Jakarta -

Menteri HAM Natalius Pigai dicecar oleh anggota Komisi XIII DPR Siti Aisyah terkait banyaknya kasus pelanggaran HAM yang viral. Siti menyebut kerja Pigai tidak terlalu terlihat di 100 hari pertama kerja.

Perihal itu dilontarkan oleh Siti saat rapat bersama Menteri HAM di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

"Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini," kata Siti.

Anggota DPR Fraksi PDIP itu mengatakan yang terlihat adalah program amnesti narapidana, yang berasal dari pemerintah. Selain itu, dia menanyakan banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang telah viral.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral," ungkapnya.

Dia pun meminta Pigai tidak menganggap menteri sekadar pakaian. Namun, Siti berharap Pigai dapat seaktif dulu ketika masih di Komnas HAM.

"Jadi Pak, saya ingin ke depan ayo Pak ketika Bapak jadi menteri anggap sajalah itu cuma pakaian. Tapi kami ingin Pak Pigai yang dulu," sebutnya.

Sebelumnya, dalam rapat yang sama, Natalius Pigai mengatakan pihaknya mempunyai kewenangan melakukan audit dan memberikan sanksi bagi perusahaan berskala besar dan multinasional. Namun, jika ada perusahaan tersebut yang berkonflik di daerah, pihaknya tidak akan bersuara kencang.

"Oleh karena itulah, mohon dimaklumi kalau ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang," kata Pigai.

Pigai menjelaskan Kementerian HAM, jika bersuara atas konflik tersebut tanpa melakukan audit, akan memengaruhi saham perusahaan. Untuk itu, Pigai mengatakan kementeriannya menangani kasus aspek kasuistik.

"Kenapa, karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit itu nanti indeks saham nya itu jeblok karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional," ungkap dia.

Tonton juga Video: Penjelasan Menteri Pigai soal 13 Tahun Tak Punya Istri, Cuma 3 Pacar

Saksikan Live d'Rooftalk: Jurus Jitu Wihaji Turunkan Angka Stunting

(ial/maa)

Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berbicara soal kasus pelanggaran HAM berat. Pigai mengatakan masalah penanganan kasus pelanggaran HAM berat akan diserahkan ke Wakil Menteri (Wamen) HAM Mugiyanto Sipin.

"Soal HAM berat saya perintahkan, mendelegasikan Pak Wamen untuk menangani. Jadi semua yang sudah lama dilakukan, sama akan dilanjutkan," kata Pigai saat rapat di Komisi XIII DPR, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Dia mengatakan komitmen penyelesaian kasus HAM berat di era Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo tetap sama. Instrumen penanganan pelanggaran HAM berat, seperti pemenuhan hak korban, bakal dilakukan.

"Soal HAM berat begini, pemerintah selama Pak Jokowi maupun Pak Prabowo sama, tidak ada beda. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo sama, 12 kasus sama, restitusi korban, rekonsiliasi dan rehabilitasi sama," kata dia.

Pigai mengaku sudah berkomunikasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan untuk mendukung hal tersebut. Terkait dasar hukumnya, kata Pigai, bakal diterbitkan berupa Keputusan Presiden (Keppres) atau Instruksi Presiden (Inpres).

"Tinggal kami hadirkan Keputusan Presiden aja dan Instruksi Presiden, kita bikin baru karena 2023 sudah selesai. Jadi kami harus bikin Inpres dan Keppres baru," sebutnya.

Natalius Pigai sebelumnya dicecar oleh anggota Komisi XIII DPR Siti Aisyah terkait banyaknya kasus pelanggaran HAM yang viral. Siti menyebut kerja Pigai tidak terlalu terlihat di 100 hari pertama kerja.

Perihal itu dilontarkan oleh Siti saat rapat bersama Menteri HAM di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

"Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini," kata Siti.

Anggota DPR Fraksi PDIP itu mengatakan yang terlihat adalah program amnesti narapidana, yang berasal dari pemerintah. Selain itu, dia menanyakan banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang telah viral.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral," ungkapnya.

Dia pun meminta Pigai tidak menganggap menteri sekadar pakaian. Namun, Siti berharap Pigai dapat seaktif dulu ketika masih di Komnas HAM.

"Jadi Pak, saya ingin ke depan ayo Pak ketika Bapak jadi menteri anggap sajalah itu cuma pakaian. Tapi kami ingin Pak Pigai yang dulu," sebutnya.

Tonton juga Video Pigai: Kami Tak Punya Program 100 Hari, Tapi Punya Emergency Condition

(ial/ygs)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Siti Aisyah mempertanyakan sikap Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terhadap berbagai isu yang diduga berkaitan pelanggaran HAM, termasuk polemik pagar laut di perairan Tangerang dan Bekasi.

Dalam rapat kerja Komisi XIII bersama Kementerian HAM, politikus PDI-P itu menilai bahwa Natalius Pigai belum menunjukan kinerja yang jelas setelah lebih dari 100 hari menjabat.

Padahal, Siti mengaku bahwa dirinya memiliki harapan besar terhadap Pigai yang selama ini dikenal sebagai pegiat HAM. Namun, dia merasa kecewa karena belum melihat tindakan konkret.

"Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi, setelah 105 hari bekerja, kami tidak melihat sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan," ujar Siti Aisyah.

Siti juga menyinggung anggaran Kementerian HAM yang diajukan sebesar Rp 20 triliun. Menurut dia, jumlah tersebut sangat besar tetapi masih masuk akal jika digunakan untuk rehabilitasi dan pemulihan hak asasi manusia.

Namun, dia mempertanyakan bagaimana anggaran itu akan digunakan mengingat minimnya gebrakan yang terlihat sejauh ini.

"Tetapi saya tidak melihat apa yang Bapak kerjakan dalam 100 hari ini. Amnesti yang dilakukan itu adalah program pemerintah. Undang-Udang Perlindungan Pekerja Migran yang sedang dirancang juga seharusnya mendapat masukan dari Kementerian HAM agar undang-undangnya benar-benar melindungi," kata Siti.

Dalam kesempatan itu, Siti Aisyah juga menyoroti sejumlah kasus pelanggaran HAM yang belakangan menjadi sorotan publik, termasuk konflik di Rempang dan pembangunan pagar laut di Tangerang serta Bekasi.

Dia mempertanyakan mengapa Natalius Pigai tidak terlihat dalam isu-isu tersebut.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, seperti di Rempang dan soal pagar laut. Saya tidak melihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Bapak Menteri, Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM?" tanya Siti Aisyah.

Lebih lanjut, dia berharap Natalius Pigai dapat kembali menunjukkan sikap kritis dan memberikan solusi konkret, seperti yang dilakukan saat menjadi Komisioner Komnas HAM.

"Kami ingin Pak Pigai yang dulu. Mungkin ada kendala, mungkin ada gesekan, tetapi kami ingin melihat solusi yang lebih baik dari Kementerian HAM," ujar Siti Aisyah.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turun langsung ke Rempang, Kepulauan Riau, dan mendengar keluh kesah warga yang terdampak proyek strategis nasional (PSN) di daerah tersebut.

Mafirion berharap kementerian dapat menjadi penengah antara masyarakat dan pemerintah agar solusi yang adil dapat dicapai.

"Coba pergi ke sana, lihat sendiri dan dengarkan apa yang mereka katakan. Kementerian HAM ini harusnya menjadi penengah, bukan membela salah satu pihak. Menjadi penengah, supaya ada solusinya," kata Mafirion dalam rapat kerja dengan Menteri HAM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Mafirion menilai, sejak didirikan pada Oktober 2025, Kementerian HAM yang dipimpin oleh Pigai belum menunjukkan tindakan nyata dalam menyelesaikan konflik di Rempang.

"Saya tidak melihat apa yang dilakukan Kementerian HAM terhadap kasus Rempang. Berapa yang ditangkap, berapa yang ditersangkakan? Nenek-nenek umur 64 tahun hari ini ditersangkakan," ujar dia.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini menegaskan pihaknya tidak meminta Menteri HAM untuk menentang investor atau perusahaan besar, ataupun mengabaikan dampak ekonomi yang mungkin terjadi.

Namun, dia berharap agar kementerian berperan aktif dalam melindungi hak-hak masyarakat terdampak proyek pembangunan.

"Kami tidak meminta Pak Menteri menyerang PT MEG. Kami ingin Pak Menteri melindungi masyarakat yang hari ini dipindahkan," ujar Mafirion.

Ia pun mengingatkan bahwa permasalahan di Rempang bukan hanya soal investasi atau PSN, tetapi juga menyangkut hak masyarakat yang telah tinggal di wilayah tersebut secara turun-temurun.

"Pernah enggak kita membayangkan kalau kampung kita, kampung di mana kita tinggal bertahun-tahun secara turun-temurun, tiba-tiba ada orang datang dan menyuruh kita pindah? Apa itu bisa diterima secara akal sehat?" katanya.

Mafirion juga menyoroti data pelanggaran HAM dalam pembangunan lima tahun terakhir.

Ia mencatat ada 101 orang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami trauma psikologis akibat proyek strategis nasional.

"Mainstream human rights itu berkaitan dengan pembangunan. Tapi faktanya, pelanggaran HAM dalam pembangunan dibiayai oleh APBN. Ada 36 kasus melibatkan kepolisian, 30 kasus pemerintah daerah, 48 kasus TNI," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, delapan warga dari Kampung Sembulang Hulu dan Kampung Sei Buluh, Rempang, menjadi korban penyerangan yang diduga dilakukan oleh puluhan pekerja PT MEG.

Empat warga mengalami luka sobek di kepala, satu mengalami patah tangan, satu luka berat, satu terkena anak panah di punggung, dan satu lainnya mengalami luka ringan.

Jakarta -

Anggaran Kementerian HAM menjadi Rp 37 miliar usai dilakukan efisiensi. Komisi XIII DPR RI mempersilakan Menteri HAM Natalius Pigai untuk mengajukan relaksasi.

"Komisi XIII memahami bahwa kementerian HAM dengan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 174.322.223.000 (Rp 174 M) yang kemudian mengalami efisiensi berdasarkan surat menteri keuangan RI Nomor S-37/MK.02/2025 sebesar Rp 83.400.000.000 (Rp 83 M), sehingga tersisa Rp 37.505.813.000 (Rp 37 M)," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara di ruang rapat Komisi XIII DPR gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Dewi mendukung untuk pengajuan upaya relaksasi anggaran. Namun ia meminta Kementerian HAM untuk menyusun rinci detail anggarannya.

"Komisi XIII secara prinsip mendukung untuk pengajuan upaya relaksasi anggaran, yang nilai dan detailnya perlu di susun kembali oleh Kementerian HAM dengan tetap mencerminkan produktifitas kinerja kementerian HAM," sebutnya.

Prinsipnya, kata Dewi, relaksasi anggaran itu harus mencerminkan produktifitas kinerja Kementerian HAM. "Sehingga kita tidak bicara mengenai uangnya saja, tapi uang itu dibutuhkan karena perencanaan akan mencerminkan apa sebetulnya hasil kerja apa yang akan dihasilkan oleh Kementerian HAM," ucap dia.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Efisiensi itu dimungkinkan untuk memprioritaskan penambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Nanti kita lihat ya (indikasi pangkas anggaran untuk biayai MBG). Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui ini alhamdulillah Makan Bergizi Gratis sudah berjalan. Namun presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu bisa penerima manfaatnya lebih banyak dan merata lagi," kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1) lalu.

Simak Video Prabowo Minta Anggaran Perdinas Menteri Dipotong: Bisa Hemat Rp 20 T

(ial/eva)

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan segera memutuskan permohonan perlindungan yang diajukan tujuh orang pemohon dalam kasus penembakan bos rental di Rest Area Tol Tangerang-Merak KM 45.

"Ini sudah diujung penelaahan sampai akhir dan sudah mau selesai. Kita tinggal satu hal lagi berkaitan dengan penghitungan restitusi," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias di kantornya, Rabu (5/1/2025).

Susilaningtias mengungkapkan, kini pihaknya sedang melakukan wawancara kepada keluarga korban berkaitan penghitungan restitusi.

"Kami akan memutuskan minggu depan, karena minggu depan akan dimulai sidang pertama, jadi harus secepat mungkin memutuskan," tutur Susilaningtias.

"Nanti keluarga saksi dan korban atau keluarga korban yang mengajukan permohonan perlindungan ini bisa didampingi oleh LPSK ketika bersidang," sambungnya.

Susilaningtias menyampaikan, sidang perdana kasus penembakan bos rental akan dilakukan pada Senin (10/2/2025).

Dalam sidang nanti, tujuh saksi dan korban mengajukan sejumlah permohonan, salah satunya perlindungan fisik serta medis.

"Mereka mengajukan permohonan perlindungan di persidangan, kemudian pemenuhan hak prosedural atau pendamping, restitusi, korban luka mengajukan restitusi, bantuan medis, kemudian ada juga bantuan pemilihan psikologi," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, kasus ini berawal dari penggelapan mobil rental milik Ilyas Abdurrahman hingga akhirnya para tersangka dapat menguasai mobil tersebut.

Ilyas yang mengejar mobil miliknya lantas ditembak oleh prajurit TNI AL yang dipergoki di Rest Area Km 45 Tol Tangerang-Merak.

Dalam proses penyidikan, Puspomal telah memeriksa 18 saksi yang diduga mengetahui peristiwa tersebut.

Selain itu, sejumlah barang bukti juga telah disita, termasuk mobil Daihatsu Sigra, senjata api jenis pistol yang digunakan pelaku untuk menembak korban, lima butir selongsong, baju korban, serta bukti transfer.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan bahwa penanganan kasus pelanggaran HAM berat sepenuhnya ditangani oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin.

Pigai pun meminta agar pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR RI menanyakan langsung setiap persoalan penanganan HAM berat kepada wakilnya.

"Jadi tanggung jawab penuh silakan nanti Bapak Ibu Komisi XIII tanya langsung ke Wamen. Soal HAM berat saya perintahkan mendelegasikan Pak Wamen untuk menangani," kata Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, Rabu (5/2/2025).

Namun, Pigai mengeklaim, kebijakan pemerintah terkait penyelesaian kasus HAM berat tidak mengalami perubahan, baik di era Presiden Joko Widodo maupun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Soal HAM berat begini, pemerintah selama Pak Jokowi maupun Pak Prabowo sama, tidak ada beda. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo sama, 12 kasus sama, restitusi korban, rekonsiliasi, dan rehabilitasi juga sama," ujar Pigai.

Lebih lanjut, Pigai memastikan bahwa kebijakan terkait pelanggaran HAM berat akan tetap berlanjut sesuai dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya.

Menurut dia, instruksi presiden (Inpres) dan keputusan presiden (Keppres) baru akan segera diterbitkan untuk menegaskan langkah-langkah pemerintah dalam menangani kasus-kasus HAM berat.

"Inpres dan Keppres akan dikeluarkan dalam waktu dekat dan saya sudah memerintahkan dari dua bulan lalu Wakil Menteri HAM untuk menangani penuh," kata Pigai.

Selain itu, dia juga memastikan program restitusi bagi korban akan tetap berjalan dengan koordinasi bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.

Pigai mengeklaim bahwa kedua kementerian tersebut telah menyiapkan anggaran dan langkah-langkah teknis dalam penyelesaian kasus HAM berat.

"Untuk restitusi korban tetap akan dilanjutkan dengan Kemensos. Saya sudah melakukan pertemuan dua kali, bahkan Kemensos sudah menyiapkan anggaran. Kemudian juga Kemenkes sudah ada," kata Pigai.

"Hanya tinggal kami hadirkan keputusan presiden dan instruksi presiden. Kita bikin baru, karena 2023 sudah selesai. Jadi kami harus bikin Inpres dan Keppres baru," ujar dia.

JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai agar kembali ke jati diri seperti saat menjadi anggota Komnas HAM. Ia meminta Natalius bersikap tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan- perusahaan nasional maupun multinasional yang diduga melanggar HAM.

"Dalam 105 hari Pak Menteri menjadi menteri, saya tak melihat apa yang dilakukan Pak Menteri di Kementerian HAM. Saya mau Pak Menteri kembali ke jati diri yang sebenarnya sebagai pejuang HAM,"kata Mafirion dalam Rapat Kerja Komisi XIII dengan Kementerian HAM di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Bicara HAM, Mafirion mengingatkan dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2023), laporan Komnas HAM menyebutkan ada 101 orang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 mengalami trauma psikologis.

"Kasus Rempang, saya tak melihat apa yang dilakukan Menteri HAM, berapa orang yang ditangkap, berapa tersangka. Namun ironisnya, ada seorang nenek umur 64 tahun menjadi tersangka karena didakwa mencuri tujuh buah batang kayu jati,"ujarnya.

Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu menambahkan, saat ini pelanggaran HAM di area Proyek Strategis Nasional (PSN) itu di antaranya hak untuk berpartisipasi, hak atas informasi, hak atas rasa aman, serta hak atas pekerjaan dan tempat tinggal yang layak. Pada kenyataannya, pemerintah hanya memperhatikan urusan bisnis dan investasi sebagai tujuan utama PSN.

Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Sayangnya, prioritas ini didukung oleh fasilitas dan instrumen negara, seperti regulasi hukum, alokasi APBN, insentif fiskal, serta peran birokrasi hingga aparat keamanan, termasuk TNI dan Polri.

"Saya ingin Pak Menteri melindungi masyarakat Rempang yang dipindahkan. Pernah tidak, kita membayangkan kampung kita, tempat tinggal bertahun-tahun secara turun-temurun, datang orang hari ini suruh kita pindah. Apakah itu bisa diterima akal sehat?" ujarnya.

Mafirion menegaskan bahwa dia tak meminta keputusan Menteri Natalius Pigai mengakibatkan perusahaan bangkrut. "Saya mau Kementerian HAM melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban semena-semena atas nama PSN," kata Mafirion.

Atas maraknya persoalan HAM, Mafirion meminta agar Menteri Natalius Pigai turun ke lapangan untuk melihat secara langsung dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Turunnya Menteri HAM, dapat mendengarkan apa yang menjadi keresahan masyarakat.

"Cobalah Kakak Natalius Pigai kembali ke jati diri sebagai pejuang HAM walaupun sudah jadi menteri. Bukan menyalahkan pemerintah, tapi mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk menjadi penderitaan rakyat," kata Mafirion.

Dalam rapat tersebut, Natalius Pigai mengatakan, masyarakat harus mendapatkan keuntungan ekonomi sebagai dampak positif atas kehadiran PSN. "Memastikan agar budaya terlestari dan kelestarian dan perlindungan terhadap nilai budaya tidak boleh digeserkan oleh kehadiran perusahaan atau pembangunan yang berskala besar," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada sembilan saksi dan korban dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa I Wayan Agus Suartama (IWAS) alias Agus disabilitas.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias menjelaskan, terdapat delapan korban dan satu saksi dalam kasus Agus disabilitas.

"Sejak 23 Januari 2025, perlindungan tersebut mencakup pemenuhan hak prosedural, seperti pendampingan dalam persidangan serta layanan medis dan psikologis," kata Susilaningtias di kantornya, Rabu (5/2/2025).

Susilaningtias menjelaskan, perlindungan dilakukan LPSK ketika saksi dan korban menghadiri persidangan.

"Menghadapi persidangan kasus kekerasan seksual, korban rentan mengalami trauma psikologis. Untuk itu, LPSK memberikan pendamping psikologi," ungkap Susilaningtias.

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan psikologi sebelum menjalani persidangan sebagai saksi dan korban.

Sementara itu, saksi dan korban tidak mengajukan restitusi kepada LPSK terkait kasus Agus disabilitas.

Sebelumnya diberitakan, Wayan Agus Suartama alias Agus disabilitas (22), terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual, menghadapi ancaman hukuman berat.

Pada sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/1/2025), jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Agus dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

JPU Dina Kurniawati menyebut Agus didakwa melanggar Pasal 6A dan/atau Pasal 6C juncto Pasal 15 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Selain hukuman penjara, Agus juga menghadapi denda sebesar Rp300 juta.

Jakarta -

Anggota Komisi XIII DPR RI Siti Aisyah mencecar Menteri HAM Natalius Pigai. Kinerja menteri kabinet Merah Putih itu dipertanyakan usai lebih dari 100 hari menjabat.

Siti bahkan terang-terangan menyebut kerja Pigai tidak terlihat di 100 hari pertamanya menjabat sebagai menteri. Hal itu disampaikan Siti saat rapat bersama Menteri HAM di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

"Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini," kata Siti.

Dia menyebut hanya program amnesti narapidana yang terlihat. Dia juga menanyakan soal kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang banyak viral di media sosia.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral," ungkap anggota DPR dari Fraksi PDI Perjauangan tersebut.

Dia meminta Pigai tidak menganggap jabatan menteri hanya sebagai 'pakaian' dan berharap Pigai aktif seperti saat masih bertugas di Komnas HAM.

"Jadi Pak, saya ingin ke depan ayo Pak ketika Bapak jadi menteri anggap sajalah itu cuma pakaian. Tapi kami ingin Pak Pigai yang dulu," sebutnya.

Dalam rapat itu, sebelumnya Natalius Pigai menyebut pihaknya berwewenang untuk mengaudit dan memberikan sanksi perusahaan berskala besar dan multinasional. Namun, jika perusahaan ada yang berkonflik di daerah, pihaknya tidak akan bersuara kencang.

"Oleh karena itulah, mohon dimaklumi kalau ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang," kata Pigai.

Pigai mengatakan, jika bersuara terhadap konflik yang melibatkan perusahaan di daerah tanpa melakukan audit maka hal itu akan memengaruhi saham perusahaan. Untuk itu, Pigai mengatakan kementeriannya menangani kasus aspek kasuistik.

"Kenapa, karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit itu nanti indeks saham nya itu jeblok karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional," ungkap dia.

(nkm/nkm)

SEMARANG, iNewsPurwokerto.id - Seorang narapidana kasus korupsi dan pencucian uang yang mendekam di Lapas Kelas I Semarang (Lapas Kedungpane) diduga sempat keluar dari tahanan tanpa izin. Kejadian ini terungkap setelah napi berinisial AH, yang diduga bernama Agus Hartono, tepergok oleh petugas kejaksaan di Jawa Tengah.

Insiden tersebut berbuntut panjang, memicu perombakan di lingkungan Lapas Semarang. Sebanyak 14 pejabat Lapas disebut terkena dampak mutasi akibat kasus ini.

Dikutip dari iNews Jateng, Rabu (5/2/2025), seorang sumber mengungkapkan bahwa napi tersebut terlihat di luar lapas dan langsung diketahui oleh petugas kejaksaan. "Pas lagi di luar, tepergok kejaksaan. Akhirnya ini dilaporkan ke Jaksa Agung. Jaksa Agung ke Menteri (Imigrasi Pemasyarakatan)," kata seorang sumber di lapangan, Selasa (4/2/) kemarin.

Meski kejadian ini berlangsung dua minggu sebelumnya, dampaknya masih terasa hingga kini. "Kejadiannya 2 minggu yang lalu," ucapnya lagi.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa beberapa pejabat utama Lapas Semarang telah diganti, termasuk kepala bidang yang menangani napi.

“Betul (yang dipindah) para Kabid, Pak. Inisialnya AH atau siapa ya, Agus kayaknya,” kata sumber tersebut.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng, Ponco Hartanto, tidak membantah adanya kejadian ini. Namun, ia enggan memberikan komentar lebih lanjut dan mengarahkan wartawan untuk menghubungi bagian Penerangan Hukum (Penkum) atau Asintel (Asisten Intelijen).

"Ke Penkum (Penerangan Hukum) atau Asintel (Asisten Intelijen), Mas. Maturnuwun," kata Ponco saat dikonfirmasi.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Kasipenkum Kejati Jateng Arfan Triono belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi wartawan sejak Selasa malam hingga Rabu (5/2/2025) pagi.

Salah satu pejabat Kejaksaan Negeri Kota Semarang juga membenarkan adanya insiden tersebut, tetapi enggan berkomentar lebih jauh. "Wah gak penak aku (wah, saya tidak enak), ditanyakan ke Lapas aja Mas," ujarnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jateng, Kunrat Kasmiri, mengarahkan agar pertanyaan disampaikan langsung kepada Kalapas Semarang. Hal ini juga ditegaskan oleh ajudannya, Paskalis Nainggolan, yang mengatakan bahwa Kakanwil sedang berada di Nusakambangan untuk mempersiapkan kedatangan Menteri.

"Bapak (Kakanwil Ditjen Pas Jateng) terkait hal itu, yang peristiwanya terjadi beberapa waktu lalu, (arahan) agar berkomunikasi langsung ke Kalapas Semarang. Bapak saat ini sedang di Nusakambangan fokus untuk (persiapan) kedatangan Menteri," kata Paskalis via telepon, Selasa (4/2) malam.

Paskalis juga menyarankan wartawan untuk menghubungi ajudan Kalapas Semarang, Tutur, namun hingga berita ini diterbitkan, Tutur belum merespons permintaan konfirmasi wartawan.

Di tengah polemik ini, Lapas Semarang telah mengalami pergantian pimpinan. Pada 18 Januari 2025, Usman Madjid menyerahkan jabatannya kepada Mardi Santoso, yang sebelumnya menjabat sebagai Kalapas Batu Nusakambangan. Usman sendiri kini menjabat sebagai Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Barat.

Diketahui, Agus Hartono sebelumnya ditangkap tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejati Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang pada 22 Desember 2022 setelah pesawat Garuda Indonesia yang ditumpanginya mendarat dari Jakarta.

Ia dikenal sebagai pengusaha yang tersandung berbagai kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Modusnya adalah membobol bank pelat merah melalui kredit macet, serta terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

Tak hanya itu, Agus juga sempat menghebohkan publik karena menuding dua jaksa Kejati Jateng telah memerasnya sebesar Rp10 miliar untuk menghapus status tersangkanya. Namun, Kajati Jateng saat itu, I Made Suanarwan, membantah keras tuduhan tersebut.

Setelah melalui proses hukum, Agus Hartono dijatuhi vonis 19 tahun penjara atas kasus-kasus yang menjeratnya.

Editor : Arbi Anugrah

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memamerkan sebuah prestasi, yaitu selama 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyat.

Artinya, lanjut dia, kebebasan ekspresi tetap selalu berjalan. Dengan demikian, Pigai menilai demokrasi berlangsung secara aman dan damai, baik itu secara pendapat, pikiran, perasaan publik dan para aktor politik.

“Sekarang bulan yang ketiga, 100 hari lebih, saya belum melihat pejabat negara mengekang kebebasan sipil, saya belum lihat. Saya juga belum melihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya,” ujarnya saat raker dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Eks anggota Komnas HAM ini kembali menegaskan bahwa dalam pemerintahan Prabowo Subianto sampai saat ini belum ada seorang pun yang dipenjarakan, ditahan, atau diproses hukum karena menghina pejabat negara.

“Dan belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyatnya. Itu adalah sebuah tanda-tanda menuju kebebasan untuk lima tahun ke depan,” tutur Pigai.

Dia pun mencontohkan dalam pemilihan pimpinan partai, pemilihan organisasi masyarakat, dan juga pemilihan kepala daerah semuanya diberi kebebasan. Pigai melihat demokrasi di Indonesia ini sudah lebih terbuka dan bebas.

“Saya kira ini adalah sebuah prestasi. Oleh karena itulah amnesti, ini sejalan dengan pemberian amesti terkait dengan kasus UU ITE [Informasi dan Transaksi Elektronik],” pungkasnya.