Presiden Amerika Serikat Donald Trump diklaim berencana menarik AS dari keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.

Media AS Politico dan NPR mengeklaim bahwa rencana itu mulai digodok Trump setelah ia memutuskan menyetop bantuan untuk badan bantuan kemanusiaan PBB UNRWA.

Trump sebelumnya telah menandatangani perintah eksekutif untuk menarik AS dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan perjanjian iklim Paris, dikutip dari Al Jazeera.

Jika rencana tersebut benar-benar dilakukan, ini akan jadi kedua kalinya bagi Trump menarik AS dari Dewan HAM PBB tersebut.

Pada 2018 ketika AS keluar dari Dewan HAM PBB di era Trump, utusan saat itu Nikki Haley mengeklaim keputusan itu dilakukan karena ia menilai 'bias kronis' lembaga itu terhadap Israel.

Total terdapat 47 negara anggota Dewan HAM PBB yang tergabung.

Dewan HAM PBB melakukan review kasus hak asasi manusia di sejumlah anggota negara secara berkala. Tinjauan berikutnya akan dilakukan pada Agustus mendatang.

Pada 2020, sejumlah negara mengajukan rekomendasi agar AS meningkatkan penyelesaian mengenai hak asasi di negara itu termasuk soal rasialisme dan penjara Guantanamo.

Dewan HAM PBB juga bertanggung jawab untuk menunjuk pakar HAM untuk melakukan pelaporan secara independen ke PBB.

Sejumlah pelapor HAM PBB menuduh Israel telah melakukan genosida di Gaza. Salah satu yang paling vokal adalaj Francesca Albanese.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik pembagian royalti yang melibatkan penyanyi Agnez Mo dan penulis lagu Ari Bias membuat opini publik terpecah menjadi dua.

Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat menyatakan Agnez harus membayar denda royalti Rp 1,5 miliar karena melanggar UU Hak Cipta akibat menggunakan secara komersial lagu ciptaan Ari.

Ada yang menilai urusan membayar royalti tersebut adalah kewajiban event organizer (EO).

Dalam perkara ini, penyelenggara tiga konser pada 2023 saat Agnez Mo membawakan lagu "Bilang Saja" adalah HW Group.

Kuasa hukum Ari, Minola Sebayang, menjelaskan bahwa yang seharusnya meminta izin kepada pencipta lagu adalah penyanyi yang hendak menggunakan lagu, bukan EO.

"Berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 terkait pencipta di atas, arti dari pelanggar pertunjukan yang dimaksud adalah seseorang atau beberapa orang yang menggunakan karya cipta," kata Minola di Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (3/2/2025).

"Jadi jelas, EO tidak akan menggunakan karya cipta. EO hanya orang yang membantu mempersiapkan seorang penyanyi mempertunjukan karya cipta," imbuh Minola.

Minola menegaskan bahwa pendapat beberapa pihak yang menyatakan yang bertanggung jawab adalah EO salah.

"Tidak bertanggung jawab, tapi kalau EO membantu mempermudah urusan penyanyi dalam membuka izin dan itu terjadi selama ini, boleh-boleh saja. Tapi bukan berarti yang bertanggung jawab untuk meminta izin pengguna lagu itu adalah EO," jelas Minola.

Adapun pihak Agnez Mo maupun kuasa hukumnya, belum buka suara terkait putusan ini.

Agnez juga tak menggubris komunikasi Ari yang meminta direct license sejak sebelum dilayangkan somasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa siapa pun prajurit TNI yang melanggar hukum bisa diberi hukuman yang lebih berat.

Sebab, tambah Menhan, seorang prajurit itu bisa dihadapkan pada dua pidana, yakni pidana militer dan pidana umum.

"Mengenai oknum kita. Saya kira sudah jelas, bahwa siapa pun warga negara yang melanggar hukum, apalagi dia seorang prajurit TNI, itu pasti akan menghadapi aturan-aturan hukum yang berlaku, terutama bagi prajurit," kata Menhan dalam rapat kerja (raker) Komisi I DPR, Selasa (4/2/2025).

"Dia menghadapi dua hukum, Pak. Hukum pidana militer dan juga dia kena hukum pidana umum," tambahnya.

Atas penegasan itu, Menhan menyampaikan bahwa tidak ada toleransi terhadap prajurit yang terbukti melanggar hukum.

Dia menilai TNI tidak pernah membiarkan prajuritnya yang terlibat kasus hukum.

"Jadi kita tidak main-main juga mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum, dan itu tidak pernah dibiarkan," ujar Menhan.

Lebih lanjut, dia mencontohkan bagaimana kehidupan seseorang yang sudah dipecat dari TNI karena terlibat kasus hukum.

Kata dia, bahkan seorang mantan prajurit itu sudah tidak lagi diterima oleh masyarakat, termasuk dalam karier pekerjaan.

"Biasanya orang yang sudah dipecat dari dinas keprajuritan karena penegakan hukum, biasanya susah mendapat tempat di luar," katanya.

Ia menyatakan hal ini di hadapan DPR agar turut memerhatikannya sebagai catatan, teruntuk bagaimana memperlakukan mantan prajurit TNI yang pernah terlibat kasus hukum.

"Ini menjadi catatan bapak-bapak ibu sekalian, hati-hati terhadap mereka-mereka yang melanggar hukum, diberhentikan. Contoh mereka yang desertir dan insubordinasi itu di masyarakat harus mendapat pencermatan," pungkasnya.

Adapun sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi prajurit yang terbukti melanggar hukum.

Ini ia sampaikan merespons beberapa kasus kekerasan yang melibatkan prajurit TNI di sejumlah daerah, semisal di Deli Serdang.

"Kalau yang melanggar seperti tadi itu (kasus Deli Serdang), ya kita kasih punishment," kata Panglima saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (31/1/2025).

Agus menyatakan, TNI menerapkan sistem reward and punishment kepada setiap prajuritnya.

Ia menyebutkan, apabila prajurit bermasalah bakal dihukum, prajurit yang berprestasi pun akan mendapatkan penghargaan.

Jakarta (ANTARA) - Pelatih Chelsea Enzo Maresca memuji mentalitas timnya saat mengalahkan West Ham United dalam pertandingan Liga Inggris di Stamford Bridge, Selasa WIB.

Chelsea dikejutkan oleh gol Jarrod Bowen pada babak pertama setelah memanfaatkan kesalahan Levi Colwill. The Blues kemudian bangkit lewat gol Pedro Neto dan gol bunuh diri Aaron Wan-Bissaka.

“Saya sangat senang terutama karena saya menganggap pertandingan ini laga terberat secara mental,” kata Maresca dalam laman Liga Inggris di J Sabtu.

Kesalahan Colwill yang berujung gol adalah kelima kalinya The Blues melakukan kesalahan berujung gol dalam enam pertandingan terakhi dan yang ke-10 di Liga Inggris musim ini.

Maresca menyanjung cara timnya bangkit memenangkan pertandingan di Stamford Bridge setelah tertinggal pada babak pertama untuk pertama kalinya sejak mengalahkan Southampton 3-1 pada Desember 2013.

"Pesan saya pada babak pertama adalah jangan mengubah apa pun, lanjutkan dengan cara yang sama karena West Ham tidak bisa bermain intens selama 90 menit, itu tidak mungkin," kata pelatih asal Italia itu.

Sementara itu, pertandingan ini adalah malam yang penuh emosi bagi pelatih West Ham Graham Potter yang menyambangi lagi Stamford Bridge setelah meninggalkannya pada April 2023.

“Cara mereka bermain, level performa, menurut saya bagus. Kami merasa sedikit kurang beruntung dengan gol pertama dan menurut saya itu adalah momen penting dalam pertandingan tersebut,” kata pelatih asal Inggris tersebut.

Kemenangan ini membawa Chelsea naik ke posisi empat besar dengan 43 poin, menggeser Manchester City dan Newcastle ke posisi kelima dan keenam dengan 41 poin. Sebaliknya, The Hammers turun ke posisi ke-15 klasemen dengan 27 poin dari 24 pertandingan.

Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia hanya berkomunikasi secara resmi dengan Palestinian National Authority (PA) yang menjadi pemegang otoritas pemerintahan Palestina.

Pernyataan itu muncul setelah beredar berita bahwa kelompok Palestina Hamas berunding dengan Indonesia untuk menampung para tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel.

“Hingga saat ini, tidak ada komunikasi resmi melalui jalur diplomatik antara Indonesia dan pihak terkait mengenai isu tersebut,” kata juru bicara Kemlu RI Rolliansyah Soemirat melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, media Arab News yang mengutip The Quds Press melaporkan bahwa Pakistan adalah salah satu negara yang setuju untuk menampung tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel berdasarkan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Menurut laporan tersebut, negara-negara yang setuju untuk menampung tahanan Palestina yang dibebaskan Israel karena kesepakatan gencatan senjata itu adalah Turki, Qatar, Pakistan dan Malaysia.

Mereka juga melaporkan bahwa Hamas juga berunding dengan Indonesia dan Aljazair untuk menampung para tahanan Palestina, sementara Tunisia menolak untuk menampung para tahanan itu.

Sebelumnya, perjanjian gencatan senjata antara kelompok Palestina Hamas dan Israel disepakati pada 19 Januari di Gaza untuk menghentikan perang yang telah menyebabkan kerusakan luas dan membuat daerah kantong itu dalam reruntuhan.

Perang genosida Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 47.500 warga Palestina, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 111.600 orang sejak 7 Oktober 2023.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pemerintah Republik Indonesia (RI) disebut telah sepakat menerima tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel. Namun, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) membantah pemberitaan tersebut.

Dilansir media Arab News, Selasa (4/1/2025), 15 tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel akan ditampung di Pakistan. Sementara itu, juru bicara Hamas menyebut beberapa negara muslim, termasuk Indonesia, telah sepakat menerima tahanan Palestina tersebut.

Dr. Khaled Qaddoumi, juru bicara Hamas, mengatakan kepada Arab News bahwa Israel sejauh ini telah membebaskan hampir 180 warga Palestina dan beberapa dari mereka telah pergi ke Mesir untuk menetap di sana. Sementara beberapa negara muslim, termasuk Mesir, Turki, Aljazair, Malaysia, Pakistan, dan Indonesia, telah menyatakan kesediaan mereka menampung para tahanan ini.

"Kami telah secara resmi menerima konfirmasi bahwa Pakistan telah setuju untuk menerima 15 tahanan. Atas hal ini, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Pakistan, rakyat Pakistan, dan lembaga Pakistan," kata Dr Qaddoumi dilansir Arab News.

"Alhamdulillah, telah terbukti bahwa Pakistan bukan hanya saudara tetapi juga saudara tua, dengan hubungan spiritual yang selalu ada dengan Al-Quds."

Menanggapi pemberitaan tersebut, Juru Bicara Kemenlu Roy Soemirat menyebut tak ada pembicaraan mengenai masalah tahanan Palestina.

"Terkait pertanyaan yang disampaikan mengenai pemberitaan pembicaraan dengan Hamas untuk menampung para tahanan, dapat disampaikan hal hal sebagai berikut. Hingga saat ini, tidak ada komunikasi resmi melalui jalur diplomatik antara Indonesia dan pihak terkait mengenai isu tersebut," kata Roy saat dihubungi.

Selain itu, Roy menyebut pemerintah Indonesia hanya berkomunikasi dengan Palestine National Authority. Namun, Roy tak menyampaikan komunikasi apa saja yang telah dilakukan Indonesia dengan otoritas Negara Palestina tersebut.

"Pemri berkomunikasi secara resmi dengan Palestinian National Authority yang menjadi pemegang otoritas pemerintahan Palestina saat ini," ujarnya.

Simak juga Video 'Hamas Lepas 3 Sandera, Israel Bebaskan 183 Tahanan Asal Palestina':

(aik/imk)

Jakarta (ANTARA) - Indonesian American Lawyers Association (IALA) telah menggelar webinar untuk memberikan pemahaman kepada diaspora Indonesia di AS mengenai kebijakan imigrasi baru di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

"Dengan adanya kebijakan imigrasi baru yang semakin ketat di bawah pemerintahan Trump, komunitas Indonesia di AS diharapkan memahami tantangan yang ada serta strategi yang dapat diambil untuk melindungi diri dan keluarga," sebut IALA dalam siaran pers yang diterima Selasa.

IALA menyerukan tetap tenang dan waspada terhadap wabah informasi yang belum terverifikasi dan masih berubah, terutama kebijakan Presiden atau Executive Orders (EO) yang masih menjalani proses judicial review.

“Kalaupun ada perubahan pada Konstitusi, hal tersebut harus melalui proses yang jelas karena AS adalah negara hukum," ujar Michael Indrajana, praktisi hukum di San Mateo, California.

Saat ini, ada EO kewarganegaraan yang ketentuannya diubah Trump, hingga digugat 22 negara bagian AS yaitu kewarganegaraan berdasarkan kelahiran (birthright citizenship).

Sementara itu, Ida Ayu Sabrina Putri yang berpraktik di Los Angeles mengimbau masyarakat Indonesia untuk menyaring dengan hati-hati serta tidak langsung percaya dan panik akibat konten clickbait di berbagai media sosial sehingga terjerumus dalam praktik penipuan yang menargetkan imigran.

IALA mengingatkan sejak diangkatnya Trump sebagai presiden, telah bermunculan oknum-oknum yang menjual jasa pengajuan suaka politik dengan memalsukan cerita atau alasan pengajuan.

“Sebenarnya banyak cara untuk orang Indonesia mendapatkan legalitas di AS melalui jalur pekerjaan, keluarga, dan hukum-hukum khusus lainnya," ujar Jason Y. Lie yang tinggal di Los Angeles.

Lie menyarankan WNI untuk mencari pengacara atau organisasi nirlaba yang kredibel yang bergerak di bidang keimigrasian untuk mendapatkan legalitas tinggal di negara AS.

Selain itu, komunitas Indonesia harus memastikan bahwa dokumen identitas, seperti paspor dan dokumen resmi lainnya, selalu dalam kondisi aktif masa berlaku agar terhindar dari kendala administratif.

Bagi mereka yang merasa berada dalam risiko deportasi, penting untuk menyiapkan rencana darurat terkait pengasuhan anak, pengelolaan aset dan tabungan, dan lain sebagainya.

Di penghujung acara, IALA menyatakan komitmennya untuk terus menjadi sandaran bagi masyarakat Indonesia di AS.

Webinar yang berlangsung selama tiga jam ini dihadiri para pengacara diaspora Indonesia di AS, staf KBRi Washington, perwakilan Konsulat Jenderal RI di AS, tokoh-tokoh berbagai komunitas Indonesia, perwakilan organisasi nirlaba dengan peserta mencapai 1000 orang.

IALA adalah sebuah organisasi profesi nirlaba yang diinisiasi oleh Lia Sundah Suntoso, Esq. pada 2020 yang berkomitmen membantu komunitas Indonesia di AS dalam menghadapi isu-isu terkait pengetahuan hukum, advokasi, dan layanan hukum.

IALA menjalin kerja sama dengan Pengadilan Federal di New York dalam menyelenggarakan program edukasi publik terkait berbagai isu.

Pewarta: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Sebanyak lima warga negara Indonesia (WNI) pekerja migran non prosedural menjadi korban penembakan di Malaysia dan satu di antaranya meninggal dunia. Pemerhati Hak Asasi Manusia Internasional dari Fisipol UGM, Dafri Agussalim, menilai tindakan aparat Malaysia berlebihan dan melanggar hukum internasional.

“Tindakan aparat Malaysia tersebut bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional terutama soal HAM,” kata Dafri dikutip dari laman ugm.ac.id, Selasa, 4 Februari 2025.

Dafri menekankan terkait kejadian ini pemerintah Indonesia tidak boleh hanya berhenti pada melayangkan protes resmi kepada Malaysia. Tetapi juga harus melakukan perbaikan sistemik di dalam negeri.

“Seharusnya ini tidak hanya berhenti pada pemberian kompensasi dan penjatuhan hukuman nanti. Lebih dari itu, kedua negara harus membahas ulang mekanisme perlindungan pekerja migran agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujar dosen Departemen Hubungan Internasional itu.

Dia juga menyoroti pentingnya revisi dan penegakan perjanjian bilateral terkait perlindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Menurutnya, di tingkat ASEAN sebenarnya sudah ada protokol yang mengatur perlindungan pekerja migran, tetapi implementasinya masih jauh dari harapan.

“Banyak aturan yang sudah ada, tetapi dalam praktiknya tidak berjalan efektif. Masalah ini harus menjadi introspeksi bagi pemerintah Indonesia agar lebih serius dalam menangani arus migrasi ilegal,” kata dia.

Dafri mendorong penyelesaian kasus ini bukan hanya parsial, melainkan harus dengan pendekatan sistematis yang mencakup aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Negara tidak bisa hanya mendesak Malaysia tanpa membenahi masalah di dalam negeri.

Dia mengatakan dengan kejadian ini Indonesia dihadapkan pada tugas besar, yakni menuntut keadilan bagi korban, membenahi kebijakan ketenagakerjaan, serta memperkuat perlindungan bagi pekerja migran agar tragedi serupa tidak terus berulang. “Ini bukan sekadar kasus penembakan, tetapi masalah besar yang mencerminkan kegagalan sistemik dalam pengelolaan tenaga kerja Indonesia. Berantas kejahatan ini hingga ke akar-akarnya dan bentuk hubungan bilateral yang jelas serta mampu melindungi warga negara,” jelas dia.

Baca juga: Fakta-fakta Sikap Pemerintah soal WNI Ditembak di Malaysia, 1 Tewas dan 4 Luka Berat

Menurutnya, fenomena pekerja migran ilegal masuk ke negara Malaysia tidak hanya disebabkan oleh kebijakan pemerintah setempat. Tetapi juga karena kombinasi beberapa faktor, yakni faktor pendorong dari dalam negeri (push factor) dan faktor penarik dari negara tujuan (pull factor).

“Salah satu faktor utamanya adalah kegagalan pemerintah Indonesia dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai. Jika di dalam negeri tersedia pekerjaan dengan upah layak, maka masyarakat tidak akan mengambil risiko besar dengan bekerja secara ilegal di luar negeri,” tegas dia.

Di sisi lain, Malaysia menjadi daya tarik bagi pekerja migran karena menawarkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi dibandingkan dengan di Indonesia. Kombinasi ini diperburuk dengan peran calo dan sindikat perdagangan tenaga kerja yang menjadi intermediary factor atau faktor ketiga dalam rantai migrasi ilegal.

“Ini adalah kejahatan yang sebenarnya sudah lama diketahui. Namun, ada indikasi pembiaran atau ignorance dari negara,” kata dia.

Dafri menuturkan pekerja migran non prosedural seringkali terjebak dalam skema perekrutan ilegal. Mereka dijanjikan pekerjaan layak, tetapi harus membayar sejumlah uang kepada calo di Indonesia maupun di Malaysia.

“Rantai bisnis ini sangat panjang, banyak pihak yang mengambil keuntungan dari situasi ini. Sayangnya, hingga saat ini, Indonesia belum menunjukkan ketegasan dalam menindak jaringan percaloan ini,” tegas dia.

Ia menggarisbawahi pemerintah Indonesia tidak bisa hanya bereaksi setelah terjadi penembakan. Upaya pencegahan serta penindakan terhadap jaringan yang memperdagangkan warna negara Indonesia menurutnya masih lemah dan hal tersebutlah yang harus segera diberantas.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi warganya. Ia memberi perbandingan negara lain yang lebih kuat dalam mengelola ketenagakerjaan sehingga warganya tidak perlu mencari nafkah di luar negeri dengan cara-cara berisiko.

“Pernahkah kita mendengar warga negara tetangga seperti Australia atau Singapura yang harus bekerja secara ilegal di negara lain? Tidak. Itu karena pemerintah mereka mampu menyediakan pekerjaan yang layak bagi warganya. Sementara di Indonesia, pekerja migran malah sering disebut ‘pahlawan devisa’, padahal seharusnya negara yang bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka,” tutur dia.

Sebelumnya, lima pekerja migran dari Indonesia ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada 24 Januari 2025. Penembakan melibatkan pekerja migrain yang berusaha keluar dari Malaysia menggunakan perahu.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Bisnis.com, JAKARTA --- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk mereformasi subsidi LPG agar lebih tepat sasaran dan tidak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Bahlil mengatakan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, terutama karena skema yang ada saat ini sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun tanpa perubahan signifikan.

Dia pun menegaskan bahwa subsidi LPG yang mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

“Diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kami katakan, ada di tingkat sampai tingkat masyarakat itu, dibeli sampai harga Rp25.000 per tabung. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/2/2025).

Bahlil mengatakan bahwa Prabowo memberikan arahan agar penataan subsidi harus dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan kebocoran di tingkat distribusi.

Sebagai solusi, kata Bahlil, pemerintah telah mengubah sistem distribusi LPG di tingkat pengecer dengan menaikkan status mereka menjadi subpangkalan sehingga lebih mudah diawasi.

"Nah, dengan mereka menjadi subpangkalan, maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan. Supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya," ucapnya

Terkait kritik yang menyebut sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Bahlil memastikan bahwa pemerintah terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha. Bahlil juga memastikan bahwa tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh subpangkalan.

"Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita melihat perkembangan beberapa waktu ke depan, sudah pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami kepada rakyat agar uang negara yang disubsidi itu betul-betul tepat sasaran," tuturnya.

Prabowo, kata Bahlil, juga memberikan arahan agar tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan LPG akibat perubahan sistem ini.

Menurutnya, melalui reformasi distribusi LPG ini, pemerintah menargetkan efisiensi anggaran serta memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Tugas kami atas perintah Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua di tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden," pungkas Bahlil.

Denpasar (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Bali membantu Kepolisian Daerah Bali dalam mengusut kasus perampokan yang menimpa seorang warga negara asing (WNA) asal Ukraina.

“Masih proses penyelidikan di polda, jadi (kami) bantu pihak polda dan kami dalam proses,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali Parlindungan di Denpasar, Bali, Selasa.

Ia belum dapat memberikan keterangan lebih banyak kepada publik karena masih dalam pendalaman kepolisian.

Begitu juga terkait pencekalan, pihaknya tidak bisa melakukan tindakan tersebut karena kasus itu sedang diselidiki petugas polisi.

“Tidak bisa (cekal) kalau pendalamannya belum dilakukan. Tidak bisa cekal orang, kalau bukan (dia) nanti kami bisa digugat,” imbuhnya.

Ia pun tidak memberikan detail perkembangan kasus itu karena masih dalam proses penyelidikan di Polda Bali.

Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Komisaris Besar Polisi Ariasandy di Denpasar pada Jumat (31/1) menjelaskan diduga ada sembilan pelaku perampokan terhadap WNA asal Ukraina berinisial IL, yang sedang diburu aparat.

Berdasarkan laporan IL, sembilan orang itu diduga berasal dari Rusia, Ukraina dan Kazakhstan.

Polda Bali sempat melepaskan satu WNA laki-laki berinisial KA asal Rusia yang sebelumnya diduga terlibat kasus tersebut.

Saat itu, KA hendak berangkat menuju Dubai melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai dan terpaksa menunda keberangkatannya karena digiring untuk menjalani pemeriksaan.

Dugaan keterlibatan KA itu terbantahkan karena ia tidak berada di Bali saat kejadian.

Sebelumnya, viral di media sosial potongan video seperti aksi komplotan kriminal menimpa IL menjadi korban penculikan dan perampokan aset kripto dengan nilai diperkirakan Rp3,4 miliar, diperkirakan terjadi pada 15 Desember 2024.

Dalam aksi itu para pelaku menggunakan topeng dan membawa senjata tajam dan pistol yang diperkirakan terjadi di kawasan Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program MBG akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan pentingnya penerbitan basis hukum berupa peraturan atau instruksi presiden guna memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar program tersebut terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

"Penerbitan peraturan presiden atau instruksi presiden akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait dan memastikan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat dalam menjalankan program ini," kata Edy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia menambahkan, peningkatan tata kelola dan transparansi dalam pelaksanaan program MBG juga sangat penting, agar program yang dilaksanakan dapat diakses secara transparan oleh masyarakat dan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

"Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program MBG akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah," dia menjelaskan.

Menurutnya, strategi komunikasi publik perlu diperbaiki agar lebih terarah dan strategis. Menurutnya, komunikasi yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dengan jelas tujuan dan manfaat dari program MBG. Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah untuk memperbaiki cara berkomunikasi, agar informasi tentang program ini dapat diterima dengan baik oleh semua lapisan masyarakat.

Dia pun juga menekankan pentingnya sinkronisasi data penerima target MBG dengan pihak-pihak terkait, sehingga penyaluran bantuan dapat tepat sasaran.

"Koordinasi antara berbagai instansi sangat diperlukan untuk memastikan data penerima bantuan akurat dan valid, sehingga tidak ada yang tertinggal atau salah sasaran," ucapnya.

Terakhir, katanya, terkait dengan rekrutmen pegawai, khususnya aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), perlunya dilakukan rekrutmen yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Rekrutmen ASN PPPK harus dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas, sehingga tenaga kerja yang direkrut benar-benar memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program MBG," pungkasnya.

Dia berharap, dengan perbaikan-perbaikan yang diusulkan tersebut, program MBG dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (4/2/2025). Dia mengungkapkan, Presiden Prabowo menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih tepat sasaran dan tidak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Menurut dia, reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, terutama karena skema yang ada saat ini sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun tanpa perubahan signifikan. Bahlil pun menegaskan, subsidi LPG yang mencapai Rp 87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

"Diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di tingkat sampai tingkat masyarakat itu, dibeli sampai harga Rp 25 rbuper tabung. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang," ujar Bahlil kepada awak media usai pertemuan.

Presiden Prabowo pun menegaskan, sambung dia, penataan subsidi harus dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan kebocoran di tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah mengubah sistem distribusi LPG di tingkat pengecer dengan menaikkan status mereka menjadi subpangkalan yang lebih mudah diawasi.

"Nah, dengan mereka menjadi subpangkalan, maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan. Supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya," ungkap Bahlil.

Terkait kritik yang menyebut sosialisasi kebijakan yang dianggap kurang maksimal, Bahlil memastikan, pemerintah terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha. Bahlil juga menegaskan, tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh subpangkalan.

"Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita melihat perkembangan beberapa waktu ke depan, sudah pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami kepada rakyat agar uang negara yang disubsidi itu betul-betul tepat sasaran," ucap Bahlil.

Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan LPG akibat perubahan sistem tersebut. Melalui reformasi distribusi LPG, kata Bahlil, pemerintah menargetkan efisiensi anggaran serta memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.