Jakarta: Sekjen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Suharti mengajak seluruh pihak turut memantau penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP). Dana tersebut harus 100 persen diterima siswa.

Suharti menuturkan dana PIP merupakan dana pribadi siswa. Dia mengatakan siswa memiliki hak untuk menggunakan dana tersebut guna menunjang pembelajaran.

Sekolah tak boleh ikut campur dalam dana PIP siswa. Apabila sekolah mengambilkan dana PIP siswa, maka tak boleh ada pemotongan terhadap dana tersebut.

Suharti mengingatkan sekolah juga tak boleh beralasan uang PIP digunakan untuk keperluan siswa, misalnya membeli seragam dan lainnya.

Baca juga: Siswa Harus Terima PIP 2025 Utuh 100 Persen, Sekolah Tidak Boleh Potong

"Jika ditemukan bukti bahwa kepala sekolah terbukti melakukan penyelewengan maka kepala sekolah diminta untuk mengembalikan dana tersebut," ujar Suharti dalam siaran YouTube Kemdikdasmen dikutip Rabu, 12 Februari 2025.

Pihaknya tak segan membawa persoalan penyelewengan dana PIP ke ranah hukum. Sehingga, pelaku mendapatkan sanksi tegas atas tindakannya.

"Karena contoh memang sudah ada di beberapa daerah masuk ke aparat hukum. Kalau memang terjadi kita memang akan serahkan lebih lanjut prosesnya di aparat penegah hukum," tutur dia.

Suharti mengatakan pihaknya juga terus berupaya agar segala bentuk penyelewengan dana PIP bisa dihindarkan. Pihaknya membuka layanan pengaduan untuk hal tersebut.

"Kami ingin memastikan bahwa penerima PIP ini tepat sasaran," tegas dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JAKARTA - Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP dinilai sebagai bukti ketidakpastian hukum di Indonesia. Hal itu dikhawatirkan membuat penegakan hukum semakin kacau.

"Kasus pagar laut Tangerang dan kasus timah adalah dua contoh ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kewenangan berlebih jaksa," kata Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, Kamis (13/2/2025).

Haidar menjelaskan, kasus pagar laut Tangerang setidaknya ditangani oleh tiga lembaga penegak hukum. Mulai dari Polri, KPK, hingga Kejaksaan. Polri mengusut dugaan pidana umumnya, sedangkan KPK dan Kejaksaan sama-sama mengusut dugaan pidana korupsinya.

"Antara KPK dan Kejaksaan dua lembaga penegak hukum menangani satu kasus korupsi jelas tidak efisien dan menyebabkan ketidakpastian hukum," ucapnya.

Untuk menghindari hal-hal seperti itulah mengapa KUHAP yang berlaku saat ini mengatur pemisahan fungsi kewenangan lembaga penegak hukum. Polri dan PPNS sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan hakim sebagai pengadil.

Sedangkan KPK sebagai lembaga ad-hoc yang diberi tugas khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan gabungan fungsi penyidikan sekaligus penuntutan.

"Namun kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana tertentu dalam UU Kejaksaan telah mengganggu keteraturan penegakan hukum tersebut. Padahal tindak pidana tertentu bukan hanya korupsi. Kini jaksa terkesan lebih daripada KPK hingga menutupi fungsi utamanya sebagai penuntut umum," jelasnya.

Selain itu, ketidakpastian hukum akibat kewenangan berlebih jaksa juga tercermin dari kasus timah. Kasus timah disebut-sebut sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia bertolak-belakang dengan vonis hakim.

"Dampaknya bukan hanya merugikan pelaku dan keluarga karena terlanjur mendapatkan predikat koruptor terbesar, tapi juga merugikan hakim karena dicap pro koruptor. Padahal itu terjadi karena kegagalan jaksa membuktikan tuntutan dan dakwaannya di pengadilan," ujarnya.

Awalnya Kejaksaan Agung mengumumkan kerugian negara sebesar Rp271 triliun. Kemudian diralat menjadi Rp300 triliun. Angkanya diperoleh Kejaksaan Agung dari hasil audit BPKP dan perhitungan ahli.

Sebanyak Rp271 triliun di antaranya diklaim sebagai kerugian ekologis. Sisanya Rp29 triliun sebagai kerugian keuangan. Akan tetapi, berdasarkan vonis hakim soal uang penggantinya, uang korupsi kasus timah yang diterima 17 Terdakwa tidak sampai Rp15 triliun. Artinya terdapat selisih sekitar Rp285 triliun dari dakwaan Jaksa.

"Harusnya kan audit kerugian negara itu dihitung dan diumumkan oleh BPK bukan BPKP. Lalu, dilampirkan sebagai alat bukti. Tapi ini tidak. Alias Goib. Korupsi itu kerugian negaranya harus actual loss (nyata), bukan potential loss (perkiraan)," paparnya.

Menurutnya, hal itu terjadi karena jaksa bertindak sebelum jelas dan nyata kerugian negara berdasarkan hasil audit BPK. Jaksa melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga tentukan auditor sendiri ternyata keliru dan mereka tuntut sendiri.

Berbeda jika lidik dan sidik dilakukan kepolisian karena jaksa dapat mengoreksinya. Atau jika sidik, lidik dan tuntut oleh KPK karena penyidiknya terdiri dari gabungan polisi, jaksa dan PPNS.

"Jadi, kewenangan berlebih jaksa telah terbukti mengabaikan checks and balances, menimbulkan ketidakpastian hukum, menyebabkan kegaduhan dan caruk-maruk penegakan hukum,".

Kalau kewenangan berlebih jaksa atas nama asas dominus litis pada akhirnya dilegalisasi melalui Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP, dirinya khawatir akan terjadi kekacauan hukum yang lebih kusut lagi.

"Sudah semrawut masih mau diawut-awut jadinya makin kusut. Dan ini tidak sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mengenai transformasi hukum," katanya.

Jakarta -

Aktor Ferry Salim membagikan kabar bahagia atas pencapaian menyelesaikan pendidikan magister atau S2. Dia membagikan momen tersebut dalam unggahan Instagram pribadinya.

Ferry Salim mengikuti yudisium Magister Hukum pada 7 Ferbruari 2025 di Universitas Kristen Indonesia. Keluarga juga menghadiri momen penting bintang film Buya Hamka itu.

"Satu kehormatan mendapat kesempatan memberikan speech pada acara tersebut. Selamat kepada teman-teman seangkatan dan terimakasih kepada guru besar dan dosen serta pembimbing dan juga teman-teman yang memberikan support sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan tepat waktu," tulis Ferry Salim dalam unggahan Instagram yang dilihat pada Kamis (13/2/2025).

Aktor berusia 58 tahun itu menceritakan singkat perjalanannya memutuskan untuk kuliah lagi, meskipun usianya tak lagi muda. Banyak hal yang Ferry Salim dapatkan saat menjadi mahasiswa dan berada di antara teman seangkatan yang berusia lebih muda darinya.

"Saya bukan datang dari keluarga akademisi. Tidak pernah terpikirkan kalau suatu hari akan kuliah lagi di usia yang sudah tidak muda. Menjadi mahasiswa di antara anak-anak muda adalah tantangan tersendiri," ungkapnya.

Ayah tiga anak itu bangga bisa mencapai titik ini. Dia berharap ini menjadi inspirasi termasuk untuk anak-anaknya, menuntut ilmu tidak berpatok pada usia.

"Bagi saya, ini adalah sebuah pencapaian sekaligus mampu memberikan inspirasi bagi banyak orang juga anak-anak saya bahwa usia tidak membatasi orang untuk belajar," pesannya.

"Cukup berat membagi waktu antara kuliah dengan padatnya pekerjaan bahkan banyak waktu untuk keluarga yang saya korbankan untuk kegiatan kuliah," sambung Ferry Salim bercerita.

Pria kelahiran 8 Januari 1967 itu sangat berterima kasih kepada keluarga yang mendukung langkahnya. Setelah yudisium, Ferry Salim mendapat 'hadiah' ditraktir makan malam oleh putra sulungnya, Brandon Salim.

Ferry Salim juga berhasil menyandang status Sarjana Hukum pada Januari 2023. Saat itu Ferry Salim berusia 56 tahun.

"Saya ditraktir Brandon Salim makan malam sebagai bentuk kebanggaannya," tutup Ferry Salim.

(pus/nu2)

SUASANA Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendadak tegang saat advokat Adnan Buyung Nasution menginterupsi pembacaan putusan atas perkara subversi dari tokoh militer dan politik H.R. Darsono yang sedang dibacakan oleh hakim Soedijono pada Maret 1986 silam.

Waktu itu, Buyung, sapaan akrab dari legenda advokat Indonesia berambut putih dan bersuara lantang itu merasa tersinggung, karena ada potongan kalimat dalam pertimbangan hakim yang menyebut dirinya “tidak etis”, hingga protes Buyung membuat hakim menghentikan pembacaan putusan.

Saat polisi memasuki ruang sidang, Buyung pun menghardik dan menyuruh agar polisi keluar dengan argumentasi bahwa ruang sidang bukanlah urusan polisi, karena masih di bawah wewenang hakim.

Akhirnya H.R. Darsono divonis 10 tahun penjara. Namun, tindakan Buyung membuatnya dilaporkan oleh hakim Soedijono ke Mahkamah Agung atas tuduhan merendahkan martabat lembaga peradilan (contempt of court).

Buyung sempat dijatuhkan putusan administratif oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mencabut izin praktiknya sebagai pengacara.

Sepak terjang Buyung jelas tidak serta-merta dapat disamakan dengan kasus advokat yang begitu menghebohkan publik karena protesnya yang dianggap berlebihan hingga menaiki meja sidang pengadilan.

Tidak hanya diberhentikan oleh organisasinya, kini yang bersangkutan juga dilaporkan ke polisi dengan 3 pasal berlapis, yaitu 335, 207, dan 217 KUHP, tentu dengan mengedepankan praduga tak bersalah.

Delik merendahkan peradilan

Menurut Black’s Law Dictionary Edisi 9, Contempt of Court (CoC) didefinisikan sebagai tindakan yang menentang wewenang atau martabat pengadilan.

Artinya, menyerang atau mengancam siapapun yang ada di persidangan merupakan perbuatan yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap independensi peradilan.

Selanjutnya, Black’s Law juga membedakan antara “civil contempt” sebagai kegagalan menaati perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan hukum suatu pihak dan “criminal contempt”, yaitu suatu tindakan yang merintangi peradilan atau menyerang integritas pengadilan.

Istilah CoC pertama kalinya ditemukan dalam Penjelasan UU Mahkamah Agung, yaitu untuk dapat menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan.

Adapun bentuk umum CoC antara lain: berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan, tidak mentaati perintah pengadilan, menyerang integritas dan impartialitas pengadilan, menghalangi jalannya penyelenggaraan pengadilan, dan penghinaan terhadap pengadilan dengan cara publikasi.

Dalam KUHP Lama, CoC memang belum dikriminalisasi secara khusus. Namun perbuatannya tersebar dalam beberapa delik umum yang bergantung pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana secara faktual dan tidak bisa dianalogikan, melainkan dengan jalan penafsiran, misalnya di Pasal 207, 212, 216-218, 223-224, 281, 310, & 315-316 KUHP.

Sedangkan ketentuan hukum acaranya mengacu pada pasal 218 KUHAP, yaitu: dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.

Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua, dikeluarkan dari ruang sidang, dan pelanggaran tata tertib yang bersifat tindak pidana dapat dilakukan penuntutan.

Menurut yurisprudensi umum, siapapun yang hadir di persidangan tentunya dapat menjadi pelaku CoC, yaitu para pihak dalam perkara perdata dan terdakwa/jaksa dalam perkara pidana, kemudian advokat, saksi, polisi, petugas pengadilan, wartawan dan pengunjung sidang, termasuk juga hakim atau juri.

Diatur KUHP Baru

Dalam Bab VI, mulai dari Pasal 279-299 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru yang akan berlaku efektif tahun 2026, pembentuk KUHP Baru memilih judul “Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan”.

Bab VI itu terdiri dari 4 bagian, yaitu Penyesatan terhadap proses peradilan, Mengganggu dan Merintangi Proses Peradilan, Perusakan Gedung, Ruang Sidang, dan Alat Perlengkapan Sidang Pengadilan, dan Pelindungan Saksi dan Korban.

Tindak Pidana Penyesatan Proses Peradilan (sebelumnya diusulkan dengan nama “Rekayasa Kasus”), lahir dalam rapat kerja Pemerintah & Tenaga Ahli RKUHP dengan Komisi III DPR RI tanggal 9 November 2022, karena waktu itu viral dugaan rekayasa kasus dalam perkara pembunuhan Brigadir J, tentunya dengan pengaturan sanksi yang lebih berat.

Sedangkan dalam Pasal 280 KUHP Baru, diatur CoC yang tergolong ringan dengan Pidana Denda kategori II, yaitu 1) tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk peradilan, 2) bersikap tidak hormat terhadap aparat, petugas, atau persidangan padahal telah diperingatkan hakim.

Berikutnya, 3) menyerang integritas aparat, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan; atau 4) tanpa izin pengadilan memublikasikan proses persidangan secara langsung.

Dengan mengatur CoC secara lengkap dan komprehensif, pembentuk KUHP nampaknya menghendaki adanya perlindungan hukum terhadap independensi dan penghormatan terhadap integritas peradilan sebagai suatu sistem untuk mengadministrasikan keadilan.

Awal runtuhnya negara hukum?

Terlepas dari tidak dapat dibenarkannya perilaku advokat yang menaiki meja sidang dan juga tidak absolutnya hak imunitas dalam Pasal 16 UU Advokat yang harus dilaksanakan dalam tugas profesi dengan iktikad baik, mungkin kasus ini adalah peringatan dini agar kita menyadari bahwa penghormatan terhadap hukum dan peradilan tidak kalah pentingnya dari program unggulan Prabowo-Gibran.

Sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, nampaknya advokat sudah jauh dari kemuliaan profesinya (officium nobile).

Begitu gampangnya menjadi advokat, berkumpulnya advokat hanya di perkotaan besar, menjamurnya organisasi yang menyelenggarakan pendidikan dan ujian tanpa standarisasi, serta lunturnya kode etik advokat juga dapat menjadi awal runtuhnya negara hukum.

Cita-cita menjadi seorang advokat kesannya bukan lagi untuk menegakan keadilan dan menolong sesama yang miskin dan teraniaya, namun hanya mempertontonkan keglamoran, menghalalkan segala cara untuk menang, dan bahkan menunjukkan sikap arogansi yang tidak menggambarkan harkat dan martabat dari profesi advokat yang seharusnya mulia.

Entah terinspirasi dari William Shakespeare yang mengatakan, “the first thing we do let's kill all the lawyers”, konon terdapat isu yang sejak lama berhembus bahwa terdapat “hidden agenda”, guna memastikan bahwa advokat tidak pernah boleh bersatu dan berdaulat sebagai salah satu “conditio sine qua non” dari tegaknya suatu negara hukum.

Berbeda dengan penyidik selaku penjaga pintu gerbang peradilan, jaksa yang menjalankan fungsi penuntutan, dan hakim yang akan memutus perkara, advokat adalah satu-satunya profesi yang ada di setiap tingkat sistem peradilan.

Sehingga jika hendak memperbaiki negeri ini, maka perbaikilah advokatnya terlebih dahulu, mumpung para tokoh advokat sedang dipercayakan jabatan dan kewenangan yang besar.

Medan -

Puasa Ayyamul Bidh adalah puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan dalam kalender Hijriah. Pada bulan Syaban, puasa ini bertepatan dengan puasa sunnah Nisfu Syaban yang jatuh pada tanggal 15 Syaban.

Menggabungkan niat untuk dua puasa sunnah ini diperbolehkan dan sah menurut pendapat para ulama.

Hukum Menggabungkan Niat Puasa Sunnah

Melansir laman UIN Sunan Gunung Jati, dalam kitab I'anatut Thalibin karya Syaikh Abu Bakar Syatha, menggabungkan niat puasa sunnah diperbolehkan dan tetap mendapatkan pahala dari kedua ibadah tersebut. Sebagai contoh, jika puasa Ayyamul Bidh bertepatan dengan puasa Nisfu Syaban, seseorang dapat berniat untuk keduanya sekaligus dan memperoleh keutamaan ganda.

Hal ini diperkuat dalam buku "Rahasia Puasa Sunnah" karya Ahmad Syahirul Alim Lc MPd, yang menyebutkan bahwa umat muslim dapat menggabungkan niat beberapa puasa sunnah dalam satu waktu. Dengan demikian, bagi yang ingin melaksanakan puasa Ayyamul Bidh dan Nisfu Syaban secara bersamaan, cukup melafazkan satu niat: "Saya berniat puasa Ayyamul Bidh dan Nisfu Syaban karena Allah Ta'ala."

Bacaan Niat Puasa Ayyamul Bidh dan Nisfu Sya'ban

Berikut ini bacaan niat untuk masing-masing puasa:

Niat Puasa Ayyamul Bidh

نَوَيْتُ صَوْمَ أَيَّامِ الْبِيْضِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Latin: Nawaitu shauma ayyaami-l-baidhi sunnata-lillaahi ta'aalaa.

Artinya: "Saya berniat puasa pada hari-hari terang sunnah karena Allah Ta'ala."

Niat Puasa Nisfu Sya'ban

نَوَيْتُ صَوْمَ فِي النِّصْفِ الشَّعْبَانِ سُنَّةَ لِلَّهِ تَعَالَى

Latin: Nawaitu shauma fin-nishfi-sy-sya'baani sunnata-lillaahi ta'aala.

Artinya: "Saya niat puasa pada pertengahan bulan Syaban sunnah karena Allah ta'ala."

Jadwal Puasa Ayyamul Bidh dan Nisfu Sya'ban 1446 H/2025 M

Berdasarkan kalender Hijriah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama (Kemenag), berikut jadwal puasa Ayyamul Bidh dan Nisfu Syaban:

• Rabu, 12 Februari 2025: 13 Syaban 1446 H (Puasa Ayyamul Bidh)
• Kamis, 13 Februari 2025: 14 Syaban 1446 H (Puasa Ayyamul Bidh)
• Jumat, 14 Februari 2025: 15 Syaban 1446 H (Puasa Ayyamul Bidh & Puasa Nisfu Syaban)

Tata Cara Puasa Ayyamul Bidh dan Nisfu Syaban

Tata cara puasa ini sama seperti puasa sunnah pada umumnya. Berikut langkah-langkahnya:

• Membaca Niat

Niat bisa diucapkan dalam hati atau dilafalkan secara lisan sebelum fajar.

• Makan Sahur

Dianjurkan untuk makan sahur, terutama mendekati waktu subuh.

• Menahan Diri dari Perbuatan Dosa

Menjaga diri dari perkataan kotor, menggunjing, atau perbuatan yang mengurangi pahala puasa.

• Menjaga Diri dari Hal yang Membatalkan Puasa

Seperti makan, minum, atau hubungan suami-istri di siang hari.

• Menyegerakan Berbuka

Dianjurkan untuk segera berbuka saat waktu magrib tiba.

Keutamaan Puasa Ayyamul Bidh dan Nisfu Syaban

Melaksanakan puasa sunnah ini membawa banyak keutamaan, di antaranya:

• Mendapat pahala seperti berpuasa sepanjang tahun.
• Menghapus dosa dan meningkatkan ketakwaan.
• Memperoleh keberkahan bulan Sya'ban sebagai persiapan menuju Ramadan.
• Mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang sering berpuasa di bulan Syaban.

Itulah informasi mengenai puasa sunnah Ayyamul Bidh sekaligus puasa Nisfu Syaban. Dengan memahami niat, jadwal, dan tata cara puasa Ayyamul Bidh serta Nisfu Syaban, umat muslim dapat menjalankannya dengan lebih baik dan memperoleh keberkahan dari Allah SWT. Semoga bermanfaat, ya!

(mjy/mjy)

Malang -

Selebgram Isa Zega ditahan di Lapas Wanita Kelas IIA Kota Malang dalam kasus pencemaran nama baik. Ia menjadi transgender pertama yang ditahan di lapas wanita. Isa ditahan selama kurang lebih 20 hari menunggu proses penuntutan selesai.

Kepala Lapas Wanita Kelas IIA Sukun, Yunengsih mengatakan, Isa Zega tidak langsung ditempatkan bersama Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) karena masih harus menjalani masa pengenalan lingkungan (Mapenaling) di ruang tahanan khusus.

Dia juga menyebut, pemindahan selebgram tersebut dari rutan Polda Jatim ke Lapas Wanita Kelas IIA Malang telah sesuai prosedur.

"Dipisah, karena memang dia harus di ruangan tersendiri. Artinya bukan karena dia bagaimana-bagaimana, tetapi memang setiap tahanan atau narapidana yang baru dipindahkan harus kami pisahkan," jelas Yunengsih dilansir detikJatim, Rabu (12/2/2025).

Masa pengenalan tersebut akan berlangsung 1 minggu dan kemudian akan dipindahkan ke ruang tahanan reguler.

"Sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu 1 minggu apabila sudah bisa beradaptasi maka minggu selanjutnya akan kami turunkan ke kamar yang lain," kata Yunengsih.

Menurut Yunengsih, Isa Zega merupakan transgender pertama yang ditahan di lapas wanita selama dirinya menjabat sebagai Kepala Lapas Wanita Malang.

Ia mengatakan pemindahan Isa Zega yang merupakan seorang transgender ke lapas wanita tak jadi masalah. Sebab Isa telah mendapat legalitas sebagai seorang perempuan.

"Yang bersangkutan sudah mendapat penetapan dari Pengadilan Jakarta Selatan tentang pergantian nama, serta hasil pemeriksaan atau operasi dari dokter Indonesia dan Thailand yang kami terima," kata Yunengsih.

Untuk informasi, Isa Zega ditahan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Bos MS Glow, Shandy Purnamasari. Ia sebelum ditahan di Sel Wanita Rutan Polda Jatim sejak 23 Januari kemudian dilimpahkan ke Kejari Malang.

(nkm/nkm)

TANGERANG, KOMPAS.com – Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, memilih untuk tidak merespons berbagai pemberitaan yang menyeret namanya buntut polemik pagar laut di Tangerang.

Kuasa hukumnya, Yunihar, menegaskan, sikap diam Arsin bukan berarti pasrah, melainkan untuk menghindari polemik yang semakin meluas.

"Klien kami memahami, dunia medsos hari ini kan hakim paling tinggi. Jadi kalau diklarifikasi, sepertinya tidak akan berpengaruh juga," ujar Yunihar kepada Kompas.com, Rabu (12/2/2025).

Yunihar mengatakan, Arsin lebih fokus menghadapi proses hukum yang tengah berjalan daripada menanggapi opini publik.

"Diam bukan berarti pasrah, tapi tidak mau memperumit," tambahnya.

Sebelumnya, Arsin telah melaporkan sejumlah media ke Dewan Pers atas dugaan pemberitaan yang dianggap fitnah dan hoaks.

Ia juga mengaku tidak diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dalam pemberitaan tersebut.

"Yang sudah kami lakukan, karena juga ada media, kita juga telusuri tracking media, dan itu sudah kami laporkan ke Dewan Pers," ujar Yunihar.

Arsin disebut belum melaporkan individu-individu tertentu terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), karena masih mengumpulkan bukti tambahan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

"Untuk laporan ITE-nya, maksudnya ke person-person belum. Tetapi, kami duga itu kan media, ya, media online. Itu sudah kami laporkan ke Dewan Pers," kata dia.

Namun, dia tidak menyebutkan berapa jumlah media yang dilaporkannya ke dewan pers.

"Saya lupa jumlahnya, nanti saya coba tanya lagi ke tim. Tapi lebih dari satu. Yang jelas, dari pemberitaannya itu fitnah dan hoaks," jelas dia.

(Reporter: Intan Afrida Rafni | Editor: Akhdi Martin Pratama)

Samarinda (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Samarinda, Kalimantan Timur mengoptimalkan penggarapan lahan seluas 3.000 meter persegi untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah, sekaligus mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Lapas Narkotika Samarinda Theo Adrianus Purba di Samarinda, Rabu, menjelaskan program ini tidak hanya fokus pada pertanian, tetapi juga peternakan.

"Kami memiliki pembibitan (nursery) dengan sistem pertanian pintar untuk menanam cabai merah dan pakcoy. Selain itu, kami juga membudidayakan terong, bebek, ayam, lele, hingga madu dari lebah kelulut," ujarnya.

Nursery ini menggunakan sistem terintegrasi yang memungkinkan penyiraman dan pemupukan otomatis. Media tanam yang digunakan adalah sabut kelapa.

Menurut Theo, hasil panen tidak hanya dinikmati oleh warga binaan, tetapi juga dijual kepada pegawai dan masyarakat sekitar.

"Contohnya, kangkung hasil kebun kami dipasok ke penjual pecel lele di sekitar Bayur hingga Sempaja," kata Theo.

Lapas Narkotika Samarinda juga memberdayakan warga binaan untuk merawat kebun dan peternakan. Tujuannya, memberikan bekal keterampilan yang dapat mereka gunakan setelah bebas nanti.

Pihaknya menyiapkan kader-kader yang memiliki keahlian di bidang pertanian dan peternakan, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam mengolah lahan-lahan tidak produktif menjadi lahan yang bermanfaat.

Theo mengakui ada sejumlah tantangan dalam melaksanakan program ini. Pertama, tingkat keasaman tanah di Samarunda berbeda dengan daerah di Jawa.

"Tantangan berikutnya adalah cuaca dan curah hujan yang tidak stabil. Belum lagi serangan hama seperti monyet, ular, biawak, dan musang," keluh Theo dengan kondisi Lapas yang bersinggungan langsung dengan hutan.

Lapas Narkotika Samarinda berkomitmen untuk terus menjalankan program ini. Mereka berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan ketahanan pangan di wilayah sekitarnya.

"Kami menyadari tantangannya tidak mudah, tetapi kami akan terus berusaha," tegas Theo.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan tak mengganggu penegakan hukum yang berdampak langsung pada masyarakat.

Anggota Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengingatkan bahwa Presiden Prabowo telah berkomitmen dalam memperkuat sistem hukum di Indonesia.

Sehingga, penegakan hukum harus tetap menjadi prioritas meskipun anggaran negara sedang diperketat.

"Wajah penegakan hukum adalah wajah dari negara itu sendiri. Persepsi masyarakat terhadap negara kita sangat tergantung dari kebijakan penegakan hukum," ujar Stevano dilansir Antara, Rabu (12/2/2025).

Stevano menegaskan bahwa pemangkasan anggaran bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dilakukan oleh negara-negara besar di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Tren efisiensi ini bukan hanya dilakukan di negara kita, tapi negara superpower seperti Amerika, China, bahkan Vietnam semuanya melakukan efisiensi," katanya.

Menurutnya, langkah efisiensi ini tidak perlu ditangisi atau disesalkan, karena merupakan kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan untuk menyesuaikan kondisi ekonomi dunia.

Namun, ia mengingatkan bahwa meskipun efisiensi diperlukan, rasa keadilan dalam masyarakat tidak boleh berkurang.

"Saya dan rekan-rekan di Komisi III sangat senang bahwa Bapak Presiden memiliki perhatian besar terhadap penegakan hukum di Indonesia," tegasnya.

Anggaran Polri hingga KPK Dipangkas

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, beberapa lembaga penegak hukum terkena kebijakan efisiensi anggaran, di antaranya:

• Polri: Rp 20,5 triliun
• Kejaksaan Agung (Kejagung): Rp 5,43 triliun
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Rp 201 miliar
• Badan Narkotika Nasional (BNN): Rp 998 miliar

Stevano berharap pemangkasan ini tidak menghambat upaya penegakan hukum, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan keamanan nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan menerapkan work from anywhere (WFA) dua hari dalam seminggu usai adanya efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

"Kemarin kami diskusi ya dengan pimpinan dan akhirnya setelah itu mereka langsung rapat, diputuskan bahwa LPSK akan menerapkan tiga hari work from office (WFO) dan dua hari WFA," kata Ketua Ikatan Pegawai LPSK Tomy Permana saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025).

Tomy menjelaskan, seluruh pegawai menyambut baik keputusan terkait WFA dua hari tersebut.

"Ya dengan kebijakan WFA itu ya kita semua sepakatlah, akhirnya kan bisa apa yang menjadi aspirasi dan usulan kami diterima pimpinan," tutur Tomy.

Menurut Tomy, WFA akan mengurangi beban anggaran dalam rangka efisiensi.

"Sehingga kan juga bisa mengurangi beban anggaran yang bisa dialokasikan untuk program-program perlindungan," ujar Tomy.

Tomy juga mendorong pimpinan LPSK untuk melakukan moratorium perlindungan jika anggaran yang terkait fungsi tersebut dipangkas.

"Tetap dengan anggaran sekian, ya kita sih mendesak juga agar pimpinan juga berani mengeluarkan statement untuk melakukan moratorium perlindungan karena dampaknya itu kan juga terhadap perlindungan," ungkap Tomy Permana.

Sebelumnya diberitakan, ribuan saksi dan korban kejahatan terancam kehilangan perlindungan setelah adanya efisiensi anggaran LPSK yang dipangkas 62 persen, dari Rp 229 miliar menjadi Rp 85 miliar.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, mengatakan, efisiensi anggaran tersebut membuat lembaganya kesulitan menjalankan tugas utama dalam melindungi saksi dan korban.

"Pada prinsipnya sih kami mendukung upaya efisiensi dan penghematan ini. Cuma memang Rp 85 miliar ini enggak mencukupi operasional kami. Maksudnya adalah berkaitan dengan layanan perlindungan terhadap saksi dan korban," ujar Susilaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Salah satu dampak terbesar yang nantinya akan dirasakan saksi dan korban, yaitu penghentian beberapa jenis bantuan, seperti layanan medis, psikologis, hingga perlindungan fisik bagi korban.

"Untuk yang hari-hari medis, psikologis, perlindungan fisik, psikososial dan pendampingan itu akan sangat berdampak. Pasti akan dihentikan program perlindungannya, baik itu bantuan atau perlindungannya," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan menerapkan work from anywhere (WFA) dua hari dalam seminggu usai adanya efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

"Kemarin kami diskusi ya dengan pimpinan dan akhirnya setelah itu mereka langsung rapat, diputuskan bahwa LPSK akan menerapkan tiga hari work from office (WFO) dan dua hari WFA," kata Ketua Ikatan Pegawai LPSK Tomy Permana saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025).

Tomy menjelaskan, seluruh pegawai menyambut baik keputusan terkait WFA dua hari tersebut.

"Ya dengan kebijakan WFA itu ya kita semua sepakatlah, akhirnya kan bisa apa yang menjadi aspirasi dan usulan kami diterima pimpinan," tutur Tomy.

Menurut Tomy, WFA akan mengurangi beban anggaran dalam rangka efisiensi.

"Sehingga kan juga bisa mengurangi beban anggaran yang bisa dialokasikan untuk program-program perlindungan," ujar Tomy.

Tomy juga mendorong pimpinan LPSK untuk melakukan moratorium perlindungan jika anggaran yang terkait fungsi tersebut dipangkas.

"Tetap dengan anggaran sekian, ya kita sih mendesak juga agar pimpinan juga berani mengeluarkan statement untuk melakukan moratorium perlindungan karena dampaknya itu kan juga terhadap perlindungan," ungkap Tomy Permana.

Sebelumnya diberitakan, ribuan saksi dan korban kejahatan terancam kehilangan perlindungan setelah adanya efisiensi anggaran LPSK yang dipangkas 62 persen, dari Rp 229 miliar menjadi Rp 85 miliar.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, mengatakan, efisiensi anggaran tersebut membuat lembaganya kesulitan menjalankan tugas utama dalam melindungi saksi dan korban.

"Pada prinsipnya sih kami mendukung upaya efisiensi dan penghematan ini. Cuma memang Rp 85 miliar ini enggak mencukupi operasional kami. Maksudnya adalah berkaitan dengan layanan perlindungan terhadap saksi dan korban," ujar Susilaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Salah satu dampak terbesar yang nantinya akan dirasakan saksi dan korban, yaitu penghentian beberapa jenis bantuan, seperti layanan medis, psikologis, hingga perlindungan fisik bagi korban.

"Untuk yang hari-hari medis, psikologis, perlindungan fisik, psikososial dan pendampingan itu akan sangat berdampak. Pasti akan dihentikan program perlindungannya, baik itu bantuan atau perlindungannya," kata dia.

Anggota Komisi III DPR, Stevano Rizki Adranacus, menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak boleh menghambat proses penegakan hukum, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Stevano dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan seluruh mitra kerja Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/2).

"Kami dari fraksi PDI Perjuangan secara prinsip mendukung penuh program efisiensi yang diambil oleh bapak Presiden Prabowo Subianto," kata Stevano.

Sebab, kata Stevano, efisiensi anggaran tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan Indonesia, mengingat tren ekonomi dunia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja. Kondisi perekonomian global, kata dia, saat ini sedang mengalami kesulitan.

"Tren efisiensi ini bukan hanya dilakukan di negara kita, tapi negara super power seperti Amerika misalnya, China, bahkan Vietnam semuanya melakukan efisiensi," kata Stevano.

Sehingga, kata Stevano, langkah yang diambil terkait efisiensi ini tidak perlu ditangisi atau disesalkan. Menurutnya, efisiensi ini adalah sesuatu yang memang sudah harus dilakukan, mengingat tren perekonomian dunia pada saat ini.

Meski demikian, Stevano berharap, efisiensi anggaran tersebut tidak mengurangi proses penegakan hukum di tanah air. Apalagi, penegakan hukum yang menyentuh langsung masyarakat.

"Saya harapkan dengan efisiensi anggaran ini, program-program dalam hal penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan masyarakat di bawah jangan sampai dikurangi," kata Stevano.

Stevano mengingatkan, bagaimana komitmen Presiden Prabowo dalam penegakan hukum di Indonesia. Ia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh lengah dan rasa keadilan itu harus terus diwujudkan dan menjadi prioritas.

"Jangan sampai rasa keadilan itu dikurangi. Saya dan rekan-rekan saya di komisi III sangat senang bahwa Bapak Presiden memiliki konsen betul terhadap penegakan hukum di Indonesia," ujarnya.

Dia mengatakan di beberapa kesempatan bahwa wajah penegakan hukum adalah wajah dari negara itu sendiri. "Persepsi masyarakat terhadap negara kita sangat tergantung dari kebijakan penegakan hukum," terang Syevano.