Samarinda (ANTARA) - Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik meminta kepada Kanwil Kemenkum setempat untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menyiarkan ke ruang publik tentang produk hukum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Akmal Malik di Samarinda, Selasa, mengatakan penyampaian informasi produk hukum lebih intensif melalui kanal-kanal media sosial ke organisasi kemasyarakatan maupun kelompok masyarakat.

"Mudah-mudahan kami bersama Kanwil Kemenkum kita bisa menjadikan Kaltim lebih baik," kata Akmal Malik saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Timur di rumah Jabatan Gubernur Kaltim.

Audiensi dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kaltim Muhammad Ikmal Idrus, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Gunawan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hanton Hazali, serta Kepala Bagian TU dan Umum Erwin Budiyanto.

Pada kesempatan itu, Akmal juga mengajak Kanwil Kemenkum untuk menjalin kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD) di lingkup Pemprov Kaltim dalam upaya bersama meningkatkan pemahaman lembaga publik terkait produk-produk serta proses pembentukan hukum dan peraturan daerah.

Terutama lembaga yang berwenang membentuk dan mengesahkan peraturan daerah seperti Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Sering-sering lah Kanwil Kemenkum dan Biro Hukum duduk bersama DPRD, serta ketemu Bapemperda," pintanya.

Akmal menjelaskan DPRD merupakan lembaga eksekutif sesuai revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

"DPRD beda dengan DPRRI. Kalau DPRRI itu ranahnya legislatif, tapi DPRD adalah eksekutif. Dia masuk unsur pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kaltim Muhammad Ikmal Idrus menyampaikan terima kasih atas penyambutan Akmal Malik beserta jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim.
Dia pun mengapresiasi Dirjen Otda

Dia pun mengapresiasi Dirjen Otda Kemendagri ini atas arahan dan sinergi yang terbangun selama ini.

"Kami memiliki program kerja berkaitan pembentukan dan pengesahan hukum daerah.

"Ke depan Kanwil Kemenkum sudah dilibatkan sejak perencanaan, sebab ada tenggat batas waktu yang harus ditaati," ungkapnya.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah upaya untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak saling bertentangan.

"Tujuannya adalah untuk mewujudkan norma yang harmonis dan mencegah disharmonisasi hukum," kata Muhammad Ikmal.

***2***

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengungkapkan perlunya peningkatan pengawasan distribusi dengan melibatkan aparat hukum sebagai bagian dari usulan sejumlah langkah strategis untuk memperbaiki sistem distribusi elpiji bersubsidi.

Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Hipmi Anggawira mengatakan, dalam jangka pendek Hipmi menyoroti perlunya peningkatan pengawasan distribusi elpiji 3 kg dengan melibatkan aparat penegak hukum dan masyarakat.

“Pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam distribusi elpiji 3 kg. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus ditingkatkan agar mereka memahami pentingnya membeli elpiji di pangkalan resmi,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

Untuk jangka menengah, Hipmi mendorong percepatan pembangunan jaringan gas kota guna mengurangi ketergantungan pada elpiji 3 kg. Selain itu, optimalisasi penggunaan kompor listrik dengan insentif bagi masyarakat juga dianggap sebagai langkah penting.

“Kami melihat bahwa solusi jangka menengah harus mencakup alternatif energi yang lebih efisien dan berkelanjutan, seperti jaringan gas kota dan penggunaan kompor listrik. Ini akan membantu mengurangi konsumsi elpiji bersubsidi secara bertahap,” kata Anggawira.

Sementara itu, dalam jangka panjang, Hipmi mengusulkan agar subsidi elpiji 3 kg dialihkan menjadi subsidi langsung kepada penerima yang berhak melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, digitalisasi distribusi elpiji juga dinilai penting untuk memastikan sistem yang lebih efisien dan terkontrol.

“Kami berharap pemerintah dapat menerapkan subsidi langsung bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, digitalisasi dalam distribusi elpiji dapat menjadi solusi untuk mengawasi alur distribusi dan memastikan bahwa subsidi tepat sasaran,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang menaungi pengusaha muda, Hipmi siap berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami percaya bahwa dengan sinergi yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, permasalahan ini dapat diselesaikan. Hipmi akan terus berkontribusi dalam mendukung kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan perekonomian nasional,” kata Anggawira.

Hipmi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam membenahi tata niaga gas elpiji 3 kg bersubsidi. Anggawira menyatakan bahwa HIPMI siap mendukung langkah-langkah pemerintah dalam memastikan implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik.

Ia menekankan bahwa pembenahan tata niaga elpiji harus dilakukan secara menyeluruh, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Sebagai informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tengah mempertimbangkan agar Rukun Warga (RW) dapat menjadi sub-pangkalan untuk mendistribusikan elpiji 3 kg sehingga produk tersebut dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran.

Karena masih berupa pertimbangan, tentunya hal ini belum diputuskan. Pertimbangan ini menjadi salah satu langkah yang mungkin diambil Kementerian ESDM untuk menindaklanjuti mekanisme sub-pangkalan dalam distribusi elpiji 3 kg.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

MANOKWARI, iNewsSorong.id – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Manokwari akhirnya berhasil menangkap salah satu dari lima pelaku penembakan terhadap advokat sekaligus aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Yan Christian Warinussy. Penangkapan ini menjadi langkah awal dalam mengungkap dalang di balik aksi keji yang terjadi pada 17 Juli 2024 di Jalan Yos Sudarso, Sanggeng, Manokwari.

Kapolresta Manokwari, Kombes Pol Rivadin Benny Simangunsong, dalam konferensi pers pada Selasa (4/2/2025), mengungkapkan bahwa tersangka berinisial JT diamankan oleh tim Resmob saat hendak mengikuti rangkaian peringatan HUT Pekabaran Injil ke-170. JT diduga memiliki peran dalam membuntuti korban sebelum akhirnya insiden penembakan terjadi.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, JT mengaku dijemput di rumahnya di kawasan Rendani oleh empat pelaku lainnya. Mereka kemudian menaiki sebuah mobil untuk menunggu korban keluar dari Pengadilan Negeri Manokwari,” ujar Kapolresta.

Ia menjelaskan, para pelaku menggunakan mobil Daihatsu Terios berwarna putih dan membuntuti korban hingga tiba di depan Bank Mandiri Sanggeng. Di lokasi tersebut, aksi penembakan terjadi.

Selain itu, JT juga mengaku sempat melihat sebuah senapan angin di dalam mobil sesaat setelah ia bergabung dengan kelompok tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, empat pelaku lainnya berinisial OU, JU, HU, serta seorang sopir yang merupakan sepupu dari OU, yang diduga sebagai aktor utama dalam penembakan ini.

Kapolresta Manokwari menegaskan bahwa pihaknya tengah memburu keempat pelaku lainnya dan meminta mereka untuk segera menyerahkan diri.

“Kami imbau para pelaku untuk segera menyerahkan diri. Saya pastikan, jika menyerahkan diri, tidak akan ada tindakan di luar prosedur. Namun, jika tetap melarikan diri, kami akan mengambil langkah tegas dan terukur,” tegasnya.

Selain terlibat dalam kasus penembakan, JT juga terseret dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal. Dalam perkara ini, rekan JT sebelumnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Manokwari setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P21).

“JT menghadapi dua laporan polisi, yaitu kasus penembakan dan kepemilikan senjata api ilegal,” jelas Kapolresta.

Atas perbuatannya, JT terancam hukuman 15 tahun penjara berdasarkan Pasal 338 KUHP terkait kasus penembakan. Sementara itu, untuk kasus kepemilikan senjata api ilegal, ia dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang membawa ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara.

Pihak kepolisian terus berupaya mengungkap seluruh jaringan pelaku dalam kasus ini dan memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Editor : Hanny Wijaya

BANDUNG, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menegaskan akan menindak pelaku penimbunan gas elpiji 3 kilogram atau gas elpiji bersubsidi ke pihak yang berwajib.

Menurut dia, penimbunan gas elpiji 3 kg merupakan tindakan yang melanggar hukum dan akan berdampak terjadinya kelangkaan di pasaran.

"Jika ditemukan indikasi penimbunan, kami akan segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Saya yakin Pertamina juga sudah melakukan pemantauan jika ada dugaan praktik tersebut," ujar Bey dalam keterangan resminya, Selasa (4/2/2025).

Ia menjamin saat ini pasokan dan distribusi gas melon di pasaran sudah kembali normal setelah pemerintah pusat mengizinkan pengecer kembali menjual.

Namun, apabila ditemukan kendala dalam distribusi, pihaknya akan meminta langsung Pertamina untuk mencari solusi, jika perlu memastikan pengiriman langsung ke kelurahan.

"Kami siap berdiskusi dengan Pertamina jika diperlukan, misalnya dengan mengarahkan pengiriman langsung ke kelurahan," tutur Bey.

"Namun, dengan kebijakan terbaru ini, seharusnya distribusi sudah lancar," ucap Bey.

Selain itu, Bey juga telah menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar untuk melakukan pengawasan ketat di lapangan agar tidak terjadi kembali kelangkaan.

Menurut dia, pengawasan ini ialah untuk memastikan kelancaran distribusi dan juga kestabilan harga elpiji bersubsidi di pasaran.

"Pengawasan dilakukan melalui monitoring langsung, bimbingan dari dinas terkait, serta petugas yang turun ke lapangan," katanya.

KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA Ilustrasi gas elpiji 3 kg.

Sebelumnya diberitakan, masyarakat sempat mengalami kesulitan mendapatkan elpiji bersubsidi di pasaran.

Bahkan, mereka rela antre hingga mencari jauh dari lingkungannya.

Salah seorang warga Kota Bandung, Lasyiem, mengaku bahwa dalam tiga hari ini pihaknya kesulitan mendapatkan elpiji 3 kilogram.

Ia bahkan sempat berkeliling mencari sejumlah pangkalan, tetapi semuanya kosong.

"Tiga hari, susah (cari gas melon) buat masak, kalau yang gede mahal," ucapnya.

BANDUNG, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menegaskan akan menindak pelaku penimbunan gas elpiji 3 kilogram atau gas elpiji bersubsidi ke pihak yang berwajib.

Menurut dia, penimbunan gas elpiji 3 kg merupakan tindakan yang melanggar hukum dan akan berdampak terjadinya kelangkaan di pasaran.

"Jika ditemukan indikasi penimbunan, kami akan segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Saya yakin Pertamina juga sudah melakukan pemantauan jika ada dugaan praktik tersebut," ujar Bey dalam keterangan resminya, Selasa (4/2/2025).

Ia menjamin saat ini pasokan dan distribusi gas melon di pasaran sudah kembali normal setelah pemerintah pusat mengizinkan pengecer kembali menjual.

Namun, apabila ditemukan kendala dalam distribusi, pihaknya akan meminta langsung Pertamina untuk mencari solusi, jika perlu memastikan pengiriman langsung ke kelurahan.

"Kami siap berdiskusi dengan Pertamina jika diperlukan, misalnya dengan mengarahkan pengiriman langsung ke kelurahan," tutur Bey.

"Namun, dengan kebijakan terbaru ini, seharusnya distribusi sudah lancar," ucap Bey.

Selain itu, Bey juga telah menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar untuk melakukan pengawasan ketat di lapangan agar tidak terjadi kembali kelangkaan.

Menurut dia, pengawasan ini ialah untuk memastikan kelancaran distribusi dan juga kestabilan harga elpiji bersubsidi di pasaran.

"Pengawasan dilakukan melalui monitoring langsung, bimbingan dari dinas terkait, serta petugas yang turun ke lapangan," katanya.

KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA Ilustrasi gas elpiji 3 kg.

Sebelumnya diberitakan, masyarakat sempat mengalami kesulitan mendapatkan elpiji bersubsidi di pasaran.

Bahkan, mereka rela antre hingga mencari jauh dari lingkungannya.

Salah seorang warga Kota Bandung, Lasyiem, mengaku bahwa dalam tiga hari ini pihaknya kesulitan mendapatkan elpiji 3 kilogram.

Ia bahkan sempat berkeliling mencari sejumlah pangkalan, tetapi semuanya kosong.

"Tiga hari, susah (cari gas melon) buat masak, kalau yang gede mahal," ucapnya.

Bagi masyarakat yang ingin mengurus paspor di Kantor Imigrasi Medan dan Unit Layanan Paspor (ULP) Kualanamu, pendaftaran permohonan melalui aplikasi M-Paspor untuk periode Februari 2025 telah dibuka pada Jumat, 31 Januari 2025 lalu.

Jangan lewatkan kesempatan ini, dan pastikan Anda mencatat jadwal dan tarif pembuatan paspor yang berlaku. Dikutip dari laman Instagram @imigrasi_medan, berikut adalah informasi jadwal dan tarif pembuatan paspor yang berlaku:

Kuota pendaftaran M-Paspor dibuka Jumat, 31 Januari 2025

Mulai Pukul 16.00 WIB untuk Kantor Imigrasi Medan (Paspor Elektronik) dan Pukul 16.15 WIB untuk ULP Kualanamu (Paspor Elektronik)

Siapkan dokumen dan lakukan pendaftaran segera setelah kuota dibuka. Jangan lupa untuk melakukan pembayaran agar permohonan Anda tidak dibatalkan.

Cara Pengajuan Permohonan Paspor melalui Aplikasi M-Paspor:

1. Unduh Aplikasi M-Paspor:

Aplikasi M-Paspor tersedia di Play Store (untuk pengguna Android) dan App Store (untuk pengguna iOS). Unduh dan pasang aplikasi tersebut pada perangkat Anda.

2. Registrasi Akun

Buka aplikasi dan lakukan registrasi dengan mengisi data diri sesuai dengan identitas resmi Anda. Pastikan informasi yang diberikan akurat untuk menghindari masalah di kemudian hari.

3. Pilih Jenis Layanan Paspor

Setelah berhasil masuk, pilih jenis layanan paspor yang diinginkan, seperti paspor baru, perpanjangan, atau penggantian paspor yang hilang/rusak.

4. Unggah Dokumen Pendukung

Siapkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan, seperti KTP, KK, akta kelahiran, atau dokumen lainnya sesuai ketentuan. Unggah dokumen tersebut melalui aplikasi.

5. Pilih Kantor Imigrasi dan Jadwal Kedatangan

Tentukan kantor imigrasi yang akan Anda kunjungi, seperti Kantor Imigrasi Medan atau ULP Kualanamu. Selanjutnya, pilih jadwal kedatangan sesuai ketersediaan kuota.

6. Lakukan Pembayaran

Setelah semua data lengkap, Anda akan menerima kode billing untuk pembayaran tarif pembuatan paspor. Lakukan pembayaran melalui kanal pembayaran yang tersedia, seperti ATM, mobile banking, atau internet banking.

7. Konfirmasi dan Unduh Bukti Pembayaran:

Setelah pembayaran berhasil, unggah bukti pembayaran ke aplikasi M-Paspor sebagai konfirmasi.

8. Datang ke Kantor Imigrasi

Pada hari yang telah ditentukan, datanglah ke kantor imigrasi yang dipilih dengan membawa dokumen asli untuk proses verifikasi dan pengambilan foto biometrik.

9. Tunggu Pemberitahuan Pengambilan Paspor

Setelah semua proses selesai, Anda akan menerima pemberitahuan melalui aplikasi atau SMS mengenai kapan paspor Anda siap untuk diambil.

Dengan menggunakan aplikasi M-Paspor, proses pengajuan paspor menjadi lebih mudah dan efisien, mengurangi waktu antrean di kantor imigrasi.

Kebijakan Masa Berlaku Paspor

Berdasarkan ketentuan terbaru, masa berlaku paspor mengikuti aturan berikut:

• WNI yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah: dapat memilih 5 tahun atau 10 tahun.
• WNI yang belum berusia 17 tahun atau belum menikah: hanya dapat memiliki paspor dengan masa berlaku 5 tahun.

Tarif Pembuatan Paspor

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024, berikut adalah tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pengurusan paspor:

• Paspor elektronik dengan masa berlaku 5 tahun: Rp650.000,-
• Paspor elektronik dengan masa berlaku 10 tahun: Rp950.000,-

Catatan Penting

Aplikasi M-Paspor hanya digunakan untuk pengajuan permohonan paspor baru dan penggantian paspor secara online.

Untuk permohonan paspor hilang/rusak, pemohon wajib datang langsung ke kantor imigrasi untuk pemeriksaan oleh Bidang Inteldakim.

Sebelum mengisi permohonan, pastikan data yang Anda masukkan sudah benar.

Segera lakukan pembayaran setelah menyelesaikan pendaftaran.

Datanglah sesuai jadwal dan lokasi yang telah dipilih.

Bawa berkas persyaratan asli dan fotokopi (kertas A4) saat kedatangan.

Pastikan Anda tidak melewatkan kesempatan ini dan segera lakukan registrasi melalui aplikasi M-Paspor. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengurus paspor dengan lebih mudah dan cepat.

Artikel ditulis oleh Muhammad Raffi, Mahasiswa Magang dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Layanan Pulih, Dirjen Imigrasi Minta Masyarakat Instal Ulang M-Paspor

Layanan Pulih, Dirjen Imigrasi Minta Masyarakat Instal Ulang M-Paspor

Surabaya (ANTARA) - Koordinator Tim Hukum Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, Edward Dewaruci bersyukur Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pasangan Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta.

Edward Dewaruci dalam keterangan diterima di Surabaya, Selasa malam mengatakan putusan dismissal ini adalah keputusan yang bijaksana dan adil oleh para Hakim MK.

"Kami atas nama tim hukum Khofifah-Emil dan masyarakat Jawa Timur menyampaikan terima kasih kepada para Hakim Konstitusi yang telah memberikan keputusan bijak dan adil," tuturnya usai mengikuti putusan.

Pihaknya juga berterima kasih kepada masyarakat Jawa Timur yang menjadi bagian dari proses demokrasi dalam Pemilu 2024 sehingga Jatim tetap kondusif.

"Kemenangan ini adalah kemenangan rakyat Jatim. Sekarang tidak ada lagi kubu 01, 02 dan 03. Semua melebur menjadi satu bersama-sama membangun Jawa Timur menuju Gerbang Baru Nusantara untuk Indonesia yang lebih maju," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang diajukan pasangan calon nomor urut 3, Tri Rismaharini (Risma) dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans).

Keputusan ini dibacakan dalam sidang putusan dismissal pada Selasa (4/2/2025) untuk perkara nomor 265/PHPU.GUB-XXIII/2025. Dengan demikian, kemenangan resmi pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak (Khofifah-Emil) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2025–2030 dinyatakan sah.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan permohonan Risma-Gus Hans tidak dapat diterima. Hakim Konstitusi Saldi Isra menegaskan, “Pemohon tidak menyajikan bukti yang cukup terkait dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian, dalil pemohon *aquo* tidak beralasan menurut hukum.”

Lebih lanjut, Mahkamah menolak klaim pemohon terkait dugaan manipulasi Sirekap. Menurut MK, hasil penghitungan suara yang sah tetap mengacu pada rekapitulasi manual berjenjang, sehingga tidak serta-merta membuktikan adanya kecurangan.

Selain itu, terkait tuduhan manipulasi rekap formulir C1, Mahkamah menegaskan bahwa saksi-saksi dari semua pihak telah menandatangani sebagian besar formulir, sehingga tidak ditemukan persoalan mendasar yang dapat mempengaruhi hasil akhir.

MK juga menolak dalil pemohon yang menyebut tingginya tingkat partisipasi pemilih sebagai indikasi manipulasi.

"Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat perbuatan melawan hukum. Kalaupun ada, jumlahnya tidak signifikan," kata Saldi Isra dalam putusannya.

Terkait klaim pemohon mengenai banyaknya suara tidak sah, MK menilai argumentasi yang diajukan tidak cukup kuat untuk menunjukkan adanya pelanggaran yang memengaruhi hasil pemilihan.

Sementara itu, soal dugaan penyalahgunaan bantuan sosial (PKH), Mahkamah menegaskan bahwa tuduhan tersebut hanya asumsi semata, kecuali dapat dibuktikan secara kuat.

“Terhadap permohonan pemohon, Mahkamah tidak menemukan kejadian khusus yang dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada tentang ambang batas selisih suara. Dengan demikian, pemohon tidak memiliki legal standing dalam perkara ini,” lanjut Saldi Isra.

Sebelumnya, Risma-Gus Hans mengajukan petitum agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pemungutan suara ulang (PSU) serta mendiskualifikasi pasangan Khofifah-Emil. Namun, MK menilai seluruh tuntutan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Berdasarkan pleno KPU Jatim, pasangan calon nomor urut 1 yakni Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim memperoleh 1.797.332 suara (8,67%), paslon nomor urut 2 (Khofifah-Emil): 12.192.165 suara (58,81%) dan paslon nomor urut 3 (Risma-Gus Hans): 6.743.095 suara (32,52%).

Dengan keputusan ini, Khofifah-Emil resmi memimpin Jawa Timur untuk lima tahun ke depan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa anggota TNI yang melanggar hukum akan berhadapan dengan hukum pidana militer, dan hukum pidana umum.

“Jadi, kami tidak main-main juga mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum, dan itu tidak pernah dibiarkan,” kata Sjafrie dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan tiga Kepala Staf TNI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa anggota TNI yang melanggar hukum dipastikan akan menghadapi aturan-aturan hukum yang berlaku di tanah air.

Sementara itu, dia mengingatkan seluruh anggota TNI bahwa siapa pun yang terlibat dengan hukum dapat dipecat dari kedinasan.

“Biasanya susah mendapatkan tempat di luar, dan ini menjadi catatan. Hati-hati terhadap mereka-mereka yang melanggar hukum, diberhentikan. Contoh; mereka yang desertir, insubordinasi,” jelasnya.

Sebelumnya, pada rapat yang sama, Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mengaku sedih dengan tindak pidana pembunuhan yang melibatkan anggota TNI.

“Jadi, ini kan juga harus menjadi perhatian. Tentu di mana saja, di lembaga mana saja, tidak mungkin semua orang ini akan baik. Selama ada iblis itu pasti ada saja orang yang rusak,” kata Jazuli.

Ia melanjutkan, “Akan tetapi, bagaimana caranya sistem pengawasan dan pembinaan TNI ini agar oknum-oknum ini tidak terus berulang melakukan tindak kejahatan karena itu akan mencoreng wibawa institusi.”

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berharap bimbingan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berlanjut sebagai auditor negara guna memastikan terpenuhinya upaya pencegahan terorisme.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan hal tersebut seiring dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Saya mengucapkan apresiasi yang tinggi atas arahan dan petunjuk BPK selama ini serta berharap bimbingan tersebut dapat terus berlanjut," ujar Eddy dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BNPT Tahun 2024 di Sentul, Jawa Barat, Selasa, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror (A/T) Polri tersebut pun turut menjabarkan fokus tugas BNPT berdasarkan amanat UU Nomor 5 Tahun 2018, yakni pemerintah wajib melakukan upaya pencegahan terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Maka dari itu, dirinya berharap BPK bisa terus memberikan bimbingan dan arahan, terutama dalam mengelola laporan keuangan, agar berbagai upaya pencegahan terorisme dapat tercapai.

Sementara itu, Pimpinan Pemeriksa Keuangan I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komunikasi BPK dengan kementerian/lembaga sesuai UU Keuangan Negara.

"Entry meeting ini sebenarnya untuk komunikasi kami dengan partner kami kementerian/lembaga, termasuk BNPT, sesuai yang diamanatkan UU keuangan negara," ucap Nyoman dalam kesempatan yang sama.

Dia juga menjelaskan arahan khusus Presiden Prabowo Subianto kepada BNPT, yang disampaikan Presiden pada dirinya saat melaporkan rencana entry meeting pada hari ini.

Adapun tiga poin utama yang ditekankan Presiden kepada BNPT, yaitu semua kegiatan terkait keuangan negara harus dicatat dengan benar, wajib meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta penguatan deradikalisasi dan pencegahan radikal terorisme.

Kepala BNPT menyambut kehadiran Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK beserta jajaran di Kantor Pusat BNPT.

Saat penutupan acara, Kepala BNPT menerima surat tugas pemeriksaan atas Laporan Keuangan BNPT Tahun 2024 sebagai simbol dimulainya pemeriksaan.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima gugatan hasil Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel). MK menyatakan perkara 257/PHPU.GUB-XXIII/2025 tidak dilanjutkan ke sidang pembuktian.

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan dalam sidang putusan dismissal perselisihan hasil Pilkada 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menyatakan terkait dalil adanya anomali suara tidak sah di Kota Makassar antara pemilihan gubernur dan pemilihan bupati atau wali kota, tidak dapat langsung dijadikan alasan adanya pelanggaran pemilu. MK menilai dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.

"Menurut Mahkamah, anomali jumlah surat suara tidak sah tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran pemilu dan/atau kesalahan prosedur pemilu. Untuk dapat dikaitkan dengan pelanggaran pidana atau pun pelanggaran prosedural, fenomena perbedaan jumlah surat suara tidak sah untuk dua pemilihan berbeda namun berada pada wilayah yang sama, harus terlebih dahulu dibuktikan/dijelaskan penyebabnya," ujarnya.

"Selama tidak sahnya surat suara bukan disebabkan oleh pelanggaran hukum, maka anomali jumlah surat suara tidak sah tidak pula dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, baik pidana maupun administratif. Berpijak pada fakta hukum dalam persidangan bahwa Pemohon tidak menguraikan dan/atau membuktikan lebih lanjut dalilnya maka menurut Mahkamah dalil demikian tidak beralasan menurut hukum," sambung Ridwan.

Kemudian, Ridwan menjelaskan pertimbangan terhadap dalil pemohon yang menuding adanya manipulasi kehadiran pemilih di Kota Makassar. Ridwan mengatakan MK meyakini adanya daftar hadir pemilih yang tidak diisi pemilih dan diisi oleh KPPS.

MK berpandangan daftar hadir yang tidak diisi tersebut merupakan pelanggaran administrasi. Namun, MK mendapatkan fakta jika kejadian tersebut telah ditindaklanjuti dan dinyatakan bukan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Sulawesi Selatan.

"Mahkamah berpandangan bahwa jika benar terdapat daftar hadir pemih yang tidak diisi, hal demikian tidak dapat diklaim sebagai indikasi adanya pemilih siluman dan/atau kecurangan dalam proses pencoblosan kecuali terdapat bukti nyata bahwa pemilih yang hadir dan mencoblos (namun tidak menandatangani daftar hadir) adalah orang yang berbeda dengan orang yang tercantum di dalam Daftar Pemilih," jelasnya.

"Hal demikian tidak diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon. Apalagi seandainya benar bahwa tidak diisinya daftar hadir merupakan bagian dari rangkaian tindakan curang di TPS-TPS yang disebutkan Pemohon, quod non, menurut Mahkamah dibatalkannya perolehan suara di semua TPS tersebut tidak signifikan berpengaruh para peringkat Pemohon dan Pihak Terkait dalam hal perolehan suara. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum," imbuh dia.

Danny Pomanto-Azhar Arsyad Gugat Hasil Pilgub Sulsel

Sebelumnya, pasangan calon nomor urut 1 Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto-Azhar Arsyad mendalilkan adanya praktik 'Politik Gentong Babi' sebagai upaya memenangkan pasangan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi di Pilgub Sulsel 2024. Danny-Azhar meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan Andi-Fatmawati.

Istilah politik gentong babi adalah penggunaan sumber daya negara untuk merebut suara pemilih atau bisa juga dikenal politik iming-iming. Pada sidang sengketa perkara 257/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (9/1), Danny-Azhar menuding adanya keterlibatan ASN mendukung pasangan Andi-Fatmawati. Selain itu, adanya anomali surat suara tidak sah pada TPS-TPS di Kota Makassar.

"Kami menemukan adanya perbedaan tanda tangan pemilih dengan daftar hadir pemilih tetap. Pengakuan petugas KPPS dia sendiri yang tanda tangan daftar hadir. Pengakuan pemilih yang hadir di TPS tapi tidak diminta tanda tangan. Tanda tangan yang kasat mata identik pada dua nama atau lebih yang tercantum dalam satu daftar hadir," ujar kuasa hukum Danny-Azhar, Donal Fariz.

Simak Video: 310 Perkara Sengketa Pilkada Disidangkan oleh MK

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Bagi Anda yang ingin melanjutkan kuliah di jurusan hukum, pemeringkatan terbaru yang dirilis oleh Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) by Subject 2025 bisa menjadi referensi penting.

Setiap tahunnya, Times Higher Education (THE) menilai ratusan universitas dari berbagai negara menggunakan 18 indikator ketat untuk menentukan kampus terbaik di masing-masing bidang, termasuk hukum.

Khusus untuk bidang hukum, pemeringkatan ini dibuat dengan mempertimbangkan keunikan dan kualitas akademik dari berbagai disiplin ilmu hukum di seluruh dunia. Ada beberapa bidang yang dinilai dalam kategori ini, seperti:

• Hukum Tata Negara dan Administrasi, yang membahas tentang struktur pemerintahan dan sistem regulasi.
• Hukum Internasional, yang mencakup hukum global dan berbagai perjanjian internasional.
• Hukum Komersial dan Perusahaan, yang berfokus pada aturan bisnis, kontrak, serta regulasi perusahaan.
• Hukum Pidana dan Keadilan, yang membahas sistem peradilan serta prosedur hukum pidana.
• Teori Hukum dan Yurisprudensi, yang mendalami konsep serta filosofi hukum.

Dalam pemeringkatan tahun ini, ada tujuh universitas Indonesia yang masuk dalam daftar kampus terbaik di bidang hukum versi THE WUR by Subject 2025.

Berikut adalah daftar universitas di Indonesia yang masuk dalam pemeringkatan Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) by Subject 2025 untuk jurusan hukum:

1. Universitas Sebelas Maret (UNS)

Berhasil menempati peringkat 201-250 dunia, Universitas Sebelas Maret (UNS) menjadi universitas dengan peringkat tertinggi di Indonesia untuk bidang hukum. Prestasi ini mencerminkan kualitas akademik, penelitian, serta kontribusi UNS dalam pengembangan ilmu hukum di tingkat nasional maupun internasional.

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Berada di peringkat 251-300, UGM tetap mempertahankan reputasinya sebagai salah satu kampus terbaik dengan Fakultas Hukum yang kuat di Indonesia.

3. Universitas Indonesia (UI)

Sama seperti UGM, UI juga masuk dalam kelompok peringkat 251-300 dunia, menegaskan reputasinya sebagai salah satu institusi terkemuka dengan program studi hukum yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

4. Universitas Diponegoro (Undip)

Masuk dalam kategori peringkat 300+, Undip terus berkembang dalam bidang hukum dengan berbagai penelitian dan inovasi akademik.

5. Universitas Airlangga (Unair)

Dengan peringkat 300+, Unair tetap menjadi salah satu pusat pendidikan hukum unggulan di Indonesia.

6. Universitas Padjadjaran (Unpad)

Berada di peringkat 300+, Unpad dikenal memiliki program studi hukum yang kompetitif dan berkualitas.

7. Universitas Brawijaya (Unibraw)

Terakhir ada Universitas Brawijaya yang juga masuk dalam peringkat 300+, Unibraw terus berupaya meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian di bidang hukum.

Ketujuh universitas ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak pilihan kampus berkualitas bagi calon mahasiswa yang ingin mendalami ilmu hukum.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, BANDUNG—Sepanjang 2024, Pemprov Jabar menangani 62 perkara hukum, terdiri dari 34 perkara lanjutan dan 28 perkara baru.

Hingga 31 Desember 2024, sebanyak 26 perkara telah memiliki putusan tetap (inkrah), dengan Pemprov Jabar memenangkan sebagian besar kasus.

Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin mencatat memasuki tahun 2025, Pemprov Jabar masih menghadapi 42 perkara hukum, yang terdiri dari 36 perkara lanjutan dan 6 perkara baru.

Bey berharap bahwa dengan adanya pendampingan dari Kejati Jabar, setiap keputusan hukum yang dihasilkan dapat memberikan kepastian bagi Pemprov Jabar dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan mengelola aset daerah secara lebih efektif.

"Kami optimistis dengan adanya pendampingan (kerja sama) ini, Pemdaprov Jabar dan BUMD dapat menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat," tuturnya di Gedung Sate, Bandung, Selasa (4/2/2025).

Ia menegaskan bahwa tujuan dari kesepakatan ini bukan untuk melindungi dari tindakan melawan hukum, tetapi memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

"Satu rupiah yang dikeluarkan harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Yang masih bisa dibina, kita lakukan pembinaan bersama Kejaksaan. Namun, jika ada indikasi pelanggaran hukum yang sudah keterlaluan, maka harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.