Jakarta (ANTARA) - Tersangka Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk patuh pada prinsip keadilan dalam menegakkan hukum.

"Hukum tanpa keadilan hanyalah seperangkat aturan kering tanpa roh," kata Hasto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Ia juga meminta hakim harus bertindak sebagai pembelajar sepanjang hayat menjadi peneliti, bahkan filsuf agar mampu mewujudkan keadilan sejati.

Keadilan tidak akan tercapai jika hakim hanya terpaku pada teks hukum tanpa memahami denyut keadilan di tengah masyarakat.

Hasto lantas mengutip pemikiran Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto yang menyebut bahwa hakim harus merasakan kehidupan di setiap keputusan yang diambil.

Sekjen PDI Perjuangan yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka, menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum di KPK secara koperatif. Namun, dia juga meminta agar lembaga antirasuah tersebut tidak melenceng dari prinsip hukum yang benar.

Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto pada hari Kamis (13/2) menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan status tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Penyidik KPK pada haei Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Hasto bersama Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS dalam kurun waktu 16 Desember 2019 sampai 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024 dari Dapil Sumsel I.

Mantan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Nusa Tenggara Barat (NTB), Ruslan Abdul Gani, diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Ia diperiksa terkait dugaan korupsi pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Lombok Utara.

Pantauan detikBali, Ruslan keluar dari ruangan pemeriksaan sekitar pukul 16.00 Wita mengenakan pakaian dinas harian (PDH) cokelat sembari menenteng tas hitam kecil menuju kendaraannya.

Gani mengungkapkan materi pemeriksaannya berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pembangunan SPAM yang dilakukan PT Gerbang NTB Emas (GNE) pada 2019-2022. GNE merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang menyelenggarakan SPAM regional.

"Masalah Gili Trawangan, ya (soal SPAM). Ditanya soal pelaksanaan bagaimana, perjanjian bagaimana, ya tidak tahu perjanjiannya. Diminta keterangan," kata Gani kepada awak media seusai keluar dari gedung Kejati NTB, Selasa (18/2/2025) sore.

Menurut Gani, materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik berkaitan dengan perjanjian kerja sama yang dilakukan PT GNE dengan Berkat Air Laut (BAL) dalam penyediaan air bersih di Gili Trawangan dan Meno.

"Dia (penyidik) nanya tahu atau nggak, ya saya jawab tidak tahu karena perjanjiannya dibuat sama mereka, bukan Biro Hukum yang buat," imbuh pria yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) NTB.

Gani mengatakan diperlihatkan sejumlah berkas perjanjian kerja sama antara PT GNE dan PT BAL sekitar 2021 atau 2022 saat di ruangan pemeriksaan. Namun, perjanjian kerja sama tersebut tidak melibatkan Biro Hukum sehingga ia tak mengetahui detail persoalan.

"Saya diperiksa sebagai Kepala Biro Hukum. Perjanjian itu dibuat pada tahun 2021 atau 2022 kalau tidak salah. Cuma perjanjiannya itu tidak dibuat oleh Biro Hukum," beber Gani.

Gani menduga perjanjian antara PT GNE dan PT BAL itu bersifat business to business (B2B) sehingga tak melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. "Makanya saya ditanya jaksa, ya saya jawab tidak tahu. Takut salah-salah juga," tegasnya.

Kajati NTB, Enen Saribanon, mengatakan, selain memeriksa Abdul Gani, penyidik juga sudah memanggil dua mantan Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB Muhammad Husni dan Zainal Abidin. Keduanya menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

"Iya, memang hari ini ada pemeriksaan saksi kasus SPAM Lombok Utara," terang Enen.

Menurut Enen, kasus tersebut kini sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Pemeriksaan terhadap kedua terpidana korupsi pasir besi Lombok Timur tersebut bagian rangkaian dari penguatan alat bukti.

Enen memastikan penyidik Kejati NTB juga akan memanggil dan memeriksa pejabat Lombok Utara. Namun, Enen enggan berkomentar soal tersangka dan kerugian negara. "Jadi, masih ada serangkaian pemeriksaan saksi-saksi," ucapnya.

Video: Eks Kadis PUPR Gorontalo Divonis Bebas di Kasus Korupsi SPAM Dungingi

Video: Eks Kadis PUPR Gorontalo Divonis Bebas di Kasus Korupsi SPAM Dungingi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ibu pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, Meirizka Widjaja, disebut pernah menerima pesan dari Lisa Rachmat bahwa anaknya “aman dan bebas demi hukum.”

Lisa merupakan pengacara Ronald Tannur di tahap penyidikan, pengadilan tingkat pertama, hingga kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Pesan Lisa kepada Meirizka ini diungkap jaksa ketika memeriksa istri mantan anggota DPR RI tersebut sebagai saksi dugaan suap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur.

“Ini chat saudara ya pada tanggal 22 November 2023. Masih ingat Saudara? Pada saat itu Ronald Tannur sedang dalam proses apa ya?” tanya jaksa, di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (18/2/2025).

“Masih di kepolisian,” jawab Meirizka.

Kemudian, jaksa membacakan isi percakapan antara Meirizka dengan Lisa Rachmat yang mengeklaim pelaku pembunuhan Dini Sera Afrianti itu aman.

Namun, Meirizka mengaku lupa pernah menerima pesan tersebut dari Lisa Rachmat.

“Kemudian, ini ada chat dari Lisa Rachmat, 'aman, bebas demi hukum' itu padahal masih di kepolisian itu? Ada chat seperti ini kepada saudara?” tanya jaksa.

“Ya saya lupa, Pak itu,” tutur Meirizka.

Tidak puas dengan jawaban ini, jaksa menegaskan bahwa bukti percakapan yang dibawa ke persidangan diambil dari ponsel Meirizka sendiri.

Namun, ibu Ronald Tannur itu terus berkelit dan mengaku lupa.

“Ya mungkin ada, Pak, saya lupa,” kata dia.

Sebelumnya, tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Erintuah, Mangapul, dan Heru, didakwa menerima suap senilai Rp 4,6 miliar untuk membebaskan Ronald Tannur dari dakwaan jaksa.

Suap tersebut diberikan dalam pecahan Rp 1 miliar dan 308.000 dollar Singapura oleh pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Jaksa menyebutkan bahwa uang suap itu bersumber dari ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja Tannur, dan telah diberikan selama proses persidangan di PN Surabaya.

Ketiga hakim itu kemudian menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap Ronald Tannur.

Keberatan atas putusan ini, jaksa mengajukan kasasi ke MA.

Lisa pun kembali bergerilya dan berupaya menyuap hakim agung yang menyidangkan perkara tersebut.

Hukum tanpa keadilan hanyalah seperangkat aturan kering tanpa roh.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk patuh pada prinsip keadilan dalam menegakkan hukum.

Dalam pidato politiknya, Hasto menegaskan pentingnya hukum yang tidak hanya berlandaskan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan kemanusiaan.

"Hukum tanpa keadilan hanyalah seperangkat aturan kering tanpa roh," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa.

Oleh karena itu, lanjut dia, hakim harus bertindak sebagai pembelajar sepanjang hayat menjadi peneliti, bahkan filsuf agar mampu mewujudkan keadilan sejati.

Menurut dia, keadilan tidak akan tercapai jika hakim hanya terpaku pada teks hukum tanpa memahami denyut keadilan di tengah masyarakat.

Hasto lantas mengutip pemikiran Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto yang menyebut bahwa hakim harus merasakan kehidupan di setiap keputusan yang diambil.

Sekjen PDI Perjuangan menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum di KPK secara koperatif. Namun, dia juga meminta agar lembaga antirasuah tersebut tidak melenceng dari prinsip hukum yang benar.

"Sebagai momentum untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa saya siap, dan akan selalu koperatif mengikuti seluruh proses hukum di KPK. Hal yang sama juga saya harapkan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jadi, kalau memang bersalah, saya siap untuk menjalankan seluruh tanggung jawab," ujarnya.

Ia melanjutkan, "Sejak awal saya sudah menyampaikan bahwa ada proses politik yang terjadi. Sebagai kader partai, tentu kami siap menghadapi segala konsekuensi sebagai bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita bangsa."

Hasto juga menyinggung pernyataan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyebut pemikiran Sunarto sebagai "secercah harapan" di tengah kondisi hukum yang makin jauh dari keadilan.

"Harapan itu penting, terutama ketika hukum digunakan sebagai alat kekuasaan dan demokrasi makin terancam akibat penyalahgunaan wewenang oleh presiden ke-7 RI Jokowi," tegas Hasto.

Dengan pernyataan ini, Hasto menegaskan komitmennya untuk mengikuti proses hukum sembari meminta KPK untuk tetap berpegang pada prinsip keadilan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.

Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto pada hari Kamis (13/2) menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan status tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon dan menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima serta membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.

"Kemudian menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas," ujar Djuyamto.

Penyidik KPK pada haei Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

"HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS dalam kurun waktu 16 Desember 2019 sampai 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024 dari Dapil Sumsel I," ujar Setyo.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Batik karya terpidana mati asal Filipina, Mary Jane Veloso laku terjual seharga Rp600 ribu di booth Kemenimipas pada Pameran Kampung Hukum 2025 di Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (18/2).

Sebelum dipulangkan ke Filipina beberapa waktu lalu, Mary Jane mendekam di Lapas Perempuan Kelas IIA Yogyakarta.Selama menjadi penghuni Lapas, ia aktif mengikuti pembinaan kemandirian, salah satunya membatik.Pembeli batik karya Mary Jane, Tirto, mengaku sosok itu bukan nama asing baginya. Ia merasa tertarik dengan hasil karya terpidana mati tersebut."Dulu saya ikut terlibat dalam pembuatan telaahan tentang Mary Jane," ucap Tirto yang merupakan eks Asisten Deputi Ketua Mahkamah Agung.

Tak hanya batik, ada juga karya warga binaan lainnya yang ikut dipamerkan, mulai dari cukli, tempat tisu, tas, hingga sepatu.Pameran ini akan berlangsung selama dua hari hingga Rabu (19/2) besok. Pameran ini tak sebatas memamerkan produk warga binaan. Booth Kemenimipas juga menawarkan layanan informasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi.Pameran ini diikuti puluhan booth dari lintas Kementerian/Lembaga yang menawarkan beragam informasi hukum dan cenderamata.

Tim Hukum PDIP meminta KPK menunda pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hal itu disebabkan Hasto kembali mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

"Pada hari Jumat tanggal 14 kami sudah resmi mengajukan praperadilan kembali, dua permohonan praperadilan atas dugaan suap dan atas dugaan perintangan-perintangan atau obstruction of justice, kami mengajukan pada tanggal 14 Februari 2025 kemarin melalui E-Court," kata pihak tim hukum PDIP Ronny Talapessy di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2025).

Ronny mengatakan, setelah mengajukan gugatan praperadilan, pihaknya tetap mendapatkan pemanggilan pemeriksaan untuk Hasto dari KPK. Menurut Ronny, seharusnya KPK menunda pemeriksaan karena gugatan praperadilan sudah terdaftar di PN Jakarta Selatan.

"Dan perlu diketahui oleh rekan-rekan media, seluruh masyarakat Indonesia, kami juga mengirimkan surat permohonan untuk penundaan pemeriksaan, dasarnya adalah karena kami telah mengajukan praperadilan," ucapnya.

"Tetapi pada hari yang sama, perlu diketahui oleh publik. Kami menerima panggilan dari penyelidik KPK untuk panggilan yang kedua untuk kembali memeriksa Mas Hasto pada hari Kamis. Oleh sebab itu, ini perlu diketahui oleh publik, kami sangat menyayangkan di mana hari Senin kemarin, tanggal 17, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengumumkan bahwa akan dilaksanakan praperadilan, tetapi di hari yang sama, penyelidik KPK mengirimkan panggilan," katanya.

Ronny mengatakan KPK harus menghormati proses hukum yang berjalan. Menurut Ronny, pemeriksaan Hasto oleh KPK baru bisa dilakukan setelah ada putusan dari PN Jakarta Selatan terkait gugatan praperadilan yang diajukan Hasto mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK.

"Oleh sebab itu, kami meminta agar pihak KPK menghormati proses hukum yang ada, karena belum ada keputusan pengadilan terkait menguji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto. Agar proses ini berkeadilan, kami meminta, agar penundaan pemeriksaan ini sampai adanya keputusan pengadilan terhadap Mas Hasto," katanya.

Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan Harun Masiku. Harun sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2020, tapi keberadaan mantan caleg PDIP itu belum diketahui hingga kini.

Hasto telah melawan penetapan tersangkanya lewat gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun hakim PN Jaksel tidak menerima gugatan Hasto.

Hasto mengajukan lagi gugatan baru untuk melawan KPK. Ada dua gugatan praperadilan yang diajukan Hasto, yakni terkait kasus dugaan suap dan kasus dugaan merintangi penyidikan.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) mengatakan hukum adat dapat menjadi inspirasi dalam penyusunan aturan nasional untuk menjaga lingkungan. IOJI menilai banyak masyarakat adat yang berhasil menjaga lingkungan dengan menggunakan hukum adat.

Hal itu disampaikan oleh Chief Executive Officer IOJI, Mas Achmad Santosa, dalam diskusi bertajuk 'Nilai dan Praktik Masyarakat Hukum Adat dalam Penyelamatan Ekosistem Indonesia' di The Ocean Justice House, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Achmad awalnya mengatakan aturan melindungi lingkungan hidup merupakan persoalan rumit. Dia mengatakan banyak pihak yang menganggap aturan yang sudah ada malah gagal melindungi lingkungan.

"Hukum lingkungan ini sudah banyak komunitas mengatakan gagal di dalam mengatasi sifat keurgenan dan kedaruratan dari alam," ujar Achmad.

Dia mengatakan banyak masyarakat adat yang melakukan praktik merawat lingkungan dengan dasar hukum adat. Dia mengatakan praktik yang hidup di masyarakat adat itu seharusnya bisa menjadi inspirasi bagi peraturan tingkat nasional dan global.

"Bagaimana ini bisa menginspirasi hukum nasional dan bagaimana bisa menginspirasi hukum regional dan bagaimana bisa menginspirasi hukum internasional ke tingkat global," ujar mantan Plt Pimpinan KPK ini.

Dia mengatakan masyarakat adat juga menghadapi tantangan dalam menjaga lingkungan mereka. Dia mengatakan masyarakat adat saat ini berupaya mempertahankan nilai-nilai dan praktik kehidupan yang positif tetap terjaga.

Kisah Masyarakat Ada di Sulsel dan Maluku Lindungi Ekosistem

Diskusi ini juga menghadirkan masyarakat Kajang yang berada di Tanatoa, Bulukumba, Sulawesi Selatan, untuk berbagi kisah melindungi lingkungan mereka. Masyarakat adat Kajang memegang teguh ajaran leluhur yang disebut 'Pasang Ri Kajang' yang berarti pesan di Kajang.

"Pasang Kajang ini artinya pesan atau hukum yang masih berlaku sampai hari ini yang memang tidak bisa dilanggar oleh masyarakat adat. Karena Pasang ini menjadi pedoman hidup yang tertinggi di masyarakat adat Kajang yang sampai hari ini masih kita junjung tinggi," kata Perwakilan Perempuan Adat Tanatoa Kajang, Ramlah.

Simak juga Video 'Apresiasi Pemred detikcom Atas Komitmen Menteri LHK Jaga Lingkungan-Hutan':

Ramlah menyebut masyarakat Kajang belum bisa menerima peradaban luar. Bagi mereka, hidup sederhana seperti leluhur lebih baik dibandingkan dengan hidup modern.

Ramlah mengatakan banyak pesan cara hidup sederhana, menjaga hutan, hingga bagaimana hubungan dengan Tuhan dan sesama. Jika aturan itu dilanggar, maka akan ada sanksi adat.

Dia mengatakan masyarakat Kajang menganggap hutan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Dia menyebut masyarakat Kajang terus berusaha melestarikan hutan dengan aturan-aturan adat seperti larangan menebang pohon, berburu satwa, merusak rumah lebah, bahkan mencabut rumput.

"Di sana itu warga masyarakat adat yang ada di Kajang itu memang masih patuh terhadap aturan-aturan adat yang ada di sana. Masyarakat adat itu sudah tahu di dalam pasang bahwa hutan itu adalah selimutnya dunia, itu yang perlu dijaga," paparnya.

Masyarakat adat Haruku di Maluku Tengah juga berbagi kisah mereka menjaga lingkungan lewat 'Sasi' atau larangan mengambil hasil bumi dalam jangka waktu tertentu. Sosok yang bertanggung jawab untuk mengelola pranata ini adalah Kewang.

"Kalau ini (alam) tidak dijaga, kita tidak rapat dengan baik dan tidak jaga dengan baik, maka satu waktu nanti, kita termasuk, ya, orang yang paling miskin di dunia. Karena penduduk kita kecil, cuma hanya 11 kampung," kata Kepala Kewang Adat Haruku, Eliza Marten Kissya.

"Kalau banyak-banyak kita tidak menjaga sumber daya alam ini dengan baik, maka kita tidak akan bertahan. Maka anak cucu kita akan kelaparan, nanti besok dan lusa," sambungnya.

Atas dedikasinya, Eli meraih penghargaan Kalpataru 2022 kategori pembina lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Eli menegaskan dirinya dan masyarakat adat Haruku akan sekuat tenaga menjaga lingkungan demi masa depan anak cucu mereka.

"Kalau tambang jadi dikelola, awas masyarakat jangan diusir. Ini adalah kendaraan saya. Terus saya menyatakan kepada mereka bahwa kalau sudah dikasih Kalpataru untuk penyelamatan lingkungan, kenapa dikasih lagi tanah untuk merusak lingkungan. Ini sih dua hal yang berbeda dan dua hal yang sangat tidak masuk akal. Sudah dapat penyelamatan lingkungan, dikasih tanah untuk merusak lingkungan," tuturnya.

Simak juga Video 'Apresiasi Pemred detikcom Atas Komitmen Menteri LHK Jaga Lingkungan-Hutan':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, saat merespons adanya aksi dari mahasiswa yang bertajuk "Indonesia Gelap".

Prabowo baru menjabat selama 100 hari dan tak menampik ada berbagai permasalahan yang muncul. Pemerintah pun terus-menerus mencari cara dan solusi untuk mengatasi masalah.

"Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak pihak yang masih belum bisa menerima," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia pun menganggap bahwa adanya aksi yang digelar pada Senin (17/2) di Jakarta tersebut merupakan kebebasan berekspresi.Ia mengingatkan bahwa jangan sampai ada isu yang di belok-belokkan dari fakta sebenarnya.

"Mana? Nggak ada Indonesia gelap gitu. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Kita sebagai bangsa harus optimis," ujarnya.

Terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dipermasalahkan, dia pun meminta para mahasiswa untuk lebih jeli dalam menyoroti hal itu, sebab, pemerintah melalui Menteri Keuangan pun sudah menjelaskan secara rinci unsur-unsur yang terkena efisiensi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan respons Presiden Prabowo Subianto terkait aksi unjuk rasa atau demo yang dilakukan badan eksekutif mahasiswa (BEM) SI bertajuk ‘Indonesia Gelap’, kemarin (17/2/2025).

Pemeritah, kata Prasetyo, tidak terlalu mempersoalkan demonstrasi mahasiswa. Menurutnya, Prabowo, lebih dulu berjuang di jalur politik. Dengan demikian, sudah biasa menghadapi aspirasi-aspirasi dan menghormatinya.

“Enggak masalah. Mohon maaf ya, kami mewakili pemerintah, saya sendiri mewakili Bapak Presiden, sekali lagi aspirasi itu kami terima dengan tangan terbuka. Yang penting adalah semangatnya harus konstruktif,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

Pras mengemukakan, jangan menyampaikan kritikan yang cenderung tendensinya negatif, membentur-benturkan, hingga energinya negatif dan tidak untuk perbaikan.

Politikus Gerindra ini turut mengemukakan dan meminta untuk mahasiswa yang berdemo untuk tidak merusah fasilitas-fasilitas yang ada. Dia mengklaim pihaknya pernah merasakan seperti mahasiswa itu, tetapi kini era sudah berubah dan harus saling merapatkan barisan.

“Kita harus mawas diri, kita harus hati-hati betul. Untuk membangun bangsa dan negara kita, kita butuh kerja sama, bersatu padu. Bahwa ada perbedaan pemikiran, pandangan, itu sesuatu yang wajar,” pungkasnya.

Sebagai informasi, badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk 'Indonesia Gelap' di Patung Kuda, Jakarta Pusat hari ini, Senin (17/2/2025). Aksi tersebut diketahui dilakukan di daerah dan di nasional.

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, aksi unjuk rasa digelar di daerah masing-masing pada Senin (17/2/2025) hingga Selasa (18/2/2025) dan nantinya di pusat nasional pada Rabu (19/2/2025) hingga Kamis (20/2/2025).

“Bersama surat ini kami ingin menyerukan rapatkan barisan dan menyampaikan Kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengenai situasi bangsa kita hari ini makin gelap kebijakannya yang hari demi hari makin mencengkamkan dan menyengsengasarakan rakyat,” tulis dokumen itu yang dikutip pada Senin (17/2/2025).

“Permasalahan narkoba semakin kompleks, tidak hanya berdampak pada kesehatan dan keamanan, tetapi juga pada ekonomi masyarakat," ucap Marthinus, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Marthinus Hukom menekankan bahwa permasalahan narkoba tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dengan dampak sosial dan ekonomi.

Dalam pertemuan dengan Menteri UMKM di Jakarta, Senin (17/2), ia mengungkapkan bisnis narkotika diperkirakan menghasilkan uang beredar hingga Rp500 triliun per tahun.

“Permasalahan narkoba semakin kompleks, tidak hanya berdampak pada kesehatan dan keamanan, tetapi juga pada ekonomi masyarakat," ucap Marthinus, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Para bandar narkoba, kata dia, kini menguasai beberapa wilayah permukiman dan menggantikan peran tokoh masyarakat.

Ia menjelaskan para bandar sering memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat, termasuk membujuk petani tambak untuk menjadi kurir narkoba dengan bayaran hingga Rp40 juta per kilogram.

Selain itu, dirinya juga menyoroti semakin maraknya penggunaan media sosial sebagai sarana pemasaran narkoba, sehingga diperlukan strategi penanggulangan yang lebih terintegrasi.

Adapun BNN mencatat bahwa sekitar 312 ribu remaja di Indonesia telah terpapar narkoba. Sebagai langkah nyata, BNN sedang fokus menangani tiga kawasan rawan narkoba di Jakarta, yaitu Kampung Boncos, Kampung Bahari, dan Kampung Permata.

Namun, Marthimus menegaskan bahwa sekadar memberikan pelatihan keterampilan bagi eks-narapidana narkoba tidak cukup.

“Tanpa akses pasar dan dukungan usaha yang berkelanjutan, mereka bisa kembali terjerumus. Oleh karena itu, sinergi dengan Kementerian UMKM sangat penting,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menekankan bahwa pemberantasan narkoba harus dilakukan bersamaan dengan penciptaan peluang ekonomi bagi masyarakat yang rentan.

Ia mencontohkan keberhasilan Thailand dalam mengubah kawasan Golden Triangle, yang sebelumnya merupakan pusat produksi opium terbesar, menjadi sentra produksi kacang macadamia.

“Di Thailand, pemerintah mengambil langkah strategis dengan mengalihkan mata pencaharian petani opium ke pertanian produktif. Hal serupa bisa diterapkan di Indonesia dengan pendekatan yang tepat,” ujar Maman.

Lebih lanjut, Menteri UMKM menyoroti tantangan yang dihadapi sektor UMKM di Indonesia. Banyak program yang diluncurkan oleh Pemerintah dan swasta tidak memberikan dampak signifikan karena UMKM masih diperlakukan sebagai objek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dengan pendekatan sosial.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa pemikiran UMKM yang sekadar menjadi tanggung jawab sosial harus diubah menjadi bagian dari ekosistem bisnis yang berkelanjutan.

Sebagai langkah konkret, BNN dan Kementerian UMKM sepakat untuk segera menyusun nota kesepahaman guna memperkuat kolaborasi dalam pengembangan UMKM di kawasan rawan narkoba.

Maman menuturkan perlunya kapitalisasi UMKM dengan memperluas ekspansi bisnis, bukan hanya fokus pada produksi. Dia pun menyoroti pentingnya konektivitas antara UMKM dan industri besar agar usaha kecil dapat berkembang lebih pesat.

Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan program Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dapat berjalan lebih efektif dengan memberikan solusi ekonomi bagi masyarakat terdampak narkoba.

Selain itu, penguatan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional akan semakin diperkuat, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih dari penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mempersilakan mahasiswa untuk memberikan kritik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan Prasetyo merespons aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah yang mengusung tema “Indonesia Gelap”, pada Senin (17/2/2025).

Namun, Prasetyo meminta narasi yang digaungkan dalam aksi demonstrasi tidak dibelokkan dari apa yang sebenarnya tengah dilakukan oleh pemerintah.

“Inilah ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu, mana? Enggak ada Indonesia gelap,” kata Prasetyo, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Prasetyo meminta seluruh anak bangsa untuk optimis menyongsong Indonesia bangkit.

Ia pun mendorong seluruh elemen masyarakat untuk percaya kepada kerja-kerja yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi, berilah kesempatan juga pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo, baru 100 hari, baru sekian bulan. Banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu,” kata Mensesneg.

“Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa,” ucap dia.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa menggelar aksi serentak di berbagai kota, termasuk Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.

Tema "Indonesia Gelap" yang diusung mencerminkan kekhawatiran masyarakat mengenai masa depan negara serta seruan agar pemerintah lebih berpihak kepada rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.

Di Jakarta, aksi demonstrasi terpusat di kawasan Patung Kuda, di mana ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil bergabung dalam protes tersebut.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Sebanyak 11 warga negara asing (WNA) diamankan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura saat tiba di KM Dempo di Pelabuhan Jayapura, Papua, Minggu (9/2/2025) sekitar pukul 15.30 WIT.

Ke-11 WNA tersebut terdiri dari 10 orang asal Bangladesh yang berinisial LM, SF, HAN, HS, MK, RK, SM, RS, SB, dan 1 orang asal India berinisial SA.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, Ronni F Purba, menjelaskan bahwa petugas Imigrasi melakukan pemeriksaan singkat di dalam KM Gunung Dempo terhadap para WNA tersebut.

"11 WNA ini mengaku dijanjikan pekerjaan di Jayapura. Namun, ketika petugas Imigrasi Jayapura mengecek paspor mereka, tidak ditemukan visa untuk bekerja," ujar Ronni dalam konferensi pers kepada wartawan di Jayapura, Papua, Selasa (18/2/2025).

Lebih lanjut, Ronni mengungkapkan bahwa tiga orang di antara mereka bahkan tidak membawa dokumen perjalanan.

"Dua WNA membawa surat kehilangan dari kepolisian Kota Surabaya dan satu WNA tidak membawa dokumen perjalanan," tambahnya.

Setelah pemeriksaan awal, petugas Imigrasi Jayapura membawa ke-11 WNA tersebut ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa mereka dijanjikan pekerjaan oleh seseorang berinisial MI yang diduga WNA asal Bangladesh, dengan tawaran pekerjaan di sektor konstruksi dan gaji sekitar RM 1.500 atau sekitar Rp 5-6 juta.

Ronni menjelaskan bahwa menurut pengakuan LM, MI mengatur semua kegiatan mereka mulai dari masuk ke Indonesia secara ilegal melalui perairan Sumatera Utara.

Mereka menggunakan speed boat untuk mencapai area pantai di pesisir Balal Asahan atau Dumal, lalu naik bus menuju Jakarta, kemudian ke Surabaya, sebelum akhirnya menaiki kapal menuju Jayapura.

"Ada satu WNA berinisial HAN yang masuk melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan eVisa C1 yang ditujukan untuk wisata, dan menurut pengakuan HAN, eVisa tersebut juga diatur oleh MI," ungkap Ronni.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini.