BANDUNG, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menegaskan akan menindak pelaku penimbunan gas elpiji 3 kilogram atau gas elpiji bersubsidi ke pihak yang berwajib.

Menurut dia, penimbunan gas elpiji 3 kg merupakan tindakan yang melanggar hukum dan akan berdampak terjadinya kelangkaan di pasaran.

"Jika ditemukan indikasi penimbunan, kami akan segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Saya yakin Pertamina juga sudah melakukan pemantauan jika ada dugaan praktik tersebut," ujar Bey dalam keterangan resminya, Selasa (4/2/2025).

Ia menjamin saat ini pasokan dan distribusi gas melon di pasaran sudah kembali normal setelah pemerintah pusat mengizinkan pengecer kembali menjual.

Namun, apabila ditemukan kendala dalam distribusi, pihaknya akan meminta langsung Pertamina untuk mencari solusi, jika perlu memastikan pengiriman langsung ke kelurahan.

"Kami siap berdiskusi dengan Pertamina jika diperlukan, misalnya dengan mengarahkan pengiriman langsung ke kelurahan," tutur Bey.

"Namun, dengan kebijakan terbaru ini, seharusnya distribusi sudah lancar," ucap Bey.

Selain itu, Bey juga telah menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar untuk melakukan pengawasan ketat di lapangan agar tidak terjadi kembali kelangkaan.

Menurut dia, pengawasan ini ialah untuk memastikan kelancaran distribusi dan juga kestabilan harga elpiji bersubsidi di pasaran.

"Pengawasan dilakukan melalui monitoring langsung, bimbingan dari dinas terkait, serta petugas yang turun ke lapangan," katanya.

KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA Ilustrasi gas elpiji 3 kg.

Sebelumnya diberitakan, masyarakat sempat mengalami kesulitan mendapatkan elpiji bersubsidi di pasaran.

Bahkan, mereka rela antre hingga mencari jauh dari lingkungannya.

Salah seorang warga Kota Bandung, Lasyiem, mengaku bahwa dalam tiga hari ini pihaknya kesulitan mendapatkan elpiji 3 kilogram.

Ia bahkan sempat berkeliling mencari sejumlah pangkalan, tetapi semuanya kosong.

"Tiga hari, susah (cari gas melon) buat masak, kalau yang gede mahal," ucapnya.

BANDUNG, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menegaskan akan menindak pelaku penimbunan gas elpiji 3 kilogram atau gas elpiji bersubsidi ke pihak yang berwajib.

Menurut dia, penimbunan gas elpiji 3 kg merupakan tindakan yang melanggar hukum dan akan berdampak terjadinya kelangkaan di pasaran.

"Jika ditemukan indikasi penimbunan, kami akan segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Saya yakin Pertamina juga sudah melakukan pemantauan jika ada dugaan praktik tersebut," ujar Bey dalam keterangan resminya, Selasa (4/2/2025).

Ia menjamin saat ini pasokan dan distribusi gas melon di pasaran sudah kembali normal setelah pemerintah pusat mengizinkan pengecer kembali menjual.

Namun, apabila ditemukan kendala dalam distribusi, pihaknya akan meminta langsung Pertamina untuk mencari solusi, jika perlu memastikan pengiriman langsung ke kelurahan.

"Kami siap berdiskusi dengan Pertamina jika diperlukan, misalnya dengan mengarahkan pengiriman langsung ke kelurahan," tutur Bey.

"Namun, dengan kebijakan terbaru ini, seharusnya distribusi sudah lancar," ucap Bey.

Selain itu, Bey juga telah menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar untuk melakukan pengawasan ketat di lapangan agar tidak terjadi kembali kelangkaan.

Menurut dia, pengawasan ini ialah untuk memastikan kelancaran distribusi dan juga kestabilan harga elpiji bersubsidi di pasaran.

"Pengawasan dilakukan melalui monitoring langsung, bimbingan dari dinas terkait, serta petugas yang turun ke lapangan," katanya.

KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA Ilustrasi gas elpiji 3 kg.

Sebelumnya diberitakan, masyarakat sempat mengalami kesulitan mendapatkan elpiji bersubsidi di pasaran.

Bahkan, mereka rela antre hingga mencari jauh dari lingkungannya.

Salah seorang warga Kota Bandung, Lasyiem, mengaku bahwa dalam tiga hari ini pihaknya kesulitan mendapatkan elpiji 3 kilogram.

Ia bahkan sempat berkeliling mencari sejumlah pangkalan, tetapi semuanya kosong.

"Tiga hari, susah (cari gas melon) buat masak, kalau yang gede mahal," ucapnya.

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin dilantik sebagai Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara. Bey dilantik bersama 24 pejabat lain di kantor Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Sekedar diketahui, selama menjabat sebagai Pj Gubernur Jabar sejak 5 September 2023, jabatan definitif Bey Machmudin adalah Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden sejak 2021, kemudian sejak 2024 menjadi Staf Ahli Komunikasi Politik dan Kehumasan Menteri Sekretaris Negara.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi melantik pejabat pimpinan tinggi madya sudah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 170/TPA tahun 2024 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Sejumlah posisi lain juga dilantik seperti Sekretaris Presiden, hingga Sekretaris Militer Presiden.

Dikutip dari detikNews, Prasetyo menjelaskan pelantikan itu dilakukan karena ada penyesuaian dan peleburan fungsi. Salah satu peleburan yang Sekretariat Kabinet (Setkab) yang berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg). Ada juga nomenlaktur baru yakni Sekretariat Dukungan Kabinet.

"Pertama-tama ini hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara sehingga konsekuensinya terjadi ya rotasi lah, rotasi dan penugasan," kata Prasetyo.

Menurutnya, rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa di lingkup Abdi negara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu menjadi bagian dari pengembangan karir dan penyegaran atau refreshment.

"Pelantikan (dilakukan) karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara sehingga konsekuensinya terjadi rotasi, rotasi dan penugasan," ujar dia.

Sementara itu, Bey Machmudin tetap akan menjalankan tugas sebagai Penjabat Gubernur Jabar sampai ada keputusan baru. Sekaligus ia pun menunggu Gubernur Jabar definitif hasil Pilgub 27 November lalu, ditetapkan KPU dan dilantik.

Kondisi Bandara Kertajati yang Sepi Jadi Sorotan Pj Gubernur Jabar

Kondisi Bandara Kertajati yang Sepi Jadi Sorotan Pj Gubernur Jabar

JAKARTA, KOMPAS.com - Bey Triadi Machmudin dilantik menjadi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat (29/11/2024) pagi.

Dalam foto-foto yang dibagikan Kantor Komunikasi Kepresidenan, pelantikan ini dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat.

Setidaknya, ada 25 pejabat yang dilantik termasuk Bey.

Sebelum dilantik, Bey merupakan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat usai Ridwan Kamil menyelesaikan masa tugasnya.

Ia resmi menggantikan Ridwan Kamil pada 5 September 2023.

Bey juga bukan orang baru di lingkungan Istana Kepresidenan.

Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi pada 2011, lalu dipromosikan menjadi Asisten Deputi Dokumentasi dan Diseminasi Informasi Sekretariat Wakil Presiden pada 2014.

Sejak tahun 2021, Bey menjabat sebagai Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden.

Ia kemudian dirotasi menjadi Staf Ahli Komunikasi Politik dan Kehumasan Menteri Sekretaris Negara.

Usai pelantikan, Prasetyo menjabarkan, pelantikan itu dilakukan karena ada penyesuaian dan peleburan fungsi.

Salah satu peleburan yang terjadi di pemerintahan saat ini adalah fungsi Sekretariat Kabinet (Setkab) yang berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg).

"Pertama-tama ini hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara. Sehingga konsekuensinya terjadi ya rotasi lah, rotasi dan penugasan," kata Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Ia menuturkan, rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa di lingkup Abdi negara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini bagian dari pengembangan karir, penyegaran (refreshment), dan peningkatan kompetensi.

Ia pun meyakini pejabat yang dilantik akan memberi dukungan kepada kerja-kerja pemerintahan.

"Kami yakin beliau akan bisa menjalankan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya" ucapnya.

Berikut ini daftar 25 pejabat yang dilantik pagi ini oleh Mensesneg:

1. Setya Utama, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, Sekretaris Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

3. Mayjen TNI Kosasih, Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

4. Yuli Harsono, Sekretaris Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

5. Rika Kiswardani, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

6. Mohamad Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

7. Dyah Kusumastuti, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Perekonomian, Pariwisata, dan Transformasi Digital, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

8. Dadan Wildan, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

9. Al Muktabar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

10. Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

11. Purnomo Sucipto, Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

12. Satya Bhakti Parikesit, Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

13. Mailani Amperawan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

14. Dyah Pancaningrum, Deputi Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

15. Kardwiyana Ukar, Deputi Bidang Persidangan Kabinet, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

16. Thanon Aria Dewangga, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara;

17. Lydia Silvanna Djaman, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;

18. Bey Triadi Machmudin, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara;

19. Nanik Purwanti, Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara;

20. Gogor Oko Nurharyoko, Kepala Badan Teknologi, Data, dan Informasi, Kementerian Sekretariat Negara;

21. Fadlansyah Lubis, Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara;

22. Ratih Mayangsari, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara;

23. M. Rokib, Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan, Kementerian Sekretariat Negara;

24. Nandang Haris, S.IP, Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara;

25. Sari Harjanti, Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan, Kementerian Sekretariat Negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bey Triadi Machmudin dilantik menjadi Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat (29/11/2024) pagi.

Dalam foto-foto yang dibagikan Kantor Komunikasi Kepresidenan, pelantikan ini dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat.

Setidaknya, ada 25 pejabat yang dilantik termasuk Bey.

Sebelum dilantik, Bey merupakan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat usai Ridwan Kamil menyelesaikan masa tugasnya.

Ia resmi menggantikan Ridwan Kamil pada 5 September 2023.

Bey juga bukan orang baru di lingkungan Istana Kepresidenan.

Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi pada 2011, lalu dipromosikan menjadi Asisten Deputi Dokumentasi dan Diseminasi Informasi Sekretariat Wakil Presiden pada 2014.

Sejak tahun 2021, Bey menjabat sebagai Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden.

Ia kemudian dirotasi menjadi Staf Ahli Komunikasi Politik dan Kehumasan Menteri Sekretaris Negara.

Usai pelantikan, Prasetyo menjabarkan, pelantikan itu dilakukan karena ada penyesuaian dan peleburan fungsi.

Salah satu peleburan yang terjadi di pemerintahan saat ini adalah fungsi Sekretariat Kabinet (Setkab) yang berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg).

"Pertama-tama ini hari ini pelantikan oleh karena terdapat penyesuaian fungsi, peleburan fungsi Seskab di bawah Sekretariat Negara. Sehingga konsekuensinya terjadi ya rotasi lah, rotasi dan penugasan," kata Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Ia menuturkan, rotasi dan pelantikan adalah hal yang biasa di lingkup Abdi negara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini bagian dari pengembangan karir, penyegaran (refreshment), dan peningkatan kompetensi.

Ia pun meyakini pejabat yang dilantik akan memberi dukungan kepada kerja-kerja pemerintahan.