Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden RI Prabowo Subianto telah membahas soal RUU Perampasan Aset saat bertemu dengan para pimpinan partai politik.

"Dan ini bukan belum didiskusikan beliau. Jadi pada saat pertemuan dengan ketum-ketum partai, ini salah satu juga materi," kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/5).

Pras menyampaikan Prabowo hingga saat ini belum mempertimbangkan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Prabowo lebih memilih jalur dengan menjalin komunikasi dengan parlemen.

"Kalau pertanyaannya apakah dipertimbangkan Perppu, untuk sampai hari ini belum. Beliau lebih memilih, kita memilih untuk kita mencoba berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai," ujarnya.

Pras menekankan Prabowo menaruh perhatian besar atas pembahasan RUU perampasan aset itu. Menurutnya, sikap itu sejalan dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menekankan pemberantasan korupsi.

"Ini kan turunannya, kira-kira kan begitu," ucapnya.

Pras pun menyebut nantinya dalam pembahasan bersama DPR. Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga akan dilibatkan dalam pembahasan tersebut.

"Karena PPATK kan salah satu yang kemudian memiliki data, data arus transfer keluar-masuk, kemudian punya teknologi untuk bisa melakukan analisa sesuatu ini terdeteksi adanya pelanggaran atau tidak," ujar Pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri RI mencalonkan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Pancasila, Eddy Pratomo, sebagai hakim International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) atau Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut.

Pencalonan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Arief Navan Oegroseno, dalam konferensi pers, Jumat (9/5/2025).

"Professor Eddy Pratomo sebagai calon hakim Hukum Laut Internasional atau ITLOS dengan masa kerja tahun 2026-2035," kata Arief.

Arief menjelaskan, proses pencalonan sudah dalam tahap proses dan akan dilakukan pemungutan suara untuk pencalonan pada tahun 2026.

Sebab itu, Arief mengatakan, masih ada banyak waktu untuk mempersiapkan lobi bagi pencalonan Eddy sebagai hakim ITLOS.

Arief mengatakan, alasan Indonesia mengajukan Eddy sebagai calon hakim adalah karena Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS).

Indonesia disebut telah banyak melaksanakan kewajiban dari konvensi tersebut, namun belum pernah ada orang Indonesia yang menduduki jabatan sebagai hakim dalam penegakan hukumnya sejak disepakati pada 1982.

"Di sisi lain, Indonesia juga ingin merefleksikan kepentingan negara-negara berkembang, khususnya negara dari kawasan Asia Tenggara, yang seharusnya memiliki keterwakilan di sana," imbuhnya.

"Apalagi Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan akan sangat ideal apabila kepentingan negara-negara berkembang atau negara kepulauan itu juga bisa terefleksikan dalam komposisi Hakim Internasional Hukum Laut yang ada di Hamburg," ucapnya lagi.

Profil Eddy Pratomo

Eddy Pratomo adalah Guru Besar Hukum Internasional Universitas Pancasila yang kini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum kampus tersebut.

Selain aktif mengajar, Eddy Pratomo juga pernah menjadi anggota Tim Penasihat dalam Penetapan Batas Maritim Indonesia untuk periode 2020-2024.

Tak hanya itu, dia juga dikenal sebagai diplomat senior dan ahli diplomasi maritim Indonesia.

Eddy telah banyak makan asam garam dalam dunia diplomasi maritim.

Dia pernah menjabat Direktur Jenderal Hukum Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri.

Eddy juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Republik Federasi Jerman, hingga utusan khusus Presiden RI untuk penetapan batas maritim RI-Malaysia.

KOMPAS.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sedang dalam proses pengaturan.

Namun, ia belum dapat memastikan kapan pertemuan tersebut akan terjadi.

"Sedang diatur, tenang saja," kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prabowo Kangen Nasi Goreng Buatan Megawati

Prasetyo membenarkan bahwa Presiden Prabowo memang merindukan nasi goreng buatan Megawati.

Rasa rindu tersebut disebut telah berlangsung cukup lama dan sempat terobati saat keduanya bertemu beberapa waktu lalu.

"Betul. Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah Alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua," ujar Prasetyo.

Megawati Singgung Nasi Goreng di Pidato

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri sempat menyampaikan pernyataan bersifat kelakar mengenai nasi goreng buatannya dalam pidato pada acara Trisakti Tourism Award 2025 yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Dalam pidatonya, Megawati menyebut bahwa hingga kini masih ada sosok Presiden yang terus menanyakan kapan bisa kembali mencicipi nasi goreng khas darinya.

“Yang masih nanyain (nasi goreng) terus itu tahu enggak siapa? Rahasia ya. Siapa? Hayo? Presiden,” ucap Megawati yang disambut tawa dan tepuk tangan dari hadirin.

“Kapan Dibikinin Nasi Goreng, Mbak?”

Megawati lalu menirukan ucapan Prabowo yang kerap menanyakan soal nasi goreng tersebut.

“Presiden bolak-balik nanya, kapan aku dibikinin nasi goreng mbak ya? Presiden sopo yo?” katanya, disambut gelak tawa peserta acara.

Tak hanya itu, Megawati juga sempat menawarkan nasi goreng buatannya kepada hadirin, namun dengan catatan khusus.

"Itu seneng banget loh, nanti tak buatin, siapa mau nasi goreng Ibu Mega? Ya tapi bayar loh. Gimana enggak bayar? Masa saya selalu dalam posisi tertekan,” ujar Megawati sambil berseloroh.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Prabowo Kangen Nasi Goreng Megawati, Mensesneg: Pertemuan Sedang Diatur, Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com

JAKARTA,iNewsBalikpapan.id– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Kamis (9/5/2025) oleh seorang wali murid yang keberatan atas program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer.

Pengaduan tersebut dilayangkan oleh Adhel Setiawan, orang tua siswa asal Babelan, Kabupaten Bekasi. Didampingi kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pendidikan Indonesia, Adhel menyebut kebijakan Dedi tidak manusiawi dan berpotensi kuat melanggar hak asasi anak.

“Saya bersama kuasa hukum mengadukan Gubernur Jawa Barat, Bapak Dedi Mulyadi, atas kebijakan yang memasukkan siswa bermasalah ke barak dan dididik oleh militer. Sebagai orang tua, saya sangat tidak setuju karena ini bukan pendekatan pendidikan yang manusiawi,” kata Adhel kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).

Adhel menilai kebijakan tersebut tidak hanya melampaui kewenangan gubernur, tetapi juga mencederai prinsip dasar pendidikan yang seharusnya bertujuan memanusiakan manusia. “Anak didik itu bukan tanah liat yang bisa dibentuk sesuka hati. Mereka adalah individu yang harus dibimbing, bukan dibentuk dengan cara-cara militeristik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adhel mempertanyakan efektivitas pendekatan militer dalam menyelesaikan persoalan kenakalan remaja. Ia menyoroti bahwa tidak ada jaminan anak-anak tersebut akan bebas dari kekerasan atau intimidasi selama berada di barak militer.

“Apakah ada jaminan mereka tidak dibentak, tidak dimarahi, atau bahkan tidak mengalami kekerasan psikis? Buktinya, saya baca mereka dibangunkan pukul 4 pagi, tidur jam 10 malam, rambut dibotaki, diajari baris-berbaris, dan memakai seragam militer. Ini membuka celah terjadinya pelanggaran HAM,” tegasnya.

Kekhawatiran juga muncul karena hingga kini belum ada regulasi yang membolehkan keterlibatan militer dalam menangani pelajar bermasalah. Adhel pun menduga kebijakan ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh Dedi Mulyadi.

“Tidak ada satu pun pasal yang memberi wewenang militer untuk menangani kenakalan remaja. Maka kami menilai kebijakan ini tidak berdasar hukum dan melanggar hak-hak dasar anak. Untuk itulah kami melapor ke Komnas HAM agar kebijakan ini segera dihentikan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Dedi Mulyadi sebelumnya sempat menjelaskan secara terbuka alasan di balik kebijakan tersebut. Menurutnya, barak militer menjadi tempat yang efektif untuk membina siswa yang dinilai memiliki masalah perilaku, seperti tawuran, mabuk, kecanduan game online hingga melawan orang tua dan membolos.

Dalam keterangannya seusai menghadiri rapat di Komisi II DPR, Selasa (29/4/2025), Dedi mengatakan bahwa pembinaan dilakukan di lingkungan TNI-Polri namun tetap mengedepankan fungsi pendidikan.

“Siswa tetap belajar seperti biasa di ruang kelas yang tersedia di area barak. Guru dari sekolah asal mereka akan berkunjung secara rutin. Ini bukan hukuman, tapi pembinaan,” ujar Dedi.

Ia menambahkan bahwa program ini akan diterapkan secara bertahap mulai Mei 2025. Dedi menyebut pengalaman pribadinya dalam membuat program serupa sebelumnya menunjukkan hasil positif, dan ia meyakini model ini bisa mengatasi persoalan kenakalan remaja secara lebih disiplin.

Namun, pernyataan itu belum mampu meredam kritik dari berbagai pihak, terutama para orang tua, aktivis pendidikan, dan pemerhati hak anak. Banyak pihak mendesak agar pendekatan pendidikan dikembalikan ke arah yang lebih dialogis, inklusif, dan berbasis kasih sayang.

Editor : Mukmin Azis

Setelah sempat mengundurkan diri, Hasan Nasbi kembali menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau President Communication Office (PCO). Pihak Istana mengatakan kembalinya Hasan Nasbi merupakan permintaan dari Presiden Prabowo Subianto yang memiliki hak prerogatif.

Dilansir detikNews, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo memiliki pertimbangan tersendiri hingga meminta Hasan Nasbi kembali ke PCO. Namun, dia tidak membeberkan alasan pasti keputusan Presiden tersebut.

"Pertimbangannya ya, pasti beliau punya pertimbangan ya. Sejak awal beliau menjabat, apa namanya, menjadi Presiden kan Pak Hasan Nasbi sudah menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presidenan," ujar Prasetyo, Jumat (9/5/2025).

Menurut Prasetyo Hadi, Prabowo memiliki penilaian tersendiri bahkan sejak awal, sehingga Hasan Nasbi dipilih mengisi jabatan di PCO. Prasetyo menilai keputusan Prabowo untuk menarik kembali Hasan Nasbi ke PCO sah-sah saja meskipun Hasan Nasbi sempat mengundurkan diri.

"Yang kedua, pasti beliau secara pribadi punya punya penilaian terhadap sosok Pak Hasan Nasbi dan ketika beliau merasa bahwa beliau memutuskan memerintahkan untuk tetap memimpin Kepala Kantor Komunikasi kepresidenan ya saya kira itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Hak beliau secara prerogatif lah," imbuhnya.

Prasetyo juga menampik kabar yang menyebut efisiensi anggaran menjadi alasan Hasan Nasbi mundur dari PCO. Dia menegaskan masalah anggaran itu sudah terselesaikan bahkan sebelum Hasan Nasbi mengajukan surat pengunduran diri.

"Nggak, nggak, sama sekali tidak ada, Sama sekali tidak ada. Dan, tadi yang disampaikan itu, alhamdulillah semua sudah selesai. Bahkan sebelum adanya surat pengunduran diri itu pun sudah terselesaikan. Jadi bukan, tidak ada kaitannya dengan masalah ini," tegasnya.

Diketahui Hasan Nasbi kembali berkantor sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau President Communication Office (PCO) mulai Selasa (6/5). Hasan mengatakan dirinya diminta untuk tetap mengisi jabatan tersebut.

Sebelumnya Hasan hadir di sidang kabinet paripurna (SKP) pada Senin (5/5). Padahal sebelumnya dia telah mengajukan pengunduran diri sebagai PCO. Hasan mengungkapkan adanya perintah agar dia tetap menjadi PCO.

"Kemarin saya diundang rapat kabinet. Sejauh ini saya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO," katanya, Selasa (6/5/2025).

Video Hasan Nasbi soal Mensesneg Jadi Jubir Presiden: Tak Tumpang Tindih

Video Hasan Nasbi soal Mensesneg Jadi Jubir Presiden: Tak Tumpang Tindih

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresideanan menyampaikan keprihatinan mendalam atas sejumlah peristiwa kecelakaan transportasi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di berbagai wilayah Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap insiden-insiden tersebut dan telah memberikan arahan langsung untuk langkah cepat dan pencegahan ke depan.

“Mohon disampaikan juga pertama tugas kita yang mendalam dan keperhatian atas beberapa kejadian kecelakaan yang terjadi di Purworejo kemudian terjadi di Padang Panjang, ada juga kapal feri yang tenggelam,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025).

Menurutnya, Presiden Ke-8 RI itu sangat menaruh atensi terhadap kejadian-kejadian tersebut dan telah memerintahkan jajarannya untuk segera berkoordinasi.

“Bapak Presiden mengatensi betul kejadian-kejadian tersebut dan sudah memerintahkan kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait, terutama Menhub, Kapolri,” lanjut Prasetyo.

Ada dua hal utama yang menjadi fokus Presiden. Pertama, penanganan terhadap para korban kecelakaan, dan kedua, upaya mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.

“Untuk satu tentu penanganan-penanganan terhadap semua korban. Kedua tentu ini harus dipikirkan mitigasinya,” katanya.

Prabowo, kata Prasetyo, meminta seluruh jajaran untuk meningkatkan pengecekan kelayakan jalan, khususnya terhadap moda-moda transportasi bertonase besar. Hal ini penting dilakukan agar potensi kecelakaan bisa ditekan sejak dini.

“Jadi diharapkan kepada jajaran terkait untuk meningkatkan pengecekan kelayakan jalan terhadap moda-moda transportasi kita terutama yang bertonas besar, supaya kita berharap kejadian-kejadian ini tidak sudah terulang,” tuturnya.

Prasetyo juga menyebut pentingnya proses pengecekan seperti uji KIR, pajak, dan kelayakan kendaraan dilakukan secara menyeluruh.

“Proses-proses apa namanya pengecekan KIR, pajak kelayakan jalan kepada seluruh pihak terkait,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Presiden telah memberikan instruksi kepada Menteri Perhubungan dan Kapolri agar seluruh jajaran mereka melakukan identifikasi dan pemeriksaan transportasi secara lebih intensif.

“Bapak Presiden kemarin memberikan petunjuk kepada Menteri Perhubungan dan Bapak Kapolri untuk semua jajaran melakukan proses-proses identifikasi dan pengecekan lebih intensif,” pungkas Prasetyo.

Palembang (ANTARA) - Polres Musi Rawas menyelidiki penyebab kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, sembari terus memperketat pengamanan agar kejadian yang sama tak terulang kembali.

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitia didampingi Kepala Lapas Narkotika Muara Beliti Ronald Heru Pratama di Muara Beliti, Jumat mengatakan setelah terjadinya kerusuhan pada Kamis (7/5/2025) pagi telah dilakukan penyelidikan oleh Tim Satreskrim Polres Musi Rawas dibantu dengan Inafis.

Dia mengatakan petugas gabungan hingga kini masih disiagakan di Lapas Muara Beliti.

"Kami dari Polres Musi Rawas, Lubuklinggau, Kodim dan Brimob masih standby di sini sampai dengan perbaikan-perbaikan fasilitas yang rusak,” ujar Kapolres.

Menurut dia, untuk hasil penyelidikan akan disampaikan nanti setelah selesai karena saat ini masih olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Kami belum bisa sampaikan di sini. Ke depan akan kita sampaikan hasil dari penyelidikan,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya masih mengumpulkan barang bukti, pengumpulan informasi dan memeriksa CCTV yang ada di Lapas. Kerusuhan sendiri terjadi di Lapas Narkotika pada Kamis 8 Mei 2025 sekitar pukul 09.30 WIB.

“Untuk barang bukti yang diamankan saat ini masih kita dokumentasikan dulu, nanti sambil kita melakukan penyelidikan, kita masih menunggu Satreskrim melakukan penyelidikan dibantu dengan Inafis," katanya.

Terkait pengamanan di lokasi pascakerusuhan itu, menurut Kapolres, masih melihat situasi, apabila sarana dan prasarana sudah diperbaiki dan mulai kondusif, kemungkinan personel perlahan akan ditarik.

“Sampai saat ini personel masih standby baik di dalam ataupun di luar sampai dengan perbaikan selesai dan situasi menjadi kondusif,” katanya.

Pewarta: Dolly Rosana/M Mahendra Putra
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Ponorogo, Jatim (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo, Jawa Timur mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Irak berinisial HHMA (43) karena terdeteksi melanggar izin tinggal di Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo, Happy Reza Dipayuda, di kantornya, Jumat mengatakan HHMA diamankan pada 5 Mei 2025 di wilayah Kabupaten Pacitan setelah tinggal secara ilegal sejak 1 April.

"Yang bersangkutan tinggal bersama warga lokal berinisial SAS, dan diketahui tidak memiliki dokumen izin tinggal yang sah," ujarnya.

HHMA masuk ke Indonesia dengan tawaran sebagai investor produksi arang batok kelapa melalui sebuah CV.

Namun dalam perjalanan usahanya, perusahaan yang dikelola HHMA bangkrut. Pelanggaran keimigrasian terjadi karena WNA asal Irak itu tidak pernah mengurus izin tinggal terbatas ke Kantor Imigrasi di Indonesia.

Selain tidak memenuhi syarat sebagai investor, HHMA juga mengaku menjadi korban penipuan senilai Rp33 juta oleh SAS, dan telah melaporkannya ke Polres Pacitan.

"Kami sudah koordinasi dengan Konsulat Irak untuk proses pemulangan. Jika seluruh dokumen lengkap, akan segera dideportasi," kata Happy.

Imigrasi Ponorogo mengimbau masyarakat agar aktif melapor jika mendapati keberadaan WNA mencurigakan di lingkungannya sebagai bagian dari pengawasan bersama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti menyebut tim kuasa hukum DPP PDI-P memantau penggeledahan terkait dugaan perintangan kasus Harun Masiku.

Keterangan ini disampaikan Rossa saat diperiksa sebagai saksi dugaan suap Harun dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Rossa mengatakan, setelah KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tambahan kasus Harun pada 2023, pihaknya menggeledah sejumlah lokasi, termasuk bekas kediaman Harun.

“Salah satunya adalah di tempat parkir apartemen yang ada di wilayah Jakarta,” kata Rossa, Jumat (9/5/2025).

Penyidik mendapati mobil Harun masih terparkir di apartemen tersebut dan menemukan beberapa dokumen serta petunjuk.

Setelah itu, tim penyidik bergerak ke Semarang untuk memeriksa eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang disuap Harun.

Namun, Wahyu sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan (Lapas) karena program bebas bersyarat.

Penyidik lalu menggeledah rumah Wahyu di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. “Faktanya adalah, penggeledahan yang kami lakukan ini termonitor dari pihak tim hukum DPP yang dalam hal ini kami menduga menjadi bagian Hasto Kristiyanto,” ujar Rossa.

Setelah itu, penyidik menggeledah salah satu rumah kerabat Harun di Jakarta Timur.

Menurutnya, setelah operasi penggeledahan itu, kerabat Harun ditemui tim hukum PDI-P. “Nah ini sampai komplain kepada saya kenapa saya bisa diketahui,” kata Rossa.

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan angkat bicara soal renggangnya hubungan antara Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, keduanya belum terlihat bertemu sejak Desember 2024 lalu.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tidak ada persoalan apa pun di antara dua pemimpin bangsa tersebut. Menurutnya, absennya pertemuan belakangan ini semata-mata karena alasan teknis, bukan karena motif politik.

“Enggak ada begitu-begitu, ini kan hanya analisa,” tegas Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025)

Prasetyo menjelaskan bahwa pertemuan antara Jokowi dan Prabowo hanya menunggu waktu yang tepat, mengingat kesibukan keduanya yang padat.

“Kalau masalah ketemu kedua tokoh bangsa, Pak Presiden ke-7 dan Pak Presiden Prabowo, ini masalah waktu. Di tengah kesibukan beliau berdua, cocokkan waktunya ada yang belum, belum ketemu begitu,” ujarnya

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa jika pertemuan terjadi, konteksnya akan bersifat silaturahmi semata. Tidak ada maksud dominasi atau pengaruh politik dari Presiden Joko Widodo kepada penerusnya.

“Kedua, juga saya rasa Pak Presiden Jokowi juga pada posisi apa namanya ya, kalau pun ingin bertemu dengan Pak Prabowo ini kan ya pasti satu, konteksnya pasti dalam dalam kerangka silaturahmi. Kalau untuk pemerintahan, beliau sudah menyampaikan bahwa sekarang tidak ada itu matahari kembar, tidak ada itu istilah-istilahnya yang boleh dianggap beliau memengaruhi Pak Presiden Prabowo itu, ndak ada,” kata Prasetyo.

Dalam pernyataan yang menekankan kesinambungan dan transisi pemerintahan yang sehat ini, Prasetyo menegaskan bahwa Joko Widodo sepenuhnya telah menyerahkan kendali kepemimpinan kepada Prabowo.

“Jadi sepenuhnya beliau menyerahkan kepemimpinan ini kepada Pak Presiden Prabowo,” tambahnya

Dia mengimbau publik dan media agar tidak menafsirkan ketidak terlihatan pertemuan tersebut sebagai indikasi disharmoni.

“Jadi jangan ditafsirkan kemana-mana meskipun belum ketemu,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan tengah menunjukkan sikap serius dalam merespons meningkatnya keresahan masyarakat dan dunia usaha terhadap aksi-aksi premanisme.

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto cukup resah dengan fenomena premanisme. Prabowo juga telah melakukan koordinasi langsung dengan Kapolri serta Jaksa Agung untuk mencari jalan keluar.

“Untuk sementara kan belum ya. Jadi kan belum kita putuskan apakah penyelesaian itu akan berbentuknya satgas,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025).

Meskipun belum ada keputusan formal mengenai pembentukan satuan tugas (satgas), tetapi Prasetyo mengakui keresahan yang sama juga dirasakan oleh pemerintah.

“Terus terang ya, kami juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme-premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif,” tegasnya.

Dalam konteks ini, kata Prasetyo, Presiden Ke-8 RI itu disebut sangat terganggu dengan keberadaan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan ormas namun justru merusak ketertiban dan menghambat kegiatan usaha di berbagai daerah.

Oleh karena itu, dia melanjutkan langkah antisipatif segera dilakukan dengan menggandeng lembaga penegak hukum tertinggi di negara ini.

“Jadi Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah. Dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri, untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim perusahaan dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Saat ditanya apakah pendekatan yang diambil akan bersifat persuasif atau represif, Prasetyo menyebut bahwa langkah tegas tetap akan diambil bila ditemukan unsur pidana.

“Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasikan,” imbuhnya.

Meski wacana pembentukan Satgas telah muncul, Prasetyo melanjutkan pemerintah menekankan bahwa upaya penanganan premanisme sejatinya sudah berjalan.

Fungsi-fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang melekat pada aparat keamanan dinilai sudah cukup untuk menjawab situasi saat ini.

“Tanpa dibentuk pun kan tidak segala sesuatu harus diselesaikan misalnya dengan harus menunggu terbentuknya tim, kan enggak. Karena fungsi-fungsi itu kan sebenarnya sudah bisa berjalan normal ya melalui teman-teman kepolisian bisa, melalui pembinaan di Kemendagri juga bisa. Jadi ya sudah berjalan tidak perlu menunggu adanya Satgas atau tim khusus itu,” pungkas Prasetyo.

Nanti pada waktunya akan dinilai berapa, kemudian lapas-lapas tersebut akan dipindahkan ke pulau-pulau begitu.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan satuan tugas atau satgas pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai lokasi perumahan.

"Luar biasa perhatian Presiden Prabowo. Tadi malam saya berbicara hampir 2 jam dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan beliau juga konkret yang bagaimana kita membentuk satgas pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai lokasi perumahan, itu arahan beliau," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara, di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, banyak lapas yang berlokasi di area strategis perkotaan, seperti Salemba dan Cipinang di Jakarta.

"Aset-aset negara yang strategis seperti penjara ternyata itu ada di kota seperti di Salemba dan Cipinang, Jakarta itu, luasnya luar biasa. Nanti pada waktunya akan dinilai berapa, kemudian lapas-lapas tersebut akan dipindahkan ke pulau-pulau begitu," katanya.

Ara mengatakan bahwa pihaknya akan kembali melakukan rapat terkait rencana pembangunan rumah di atas lahan lapas tersebut.

"Kami akan rapat lagi pada hari Rabu di Lapas Cipinang, bagaimana kita juga ada terobosan penjara menjadi perumahan dan dipindahkan ke pulau atau ke tempat yang juga layak. Sekarang kan penjara kita sudah terlalu padat (overcrowded), jadi supaya juga lebih manusiawi," katanya lagi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sebelumnya melakukan diskusi terkait rencana potensi pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lapas di sejumlah lokasi di Jakarta.

Lokasi lahan lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis nantinya diharapkan bisa dipindahkan ke luar pulau dan lahan yang ada dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

Menurut Menteri PKP, konsep pembangunan lapas menjadi hunian ini adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Selain itu, juga ingin supaya lapas yang sekarang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh dari kawasan perkotaan.

Adanya pemanfaatan lapas menjadi lokasi pembangunan rumah masyarakat, ujarnya lagi, merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat bisa memiliki hunian layak di kawasan perkotaan.

Pembangunan hunian tersebut bisa menyelesaikan beberapa hal sekaligus. Pertama, penjara yang layak. Kedua, juga bisa buat perumahan. Nantinya perumahan tersebut dikombinasi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa ada subsidi silang dan semua pihak bisa bekerja dengan cepat.

Ara mengatakan dirinya merasa tidak sendirian dalam menjalankan arahan Presiden untuk membangun dan merenovasi 3 juta rumah. Kementerian PKP mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk langsung menyiapkan tim satgas dari lintas Kementerian yang bekerja untuk pemanfaatan lahan lapas sebagai lokasi perumahan

Sedangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan lapas dari kawasan perkotaan ke daerah. Apalagi saat lapas ini melebihi kapasitas, sehingga dibutuhkan lapas baru.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025