JAKARTA, KOMPAS.com - Satryo Soemantri Brodjonegoro telah membuat surat pengunduran diri sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) sejak tengah malam tadi.

Dia langsung menyerahkan surat itu ke Sekretariat Negara untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo pada hari ini, Rabu (19/2/2025).

"Surat itu saya buat tadi malam pukul 24.00. Saya buat tadi malam, tadi saya serahkan ke Setneg untuk diserahkan ke Presiden," ujar Satryo di kantornya.

Dia mengakui kinerjanya selama empat bulan terakhir belum memenuhi harapan pemerintah. Meski demikian, dia lebih memilih mundur daripada diberhentikan karena kinerjanya itu.

"Utamanya karena saya sudah bekerja keras selama 4 bulan ini. Namun, karena mungkin tidak sesuai harapan dari pemerintah, ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan," ujar Satryo.

Posisinya kini digantikan oleh Brian Yuliarto yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Rabu (19/2/2025).

Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi menteri pertama yang di-reshuffle oleh Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto telah mengganti Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Pengangkatan Brian berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Nanik Purwanti.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah musisi seperti Ariel NOAH, Armand Maulana, Bunga Citra Lestari (BCL), hingga Kunto Aji, mendatangi Kementerian Hukum untuk berdiskusi terkait sistem royalti musik, termasuk tentang Undang Undang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

Hal ini menyusul adanya kasus mengenai royalti musik antara penyanyi Agnez Mo dan pencipta lagu Ari Bias yang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan publik.

“Seperti yang tadi Pak Menteri bilang, kami ke sini karena keresahan yang terjadi di ekosistem musik saat ini. Kita semua kompak berpikir, ‘Wah, sepertinya kita harus ke pemerintah deh,’ paling tidak memberikan masukan dari sudut pandang penyanyi,” kata Armand saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).

Armand menambahkan, diskusi ini juga bertujuan untuk memberikan masukan.

“Pak Menteri tadi bilang, bukan hanya penyanyi yang hadir, tetapi juga pencipta lagu dan promotor. Kami di sini hanya ingin memberikan masukan dari sudut pandang kami,” tutur Armand.

Dalam kesempatan yang sama, Ariel NOAH mengungkapkan, kedatangan mereka dilakukan dalam kapasitas sebagai bagian dari organisasi VISI (Vibrasi Suara Indonesia).

Ia berharap pemerintah bisa turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan royalti musik yang selama ini dianggap masih memiliki banyak kendala.

“Kami dari VISI mewakili suara para penyanyi. Dalam hal ini, kami ingin agar yang berwenang mengurus persoalan ini. Jadi, negara hadir untuk menengahi,” ungkap Ariel.

Senada dengan Ariel, Bunga Citra Lestari juga menekankan pentingnya mencari solusi yang adil bagi semua pihak.

“Yang pasti, kami semua sudah berdiskusi. Kami dari VISI, para penyanyi, ingin segera ada solusi agar ekosistem musik bisa berjalan dengan baik dan adil untuk semua pihak,” ujar BCL.

Sebelumnya, Agnez Mo terlibat perselisihan dengan Ari Bias terkait royalti musik.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan pada 30 Januari 2025 bahwa Agnez terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Hak Cipta.

Dalam putusan tersebut, Agnez diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dinilai tidak akan menjadi badan yang kebal hukum.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute, Piter Abdullah Redjalam, menuturkan bahwa nantinya Danantara akan mengacu pada aturan baru yang tertuang dalam Undang-Undang BUMN.

"Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-Undang BUMN yang baru itu, sehingga dia tidak 'diproses' atau 'diperiksa' oleh BPK, oleh KPK, tetapi kalau seandainya terjadi tindak pidana di dalamnya, ya tetap diproses hukum," ujar dia ketika ditemui usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Ia menjelaskan, Danantara akan disupervisi oleh Dewan Pengawas Danantara. Selain itu, DPR juga masih akan berperan untuk mengawasi Danantara.

"Hukum masih berperan di Danantara, bukan berarti Danantara itu kebal hukum dan tidak bisa disentuh oleh hukum," kata dia.

Piter menjelaskan, pada dasarnya Danantara dimaksudkan untuk pengelolaan BUMN yang lebih profesional.

Pasalnya, selama ini, BUMN menghadapi hambatan, yaitu ketika BUMN mengalami kerugian, selalu ada pihak yang disalahkan.

Piter menceritakan bahwa dahulu, ketika BUMN mengalami kerugian, akan selalu ada pihak yang disalahkan.

Dengan kondisi tersebut, banyak pihak lantas menuduh hal tersebut menjadi "kriminalisasi".

Padahal, kerugian BUMN tersebut bisa jadi adalah kebijakan bisnis yang memang berpotensi untuk salah dan rugi.

Menurut Piter, hal tersebut juga tidak selalu berarti seorang pejabat atau pemangku kepentingan tersebut melakukan korupsi atau kecurangan (fraud).

"Seringkali lalu dia kemudian dianggap korupsi karena kebijakan yang dia ambil kemudian merugikan negara," ujar dia.

Menurut Piter, itu yang coba diubah melalui Undang-Undang BUMN yang baru dengan nama Business Judgement Rule (BJR).

Apabila BUMN mengalami kerugian dan kebijakan diambil secara benar melalui tata kelola yang baik dan tidak terjadi conflict of interest, maka pengambil kebijakan atau direksi BUMN itu tidak dipersalahkan.

Namun demikian, pengambil kebijakan atau direksi BUMN tetap dapat diproses secara hukum ketika dalam pengambilan keputusan terjadi conflict of interest dan tidak melakukan tata kelola yang baik.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025.

Presiden Prabowo optimistis Danantara akan menjadi pilar utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia di masa depan.

Ia menjelaskan bahwa badan ini akan berperan dalam mengelola aset negara secara terintegrasi guna meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyatakan bahwa pemerintah belum pernah sama sekali membahas rencana pengembalian Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin alias Hambali dan Reynhard Sinaga ke Indonesia.

Hambali merupakan mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) yang kini ditahan di penjara militer Amerika Serikat (AS) di Teluk Guantanamo.

Sementara Reynhard merupakan predator seksual yang tengah ditahan di Penjara Her Majesty's Prison Wakefield, penjara dengan keamanan tinggi di Inggris.

“Sampai sekarang kita belum pernah membahas, kita tidak pernah membahas sama sekali masalah transfer Sinaga, maupun Hambali, untuk kembali ke Tanah Air,” kata Agus, saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Agus pun mengaku bingung dengan wacana pengembalian dua warga negara Indonesia yang kini tengah menjalani proses hukum di luar negeri tersebut.

Eks Wakapolri ini pun meminta awak media menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang melontarkan wacana tersebut.

Sebab, hingga saat ini belum ada pembahasan pengembalian Hambali dan Reynhard ke Indonesia.

“Jadi, sampai sekarang kita juga bingung dari mana sumbernya, monggo ditanyakan saja kepada sumbernya, nggih,” kata Agus.

Pernyataan Agus berbeda dengan apa yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril bilang, pemerintah Indonesia mewacanakan bakal mengembalikan Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo.

Sebab, pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.

"Kita juga concern dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali, yang terlibat dalam kasus bom Bali pada tahun 2002," kata Yusril, usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum, di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Yusril menjelaskan bahwa terdakwa bom Bali itu pernah menjadi buron pada 2002.

Namun, Hambali ditangkap oleh pemerintah Pakistan.

Meski ditangkap oleh Pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintahan Amerika Serikat.

Di sisi lain, Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) juga tengah berupaya untuk memulangkan Reynhard Sinaga dari Inggris ke Tanah Air.

Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas, Ahmad Usmarwi, menyatakan bahwa upaya tersebut didorong oleh permohonan dari keluarga Reynhard agar anaknya bisa menjalani hukuman di Indonesia.

"Permintaan dari orangtua itulah yang memperkuat kita untuk melakukan repatriasi," kata Usmarwi dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

Sebagai informasi, Reynhard Sinaga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Manchester pada 2020.

Ia dinyatakan bersalah atas 159 pelanggaran seksual, termasuk pemerkosaan terhadap 136 pria Inggris, dalam kurun waktu 2015 hingga 2017.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyatakan bahwa pemerintah belum pernah sama sekali membahas rencana pengembalian Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin alias Hambali dan Reynhard Sinaga ke Indonesia.

Hambali merupakan mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) yang kini ditahan di penjara militer Amerika Serikat (AS) di Teluk Guantanamo.

Sementara Reynhard merupakan predator seksual yang tengah ditahan di Penjara Her Majesty's Prison Wakefield, penjara dengan keamanan tinggi di Inggris.

“Sampai sekarang kita belum pernah membahas, kita tidak pernah membahas sama sekali masalah transfer Sinaga, maupun Hambali, untuk kembali ke Tanah Air,” kata Agus, saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Agus pun mengaku bingung dengan wacana pengembalian dua warga negara Indonesia yang kini tengah menjalani proses hukum di luar negeri tersebut.

Eks Wakapolri ini pun meminta awak media menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang melontarkan wacana tersebut.

Sebab, hingga saat ini belum ada pembahasan pengembalian Hambali dan Reynhard ke Indonesia.

“Jadi, sampai sekarang kita juga bingung dari mana sumbernya, monggo ditanyakan saja kepada sumbernya, nggih,” kata Agus.

Pernyataan Agus berbeda dengan apa yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril bilang, pemerintah Indonesia mewacanakan bakal mengembalikan Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo.

Sebab, pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.

"Kita juga concern dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali, yang terlibat dalam kasus bom Bali pada tahun 2002," kata Yusril, usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum, di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Yusril menjelaskan bahwa terdakwa bom Bali itu pernah menjadi buron pada 2002.

Namun, Hambali ditangkap oleh pemerintah Pakistan.

Meski ditangkap oleh Pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintahan Amerika Serikat.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan secara fisik kepada tujuh saksi kasus penembakan bos penyewaan mobil di Rest Area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis (2/1).

"LPSK saat ini memberikan pelindungan secara fisik dalam persidangan," kata Wakil Ketua LPSK Sri Nur Herawati saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Tujuh saksi tersebut antara lain Agam Muhammad Nasrudin, Rizky Agam Syahputra, Muhammad Isra, Syamsul Bachri alias Jenggot, Samsul Bahri alias Acung, Syamsul Bachri alias Agus, dan Ramli.

Pendampingan yang diberikan terhadap tujuh saksi ini sesuai dengan permohonan perlindungan yang diajukan ke LPSK.

"Kami memberikan pelindungan ini melalui layanan proaktif melalui penjangkauan dan memberikan edukasi kepada para saksi dan korban agar mengajukan permohonan ke LPSK," jelas Sri.

Selain itu, Sri menjelaskan, pendampingan kepada tujuh saksi ini bukan hanya perlindungan fisik ketika menjalani sidang saja, melainkan psikologi.

"Memberikan bantuan psikologis karena ada yang trauma dan kita berharap ya persidangan ini terus memberikan penguatan terhadap saksi dan korban," ujar Sri.

Menurut Sri, LPSK juga memberikan edukasi kepada saksi mengenai proses hukum yang sedang berlangsung. Adapun tujuh saksi ini merupakan orang yang benar-benar berada di tempat kejadian perkara (TKP).

"Memberikan edukasi proses hukum bahwa saksi dan korban menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan diketahui ataupun dialami sehingga bisa membantu perkara ini diungkap melalui kebenaran," jelas Sri.

Lebih lanjut, Sri menyebut pada sidang kedua yang berlangsung pada Selasa (18/2) tersebut pihaknya telah memberikan dukungan kepada saksi dan korban.

Hal ini menjadi penting karena sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan perkara sehingga para saksi bisa menjalani sidang tanpa tekanan.

"Ini sangat penting dan dibutuhkan di dalam pemeriksaan perkara sehingga kita lihat tadi bagaimana perlindungan saksi korban bisa dilaksanakan dan para saksi dan korban sudah menjelaskan tanpa tekanan, tanpa intimidasi," ucap Sri.

Tiga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) dari Oditurat Militer II-07 Jakarta didakwa melakukan penadahan pada kasus penembakan bos rental mobil yang terjadi di rest area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1).

Tiga terdakwa tersebut yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo, terdakwa dua Sersan Satu Akbar Adli, dan terdakwa tiga Sersan Satu Rafsin Hermawan.

Selain pasal penadahan, dua dari tiga tersangka yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo dan terdakwa dua Sersan Satu Akbar Adli didakwa melanggar pasal 340 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 338 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait pasal pembunuhan berencana.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyebut bahwa I Wayan Agus Suartama (22), yang dikenal sebagai Agus disabilitas, tidak akan mendapatkan amnesti alias pengampunan atau penghapusan hukuman.

Menteri Imipas mengatakan, tindak pidana yang dilakukan Agus disabilitas bukan kriteria yang layak untuk mendapatkan pengampunan dari Presiden.

“Saya rasa enggak akan dapat (amnesti),” kata Agus Andrianto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Agus mengungkapkan, tidak semua narapidana bisa memperoleh kebijakan pemberian amnesti.

Dalam rapat kerja Kementerian Imipas dengan Komisi XIII DPR RI, Agus bilang, amnesti atas kepentingan kemanusiaan hanya diberikan untuk beberapa jenis pidana.

Misalnya, bagi pengguna narkoba, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 4 Tahun 2010.

Pengampunan ini juga bisa diberikan kepada narapidana yang terjerat Undang-Undang ITE Pasal 45A Ayat (2) jo 28 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU ITE perihal penghinaan terhadap pribadi/pemerintah serta perbedaan pandangan politik.

Kemudian, amnesti juga bisa diberikan kepada seseorang yang berkebutuhan khusus dengan kriteria sakit yang berkepanjangan, sesuai dengan Pasal 29 Ayat 5 dan Pasal 6 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Agus bilang, bagi penderita HIV/AIDS bisa mendapatkan amnesti dengan surat dari dokter dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Kemudian, orang dengan gangguan jiwa dibuktikan dengan surat dari dokter spesialis jiwa, usia di atas 70 tahun, disabilitas intelektual, dan keterbelakangan mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter spesialis kejiwaan.

Selain itu, perempuan hamil yang melampirkan surat keterangan dokter spesialis kandungan serta perempuan yang mempunyai anak kandung berusia di bawah 3 tahun, yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir, juga dapat diberikan amnesti.

Eks Wakapolri ini pun menegaskan bahwa pemberian amnesti tidak bisa diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi, tindak pidana anak, pemerkosaan, terorisme, dan narkotika kategori bandar.

Dengan demikian, kejahatan Agus disabilitas tidak masuk dalam kriteria penerima pengampunan dari presiden.

“Jadi kasus-kasus yang seperti itu (Agus disabilitas) yang dampaknya luas kemudian membahayakan yang lain itu tidak akan diberikan amnesti,” kata Menteri Imipas.

Sebagai informasi, Agus disabilitas divonis 12 tahun penjara dalam kasus pelecehan seksual terhadap belasan korban.

Jakarta -

Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkap dirinya telah resmi mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Mendiktisaintek). Ia telah menyampaikan surat pengunduran diri ke Kementerian Sekretariat Negara RI.

"Saya itu baru saja ke Setneg menyerahkan surat pengunduran diri saja sebagai Mendiktisaintek," kata Satryo kepada wartawan di Gedung D Kemdiktisaintek, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Terkait alasan mengapa ia mengundurkan diri, Satryo mengaku kinerjanya tidak sesuai dengan harapan pemerintah selama empat bulan terakhir. Satryo juga menegaskan ia bukan diberhentikan tetapi mengundurkan diri.

"Saya sudah bekerja keras selama 4 bulan ini. Namun karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan," tambahnya.

Sudah Buat Surat Pengunduran Diri Sejak Jam 12 Malam

Satryo bercerita ia telah membuat surat pengunduran diri sejak jam 12 malam. Tetapi baru Rabu (19/2/2025) malam disampaikan kepada Setneg dan akan diteruskan ke Presiden.

"Suratnya ke Presiden, ya diterima suratnya. Surat itu saya buat tadi malam jam 12 malam. Tadi saya serahkan ke Setneg untuk disampaikan kepada Presiden," ungkap Satryo.

Dengan tegas, Satryo menjelaskan ia tidak diminta untuk mengundurkan diri. Kini ia mengatakan telah ikhlas karena sudah bekerja secara maksimal.

"Saya mengajukan diri, mengajukan pengunduran diri. Harus legowo kerja itu. Kerja baik (dan) maksimal sudah. Tulus saya kerja. Kalau tidak cocok ya saya mundur saja lebih baik," tegasnya.

Dengan pengunduran diri ini, Satryo yakin penggantinya punya visi-misi sendiri untuk membangun Kemdiktisaintek. Ia percaya dengan yang bersangkutan.

"Penggantinya terserah yang bersangkutan. Karena tiap orang punya visi-misinya sendiri-sendiri," tandasnya.

(det/nwk)

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle perdana di Kabinet Merah Putih. Prabowo mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Prabowo menunjuk Brian Yuliarto untuk mengurus Kemendiktisaintek. Pelantikan digelar di Istana Negara pada Rabu sore, 19 Februari 2025.

Pelantikan Brian melalui Keputusan Nomor 26 B Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Profil Brian Yuliarto, Guru Besar ITB yang Gantikan Mendiktisaintek Satryo

"Mengangkat Profesor Brian Yuliato Phd sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode Tahun 2024-2019 ditetapkan di Jakata, 18 Februari 2025," kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg Nanik Purwati saat membacakan Surat Keputusan Presiden di Istana Negara, Rabu, 19 November 2025.

Usai pembacaan surat keputusan, Brian mengucap sumpah dan menandatangani berita acara. Brian dilantik bersama Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Brian merupakan Guru Besar Teknologi Industri di ITB. Selain mengajar sebagai dosen, Brian juga merupakan Dekan Fakultas Teknologi Industri.

Isu reshfulle Kabinet Merah Putih berembus kencang setelah Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Jaya mengungkap Presiden Prabowo bakal melantik sejumlah pejabat baru pada Rabu sore, 19 Februari 2025. Satryo sempat hadir di Kantor Kemendiktisaintek, namun meninggalkan gedung sekita pukul 13.35 WIB.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Sejauh ini belum ada sih (peningkatan perjalanan), belum ada ya, masih normal-normal saja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa kondisi perjalanan ke luar negeri masih normal saat merespons adanya tren #KaburAjaDulu, di mana warganet mengajak WNI untuk menetap di luar negeri akibat situasi politik hingga ekonomi di Indonesia yang tak menentu.

"Sejauh ini belum ada sih (peningkatan perjalanan), belum ada ya, masih normal-normal saja," kata Agus usai menghadiri rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, masyarakat harus bersyukur karena tinggal di Indonesia. Dia mengatakan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang luar biasa dan memiliki semuanya.

"Di sana kalau musim dingin setengah mati, jangan coba untuk jualan di luar, bersyukur lah jadi warga Indonesia," ujar Agus.

Sebelumnya, tagar #KaburAjaDulu populer di media sosial. Banyak masyarakat yang sudah bekerja di luar negeri menyarankan warganet untuk mengikuti jejak mereka bekerja di luar negeri.

Tren tersebut meluas karena banyak pihak yang menyebutkan keuntungan bekerja di luar negeri, yaitu mendapatkan upah yang tinggi dan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Berbagai tokoh pemerintahan dan legislatif turut merespons mengenai tren tersebut. Salah satunya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris yang menilai tren itu harus menjadi momen otokritik bagi pemerintah.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa kondisi perjalanan ke luar negeri masih normal saat merespons adanya tren #KaburAjaDulu, di mana warganet mengajak WNI untuk menetap di luar negeri akibat situasi politik hingga ekonomi di Indonesia yang tak menentu.

"Sejauh ini belum ada sih (peningkatan perjalanan), belum ada ya, masih normal-normal saja," kata Agus usai menghadiri rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, masyarakat harus bersyukur karena tinggal di Indonesia. Dia mengatakan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang luar biasa dan memiliki semuanya.

"Di sana kalau musim dingin setengah mati, jangan coba untuk jualan di luar, bersyukur lah jadi warga Indonesia," ujar Agus.

Sebelumnya, tagar #KaburAjaDulu populer di media sosial. Banyak masyarakat yang sudah bekerja di luar negeri menyarankan warganet untuk mengikuti jejak mereka bekerja di luar negeri.

Tren tersebut meluas karena banyak pihak yang menyebutkan keuntungan bekerja di luar negeri, yaitu mendapatkan upah yang tinggi dan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Berbagai tokoh pemerintahan dan legislatif turut merespons mengenai tren tersebut. Salah satunya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris yang menilai tren itu harus menjadi momen otokritik bagi pemerintah.

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai hubungan yang kuat antara tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi harus mampu diwujudkan oleh para pemangku kepentingan di tingkat pusat serta daerah. Hal itu bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara.

Hal itu diungkapkan olehnya dalam acara ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)-MPR RI Collaboration to Host Rountable Discussion on SDGs, Human Rights and Democracy in Indonesia, di Kompleks MPR RI/DPR RI/DPD RI di Senayan, Jakarta, hari ini. Turut hadir dalam acara itu, antara lain Mercy Chriesty Barends (Chairperson of APHR) dan Yuyun Wahyuningrum (Executive Director APHR).

"Politisi memikul tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak-hak individu dalam proses pembangunan," kata Lestari dalam keterangan, Rabu (19/2/2025).

Pada kesempatan itu, Lestari mengungkapkan, MPR RI pada 26 November 2024 lalu telah membentuk Kaukus Nasional SDG's. Kaukus Nasional SDG's hadir sebagai wadah untuk mengawal kebijakan yang sejalan dengan demokrasi, keberlanjutan, dan hak asasi manusia.

Dia menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap SDGs baru sebatas singkatannya dan 17 tujuan SDGs semata, tetapi belum memahami tujuan setiap programnya. Temuan tersebut didaparkan pada saat salah satu kegiatan kaukus berlangsung.

"Salah satu problem kesenjangan dalam pembangunan disebabkan keengganan kita untuk melakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi dan pemahaman terhadap penerapan HAM dalam proses pembangunan," ungkapnya.

Dia menjelaskan para pemangku kepentingan harus mampu mewujudkan SDGs dalam proses pembangunan. Dia berharap kolaborasi semua pihak terkait upaya mewujudkan pelaksanaan SDGs, HAM, dan demokrasi harus konsisten dibangun.

"Setiap individu, harus bisa mengambil peran aktif secara bersama agar proses pembangunan yang dilakukan saat ini mampu memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara," tutupnya.

(akd/ega)