IDXChannel - Pemerintah mengusulkan adanya Revisi Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut. RUU itu ditujukan untuk mengurai tumlang tindih lembaga dan regulasi terkait keamanan di laut.

Usulan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Yusril menegaskan, RUU Keamanan Laut urgensi dilakukan.

"Urgensi pembentukan RUU Keamanan Laut. Ini dibutuhkan karena banyaknya regulasi lebih dari 20 peraturan perundangan," kata Yusril.

Selain itu, kata dia, tidak ada ketidaksinkronan antaran peraturan perundang-undangan dalam menjaga laut.

"Irisan peraturan perundangan dengan terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya," katanya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan, perlu adanya konsolidasi kelembagaan untuk menjaga laut.

Tujuannya, kata dia, untuk menciptakan efisien terhadap lembaga penjaga laut.

"Di mana sebenarnya UU dari Polair dan di mana UU Bakamla. Apakah satu saat nanti barangkali akan mempunyai satu lembaga yang diberikan keundangan yang di dalamnya itu bisa ada macam-macam instansi," kata Yusril.

"Sehingga lebih efisien dan lebih efektif dalam menegakkan hukum di laut. Lebih-lebih sekarang ini pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran di mana-mana. Barangkali juga tumpang tindih-tumpang tindih ini dapat kita selesaikan bersama," kata dia.

Yusril mengusulkan, dia pun menyerahkan metode penyusunan regulasi itu menggunakan omnibus.

"Penguatan regulasi penyusunan naskah akademik dan RUU Keamanan Laut mungkin dengan metode omnibus atau apa ya, kita pertimbangkan lah nanti mana yang lebih efektif dan lebih cepat kita kerjakan," kata Yusril.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Seluruh sekretaris jenderal kementerian/lembaga (K/L) telah melakukan pertemuan di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) membahas efisiensi anggaran Rp306,69 triliun yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (11/2).

CNNIndonesia.com mendengar informasi tersebut dari pihak yang ikut pada pertemuan di Kemensetneg pada Selasa (11/2). Ada dua agenda utama pertemuan yang juga dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu.

Pertama, pembahasan secara umum soal rencana penghematan anggaran seluruh K/L yang ditargetkan senilai Rp256,1 triliun. Pertemuan tersebut dihadiri seluruh sekjen.

Sedangkan agenda kedua khusus diikuti oleh sekjen dari kementerian/lembaga yang diklaim tak terdampak efisiensi anggaran. Ada sekitar 16 K/L yang disebut-sebut selamat dari efisiensi ini.

Daftar 16 K/L yang selamat dari efisiensi anggaran itu mencuat dari foto viral di media sosial, menyusul penerbitan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Ditambah satu pos anggaran yang tak diutak-atik adalah milik Bendahara Umum Negara (BUN).

CNNIndonesia.com sudah mencoba menghubungi Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro  dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk mengonfirmasi perihal pertemuan seluruh sekjen K/L itu. Kendati, yang bersangkutan belum memberikan respons hingga berita ini tayang.

Penghematan anggaran besar-besaran dilakukan Prabowo terhadap belanja APBN 2025. Ini sejalan dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025. Lalu, disusul dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Berikut daftar 16 K/L yang diklaim selamat dari pemotongan anggaran 2025:

1.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Rp6,1 triliun2.Mahkamah Agung (MA): Rp12,6 triliun3.Kejaksaan Agung (Kejagung): Rp24,2 triliun4.Kementerian Pertahanan: Rp166,2 triliun5.Polri: Rp126,6 triliun6.Badan Narkotika Nasional (BNN): Rp2,4 triliun7.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Rp2,4 triliun8.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): Rp969 miliar9.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Rp6,6 triliun10.Badan Intelijen Negara (BIN): Rp7 triliun11.Mahkamah Konstitusi (MK): Rp611 miliar12.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK): Rp354 miliar13.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Rp1,2 triliun14.Badan Gizi Nasional: Rp71 triliun15.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Rp268 miliar16.Kementerian Ekonomi Kreatif: Rp279 miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) mendesak aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas atas kericuhan yang terjadi dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Kamis, 6 Februari 2025 lalu.

Desakan ini disampaikan Ikahi sebagai respons terhadap kericuhan dalam sidang dugaan pencemaran nama baik antara Razman Arif Nasution dan Hotman Paris.

“Ikahi mendesak aparat penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan, untuk mengambil langkah tegas terhadap seluruh pihak yang mengganggu jalannya peradilan dan kewibawaan peradilan Indonesia,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat Ikahi, Yasardin, Selasa (11/2/2025).

“Dengan memproses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Yasardin menyatakan bahwa Ikahi sangat prihatin atas kegaduhan yang terjadi dalam persidangan tersebut.

Menurutnya, tindakan oknum pengacara tersebut tidak hanya membuat kegaduhan tetapi juga mengganggu kelancaran proses peradilan.

“Juga merusak citra dan integritas lembaga peradilan sebagai pilar penegakan hukum yang independen dan berwibawa,” kata Yasardin.

Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) sendiri telah melaporkan pengacara Razman Arif Nasution dan timnya ke Bareskrim Polri pada Selasa (11/2/2025).

"Jadi, atas nama lembaga, atas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 (Februari 2025) kemarin, menuai pro dan kontra. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut," ujar Penjabat Humas PN Jakut, Maryono, saat memberikan keterangan di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta.

Pihaknya melaporkan Razman dan beberapa orang lainnya terkait kericuhan yang terjadi di dalam ruang persidangan.

"Betul, (dilaporkan soal) kegaduhan yang terjadi di ruang sidang, baik yang selama diskors maupun saat sidang berjalan," ujar dia.

Ia tidak merinci secara jelas siapa saja yang dilaporkan, tetapi dipastikan ada lebih dari dua pihak yang terlibat dalam keributan tersebut.

"Yang dilaporkan adalah Dr. Haji Razman Arif Nasution dan kawan-kawan. Kita belum bisa menghitung ya karena tidak tahu jumlahnya juga. Tetapi, sudah, setidak-tidaknya lebih dari dua," kata Maryono.

Razman dilaporkan melanggar tiga pasal, yaitu Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan Pasal 217 KUHP tentang tindak pidana membuat gaduh di dalam sidang pengadilan atau di tempat pegawai negeri menjalankan tugasnya.

Laporan ini telah diterima oleh pihak Bareskrim Polri dengan nomor berkas STTL/70/II/2025/Bareskrim.

Ketua PN Jakarta Utara, Ibrahim Palino, tercatat sebagai pelapor dalam surat tersebut.

Badung -

Dua turis asing asal Polandia berinisial RS (39) dan MT (30) ditangkap petugas imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (7/2/2025). Bule pria dan perempuan itu ditangkap lantaran kedapatan menawarkan jasa agen perjalanan ke sesama turis asing di bandara.

"Kami amankan dua orang warga asal Polandia. Mereka diduga berkegiatan sebagai pemandu wisata," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Winarko, dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

Winarko mengatakan petugasnya saat itu sedang berpatroli di kawasan bandara. RS dan MT kala itu terlihat berseragam agen travel sedang mengantar turis asing yang baru saja mendarat.

"Kami mendapati dua warga asing itu sedang mengantar turis asing di area keberangkatan internasional," kata Winarko.

Setelah didekati dan diinterogasi, ternyata RS dan MT hanya berbekal visa kedatangan (VoA) selama di Bali. Visanya masih berlaku sejak kedatangan mereka pada 4 Januari 2025.

Karena menyalahi aturan, RS dan MT langsung digiring ke kantor Imigrasi Ngurah Rai. Di sana, RS dan MT diperiksa intensif untuk memastikan pelanggaran yang mereka lakukan.

"Saat ini, terhadap kedua warga asing itu masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," terang Winarko.

(iws/iws)

Pemerintah lewat Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membuka opsi untuk menunjuk pihak ketiga atau BUMN sebagai pengelola wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) bagi perguruan tinggi.

Wacana kampus mendapat izin usaha pengelolaan tambang sedang digodok dalam RUU perubahan keempat tentang Minerba.

Supratman mengatakan opsi pihak ketiga atau BUMN itu tengah dibahas oleh pemerintah lewat daftar inventarisir masalah (DIM), untuk selanjutnya dibahas bersama DPR.

"Apakah benar nanti itu diberikan langsung ke perguruan tingginya atau justru diserahkan kepada BUMN untuk pengelolaannya," kata Supratman dalam rapat lanjutan RUU Minerba di Baleg DPR, Selasa (11/2).

Dengan opsi itu, kata Supratman, pihak ketiga atau BUMN akan tetap mengelola WIUP bagi perguruan tinggi. Hasilnya nanti diberikan kepada perguruan tinggi.

"BUMN atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah dan pengelolaannya dan hasilnya nanti yang akan diberikan kepada perguruan tinggi," kata dia.

Supratman mengatakan pemerintah saat ini masih menyusun DIM tersebut. Mereka menargetkan DIM akan diserahkan dalam satu atau dua hari ke depan sebelum dibahas bersama DPR.

Di sisi lain, Baleg DPR telah menargetkan pembahasan RUU Minerba akan diselesaikan dalam waktu dekat di tingkat satu. Selanjutnya, RUU tersebut ditargetkan akan dibawa ke Paripurna pada 18 Februari mendatang.

"Diharapkan pembahasan pada tahap pembicaraan tingkat satu dapat diselesaikan pada masa sidang II sehingga pada rapat paripurna tanggal 18 Februari 2025, RUU tentang Minerba dapat disetujui sebagai undang-undang," kata Ketua Baleg DPR, Bob Hasan dalam rapat.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan rencana pemulangan Reynhard Sinaga, narapidana kasus kekerasan seksual di Inggris dan Hambali, tersangka terorisme, bukan prioritas pemerintah.

Yusril mengatakan masalah hukum yang menjerat keduanya tergolong rumit.

"Soal Hambali dan Reynhard saya sudah menegaskan kasus kedua orang ini tidaklah menjadi prioritas karena memang masalahnya cukup rumit," kata Yusril dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Selasa (11/2).

Yusril mengatakan pemerintah memang punya kewajiban melindungi tiap warga negaranya.

Namun, pemerintah juga mempertimbangkan pandangan masyarakat. Dia pun menyebut pemulangan keduanya masih dipelajari.

"Kami sampai pada kesimpulan, kami pelajari, kami concern soal itu, karena menjadi tanggung jawab negara untuk memperhatikan warga negara di luar negeri, betapapun salah, betapapun kita tidak suka dengan apa yang dia lakukan, bahkan dia mempermalukan kita," kata dia.

Yusril mengatakan ada kasus lain yang perlu ditangani oleh pemerintah. Ia menjelaskan ada puluhan WNI yang dijerat hukuman mati di luar negeri. Ia menyebut pemerintah sudah membuka pembicaraan dengan negara terkait mengenai hal tersebut.

"Jadi lebih banyak kasus lain yang perlu ditangani seperti ada sekitar 54 WNI yang dipidana mati di Malaysia juga di Arab Saudi. Dan kami mulai membahas masalah ini dengan Arab Saudi, pembicaraan sudah dimulai dan juga terkait kementerian lain yang menangani pekerja migran juga Kemenlu yang concern terhadap perlindungan WNI," ujarnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, bakal ada satu badan yang diberi wewenang penegakan hukum di laut dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut. Rencana itu dilakukan lantaran Yusril menilai, penegakan hukum di laut saling tumpang tindih antar-lembaga.

Dia mengatakan, ada banyak lembaga yang punya wewenang dalam mengurusi keamanan laut, sehingga menimbulkan tumpang tindih. ?Jadi selama ini kan memang ada yang di bawah Kepolisian Polairud, ada di bawah TNI Angkatan Laut, ada di bawah Kementerian Kelautan, ada Perhubungan, ada Bakamla, dan lain-lain. KPLP juag, ada Bea Cukai juga. Nah, ini masing-masing punya kewenangan dan seringkali kewenangannya itu tumpang tindih di laut," kata Yusril saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Kendati demikian, Yusril mengatakan, Pemerintah akan membenahi tugas dan wewenang lembaga tersebut di dalam RUU Keamanan Laut. Ia menilai, pemerintah akan memberi wewenang pada satu badan non-militer saja yang diberikan wewenang untuk menegakan hukum di laut.

"Kemungkinan hanya ada satu badan yang diberikan kewenangan melakukan penegakan hukum di laut, tapi non-militer sifatnya. Kalau militer, pertahanan keamanan sudah pasti itu kewenangannya Angkatan Laut tidak bisa diganggu sama yang lain," terang Yusril.

Yusril mengatakan, badan non-militer itu akan bertugas untuk menangani pelanggaran hukum seperti kasus penyelundupan hingga pembajakan laut. Nantinya, kata dia, badan tersebut bisa berkoordinasi dengan TNI-Polri bila menghadapi tantangan dan ancaman terhadap kasus tertentu.

"Kalau menghadapi ancaman atau tantangan seperti ini, mereka bisa minta bantuan misalnya dari Kepolisian, bantuan dari TNI, itu biasalah. Itu juga penanganan terhadap terorisme, kalau sekiranya diperlukan, itu bisa melibatkan tentara juga. Walaupun selama ini kelihatannya polisi tetap penanganannya sendiri," tutur Yusril.

Diketahui, pemerintah mengusulkan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut. RUU itu ditujukan untuk mengurai tumlang tindih lembaga dan regulasi terkait keamanan di laut.

Usulan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025). Yusril mengatakan, RUU Keamanan Laut urgensi dilakukan.

"Urgensi Pembentukan RUU Keamanan Laut. urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi lebih dari 20 peraturan perundangan, undang-undang dan peraturan pelaksananya," kata Yusril.

Badung, Bali (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, memeriksa dua orang warga negara asing (WNA) asal Polandia yang diduga bekerja menjadi pemandu wisata atau guide ilegal.

"Apabila terbukti terdapat pelanggaran keimigrasian maka akan kami tindak sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Winarko di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.

Dua WNA asal Polandia itu pria dan wanita masing-masing berinisial RS dan MT.

Keduanya ditangkap petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Ngurah Rai di area penurunan penumpang di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Jumat (7/2).

Mereka ditangkap sesaat setelah mengantarkan para wisatawan asing untuk bersiap meninggalkan Bali usai liburan di Pulau Dewata.

Saat ditangkap keduanya bahkan masih mengenakan seragam hitam putih dan membawa atribut berupa papan berwarna merah diduga nama agen perjalanan wisata.

Berdasarkan data perlintasan keimigrasian, kedua WNA tersebut masuk Indonesia melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai pada 4 Januari 2025.

Mereka masuk Bali menggunakan visa kunjungan saat kedatangan atau Visa on Arrival (VOA) dan memiliki izin tinggal yang masih berlaku.

"Saat ini terhadap kedua WNA tersebut masih kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut," ucapnya.

Imigrasi Ngurah Rai mencatat sejak 1 Januari hingga 10 Februari 2025, pihaknya telah memberikan 90 tindakan administratif keimigrasian.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA guna menjaga iklim pariwisata di Bali tetap kondusif," imbuhnya.

Pengawasan WNA di Bali menjadi tantangan tersendiri terutama terkait pelanggaran keimigrasian, sejalan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara selama 2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, jumlah kunjungan wisman di Bali pada 2024 mencapai 6,33 juta orang atau naik 20,1 persen dibandingkan 2023 yang mencapai 5,27 juta orang.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Beijing (ANTARA) - China sedang mempercepat reformasi sistem penetapan harga energi terbarukan yang berorientasi pasar dalam upaya membangun sistem ketenagalistrikan baru dan mendorong pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan yang berkelanjutan.

Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (National Development and Reform Commission/NDRC) China dan Administrasi Energi Nasional (National Energy Administration/NEA) China baru-baru ini merilis sebuah pengumuman bersama mengenai pendalaman reformasi penetapan harga untuk listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan.

Reformasi tersebut berfokus pada tiga aspek utama, yaitu membuat kekuatan-kekuatan pasar dapat menentukan harga energi terbarukan, membangun mekanisme penetapan harga dan penyelesaian yang mendukung keberlanjutan jangka panjang serta mengadopsi kebijakan yang beragam untuk proyek yang sudah ada maupun proyek baru.

"Kebijakan penetapan harga baru ini akan secara signifikan mempercepat pembangunan sistem ketenagalistrikan modern dan memastikan pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi China untuk Promosi Pembangunan Industri Zhang Dayong.

Kalangan pakar industri percaya bahwa reformasi tersebut sangat penting karena China memasuki tahap baru dalam pengembangan energi terbarukan.

China sangat menghargai sektor energi baru seperti tenaga bayu dan tenaga surya, dengan meluncurkan serangkaian kebijakan pendukung yang mencakup penetapan harga, keuangan, dan industri. Langkah-langkah yang mendukung, termasuk mekanisme penetapan harga tetap telah menghasilkan pertumbuhan eksponensial dalam kapasitas energi terbarukan.

Pada akhir 2024, total kapasitas terpasang energi terbarukan di China mencapai 1,41 miliar kilowatt, menyumbang 40 persen lebih dari total kapasitas listrik negara itu dan melampaui kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga batu bara.

Terlepas dari ekspansi yang pesat itu, mekanisme penetapan harga tetap yang ada saat ini untuk energi terbarukan masih kesulitan untuk mencerminkan dinamika penawaran dan permintaan pasar yang riil.

Kalangan analis mengatakan kondisi saat ini sudah memungkinkan untuk beralih ke penetapan harga berbasis pasar, di mana mereka mengutip penurunan biaya pembangkit listrik dan pasar yang terus berkembang. Mereka juga memprediksi bahwa reformasi tersebut akan meningkatkan efisiensi industri serta memastikan pertumbuhan berkualitas tinggi yang berkelanjutan.

Biaya pembangkit listrik tenaga bayu dan tenaga surya di China telah turun secara signifikan dibandingkan pada tahap awal pengembangan. Saat ini, biaya pembangkit listrik tenaga bayu dan surya di negara tersebut berkisar antara 0,2 yuan (1 yuan = Rp2.237) hingga 0,3 yuan per kilowatt-jam (kWh). Sementara itu, pasar listrik lokal telah matang, dengan regulasi lebih baik yang memfasilitasi partisipasi lebih luas.

Wakil Kepala NEA Song Hongkun menyoroti peningkatan peran kekuatan pasar dalam distribusi listrik. Dari Januari hingga Oktober 2024, transaksi listrik berbasis pasar di China mencapai 5,08 triliun kWh, dengan pangsa listrik yang diperdagangkan di pasar naik dari 17 persen pada 2016 menjadi 62 persen. Hampir separuh dari semua pembangkit listrik terbarukan diperdagangkan di pasar.

"Sektor energi terbarukan di China memimpin di kancah dunia, tetapi guna memastikan kekuatan jangka panjang dan perkembangan yang sehat, sektor ini harus diuji dalam lingkungan pasar yang kompetitif," tutur Liu Manping, seorang ekonom NDRC. Ia menekankan bahwa penetapan harga listrik berbasis pasar merupakan inti dari reformasi tersebut.

Para pakar memperkirakan bahwa dorongan yang berorientasi pasar akan memicu kemajuan teknologi dalam hal tenaga bayu dan tenaga surya serta semakin mengurangi biaya.

Zhang menambahkan pada saat yang sama, reformasi tersebut dapat menyebabkan keuntungan yang lebih rendah untuk beberapa proyek, mengarahkan modal sosial ke arah pengaplikasian energi terbarukan non-listrik, yang akan membantu mendorong pertumbuhan ekosistem energi terbarukan yang lebih luas di China.

Pewarta: Xinhua
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025

Singaraja, Bali (ANTARA) - Imigrasi Kelas II Singaraja, Bali, melakukan deportasi terhadap dua orang warga negara asing (WNA) berkebangsaan Tiongkok yang kedapatan menjadi instruktur selam secara ilegal di Kabupaten Karangasem.

"Dua WNA berkebangsaan Tiongkok yang dideportasi ini adalah laki-laki berinisial CJ dan perempuan berinisial AM," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja Hendra Setiawan, di Singaraja, Selasa.

Kasus tersebut bermula saat petugas Imigrasi tengah melakukan sosialisasi aplikasi pelaporan orang asing (APOA) ke kawasan perhotelan di wilayah Kabupaten Karangasem.

“Saat penyebaran informasi mengenai APOA, tim kami menemukan adanya aktivitas mencurigakan terhadap rombongan turis yang telah selesai melakukan diving," kata dia.

Hendra memaparkan petugas Imigrasi juga sebelumnya telah melakukan observasi dan pemeriksaan awal terhadap dokumen keimigrasian dari dua WNA bersangkutan.

"Atas dugaan adanya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, tim Imigrasi melakukan pemanggilan terhadap dua WNA tersebut untuk diminta keterangan lebih lanjut di Kantor Imigrasi Singaraja”, ujarnya.

Dia mengungkapkan berdasarkan hasil pemeriksaan secara mendalam, kedua WNA tersebut diketahui sebagai pemegang izin tinggal kunjungan (ITK).

WNA tersebut masuk ke Indonesia melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, masing-masing inisial CJ pada 26 November 2024 dan AM pada 21 Desember 2024. Adapun masa berlaku izin tinggal keduanya, yakni CJ hingga 24 Maret 2025 dan AM hingga 18 Juni 2025.

Dia menegaskan kedua WNA itu dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan karena yang bersangkutan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Jo. Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Adapun proses pendeportasian dilakukan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai masing-masing dengan penerbangan China Southern Airlines nomor penerbangan CZ626 (Denpasar-Guangzhou) dengan tujuan akhir Wenzhou dan dengan penerbangan China Southern Airlines nomor penerbangan CZ6066 (Denpasar-Shenzen) dengan tujuan akhir Beijing.

“Tindakan ini merupakan wujud nyata penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerja kami. Kami akan menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing. Kami juga berharap masyarakat untuk melaporkan apabila mengetahui tentang aktivitas WNA yang mencurigakan, meresahkan atau melanggar peraturan ke nomor hotline Kantor Imigrasi Singaraja 0813-5390-9733," ujar Hendra.

Pewarta: IMBA Purnomo/Rolandus Nampu
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menyesalkan kericuhan dalam persidangan yang melibatkan pengacara Razman Arif Nasution dengan Hotman Paris. Menurutnya, hal itu seharusnya tidak perlu terjadi karena Razman adalah pihak yang mengerti hukum.

"Ya sebetulnya, kan pelaku-pelaku ini kan sudah tahu hukum, enggak perlu terjadi itu," kata Humas PN Jakut Maryono di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

Maryono menuturkan, kalau saja kericuhan itu tidak terjadi, pihaknya pun tidak akan membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri.

"Kalau itu tidak terjadi, nggak mungkin akan seperti ini," ucapnya.

Pelaporan Razman Nasution dkk ke Bareskrim Polri itu, menurut Maryono, merupakan perintah dari Mahkamah Agung (MA) selaku lembaga peradilan tertinggi di Tanah Air.

"Ini bukan instruksi lagi, sudah perintah dari MA sendiri. Jadi atas kejadian itu, kami juga nggak diam. Kami kan punya pengadilan tinggi, kita ke pengadilan tinggi, kita ke mahkamah, kita seperti itu. Ini atas sama lembaga," terang dia.

PN Jakut melaporkan Razman dengan tiga pasal. Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/70/II/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 11 Februari 2025.

"Betul, kegaduhan yang terjadi di ruang sidang, baik yang selama diskors maupun saat sidang berjalan. Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP," imbuh Maryono.

Kericuhan melibatkan Razman Nasution dengan Hotman Paris terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis (6/2). Saat kericuhan berlangsung, salah satu pengacara Razman tertangkap kamera berdiri di atas meja sidang.

Momen itu juga tengah viral di media sosial sebagaimana diunggah di Instagram milik Hotman Paris seperti dilihat, Jumat (7/2). Kericuhan awalnya dipicu saat Razman menghampiri Hotman yang sedang duduk di kursi saksi. Beberapa anggota tim pengacara Hotman lalu masuk ke ruang sidang untuk mengamankan Hotman dan membawa pengacara tersebut pergi meninggalkan ruang sidang.

Saat Hotman telah dibawa ke luar, kericuhan di dalam ruang sidang masih berlangsung. Adu mulut melibatkan tim pengacara Hotman dan tim pengacara Razman. Di momen panas itu, salah seorang pengacara Razman tiba-tiba berdiri ke atas meja dan terlibat konfrontasi dengan tim Hotman.

Sontak, perbuatan dari salah satu pengacara Razman itu direspons keras oleh tim Hotman. Mereka memprotes aksi pelaku yang berdiri di atas meja ruang sidang.

Simak Video: Ricuh Saat Sidang, Razman dan Kuasa Hukumnya Dilaporkan ke Bareskrim

(ond/azh)

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id - Sebanyak lima orang narapidana Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya di Porong, Sidoarjo, dilayar ke Lapas Perempuan Kelas IIA Malang. Pemindahan narapidana ini dilakukan karena jumlah narapidana telah melebihi kapasitas hunian.

Pemindahan ini berlangsung lancar setelah sebelumnya dilakukan koordinasi antara Rutan Perempuan Surabaya, dan Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur. “Kami juga memastikan narapidana yang telah memiliki putusan hukum tetap dipindahkan sesuai prosedur," ujar Kasubag Pelayanan Tahanan, Putri Rahmawaty Herlambang, Selasa (11/2/2025).

Menurutnya, proses pemindahan dilakukan, supaya narapidana mendapat program pembinaan yang lebih maksimal sebelum kembali ke masyarakat.

Pemindahan ini mendapat pengawalan ketat yang melibatkan seluruh petugas pemasyarakatan Rutan Perempuan Surabaya, termasuk regu pengamanan, maupun staf pengamanan. "Langkah-langkah pengamanan dan koordinasi diterapkan dengan cermat untuk memastikan proses berjalan lancar dan aman," jelasnya.

Lebih lanjut, pemindahan ini merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, untuk mengoptimalkan penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Sebelum dilayar, petugas melakukan pemeriksaan administrasi narapidana oleh bagian registrasi dan pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan rutan. "Kami berupaya menjaga agar rutan tetap dalam kapasitas yang wajar," tandasnya.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan