Polri berkomitmen untuk membantu penegakan hukum di seluruh wilayah hutan Indonesia. Komitmen ini dilakukan melalui penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permasalahan yang kerap terjadi, yakni mengenai kebakaran hutan. Jenderal Sigit mengatakan penyebab kebakaran hutan kerap terjadi lantaran adanya tindakan dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab.

"Kita akan menghadapi pergantian dari musim hujan ke musim panas, sehingga tentunya perlu ada langkah bersama dalam penegakan aturan, penegakan hukum terkait dengan potensi kebakaran hutan yang biasanya di dalamnya juga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu," ungkap Kapolri Jenderal Sigit dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).

Jenderal Sigit menyampaikan, adanya penandatanganan MoU ini tentu akan menguatkan sinergi antara Polri dan Kemenhut, terutama di bidang penegakan hukum. Kapolri menjamin Polri siap membantu dalam upaya penegakan hukum demi menjaga hutan Indonesia.

"Oleh karena itu, tentunya, ini memperkuat sinergisitas kita dalam hal penegakan hukum dengan juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang terkait dengan masalah kehutanan. Tentu Polri siap untuk melaksanakan backup, untuk betul-betul bisa menyelamatkan hutan kita, termasuk juga bagaimana kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masalah kehutanan," kata Jenderal Sigit.

Polri-Kemenhut Sinergi Jaga Hutan dari Karhutla

Polri bersama Kemenhut menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) mengenai penjagaan hutan dari bahaya kebakaran. Penandatanganan ini sebagai tindak lanjut dari perpanjangan MoU sebelumnya antara Polri dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan penandatanganan MoU ini menjadi sangat penting dan sangat strategis dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan kerja sama ke depan. Jenderal Sigit mengatakan MoU ini sebagai acuan kerja sama Polri dengan Kemenhut selama kurun 5 tahun ke depan sebagai upaya untuk menghadapi berbagai macam persoalan.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan rasa senangnya bisa bekerja sama dengan Polri. Raja Juli mengatakan sektor kehutanan memiliki tantangan yang besar, terutama pada saat musim kemarau seperti timbulnya kebakaran hutan dan lahan alias karhutla.

"Kami dari Kementerian Kehutanan merasa sangat senang dan gembira karena kami tahu persis bahwa tantangan di sektor kehutanan ini sangat luar biasa besarnya terutama sebentar lagi kita akan menghadapi musim panas dan biasanya di musim panas inilah terjadi kebakaran hutan atau yang sering kita sebut sebagai karhutla," kata Raja Juli.

Raja Juli menyebutkan kerja sama dengan Polri diyakini dapat menambah kekuatan untuk menjaga kelestarian hutan, termasuk dari bencana-bencana kebakaran hutan yang kerap terjadi saat musim kemarau. Apalagi, menurut dia, Polri memiliki sumber daya manusia hingga ke pelosok-pelosok sehingga dapat memudahkan proses pengamanan hutan.

"Oleh karena itu, salah satu poin, ya dari sebagian macam poin yang tadi disepakati adalah kerja sama untuk sama-sama menjaga hutan kita dengan keterbatasan SDM yang kami miliki tentu kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki jaringan sampai ke pelosok-pelosok desa sampai ke tingkat tapak, itu akan sangat membantu kami dalam menjaga hutan," ungkap Raja Juli.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan informasi terbaru terkait jumlah narapidana yang rencananya akan diberikan pengampunan atau amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto.

Disebutkan Supratman, mulanya jumlah narapidana yang akan mendapatkan itu ada sekitar 44.000 orang. Namun, sejauh ini setelah melalui verifikasi dan asesmen, jumlahnya menurun hingga hampir setengahnya.

“Setelah kami dalam hal ini direktorat jenderal administrasi hukum umum lewat Direktur Pidana melakukan verifikasi dan asesmen kembali, maka angkanya turun dari 44.000 menjadi kurang lebih sekitar 19.000 [narapidana],” katanya saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Akan tetapi, dia menekankan bahwa jumlah itu pun belum pasti karena saat ini pihaknya masih terus melakukan verifikasi dengan empat kriteria, sehingga ada kemungkinan jumlah bertambah.

“Kami terus perbaiki dan lakukan penyesuaian terutama terkait dengan 4 kriteria. Ini angka 19 ribu ini [napi yang dapat amnesti] belum pasti, karena terus kami verifikasi,” tuturnya.

Politisi Partai Gerindra itu berharap tahap asesmen terkait dengan amnesti yang dilakukan oleh direktur pidana di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ini bisa segera diselesaikan.

“Mudah-mudahan sebelum pemberian remisi hari raya lebaran yang akan datang amnesti ini bisa presiden umumkan. Itu harapan kami,” pungkasnya.

Cep Anggi (32) dan Sidik Prasetiadi (26) kini harus berurusan dengan polisi. Keduanya nekat menjambret seorang perempuan bernama Nurazmi yang bekerja sebagai pegawai SPBU di wilayah Kiaracondong, Kota Bandung pada Sabtu (15/2) pukul 05.30 WIB.

Semuanya bermula saat korban sedang berjalan kaki di Gang Soma, Kiaracondong, Kota Bandung untuk berangkat ke tempat kerjanya. Di jalanan yang sepi, Anggi dan Sidik dengan menggunakan motor matik lalu datang sembari menodongkan golok ke arah korban.

Korban sempat bertahan saat tasnya hendak diambil paksa dua berandalan itu. Tapi dengan golok yang sudah disiapkan, Anggi langsung memotong tali tas dan kabur meninggalkan lokasi kejadian.

Insiden itu ternyata terekam CCTV warga sekitar. Setelah polisi turun tangan, Anggi dan Sidik kemudian diciduk pada Minggu (16/2).

"Kedua tersangka yaitu CA (Cep Anggi) dan SP (Sidik Prasetiadi) sudah merencanakan tindakan pencurian dengan kekerasan dengan menyasar korban di tempat yang sepi," kata Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono, Senin (17/2/2025).

Budi mengatakan, korban mengalami luka-luka ketika mempertahankan tasnya. Akibatnya, korban harus mendapat empat jahitan setelah terkena sayatan golok yang dibawa dua berandalan tersebut.

"Memang pada saat kejadian sampai sekarang itu korban belum melapor. Tetapi kami walaupun belum ada laporan langsung mencari pelakunya dan sudah menghubungi korban. Lalu korban setelah kejadian langsung dijemput pulang ke rumah orang tuanya di Majalaya," ungkapnya.

Dari dalam tas yang dicuri, Anggi dan Sidik mendapatkan uang Rp 200 ribu serta beberapa kartu identitas milik korban. Uang itu pun sudah mereka gunakan dan hanya tersisa Rp 30 ribu.

"Pengakuan pelaku dia memang untuk mencuri uang. Nanti kita dalamnya apakah ada laporan di tempat lain, tapi hasil pengakuan sementara, keduanya masih baru melakukan," pungkasnya.

Anggi dan Sidik terancam dijerat Pasal 365 ayat (1) KUHP. Ancaman hukumannya maksimal 9 tahun kurungan penjara.

Video: Momen Penangkapan Pelaku Curanmor-Jambret yang Beraksi 13 Kali di Makassar

Video: Momen Penangkapan Pelaku Curanmor-Jambret yang Beraksi 13 Kali di Makassar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur yang didakwa memberi suap, Lisa Rachmat, meminta dibebaskan dari tahanan.

Permintaan itu disampaikan Lisa melalui tim kuasa hukumnya yang membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

“(Meminta majelis hakim) memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Lisa Rachmat dari Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta,” kata pengacara Lisa di ruang sidang, Senin (17/2/2025).

Tim kuasa hukum juga meminta jaksa menyatakan surat dakwaan jaksa batal demi hukum dan tidak dapat diterima.

Menurut mereka, dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat.

Sebab, jaksa tidak menguraikan bagaimana rumusan pidana dalam perbuatan yang dilakukan Lisa menyangkut upaya memengaruhi tiga hakim kasasi pada Mahkamah Agung (MA).

Adapun kasasi tersebut diajukan jaksa yang keberatan atas putusan bebas Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap Ronald Tannur.

“JPU juga tidak menguraikan secara jelas, apa dan bagaimana peran yang dilakukan oleh terdakwa Lisa Rachmat untuk memberikan pengaruh terhadap ketiga orang hakim kasasi yang berada di lingkungan MA,” kata pengacara Lisa.

Sebelumnya, Lisa Rachmat didakwa melakukan suap kepada tiga hakim PN Surabaya dan hingga pemufakatan jahat percobaan menyuap Hakim Agung Soesilo yang memimpin majelis kasasi perkara Ronald Tannur.

Jaksa menyebut, Lisa bersama ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja, menyuap tiga hakim PN Surabaya Rp 4,6 miliar agar menjatuhkan vonis bebas.

Selain itu, Lisa juga disebut mencoba menyuap majelis kasasi dengan uang Rp 5 miliar yang diberikan melalui eks pejabat MA, Zarof Ricar.

Sementara itu, untuk Zarof, Lisa disebut menjanjikan fee sebesar Rp 1 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menangkap tiga warga negara (WN) asal Pakistan berinisial SZ, TS, dan MZ di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) pada Rabu, (12/2/2025).

Mereka ditangkap lantaran mencoba memasuki wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen perjalanan palsu.

"Modus operandi yang dilakukan oleh ketiga warga negara Pakistan adalah ketiganya mengaku sebagai warga negara Perancis yang menggunakan dokumen paspor serta ID Card Perancis yang diduga palsu untuk mencoba memasuki wilayah Indonesia," kata Kakanwil Ditjen Imigrasi DKI Jakarta, Arief Munandar, dalam konferensi pers di Media Center Imigrasi, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Arief mengatakan, ketiganya tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Thai Airways dari Bangkok.

Ia mengatakan, mereka sempat mengurus Visa On Arrival lantaran menggunakan paspor Perancis, kemudian mencoba melewati pemeriksaan imigrasi melalui mesin Autogate.

Namun, paspor yang mereka gunakan tidak terdeteksi oleh mesin Autogate.

"Telah dicoba berkali-kali untuk scan paspor, hasilnya gagal dan paspor tidak terdeteksi pada mesin Autogate imigrasi," ujarnya.

Arief mengatakan, petugas semakin curiga setelah mengetahui mereka tidak bisa berbahasa Perancis dan Inggris.

Selanjutnya, mereka dibawa ke ruangan supervisor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Melalui sistem informasi keimigrasian, ditemukan fakta berdasarkan data pada aplikasi SIPP (Sistem Informasi Profil Penumpang) bahwa ketiga orang asing tersebut tercatat sebagai warga negara Pakistan dan menggunakan paspor Pakistan saat berangkat dari Bangkok menuju Indonesia," tuturnya.

Arief mengatakan, dari hasil penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa SZ, TS, dan MZ berencana ke Eropa untuk mencari penghidupan yang lebih layak.

Mereka memperoleh paspor Perancis palsu dari seorang WN Sri Lanka berinisial WJ yang mereka kenal melalui media sosial Facebook.

"WJ menyarankan agar mereka melakukan perjalanan ke Indonesia terlebih dahulu sebelum berangkat ke Eropa," kata dia.

Atas kejahatan tersebut, mereka dijerat dengan Pasal 119 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian karena sengaja menggunakan dokumen perjalanan palsu, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000.

Telah dicoba berkali-kali untuk pindai paspor, hasilnya gagal dan paspor tidak terdeteksi pada mesin autogate imigrasi

Jakarta (ANTARA) - Petugas imigrasi pada Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) berhasil mengamankan tiga warga negara (WN) Pakistan yang mencoba masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan paspor dan kartu identitas Prancis diduga palsu.

Ketiga WN Pakistan tersebut berinisial SZR, TS, dan MZ. Mereka tiba di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soetta, Rabu (12/2) sore, dari Bangkok, Thailand, tetapi tidak berhasil masuk karena paspor yang digunakan tidak terdeteksi mesin autogate.

"Telah dicoba berkali-kali untuk pindai paspor, hasilnya gagal dan paspor tidak terdeteksi pada mesin autogate imigrasi," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta Arief Munandar saat konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Senin.

Dijelaskan Arief, ketiga WN Pakistan itu terbang dari Lahore, Pakistan, menuju Bangkok, Thailand, dan melanjutkan perjalanan ke Jakarta pada Rabu (12/2). Ketiganya hendak transit di Indonesia dengan tujuan utama ke Eropa.

Setibanya di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soetta, ketiganya mengurus izin masuk berupa visa kunjungan saat kedatangan (VoA). Kemudian, SZR, TS, dan MZ melanjutkan pemeriksaan keimigrasian melalui mesin autogate.

Setelah berkali-kali mencoba melintas, mesin autogate tidak bisa memindai paspor yang digunakan. Karena tidak kunjung terdeteksi, petugas imigrasi lantas curiga dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap yang bersangkutan.

Ketika dilakukan pengecekan, tutur Arief, ketiganya mengaku sebagai WN Prancis. Akan tetapi, mereka tidak dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Prancis maupun Inggris sehingga menambah kecurigaan petugas.

Oleh karena itu, SZR, TS, dan MZ dibawa ke ruangan supervisor riksa untuk pemeriksaan fisik dokumen dan wawancara. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Profil Penumpang (SIPP) didapati bahwa ketiganya tercatat sebagai WN Pakistan, alih-alih Prancis.

"Petugas juga melakukan pengecekan fisik terhadap barang-barang yang dibawa oleh ketiga WN Pakistan tersebut hingga ditemukan tiga paspor Pakistan milik ketiga orang tersebut," sambung Arief.

Berdasarkan bukti awal, petugas imigrasi kemudian menyerahkan penanganan perkara kepada penyidik pada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta.

Hasil penyelidikan prapenyidikan oleh tim penyidik menemukan bahwa SZR, TS, dan MZ ternyata bertujuan ke negara di Eropa. Mereka memperoleh paspor Prancis palsu dari seorang WN Sri Lanka berinisial WJ yang dikenal dari Facebook.

Mereka sepakat membayar 1000 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp17 juta kepada WJ sebagai imbalan atas pembuatan paspor Prancis.

WN Sri Lanka itu menyarankan SZR, TS, dan MZ untuk transit di Indonesia sebelum berangkat ke Eropa. Dia juga menyarankan agar menggunakan paspor Pakistan saat tiba di Thailand dan diganti dengan paspor Prancis saat tiba di Indonesia.

"Jadi, mereka menggunakan paspor Prancis, sehingga seolah-olah menjadi WN Prancis dan mereka akan mudah pergi ke Prancis. Itu memang salah satu syaratnya adalah biasanya mereka mengisi stamp (stempel) dulu di Indonesia untuk bisa nanti ke Prancis, seolah-olah mereka datang dari Indonesia," tutur Arief.

Ketiga WN Pakistan tersebut tengah diperiksa atas dugaan tindak pidana keimigrasian, yakni perbuatan menggunakan dokumen perjalan palsu. Mereka dijerat dengan Pasal 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah Kalurahan Srigading menyebut telah melakukan mediasi terkait kasus pengosongan kandang babi berujung pengeroyokan di Ngepet. Namun, pemilik kandang tidak hadir dan kukuh untuk melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum.

Lurah Srigading, Prabawa Suganda, mengatakan dua bulan lalu telah melakukan mediasi antara warga Ngepet dengan pemilik kandang babi. Di mana saat itu hasilnya muncul surat pernyataan dari pemilik kandang babi untuk menutup usahanya pada tanggal 9 Februari 2025.

"Tanggal 11 (Februari) karena belum dipindah (babinya) masyarakat bergerak. Nah, begitu muncul pemukulan saya coba mediasi tanggal 14 dan dari pengusahanya (pemilik kandang babi) tidak hadir," katanya saat dihubungi detikJogja, Senin (17/2/2025).

Akan tetapi karena berpotensi menimbulkan konflik, Prabawa kembali menggelar mediasi antara warga Ngepet dan pemilik kandang babi hari ini. Akan tetapi, semua itu belum menemukan titik terang.

"Sehingga kita panggil lagi hari ini tapi ternyata pengusahanya tidak hadir lagi. Jadi mediasinya buntu karena ada satu pihak yang tidak mau hadir," ucapnya.

Terkait langkah selanjutnya, Prabawa mengaku menyerahkan kepada pihak-pihak yang terlibat. Di mana pemilik kandang memilih menempuh jalur hukum terkait kasus pengeroyokan tersebut.

"Kerjaan saya tidak hanya mediasi. Jadi ya sudah kalau mau berlanjut ya monggo, yang jelas tugas saya sudah saya laksanakan," ujarnya.

Peternak Emoh Mediasi

Dimintai konfirmasi terpisah, peternak sekaligus pemilik kandang babi, S, mengaku sudah menutup pintu mediasi. S memilih menyerahkan penanganan kasus tersebut ke pihak berwajib .

"Biar berproses saja, kalau minta maaf saya maafkan tapi hukum harus ditegakkan. Karena saya bukan maling kok diperlakukan seperti itu (dikeroyok)," katanya.

Diberitakan sebelumnya, warga Ngepet, Srigading, Kapanewon Sanden, Bantul, memprotes keberadaan kandang babi yang dekat permukiman hingga berujung pengosongan kandang tersebut. Bahkan, kejadian itu berlanjut dengan pengeroyokan terhadap pemilik kandang babi.

Lurah Srigading, Prabawa Sugondo mengatakan awalnya sudah ada kesepakatan antara warga setempat dengan pemilik peternakan pada Minggu (9/2).

"Sudah ada mediasi dua bulan lalu. Dari kesepakatan yang ada, pemilik peternakan tersebut wajib mengosongkan kandang babi, maksimal Minggu kemarin ini. Tapi ternyata masih ada aktivitas dan akhirnya muncul aksi itu," kata Prabawa ketika dimintai konfirmasi, Selasa (11/2).

Warga kemudian melakukan aksi dengan pelepasan babi milik peternakan itu pada Senin (10/2) sore. Aksi berlangsung saat personel Satpol PP Bantul kembali mendatangi kandang tersebut. Aksi ini juga dilakukan di depan pemilik kandang.

"Benar, kemarin sore (Senin, 10/2) ada aksi pelepasan babi oleh warga Dusun Ngepet. Warga sudah resah dengan keberadaan kandang dan peternakan babi di tengah permukimannya," kata Prabawa.

Terpisah, salah satu peternak babi, inisial S, mengaku menjadi korban pengeroyokan sejumlah oknum warga. Kasus ini pun dilaporkan ke polisi.

Peristiwa ini terjadi setelah aksi pelepasan babi dari kandangnya, Senin (10/2). Peristiwa penganiayaan itu bermula saat S datang ke kandang babinya usai aksi protes warga.

"Saat aksi saya tidak di kandang, tapi setelah itu saya datang sekitar jam 18.00 WIB. Maksud kedatangan itu untuk mengevakuasi babi yang keluar kandang ke truk. Setelahnya dipindahkan ke tempat lain," jelas S saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (13/2).

Video Angin Kencang Robohkan Rumah di Bantul, 1 Orang Tewas

Video Angin Kencang Robohkan Rumah di Bantul, 1 Orang Tewas

Polda Metro Jaya menangkap perampok sadis yang diduga membunuh seorang nenek Bimih (72) di rumahnya di Cabangbungin, Kabupaten Bekasi. Ttal ada lima pelaku yang kini resmi ditahan.

Para pelaku dihadirkan dalam jumpa pers di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin (17/2/2025). Para tersangka kini sudah mengenakan baju tahanan berwarna oranye lengkap dengan tangan terborgol kabel ties.

Tak ada sepatah kata pun terucap dari mulut para tersangka. Tak lagi bengis, para tersangka kini hanya tertunduk lesu saat dihadirkan di hadapan awak media.

Polda Metro Jaya menghadirkan 5 tersangka perampokan sadis yang menewaskan nenek Bimih (72) di Cabangbungin, Bekasi. (Wildan Noviansah/detikcom)

Peristiwa Perampokan

Nenek Bimih ditemukan tewas oleh warga pada Senin (10/2) dini hari. Berawal ketika saksi berinisial R melintas di depan rumah korban yang juga dijadikan toko kelontong, melihat ada 2 unit motor dan 3 orang pria mencurigakan di depan rumah korban.

Saksi kemudian menegur ketiga pria asing itu. Tak lama kemudian, saksi melihat satu pria lainnya keluar dari rumah korban dan mereka langsung tancap gas.

Saat itu warga mendapati korban sudah meninggal. Korban meninggal dengan kondisi leher, kaki, dan tangan yang terikat. Selain itu, ada luka pada bagian wajah korban.

"Korban meninggal dunia dengan terdapat lilitan baju pada leher, kaki diikat menggunakan kain, tangan terikat menggunakan baju. Terdapat luka lecet pada bagian bawah mata, lecet pada hidung, memar akibat pukulan pada bibir," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Koalisi masyarakat sipil menolak penambahan kewenangan TNI, Polri dan Kejaksaan yang tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bergulir di DPR. Koalisi sipil meminta penegak hukum dan militer mengevaluasi sistem pengawasan internal di lembaga mereka.

"Mengevaluasi sistem pengawasan internal bagi masing-masing lembaga penegak hukum. Pengawasan internal masing-masing lembaga penegak hukum ini dinilai masih cenderung melakukan praktik impunitas atas nama esprit de corps lembaga masing-masing. Pengawasan internal yang lemah tentunya cenderung melonggarkan praktik jahat atau pelanggaran dilakukan oleh masing-masing aknum anggota penegak hukum," demikian salah satu poin desakan dari pernyataan bersama koalisi sipil yang dikutip, Senin (17/2/2025). Koalisi sipil ini terdiri dari PBHI, Imparsial, Elsam, HRWG, Walhi, Centra Initiative, Koalisi Perempuan Indonesia, Setara Institute, dan BEM SI Kerakyatan.

Selain itu, koalisi sipil juga meminta para pembuat kebijakan untuk memperkuat pengawasan eksternal terhadap lembaga penegak hukum. Koalisi sipil ingin pengawas independen ini bekerja secara efektif dengan kewenangan yang sesuai.

"Memperkuat pengawasan eksternal terhadap masing-masing lembaga penegak hukum, seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, KPK, Komnas HAM , Komnas Perempuan untuk dapat mengawasi, memproses, dan melakukan penindakan bagi para penegak hukum menyalahi kode etik atau melakukan pelanggaran. Perlu dipastikan bahwa lembaga pengawas eksternal ini dapat bekerja secara efektif yang dilengkapi dengan kewenangan yang memadai dan sumber daya yang cukup," lanjut keterangan dari koalisi sipil.

Dalam penjelasannya, Koalisi Sipil mengutip data dari World Justice Project (WJP) yang meletakkan Indonesia pada urutan ke-68 untuk Indeks Rule of Law tahun 2024.

"Urutan ini menurun 2 poin dari tahun 2023 yang ada di urutan 66 atau mengalami penurunan 0,53 poin. Laporan ini menunjukkan, dari 8 dimensi Rule of Law, 6 di antaranya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, termasuk pada dimensi criminal justice," demikian pernyataan bersama koalisi sipil.

Koalisi sipil menilai situasi tersebut tidak luput dari kondisi penegakan hukum di Indonesia. Mereka menyoroti beragam kasus belakangan ini yang menunjukkan kecenderungan kuat seharusnya lembaga penegak hukum memperbaiki diri.

Dari berbagai kasus yang meliputi sejumlah lembaga penegak hukum itu, koalisi sipil melihat tak ada indikasi perbaikan institusi. Sejumlah lembaga penegak hukum itu dinilai malah berlomba-lomba menambah kewenangannya yang dapat dilihat dari sejumlah draf RUU yang bergulir di DPR, yaitu RUU Polri, RUU TNI, dan RUU Kejaksaan.

Draf RUU Polri sebelumnya mendapatkan kritik saat pembahasan di DPR lantaran mengandung beberapa pasal yang kontroversial. Begitu pula draf RUU TNI yang beredar pada tahun lalu, kewenangan TNI menjadi lembaga penegak hukum menuai kritikan.

Selain itu, RUU Kejaksaan yang masuk dalam Prolegnas juga dikritik oleh koalisi sipil. Revisi aturan tersebut justru dinilai diarahkan untuk memperluas kewenangan kejaksaan dan sekaligus juga tumpang tindih dengan kewenangan instansi lainnya.

Koalisi sipil meminta berbagai kondisi tersebut diperhatikan DPR dan para pengambil kebijakan. Mereka mempertanyakan keinginan lembaga tersebut untuk memperluas kewenangan di tengah situasi penegakan hukum yang membutuhkan perbaikan.

"Lembaga penegak hukum maupun militer dengan kewenangan yang ada sekarang saja sudah berulangkali menyalahgunakan kewenangannya sehingga terjadi praktik korupsi, kekerasan dan penyimpangan lainnya. Apalagi jika ditambah kewenangan-kewenangan lagi dalam RUU yang mereka ajukan (RUU Polri, RUU Kejaksaan, RUU TNI) maka akan menjadi jadi potensial penyalahgunaan kewenangannya," demikian pernyataan bersama koalisi sipil.

"Apalagi jika mereka di salahgunakan oleh rezim yang berkuasa untuk mempertahankan rezim yang berkuasa maupun untuk kepentingan pemenangan politik dalam pemilu, maka penambahan kewenangan itu dalam beragam RUU yang ada hanya akan menambah kerusakan penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia," sambung pernyataan tersebut.

Koalisi sipil menilai salah satu cara untuk memperbaiki kondisi penegakan hukum itu dengan memperkuat lembaga lembaga independen yang ada untuk mengawasi lembaga penegak hukum. Sebab, selama ini lembaga independen seperti Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, Komnas HAM, Komnas Perempuan hingga KPK hanya memiliki kewenangan terbatas.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Intinya kami butuh untuk melakukan reformasi menyangkut soal siapa yang akan menangani soal legislasi di pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Atas mengatakan bahwa keberadaan Badan Legislasi Nasional dibutuhkan untuk mereformasi pihak yang berwenang menjalankan tugas menggodok rancangan produk legislasi di internal pemerintah sebelum diajukan ke DPR RI.

"Intinya kami butuh untuk melakukan reformasi menyangkut soal siapa yang akan menangani soal legislasi di pemerintah," kata Supratman ditemui usai menghadiri rapat kerja Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dia pun menyebut ada beragam alternatif dalam pembentukan Badan Legislasi Nasional. Meski demikian, dia mengaku sejauh ini belum ada pembicaraan di internal pemerintah terkait pembentukan Badan Legislasi Nasional.

"Bentuknya bisa berubah, kayak seperti Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan, atau Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal. Atau mungkin, apakah mau dibuat terpisah, atau Menteri Hukum/Kepala Badan Legislasi Nasional. Nah, itu alternatifnya masih panjang," tuturnya.

Dia menjelaskan bahwa pembentukan perundang-undangan di internal pemerintahan saat ini diampu oleh Kementerian Hukum, di bawah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP).

"Mulai dari perencanaan sampai semua pembentukan, pengesahan itu semua, kecuali untuk pengundangannya ada di Kementerian Sekretariat Negara, karena akibat perubahan revisi Undang-Undang tentang PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Nah, kalau kemudian nanti pemerintah berpikir soal pembentukan Badan Legislasi Nasional, itu boleh saja. Tergantung kebijakan Presiden," katanya.

Dia menyebut Kementerian Hukum akan ikut memberikan dukungan terhadap kehadiran Badan Legislasi Nasional, sebagaimana dukungan yang diberikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Ya, tergantung Presiden. Kalau Presiden mau bangun, bentuk badan legislasi nasional, ya Kementerian Hukum enggak ada masalah," ucapnya.

Dia lantas berkata, "Pokoknya apa pun yang Presiden anggap baik maka sebagai pembantu Presiden kami patuh."

Sebelumnya, Selasa (11/2), Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyinggung soal pembentukan Badan Legislasi Nasional yang bertugas menggodok rancangan undang-undang di internal pemerintah sebelum diajukan ke DPR RI.

Hal tersebut, kata dia, sebagaimana yang menjadi amanat dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP).

"Sebenarnya telah diamanatkan kepada Pemerintah untuk membentuk semacam Badan Legislasi Nasional, seperti halnya DPR punya Badan Legislasi, pemerintah semestinya dengan amanat undang-undang itu mempunyai satu badan yang menggodok program legislasi internal pemerintah," kata Yusril saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Koalisi masyarakat sipil menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU TNI, UU Polri, dan UU Kejaksaan. Koalisi sipil menilai reformasi lembaga hukum dan militer dilakukan bukan dengan menambah kewenangan, tetapi dengan memperkuat lembaga pengawas independen.

Hal itu disampaikan koalisi sipil yang terdiri atas PBHI, Imparsial, Elsam, HRWG, Walhi, Centra Initiative, Koalisi Perempuan Indonesia, Setara Institute, dan BEM SI Kerakyatan. Pernyataan bersama koalisi sipil itu diawali dengan pemaparan data dari World Justice Project (WJP) yang meletakkan Indonesia pada urutan ke-68 untuk Indeks Rule of Law tahun 2024.

"Urutan ini menurun 2 poin dari tahun 2023 yang ada di urutan 66 atau mengalami penurunan 0,53 poin. Laporan ini menunjukkan, dari 8 dimensi rule of law, 6 di antaranya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, termasuk pada dimensi criminal justice," demikian pernyataan bersama koalisi sipil yang dikutip, Senin (17/2/2025).

Koalisi sipil menilai situasi tersebut tidak luput dari kondisi penegakan hukum di Indonesia. Mereka menyoroti beragam kasus belakangan ini yang menunjukkan kecenderungan kuat seharusnya lembaga penegak hukum memperbaiki diri.

Dari berbagai kasus yang meliputi sejumlah lembaga penegak hukum itu, koalisi sipil melihat tak ada indikasi perbaikan institusi. Sejumlah lembaga penegak hukum itu dinilai malah berlomba-lomba menambah kewenangannya yang dapat dilihat dari sejumlah draf RUU yang bergulir di DPR, yaitu RUU Polri, RUU TNI, dan RUU Kejaksaan.

Draf RUU Polri sebelumnya mendapatkan kritik saat pembahasan di DPR lantaran mengandung beberapa pasal yang kontroversial. Begitu pula draf RUU TNI yang beredar pada tahun lalu, kewenangan TNI menjadi lembaga penegak hukum menuai kritik.

Selain itu, RUU Kejaksaan yang masuk Prolegnas dikritik oleh koalisi sipil. Revisi aturan tersebut justru dinilai diarahkan untuk memperluas kewenangan kejaksaan dan sekaligus juga tumpang tindih dengan kewenangan instansi lainnya.

Koalisi sipil meminta berbagai kondisi tersebut diperhatikan DPR dan para pengambil kebijakan. Mereka mempertanyakan keinginan lembaga tersebut untuk memperluas kewenangan di tengah situasi penegakan hukum yang membutuhkan perbaikan.

"Lembaga penegak hukum maupun militer dengan kewenangan yang ada sekarang saja sudah berulangkali menyalahgunakan kewenangannya sehingga terjadi praktik korupsi, kekerasan dan penyimpangan lainnya. Apalagi jika ditambah kewenangan-kewenangan lagi dalam RUU yang mereka ajukan (RUU Polri, RUU Kejaksaan, RUU TNI), maka akan menjadi jadi potensial penyalahgunaan kewenangannya," demikian pernyataan bersama koalisi sipil.

"Apalagi jika mereka disalahgunakan oleh rezim yang berkuasa untuk mempertahankan rezim yang berkuasa maupun untuk kepentingan pemenangan politik dalam pemilu, maka penambahan kewenangan itu dalam beragam RUU yang ada hanya akan menambah kerusakan penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia," sambung pernyataan tersebut.

Koalisi sipil menilai salah satu cara untuk memperbaiki kondisi penegakan hukum itu dengan memperkuat lembaga lembaga independen yang ada untuk mengawasi lembaga penegak hukum. Sebab, selama ini lembaga independen, seperti Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga KPK, hanya memiliki kewenangan terbatas.

Atas dasar tersebut, koalisi sipil mendesak agar reformasi sistem penegakan hukum ini dapat diarahkan pada dua hal, yaitu:

1. Mengevaluasi sistem pengawasan internal bagi masing-masing lembaga penegak hukum. Pengawasan internal masing-masing lembaga penegak hukum ini dinilai masih cenderung melakukan praktik impunitas atas nama esprit de corps lembaga masing-masing. Pengawasan internal yang lemah tentunya cenderung melonggarkan praktik jahat atau pelanggaran dilakukan oleh masing-masing oknum anggota penegak hukum.

2. Memperkuat pengawasan eksternal terhadap masing-masing lembaga penegak hukum, seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, KPK, Komnas HAM , Komnas Perempuan untuk dapat mengawasi, memproses, dan melakukan penindakan bagi para penegak hukum menyalahi kode etik atau melakukan pelanggaran. Perlu dipastikan bahwa lembaga pengawas eksternal ini dapat bekerja secara efektif yang dilengkapi dengan kewenangan yang memadai dan sumber daya yang cukup.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JOMBANG, iNEWSSURABAYA.ID – Sebagai bagian dari upaya untuk memberikan kesempatan kedua bagi narapidana, Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Jombang meluncurkan program keterampilan mebel. Program ini bertujuan agar para napi memiliki keahlian yang berguna setelah bebas dan dapat memulai usaha mandiri.

Para narapidana dibimbing langsung oleh Budi Mulyono, Kasubsi Giatja (Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja) Lapas Jombang, dalam proses pengolahan kayu menjadi produk berkualitas seperti kursi, meja, lemari, dan rak. Setiap produk yang dihasilkan tidak hanya sekadar barang, tetapi juga menjadi simbol harapan dan perubahan bagi masa depan mereka.

Kepala Lapas Jombang, M. Ulin Nuha, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis yang dapat digunakan sebagai modal untuk membuka usaha atau mencari pekerjaan setelah narapidana kembali ke masyarakat. "Kami ingin memastikan bahwa mereka tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga memperoleh bekal hidup yang bermanfaat," ujarnya. "Harapannya, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak atau bahkan memulai usaha sendiri."

Selain pelatihan keterampilan mebel, narapidana di Lapas Jombang juga mengikuti pembinaan keagamaan, seperti mengaji dan salat berjamaah, serta berbagai kegiatan positif lainnya. "Kami ingin warga binaan memiliki keterampilan dan dapat melakukan kebaikan setelah selesai menjalani hukuman," tambah Ulin.

Salah satu warga binaan, Huda, mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan untuk belajar keterampilan di Lapas Jombang. "Dulu saya tidak punya keterampilan, tapi di sini saya belajar banyak hal. Sekarang saya bisa membuat meja dan kursi sendiri. Saya ingin membuka usaha mebel setelah bebas nanti," ujarnya penuh semangat.

Tidak hanya memberikan pembinaan keterampilan, program ini juga berhasil memasarkan produk mebel buatan para napi. Hasil karya mereka mulai mendapat perhatian positif dari masyarakat, membuktikan bahwa keterampilan mebel yang diajarkan di Lapas Jombang memiliki nilai ekonomi yang signifikan.

Program pelatihan keterampilan ini adalah contoh nyata bahwa pemasyarakatan tidak hanya sekadar menjalani hukuman, tetapi juga memberikan kesempatan untuk perubahan. Lapas Jombang membuktikan bahwa dengan semangat dan kerja keras, setiap narapidana dapat memperoleh kesempatan untuk bangkit, memperbaiki masa depan, dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Editor : Arif Ardliyanto