JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Pancasila Arif Rahman menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno.

Hanya saja, Arif meminta agar penegakan hukum dilakukan secara benar tanpa menyangkut aspek politis.

"Yang penting kan aspek hukumnya, ya jangan lebih kuat aspek politisnya. Kan kita bicara hukum. Pasti kita hormati proses hukum yang berlaku lah," ujar Arif saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/2/2025) malam.

Arif mengatakan, Pemuda Pancasila sama sekali tidak tahu dan tak mengerti mengenai kasus yang menyeret Japto.

Apalagi, kata dia, Japto juga bukan pejabat atau penyelenggara negara.

Meski demikian, Arif menyebut pihaknya pun ingin mengetahui sebenarnya apa yang terjadi terhadap ketua umum mereka.

"Kita juga sedang coba pengen tahu, apa sih masalahnya. Kan enggak tahu," imbuhnya.

Sebelumnya, KPK menyita 11 unit mobil, uang, dokumen, dan barang bukti elektronik dari penggeledahan rumah Japto Soerjosoemarno (JS).

"11 kendaraan bermotor roda empat (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan BBE (barang bukti elektronik)," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

KPK sebelumnya melakukan penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno (JS) yang berlokasi di Jakarta Selatan pada Selasa (4/2/2025) malam.

Penggeledahan tersebut terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memerintahkan Kepala Divisi (Kadiv) HAM Sumatra Utara untuk mengecek kondisi rumah seorang warga di Kabupaten Samosir yang terisolasi akibat penggalian parit di sekelilingnya.

"Saya langsung jawab, Bapak Ibu. Sekjen perintahkan Kadiv HAM Sumatra Utara turun besok juga, sudah selesai, Pak," kata Pigai dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (5/2).

Perintah itu disampaikan setelah anggota Komisi III DPR RI dari daerah pemilihan Sumatra Utara II, Rapidin Simbolon, mengungkapkan permasalahan yang dialami warga tersebut.

"Terima kasih, Pak Menteri. Luar biasa," ujar Rapidin.

Meski demikian, Pigai menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa turut campur dalam proses hukum jika kasus tersebut berkaitan dengan sengketa lahan.

Sebab, pihaknya hanya dapat memberikan pendampingan dalam aspek HAM.

"Karena itu, Pak Simbolon yang terhormat, kami tidak bisa jika sudah masuk ke pengadilan," ujar Pigai.

Pigai menambahkan bahwa pihaknya tidak ingin dianggap melakukan intervensi terhadap proses peradilan.

"Jadi kalau sudah di pengadilan, mohon kami jangan dipaksa, karena kami tidak mau dicurigai oleh civil society, tokoh-tokoh demokrasi, parlemen, maupun internasional bahwa pemerintah melakukan intervensi terhadap peradilan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, satu keluarga di tepi Danau Toba seakan terpenjara dan tak bisa keluar rumah lantaran area sekeliling rumahnya dikeruk orang lain menjadi parit.

Peristiwa yang terjadi di Desa Unjur, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, pada Senin (21/1/2025) diduga disebabkan oleh persoalan warisan.

Pemilik rumah, Darma Sari Ambarita (32) mengungkapkan bahwa awalnya tidak ada parit yang mengelilingi rumahnya, sampai akhirnya dia terlibat konflik dengan pria yang memiliki marga yang sama, berinisial TA.

Darma mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan darah dengan TA.

Namun, TA mengeklaim rumah dan tanah yang ditempati Darma adalah peninggalan ayahnya.

"Rumah yang saya tinggali adalah peninggalan dari orang tua. Di mana rumah ini didirikan pada tahun 1982 dan itu masih disaksikan, proses pembangunannya masih disaksikan oleh orang tua si pelaku (TA)," ujarnya.

"Dan, selama proses pembangunan sampai ke masa hidup orang tua saya dan orang tua si pelaku, itu tidak pernah terjadi yang namanya keributan," sambungnya.

Kepada Darma, TA mengaku mempunyai surat tanah.

Namun, TA hingga kini tidak bisa menunjukkannya.

Sementara itu, Darma juga mengakui bahwa keluarganya tidak memiliki surat atas tanah yang ditempatinya.

"Karena kebetulan ini tanah warisan, bang, surat tanahnya tidak ada. Iya, kalau untuk pengelolaan kita yang saya ketahui 4 generasi lah," kata Darma.

Pada 6 Januari 2025, TA tiba-tiba membuat parit sepanjang 80 meter yang mengelilingi rumah Darma.

“TA dan kawan-kawan beserta rombongannya, membawa satu unit alat berat, ekskavator, dan langsung melakukan penggalian parit yang dalamnya kurang lebih 5 meter," ujar Darma.

Melihat kejadian itu, Darma mengaku telah melapor ke aparat desa dan meminta TA menghentikan aksinya.

"Tapi si pelaku mengatakan, rasanya dia tidak bisa menghentikan kegiatan dan dia siap untuk diproses secara hukum," ujar Darma.

Darma akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polres Samosir dengan nomor laporan STPL/21/1/2025/SPKT/RES SAMOSIR/SUMUT.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto berencana mentransformasi Nusakambangan, yang selama ini dikenal tempat penghukuman yang mengerikan, jadi percontohan pusat latihan terpadu sektor pertanian, peternakan, perikanan. Nusakambangan, lanjut Agus, juga rencananya dijadikan percontohan balai latihan kerja konveksi maupun pemanfaatan faba (limbah PLTU) untuk pembuatan bahan bangunan.

Agus menuturkan pelatihan ini diperuntukkan bagi warga binaan. Dia menjelaskan telah berupaya menggandeng sejumlah perusahaan BUMN untuk memberdayakan warga binaan.

"Kami telah menggandeng berbagai pihak, termasuk PT PLN dan BRI, untuk mewujudkan visi besar ini," kata Menteri Agus saat meninjau langsung kondisi Nusakambangan bersama para pihak yang terlibat pelaksanaan proyek kolaborasi, Rabu (5/2/2025).

Warga binaan yang akan dilibatkan dalam pelatihan adalah yang masa tahanannya akan berakhir. Tujuan pelatihan ini agar warga binaan memiliki bekal keahlian setelah keluar dari Nusakambangan, sehingga tak lagi melakukan kejahatan, bahkan justru membawa manfaat bagi masyarakat sekitar.

Menteri Imipas Agus Andrianto berencana mentransformasi Nusakambangan, yang selama ini dikenal tempat penghukuman yang mengerikan, jadi percontohan pusat latihan terpadu. Foto: Dok. Istimewa.

Kementerian Imipas sendiri telah mengaktifkan lahan seluas 115 hektare untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Lahan seluas 72 hektare dibagi untuk sektor pertanian dan perkebunan ditargetkan menjadi lumbung padi dan jagung.

Kemudian 32 hektare lahan di tepi pantai belakang Lapas Pasir Putih akan dikembangkan sebagai tambak udang, termasuk budidaya udang vaname dan berbagai jenis ikan. Sisa lahan dimanfaatkan untuk sektor peternakan ayam petelur, ayam kampung, bebek, kambing, dan sapi.

"Kami ingin mewujudkan konsep sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Di satu sisi, kami membina warga binaan dengan pelatihan dan pemberdayaan. Di sisi lain, kami turut berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional sebagaimana ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto," jelas Menteri Agus.

Proyek ini juga mencakup pembangunan pabrik pupuk serta balai latihan kerja (BLK) bagi warga binaan. PLN dan BRI ikut serta dalam pengembangan infrastruktur untuk mendukung proyek ini.

Menteri Agus bersama para stakeholders, dalam rangkaian kerja ini, juga menebar benih ikan dan peletakan batu pertama pembangunan BLK. Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, dan Sekretaris PT PLN Alois Wisnuhardana menandatangani kerja sama pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Nusakambangan.

Berbagai perusahaan seperti PT Agro, PT 69, dan PT Wilmar Padi Indonesia turut serta mewujudkan Nusakambangan sebagai pusat pelatihan.

Jika proyek telah berjalan dan hasilnya produktif, para warga binaan akan menerima bagi hasil dari penjualan hasil pertanian, perikanan, peternakan dan bahan baku bangunan yang mereka kerjakan. Menteri Agus menuturkan tujuannya agar warga binaan memiliki tabungan sebagai bekal usaha ketika kembali di tengah masyarakat.

Melalui langkah besar ini, Nusakambangan bukan sekadar pulau 12 Lapas dan rutan, tetapi akan bertransformasi sebagai salah satu kekuatan penyokong program ketahanan pangan nasional sejalan visi Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Konflik perang saudara yang meletus di Republik Demokratik Kongo semakin brutal.

Ratusan narapidana dan tahanan perempuan diperkosa hingga dibakar hidup-hidup usai kelompok pemberontak M23 memasuki Kota Goma, Kongo, pekan lalu.

Wakil kepala pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berbasis di Goma, Vivian van de Perre, mengatakan para narapidana perempuan diserang selama pembobolan penjara Munzenze.

Insiden itu terjadi usai kelompok M23 mencapai pusat Goma pada 27 Januari. Ketika itu, para narapidana laki-laki berusaha melarikan diri, sementara area penjara perempuan dibakar.

Gambar yang diambil tak lama setelah masuknya M23 menunjukkan asap hitam besar membubung tinggi dari penjara di pagi hari itu.

"Ada pembobolan penjara massal yang meloloskan 4.000 tahanan. Beberapa ratus perempuan juga ada di penjara itu," kata Van de Perre, seperti dikutip The Guardian.

"Ratusan perempuan ini semuanya diperkosa dan kemudian mereka membakar sayap penjara perempuan. Mereka semua meninggal setelahnya," ucap Van de Perre.

Insiden ini menunjukkan kekejaman yang tampaknya merupakan yang terburuk dari konflik yang diletuskan M23 di Kongo.

Pasukan penjaga perdamaian PBB hingga kini belum bisa mengunjungi penjara untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut karena pembatasan yang diberlakukan M23.

Dengan demikian, identitas pelaku pembobolan dan pembakar penjara masih belum diketahui.

Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) pekan ini memperingatkan bahwa kekerasan seksual digunakan sebagai senjata perang oleh kelompok bersenjata lain di Goma.

Goma dilanda konflik sejak akhir Januari. Kelompok M23 merangsek masuk dan merebut kota tersebut hingga bandara internasional Goma berhasil dikuasai mereka.

M23 merupakan kelompok bersenjata yang sebagian besar diisi oleh etnis Tutsi. Mereka memisahkan diri dari militer Kongo lebih dari 10 tahun lalu karena merasa pemerintah berkhianat soal perlindungan bagi etnis Tutsi.

Konflik di Kongo Timur ini sebetulnya sudah berlangsung lama, terutama antara kelompok etnis Hutu dan Tutsi. Etnis Hutu pernah membunuh hingga satu juta etnis Tutsi ketika genosida 1994 di negara tetangga Rwanda.

Ketika etnis Tutsi melawan, jutaan etnis Hutu melarikan diri ke Kongo. Rwanda pun menuding etnis Hutu di Kongo terlibat dalam genosida dan bahwa tentara Kongo melindungi mereka.

Pemerintah Kongo sendiri menuduh Rwanda mendukung kelompok M23, yang sudah dibantah langsung oleh Rwanda.

Menurut Menteri Komunikasi Republik Demokratik Kongo Patrick Muyaya, lebih dari 2.000 orang meninggal dunia dalam konflik di Goma.

Menteri HAM Natalius Pigai dikritik anggota Komisi XIII DPR tak kelihatan kinerjanya di 100 hari pertama menjabat. Menteri Pigai menilai anggota DPR belum paham kerja-kerja Kementerian HAM.

Pigai dicecar saat rapat bersama Komisi XIII di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025). Anggota Komisi XIII DPR Siti Aisyah awalnya menyoroti banyaknya kasus pelanggaran HAM yang viral.

"Tetapi, setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini," kata Siti.

Anggota DPR Fraksi PDIP itu menilai yang terlihat hanya program amnesti narapidana, program yang berasal dari pemerintah. Selain itu, dia menanyakan banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang telah viral.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral," ungkapnya.

Dia kemudian meminta Pigai menganggap jabatan menteri sekadar pakaian. Siti berharap Pigai dapat seaktif dulu ketika masih di Komnas HAM.

"Jadi, Pak, saya ingin, ke depan, ayo, Pak, ketika Bapak jadi menteri, anggap sajalah itu cuma pakaian. Tapi kami ingin Pak Pigai yang dulu," sebutnya.

Dihubungi terpisah, Pigai mengatakan tidak mungkin Kementerian HAM turun langsung seperti Komnas HAM. Dia mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan mengurus kasus di peradilan.

"DPR ingin Kementerian HAM hadir di kasus-kasus di lapangan, seperti Komnas HAM atau LSM. Nggak mungkin kan, kewenangan kami tidak urus kasus di peradilan. Itu kewenangan Komnas HAM RI," kata Pigai ketika dihubungi.

Pigai mengatakan tugas Kementerian HAM adalah membuat regulasi dan kebijakan di bidang HAM. Kementerian HAM, lanjut Pigai, bagian dari eksekutif yang lebih berurusan seputar regulasi dan kebijakan.

"Nggak mungkin kami kerja seperti LSM atau Komnas HAM, yang turun langsung lapangan. DPR belum paham bahwa kami Kementerian HAM ini eksekutif karena perlu kebijaksanaan terkait kasus-kasus," tambahnya.

Pigai Sebut Belum Ada yang Dipenjara karena Hina Pejabat

Dalam rapat itu, Pigai juga menyampaikan pemerintahan saat ini menjunjung kebebasan sipil. Dia menyebut belum ada satu orang yang dipenjara karena menghina pejabat negara dalam 100 hari terakhir.

"Yang bisa kita sumbangkan bagi bangsa ini oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk negeri ini adalah dalam 100 hari ini belum ada satu orang yang dipenjarakan, ditahan, diproses hukum karena menghina pejabat negara," ujar Pigai.

Pigai mengatakan kebebasan berekspresi telah berjalan baik. Dinamika demokrasi yang berlangsung juga aman dan damai.

"Kita memberikan kebebasan penuh untuk menyampaikan pendapat pikiran dan perasaan," sebutnya.

Pigai menuturkan demokrasi negara dianggap mengalami perbaikan. Dia mengatakan negara tidak pernah melakukan intervensi terhadap pemilihan pimpinan partai hingga kepala daerah.

"Pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi dalam atau yang kita selesaikan dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan," jelasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu potensi reshuffle kabinet usai 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo menyebut rencana tersebut belum ada.

"Reshuffle apa, nggak ada reshuffle," kata Prasetyo usai menghadiri acara HUT Gerindra di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Ditanya soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang bicara akan menyingkirkan menteri tak berkinerja baik saat Harlah NU, dia menampik. Menurutnya, semua pihak di kabinet masih terus melakukan tugasnya.

"Nggak ada, belum, belum. Masih lagi kerja," kata Prasetyo.

Prasetyo juga ditanyakan soal pakta integritas yang diteken menteri saat sebelum dilantik sempat disorot belakangan ini. Menurutnya, evaluasi merupakan hal biasa di pemerintahan.

"Biasalah dievaluasi terus itu," katanya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto berkali-kali bicara akan menindak jajarannya yang tidak patuh dan melakukan penyelewengan saat berpidato di Harlah ke-102 NU. Apakah ada potensi reshuffle usai 100 hari pertama kabinetnya bekerja?

Hal itu sempat ditanyakan ke Prabowo usai acara. Namun, Prabowo tidak menjawab lugas.

"Bahasa Indonesia kan jelas kan?" kata Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo.

Simak Video 'Kata Prabowo soal Peluang Reshuffle Menteri di 100 Hari Kerja':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sejumlah elite atau pimpinan organisasi Pemuda Pancasila (PP) terseret dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari belakangan ini.

Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 16 Januari 2018 lalu. Rita telah divonis pidana selama 10 tahun penjara.

Rita dan Khairudin diduga mencuci uang dari hasil tindak pidana gratifikasi dalam sejumlah proyek dan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp436 miliar.

KPK kini tengah melakukan pengembangan atas kasus tersebut. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu (5/2), menjelaskan tim penyidik setiap kali menangani kasus korupsi dan pencucian uang selalu menerapkan prinsip follow the money atau melacak aliran uang diduga terkait tindak pidana.

Hal itu disampaikannya terkait penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen, data digital, dan benda di rumah Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Japto Soelistyo Soerjosoemarno.

Tessa menyampaikan pihaknya sedang berupaya mencari dan menyita aset-aset diduga hasil gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan Rita. Hal itu dalam rangka memulihkan aset.

Berikut daftar pimpinan atau elite Pemuda Pancasila yang terseret kasus Rita dan digeledah KPK:

KPK menggeledah rumah Japto di Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa (4/2) malam.

Usai penggeledahan, KPK menyita barang bukti dari rumah Japto terdiri dari sebelas mobil, dokumen, uang rupiah dan asing serta Barang Bukti Elektronik (BBE).

Tak hanya Japto, elite Pemuda Pancasila lain yang terseret dalam pusaran kasus Rita adalah Wakil Ketua Umum MPN PP Ahmad Ali.

Rumah Ali--yang juga dikenal sebagai eks Ketua Fraksi NasDem di DPR RI--itu digeledah KPK lebih dulu yakni pada Selasa (4/2) siang.

Dari penggeledahan rumah Ali, tim penyidik menemukan dan menyita sejumlah barang bukti seperti BBE, uang pecahan rupiah dan asing, serta tas dan jam.

KPK juga pernah menggeledah rumah kediaman Ketua Pemuda Pancasila Kalimantan Timur (Kaltim) Said Amin pada Juni 2024 lalu. Saat itu, KPK menemukan dan menyita barang bukti termasuk belasan mobil diduga terkait dengan perkara.

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK setidaknya telah menyita 536 dokumen dan 91 unit kendaraan berbagai merek seperti Lamborghini, McLaren, BMW, Mercedes Benz, Hummer, dan lain-lain.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal MPN Pemuda Pancasila Arif Rahman meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tidak bersalah terkait penggeledahan KPK di rumah kediaman Japto Soerjosoemarno.

"Kami menghormati proses hukum dan kami meminta agar semua menghormati serta mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata Arif lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/2).

Sebelumnya, dalam proses penyidikan berjalan, KPK setidaknya telah menyita 536 dokumen dan 91 unit kendaraan berbagai merek seperti Lamborghini, McLaren, BMW, Mercedes Benz, Hummer, dan lain-lain. Banyak kendaraan diatasnamakan pihak lain termasuk perusahaan dan kakak ipar Rita yang merupakan manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan.

Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Januari 2018. Rita dan Khairudin diduga mencuci uang dari hasil tindak pidana gratifikasi dalam sejumlah proyek dan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp436 miliar.

Mereka diduga membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi tersebut untuk membeli kendaraan yang menggunakan nama orang lain, tanah, uang tunai, maupun dalam bentuk lainnya.

Rita kini tengah mendekam di Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018. Ia terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

Lebih lanjut, Rita juga disebut-sebut dalam kasus yang menjerat mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Dalam perkara itu, Rita masih berstatus saksi.

Natalius Pigai, Menteri HAM dicecar anggota Komisi XIII DPR Siti Aisyah tentang maraknya kasus pelanggaran HAM yang viral. Siti mempertanyakan kinerja Pigai yang tidak terlalu terlihat selama 100 hari kerja pertama.

Siti mencecar sejumlah pertanyaan yang menohok kepada Pigai pada saat rapat bersama Menteri HAM di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

"Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini," kata Siti dilansir dari detikNews, Kamis (6/2/2025).

Anggota DPR Fraksi PDIP itu mengatakan yang terlihat adalah program amnesti narapidana yang berasal dari pemerintah. Selain itu, dia menanyakan banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang telah viral.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral," ungkapnya.

Dia pun meminta Pigai tidak menganggap menteri sekadar pakaian. Namun, Siti berharap Pigai dapat seaktif dulu ketika masih di Komnas HAM.

"Jadi Pak, saya ingin ke depan ayo Pak ketika Bapak jadi menteri anggap sajalah itu cuma pakaian. Tapi kami ingin Pak Pigai yang dulu," sebutnya.

Sebelumnya, di rapat yang sama, Natalius Pigai mengatakan pihaknya mempunyai kewenangan melakukan audit dan memberikan sanksi bagi perusahaan berskala besar dan multinasional. Namun, jika ada perusahaan tersebut yang berkonflik di daerah, pihaknya tidak akan bersuara kencang.

"Oleh karena itulah, mohon dimaklumi kalau ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang," kata Pigai.

Pigai menjelaskan Kementerian HAM, jika bersuara atas konflik tersebut tanpa melakukan audit, akan memengaruhi saham perusahaan. Untuk itu, Pigai mengatakan kementeriannya menangani kasus aspek kasuistik.

"Kenapa, karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit itu nanti indeks sahamnya itu jeblok karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional," ungkap dia.

Artikel ini sudah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini.

Video Kala Legislator Cecar Pigai: Nggak Nampak Apa yang Bapak Kerjakan

Video Kala Legislator Cecar Pigai: Nggak Nampak Apa yang Bapak Kerjakan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan belum ada rencana reshuffle atau perombakan kabinet di internal Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Hah reshuffle apa? Nggak ada reshuffle, belum," kata Prasetyo saat ditanya terkait isu reshuffle kabinet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Prasetyo mengunjungi parlemen dalam rangka HUT Partai Gerindra yang digelar di gedung wakil rakyat tersebut. Ketika ditanya lebih lanjut, Prasetyo pun membantah hal itu dan mengatakan bahwa pemerintah sedang fokus bekerja.

"Belum, lagi kerja, lagi kerja," kata dia.

Terkait isu reshuffle, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memperingatkan akan mengganti jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah jika tidak bekerja dengan benar.

"Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait reshuffle Kabinet Merah Putih, selepas menghadiri puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu (5/2).

Presiden saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) Rabu malam, kembali menekankan dirinya tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

“Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan terpidana seumur hidup kasus penyerangan seksual Reynhard Sinaga kemungkinan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, apabila disetujui pemulangannya ke Indonesia oleh pemerintah Inggris.

"Orang ini harus dimasukkan ke dalam lapas dengan maximumsecurity dan itu hanya ada di Nusakambangan, karena kalau diperlakukan seperti narapidana biasa akan menimbulkan masalah baru lagi," ucap Yusril saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan saat ini pihaknya baru melakukan pembicaraan awal dengan pemerintah Inggris mengenai rencana pemulangan Reynhard ke Indonesia.

Pembicaraan lebih dalam dengan pemerintah Inggris, sambung dia, akan terus dilakukan, terutama terkait skema kerja sama yang akan dipakai dalam pemulangan Reynhard, baik melalui pemindahan narapidana (transfer of prisoner) atau pertukaran narapidana (exchange of prisoner), hingga mencapai kesepakatan terbaik.

Pasalnya, kata Yusril, terdapat pula warga negara (WN) Inggris yang saat ini sedang menjalani hukuman di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa Kemenko Kumham Imipas RI juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengenai rencana pemulangan itu.

Adapun upaya pemulangan Reynhard, kata dia, salah satunya berasal dari permintaan keluarga Reynhard kepada pihaknya.

Terlepas dari kesalahan yang diperbuat oleh Reynhard, Menko menekankan bahwa Negara berkewajiban untuk melakukan pembelaan secara proporsional terhadap warganya yang dipidana di negara lain.

"Tidak bisa mentang-mentang kita tidak suka dengan orangnya, lalu tidak kami urus. Kami bertindak atas nama negara, bukan pribadi," tuturnya.

Reynhard Sinaga merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang dijatuhi pidana seumur hidup pada 2020 silam oleh Pengadilan Manchester, Inggris, setelah dinyatakan bersalah melakukan perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria Inggris.

Reynhard melakukan tindak kejahatan tersebut selama rentang waktu sekitar dua setengah tahun. Hakim mengatakan Reynhard harus menjalani 30 tahun hukuman penjara, sebelum boleh mengajukan pengampunan.

Baru-baru ini, Reynhard diserang oleh narapidana lain di penjara Inggris, yang mengancam hidupnya. Adapun narapidana yang menyerang Reynhard itu kini sedang diadili oleh Pengadilan Manchester.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berbicara soal wacana pemulangan terpidana kasus penyerangan seksual Reynhard Sinaga. Yusril menyebut, kini pemerintah RI baru memulai pembicaraan awal dengan pemerintah Inggris mengenai hal itu.

"Dengan pemerintah Inggris juga baru dimulai awal-awal pembicaraan mengenai masalah ini," kata Yusril kepada wartawan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Yusril mengungkapkan pihaknya masih mempelajari lebih dalam perkara Reynhard. Adapun Reynhard kini sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup di Inggris.

"Kami sedang dalami, dan juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri," ucap Yusril.

Terlebih, kata Yusril, pihaknya juga telah bertemu dengan keluarga Reynhard. Dia membenarkan permintaan pemulangan Reynhard sendiri awalnya diajukan oleh pihak keluarga.

"Belum lama ini juga keluarga dari yang bersangkutan itu sudah datang ke Kementerian Koordinator kami, dan kami mendengar juga pertimbangan, permintaan dari pihak keluarganya. Jadi itu sedang kami koordinasikan dan kami pelajari," ungkap dia.

Kendati begitu Yusril belum dapat menjelaskan lebih detail mengenai wacana pemulangan Reynhard. Sebab, lanjutnya, perihal itu sejatinya masih pada diskusi tahap awal.

"Jadi apakah dengan Inggris itu nantinya akan diputuskan bukan transfer of prisoners, tapi adalah exchange of prisoners, itu akan kami bahas lebih dalam," jelasnya.

"Kita masih tahap-tahap awal mendiskusikan masalah. Ada usaha kita untuk itu, tapi kita mesti mempelajari juga hukum Inggris seperti apa," sambungnya.

Di sisi lain, eks Ketum PBB itu juga berbicara mengenai langkah-langkah pemerintah semisal wacana pemulangan Reynhard berjalan. Dia menyebut berbagi hal turut dipertimbangkan dengan matang agar tak menimbulkan permasalahan baru.

"Andai kata pemerintah Inggris setuju dia dikembalikan ke Indonesia dan kita juga mengembalikan warga negara Inggris ke Inggris. Penempatan Reynhard itu di lembaga pemasyarakat kita juga tidak mudah. Itu orang harus dimasukkan ke dalam maxsimum security (penjara dengan keamanan maksimum) dan yang ada untuk itu hanya di Nusa Kambangan," terangnya.

"Jadi jangan dianggap kerjaan kita itu jadi ringan, berat juga. Orang ini kalau dibebaskan seperti napi biasa, akan menimbulkan masalah-masalah baru lagi," imbuh Yusril.

Sebagai informasi, Reynhard Sinaga merupakan WNI yang dijatuhi pidana seumur hidup pada 2020 oleh Pengadilan Manchester, Inggris, setelah dinyatakan bersalah melakukan pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria Inggris.

Reynhard Sinaga melakukan tindak kejahatan tersebut selama rentang waktu sekitar dua setengah tahun. Hakim mengatakan Reynhard harus menjalani 30 tahun hukuman penjara, sebelum boleh mengajukan pengampunan.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) memulai diskusi awal soal wacana pemulangan predator seks Reynhard Sinaga yang dipenjara di Inggris. Upaya pemulangan itu berawal dari permintaan keluarga Reynhard.

"(Permintaan) keluarga. Mungkin lebih baik nanti anda sesekali anda wawancarai keluarganya. Ya selama ini kan belum terungkap," kata Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Yusril mengatakan keluarga Reynhard telah menemui pihaknya dan menyampaikan permintaan pemulangan tersebut. Namun, dia mengatakan pihaknya masih mempelajari dan mendalami kasus Reynhard.

"Belum lama ini juga keluarga dari yang bersangkutan itu sudah datang ke kementerian koordinator kami, dan kami mendengar juga pertimbangan, permintaan dari pihak keluarganya. Jadi itu sedang kami koordinasikan dan kami pelajari," ujarnya.

Yusril memaklumi berbagai respons masyarakat terkait wacana pemulangan Reynhard. Namun, dia mengatakan pihaknya bertindak sesuai peran dan atas nama negara.

"Kami menyadari tanggapan orang awam terhadap pembahasan Reynhard itu dikembalikan ke Indonesia. Ada yang mengatakannya 'Dia itu kan predator, ngapain dibawa pulang ke sini'. Kalau orang awam bicara begitu," jelas Yusril.

"Tapi kalau orang itu disuruh jadi pejabat, dia akan berpikir seperti saya. Kita ini bertindak atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Ya kalau pribadi bisa saja dia nggak suka, dia kesel. Tapi sebagai negara, betapapun warga negara Indonesia itu salah, melakukan kesalahan dengan negara lain. Negara kita itu berkewajiban untuk melakukan pembelaan secara proporsional terhadapnya," sambungnya.

Dia mengatakan pemerintah masih mendalami banyak hal mengenai upaya pemulangan. Terutama, katanya, soal mekanisme hukum di Inggris.

"Jadi dengan Inggris ini masih banyak hal yang harus kita dalami. Karena kita tidak mengerti prosedur hukum Inggris dan Inggris pun sama tidak mengerti prosedur hukum Indonesia. Bahkan kasus Reynhard Sinaga itu orang yang diadili dan dihukum yang paling berat dalam sejarah hukum Inggris dan dia orang Indonesia, kalau kita biarin kan kita sebagai negara kan nggak enak juga. Jadi kita juga harus bertanggung jawab terhadap kasus ini," ujarnya.

Sebagai informasi, Reynhard dihukum penjara seumur hidup karena menjadi predator seksual. Hakim Suzanne Goddard menggambarkan Reynhard sebagai "predator seksual jahat" yang memangsa pria-pria muda yang mabuk pada malam hari. Reynhard diduga menggunakan obat penenang untuk membuat korbannya tidak sadar sebelum merekam serangan. Kebanyakan tidak tahu apa-apa tentang serangan itu. Dia ditangkap hanya ketika satu korban terbangun.

Pada Desember tahun 2020, Mahkamah Banding Inggris menetapkan hukuman seumur hidup terhadap Reynhard Sinaga diperberat dengan minimum 40 tahun sebelum dapat mengajukan permintaan pembebasan. Hukuman ini lebih berat dibanding pengadilan pertama.

Pada pengadilan pertama, Reynhard dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan waktu minimum 30 tahun sebelum dapat mengajukan permohonan bebas. Di tingkat banding, waktu minimum itu ditambah menjadi 40 tahun.

Mahkamah Banding menyebut para hakim sepakat bahwa hukuman seumur hidup total "tidak tertutup" pada kasus pembunuhan berat saja. Jaksa mengatakan tambahan hukuman menjadi 40 tahun baru dapat mengajukan permohonan bebas adalah yang terberat menyangkut kasus bukan pembunuhan.

Hukuman ini diperberat karena jumlah korban bertambah 23 orang. Awalnya, korban Reynhard berjumlah 195 orang, kini menjadi 206 orang.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini