot oknum aparat Imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) yang diduga melakukan pungutan liar (pungli), menjadi pelajaran bagi seluruh institusi.

"Jadi ini pelajaran buat yang lain dan seluruh institusi, bukan hanya berlaku di Imigrasi, (tapi) seluruh institusi kementerian di dalam pemerintahan Presiden Prabowo," kata Adies saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia menyebut tindakan pencopotan oknum yang diduga melakukan pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) itu menjadi bukti ketegasan pemerintah yang tidak menolerir praktik lancung oleh aparat.

"Sudah ditindak sama Menteri, sudah ada tindakan, jadi itu bagus, itu contoh buat yang lain. Era sekarang tidak bisa main-main," ujarnya.

Berkaca dari kasus tersebut, dia pun mengingatkan kepada seluruh aparat negara agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

"Jadi jangan main palak, main peras-peras begitu, ya konsekuensi akan dipecat," katanya.

Dia mengatakan proses penindakan tegas oknum aparat Imigrasi di Bandara yang di duga melakukan pungutan liar akan dibarengi pula dengan perbaikan sistem imigrasi.

"Iya, otomatis, (sistem) imigrasi memang harus kita optimalkan," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto menyebut pihaknya telah mencopot sekitar 30 pejabat imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta buntut dugaan pungli tersebut. Para pejabat yang dicopot juga diperiksa oleh internal Kementerian Imipas.

“Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas, red.) yang ada di data dari penugasan di Soetta. Kami ganti," kata Agus dalam keterangan diterima pada Minggu (2/1).

Dia menjelaskan bahwa pencopotan dilakukan imbas adanya informasi dari Kedutaan Besar China di Indonesia mengenai 44 kasus pungutan liar oleh petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta kepada warga negara China.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id - Kepala Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) STIH IBLAM sekaligus Pakar Hukum Tata Negara, Radian Syam menilai penguatan hukum dan kelembagaan di sektor pangan menjadi kunci utama dalam mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Penguatan hukum dilakukan melalui reformasi hukum dengan pendekatan omnibus law.

Hal ini disampaikan Radian dalam seminar bertajuk 'Outlook Hukum 2025: Kelembagaan Hukum dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Indonesia' yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Senin (3/2/2025).

"Omnibus law bisa menjadi solusi untuk memangkas birokrasi yang berbelit dan menyederhanakan regulasi di sektor pangan. Dengan kerangka hukum yang lebih harmonis, kita bisa membuka jalan menuju swasembada pangan yang berkelanjutan," ujar Radian Syam.

Radian mengatakan, ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang produksi dan distribusi, juga terkait dengan penegakan hukum yang menjamin keadilan dan keteraturan di sektor tersebut.

Ia menggarisbawahi bahwa masih banyak regulasi yang tumpang tindih serta lemahnya sinergi antar-lembaga yang menghambat upaya mencapai kemandirian pangan.

"Ketahanan pangan bukan hanya soal menyediakan bahan pangan, tetapi soal memastikan bahwa regulasi berjalan selaras, tidak saling bertabrakan, serta mendukung upaya peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan yang adil dan merata," tandas dia.

Radian juga menekankan perlunya tindakan konkret dari pemerintah untuk menindak tegas praktik mafia pangan yang merugikan petani dan konsumen. Karena itu, kata dia, pentingnya penguatan kelembagaan untuk memastikan eksekusi kebijakan berjalan dengan baik dan tidak dikooptasi oleh para mafia pangan.

"Selain regulasi yang simpel, kelembagaan juga harus kuat dan terintegrasi. Tidak bisa ada lagi ego sektoral yang menghambat distribusi pangan. Ini bukan hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga soal kedaulatan bangsa," tegas Radian. 

Radian pun mengusulkan lembaga pengawas pangan nasional yang independen dengan kewenangan kuat untuk mengawasi distribusi, produksi, hingga pengendalian harga pangan. Menurutnya, lembaga tersebut harus memiliki kewenangan lintas sektor yang mampu memfasilitasi kebijakan pangan secara holistik.

"Kalau ingin serius mewujudkan swasembada pangan, pemerintah harus bergerak cepat dan tegas. Mafia pangan harus diberantas, petani harus diberdayakan, dan kebijakan harus disederhanakan," imbuh dia.

Lebih lanjut, Radian menyimpulkan 8 poin kunci dalam penguatan hukum dan kelembagaan untuk ketahanan pangan, yaitu penyederhanaan regulasi melalui Omnibus Law; penguatan kelembagaan pangan nasional; pemberantasan mafia pangan dan perlindungan hak petani dan nelayan; diversifikasi pangan lokal; inovasi teknologi pertanian; peningkatan literasi hukum: dan ekonomi masyarakat.

Seminar ini juga menghadirkan sejumlah pakar lain yang membahas strategi sinergi hukum dan sektor pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Hadir sebagai pembicara adalah Guru Besar FEB UI Omas Bulan Samosir; Pakar Gizi Fakultas Kedokteran UI Dian Kusuma Dewi; Tenaga Ahli Komisi III DPR, Afdhal Mahatta; Guru Besar Pertanian Universitas Jenderal Soedirman Totok Agung Dwi Haryanto; dan Pakar Ekonomi/PhD candidate, Australian National University, Riandy Laksono. Seminar ini dibuka oleh Ketua STIH IBLAM, Guru Besar Angkasa.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

DENPASAR, KOMPAS.com - Seorang pria warga negara asing (WNA) asal Inggris, berinisial KSM ditangkap petugas Imigrasi karena menyalahgunakan izin tinggal untuk mendapatkan uang di Bali.

Turis asing ini nekat membuka usaha jasa rental sepeda motor di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

Padahal, WNA tersebut merupakan pemegang visa izin tinggal kunjungan (ITK).

"Yang bersangkutan menyalahgunakan izin tinggalnya karena mengiklankan serta menyewakan kendaraan bermotor roda dua," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI (Kakanim) Denpasar, Ridha Sah Putra, Selasa (4/3/2025).

Ridha mengatakan, usaha rental sepeda motor milik WNA itu beroperasi kurang lebih 1 tahun 6 bulan.

Dia menyasar sesama turis asing yang datang melancong ke Nusa Penida.

Satu unit sepeda motor dipatok harga Rp 150.000 per hari.

"Setiap hari ada 3-4 kendaraan bermotor yang per harinya bisa dia sewakan ke warga negara asing," kata dia.

Ia mengatakan, kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat setempat yang merasa dirugikan dengan aktivitas WNA tersebut.

Selanjutnya, tim Inteldakim Imigrasi Denpasar melakukan pengawasan dan menangkap WNA itu pada Sabtu (25/1/2025).

"Sementara dari penyelidikan kami, yang bersangkutan hanya mengoperasikan sewa menyewa motor hanya di Nusa Penida saja," kata dia.

Saat ini, WNA tersebut ditahan di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar dan akan dideportasi ke negara asalnya dalam waktu dekat.

Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar, menyebut poin pertama dalam Asta Cita mengenai memperkokoh ideologi Pancasila sangat relevan dengan Kementerian Agama (Kemenag). Menurutnya, poin ini mempersatukan seluruh elemen bangsa layaknya Kemenag yang berupaya menyatukan keberagaman bangsa Indonesia.

"Kita tahu bahwa Pancasila itu adalah bentuk komitmen yang sangat penting bagi bangsa ini dengan pemadatan Ketuhanan Yang Maha Esa bukan saja internal sesama umat beragama Islam ini, bisa melewati mazhab-mazhab problem konseptual itu, tapi juga malah antara umat beragama lebih mulus. Dan ini adalah sebuah melting pot, wadah peleburan untuk menyatukan yang berserakan," ujar Menag Nasaruddin Umar dalam sambutan di acara 'Sarasehan Ulama: Asta Cita Dalam Perspektif Ulama' di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (4/1/2/2025).

Menag mengatakan poin ini memberikan spirit dan bukti nyata dalam pembentukan Bhinneka Tunggal Ika. Dari sini juga, Menag menyebut memiliki program-program yang menguatkan tentang kerukunan antarumat beragama.

"Kami di Kementerian Agama mencoba untuk merumuskan empat program utama kami secara konseptual. Pertama adalah moderasi umat beragama. Sesungguhnya muatannya adalah bagaimana merawat kerukunan antarumat beragama," kata Menag.

"Bagi kami, saya pribadi ya, sebetulnya yang paling tepat menjadikan nomenklatur itu adalah kerukunan antarumat beragama. Kalau moderasi umat beragama itu implisit, di dalamnya ada sesuatu yang belum beres dalam agama kita sehingga perlu direnovasi atau direvisi dan seterusnya. Tapi bagi kita, agama itu sudah selesai. Yang ada adalah aktualisasi, mengartikulasikan teks-teks ajaran itu ke dalam bahasa, ke dalam masyarakat kita yang modern. Jadi muatannya moderasi itu yang sudah menjadi nomenklatur intinya adalah kerukunan," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini