BLITAR, KOMPAS.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Blitar, Jawa Timur, mengungkap upaya penyelundupannarkobapil dobel L ke dalam lapas.

Obat terlarang tersebut berhasil masuk dan beredar di dalam Lapas Blitar setelah dikemas dalam bentuk "kering tempe", makanan olahan berbahan tempe yang biasa dimakan sebagai lauk nasi.

Kepala Lapas Blitar Romi Novitrion mengatakan bahwa kering tempe yang mengandung pil dobel L itu dibawa masuk ke dalam lapas oleh istri seorang napi.

"Kering tempe itu dibawa masuk oleh istri warga binaan (napi) bernama Suparno. Barang itu diberikan ke Suparno pada saat jam kunjungan," ujar Romi saat dikonfirmasi, Jumat (7/2/2025) pagi.

Menurut Romi, kering tempe itu dikemas dalam bungkusan-bungkusan plastik kecil dalam jumlah yang cukup banyak.

Romi mengatakan bahwa sesuai dengan prosedur standar yang berlaku, petugas memeriksa dengan ketat setiap barang yang hendak diberikan kepada napi pada jam kunjungan.

Untuk makanan, ujarnya, petugas pasti akan memeriksanya tidak hanya secara visual tetapi juga mencicipi makanan tersebut.

Petugas Lapas Blitar, ujarnya, sudah mencicipi kering tempe yang dibawa istri Suparno itu.

Namun, efek dari kandungan pil dobel L baru terasa beberapa jam kemudian.

"Jadi ketika petugas yang mencicipi kering tempe Suparno merasakan efeknya, nge-fly gitu, maka kami langsung kejar barang itu ke dalam," katanya.

Dalam interogasi oleh petugas keamanan Lapas, ujarnya, Suparno mengakui bahwa kering tempe itu mengandung pil dobel L.

Menurut Romi, seseorang yang tinggal di Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar, memberikan pil dobel L yang telah dihaluskan kepada istri Suparno.

Bubuk pil dobel L itu selanjutnya ditaburkan ke kering tempe ketika sedang dalam proses memasak. "Pengakuan Suparno, ada 800 butir pil dobel L dalam kering tempe tersebut," ujarnya.

Romi mengatakan bahwa sedianya Suparno akan menjual kering tempe yang mengandung pil dobel L itu ke sesama penghuni Lapas Blitar dengan harga Rp 40.000 per bungkus.

Masih berdasarkan pengakuan Suparno, kata Romi, kering tempe mengandung pil dobel L sudah pernah berhasil masuk dan beredar di Lapas Blitar sekitar dua bulan lalu.

"Jadi ini penyelundupan kedua tapi berhasil kami gagalkan," katanya.

Tel Aviv -

Pengadilan militer Israel menjatuhkan vonis tujuh bulan penjara terhadap seorang tentara yang mengakui telah "menganiaya secara kejam" sejumlah tahanan Palestina di fasilitas penahanan di dekat perbatasan Jalur Gaza.

"Terdakwa dinyatakan bersalah atas beberapa insiden di mana dia meninju para tahanan dengan tinjunya dan menggunakan senjatanya saat mereka diborgol dan ditutup matanya," demikian pernyataan militer Israel, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (7/2/2025).

Tidak disebutkan lebih lanjut soal identitas tentara Israel yang dijatuhi hukuman bui tersebut.

Namun disebutkan bahwa aksi penganiayaan itu terjadi di fasilitas penahanan di Sde Teiman.

"Tindakan ini dilakukan di hadapan tentara-tentara lainnya, beberapa di antaranya meminta terdakwa untuk berhenti, dan bahkan didokumentasikan melalui ponsel terdakwa," imbuh militer Israel dalam pernyataannya.

Pengadilan militer Israel menetapkan bahwa "sejumlah tentara yang memakai penutup wajah turut berpartisipasi dalam penganiayaan tersebut", namun identitas mereka masih belum diketahui.

Simak juga Video 'Menhan Israel Siapkan Rencana Warga Palestina yang Tinggalkan Gaza':

Pusat penahanan yang terletak di dekat perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza itu dibangun pada awal masa perang antara Tel Aviv dan Hamas, yang dipicu oleh serangan mematikan kelompok militan itu terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

Pusat penahanan itu secara khusus digunakan oleh Israel untuk menahan para tahanan dari wilayah Palestina selama perang Gaza berkecamuk.

"Pengadilan memutuskan bahwa tindakan terdakwa sangat berat dan diperburuk oleh keadaan -- mengeksploitasi kewenangannya terhadap tahanan yang diikat dan ditutup matanya selama jangka waktu lebih dari tiga bulan," sebut militer Israel dalam pernyataannya.

(nvc/ita)

Bisnis.com, JAKARTA - PT PLN (Persero) melalui Subholdingnya PLN Indonesia Power (PLN IP) memberdayakan narapidana untuk memanfaatkan abu sisa pembakaran batu bara (fly ash and bottom ash/FABA) dari PLTU Adipala, Cilacap, Jawa Tengah.

Hal ini dilakukan lewat kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan Faba ini akan ditingkatkan nilai tambahnya untuk dijadikan material bahan bangunan hingga pupuk oleh komunitas Narapidana (Napi) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Cilacap.

Menurutnya, pemanfaatan Faba oleh Napi Lapas Nusakambangan ini sejalan dengan konsep Environmental, Social & Governance (ESG).

Di samping itu, kata dia, program ini juga dapat menjadi sumber daya yang potensial dalam pembangunan infrastruktur dan mendukung konsep ekonomi sirkular kerakyatan.

Darmawan menjelaskan, pihaknya tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di lingkungan lapas.

"Kami ingin memastikan bahwa pembangkit PLN tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat," kata Darmawan melalui keterangan resmi, Jumat (7/2/2025).

Dia menjelaskan, Faba adalah sisa pembakaran batu bara dari PLTU yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berkualitas. Ke depannya, hasil olahan Faba dari warga binaan Lapas diharapkan mampu menjadi produk-produk berkualitas.

"Lebih dari itu, kami ingin memastikan bahwa pelatihan ini memberikan manfaat nyata sehingga setelah selesai menjalani masa pembinaan, warga binaan Lapas dapat memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya," tegas Darmawan.

Sementara itu, Direktur Utama PLN IP Edwin Nugraha Putra menjelaskan bahwa PLTU Adipala yang memiliki daya terpasang sebesar 660 MW ini mengkonsumsi batu bara sebanyak 2 juta ton untuk memproduksi listrik sepanjang 2024. Dari aktivitas tersebut menghasilkan FABA sebanyak 78.282 ton.

"Faba yang dihasilka pembakaran PLTU Adipala ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai macam produk, di antaranya bahan baku material untuk pembangunan dan juga pupuk untuk mendukung sektor pertanian," papar Edwin.

Menurutnya, dengan adanya pemanfaatan Faba oleh Napi Lapas Nusakambangan maka akan mendorong ekonomi kerakyatan dan memberikan bekal yang bermanfaat jika Napi tersebut telah kembali ke masyarakat.

"Pemanfaatan Faba ini dapat menciptakan multiplier effect baik dari sisi lingkungan, pembangunan hingga perekonomian," ucapnya.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, sinergi yang dilakukan antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan PLN dan subholdingnya PLN IP ini akan menghasilkan banyak manfaat, bagi lingkungan maupun warga binaan Lapas Nusakambangan.

"Dengan memanfaatkan Faba menjadi barang bernilai, kami berharap dengan adanya kerjasama ini dapat membangun sisi kemandirian ekonomi bagi warga binaan," kata Agus.

Dia mengatakan, dengan program ini warga binaan akan memperoleh keterampilan pembuatan bahan bangunan dari Faba.

Untuk tahap awal, material pembangunan dari Faba akan dimanfaatkan untuk membangun sarana Balai Latihan Kerja (BLK) yang berguna bagi warga binaan.

"Warga binaan akan mendapatkan keterampilan pemanfaatan limbah dari fly ash and bottom ash ini untuk pembuatan bahan konstruksi berupa batako, kemudian paving blok, genteng dan sebagainya," ujar Agus.

GARUT, iNewsGarut.id – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat bersama jajaran melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Blok Hunian Lapas Garut.

Sidak ini sebagai bagian dari Instruksi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pas Jawa Barat, guna mengevaluasi dan memastikan tidak ada barang terlarang di blok hunian dan meningkatkan Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) di lingkungan Lapas Garut.

"Sidak ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah masuknya barang terlarang, selain itu, sidak ini juga untuk memastikan bahwa setiap aspek operasional berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku", Kata Sukarno Ali Kabid Pengamanan Perawaran dan Kepatuhan Internal, Jumat (7/2/2025).

Pada penggeledahan kali ini  petugas difokuskan untuk mengeledah kamar hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

"Warga hunian terlebih dulu diperikada oleh petugas sebelum dilakukan penggeledah kamar mereka seperti rak penempatan pakaian atau barang, peralatan makan, kamar mandi, ventilasi, dan kolong kamar," jelasnya.

Dalam penggeledahan kamar hunian tersebut tidak ditemukan adanya narkoba maupun handphone, hanya ditemukan barang-barang terlarang yang bisa berpotensi menimbulkan gangguan Kamtib seperti botol, kaleng, sendok dan korek api gas.

Sedangkan benda terlarang seperti Handphone dan sejenisnya ditemukan diarea luar blok hunian yang disembunyikan didalam plastik hitam dalam tong sampah dan gorong - gorong pembuangan air.

Sementra Kalapas Garut Rusdedy mengatakan adapun dari hasil temuan di lokasi lapas tersebut dituangkan dalam Berita Acara untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan. 

"Upaya ini diharapkan tercipta suasana yang aman dan kondusif bagi seluruh penghuni dan petugas. Melalui komitmen bersama, kita dapat meminimalkan potensi gangguan keamanan dan mewujudkan Lapas Garut jadi lebih baik" tamdasnya. 

Editor : ii Solihin

WACANA pemulangan kader Jamaah Islamiyah (JI) dari Suriah ke Indonesia merupakan isu strategis yang memerlukan kajian berbasis data dan intelijen yang komprehensif.

Keputusan dalam hal ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek kemanusiaan, stabilitas nasional, serta mitigasi terhadap potensi risiko keamanan.

Setiap kebijakan yang diambil harus berlandaskan evaluasi mendalam atas dampak jangka panjang, bukan sekadar respons terhadap dinamika eksternal.

Analisis situasi menunjukkan bahwa wacana pemulangan ini lebih banyak dikemukakan oleh pihak terkait dibandingkan sebagai kebutuhan mendesak bagi Indonesia.

Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat dinamika internal yang berperan dalam mendorong agenda repatriasi ini.

Saat ini, tidak terdapat indikator ancaman langsung yang mengharuskan repatriasi individu dengan riwayat keterlibatan di zona konflik ekstrem.

Namun, dinamika geopolitik serta strategi eks JI dalam membangun kembali legitimasi politiknya di dalam negeri menjadi faktor yang perlu dikaji lebih dalam.

Komitmen mereka terhadap NKRI perlu divalidasi guna memastikan keberlanjutan proses reintegrasi sosial serta pencegahan risiko residivisme.

Salah satu aspek krusial yang tidak dapat diabaikan adalah keberadaan 16 Foreign Terrorist Fighters (FTF) jebolan Sasana JI yang teridentifikasi telah bergabung dengan Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Kelompok ini beroperasi di Suriah dengan jaringan transnasional yang kompleks. Potensi keterhubungan mereka dengan simpatisan di Indonesia harus diantisipasi melalui strategi mitigasi risiko berbasis intelijen.

Dinamika geopolitik di Suriah

Perubahan kepemimpinan di Suriah pasca-Ahmed al-Sharaa mengambil alih kekuasaan dari Bashar al-Assad membawa dampak signifikan dalam konstelasi keamanan regional.

Langkah diplomatik yang diambil oleh al-Sharaa, termasuk pertemuannya dengan Presiden Erdogan di Turkiye, menunjukkan adanya pergeseran strategi dalam relasi bilateral dan upaya stabilisasi kawasan.

Turkiye memiliki kepentingan strategis dalam mengelola dinamika kelompok militan Kurdi serta mencegah eskalasi yang dapat berdampak terhadap kepentingan nasionalnya.

Selain itu, pergeseran aliansi dari Iran ke Arab Saudi menjadi faktor kunci dalam perubahan lanskap politik di Suriah.

Kedatangan al-Sharaa ke Riyadh, yang diikuti oleh pengakuan simbolis dari pemerintah Saudi, menandakan bahwa negara-negara kawasan mulai merancang pendekatan baru terhadap stabilitas pasca-konflik.

Dalam konteks ini, eksistensi kelompok jihadis, termasuk eks JI yang masih berada di Suriah, perlu terus dipantau guna mengantisipasi kemungkinan rekonstruksi jaringan dan adaptasi mereka terhadap perubahan situasi.

Upaya adaptasi JI di era modern

Pada 2024, JI mengklaim telah mengalami perubahan struktural dan ideologis, dengan puncaknya pada Desember 2024 ketika terjadi penerimaan massal terhadap Pancasila sebagai bentuk adaptasi terhadap sistem negara.

Deklarasi yang melibatkan lebih dari 8.000 individu dari 25 wilayah ini menandai upaya reposisi organisasi dalam lanskap sosial-politik nasional.

Namun, validasi terhadap perubahan ini tetap menjadi faktor krusial dalam kebijakan deradikalisasi.

Sejarah menunjukkan bahwa kelompok berbasis ideologi kuat lebih cenderung melakukan reorientasi strategis dibanding pembubaran total.

Oleh karena itu, kajian berbasis indikator keamanan dan kontrol sosial perlu diterapkan secara berkelanjutan untuk memastikan perubahan ini bersifat substantif dan bukan sekadar reposisi taktis.

Laporan IPAC No. 79 (2 November 2022) mengungkapkan bahwa JI masih terus melakukan penguatan kapasitas kader melalui pelatihan di Suriah.

Sejak 2012, puluhan individu yang berasal dari lingkungan pendidikan berbasis pesantren telah mengikuti pelatihan militer dalam berbagai bentuk.

Pola ini menunjukkan bahwa transformasi JI lebih cenderung merupakan adaptasi strategi untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan geopolitik global, daripada pelemahan struktur organisasi.

Beberapa analisis spekulatif menyebutkan bahwa jika pemulangan tidak dilakukan, maka eks JI yang terafiliasi dengan HTS dapat berpotensi menjadi faktor risiko bagi kepentingan Indonesia di luar negeri.

Namun, hingga saat ini, pola operasi HTS lebih berorientasi pada stabilitas internal Suriah dibandingkan ekspansi ke luar kawasan.

Oleh karena itu, kebijakan repatriasi harus dikaji secara holistik, dengan mempertimbangkan potensi risiko laten serta dampak terhadap stabilitas nasional.

Antisipasi terhadap kepulangan eks kader JI ke Indonesia harus dilakukan secara sistematis. Pemerintah perlu memastikan bahwa mereka yang direpatriasi telah melalui tahapan screening ketat guna mencegah infiltrasi ideologi yang masih berpotensi membahayakan stabilitas nasional.

Selain itu, perlu ada sinergi antara lembaga penegak hukum, aparat intelijen, serta organisasi masyarakat sipil untuk memastikan program reintegrasi dapat berjalan efektif.

Pendekatan berbasis komunitas dan pemantauan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko kembalinya individu-individu ini ke jalur radikalisasi.

Saat ini, Indonesia belum memiliki Satuan Tugas Deradikalisasi yang terpadu. Satuan tugas yang ada lebih berfokus pada aspek penindakan, sementara aspek rehabilitasi dan reintegrasi belum dikelola dalam kerangka kerja yang komprehensif.

Adapun yang baru lahir pada 2025 adalah Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang Terasosiasi dengan Foreign Terrorist Fighters, yang memiliki fokus utama pada repatriasi dan pengelolaan individu-individu eks kombatan dari luar negeri.

Padahal, tugas rehabilitasi dan pendampingan terhadap lebih dari 8.000 kader JI yang telah menyatakan deklarasi diri untuk kembali ke NKRI masih membutuhkan penanganan yang intensif dan berkelanjutan.

Penambahan tugas baru sebelum menyelesaikan tantangan yang ada dapat memperumit upaya deradikalisasi, rehabilitasi, dan reintegrasi yang sedang berjalan, serta berisiko mengalihkan sumber daya dari prioritas utama yang masih membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Keputusan ini sejalan dengan Arahan Presiden pada 8 Juli 2024, yang menegaskan bahwa repatriasi hanya dilakukan terhadap 39 WNI yang terasosiasi dengan FTF, dengan komposisi 16 perempuan dewasa dan 23 anak-anak.

Kebijakan ini diperkuat oleh Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan No. 5 Tahun 2025, yang dikeluarkan pada 2 Januari 2025.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah telah menetapkan bahwa individu yang dipulangkan tidak akan ditempatkan di fasilitas umum seperti Sentra Handayani, tetapi dalam pengawasan institusi pertahanan seperti Rindam milik TNI.

Kebijakan ini menegaskan bahwa repatriasi bukan sekadar upaya humaniter, tetapi bagian dari strategi nasional dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Hotman Paris meminta Mahkamah Agung (MA) dan pimpinan pengadilan seluruh Indonesia untuk menindak tegas anggota tim kuasa hukum Razman Arif Nasution yang naik dan menginjak meja di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Momen kuasa hukum dari tim Razman naik dan menginjak meja itu terjadi dalam sidang yang berlangsung Kamis (6/2) kemarin.

"Ketua MA dan pimpinan pengadilan agar segera melakukan tindakan tegas, termasuk untuk melarang pengacara tersebut bersidang di pengadilan Indonesia untuk selama-lamanya," kata Hotman dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, seperti dikutip Jumat (7/2).

Dalam video lainnya, Hotman juga meminta Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan untuk mengusulkan kepada Ketua MA agar pengacara tersebut tidak diizinkan untuk praktik di seluruh wilayah Indonesia.

"Ini adalah kebrutalan pertama dalam sejarah hukum Indonesia, kami mengharapkan agar Otto yang kebetulan mantan pengacara segera mengusulkan kepada Ketua MA agar oknum pengacara ini tidak diizinkan praktik di seluruh wilayah hukum Indonesia," katanya.

Tak hanya itu, Hotman juga meminta kepada Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Metro Jakarta Utara untuk bisa memproses pidana pengacara tersebut.

"Mohon kepada bapak Kapolda Metro Jaya dan bapak Kapolres Jakarta Utara agar segera memproses secara pidana oknum pengacara tersebut karena telah menghina, menghina, dan menghina pengadilan di hadapan semua kamera, di hadapan begitu banyak pengunjung pengadilan," ujarnya.

Kericuhan pecah saat sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris dengan terdakwa Razman Arif Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (6/2).

Kericuhan bermula saat hakim memutuskan sidang digelar tertutup lantaran materi sidang bermuatan asusila. Keputusan hakim itu ditentang Razman. Namun, keputusan hakim tetap tak berubah.

Sidang kemudian ricuh hingga akhirnya hakim memutuskan sidang diskors sampai situasi kondusif. Lalu, setelah hakim keluar dari ruang sidang, Razman langsung menghampiri Hotman.

Momen itu turut diunggah Hotman di akun Instagram miliknya @hotmanparisofficial. Dalam video yang diunggah, terlihat Razman langsung menghampiri Hotman yang duduk di kursi saksi depan meja hakim.

Razman kemudian memegang bahu Hotman sambil mengucapkan sesuatu. Razman juga terlihat menunjuk-nunjuk Hotman menggunakan jarinya.

Sejumlah tim Hotman langsung menghampirinya dan membawanya keluar ruang sidang. Sementara itu, sejumlah pengacara Razman juga mendatanginya dan berusaha menahannya.

Namun, kemudian secara tiba-tiba salah satu pengacara Razman justru terlihat naik ke atas meja.

"Seorang pengacara yang adalah tim kuasa hukum dari Razman naik ke meja, dari tim kuasa hukum dan menginjak-injak meja, menginjak-injak meja dan naik ke meja dari tim kuasa hukum dalam persidangan tersebut, walaupun waktu itu majelis hakim sudah meninggalkan ruang sidang karena sudah sangat tidak kondusif," tutur Hotman dalam video.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memastikan kapan akan memanggil Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno dan Politikus Nasdem Ahmad Ali menyusul penggeledahan di rumah mereka. Penggeledahan itu disebut KPK menyangkut kasus dugaan gratifikasi eks bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

"Untuk pertanyaan kapan dilakukan pemeriksaan, itu tentu merupakan kewenangan penyidik," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Jumat (7/2/2025).

Tessa menyebut Japto dan Ahmad Ali bisa saja dipanggil penyidik KPK nantinya. Hal ini kalau penyidik KPK membutuhkan keterangan tambahan dari barang bukti.

"Bahwa seyogianya alat bukti tersebut perlu dikonfirmasi, baik itu keterkaitan maupun hal-hal lain kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang alat bukti yang sudah dilakukan penyitaan," ujar Tessa.

Tessa mengajak publik menunggu perkembangan proses hukum di perkara ini. "Jadi kita tunggu saja sama-sama bila memang ada panggilan untuk pemeriksaan," ujar Tessa.

Jakarta -

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi merespons soal Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang diperiksa Kejati terkait dugaan kasus korupsi di Dinas Kebudayaan. Teguh mengatakan mendukung segala proses hukum.

"Ya namanya saksi kita kan tentu saja mendukung proses hukum. Saksi itu kan dimintai keterangan, dulu pernah ikut rombongan kemana-kemana gitu aja," kata Teguh kepada wartawan di Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (7/2/2025).

Teguh pun meminta seluruh jajarannya untuk mendukung dan mengikuti proses hukum jika diminta untuk menjadi saksi dalam kasus Korupsi Dinas Kebudayaan.

"Bukan berarti gimana-gimana. Kita ikutin aja proses nya. Tapi emang saya minta seluruh jajaran untuk mendukung proses yang ada," ujarnya.

Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta sebelumnya memeriksa tiga saksi dari perkara dugaan korupsi kasus surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif diDinas Kebudayaan(Disbud) DKI Jakarta. Salah satu saksi yang diperiksa adalah Wali Kota Jakarta Pusat Arifin.

Berdasarkan keterangan yang diterima, pemeriksaan dilakukan hari ini, Kamis (6/2). Saksi lain yang diperiksa adalah Manajemen Sanggar Oplet Robet dan Sanggar Jali Putra.

"Melaporkan 3 orang saksi diperiksa terkait perkara tersebut salah satunya adalah Wali Kota Jakarta Pusat Drs. Arifin, M., AP. Terdapat 2 orang saksi yang tidak hadir pada pemeriksaan hari ini dan akan dijadwalkan ulang." ungkap Kasi Penkum Kejati Jakarta Syahron Hasibuan.

Sebelumnya, Kejati juga telah memeriksa Wali kota Jakarta Barat Uus Kuswanto sebagai saksi pada Kamis (23/1).

Sedangkan , pada 2 Januari lalu, penyidik Bidang Pidana Khusus Kejati Jakarta telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan kegiatan-kegiatan pada Dinas Kebudayaan Jakarta. Ketiga tersangka adalah Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana (IHW), Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Mohamad Fahirza Maulana (MFM), dan Gatot Arif Rahmadi alias GAR selaku direkturevent organizer(EO).

Penyidik kejaksaan mengatakan Iwan bersama-sama Fahriza dan Gatot bersepakat menggunakan tim EO milik tersangka Gatot dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Bidang Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Mereka diduga menggunakan SPJ fiktif untuk pencairan dana.

"Tersangka MFM dan Tersangka GAR bersepakat untuk menggunakan sanggar-sanggar fiktif dalam pembuatan SPJ guna pencairan dana kegiatan pergelaran seni dan budaya, kemudian uang SPJ yang telah masuk ke rekening sanggar fiktif maupun sanggar yang dipakai namanya ditarik kembali oleh Tersangka GAR dan ditampung di rekening Tersangka GAR yang diduga digunakan untuk kepentingan Tersangka IHW maupun Tersangka MFM," jelasnya.

(bel/idn)

Semarang -

Revisi Undang-undang nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dinilai berpotensi melemahkan sistem hukum di Indonesia. Revisi UU Kejaksaan itu dinilai berpeluang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan jaksa.

Hal itu disepakati tiga narasumber dalam dialog 'Kejaksaan Superbody dan Ancaman Kekuasaan Absolut' yang digelar di Gedung Theater Prof. Qodri Azizy ISDB, Fakultas Syariah & Hukum, UIN Walisongo, Semarang. Para narasumber tersebut adalah Guru Besar Ilmu Hukum UIN Walisongo Achmad Gunaryo, Ketua PKY Jateng sekaligus Penghubung Komisi Yudisial Muhammad Farhan, dan advokat sekaligus praktisi hukum dan politik Bambang Riyanto.

Ketiga pakar hukum itu menilai ada beberapa poin di revisi UU Kejaksaan yang perlu dikaji ulang.

"Dalam perubahan UU Kejaksaan ada beberapa item yang harus dikaji ulang. Yaitu Pasal 8 ayat 5 (Pemeriksaan Jaksa Izin Jaksa Agung), Pasal 11 A ayat 2 (Rangkap Jabatan), Pasal 30 B huruf 'b' (Menciptakan Kondisi yang Mendukung dan Mengamankan Pelaksanaan Pembangunan), dan Pasal 30 B huruf 'e' (pengawasan multimedia)," kata Bambang Riyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (7/2/2025).

Bambang menyebut ada beberapa pasal yang berpotensi melemahkan sistem hukum Indonesia. Di antaranya Pasal 8 ayat 5 yang mengharuskan izin Jaksa Agung untuk memeriksa jaksa. Hal ini berpotensi menimbulkan independensi dan akuntabilitas.

Selain itu, pasal tentang rangkap jabatan juga dinilai perlu dikaji untuk mencegah konflik kepentingan. Ketiga pakar hukum ini berkesimpulan UU Kejaksaan yang baru menguatkan wewenang jaksa dalam banyak aspek. Misalnya tentang pemberian senjata api untuk perlindungan diri dan perluasan kewenangan, namun hal ini justru menimbulkan kekhawatiran adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga pakar hukum ini menilai dibutuhkan kewenangan tambahan untuk pengawasan terhadap pasal yang berisiko disalahgunakan untuk mencederai prinsip keadilan.

"Ingat bahwa perilaku hukum diukur dari 3 hal (Lawrence M. Friedman) yaitu Budaya Hukum, Struktur Hukum, Substansi Hukum. Mari kita coba perbaiki semuanya, saya setuju dengan pemateri berdua, pengawasan, pengawasan itu siapa? Masyarakat sipil," jelas Achmad Gunaryo.

Dialog 'Kejaksaan Superbody dan Ancaman Kekuasaan Absolut' yang digelar di Gedung Theater Prof. Qodri Azizy ISDB, Fakultas Syariah & Hukum, UIN Walisongo, Semarang. Foto: dok. Istimewa

Achmad menilai kewenangan yang terpusat tanpa mekanisme pengawasan yang jelas hanya akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, merusak independensi kejaksaan, dan mengganggu prinsip checks and balances. Tanpa perbaikan pada pasal-pasal yang rawan konflik kepentingan dan ketidakjelasan batasan kewenangan, perubahan ini bisa menjadi sebuah kemunduran bagi penegakan hukum yang adil dan transparan.

Oleh karena itu, diperlukan judicial review dinilai jadi solusi untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

"Pengawasan terhadap Kejaksaan dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-038/A/JA/12/2009, yang mengatur tentang ketentuan penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia," tegas Muhammad Farhan.

(ams/apl)

Semarang -

Revisi Undang-undang nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dinilai berpotensi melemahkan sistem hukum di Indonesia. Revisi UU Kejaksaan itu dinilai berpeluang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan jaksa.

Hal itu disepakati tiga narasumber dalam dialog 'Kejaksaan Superbody dan Ancaman Kekuasaan Absolut' yang digelar di Gedung Theater Prof. Qodri Azizy ISDB, Fakultas Syariah & Hukum, UIN Walisongo, Semarang. Para narasumber tersebut adalah Guru Besar Ilmu Hukum UIN Walisongo Achmad Gunaryo, Ketua PKY Jateng sekaligus Penghubung Komisi Yudisial Muhammad Farhan, dan advokat sekaligus praktisi hukum dan politik Bambang Riyanto.

Ketiga pakar hukum itu menilai ada beberapa poin di revisi UU Kejaksaan yang perlu dikaji ulang.

"Dalam perubahan UU Kejaksaan ada beberapa item yang harus dikaji ulang. Yaitu Pasal 8 ayat 5 (Pemeriksaan Jaksa Izin Jaksa Agung), Pasal 11 A ayat 2 (Rangkap Jabatan), Pasal 30 B huruf 'b' (Menciptakan Kondisi yang Mendukung dan Mengamankan Pelaksanaan Pembangunan), dan Pasal 30 B huruf 'e' (pengawasan multimedia)," kata Bambang Riyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (7/2/2025).

Bambang menyebut ada beberapa pasal yang berpotensi melemahkan sistem hukum Indonesia. Di antaranya Pasal 8 ayat 5 yang mengharuskan izin Jaksa Agung untuk memeriksa jaksa. Hal ini berpotensi menimbulkan independensi dan akuntabilitas.

Selain itu, pasal tentang rangkap jabatan juga dinilai perlu dikaji untuk mencegah konflik kepentingan. Ketiga pakar hukum ini berkesimpulan UU Kejaksaan yang baru menguatkan wewenang jaksa dalam banyak aspek. Misalnya tentang pemberian senjata api untuk perlindungan diri dan perluasan kewenangan, namun hal ini justru menimbulkan kekhawatiran adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga pakar hukum ini menilai dibutuhkan kewenangan tambahan untuk pengawasan terhadap pasal yang berisiko disalahgunakan untuk mencederai prinsip keadilan.

"Ingat bahwa perilaku hukum diukur dari 3 hal (Lawrence M. Friedman) yaitu Budaya Hukum, Struktur Hukum, Substansi Hukum. Mari kita coba perbaiki semuanya, saya setuju dengan pemateri berdua, pengawasan, pengawasan itu siapa? Masyarakat sipil," jelas Achmad Gunaryo.

Dialog 'Kejaksaan Superbody dan Ancaman Kekuasaan Absolut' yang digelar di Gedung Theater Prof. Qodri Azizy ISDB, Fakultas Syariah & Hukum, UIN Walisongo, Semarang. Foto: dok. Istimewa

Achmad menilai kewenangan yang terpusat tanpa mekanisme pengawasan yang jelas hanya akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, merusak independensi kejaksaan, dan mengganggu prinsip checks and balances. Tanpa perbaikan pada pasal-pasal yang rawan konflik kepentingan dan ketidakjelasan batasan kewenangan, perubahan ini bisa menjadi sebuah kemunduran bagi penegakan hukum yang adil dan transparan.

Oleh karena itu, diperlukan judicial review dinilai jadi solusi untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

"Pengawasan terhadap Kejaksaan dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-038/A/JA/12/2009, yang mengatur tentang ketentuan penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia," tegas Muhammad Farhan.

(ams/apl)

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan mendorong penegak hukum untuk menerapkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dalam menangani kasus pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Dia meminta agar meniru apa yang digunakan Presiden Soekarno.

"Kepada penegak hukum saya ingin mengajukan satu alat uji terhadap pagar laut ini. Cobalah gunakan sebagaimana digunakan Presiden Soekarno dulu yaitu UU Nomor 7 Tahun 55, ini undang-undang darurat sebenarnya," kata Johan dikutip Jumat (7/2/2025).

Usulan ini dilayangkan setelah melihat adanya Instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada TNI Angkatan Laut (AL) untuk mencabut langsung pagar laut tersebut. Dia menangkap pesan bahwa negara ingin melakukan perlawanan kepada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan sumber daya alam (SDA) di Tanah Air.



"Karena itu saya buka-buka, kenapa kita tidak membantu polisi memberi satu alat uji, pakai Undang-Undang Darurat Negara, ada Nomor 7 Tahun 1955, apa itu? Tentang kejahatan ekonomi, tindak pidana ekonomi," ujarnya.

Menurut legislator PKS itu, terdapat tiga unsur yang dilanggar. Pertama, ada penyalahgunaan hak guna bangunan (HGB) di kawasan laut.

Kedua, adalah pemasangan pagar laut itu menghambat perekonomian nelayan. Ketiga, ada indikasi ada monopoli dan privatisasi wilayah publik.

"Saya sejak melihat awal itu, kenapa dia menjorok ke atas bukan menyamping, saya mengatakan bahwa ini adalah cara orang mengklaim wilayah. Karena itu, undang-undang ini sangat bisa kita pake kalau kita ingin cepat prosesnya," ujarnya.

"Apa sanksinya? Perampasan aset. Bisa dicabut aset-asetnya. Nah mudah-mudahan dengan menggunakan alat uji ini, kasus tentang Pagar Laut ini bisa kita selesaikan dengan cepat," pungkasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah unit mobil dari rumah Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno. Mobil yang disita ini berasal dari berbagai merek, mulai dari pabrikan Jepang hingga Eropa.

Penyitaan ini dalam penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

"Penyidik melakukan penyitaan terhadap 11 mobil dengan beragam jenis," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam keterangan resminya, Kamis (6/2).

Penggeledahan dilakukan di rumah Japto yang berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun, KPK belum menjelaskan lebih lanjut keterkaitan Japto dalam kasus yang menyeret Rita.

Selain mobil, KPK juga menyita uang tunai senilai Rp56 miliar, sejumlah dokumen, serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus Rita Widyasari.

"Semua yang disita tersebut diduga terkait dengan perkara tersebut di atas dan akan ditelaah lebih lanjut," ujar Tessa.

Berikut mobil ketua Pemuda Pancasila yang disita KPK:

- Jeep Gladiator Rubicon- Land Rover Defender- Toyota Land Cruiser- Mercedes-Benz- Toyota Hilux- Mitsubishi Coldis- Suzuki (tak disebut modelnya).

Sementara itu, pihak Pemuda Pancasila menegaskan bahwa Japto menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Organisasi ini juga menginstruksikan seluruh kader untuk tidak bereaksi berlebihan terkait kasus ini.

Kasus Rita Widyasari bermula dari penetapannya sebagai tersangka suap dan gratifikasi pada 2017. Pada 2018, ia divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan diwajibkan membayar denda Rp600 juta serta pencabutan hak politik selama lima tahun.

Rita terbukti menerima gratifikasi Rp110 miliar terkait perizinan proyek di Kutai Kartanegara.

Selain itu, pada Juli 2024, KPK mengungkap bahwa Rita juga menerima gratifikasi dalam bentuk uang pecahan dolar Amerika Serikat dari pengusaha tambang. Ia mendapatkan USD 5 per metrik ton dari perusahaan batu bara.

KPK masih terus mendalami aliran dana dalam kasus ini, termasuk potensi keterlibatan pihak lain.