Menteri HAM Natalius Pigai dikritik anggota Komisi XIII DPR tak kelihatan kinerjanya di 100 hari pertama menjabat. Menteri Pigai menilai anggota DPR belum paham kerja-kerja Kementerian HAM.

Pigai dicecar saat rapat bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025). Anggota Komisi XIII DPR Siti Aisyah awalnya menyoroti banyaknya kasus pelanggaran HAM yang viral.

"Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini," kata Siti.

Anggota DPR Fraksi PDIP itu menilai yang terlihat hanya program amnesti narapidana, di mana program tersebut berasal dari pemerintah. Selain itu, dia menanyakan banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang telah viral.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral," ungkapnya.

Dia kemudian meminta Pigai tidak menganggap menteri sekadar pakaian. Siti berharap Pigai dapat seaktif dulu ketika masih di Komnas HAM.

"Jadi Pak, saya ingin ke depan ayo Pak ketika Bapak jadi menteri anggap sajalah itu cuma pakaian. Tapi kami ingin Pak Pigai yang dulu," sebutnya.

Dihubungi terpisah, Pigai mengatakan tidak mungkin Kementerian HAM turun langsung seperti Komnas HAM. Dia mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengurus kasus di peradilan.

"DPR ingin Kementerian HAM hadir di kasus-kasus di lapangan seperti Komnas HAM atau LSM. Nggak mungkin kan kewenangan kami tidak urus kasus di peradilan. Itu kewenangan Komnas HAM RI," kata Pigai ketika dihubungi.

Pigai mengatakan tugas Kementerian HAM adalah membuat regulasi dan kebijakan di bidang HAM. Kementerian HAM, lanjut Pigai, bagian dari eksekutif yang lebih berurusan seputar regulasi dan kebijakan.

"Nggak mungkin kami kerja seperti LSM atau Komnas HAM yang turun langsung lapangan. DPR belum paham bahwa kami Kementerian HAM ini eksekutif karena perlu kebijaksanaan terkait kasus-kasus," tambahnya.

Pigai Sebut Belum Ada yang Dipenjara karena Hina Pejabat

Dalam rapat itu, Pigai juga menyampaikan pemerintahan saat ini menjunjung kebebasan sipil. Dia menyebut belum ada 1 orang yang dipenjara karena menghina pejabat negara dalam 100 hari terakhir.

"Yang bisa kita sumbangan bagi bangsa ini oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk negeri ini adalah dalam 100 hari ini belum ada satu orang yang dipenjarakan, ditahan, diproses hukum karena menghina pejabat negara," ujar Pigai.

Pigai mengatakan kebebasan berekspresi telah berjalan baik. Dinamika demokrasi yang berlangsung juga aman dan damai.

"Kita memberikan kebebasan penuh untuk menyampaikan pendapat pikiran dan perasaan," sebutnya.

Pigai menuturkan demokrasi negara dianggap mengalami perbaikan. Dia mengatakan negara tidak pernah melakukan intervensi terhadap pemilihan pimpinan partai hingga kepala daerah.

"Pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi dalam atau yang kita selesaikan dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan," jelasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Penegakan hukum yang independen menjadi tonggak utama dalam menjaga keadilan di masyarakat. Namun, upaya memastikan agar hukum berjalan tanpa intervensi kerap menghadapi berbagai tantangan.

Hal ini salah satunya tercermin dari praktik suap yang ditemukan di lembaga peradilan, seperti yang terjadi dalam kasus-kasus besar yang terungkap dalam satu tahun terakhir. 

Bagaimana memastikan penegakan hukum di Indonesia berjalan adil tanpa intervensi? Saksikan Special Interview yang disiarkan langsung di CNN Indonesia TV pada Kamis, 6 Februari 2025, pukul 21.00 WIB.

Jaksa Agung ST Burhanuddin akan hadir sebagai narasumber dalam acara bertema "Upaya Penegakan Hukum Tanpa Intervensi" malam ini, dengan jalannya diskusi akan dipandu oleh Mayfree Syari. 

Ia akan membagikan perspektif tentang tantangan dan strategi dalam penegakan hukum yang independen dan profesional, di lembaga yang dipimpinnya. Seiring dengan dinamika sosial dan politik yang terus berkembang, menjaga integritas hukum menjadi faktor utama dalam mempertahankan kepercayaan publik.

Saksikan Special Interview "Upaya Penegakan Hukum Tanpa Intervensi" di CNN Indonesia TV atau di situs CNN Indonesia hari ini, pukul 21.00 WIB.

Sejumlah karyawan PT Rumpun Sari Antan (RSA) dan PT Rumpun menggelar aksi damai dengan meletakkan karangan bunga dukungan terhadap perusahaannya di depan Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, Rabu (5/2/2025). Dalam aksinya, mereka menuntut adanya keadilan dan mengawal proses hukum agar tidak ada ?main mata? hingga memenangkan penggugat yang telah merugikan negara dan menelantarkan karyawan.

Diketahui, buntut gugatan mantan Direktur Utama PT RSA berinisial ?A? yang mengatasnamakan PT Tjandi Tunggal Wedari terhadap PT RSA dan PT Rumpun di PN Semarang mengungkap kasus penjualan aset negara yang dikuasakan PT Rumpun Sari Antan dan PT Rumpun (Perusahaan di bawah Yayasan Rumpun Diponegoro) yang diduga dilakukan mantan Dirut PT RSA tersebut.

Pasalnya negara dirugikan senilai Rp 237 miliar atas penjualan lahan SHGU seluas 717 Ha di Desa Carui Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. Penjualan tersebut menurut Direktur PT Rumpun, Muttaqin, dan Direktur PT RSA, Isdianarto Aji dijual tanpa izin pemegang saham dan selanjutnya mengalihkan dana penjualan masuk ke rekening yang bukan milik perusahaan. Tindakan ini berbuntut pada penggantian Direktur Utama yang mengakibatkan gugatan dan kini sedang berproses di PN Semarang. Pihak RSA maupun Rumpun menyebut pemberhentian dan penggantian yang bersangkutan sebagai Direktur Utama sudah tepat karena ingin menyelamatkan perusahaan. Sebab dampak penjualan ilegal tersebut negara telah dirugikan senilai Rp 237 miliar dan perusahaan tidak dapat beroperasi karena mendapat sanksi dari Kantor Pajak berupa pemblokiran rekening perusahaan dan pemblokiran Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagai akibat adanya tunggakan pajak sebesar Rp 10 miliar.

Yayasan Rumpun Diponegoro dan PT Rumpun selaku pemegang saham mayoritas memecat ?A? dari jabatan Direktur Utama melalui Keputusan Sirkuler sesuai Pasal 91 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada bulan Mei 2024 yang keputusannya telah ditetapkan oleh Kemenkumham untuk mencegah situasi semakin memburuk. Sebagai langkah lanjutan, ?A? diadukan ke Polda Jateng atas dugaan penggelapan uang perusahaan yang saat ini akan naik ke tahap penyidikan. Selain itu, terdapat dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam proses penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Selanjutnya ?A? mengajukan empat gugatan perdata terhadap Pembina Yayasan, PT RSA dan PT. Rumpun di Pengadilan Negeri Semarang, antara lain Perkara No. 275/Pdt.G/2024/PN Smg (4 Juni 2024), Perkara No. 312/Pdt.G/2024/PN.Smg (27 Juni 2024), Perkara No. 311/Pdt.G/2024/PN.Smg (27 Juni 2024) dan Perkara No. 346/Pdt.G/2024/PN.Smg (16 Juli 2024) Langkah hukum ini menurut pihak tergugat diduga bertujuan untuk memperoleh legitimasi atas tindakannya dalam menjual lahan Carui serta mengalihkan dana hasil penjualan.

Direktur PT Rumpun, Muttaqin percaya bahwa aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Semarang memiliki integritas dalam memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya agar tidak ada potensi ruang tindakan koruptif seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya, dimana majelis dan Ketua Pengadilan telah menerima suap dari para mafia peradilan. ?Kasus ini satu dari sekian banyak kasus mafia tanah yang merongrong kedaulatan negara, sehingga perlu adanya pengawalan secara penuh dari seluruh elemen masyarakat, untuk secara bersama - sama melawan dan melaporkan praktik mafia tanah yang kerap memanfaatkan celah hukum dalam upaya menguasai aset strategis negara untuk kepentingan pribadi,? kata Muttaqin. Pihak Rumpun berharap masyarakat dan media ikut mengawal dengan memantau perkembangan persidangan. Jangan terkecoh pada kasus pemberhentian jabatan Dirut yang dianggap semena-mena, namun apa dibalik pemberhentian agar diketahui publik.

FOTO; Ahmad Antoni

KOMPAS.com - Ada lebih dari 50 universitas atau perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program studi (prodi) Hukum atau Ilmu Hukum dengan akreditasi Unggul.

Akreditasi adalah sistem jaminan mutu dari lembaga berwenang dalam memberikan pengakuan formal bahwa suatu institusi mempunyai kecakapan dalam hal tertentu.

Dan predikat Unggul merupakan strata tertinggi dalam akreditasi yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) kepada perguruan tinggi atau prodi.

Lantas, mana saja Perguruan Tinggi di Indonesia yang memiliki Program Studi (Prodi) Hukum dengan akreditasi Unggul?

Kampus dengan Prodi Hukum akreditasi Unggul

Dilansir dari laman resmi BAN-PT, berikut adalah daftar Perguruan Tinggi dengan Prodi S1 Hukum atau Ilmu Hukum terakreditasi Unggul*:

Perguruan Tinggi di Pulau Jawa

• Universitas Indonesia, Jakarta
• Universitas Trisakti, Jakarta
• Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta
• Universitas Pancasila, Jakarta
• Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM - PTHM, Jakarta
• Universitas Prima Indonesia, Medan
• Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta
• Universitas Esa Unggul, Jakarta
• Universitas Tarumanagara, Jakarta
• Universitas Borobudur, Jakarta
• Universitas Nasional, Jakarta
• Universitas Kristen Indonesia, Jakarta
• Universitas Bina Nusantara
• Universitas Langlang Buana, Bandung
• Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
• Universitas Pasundan, Bandung
• Universitas Islam Bandung, Bandung
• Universitas Pakuan, Bogor
• Universitas Djuanda, Bogor
• Universitas Swadaya Gunung Djati, Cirebon
• Universitas Pelita Harapan, Tangerang
• Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang
• Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta
• Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
• Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
• Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
• Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta
• Universitas Sebelas Maret, Surakarta
• Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang
• Universitas Islam Sultan Agung, Semarang
• Universitas Semarang, Semarang
• Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang
• Universitas Diponegoro, Semarang
• Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang
• Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang
• Universitas Negeri Semarang, Semarang
• Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
• Universitas Pancasakti Tegal, Tegal
• Universitas Airlangga, Surabaya
• Universitas Negeri Surabaya, Surabaya
• Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya
• Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya
• Universitas Surabaya, Surabaya
• Universitas Islam Malang, Malang
• Universitas Brawijaya, Malang
• Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
• Universitas Jember, Jember
• Institut Agama Islam Negeri Madura, Madura
• Universitas Hang Tuah.

Perguruan Tinggi di luar Pulau Jawa

• Universitas Hasanuddin, Makassar
• Universitas Muslim Indonesia, Makassar
• Universitas Warmadewa, Bali
• Universitas Pendidikan Nasional, Bali
• Universitas Ngurah Rai, Bali
• Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali
• Universitas Udayana, Bali
• Universitas Mataram, Mataram
• Universitas Khairun, Ternate
• Universitas Pattimura, Ambon
• Universitas Malikussaleh, Aceh
• Universitas Syiah Kuala, Aceh
• Universitas Sumatera Utara, Medan
• Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
• Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan
• Universitas Riau, Riau
• Universitas Islam Riau, Riau
• Universitas Muhammadiyah Riau, Riau
• Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu
• Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Palembang.

*Data diambil dari laman resmi BAN-PT tanggal 6 Februari 2025

Akreditasi terhadap kampus atau perguruan tinggi menjadi salah satu kontrol dan pengawasan dari pemerintah terhadap PT tersebut.

Peringkat pengakuan atau akreditasi yang diberikan oleh pemerintah pada Perguruan Tinggi di Indonesia dilaksanakan oleh BAN PT.

Demikian daftar seluruh kampus atau Perguruan Tinggi di Indonesia yang memiliki Program Studi Kedokteran dengan akreditasi Unggul.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendapat kritik tajam dari anggota Komisi XIII DPR RI terkait kinerjanya selama lebih dari 100 hari menjabat saat mengikuti rapat kerja pada Rabu (5/2/2025).

Salah satu kritik datang dari anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P, Siti Aisyah, yang mempertanyakan minimnya gebrakan Pigai.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR, Siti Aisyah mengaku awalnya memiliki harapan besar terhadap Pigai, mengingat rekam jejaknya sebagai pegiat HAM.

Namun, ia mengaku kecewa karena belum melihat tindakan konkret dari kementerian yang dipimpin Pigai.

"Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi, setelah 105 hari bekerja, kami tidak melihat sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan," ujar Siti Aisyah dalam rapat kerja, Rabu (5/2/2025).

Politikus PDI-P itu juga menyinggung pernyataan Pigai yang pernah ingin mengajukan anggaran Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM.

Menurut dia, jumlah tersebut sangat besar tetapi masih masuk akal jika digunakan untuk rehabilitasi dan pemulihan hak asasi manusia.

Namun, dia mempertanyakan bagaimana anggaran itu akan digunakan mengingat minimnya gebrakan sejauh ini.

"Tetapi saya tidak melihat apa yang Bapak kerjakan dalam 100 hari ini. Amnesti yang dilakukan itu adalah program pemerintah. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran yang sedang dirancang juga seharusnya mendapat masukan dari Kementerian HAM agar undang-undangnya benar-benar melindungi," kata Siti.

Selain itu, Siti juga menyoroti sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM, termasuk konflik di Rempang serta pembangunan pagar laut di Tangerang dan Bekasi.

Ia mempertanyakan ketidakhadiran Pigai dalam isu-isu tersebut.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, seperti di Rempang dan soal pagar laut. Saya tidak melihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Bapak Menteri, Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM?" tanya Siti.

Senada dengan Siti, anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKB, Mafirion, juga mengkritik Pigai karena belum terlihat turun langsung ke lapangan dalam menyelesaikan konflik di Rempang.

"Coba pergi ke sana, lihat sendiri dan dengarkan apa yang mereka katakan. Kementerian HAM ini harusnya menjadi penengah, bukan membela salah satu pihak. Menjadi penengah, supaya ada solusinya," ujar Mafirion.

Dalam rapat tersebut, Mafirion juga menyoroti data pelanggaran HAM dalam pembangunan selama lima tahun terakhir.

Menurutnya, ada 101 orang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami trauma psikologis akibat proyek strategis nasional (PSN).

Namun, Pigai tak merespons semua kritik dan pernyataan para anggota Komisi XIII dalam rapat kerja tersebut.

Dia pun menawarkan agar jawaban lebih lengkap disampaikan secara tertulis.

"Mohon izin, apakah selebihnya bisa saya berikan jawaban tertulis agar tidak membosankan?" kata Pigai.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara pun mengizinkan Pigai untuk memberikan jawaban secara tertulis.

Menurut Dewi, hal tersebut memungkinkan jajaran Kementerian HAM untuk ikut berpikir dalam menyusun solusi atas berbagai permasalahan yang dibahas.

Pigai pun menegaskan bahwa kebijakan yang dibuatnya merupakan hasil diskusi dan pemikiran bersama di internal kementerian.

"Jadi apa yang kami sampaikan sebenarnya pergumulan pikiran bersama yang kita sampaikan, kebetulan disampaikan melalui saya," jelas Pigai.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendapat kritik tajam dari anggota Komisi XIII DPR RI terkait kinerjanya selama lebih dari 100 hari menjabat saat mengikuti rapat kerja pada Rabu (5/2/2025).

Salah satu kritik datang dari anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P, Siti Aisyah, yang mempertanyakan minimnya gebrakan Pigai.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR, Siti Aisyah mengaku awalnya memiliki harapan besar terhadap Pigai, mengingat rekam jejaknya sebagai pegiat HAM.

Namun, ia mengaku kecewa karena belum melihat tindakan konkret dari kementerian yang dipimpin Pigai.

"Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi, setelah 105 hari bekerja, kami tidak melihat sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan," ujar Siti Aisyah dalam rapat kerja, Rabu (5/2/2025).

Politikus PDI-P itu juga menyinggung pernyataan Pigai yang pernah ingin mengajukan anggaran Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM.

Menurut dia, jumlah tersebut sangat besar tetapi masih masuk akal jika digunakan untuk rehabilitasi dan pemulihan hak asasi manusia.

Namun, dia mempertanyakan bagaimana anggaran itu akan digunakan mengingat minimnya gebrakan sejauh ini.

"Tetapi saya tidak melihat apa yang Bapak kerjakan dalam 100 hari ini. Amnesti yang dilakukan itu adalah program pemerintah. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran yang sedang dirancang juga seharusnya mendapat masukan dari Kementerian HAM agar undang-undangnya benar-benar melindungi," kata Siti.

Selain itu, Siti juga menyoroti sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM, termasuk konflik di Rempang serta pembangunan pagar laut di Tangerang dan Bekasi.

Ia mempertanyakan ketidakhadiran Pigai dalam isu-isu tersebut.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, seperti di Rempang dan soal pagar laut. Saya tidak melihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Bapak Menteri, Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM?" tanya Siti.

Senada dengan Siti, anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKB, Mafirion, juga mengkritik Pigai karena belum terlihat turun langsung ke lapangan dalam menyelesaikan konflik di Rempang.

"Coba pergi ke sana, lihat sendiri dan dengarkan apa yang mereka katakan. Kementerian HAM ini harusnya menjadi penengah, bukan membela salah satu pihak. Menjadi penengah, supaya ada solusinya," ujar Mafirion.

Dalam rapat tersebut, Mafirion juga menyoroti data pelanggaran HAM dalam pembangunan selama lima tahun terakhir.

Menurutnya, ada 101 orang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami trauma psikologis akibat proyek strategis nasional (PSN).

Namun, Pigai tak merespons semua kritik dan pernyataan para anggota Komisi XIII dalam rapat kerja tersebut.

Dia pun menawarkan agar jawaban lebih lengkap disampaikan secara tertulis.

"Mohon izin, apakah selebihnya bisa saya berikan jawaban tertulis agar tidak membosankan?" kata Pigai.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara pun mengizinkan Pigai untuk memberikan jawaban secara tertulis.

Menurut Dewi, hal tersebut memungkinkan jajaran Kementerian HAM untuk ikut berpikir dalam menyusun solusi atas berbagai permasalahan yang dibahas.

Pigai pun menegaskan bahwa kebijakan yang dibuatnya merupakan hasil diskusi dan pemikiran bersama di internal kementerian.

"Jadi apa yang kami sampaikan sebenarnya pergumulan pikiran bersama yang kita sampaikan, kebetulan disampaikan melalui saya," jelas Pigai.

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, yang berlokasi di Jalan Benda Ujung, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/2/2025) malam.

Penggeledahan ini diduga terkait dengan kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, membenarkan bahwa penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan terkait kasus gratifikasi yang melibatkan Rita Widyasari.

“Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS,” ujar Tessa dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

“Dasar geledahnya sama. Menggunakan Sprindik Gratifikasi RW,” sambungnya.

Barang bukti

Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti, termasuk 11 unit mobil, uang tunai dalam bentuk rupiah dan valuta asing, dokumen, serta barang bukti elektronik.

“11 kendaraan bermotor roda empat (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan BBE (barang bukti elektronik),” kata Tessa.

Mengungkap peran Japto

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. KPK melakukan penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno (JS) yang berlokasi di Jakarta Selatan pada Selasa (5/2/2025) malam.

Hingga kini, KPK masih merahasiakan peran Japto dalam kasus korupsi yang menjerat Rita Widyasari.

Pihak penyidik belum mengungkap secara spesifik keterlibatan Japto dalam perkara ini.

“Belum bisa diungkap saat ini (peran Japto Soerjosoemarno),” ujar Tessa.

Sebagai informasi, Rita Widyasari ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak September 2017 dalam kasus suap dan gratifikasi.

Dalam perkara ini, Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, diduga menerima gratifikasi sebesar 775 ribu dolar AS atau setara dengan Rp 6,97 miliar.

Rita juga diduga menerima suap Rp 6 miliar terkait perizinan perkebunan kelapa sawit.

Selain itu, Rita dijerat dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia diduga menyamarkan gratifikasi yang berasal dari izin usaha tambang batu bara, dengan menerima jatah 3,3 hingga 5 dolar AS untuk setiap metrik ton batu bara yang diperdagangkan.

Respons Japto Soerjosoemarno

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Pancasila, Arif Rahman, mengatakan dirinya telah bertemu dengan Japto setelah rumahnya digeledah oleh KPK.

Arif menegaskan bahwa Japto tidak mempermasalahkan tindakan yang dilakukan oleh KPK dan tetap kooperatif.

“Kalau bertemu sudah. Enggak ada masalah. Ya KPK juga dianggap kooperatif dan sangat menghormati beliau lah,” ujar Arif saat dihubungi, Rabu malam.

Menurut Arif, Japto mempersilakan KPK untuk menjalankan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ia juga menegaskan bahwa Japto tidak memberikan arahan khusus kepada Pemuda Pancasila terkait penggeledahan tersebut.

“Kalau respons dari Pak Japto-nya sih ya silakan proses hukum yang berlaku saja. Enggak ada arahan seperti untuk ini. Enggak ada sama sekali,” tambahnya.

Arif juga mengungkapkan bahwa pihaknya masih belum mengetahui secara pasti kaitan ketua umum mereka dalam kasus ini. Ia menegaskan bahwa Japto bukanlah seorang penyelenggara negara atau pejabat publik.

“Kita tidak tahu masalahnya gitu kan. Ya tidak mengerti prosesnya, kan proses 2017. Dan kalau kita kaitkan ke ketum kan, Pak Japto kan bukan penyelenggara negara atau pejabat negara,” ungkap Arif.

Pemuda Pancasila Hormati Proses Hukum

Lebih lanjut, Arif menekankan bahwa Pemuda Pancasila menghormati setiap proses hukum yang tengah berjalan dan meminta semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Yang penting kan aspek hukumnya ya jangan lebih kuat aspek politisnya. Kan kita bicara hukum kan. Pasti kita hormati proses hukum yang berlaku lah,” tegasnya.

Arif juga menyatakan bahwa jika Japto harus dipanggil oleh KPK untuk memberikan keterangan, maka pihaknya akan tetap menghormati proses tersebut.

“Tanggapan lain sih enggak ada. Kita tidak mengetahui, kita juga sedang coba pengen tahu apa sih masalahnya. Kan enggak tahu. Kalau Pak Japto itu kan sangat terbuka di rumahnya. Siapa pun bisa datang untuk silaturahmi dengan beliau,” tuturnya.

Dengan penyitaan sejumlah barang bukti dari rumah Japto, KPK kemungkinan akan terus mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini. Publik pun masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari penyelidikan yang dilakukan KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memerintahkan Kepala Divisi (Kadiv) HAM Sumatra Utara untuk mengecek kondisi rumah seorang warga di Kabupaten Samosir yang terisolasi akibat penggalian parit di sekelilingnya.

"Saya langsung jawab, Bapak Ibu. Sekjen perintahkan Kadiv HAM Sumatra Utara turun besok juga, sudah selesai, Pak," kata Pigai dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (5/2).

Perintah itu disampaikan setelah anggota Komisi III DPR RI dari daerah pemilihan Sumatra Utara II, Rapidin Simbolon, mengungkapkan permasalahan yang dialami warga tersebut.

"Terima kasih, Pak Menteri. Luar biasa," ujar Rapidin.

Meski demikian, Pigai menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa turut campur dalam proses hukum jika kasus tersebut berkaitan dengan sengketa lahan.

Sebab, pihaknya hanya dapat memberikan pendampingan dalam aspek HAM.

"Karena itu, Pak Simbolon yang terhormat, kami tidak bisa jika sudah masuk ke pengadilan," ujar Pigai.

Pigai menambahkan bahwa pihaknya tidak ingin dianggap melakukan intervensi terhadap proses peradilan.

"Jadi kalau sudah di pengadilan, mohon kami jangan dipaksa, karena kami tidak mau dicurigai oleh civil society, tokoh-tokoh demokrasi, parlemen, maupun internasional bahwa pemerintah melakukan intervensi terhadap peradilan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, satu keluarga di tepi Danau Toba seakan terpenjara dan tak bisa keluar rumah lantaran area sekeliling rumahnya dikeruk orang lain menjadi parit.

Peristiwa yang terjadi di Desa Unjur, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, pada Senin (21/1/2025) diduga disebabkan oleh persoalan warisan.

Pemilik rumah, Darma Sari Ambarita (32) mengungkapkan bahwa awalnya tidak ada parit yang mengelilingi rumahnya, sampai akhirnya dia terlibat konflik dengan pria yang memiliki marga yang sama, berinisial TA.

Darma mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan darah dengan TA.

Namun, TA mengeklaim rumah dan tanah yang ditempati Darma adalah peninggalan ayahnya.

"Rumah yang saya tinggali adalah peninggalan dari orang tua. Di mana rumah ini didirikan pada tahun 1982 dan itu masih disaksikan, proses pembangunannya masih disaksikan oleh orang tua si pelaku (TA)," ujarnya.

"Dan, selama proses pembangunan sampai ke masa hidup orang tua saya dan orang tua si pelaku, itu tidak pernah terjadi yang namanya keributan," sambungnya.

Kepada Darma, TA mengaku mempunyai surat tanah.

Namun, TA hingga kini tidak bisa menunjukkannya.

Sementara itu, Darma juga mengakui bahwa keluarganya tidak memiliki surat atas tanah yang ditempatinya.

"Karena kebetulan ini tanah warisan, bang, surat tanahnya tidak ada. Iya, kalau untuk pengelolaan kita yang saya ketahui 4 generasi lah," kata Darma.

Pada 6 Januari 2025, TA tiba-tiba membuat parit sepanjang 80 meter yang mengelilingi rumah Darma.

“TA dan kawan-kawan beserta rombongannya, membawa satu unit alat berat, ekskavator, dan langsung melakukan penggalian parit yang dalamnya kurang lebih 5 meter," ujar Darma.

Melihat kejadian itu, Darma mengaku telah melapor ke aparat desa dan meminta TA menghentikan aksinya.

"Tapi si pelaku mengatakan, rasanya dia tidak bisa menghentikan kegiatan dan dia siap untuk diproses secara hukum," ujar Darma.

Darma akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polres Samosir dengan nomor laporan STPL/21/1/2025/SPKT/RES SAMOSIR/SUMUT.

Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tidak bersalah terkait penggeledahan KPK di rumah kediaman Ketua Umum PP Japto Soerjosoemarno pada Selasa (4/2) malam.

"Kami menghormati proses hukum dan kami meminta agar semua menghormati serta mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata Sekretaris Jenderal MPN PP Arif Rahman lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/2) malam.

Penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Dalam penggeledahan, tim penyidik KPK menyita 11 mobil, uang rupiah dan valuta asing, dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyampaikan pihaknya sedang berupaya mencari dan menyita aset-aset diduga hasil gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan Rita. Hal itu dalam rangka memulihkan aset.

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK lebih dulu menggeledah rumah kediaman pengusaha batu bara yang juga Ketua Pemuda Pancasila Kalimantan Timur (Kaltim) Said Amin pada Juni 2024 lalu dan rumah kediaman Wakil Ketua Umum MPN PP sekaligus Politikus Partai NasDem Ahmad Ali pada Selasa, 4 Februari 2025.

Sejumlah barang bukti seperti uang tunai, tas, jam hingga banyak kendaraan disita penyidik.

Rita Widyasari kembali diproses hukum KPK karena diduga menerima gratifikasi berkaitan dengan pertambangan batu bara, jumlahnya sekitar US$3,3 hingga US$5 per metrik ton batu bara.

Rita diduga juga telah menyamarkan penerimaan gratifikasi tersebut sehingga KPK menerapkan Pasal TPPU.

Sejumlah aset yang disinyalir bersumber dari hasil korupsi masih terus didalami. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memeriksa saksi-saksi.

Pada Kamis, 27 Juni 2024, KPK telah memeriksa pengusaha asal Kalimantan Timur yang bernama Said Amin. Tim penyidik mendalami perihal sumber dana pembelian ratusan mobil yang telah disita sebelumnya.

KPK juga telah memeriksa dan menggeledah rumah kediaman Direktur Utama PT Sentosa Laju Energy, Tan Paulin alias Paulin Tan, di Surabaya, Jawa Timur.

Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Januari 2018.

Rita dan Khairudin diduga mencuci uang dari hasil tindak pidana gratifikasi dalam sejumlah proyek dan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp436 miliar.

Mereka disinyalir membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi tersebut untuk membeli kendaraan yang menggunakan nama orang lain, tanah, uang tunai, maupun dalam bentuk lainnya.

Rita kini mendekam di Lapas Perempuan Pondok Bambu untuk menjalani vonis pidana 10 tahun penjara. Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA), Rita juga dihukum membayar denda sebesar Rp600 juta subsider enam bulan kurungan dengan hak politik dicabut selama lima tahun, terhitung mulai dari yang bersangkutan selesai menjalani pidana pokok.

Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (5/2) menjadi sorotan, mulai dari KPK sita 11 mobil usai geledah rumah Ketua PP Japto Soerjosoemarno hingga MK tak dapat terima gugatan Vicky Prasetyo soal Pilkada Pemalang.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. KPK sita 11 mobil usai geledah rumah Ketua PP Japto Soerjosoemarno

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 11 mobil usai menggeledah rumah Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Hasil sita rumah JS, 11 kendaraan bermotor roda empat, uang rupiah dan valas, serta dokumen dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Rumah yang menjadi objek penggeledahan tersebut diketahui berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Baca selengkapnya di sini

2. Jaksa Agung ungkap kendala penerapan hukuman mati di RI

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengungkapkan kendala penerapan hukuman mati di Republik Indonesia.

Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa sejatinya terdapat 300 terpidana yang dijatuhi hukuman mati. Kebanyakan terpidana tersebut merupakan warga negara asing (WNA).

Ia mengungkapkan bahwa WNA terpidana mati kebanyakan adalah terpidana kasus narkoba yang berasal dari Eropa, Amerika, dan Nigeria. Dalam menindak para terpidana, Kejaksaan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Baca selengkapnya di sini

3. Menko Budi Gunawan ungkap sebanyak 351 "jalur tikus" penyelundupan

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan telah mengidentifikasi sebanyak 351 pelabuhan "tikus" yang menjadi jalur penyelundupan bagi berbagai jenis barang ekspor maupun impor.

"Jalur tikus penyelundupan terungkap dari hasil evaluasi 100 hari pertama kerja Kabinet Merah Putih oleh Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan," katanya dalam konferensi pers di Surabaya, Rabu.

Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan melibatkan aparat hukum dari berbagai kementerian di bawah komando Menko Polkam, selama 100 hari pertama kerja pemerintahan Kabinet Merah Putih, telah melakukan sebanyak 6.187 penindakan.

Baca selengkapnya di sini

4. MK ucapkan putusan "dismissal" 152 perkara sengketa pilkada hari ini

Mahkamah Konstitusi mengucapkan putusan gugur atau tidaknya (dismissal) untuk 152 dari 310 perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota (PHPU Kada) atau sengketa Pilkada 2024 pada Rabu ini.

Sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo itu digelar sejak pukul 08.00 WIB di Ruang Sidang Gedung I MK, Jakarta. Ketua MK didampingi oleh delapan hakim konstitusi, antara lain, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani.

Sidang hari ini merupakan kelanjutan dari putusan dismissal Selasa (4/2). Kemarin, MK telah menentukan nasib 158 perkara sengketa Pilkada, yakni sebanyak 20 perkara dinyatakan lanjut dan 138 perkara lainnya kandas.

Baca selengkapnya di sini

5. MK tak dapat terima gugatan Vicky Prasetyo soal Pilkada Pemalang

Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima gugatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Nomor Urut 1 Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi yang mempersoalkan hasil Pilkada Pemalang 2024.

"Menyatakan perkara 115/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan dismissal di Ruang Sidang Gedung I MK, Jakarta, Rabu.

Suhartoyo menjelaskan bahwa pengajuan permohonan Vicky dan Suwendi melewati tenggang waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Pancasila Arif Rahman akhirnya angkat bicara perihal penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Arif menyebut tidak ada kaitannya antara kasus yang diproses KPK dengan Japto.

Sebab, Japto pun bukan penyelenggara negara.

"Kita tidak tahu masalahnya gitu kan. Ya tidak mengerti prosesnya, kan proses 2017. Dan kalau kita kaitkan ke ketum kan, Pak Japto kan bukan penyelenggara negara atau pejabat negara," ujar Arif saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/2/2024) malam.

Arif mengatakan, pada intinya, Pemuda Pancasila menghormati proses yang dilakukan oleh KPK.

Dia pun meminta agar semua pihak menghormati dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Yang penting kan aspek hukumnya ya jangan lebih kuat aspek politisnya. Kan kita bicara hukum kan. Pasti kita hormati proses hukum yang berlaku lah," tuturnya.

"(Pemuda Pancasila) tidak tahu, bahwa ini ada masalah seperti ini. Kita tidak mengerti, tidak tahu," tegasnya.

Sebelumnya, KPK menyita 11 unit mobil, uang, dokumen, dan barang bukti elektronik dari penggeledahan rumah Japto Soerjosoemarno (JS).

"11 kendaraan bermotor roda empat (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan BBE (barang bukti elektronik)," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

KPK sebelumnya melakukan penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno (JS) yang berlokasi di Jakarta Selatan pada Selasa (5/2/2025) malam.

Penggeledahan tersebut terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah Saudara JS di Jalan Benda Ujung Nomor 8 RT 10/01, Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel," kata Tessa dalam keterangannya, Rabu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengucapkan terima kasih kepada Komisi XIII DPR RI usai rapat kerja di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Menurut Pigai, Komisi XIII DPR bekerja sangat baik lantaran ikut mendorong kemajuan perlindungan, penegakan, dan pembangunan peradaban HAM di Indonesia.

“Secara baik, profesional, dan bermartabat. Sesuai dengan cita-cita visi Presiden Prabowo Subianto Asta Cita nomor 1. Jadi bahas intinya adalah saya ucapkan terima kasih Komisi XIII,” katanya kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).

Diketahui, dalam rapat kerja tersebut banyak membahas hal terkait HAM di Indonesia seperti mencakup soal pemberian amnesti, perlindungan HAM, hingga dampak penetepan PSN terhadap HAM masyarakat sekitar.

Seusai Pigai memaparkan materinya, tibalah saatnya fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya. Di momen inilah Pigai dicecar oleh anggota dewan.

Salah satunya anggota dari Fraksi PKB, Mafirion yang menyebut Pigai tak tampak bekerja di 105 hari Pemerintahan Prabowo Subianto. Dia merasa saat Pigai menjadi menteri tak sebegitu aktif pada saat masih berada di Komnas HAM.

“Saya senang Pak Menteri waktu jadi di Komnas HAM. Tapi dalam 105 hari Pak Menteri menjadi Menteri ini, saya tidak melihat apa yang pernah Pak Menteri lakukan ketika di Komnas HAM,” katanya dalam rapat.

Senada, anggota dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Siti Aisyah juga berpendapat hal yang sama. Dia merasa tidak melihat apa yang telah dikerjakan oleh Pigai dalam 100 hari pertamanya.

Padahal, Siti mulanya memiliki harapan yang besar kepada Pigai saat terpilih jadi Menteri HAM. Karena dia melihat Pigai adalah pemerhati HAM dan juga aktif menyuarakan hal tentang HAM.

“Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami gak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini,” tuturnya dalam kesempatan yang sama pula.