Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara berhasil diselamatkan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres IV Tidar, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat UUD 1945.

"Saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945, dan semua UU yang berlaku, dan saya akan laksanakan, siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara, kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

Prabowo mengatakan kekayaan negara harus diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Dia bertekad akan terus menyelamatkan kekayaan negara.

"Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan ini sumpah saya, ini tekad saya dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam 6 bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat, kita sudah selamatkan," kata Prabowo.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus korupsi, dan tidak akan berhenti," sambungnya.

Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun, Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi.

"Saya tau ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mopbilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," tuturnya.

"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Tonton juga "Prabowo Sebut Banyak Kekuatan Ingin Indonesia Terpecah Belah" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menawarkan bantuan hukum ke dosen pembimbing akademik semasa dia kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Ir Kasmudjo. Ia menawarkan itu ketika bertemu dengan Kasmudjo.

"Saya ke sana untuk mengonfirmasi apakah mungkin saya bisa bantu dari sisi tim hukumnya," kata Jokowi, dilansir detikJateng, Rabu (14/5/2025).

Jokowi menawarkan bantuan hukum untuk Kasmudjo lantaran usianya yang tidak lagi muda. Namun, Kasmudjo, kata Jokowi, sudah mendapat bantuan hukum dari Fakultas Kehutanan UGM.

"Ya, saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Ir Kasmudjo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM, digugat. Beliau ini kan sudah sudah tua, sudah sepuh. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM," ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo itu mengaku sempat bernostalgia dengan Ir Kasmudjo mengenai kuliah. Apalagi Ir Kasmudjo dulunya mengampu soal struktur dan sifat kayu.

"Ya, bicara mengenai pelajaran-pelajaran dulu. Karena beliau ini yang memegang penuh di lab-nya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu. Ngecek kayu satu persatu, ini kayu apa, kayu jati. ini kayu apa, kayu mahoni. Baunya seperti apa. Beliau, Pak Kasmudjo itu jagonya," ucap dia.

Jokowi menyebutkan tak ada respons khusus dari Kasmudjo terkait ijazah yang dipersoalkan. "Beliau ya biasa saja. Ya, memang ini sebetulnya hal yang ringan tetapi ya memang harus diselesaikan di ranah hukum karena kalau enggak berkepanjangan terus," imbuh dia.

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak Video 'Obrolan Ringan Jokowi dengan Dosen Pembimbingnya di UGM':

Saksikan Live DetikSore:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jika hukum bisa dibatalkan hanya karena ada narasi yang dibangun di ruang publik tanpa pembuktian formal, maka bangsa ini bukan sedang hidup dalam negara hukum, melainkan dalam negeri dongeng

Jakarta (ANTARA) - Penegakan hukum di negara hukum tidak boleh digiring oleh selera politik atau tekanan opini.

Hukum harus menjadi jangkar yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan menjadi alat yang ditarik-ulur sesuai keinginan kelompok tertentu.

Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya, semua tindakan kenegaraan, termasuk pergantian kekuasaan, harus tunduk pada hukum yang berlaku.

Namun dalam praktiknya, pemahaman atas hukum masih sering dikaburkan oleh kepentingan dan persepsi moral yang tidak berdasar pada ketentuan hukum positif.

Contoh terbaru yang mencolok adalah munculnya wacana permakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meskipun baru beberapa bulan dilantik bersama Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

Meskipun kemenangan pasangan Prabowo-Gibran tersebut telah ditetapkan sah dan bersifat konstitusional, baik secara politik maupun hukum, isu permakzulan tetap muncul.

Di sinilah pentingnya pemahaman mendalam terhadap hukum positif. Dalam konstitusi yang telah diamandemen, mekanisme pemakzulan hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang sangat terbatas.

Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

Halaman berikut: Prosedur dan proses pemakzulan

Copyright © ANTARA 2025

Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menanggapi anggapan UU BUMN membatasi KPK dalam mengusut kasus korupsi. Eddy mengatakan UU BUMN yang telah disahkan oleh DPR tak semata-mata membuat direksi kebal hukum.

"Menteri Hukum kan sudah mengatakan, kalau memang ada unsur yang jelas-jelas mengarah kepada korupsi, tidak di BUMN sekalipun, dimanapun bisa (ditindak). Jadi saya kira secara institusi, kelembagaan, kan UU BUMN kan sudah mengatur sedemikian rupa agar ke depannya BUMN yang saat ini di bawah Danantara itu bisa memiliki fleksibilitas," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

Anggota Komisi XII DPR RI ini mengatakan UU BUMN itu hadir untuk memberikan fleksibilitas terhadap direksi untuk mengambil keputusan tanpa kekhawatiran. Kendati demikian, bukan berarti direksi di BUMN bebas melakukan aksi korupsi hingga menimbulkan kerugian negara.

"Dalam artian tidak melulu direksinya itu yang selama ini direksi itu selalu khawatir membuat keputusan karena kekhawatiran akan melahirkan kerugian dan kemudian itu bisa dipidana, itu kemudian bisa tereliminir," ujar Eddy.

"Tetapi bukan berarti bahwa dengan demikian siapa pun mereka bebas, siapapun bebas untuk melakukan aksi-aksi tidak terpuji seperti korupsi. Karena itu pasti, itu juga akan diproses sesuai yang sampaikan oleh Menteri Hukum," tambahnya.

Eddy menyebut UU BUMN hadir untuk memberikan dorongan kepada direksi BUMN mengambil kebijakan yang berhubungan dengan bisnis. Dia mengatakan direksi BUMN juga mesti mendapat persetujuan dari komisaris hingga rapat umum pemegang saham.

"Itu perlu dilakukan, kalau memang nanti ternyata kemudian menimbulkan kerugian, itu kerugian yang memang berdasarkan kerugian usaha bukan karena adanya rekayasa atau proses yang tidak patut dijalankan," katanya.

Eddy menepis adanya anggapan direksi BUMN kebal hukum. Ia menyebut segala proses yang melanggar ketentuan patut diproses.

"Saya kira tidak, ini kan negara hukum, nggak ada yang kebal hukum," ungkapnya.

Respons Ketua KPK

Diketahui, Ketua KPK Setyo Budiyanto buka suara soal polemik salah satu pasal di UU BUMN yang mengatur direksi BUMN bukan penyelenggara negara. Setyo mengatakan bunyi pasal itu kontradiktif dengan aturan di peraturan lain.

"KPK menyatakan ketentuan tersebut kontradiktif dengan ruang lingkup Penyelenggara Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2 angka 7 beserta Penjelasannya dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)," kata Setyo dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (7/5).

Setyo mengatakan, UU 28 tahun 1999 merupakan hukum administrasi khusus berkenaan dengan pengaturan penyelenggara negara untuk mengurangi adanya KKN. KPK pun berpedoman dengan aturan tersebut.

Setyo menegaskan KPK masih bisa menangani kasus di BUMN. KPK, kata dia, berpandangan bahwa penegakan hukum atas korupsi di BUMN upaya menjaga perusahaan tetap baik.

"Artinya, KPK bisa menangani kasus korupsi di BUMN jika ada penyelenggara negara, ada kerugian keuangan negara, atau keduanya," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta menyampaikan kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan dipicu razia handphone.

"Kejadian berawal pada pukul 09.45 di mana dari petugas lapas melaksanakan kegiatan rutin razia terhadap napi dan didapati kurang lebih ada 54 handphone," kata Agung seperti dikutip dari CNNIndonesia TV, Kamis (8/5).

Agung menyebut para warga binaan diduga tak terima dengan razia itu sehingga terjadi keributan yang berujung pada kerusuhan dan aksi perusakan.

"Diduga tidak terima terhadap kegiatan tersebut sehingga menimbulkan keributan antara napi dengan petugas yang berujung terjadinya perusakan pintu-pintu pembatas yang ada di sekitar lapas," ujarnya.

Usai kerusuhan, kata Agung, pihak lapas langsung menghubungi kepolisian untuk membantu proses sterilisasi.

Agung menyebut sekitar pukul 11.00 WIB anggota dari Polres Musi Muara, Polres Lubuk Linggau, TNI dan Brimob berhasil melakukan sterilisasi.

"Dan untuk para napi untuk saat ini sudah masuk ke dalam blok masing-masing dan situasi napi sudah kondusif," katanya.

Agung juga memastikan tidak ada penyekapan atau penyanderaan terhadap petugas lapas dalam insiden kerusuhan tersebut.

"Sampai saat ini kami belum ada informasi terkait adanya penyekapan, kami sudah koordinasi dengan Kalapas bahwa tidak ada penyekapan dan semuanya dalam keadaan terkendali dan baik-baik saja. Dan tidak ada juga tahanan yg melarikan diri," tutur dia.

Lebih lanjut, Agung mengatakan saat ini pihaknya masih bersiaga di lokasi. Selain itu, proses penyelidikan terkait aksi perusakan juga tengah dilakukan.

Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Kamis (8/5) sekitar pukul 09.00 WIB.

Namun hingga pukul 12.00 WIB aparat gabungan dari Batalyon Pelopor B Petanang, Polres Musi Rawas dan Polres Lubuk Linggau masih berupaya mengamankan situasi di dalam Lapas.

Dikutip Antara di lokasi, terlihat seorang warga binaan berteriak menggunakan pengeras suara dari dalam lapas.

Semua ruangan sudah dikuasai narapidana, dan polisi masih berupaya bergerak masuk untuk mengamankan lokasi kejadian.

Dari kalimat yang disampaikan narapidana tersebut melalui pengeras suara, mereka berontak karena selama ini merasa ditindas saat menjalani hukuman di dalam lapas.

Untuk memperlancar proses pengamanan, pihak Kepolisian Polres Musi Rawas menutup jalan di depan lapas tersebut.

Untuk sementara jalan dialihkan melalui perkantoran Agropolitan Center Muara Beliti.

Pihak kepolisian, TNI, dan Brimob masih siaga di area lapas. Terlihat juga mobil Barracuda, Water Cannon, dan ambulans berada di area lapas.

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta menegaskan tidak ada petugas ataupun warga disandera akibat kerusuhan tersebut.

"Saya pertegas lagi tidak ada petugas dan pegawai yang disandera. Saat ini situasi sudah aman terkendali dan kami sekarang masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusuhan ini," ujarnya.

Hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari pihak Lapas Narkotika Muara Beliti Musi Rawas.

Baca selengkapnya di sini.

Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kerusuhan tersebut.

Kerusuhan tersebut terjadi di Lapas Kelas IIA Narkotika Muara Beliti di Jalinsum KM 19, Kecamatan Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.

Pantauan di lokasi kejadian, pihak kepolisian, TNI, dan Brimob masih siaga di area lapas. Terlihat juga mobil Barracuda, Water Cannon, dan ambulans berada di area lapas. Terlihat kaca jendala serta fasilitas lain di lapas rusak berat akibat kericuhan tersebut.

Berdasarkan informasi di lapangan, tidak ada tahanan yang kabur dalam kerusuhan yang dilakukan para tahanan di lapas tersebut.

Salah satu saksi mata yakni Ustadz Abdul Somad mengatakan ia sempat tertahan di dalam lapas kurang lebih setengah jam. Ia mengaku sebelumnya sempat memberikan ceramah kepada para tahanan sebelum kerusuhan terjadi.

"Tidak tahu pasti apa penyebabnya, waktu mau ngasih ceramah di dalam masjid Lapas, tiba-tiba ada gumpalan asap di area lapangan lapas dan langsung terjadi keributan," katanya saat ditemui Detik, Kamis (8/5).

Ia mengatakan sekitar pukul 11.30 WIB, terlihat beberapa petugas berhasil memukul mundur para tahanan dan kerusuhan tersebut pun berhasil diredam.

"Sudah tidak ribut lagi sekarang, tapi saya belum mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kerusuhan itu," ungkapnya.

Saat ini terlihat pihak kepolisian masih melakukan pengamanan di area Lapas.

Sementara itu, Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta menegaskan tidak ada petugas ataupun warga disandera akibat kerusuhan tersebut.

"Saya pertegas lagi tidak ada petugas dan pegawai yang disandera. Saat ini situasi sudah aman terkendali dan kami sekarang masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusuhan ini," ujarnya.

Baca berita selengkapnya di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua tahanan titipan yang kabur dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, terlibat dalam kasus berbeda, yakni prostitusi dan pencurian.

Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Tommy Brian Hutomo, menjelaskan, salah satu tahanan yang berhasil kabur merupakan seorang muncikari.

"Kalau engak salah, tadi kasus muncikari," kata Tommy kepada wartawan, Rabu (7/5/2025).

Sementara itu, satu tahanan lainnya yang telah ditangkap terlibat dalam kasus pencurian.

"Satu sudah tertangkap," ujar Tommy.

Tahanan yang berhasil ditangkap diketahui gagal melarikan diri karena diringkus tak jauh dari area Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Mereka melarikan diri dan memanjat tembok belakang Pengadilan Negeri Jakarta Utama," tegas dia.

Sejauh ini, polisi masih berupaya mencari keberadaan satu tahanan yang berhasil melarikan diri.

Untuk diketahui, dua tahanan titipan ini kabur dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa (6/5/2025) malam.

Kuasa hukum aktor Ammar Zoni, Jon Mathias, mengungkapkan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan kejaksaan untuk mempercepat proses eksekusi dari kasasi Mahkamah Agung yang menetapkan Ammar Zoni dihukum 4 tahun penjara atas penyalahgunaan narkoba.

Ammar Zoni berpotensi mendapatkan kebebasan lebih awal dari masa hukuman jika memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan perilaku.

"Kita berkoordinasi (dengan jaksa) kapan akan diadakan eksekusi itu, mudah-mudahan minggu depan sudah terlaksana," kata kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias, saat ditemui di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, kemarin.

Langkah percepatan ini bukan tanpa alasan. Jon Mathias menyebut eksekusi yang cepat akan membuka peluang bagi mantan suami Irish Bella itu untuk mendapatkan remisi pada momen penting.

"Kita meminta eksekusi dipercepat karena nanti ada momen untuk mendapatkan hak remisi nanti Agustus. Nah kalau eksekusi belum diajukan, maka remisi nggak bisa diajukan," terang Jon Mathias.

Lebih lanjut, tim kuasa hukum juga tengah mempersiapkan pengajuan amnesti bagi Ammar Zoni. Mereka berharap kebijakan dari presiden terkait pelaku penyalahgunaan narkoba yang disebut tak merugikan negara dapat membawa angin segar.

"Kita juga berencana mengajukan amnesti," ujar Jon Mathias.

Meski masih menjalani proses hukum, Ammar Zoni disebut telah mempersiapkan diri secara mental untuk menyambut kebebasannya.

"Dia (Ammar Zoni) sudah mempersiapkan diri, hitungan bulan dia keluar kan," pungkasnya.

Ammar Zoni sudah 3 kali tersandung kasus narkoba. Dalam kasus terbarunya, ia ditangkap pada Desember 2023 di apartemen kawasan Serpong, Tangerang Selatan, dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara.

Dalam waktu dekat, Ammar Zoni disebut segera bebas karena akan mengajukan pembebasan bersyarat dan telah menjalani syarat administratif pengajuan tersebut.

Video: Pengacara Sebut Akun Instagram Ammar Zoni Laku Terjual

Video: Pengacara Sebut Akun Instagram Ammar Zoni Laku Terjual

Berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca kembali pada pagi ini:

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan sejak Senin (28/4) hingga Minggu dini hari, dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca kembali pada pagi ini, yakni mulai dari KPK memanggil saksi terkait kasus dugaan suap dalam proyek pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan hingga putusan MK soal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

1. Kejaksaan Negeri Pontianak tahan Kadis Kominfo Kalbar

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak resmi menahan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kalimantan Barat, berinisial S, beserta seorang rekanan berinisial AL, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan jaringan serat optik tahun 2022.

Selengkapnya baca di sini.

2. KPK panggil saksi kasus dugaan suap proyek pengerukan pelabuhan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang saksi terkait kasus dugaan suap dalam proyek pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan.

Selengkapnya baca di sini.

3. BKN sudah selesaikan Pertek NIP 42 kementerian/lembaga

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif mengatakan bahwa pihaknya sudah menyelesaikan proses usul penetapan nomor induk pegawai (NIP) terhadap 42 instansi di lingkup pusat atau kementerian/lembaga, meliputi 15 instansi untuk NIP CPNS, dan 27 instansi untuk NI PPPK Tahap I.

Selengkapnya baca di sini.

4. MK: Pasal serang nama baik di UU ITE dikecualikan untuk pemerintah

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pasal menyerang kehormatan atau nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dikecualikan untuk lembaga pemerintah hingga sekelompok orang dengan identitas spesifik.

Selengkapnya baca di sini.

5. MK: Sebar hoaks dapat dipidana jika timbulkan kerusuhan di ruang fisik

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa tindakan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memuat pemberitahuan bohong atau hoaks dapat dipidana bila menimbulkan kerusuhan di ruang fisik, bukan di ruang digital.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

RIYADH, KOMPAS.com – Pemerintah Arab Saudi mengeksekusi dua warganya atas tuduhan terkait terorisme pada Sabtu (3/5/2025).

Dengan demikian, jumlah eksekusi yang dilakukan sepanjang tahun ini telah mencapai sedikitnya 100 orang, menurut data yang dihimpun kantor berita AFP.

Dalam pernyataan yang diunggah Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi melalui media sosial, kedua warga negara itu dinyatakan bersalah karena terlibat dalam kegiatan teroris.

Mereka disebut bergabung dengan organisasi teroris, mengikuti pelatihan di luar negeri, serta mempelajari pembuatan bahan peledak.

"Setelah mereka dirujuk ke pengadilan yang berwenang, sebuah putusan dikeluarkan yang mengonfirmasi tuduhan terhadap mereka dan memerintahkan eksekusi mereka sebagai hukuman," demikian bunyi pernyataan resmi tersebut.

Mayoritas kasus terkait narkoba

Dari total 100 eksekusi sepanjang 2025, sebanyak 59 kasus berkaitan dengan kejahatan narkoba. Sebanyak 43 di antaranya melibatkan warga negara asing.

Kelompok advokasi hak asasi manusia mengkritik keras gelombang eksekusi ini. Salah satunya datang dari Reprieve, organisasi yang berbasis di Inggris.

"Karena Arab Saudi memposisikan dirinya sebagai pemain diplomatik yang positif, mitra internasional telah menunjukkan bahwa mereka bersedia menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat," ujar Jeed Basyouni, Direktur Reprieve untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

"Dampaknya? 100 eksekusi dan terus bertambah sejak Januari, lebih dari setengahnya untuk pelanggaran terkait narkoba yang tidak mematikan setelah 345 eksekusi tahun lalu," lanjutnya.

Eksekusi terhadap pelaku kasus narkoba kembali diberlakukan pada akhir 2022, setelah sempat dihentikan hampir tiga tahun.

Angka eksekusi meningkat drastis

Data AFP mencatat, sedikitnya 338 eksekusi dilakukan Arab Saudi sepanjang 2024. Jumlah itu hampir dua kali lipat dari 170 eksekusi pada 2023 dan jauh lebih tinggi dibandingkan rekor sebelumnya, yaitu 196 eksekusi pada 2022.

Pada April lalu, Amnesty International juga menyoroti lonjakan yang mengkhawatirkan dalam penggunaan hukuman mati, terutama untuk kejahatan terkait narkoba.

Arab Saudi dikenal sebagai salah satu negara dengan angka eksekusi tertinggi di dunia. Pada Maret 2022, kerajaan ini sempat dikecam secara internasional setelah mengeksekusi 81 orang dalam satu hari.

Antara reformasi dan hukuman mati

Di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Arab Saudi tengah gencar mempromosikan citra sebagai negara yang lebih terbuka.

Investasi besar-besaran dilakukan di sektor pariwisata, olahraga, hingga persiapan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034.

Namun, sejumlah aktivis menilai bahwa praktik hukuman mati yang terus berlangsung bertentangan dengan semangat reformasi sosial yang diusung dalam agenda Vision 2030.

Pemerintah Arab Saudi berdalih, hukuman mati diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan hanya dijatuhkan setelah seluruh upaya banding hukum dilakukan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan atas Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).

Prasetyo mengatakan, putusan nomor 105/PUU-XXII/2024 dan 115/PUU-XXII/2024 itu merupakan kabar baik bagi kebebasan berpendapat.

"Tentu keputusan MK yang kemudian dianggap ini merupakan kabar baik terhadap kebebasan berpendapat," kata Prasetyo Hadi kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo mengatakan, selama ini kebebasan berpendapat juga sudah terjadi di Indonesia dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat juga harus dilandasi rasa tanggung jawab.

"Sehingga yang disebut dengan kebebasan berpendapat tidak menyampaikan segala sesuatu yang tidak menghormati pihak-pihak yang lain, yang tidak menggunakan data yang berlandaskan kebencian dan hal-hal yang negatif lainnya. Saya kira itu yang paling prinsip dari hasil keputusan MK," ujar Prasetyo.

Politikus Partai Gerindra ini pun menjamin pemerintah bakal menjalankan putusan tersebut

"Tentu saja pemerintah menghormati apa yang menjadi keputusan MK dan tentu akan menjalankan keputusan tersebut manakala keputusan tersebut berkonsekuensi terhadap kebijakan-kebijakan di internal pemerintahan," kata dia.

Diberitakan, MK mengabulkan dua gugatan terkait UU ITE lewat putusan 105/PUU-XXII/2024 dan 115/PUU-XXII/2024.

Lewat dua putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pasal tentang "menyerang kehormatan" di UU ITE hanya dapat digunakan oleh individu atau perseorangan untuk memidanakan pihak-pihak yang dianggap menyerang kehormatannya.

Dengan demikian, lembaga pemerintahan, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan, tidak dapat menggunakan pasal tersebut.

Kemudian, MK juga menegaskan bahwa kerusuhan di ruang digital tak dapat menjadi delik pidana dalam kasus penyebaran berita bohong.