Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retreat kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, untuk para kepala daerah terpilih, akan didanai oleh APBN.

Dengan begitu, menurut dia, kegiatan itu tidak mengambil biaya dari daerah atau melalui APBD. Menurut dia, APBN yang digunakan untuk kegiatan tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Semua pakai APBN, di Kemendagri itu," kata Prasetyo usai menghadiri konferensi pers soal efisiensi anggaran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Untuk itu, menurut dia, tidak ada kepala daerah yang menggunakan dana pribadinya untuk kegiatan retreat kepala daerah tersebut. Sehingga semestinya tidak ada kepala daerah yang mentransfer biaya untuk kegiatan itu.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan para kepala daerah setelah dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025, kemudian akan menjalani retreat di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Menurut dia, kegiatan yang akan menjadi pembekalan bagi para kepala daerah terpilih itu digelar selama sepekan, pada 21-28 Februari 2025. Menurut dia, sudah ada 189 tenda yang dipasang untuk 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur yang akan menjalani retreat tersebut.

DPR pun sebelumnya sudah menyetujui bahwa pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Pelantikan kepala daerah pun akan dilaksanakan di Jakarta lantaran keputusan presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara belum terbit.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retreat kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, untuk para kepala daerah terpilih, akan didanai oleh APBN.

Dengan begitu, menurut dia, kegiatan itu tidak mengambil biaya dari daerah atau melalui APBD. Menurut dia, APBN yang digunakan untuk kegiatan tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Semua pakai APBN, di Kemendagri itu," kata Prasetyo usai menghadiri konferensi pers soal efisiensi anggaran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Untuk itu, menurut dia, tidak ada kepala daerah yang menggunakan dana pribadinya untuk kegiatan retreat kepala daerah tersebut. Sehingga semestinya tidak ada kepala daerah yang mentransfer biaya untuk kegiatan itu.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan para kepala daerah setelah dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025, kemudian akan menjalani retreat di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Menurut dia, kegiatan yang akan menjadi pembekalan bagi para kepala daerah terpilih itu digelar selama sepekan, pada 21-28 Februari 2025. Menurut dia, sudah ada 189 tenda yang dipasang untuk 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur yang akan menjalani retreat tersebut.

DPR pun sebelumnya sudah menyetujui bahwa pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Pelantikan kepala daerah pun akan dilaksanakan di Jakarta lantaran keputusan presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara belum terbit.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retreat kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, untuk para kepala daerah terpilih, akan didanai oleh APBN.

Dengan begitu, menurut dia, kegiatan itu tidak mengambil biaya dari daerah atau melalui APBD. Menurut dia, APBN yang digunakan untuk kegiatan tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Semua pakai APBN, di Kemendagri itu," kata Prasetyo usai menghadiri konferensi pers soal efisiensi anggaran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Untuk itu, menurut dia, tidak ada kepala daerah yang menggunakan dana pribadinya untuk kegiatan retreat kepala daerah tersebut. Sehingga semestinya tidak ada kepala daerah yang mentransfer biaya untuk kegiatan itu.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan para kepala daerah setelah dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025, kemudian akan menjalani retreat di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Menurut dia, kegiatan yang akan menjadi pembekalan bagi para kepala daerah terpilih itu digelar selama sepekan, pada 21-28 Februari 2025. Menurut dia, sudah ada 189 tenda yang dipasang untuk 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur yang akan menjalani retreat tersebut.

DPR pun sebelumnya sudah menyetujui bahwa pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Pelantikan kepala daerah pun akan dilaksanakan di Jakarta lantaran keputusan presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara belum terbit.

Kami optimistis bahwa beragam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia akan tetap berjalan sesuai amanat UU di tengah kebijakan yang baru

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen untuk tetap menjalankan upaya penanggulangan terorisme sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di tengah efisiensi anggaran.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR di Jakarta, Kamis (13/2), Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengaku pihaknya mendukung kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Kami optimistis bahwa beragam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia akan tetap berjalan sesuai amanat UU di tengah kebijakan yang baru," ujar Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, BNPT akan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018.

Selain menyatakan dukungan terhadap efisiensi, Eddy juga menyatakan kesiapan BNPT untuk turut berperan dalam mewujudkan Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI melalui upaya kolaboratif.

Ia menjelaskan hal tersebut terutama pada poin ke-2 Astacita dalam program kerja ke-8, yakni memperkuat sinergi antarinstrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme.

RDP ditutup dengan pernyataan persetujuan usulan rekonstruksi anggaran dengan persentase 24,49 persen dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 yang disampaikan Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya.

"Kami menyetujui efisiensi anggaran BNPT sebesar Rp153,41 miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp428,56 miliar," tuturnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

Rinciannya, anggaran kementerian/lembaga (k/l) diminta untuk diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Untuk belanja k/l, Menteri Keuangan Sri Mulyani menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada menteri keuangan atau direktur jenderal anggaran paling lambat 14 Februari 2025.

Bila sampai batas waktu yang ditentukan menteri/pimpinan lembaga belum menyampaikan laporan revisi, maka Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA secara mandiri.

Sementara untuk rincian pemangkasan anggaran TKD, Menkeu menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025.

Pemangkasan dilakukan terhadap enam instrumen, di antaranya kurang bayar dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana otonomi khusus (otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan dana desa.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan bahwa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) melangsungkan silaturahim dalam rangka memperingati momentum satu tahun Pilpres 2024 pada hari ini, Jumat.

Silaturahim berlangsung di Padepokan Garuda Yaksa yang berada di kediaman Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Silaturahim kan, silaturahim KIM ini kan satu tahun setelah pilpres," kata Prasetyo ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dia menyebut sebagian besar para ketua umum partai politik anggota KIM hadir dalam silaturahim tersebut.

"Sebagian bisa hadir, insyaallah bisa hadir," ucapnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu mengonfirmasi bahwa salah satu pimpinan partai politik anggota KIM yang hadir ialah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Pak SBY kemungkinan akan hadir di acara yang hari ini, silaturahim yang hari ini," ujarnya.

Ketika ditanya perihal tindak lanjut silaturahim partainya dengan PDIP yang belum kunjung terlaksana, menyusul dilangsungkannya silaturahim KIM hari ini, dia pun menegaskan bahwa PDIP bukan partai politik anggota KIM.

"(PDIP) belum bagian dari KIM, belum, belum," kata dia.

Berdasarkan informasi yang diterima, pertemuan diselenggarakan di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sekitar pukul 13.00 WIB.

Prabowo dijadwalkan mengumpulkan para ketua umum (ketum) dan elite partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Jumat (14/2).

Selain anggota partai Koalisi Indonesia Maju, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih pun turut berdatangan di kediaman Presiden Prabowo Subianto, untuk menghadiri acara silaturahim.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan bahwa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) melangsungkan silaturahim dalam rangka memperingati momentum satu tahun Pilpres 2024 pada hari ini, Jumat.

Silaturahim berlangsung di Padepokan Garuda Yaksa yang berada di kediaman Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Silaturahim kan, silaturahim KIM ini kan satu tahun setelah pilpres," kata Prasetyo ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dia menyebut sebagian besar para ketua umum partai politik anggota KIM hadir dalam silaturahim tersebut.

"Sebagian bisa hadir, insyaallah bisa hadir," ucapnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu mengonfirmasi bahwa salah satu pimpinan partai politik anggota KIM yang hadir ialah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Pak SBY kemungkinan akan hadir di acara yang hari ini, silaturahim yang hari ini," ujarnya.

Ketika ditanya perihal tindak lanjut silaturahim partainya dengan PDIP yang belum kunjung terlaksana, menyusul dilangsungkannya silaturahim KIM hari ini, dia pun menegaskan bahwa PDIP bukan partai politik anggota KIM.

"(PDIP) belum bagian dari KIM, belum, belum," kata dia.

Berdasarkan informasi yang diterima, pertemuan diselenggarakan di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sekitar pukul 13.00 WIB.

Prabowo dijadwalkan mengumpulkan para ketua umum (ketum) dan elite partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Jumat (14/2).

Selain anggota partai Koalisi Indonesia Maju, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih pun turut berdatangan di kediaman Presiden Prabowo Subianto, untuk menghadiri acara silaturahim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia bukanlah milik kader atau Partai Gerindra.

Pernyataan ini disampaikan Prasetyo saat menanggapi pertanyaan terkait kepemilikan perusahaan tersebut, yang belakangan menjadi sorotan karena ditunjuk untuk mengatur Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

“Bukan, bukan,” ujar Prasetyo, di Gedung DPR RI, Jumat (14/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa PT Lembah Tidar hanya ditunjuk untuk mempersiapkan kegiatan retret oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Enggak, itu hanya yang mengelola. Jadi, waktu itu kan yang mengelola ya, atas perintah waktu itu Bapak Presiden Terpilih untuk persiapan (retret). Itu hanya pengelola saja,” lanjut dia.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai pemilik perusahaan tersebut, Prasetyo menyatakan bahwa pemilik lahan yang menjadi lokasi PT Lembah Tidar adalah Akademi Militer.

“Pemilik lahan itu akademi militer,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Partai Gerindra atau kader-kadernya tidak terlibat dalam pengelolaan lahan yang ditempati oleh PT Lembah Tidar.

“Itu lahan negara itu, sekarang dikerjasamakan itu untuk lapangan golf,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Nama PT Lembah Tidar Indonesia menjadi sorotan setelah muncul dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai tujuan setoran biaya akomodasi dan konsumsi bagi kepala daerah yang akan mengikuti retret atau pembekalan kepemimpinan di Akademi Militer Magelang.

PT Lembah Tidar Indonesia tercantum dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/628/SJ yang mengatur Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

Meski SE itu belakangan dibatalkan, namun sejumlah pemerintah daerah pun sudah menyetorkan dana retret Rp 22 Juta ke PT Lembah Tidar.

PT Lembah Tidar diketahui beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 1 RT 001/RW 002, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah.

Kepala Bagian Pemerintahan Kota Magelang, Saleh Apriyanto, membenarkan bahwa alamat PT Lembah Tidar Indonesia berada di lokasi tersebut.

Berada di Kompleks Golf Borobudur

Hasil penelusuran Kompas.com mendapati bahwa alamat yang disebutkan mengarah ke Borobudur International Golf & Country Club yang lokasinya tak jauh dari Akmil.

“Sepertinya iya (di) Golf," ujar Saleh saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/2/2025).

Pernyataan serupa disampaikan oleh Ketua RW 002 Kelurahan Magersari, Ahmad Syafei. Ia menyebut bahwa kompleks golf tersebut sebagian masuk wilayah Kelurahan Jurangombo Selatan, Kota Magelang.

"Jalan Gatot Subroto di Magersari sepertinya Borobudur Golf. Itu masuk RT 001," katanya.

Seorang pekerja di Borobudur International Golf & Country Club juga membenarkan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia berada di kompleks tempat kerjanya.

Namun, General Manager Borobudur International Golf & Country Club, Haris Hudiyanto, mengaku tidak tahu menahu soal PT Lembah Tidar yang ada di SE Kemendagri itu.

“Nggak tahu, ya. Wong itu (urusan) negara," cetusnya saat ditemui Kompas.com, Kamis (13/2/2025). Haris juga membantah bahwa kompleks golfnya menjadi jalur distribusi logistik untuk retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang.

Rincian biaya Rp 22 juta

Dalam SE Kemendagri Nomor 200.5/628/SJ, pemerintah daerah diwajibkan membayar Rp 2.750.000 per peserta dikalikan 8 hari, dengan total Rp 22 juta per daerah, yang harus disetorkan ke PT Lembah Tidar Indonesia.

Dana tersebut digunakan untuk keperluan selama retret, meliputi:

• Akomodasi dan konsumsi transportasi dari daerah ke Magelang (PP)
• Pakaian dinas lapangan (PDL) Satpol PP satu setel
• Sepatu PDL, kaus dalam Satpol PP warna khaki, dan topi dengan logo daerah
• Pakaian olahraga (celana hitam, kaus lengan panjang putih, sepatu olahraga)
• Kemeja lengan panjang putih, celana panjang hitam, dasi biru muda, dan sepatu hitam
• Baju batik atau tenun
• Obat-obatan pribadi

Namun, belakangan terbit Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/692/SJ per 13 Februari 2025.

Dengan SE terbaru itu, semua biaya tersebut tidak lagi dibebankan kepada APBD daerah, melainkan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dana yang sudah terlanjur ditransfer oleh Pemda ke PT Lembah Tidar untuk keperluan retret juga sudah dikembalikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia bukanlah milik kader atau Partai Gerindra.

Pernyataan ini disampaikan Prasetyo saat menanggapi pertanyaan terkait kepemilikan perusahaan tersebut, yang belakangan menjadi sorotan karena ditunjuk untuk mengatur Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

“Bukan, bukan,” ujar Prasetyo, di Gedung DPR RI, Jumat (14/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa PT Lembah Tidar hanya ditunjuk untuk mempersiapkan kegiatan retret oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Enggak, itu hanya yang mengelola. Jadi, waktu itu kan yang mengelola ya, atas perintah waktu itu Bapak Presiden Terpilih untuk persiapan (retret). Itu hanya pengelola saja,” lanjut dia.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai pemilik perusahaan tersebut, Prasetyo menyatakan bahwa pemilik lahan yang menjadi lokasi PT Lembah Tidar adalah Akademi Militer.

“Pemilik lahan itu akademi militer,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Partai Gerindra atau kader-kadernya tidak terlibat dalam pengelolaan lahan yang ditempati oleh PT Lembah Tidar.

“Itu lahan negara itu, sekarang dikerjasamakan itu untuk lapangan golf,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Nama PT Lembah Tidar Indonesia menjadi sorotan setelah muncul dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai tujuan setoran biaya akomodasi dan konsumsi bagi kepala daerah yang akan mengikuti retret atau pembekalan kepemimpinan di Akademi Militer Magelang.

PT Lembah Tidar Indonesia tercantum dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/628/SJ yang mengatur Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

Meski SE itu belakangan dibatalkan, namun sejumlah pemerintah daerah pun sudah menyetorkan dana retret Rp 22 Juta ke PT Lembah Tidar.

PT Lembah Tidar diketahui beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 1 RT 001/RW 002, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah.

Kepala Bagian Pemerintahan Kota Magelang, Saleh Apriyanto, membenarkan bahwa alamat PT Lembah Tidar Indonesia berada di lokasi tersebut.

Berada di Kompleks Golf Borobudur

Hasil penelusuran Kompas.com mendapati bahwa alamat yang disebutkan mengarah ke Borobudur International Golf & Country Club yang lokasinya tak jauh dari Akmil.

“Sepertinya iya (di) Golf," ujar Saleh saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/2/2025).

Pernyataan serupa disampaikan oleh Ketua RW 002 Kelurahan Magersari, Ahmad Syafei. Ia menyebut bahwa kompleks golf tersebut sebagian masuk wilayah Kelurahan Jurangombo Selatan, Kota Magelang.

"Jalan Gatot Subroto di Magersari sepertinya Borobudur Golf. Itu masuk RT 001," katanya.

Seorang pekerja di Borobudur International Golf & Country Club juga membenarkan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia berada di kompleks tempat kerjanya.

Namun, General Manager Borobudur International Golf & Country Club, Haris Hudiyanto, mengaku tidak tahu menahu soal PT Lembah Tidar yang ada di SE Kemendagri itu.

“Nggak tahu, ya. Wong itu (urusan) negara," cetusnya saat ditemui Kompas.com, Kamis (13/2/2025). Haris juga membantah bahwa kompleks golfnya menjadi jalur distribusi logistik untuk retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang.

Rincian biaya Rp 22 juta

Dalam SE Kemendagri Nomor 200.5/628/SJ, pemerintah daerah diwajibkan membayar Rp 2.750.000 per peserta dikalikan 8 hari, dengan total Rp 22 juta per daerah, yang harus disetorkan ke PT Lembah Tidar Indonesia.

Dana tersebut digunakan untuk keperluan selama retret, meliputi:

• Akomodasi dan konsumsi transportasi dari daerah ke Magelang (PP)
• Pakaian dinas lapangan (PDL) Satpol PP satu setel
• Sepatu PDL, kaus dalam Satpol PP warna khaki, dan topi dengan logo daerah
• Pakaian olahraga (celana hitam, kaus lengan panjang putih, sepatu olahraga)
• Kemeja lengan panjang putih, celana panjang hitam, dasi biru muda, dan sepatu hitam
• Baju batik atau tenun
• Obat-obatan pribadi

Namun, belakangan terbit Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/692/SJ per 13 Februari 2025.

Dengan SE terbaru itu, semua biaya tersebut tidak lagi dibebankan kepada APBD daerah, melainkan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dana yang sudah terlanjur ditransfer oleh Pemda ke PT Lembah Tidar untuk keperluan retret juga sudah dikembalikan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan anggaran retreat atau pembekalan para kepala daerah hasil Pilkada 2024 di Magelang, Jawa Tengah berasal dari APBN.

"Semua pakai APBN, di Kemendagri itu," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/2).

Menurutnya, anggaran untuk retreat tidak berasal dari APBD masing-masing daerah.

"Harusnya tidak ada (APBD), semua dari Kemendagri," ujar dia.

Retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah akan dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025 mendatang.

Wamendagri Bima Arya mengatakan agenda pembekalan ini akan diikuti oleh 503 kepala daerah yang telah dilantik.

Bima mengatakan para kepala daerah akan dibekali materi soal efisiensi anggaran pemerintah, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, misi asta cita serta pembekalan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Bima menyebut acara retreat kepala daerah tersebut dinilai pemerintah penting untuk menyatukan pandangan pemerintah daerah dan pusat, sama halnya seperti pembekalan menteri-wakil menteri Kabinet Merah Putih di Akmil tahun lalu.

"Daripada kita mengeluarkan anggaran lagi untuk tempat-tempat lain, ya lebih lebih efektif efisien di situ (Akmil) saja, karena tenda-tendanya bisa menggunakan tenda-tenda yang sudah disiapkan dan sempat digunakan oleh para menteri di sana," kata Bima beberapa waktu lalu.

Dalam kasus ini seharusnya juga dapat dilapis dengan pasal penganiayaan berat yang direncanakan. Jika unsur Pasal 355 KUHP terpenuhi, denda ancaman 12 tahun penjara...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendorong aparat penegak hukum agar menerapkan Pasal 355 KUHP dalam kasus penganiayaan terhadap pelajar berinisial RA (16) yang diduga dilakukan oleh empat remaja di Rejang Lebong, Bengkulu.

"Dalam kasus ini seharusnya juga dapat dilapis dengan pasal penganiayaan berat yang direncanakan. Jika unsur Pasal 355 KUHP terpenuhi, denda ancaman 12 tahun penjara, sehingga tidak dapat didiversi karena ancaman hukumannya di atas 7 tahun," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar, saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Empat terduga pelaku yang berusia anak saat ini dikenakan dengan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ketentuan jika korban mengalami luka berat, pelaku terancam pidana paling lama lima tahun dan atau denda maksimal Rp100 juta.

Menurut Nahar, penegak hukum harus mendalami kronologi penganiayaan kasus ini sebagai pertimbangan untuk menerapkan Pasal 355 KUHP.

"Sesuai dampak perbuatan yang diterima korban, lumpuh, dan sakit yang kemungkinan dapat mengalami keterbatasan fisik secara permanen, maka perlu dipertimbangkan juga melapis dengan Pasal 355 KUHP dengan mendalami apakah para pelaku sebelum menganiaya, pulang dulu mengambil senjata, lalu kompak mengejar dan menghadang korban?" kata Nahar.

Sebelumnya RA (16) menjadi korban penganiayaan di Rejang Lebong, Bengkulu, pada 21 September 2024. Akibat kekerasan yang dialaminya, kondisi RA saat ini mengalami kelumpuhan dan tidak bersekolah.

Para terduga pelaku ada empat orang yang masih berusia anak.

Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ketentuan jika korban mengalami luka berat, pelaku terancam pidana paling lama lima tahun dan atau denda maksimal Rp100 juta.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, para pelaku anak tidak ditahan dan wajib lapor.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Gerindra Prasetyo Hadi mengonfirmasi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan menghadiri pertemuan dengan pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025) hari ini.

Adapun pertemuan itu diagendakan sehari menjelang puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Gerindra ke-17, esok hari.

"Pak SBY akan hadir di acara hari ini. Yang hari ini KIM saja," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Prasetyo mengungkapkan, sebagian ketua umum partai politik bisa hadir pada hari ini.

Namun, sebagian lainnya mengonfirmasi akan hadir besok dalam acara HUT Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor.

"Sebagian bisa hadir, sebagian konfirmasinya akan hadir besok di SICC, besok pagi. Sementara ini hampir seluruh Ketua Umum partai (hadir di SICC)," beber Prasetyo.

Tak cuma ketum partai, Prasetyo mengungkapkan, Partai Gerindra juga mengundang mantan Presiden, termasuk Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 Joko Widodo saat perayaan HUT besok.

Kendati demikian, ia mengaku belum menerima konfirmasi kehadiran dari keduanya.

"Belum dapat konfirmasi (dari Pak Jokowi), nanti kami cek. (Undangan) sudah (dikirim). Sepertinya belum, informasinya beliau masih ada di luar negeri (kalau Bu Mega)," jelas Prasetyo.

Diketahui, Presiden dijadwalkan mengumpulkan para ketua umum (ketum) dan elite partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Jumat (14/2/2025) hari ini.

Berdasarkan informasi yang diterima, pertemuan diselenggarakan di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, sekitar pukul 13.00 WIB siang nanti.

Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengonfirmasi pertemuan itu.

Dia menyebut, pertemuan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerindra.

“Iya, diundang ke Hambalang besok setelah Jumatan. Ulang tahun kan Gerindra. HUT Gerindra, ya semua kita diundang lah dan itu juga bagian dari konsolidasi lah ya,” ujar Willy, saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/2/2025).

BRUSSELS, KOMPAS.com - Puluhan ribu warga Belgia turun ke jalan, Kamis (13/2/2025), untuk menentang rencana reformasi pensiun pemerintahan yang baru. Kamis kemarin merupakan hari pertama dari aksi mogok massal yang direncakan beberapa hari dan dampaknya membuat lalu lintas udara di negara itu terhenti.

Polisi setempat menyebutkan di platform media sosial X bahwa 60.000 orang telah bergabung dalam aksi mogok massal di Brussels.

Para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi di luar markas besar partai MR yang berhaluan liberal tengah-kanan (liberal center-right), bagian dari koalisi pemerintah. Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air. Media lokal juga melaporkan bentrokan serupa terjadi di markas anggota koalisi lainnya, Les Engages, sebuah partai demokrat-Kristen.

Sejumlah saksi mata mengatakan kepada Reuters bahwa para pengunjuk rasa menyalakan kembang api.

Bandara Brussels membatalkan 430 penerbangan hari Kamis, kata seorang juru bicara bandara itu. Dia menambahkan, gangguan pada sektor lalu lintas udara hanya akan berlangsung satu hari.

Para pengunjuk rasa membentangkan poster-poster dengan slogan-slogan seperti "Kami bukan lemon". Beberapa di antaranya memasang plakat yang menampilkan frasa Latin, sebagai sindiran terhadap kecenderungan perdana menteri yang baru, Bart De Wever, yang dikenal gemar mengutip ungkapan bahasa Latin.

Aksi mogot kerja tersebut juga diperkirakan akan mengganggu transportasi umum dan layanan pos, sementara petugas pemadam kebakaran dan personel militer juga ikut serta dalam protes tersebut.

Berdasarkan reformasi pensiun yang direncanakan itu, orang yang bekerja melewati usia pensiun dengan masa kerja 35 tahun akan diberi insentif, sementara mereka yang pensiun dini tetapi belum mencapai 35 tahun masa kerja akan dikenakan penalti. Sistem baru itu kurang menguntungkan bagi pekerja berpenghasilan rendah dibandingkan sistem yang lama, yang memberikan pembayaran sekaligus berdasarkan lama masa kerja.

Pemerintahan nasionalis Flemish yang dipimpin Bart De Wever dilantik pada 3 Februari, setelah delapan bulan negosiasi yang menghasilkan koalisi lima partai yang mencakup partai sayap kanan, partai berhaluan tengah, dan partai sosialis, Vooruit.

Serikat buruh sosialis sebelumnya telah memperingatkan bahwa mereka akan mengadakan aksi mogok massal jika Vooruit bergabung dengan pemerintahan yang didominasi partai sayap kanan-tengah.