Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa dua WNI ditangkap oleh pihak otoritas Amerika Serikat akibat kebijakan imigrasi yang dilaksanakan oleh Presiden AS Donald Trump.

“Satu ditahan di Atlanta, Georgia. Satu ditahan di New York,” kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha dalam taklimat media di Jakarta, Jumat.

WNI yang ditahan di Atlanta itu ditangkap pada 29 Januari. Konsulat Jenderal RI di Houston sudah bisa berkomunikasi dengan WNI dan yang bersangkutan dalam kondisi baik dan sehat serta sudah mendapatkan akses pendampingan. Persidangannya akan berlangsung 10 Februari mendatang

WNI yang ditahan di New York itu ditangkap pada 28 Januari. Saat ditangkap, yang bersangkutan sedang melaporkan diri, yang dilakukan per tahun, ke kantor Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (Immigration and Customs Enforcement/ICE) di New York. Konsulat Jenderal RI New York menginfokan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi sehat dan sudah memiliki akses pendampingan hukum.

Kementerian Luar Negeri tidak menyebutkan identitas kedua WNI yang ditangkap tersebut.

SURABAYA - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Khusus Surabaya resmi dijabat oleh Agus Winarto. Agus menggantikan Ramdhani yang ditugaskan sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara.

Adapun serah terima jabatan (sertijab) dilakukan di Aula Kantor Imigrasi, Jalan Juanda, Sidoarjo, Jumat (7/2/2025). Sertijab ini dipimpin Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur Pamuji Raharjo dan dihadiri Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati.

Hadir pula Laksamana Pertama TNI Tohir Angkasa Pura I Cabang Bandara Udara Internasional Juanda, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, dan instansi terkait. Dalam sambutannya, Pamuji Raharja menegaskan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi dalam tubuh organisasi imigrasi adalah hal yang lumrah.

Namun, ia menyoroti meski hanya menjabat 9 bulan, Ramdhani berhasil mencatatkan sejumlah pencapaian luar biasa. "Proses mutasi dan promosi ini wajar terjadi. Meskipun terbilang singkat, capaian yang diraih Ramdhani sangat luar biasa. Sudah saatnya beliau naik ke jenjang yang lebih tinggi," ujar Pamuji.

Pamuji juga mengapresiasi kinerja yang ditorehkan oleh Ramdhani. Di bawah kepemimpinan Ramdhani, Kantor Imigrasi Surabaya berhasil meraih berbagai penghargaan dan prestasi yang membanggakan.

"Kami juga sangat apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ramdhani, selama menjabat di Kantor Imigrasi Surabaya banyak prestasi yang diraih terutama dalam pelayanan keimigrasian maupun sinergitas bersama dengan mitra dalam instansi lain. Tentunya beliau menjadi kontraksi dalam keberlangsungan kantor Imigrasi Surabaya,? katanya.

Berikut pestasi gemilang Ramdhani di Kantor Imigrasi Surabaya:

* Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk kedua kalinya, dari Kemenpan-RB;
* Penghargaan inovasi untuk ketenagakerjaan inklusif, melalui program I'm Possible;
* Peringkat 1 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik (Semester 1, 2024), kategori Pagi DIPA Sedang dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur;
* Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan koleksi benda sejarah keimigrasian terbanyak, dalam Seminar Perpustakaan Imigrasi 2024;
* Apresiasi dari Australian Federal Police (AFP);
* Penggagalan perdagangan organ ilegal ke India;
* Jagratara Awards 2024, penghargaan dalam penanganan perkara khusus dengan melakukan penangkapan terhadap buronan pelaku tindak pidana penyelundupan manusia Internasional;
* Penghargaan dari Angkasa Pura, dalam sinergitas dan kerja kerasnya dalam mendukung kelancaran kegiatan penerbangan embarkasi dan demarkasi Haji tahun 2024 di Bandara Internasional Juanda;
* Terbaik kedua kategori pengelolaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat the Most Caring On, dalam Anugerah Humas Imigrasi Indonesia 2024 (AHII);
* Terbaik kedua Immigration PR of the year subkategori The Best Creatordalam Anugerah Humas Imigrasi Indonesia 2024 (AHII);
* Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) tahun 2024, dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM);
* Peresmian inovasi Immigration Lounge Mall Ciputra World Surabaya;
* Peresmian fasilitas Autogate di tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Juanda;
* Penggagalan upaya penyelundupan 17 warga Nepal ke Eropa.

Hal ini menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan yang kuat tidak hanya diukur dari seberapa besar pencapaian yang diraih, tetapi juga dari warisan yang ditinggalkan bagi institusi.

Tak luput, Pamuji pun menyambut dengan tangan terbuka kedatangan Agus, di tengah-tengah lingkungan kerja Kantor Imigrasi Surabaya dalam mengemban jabatan baru di kota Pahlawan ini.

"Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Agus Winarto. Bapak ini mengemban amanah yang tidak ringan tetapi saya yakin, bapak mampu membawa Kantor Imigrasi semakin maju kedepannya," tukasnya.

Kini, tongkat estafet kepemimpinan beralih ke Agus Winarto. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Analis Keimigrasian Ahli Madya di Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta. Dalam sambutannya, Agus mengaku siap meneruskan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih Ramdhani.

"Kebetulan beliau adalah senior saya. Prestasi yang telah diraih luar biasa dan ini harus kita lanjutkan serta tingkatkan. Ini merupakan kehormatan bagi saya untuk melanjutkan kepemimpinan di Kantor Imigrasi Surabaya ini," ujar Agus.

Sementara itu, Ramdhani menyampaikan rasa bangganya atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara.

Ramdhani juga mengaku telah mengenal Agus cukup lama. Ia pun meyakini Agus mampu membawa Kantor Imigrasi Surabaya semakin maju dengan berbagai torehan prestasi.

"Selamat datang bapak Agus Winarto bersama ibu di Surabaya, kota Pahlawan. Sebelumnya saya sudah kenal beliau ini sudah cukup lama. Kebetulan kami sudah kenal bertahun-tahun, sangat lama sekali," kata Ramdhani.

"Saya yakin bapak Agus bisa meneruskan dan bahkan meningkatkan berbagai program yang telah kita rancang. Kantor Imigrasi Surabaya berada di tangan yang tepat," katanya.

Kendati demikian, dengan kepemimpinan baru ini, diharapkan Kantor Imigrasi Surabaya terus menjadi garda terdepan dalam pelayanan keimigrasian, inovasi, serta penegakan hukum yang lebih baik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik KPK menggeledah rumah petinggai Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno terkait kasus yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila menyatakan menghormati proses hukum oleh KPK.

"Kalau secara proses saya tidak mengerti dan mengetahui dengan pasti karena kaitannya dengan kasus Rita Widyasari di tahun 2017, tapi kami menghormati proses hukum yang berlaku," kata Sekretaris Jenderal MPN Pemuda Pancasila Arif Rahman saat dihubungi di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Walaupun begitu, Arif mengingatkan bahwa proses hukum yang berlaku harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sejauh ini, dia mengatakan tidak ada arahan khusus dari Japto kepada para anggota Pemuda Pancasila terkait permasalahan tersebut. Japto, kata dia, meminta kepada seluruh anggotanya agar berpikiran positif dan tidak bereaksi berlebihan.

"Tetap semangat menjalankan aktivitas organisasi dan minta untuk mendoakan beliau agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik," kata dia.

Di samping itu, dia mengatakan bahwa Japto pun menghormati KPK karena telah bersikap profesional dan kooperatif ketika menjalankan tugasnya.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025). Penggeledahan itu berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Menggunakan sprindik gratifikasi RW," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Yang terbaru, penyidik pun menyita 11 mobil mewah dalam penggeledahan di rumah Japto, di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, hingga Mitsubishi Coldis. Selain mobil, penyidik KPK juga menyita uang–baik rupiah dan mata uang asing–senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan enam Perwakilan RI di Amerika Serikat untuk mengantisipasi dampak kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Kemlu dan enam Perwakilan RI sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Kita sudah melakukan koordinasi secara virtual,” kata Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu Judha Nugraha dalam taklimat media di Jakarta, Jumat.

Diketahui ada enam Perwakilan RI di Amerika Serikat, yaitu KBRI Washington DC, KJRI San Francisco, KJRI Los Angeles, KJRI Houston, KJRI Chicago, dan KJRI New York.

Judha mengatakan pihaknya sudah dan akan terus berkoordinasi untuk langkah-langkah antisipasi dengan menetapkan standar prosedur untuk penanganan jika nanti ada WNI yang ditangkap akibat kebijakan baru imigrasi AS.

Perwakilan RI juga berkoordinasi dengan berbagai macam otoritas di AS, seperti Immigration and Customs Enforcement (ICE), Custom and Border Protection (CBP) dan pihak Homeland Security Investigation, kata Judha.

Lebih lanjut dia mengatakan Perwakilan RI itu sudah menyampaikan sejumlah imbauan melalui beragam platform dan berbagai macam program edukasi kepada masyarakat dengan melibatkan para pemuka masyarakat serta menyampaikan nomor hotline seluruh Perwakilan RI melalui berbagai macam platform.

“Intinya adalah menyampaikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan jika terjadi proses penangkapan, hak-hak apa saja yang mereka miliki dalam proses hukum yang sedang dan akan dijalani,” kata Judha.

Judha pun mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Amerika Serikat untuk tetap mematuhi aturan hukum setempat yang berlaku.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kementerian Luar Negeri RI mengatakan dua warga negara Indonesia (WNI) ditahan di Amerika Serikat (AS) karena pelanggaran aturan imigrasi yang diperketat sejak Donald Trump resmi menjabat Presiden AS. Kemlu menyebut jumlah WNI yang berstatus imigran ilegal di AS cukup tinggi.

"Sekitar 66 ribu yang ada di Amerika, yang tercatat. Yang tidak tercatat kita belum dapat, pastinya karena tidak tercatat ya, tidak ada dalam catatan, namun angkanya cukup tinggi," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, di kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Judha menyebut WNI yang berstatus imigran ilegal tidak cuma terjadi di AS. Dia mengatakan pemerintah tidak akan berusaha membebaskan para WNI dari pelanggaran keimigrasian jika statusnya ilegal. Pemerintah, kata dia, hanya akan memberikan perlindungan seperti pendampingan hukum.

"Jadi tugas negara sekali lagi adalah untuk melakukan pelindungan. Namun pelindungan yang paling utama adalah perlindungan diri sendiri dengan mematuhi hukum yang berlaku di negara seterusnya, termasuk hukum keimigrasian," ucap dia.

Judha menegaskan masalah keimigrasian tak boleh dianggap remeh. Dia mengatakan imigran ilegal rentan dieksploitasi.

"Nah ketika rentan, rentan dieksploitasi, rentan mendapatkan permasalahan yang lain, dan bahkan ketika meninggal, susah untuk dilakukan (identifikasi dan administrasi lainnya)," ujarnya.

Judha mengatakan Kemlu telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk penanganan WNI yang ditangkap di AS terkait masalah imigrasi. Dia meminta WNI di AS tetap tenang dan mematuhi aturan.

"Kita harapkan masyarakat Indonesia yang ada di AS baik yang documented, undocumented, tetap tenang. Namun, tentunya kami juga terus mengimbau kepada seluruh masyarakat kita untuk tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku di AS," ujarnya.

Diketahui, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan perintah eksekutif mengenai aturan keimigrasian AS. Perintah itu menyasar para imigran tak berdokumen yang akan langsung dideportasi jika kedapatan oleh pihak imigrasi.

(ond/haf)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan bahwa dua WNI ditangkap oleh pihak otoritas Amerika Serikat akibat kebijakan imigrasi yang dilaksanakan oleh Presiden AS Donald Trump.

“Satu ditahan di Atlanta, Georgia. Satu ditahan di New York,” kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha dalam taklimat media di Jakarta, Jumat.

Judha menjelaskan bahwa WNI yang ditahan di Atlanta itu ditangkap pada 29 Januari dan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima informasi terkait proses penangkapan tersebut.

Judha juga menyampaikan pihaknya sudah menghubungi KJRI Houston mengenai WNI yang ditahan di Atlanta, mengatakan KJRI sudah bisa berkomunikasi dengan WNI itu dan yang bersangkutan dalam kondisi baik dan sehat serta sudah mendapatkan akses pendampingan.

“Kami akan terus monitor … sudah ada jadwal persidangan yang akan dijalani pada 10 Februari,” ujar Judha.

Judha kemudian melanjutkan bahwa WNI yang ditahan di New York itu ditangkap pada 28 Januari.

Dia menjelaskan bahwa WNI itu ditangkap saat sedang melaporkan diri, yang dilakukan setiap tahun, ke kantor Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (Immigration and Customs Enforcement/ICE) di New York.

“Memang yang bersangkutan sudah masuk dalam daftar deportasi sejak tahun 2009. Kemudian yang bersangkutan mengajukan suaka namun suakanya ditolak. Karena sudah masuk daftar, diminta untuk melakukan laporan tahunan,” jelas Judha.

Judha juga mengatakan pihaknya sudah menghubungi KJRI New York dan diterima informasi dari yang bersangkutan dalam kondisi sehat dan sudah memiliki akses pendampingan hukum.

Dia menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan proses pendampingan hukum.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila menghormati proses hukum oleh KPK yang menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

"Kalau secara proses saya tidak mengerti dan mengetahui dengan pasti karena kaitannya dengan kasus Rita Widyasari di tahun 2017, tapi kami menghormati proses hukum yang berlaku," kata Sekretaris Jenderal MPN Pemuda Pancasila Arif Rahman saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Walaupun begitu, Arif mengingatkan bahwa proses hukum yang berlaku harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Sejauh ini, dia mengatakan tidak ada arahan khusus dari Japto kepada para anggota Pemuda Pancasila terkait permasalahan tersebut. Japto, kata dia, meminta kepada seluruh anggotanya agar berpikiran positif dan tidak bereaksi berlebihan.

"Tetap semangat menjalankan aktivitas organisasi dan minta untuk mendoakan beliau agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik," kata dia.

Di samping itu, dia mengatakan bahwa Japto pun menghormati KPK karena telah bersikap profesional dan kooperatif ketika menjalankan tugasnya.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (5/2). Penggeledahan itu berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Menggunakan sprindik gratifikasi RW," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/2).

Yang terbaru, penyidik pun menyita 11 mobil mewah dalam penggeledahan di rumah Japto, di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, hingga Mitsubishi Coldis.

Selain mobil, penyidik KPK juga menyita uang–baik rupiah dan mata uang asing–senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kebakaran melanda Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (6/2/2025), pukul 22.45 WIB.

Kapolres Indramayu, AKBP Ari Setyawan Wibowo mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Di mapolsek juga tidak ada tahanan saat itu.

"Tahanan tidak ada di Mapolsek Kandanghaur saat kejadian. Kami juga memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meskipun dalam kondisi darurat," jelasnya.

Ari mengatakan, didampingi Wakapolres Kompol Ryan Faisal serta para Pejabat Utama (PJU) Polres Indramayu, mereka langsung turun ke lokasi untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat.

Ari mengatakan asap dan kobaran api pertama kali diketahui oleh personel yang sedang bertugas.

"Anggota segera mengambil tindakan dengan memecahkan kaca untuk mengakses ruangan yang terbakar," ujar Ari.

Berkat kerja sama masyarakat, anggota TNI dari Koramil Kandanghaur, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Indramayu, serta tim pemadam dari Pertamina EP Asset 3 Cemara, api berhasil dipadamkan pada pukul 00.30 WIB.

"Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Saat ini, kami terus melakukan penyisiran dan pemeriksaan terhadap ruangan-ruangan yang terdampak," kata Kapolres.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Polsek Kandanghaur Indramayu Terbakar, Kapolres Pastikan Tak Ada Korban, Pelayanan Tetap Berjalan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita beberapa mobil mewah dalam penggeledahan di rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) terkait perkara penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Penyidik melakukan penyitaan sebanyak 11 unit mobil dengan beragam jenis, di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis, dan Suzuki," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selain mobil, penyidik KPK juga menyita uang dalam mata uang rupiah dan asing senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik. "Semua yang disita tersebut diduga terkait dengan perkara tersebut di atas dan akan ditelaah lebih lanjut," ujar Tessa.

Penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) dugaan penerimaan gratifikasi dengan tersangka Rita Widyasari.

KPK saat ini juga sedang menyidik perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara periode 2010–2015 Rita Widyasari (RW).

Jakarta -

Polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus pemerasan dengan modus mengaku-aku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan. Tiga tersangka, salah satunya aparatur sipil negara (ASN) itu, kini ditahan polisi.

Pantauan detikcom, para tersangka dihadirkan dalam konferensi pers di Polres Metro Jakpus, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka terlihat menggunakan baju tahanan berwarna oranye dengan tangan terborgol.

Para pelaku terlihat menunduk saat dihadirkan dalam konferensi pers. Mereka tidak berkomentar saat ditanya sejumlah awak media.

Ketiga tersangka itu adalah AA (40), JFH (47), dan FFF (50) yang merupakan ANS di Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT). Ketiga tersangka ini terancam pidana hingga 12 tahun penjara.

"Terhadap tiga tersangka, penyidik menerapkan Pasal 51 juncto pasal 35 UU ITE dan juga pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP M Firdaus di kantornya, Jumat (7/2/2025).

Peran ASN Dkk

Salah satu tersangka berinisial FFF merupakan ASN di Dinas Kehutanan Pemprov NTT. Dia berperan menyiapkan sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi dana Silpa yang dijadikan alat para tersangka untuk memeras Leonard Hening.

"Peran tersangka FFF, ASN di Dishut Provinsi NTT, perannya menyiapkan dokumen-dokumen terkait dan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Rote, yaitu dalam anggaran dana Silpa yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 20 miliar dan mengirimkan kepada tersangka JFH," jelas Firdaus.

Selanjutnya, tersangka AA berperan membuat profil seolah-olah pimpinan KPK pada akun WhatsApp. Dia juga meyakinkan korban dengan seolah-olah telah menerbitkan surat panggilan terhadap mantan Bupati Rote Leonard Hening.

"AA membuat akun WhatsApp (seolah-olah) Ketua KPK Setyo dengan menggunakan handphone-nya, dan menunjukkan kepada korban untuk meyakinkan bahwa dokumen sprindik dan surat panggilan itu adalah seolah-olah benar," kata Firdaus.

"Yang kedua, tersangka AA membuat surat penyelidikan, yang selanjutnya, meyakinkan kepada korban untuk menunjukkan screenshot percakapan WhatsApp terkait dengan surat perintah penyelidikan dan surat panggilan, yang ditujukan kepada mantan Bupati Rote," sambungnya.

Sementara itu, tersangka JFH berpesan mengaku sebagai penyidik KPK. JFH juga bertugas meyakinkan korban dengan menunjukkan dokumen seolah-olah benar.

"Peran JFH, mengaku sebagai penyidik KPK yang menemui saksi Adelheid Da Silva, kemudian mengatakan bahwa saat ini sedang ada laporan atau penanganan di KPK, serta untuk meyakinkan hal tersebut, tersangka menjelaskan dan menunjukkan dokumen berupa surat bukti laporan atau dokumen lainnya, agar dipercaya bahwa benar ada proses di KPK terhadap mantan Bupati Rote," ujarnya.

(mea/mea)

Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) mengungkapkan banyak warga negara Indonesia (WNI) yang berstatus imigran ilegal di Amerika Serikat.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), Judha Nugraha, mengatakan data dari perwakilan RI di AS mencatat 66.000 WNI berada di Amerika.

Sementara pihaknya meyakini ada banyak WNI yang masih tidak tercatat tinggal di Negeri Paman Sam.

"Jadi yang tercatat di perwakilan itu sekitar 66.000. Yang tercatat. Yang tidak tercatat kita belum dapat [datanya]. Pastinya karena tidak tercatat ya, tidak ada dalam catatan namun angkanya cukup tinggi," kata Judha dalam press briefing di Kemlu RI, Jumat (7/2).

Judha berujar imigran ilegal seperti ini bukan cuma terjadi di Amerika Serikat, tetapi juga di banyak negara lain.

Jika mendapati WNI berstatus ilegal, pihaknya tak akan berusaha membebaskan mereka dari kesalahan keimigrasian. Pemerintah RI hanya akan memberikan perlindungan seperti pendampingan hukum.

"Tugas negara dan tugas perwakilan RI bukan membebaskan mereka dari kesalahan keimigrasian Amerika Serikat, namun melakukan pendampingan hukum kepada mereka agar semua hak-hak yang disediakan oleh hukum yang ada di Amerika itu betul-betul dipenuhi," ucap Judha.

"Terkait apakah yang bersangkutan kemudian akan bebas atau tidak, itu kita serahkan kepada proses hukum yang ada di Amerika Serikat," lanjutnya.

Judha menekankan penanganan perlindungan yang paling utama menurutnya ialah perlindungan diri sendiri dengan mematuhi hukum yang berlaku di negara setempat.

Mematuhi hukum dan imigrasi suatu negara artinya WNI akan terbebas dari kerentanan.

"Jadi status undocumented ini jangan dianggap remeh karena dengan status undocumented, posisi mereka akan menjadi rentan. Nah ketika rentan, rentan dieksploitasi, rentan mendapatkan permasalahan yang lain dan bahkan ketika meninggal susah untuk dilakukan, contohnya yang di Malaysia," ujar Judha.

Sementara itu, AS tengah memperketat keimigrasian sejak Presiden Donald Trump resmi menjabat pada 20 Januari lalu. Usai dilantik, Trump bahkan langsung meneken ratusan perintah eksekutif yang sebagian bersangkutan soal pengetatan perbatasan dan keimigrasian AS.

Ribuan imigran ilegal di AS juga telah dideportasi keluar AS terhitung sejak Trump kembali duduk di Gedung Putih. Beberapa waktu terakhir, AS bahkan mendeportasi dan menerbangkan ratusan imigran ilegal ke negara asal terutama di Amerika Latin.

BATAM, KOMPAS.com - Kapolresta Barelang Batam, Kepulauan Riau, Kombes Pol Heribertus Ompusunggu menegaskan tidak boleh ada intervensi dalam penegakan hukum, buntut kasus penyerangan yang dilakukan puluhan orang diduga pekerja PT Makmur Elok Graha (MEG) terhadap warga pulau Rempang pada 18 Desember 2024.

Hal ini sekaligus menjawab pernyataan anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, yang mempertanyakan alasan kepolisian menetapkan tiga warga pulau Rempang atas nama Siti Hawa atau Nek Awe (67), Abu Bakar (54), dan Sani Rio (37) dengan pasal 333 KUHP sebagai tersangka perampasan kemerdekaan.

Senada dengan pernyataan ini, Kapolresta Barelang juga membantah adanya informasi mengenai pencabutan status tersangka dalam tiga laporan perkara yang saat ini tengah ditangani.

"Jadi informasi bahwa keberadaan atau status tersangka bisa dicabut tidak ada. Supremasi hukum tidak bisa diintervensi, masyarakat diberi edukasi untuk mengikuti proses yang berlangsung. Siapa berbuat apa dan bertanggung jawab," tegasnya saat ditemui di Polresta Barelang, Jumat (7/2/2025) siang.

Mengenai tiga laporan dalam bentrok yang terjadi di Rempang, Heribertus menyebut telah menahan dua karyawan PT MEG berdasarkan dua laporan yang dilakukan oleh warga.

Sementara satu laporan kepolisian lain dilakukan oleh korban yang datang dari pihak perusahaan.

Dalam laporan ini, korban dari pihak perusahaan dijelaskan meminta adanya keadilan hukum, dikarenakan luka yang dialaminya dan harus mendapat perawatan intensif selama beberapa hari di rumah sakit.

"Untuk laporan yang membuat warga sebagai pihak dipersangkakan, dilakukan oleh korban yang merupakan pegawai PT MEG. Dalam peristiwa lalu, dirinya merasa terancam sehingga minta keadilan hukum," sebutnya.

Selain itu, penetapan tersangka terhadap ketiga warga pulau Rempang ini juga didukung bukti video, yang menunjukkan situasi korban dalam keadaan terikat dan pingsan, serta dikerumuni oleh masyarakat.

Pada video yang dimaksud, pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi ketiga warga yang dipersangkakan, berdasarkan hasil forensik di laboratorium dan keterangan saksi ahli.

"Video yang kami maksud itu asli, telah diperiksa di laboratorium dan saksi ahli. Dalam video ini menunjukkan satu pria yang merupakan korban, dalam keadaan terikat, tergeletak di tanah dan pingsan serta dikerumuni oleh masyarakat," jelasnya.

Heribertus menegaskan, pemeriksaan terhadap ketiga warga juga disebut guna mencari tahu pelaku atau orang yang menangkap dan membuat korban dalam keadaan seperti yang terlihat di video.

Kepolisian sendiri akan kembali menjadwalkan pemeriksaan lanjutan kepada ketiga warga yang saat ini telah menyandang status tersangka, namun tidak berada di dalam tahanan Polresta Barelang.

Dalam pemeriksaan awal, ketiga warga yang mendapat pendampingan hukum disebut bungkam saat ditanyakan mengenai pihak pertama yang menahan korban.

Namun, mereka menyebut alasan menahan korban agar pihak perusahaan menyepakati dan dapat segera angkat kaki dari pulau Rempang.

"Untuk itu, pemeriksaan akan kembali dilanjutkan, kami ingin mencari tahu siapa yang sebenarnya menangkap dan membawa korban dalam keadaan demikian. Sementara ini tidak dilakukan penahanan, asal ketiga tersangka tetap kooperatif, tidak melarikan diri, dan komunikatif," jelasnya.