Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tarutung sepakati Perjanjian Kerja Sama yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama demi memaksimalkan pelayanan.

Penandatanganan PKS dilakukan di Aula Rutan Tarutung oleh Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, dan Pimpinan Cabang BRI Tarutung, Arwan Zamroni. Kepala Rutan Tarutung dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada BRI Cabang Tarutung atas dukungan yang diberikan.

"Perjanjian kerja sama ini tanda ketaatan atas perintah dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto untuk pengalihan pembayaran Gaji dan Remunerasi seluruh pegawai dilingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke Bank BRI," ujar Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, Kamis (20/2).

Evan menyampaikan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memberikan kemudahan dan manfaat lebih bagi pegawai dalam mengakses layanan keuangan.

"Kami berharap seluruh pegawai mendukung proses ini agar transisi sistem payroll berjalan lancar dan tanpa kendala. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat pengelolaan keuangan, tetapi juga memberikan keuntungan lebih bagi pegawai dalam memanfaatkan layanan perbankan dari BRI," terangnya.

Perpindahan sistem payroll ke Bank BRI ini merupakan juga tindak lanjut dari arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, yang menekankan pentingnya efisiensi dalam sistem pembayaran gaji pegawai. Perubahan ini juga harus disertai semangat kerja yang tetap tinggi.

Pimpinan Cabang BRI Tarutung, Arwan Zamroni menyampaikan apresiasi kepada Rutan Tarutung atas inisiatif yang diambil dalam menjalin kemitraan ini.

"Kami sangat mengapresiasi langkah Rutan Tarutung yang telah menggandeng kami sebagai mitra strategis. BRI siap mendukung penuh segala kebutuhan perbankan dan program-program sosial bermanfaat," tegasnya.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara, Yudi Suseno, menyampaikan apresiasi atas terjalinnya silaturahmi dan kolaborasi antara Rutan Tarutung dan Bank BRI.

Yudi menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menciptakan pelayanan publik yang unggul, dan berharap agar hubungan baik ini terus dipelihara dan ditingkatkan melalui program-program inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari kerja sama ini, BRI turut menggelar sosialisasi kepada seluruh petugas Rutan Tarutung meliputi pengenalan berbagai produk dan layanan perbankan, seperti BRImo dan program literasi keuangan yang diharapkan meningkatkan pemahaman petugas mengenai pengelolaan keuangan secara digital dan modern.

Jakarta (ANTARA) - PT. ASABRI (Persero) menyerahkan manfaat Pensiun Pertama dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Kabinet Merah Putih Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto yang telah memasuki masa purnabakti sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia (Polri).

Direktur Utama ASABRI Jeffry Haryadi dalam keterangan di Jakarta, Kamis mengatakan penyerahan manfaat ini langsung oleh dirinya bersama Direktur Hubungan Kelembagaan ASABRI Khaidir Abdurrahman didampingi Sekretaris Perusahaan ASABRI Okki Jatnika, serta Kepala Kantor Cabang Utama ASABRI Jakarta Aris Karyawan.

ASABRI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan akses yang lebih mudah serta manfaat yang berdampak nyata bagi kesejahteraan peserta.

"Kami memastikan bahwa setiap prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di Kementerian Pertahanan serta Polri yang memasuki masa purnabakti mendapatkan haknya secara profesional dan tepat waktu,” ujar Jeffry.

Dalam sambutannya, Jenderal (Purn.) Agus Andrianto menyampaikan sebagai anggota Polri, penting untuk mempersiapkan masa pensiun dengan baik dan siap menghadapi masa pensiun jika waktunya tiba.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada ASABRI, karena hari ini telah memberikan layanannya langsung kepada saya, yang seharusnya saya yang datang ke ASABRI. Terima kasih atas waktu dan layanan optimal yang dilakukan langsung oleh Bapak Dirut ASABR,” ujar Agus.

Direktur Utama ASABRI Jeffry Haryadi menyampaikan bahwa ASABRI senantiasa berinovasi untuk memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan dapat memenuhi ekspektasi peserta.

Pada kesempatan yang sama, ASABRI juga melaksanakan enrollment (perekaman wajah) untuk ASABRI STAR, sistem verifikasi berbasis biometrik yang meningkatkan keamanan dan kemudahan bagi para peserta dalam melakukan autentifikasi untuk penerimaan gaji pensiun.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik, ASABRI turut memberikan penjelasan mendetail mengenai berbagai program, manfaat, serta pencapaiannya sebagai BUMN yang memiliki dampak besar bagi kesejahteraan pesertanya.

Dengan layanan yang terus berkembang, ASABRI semakin memperkuat posisinya sebagai Pengelola Asuransi Sosial Terpercaya, Profesional, dan Peduli terhadap kesejahteraan peserta.

Adapun sebagai bagian dari ekosistem pertahanan dan keamanan nasional, ASABRI turut berkontribusi dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memantapkan sistem pertahanan keamanan negara melalui penjagaan atas peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di lingkungan pertahanan dan keamanan.

“ASABRI tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara asuransi sosial, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menjamin masa depan yang lebih baik bagi para penjaga kedaulatan bangsa,” terang Jeffry.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengaku siap jika dirinya ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjalani pemeriksaan hari ini. Namun, Hasto menyinggung soal sistem hukum yang berkeadilan.

"Sudah siap lahir batin. Jadi saudara-saudara sekalian, suatu pertanyaan yang baik, bagaimana kalau saya ditahan. Rekan-rekan semuanya, republik ini dibangun berdasarkan hukum yang berkeadilan. Itu konsepsi awalnya," kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Hasto pun meyakini sistem hukum yang berkeadilan akan mendukung jalannya demokrasi. Selain itu, dia menekankan soal pentingnya penegakan hukum yang tidak pilih-pilih.

Hasto kemudian menyampaikan pembelaan atas kasus yang tengah menjeratnya. Dia mengeklaim tidak ada kerugian negara akibat kasus yang tengah menjeratnya saat ini.

"Saya tidak menjabat sebagai pejabat negara, tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang mencoba ditimpakan kepada saya, sehingga kalau penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan terus-menerus akan digunakan, saya meyakini benih-benih demokrasi, pupuk-pupuk demokrasi untuk mengoreksi kekuasaan yang zalim itu akan semakin besar," ujar Hasto.

KPK akan mengambil keputusan apakah akan langsung menahan Hasto seusai pemeriksaan atau belum. Penahanan terhadap seseorang bergantung pada sejumlah pertimbangan. Pertama yakni jika ancaman pidana terhadap yang bersangkutan lebih dari lima tahun penjara. Kedua, yakni jika tersangka dikhawatirkan bakal kabur atau mengulangi perbuatannya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Senior De Jure (Democratic Judicial Reform), Awan Puryadi, menilai penambahan kewenangan kejaksaan dalam revisi UU Kejaksaan sudah berlebihan. Hal ini membahayakan negara hukum dan HAM.

Hal ini disampaikan Awan dalam diskusi Koalisi Masyarakat Sipil bertema Problematika UU Kejaksaan dan RUU Kejaksaan, Rabu (19/2/2025). “Revisi UU Kejaksaan yang kedua ini memberikan kewenangan yang semakin luas bagi Kejaksaan dalam setiap proses hukum yang dijalankan,” kata Awan dalam siaran pers.

Padahal, UU Kejaksaan tahun 2021 telah memberi kewenangan yang berlebihan pada jaksa. Akibatnya sangat potensial disalahgunakan, seperti masalah hak imunitas jaksa.

Dalam RUU Kejaksaan, menurut Awan, Kejaksaan akan memiliki kewenangan lebih dalam proses hukum. Kewenangan itu adalah melakukan penyelidikan hingga penuntutan. “Kewenangan yang saling bertarung antara penyidik dengan penuntut memantik terjadinya perang dingin yang akan mengorbankan para pencari keadilan,” ungkapnya.

Awan menjabarkan permasalahan terkait perluasan dan potensi penyalahgunaan wewenang bagi kejaksaan diatur khususnya dalam Pasal 30 dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Permasalahan yang perlu menjadi sorotan adalah terkait Pemulihan aset dan badannya; Kewenangan intelijen untuk penegakan hukum dan lainyya.

Selain itu, lanjut Awan, adanya terlibatnya TNI ke dalam lingkungan Kejaksaan jadi masalah tersendiri. Keterlibatan TNI ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara Kejaksaan dengan TNI yang ditandatangani pada 2023 .

Keterlibatan TNI yang menjadi persoalan antara lain, pendidikan dan pelatihan, pertukaran informasi intelijen untuk kepentingan penegakan hukum, penugasan TNI di lingkungan Kejaksaan, penugasan Jaksa sebagai supervisor di Oditurat Militer, dukungan dan bantuan personil TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, hingga pemberian pendampingan hukum.

Menurut Awan, sebenarnya sudah banyak kewenangan yang sudah diakomodir pada revisi UU Kejaksaan di yang pertama (2021). Dan revisi kedua di tahun ini adalah langkah finalisasi.

“Dari tahun 2021 hingga 2024 merupakan upaya untuk mempersenjatai kejaksaan dengan kewenangan berlebih, yaitu dengan perangkat intelijen, imunitas, dan kewenangan lain yang seharusnya bukan menjadi kewenangannya,” papar Awan.

Awan menyebut harus ada elemen masyarakat yang ke depannya, melakukan judicial review atas UU Kejaksaan. Jika dibiarkan, kata Awan, RUU Kejaksaan ini akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang lebih meluas

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya me-reshuffleKabinet Merah Putih sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

Prabowo me-reshuffle kabinet, pergantian terjadi pada posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) yang sebelumnya dijabat Satryo Soemantri Brodjonegoro digantikan oleh Brian Yuliarto.

Reshuffle tersebut dilakukan pada Rabu (19/2/2025) yang artinya terjadi pada 4 bulan kurang 1 hari sejak 20 Oktober 2024. Catatan itu telah melampaui rekor pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, Presiden Jokowi untuk kali pertama mereshuffle Kabinet Indonesia Maju pada 12 Agustus 2015 atau 10 bulan kurang 8 hari sejak dibentuknya kabinet kerja tersebut.

Jokowi pada saat itu untuk pertama kalinya merombak kabinet dengan langsung mengganti 6 menteri sekaligus. Presiden asal Surakarta tersebut melakukan perombakan pada Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Perdagangan, dan Sekretaris Kabinet.

Memang, sejak era reformasi para presiden di republik ini kerap membongkar pasang jajaran kabinet kerjanya. Sejarah mencatat rekor perombakan tercepat masih dilakukan oleh Presiden Abddurahman Wahid.

Abdurrahmad Wahid atau Gus Dur, masih memegang rekor reshuffle tercepat. Dia melakukan pergantian posisi menteri hanya 1 bulan 6 hari sejak dilantik 20 Oktober 1999.

Pergantian yang dilakukan oleh Gus Dur tertuju pada Menko Kesra dan Pengentasan Kemiskinan yang sebelumnya dijabat oleh Hamzah Has digantikan oleh Basri Hasanuddin.

Selain dari rekor reshuffle tercepat, Gus Dur tercatat masih memegang rekor melakukan bongkar pasang pejabat terbanyak dalam satu masa jabatannya. Dia melakukan sebanyak 12 kali pergantian hanya dalam 9 bulan masa jabatannya sebagai presiden.

Sementara itu, Megawati tercatat tidak terlalu banyak melakukan bongkar pasang posisi pejabat selama menjabat sebagai presiden pada periode 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004.

Kendati terdapat sejumlah menteri yang mundur, Megawati memilih untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut hanya dengan pelaksana tugas hingga akhir masa jabatannya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah salah satu yang melakukan reshuffle tercepat setelah Jokowi. Dia tercatat melakukan reshuffle menteri pada 9 bulan masa jabatannya.

SBY tercatat merombak kabinet pada 7 Mei 2005 dengan mengganti Jusuf Anwar sebagai Menteri Keuangan dengan Sri Mulyani. Secara total, selama 2 periode menjabat sebagai presiden, SBY melakukan sebanyak 14 kali reshuffle.

Gaza (ANTARA) - Hamas pada Rabu (19/2) mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan kepada Israel, melalui mediator, tentang pertukaran tahanan-sandera yang menyeluruh berdasarkan prinsip "semua untuk semua" sebagai bagian dari negosiasi yang sedang berlangsung.

Seorang pejabat senior Hamas, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan usulan tersebut menyerukan pembebasan segera semua warga Israel yang disandera oleh Hamas dengan imbalan Israel membebaskan semua warga Palestina yang ditahannya.

Namun, dia menegaskan bahwa kesepakatan semacam itu harus menjadi bagian dari kesepakatan yang mengarah pada gencatan senjata permanen dan penarikan mundur Israel secara penuh dari Jalur Gaza.

Pejabat tersebut tidak menjelaskan apakah usulan itu merupakan bagian dari fase pertama kesepakatan gencatan senjata atau terkait dengan negosiasi fase kedua yang akan datang.

Gaza (ANTARA) - Hamas pada Rabu (19/2) mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan kepada Israel, melalui mediator, tentang pertukaran tahanan-sandera yang menyeluruh berdasarkan prinsip "semua untuk semua" sebagai bagian dari negosiasi yang sedang berlangsung.

Seorang pejabat senior Hamas, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan usulan tersebut menyerukan pembebasan segera semua warga Israel yang disandera oleh Hamas dengan imbalan Israel membebaskan semua warga Palestina yang ditahannya.

Dalam sebuah pernyataan pers pada Selasa (18/2), juru bicara Hamas Hazem Qassem menegaskan kesiapan gerakan itu untuk melakukan pertukaran tahanan dalam satu kali kesempatan pada fase kedua.

Namun, dia menegaskan bahwa kesepakatan semacam itu harus menjadi bagian dari kesepakatan yang mengarah pada gencatan senjata permanen dan penarikan mundur Israel secara penuh dari Jalur Gaza.

Pejabat tersebut tidak menjelaskan apakah usulan itu merupakan bagian dari fase pertama kesepakatan gencatan senjata atau terkait dengan negosiasi fase kedua yang akan datang.

Israel belum mengeluarkan tanggapan resmi terkait usulan Hamas tersebut, sedangkan masyarakat internasional terus berupaya mendorong negosiasi.

Pewarta: Xinhua
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

1. KPK tahan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyematkan rompi oranye bertuliskan "Tahanan KPK" kepada Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita (HGR) dan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri (AB).

KPK melakukan penahanan setelah keduanya berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

"Terhadap HGR dan AB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari terhitung mulai 19 Februari 2025 sampai dengan 10 Maret 2025," kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

2. Wakil Ketua MPR: #KaburAjaDulu autokritik untuk kebijakan lebih baik

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa fenomena #KaburAjaDulu di media sosial mesti dipandang sebagai autokritik bagi pemangku kepentingan untuk mendasari perbaikan sejumlah kebijakan dalam pembangunan nasional.

“Berbagai sudut pandang masyarakat terkait dengan fenomena #KaburAjaDulu harus disikapi dengan langkah-langkah positif demi mewujudkan kebijakan yang lebih baik,” kata Lestari sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

3. Imipas: 71 pegawai imigrasi dinonaktifkan imbas kasus pungli WNA China

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menonaktifkan 71 pegawai imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) imbas pungutan liar (pungli) yang dilakukan terhadap warga negara asing (WNA) asal China.

"Atas peristiwa tersebut, per hari tersebut telah dilakukan penonaktifan terhadap 71 pegawai," kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Jumlah tersebut, kata dia, terdiri dari satu mantan kepala kantor, satu mantan kepala bidang, satu kepala bidang, lima kasi pemeriksaan, 23 petugas supervisor dan 40 orang petugas counter.

Selengkapnya klik di sini.

​​​

4. Pemerintah fokus pulangkan napi WNI

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) menegaskan bahwa Pemerintah akan fokus untuk memulangkan narapidana (napi) warga negara Indonesia (WNI) ke tanah air.

Dalam rapat pembahasan pemindahan narapidana WNI di luar negeri untuk kembali ke Indonesia di Jakarta, Rabu, Deputi Imipas Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram mengungkapkan jumlah napi WNI di luar negeri yang sudah dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup cukup signifikan.

"Maka dari itu jangan hanya kita yang melakukan transfer, tetapi kita juga berusaha untuk meminta dilakukan pemindahan narapidana," ujar Nyoman, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Selengkapknya klik di sini.

5. Polda Banten tangkap paspampres gadungan tipu kepala daerah terpilih

Ditreskrimum Polda Banten menangkap seorang perempuan berinisial LA (43), warga Pontianak, yang mengaku sebagai anggota pasukan pengamanan Presiden (Paspampres), dengan surat tugas yang diduga palsu untuk meyakinkan kepala daerah terpilih.

Dirreskrimum Polda Banten Kombes Pol Dian Setyawan di Serang, Rabu mengatakan pelaku bermodus meyakinkan kepada kepala daerah di Provinsi Banten bahwa dirinya merupakan anggota Paspampres yang diperintah untuk berkoordinasi.

Selengkapnya klik sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

PDIP menilai kocok ulang menteri kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, PDIP memandang yang kinerjanya disorot bukan hanya Satryo Soemantri Brodjonegoro saat menjabat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).

"Reshuffle hak prerogatif Presiden, kalau lihat survei opini publik Kedai Kopi 23-29 Januari 2025 kepuasan publik pada kabinet saat ini hanya 25,8 persen, yang tidak puas 74,2 persen sementara kepuasan pada Presiden Prabowo 80 persen lebih. Artinya tantangan di kabinet," kata Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).

Seperti diketahui, Satryo Soemantri Brodjonegoro merupakan menteri pertama yang di-reshuffle oleh Prabowo dalam Kabinet Merah Putih. Prabowo melantik Guru Besar ITB Brian Yuliarto sebagai Mendiktisaintek baru menggantikan Satryo.

Guntur kemudian menyoroti nama-nama menteri kabinet Merah Putih yang kinerjanya dinilai buruk oleh publik berdasarkan survei. Beberapa di antaranya ialah Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Menteri HAM Natalius Pigai.

"Tapi yang disorot publik kan tidak Mendiktisaintek, ada Budi Arie Menteri Koperasi, Bahlil Lahadia Menteri ESDM yang kalau kita lihat survei mereka dikategorikan buruk oleh publik. Menteri HAM juga," ujarnya.

"Maksudnya kan tidak hanya Satryo kan yang kontroversial, Bahlil apalagi soal gas 3 kg," sambungnya.

Saksikan Live DetikPagi :

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) terhadap perubahan ketiga Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau RUU BUMN menjadi UU pada awal Februari 2025.

Ada sejumlah klausul dalam amandemen tersebut yang disoroti publik sebab membuat BUMN nampak kebal hukum.

Seperti kerugian BUMN tidak dianggap sebagai kerugian negara, begitu pula dengan keuntungan BUMN bukanlah keuntungan negara.

Selain itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang akan mengelola BUMN, tidak "diproses" atau "diperiksa" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Terkait hal tersebut, Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo enggan memberikan komentar. Ia hanya meminta untuk menunggu hingga UU BUMN resmi diundangkan, dan aturan turunannya pun masih dalam tahap penyusunan.

"Nanti, tunggu diundangkan dulu ya. (Soal aturan turunan) lagi disusun aturannya," kata pria yang akrab disapa Tiko itu ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025) malam.

Menyoal kebal hukum, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute, Piter Abdullah Redjalam, menuturkan Danantara memang akan mengacu pada aturan baru yang tertuang dalam UU BUMN. Meski begitu, dia menilai tidak sepenuhnya Danantara menjadi kebal hukum.

"Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-Undang BUMN yang baru itu, sehingga dia tidak 'diproses' atau 'diperiksa' oleh BPK, oleh KPK, tetapi kalau seandainya terjadi tindak pidana di dalamnya, ya tetap diproses hukum," ujarnya ditemui usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Ia menjelaskan, Danantara akan disupervisi oleh Dewan Pengawas Danantara. Selain itu, DPR juga masih akan berperan untuk mengawasi Danantara.

"Hukum masih berperan di Danantara, bukan berarti Danantara itu kebal hukum dan tidak bisa disentuh oleh hukum," kata dia.

Piter menjelaskan, pembentukan Danantara dimaksudkan untuk pengelolaan BUMN yang lebih profesional.

Pasalnya, selama ini, BUMN menghadapi hambatan, yaitu ketika BUMN mengalami kerugian, selalu ada pihak yang disalahkan. Dengan kondisi itu, banyak pihak lantas menuduh hal tersebut menjadi "kriminalisasi".

Padahal, kerugian BUMN tersebut bisa jadi adalah kebijakan bisnis yang memang berpotensi untuk salah dan rugi. Menurut Piter, hal itu juga tidak selalu berarti seorang pejabat atau pemangku kepentingan tersebut melakukan korupsi atau kecurangan (fraud).

Maka hal itulah yang kemudian dicoba diubah melalui UU BUMN yang baru dengan penerapan prinsip Business Judgement Rule (BJR).

Apabila BUMN mengalami kerugian dan kebijakan diambil secara benar melalui tata kelola yang baik dan tidak terjadi conflict of interest, maka pengambil kebijakan atau direksi BUMN itu tidak dipersalahkan.

Namun demikian, pengambil kebijakan atau direksi BUMN tetap dapat diproses secara hukum ketika dalam pengambilan keputusan terjadi conflict of interest dan tidak melakukan tata kelola yang baik.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan bahwa Agnez Mo terbukti melakukan pelanggaran hak cipta atas lagu 'Bilang Saja' ciptaan Ari Bias. Putusan ini disampaikan pada 30 Januari 2025.

Kuasa hukum Ari Bias, Minola Sebayang, menyatakan bahwa Agnez Mo menggunakan lagu tersebut secara komersial tanpa izin pencipta dalam tiga konser.

"Intinya adalah menyatakan tergugat (Agnez Mo) telah melakukan pelanggaran hak cipta karena telah menggunakan secara komersial lagu ciptaan penggugat (Ari Bias) 'Bilang Saja' pada tiga konser tanpa izin penggugat," kata Minola Sebayang, Senin (3/2) lalu, dikutip dari detikPop.

Berdasarkan putusan tersebut, majelis hakim menghukum Agnez Mo untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.

"Menghukum tergugat menggunakan lagu ciptaan penggugat tersebut secara komersial tanpa izin sebesar Rp 1,5 miliar," ungkap Minola Sebayang.

Agnez Mo Ajukan Kasasi

Agnez Mo tak tinggal diam. Penyanyi itu berencana mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Namun, ia belum memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai langkah hukum yang akan diambil.

Setelah menghadiri pertemuan di Kementerian Hukum, Agnez Mo memilih untuk tidak memberikan komentar mendalam terkait kasus ini.

"(Kasasi) kan lagi on going case, nggak bisa dikasih tahu dong," ujar Agnez Mo di Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).

Perdebatan soal Hak Cipta

Kasus ini memicu diskusi lebih luas terkait penerapan Undang-Undang Hak Cipta, terutama mengenai performing rights. Agnez Mo sebelumnya sempat mengkritik adanya perbedaan interpretasi terhadap regulasi tersebut.

"Sayangnya, karena mungkin ada kasus yang teman-teman juga tahu, akhirnya membuat kebingungan bukan cuma untuk saya tapi juga untuk penyanyi-penyanyi lain atau pencipta lagu lain di Indonesia," kata Agnez Mo.

Ia juga menekankan pentingnya pemahaman yang lebih dalam mengenai hukum hak cipta agar tidak terjadi kesalahpahaman.

"Makanya saya pikir, bagus nih kita pakai kesempatan ini untuk sama-sama belajar, sama-sama duduk, sama-sama mendengar, dan sadar hukum," tambahnya.

Ahmad Dhani Sebut Agnez Mo Manusia Sombong

Musisi Ahmad Dhani turut menanggapi polemik ini. Dalam pesan singkat yang dikirim kepada detikpop, Rabu (19/2/2025), ia menyoroti keputusan hukum yang menyatakan Agnez Mo bersalah.

Ahmad Dhani bersama musisi lainnya, seperti Piyu, mendukung langkah Ari Bias dalam menuntut haknya sebagai pencipta lagu. Menurutnya, Agnez Mo tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan persoalan ini.

Namun, ada pula musisi lain yang membela Agnez Mo. Mereka menilai bahwa yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti adalah penyelenggara acara, bukan penyanyi yang membawakan lagu di panggung.

Berikut tulisan Ahmad Dhani:

Dia dikontak komposer yang bernama Ari Bias (komposer yang menciptakan lagu paling terkenal di jajaran list lagu Agnez Mo, tidak pernah direspons). Ari Bias bermaksud untuk bertanya soal 'Hak dia' atas performing rights yang Undang-undangnya berlaku sudah sejak 2014.

Harus nya, ideal nya, sejak UU Performing Rights, diketok, Ari Bias wajib mendapatkan haknya atas lagu yang dinyanyikan Agnez sekecil apapun jumlahnya. Hingga 10 tahun berlangsung, Ari Bias tetap tidak mendapatkan haknya tersebut.

WA tidak direspon respons, akhirnya Ari Bias mensomasi Agnez Mo. Somasi pun tidak digubris.

Jika karena bukan karena 'kesombongan manusia', apalagi yang membuat Agnez Mo menafikan salah satu komposer yang ikut menyumbangkan rezeki performingnya Agnez Mo, selain kesombongan atau keangkuhan?

Akhirnya Ari Bias menggugat Agnez Mo ke pengadilan. Di pengadilan pun, Agnez Mo tidak pernah datang. Merasa punya 'teman kuat' di peradilan?

Akhirnya Agnez Mo pun diputus bersalah di Pengadilan Niaga. Karena menurut hakim, pengguna lagu adalah penyanyi dan Agnez Mo tidak bisa membuktikan surat izin dari sang pemilik hak cipta.

Setelah mendengar kesaksian ahli di persidangan, hakim yakin bahwa bukan EO atau promotor yang wajib bayar royalti. Performing rights adalah hak cipta pertunjukan komersial yang mudah dimonetized (berbeda dengan lagu-lagu yang diperdengarkan di radio, televisi, hotel, restoran dll yang sulit dimonetized). Jika sulit dimonetized, maka komposer tidak boleh melarang.

Setelah diputus bersalah, Agnez Mo malah bikin pembelaan di Podcast Deddy Corbuzier, omon-omon hukum secara monolog (karena Deddy Corbuzier juga buta hukum soal Hak Cipta). Mengolok-olok hakim yang katanya salah dalam menerapkan hukum.

Lah, kemarin ke mana kok tidak hadir di persidangan?

Agnez Mo diwakilkan kuasa hukumnya di persidangan dan sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata, setelah diperiksa semua argumentasi dan bukti-bukti hakim, akhirnya menyatakan Agnez Mo 'bersalah' karena tidak minta izin sesuai Pasal 9 UUHC.

Tidak perlu jauh-jauh bicara hukum, sejak UU Hak Cipta soal Performing Rights itu berlaku, lalu Agnez Mo, menyanyikan lagu Ari Bias tanpa izin, itu saja sudah melanggar etika.

Padahal bagi yang mengerti, etika adalah di atas hukum. Tentunya melanggar UU Hak Cipta juga. Tetapi karena kesombongannya, Agnez Mo merasa tidak melanggar etika. Merasa tidak perlu meminta maaf kepada para pencipta lagu, padahal tidak pernah meminta izin selama 10 tahun.

Padahal Ari Bias sudah sangat bijak dengan tidak menggugat konser-konser sebelumnya yang sudah menggunakan lagunya dan hanya menggugat 3 konser terdekat rentang waktunya. Padahal angka Rp 15 juta yang Ari Bias minta untuk 3 konser direct license, adalah sangat murah dibanding denda Rp 1,5 miliar.

Lalu kenapa penyanyi-penyanyi lain yang menyanyikan lagu Ari Bias di konser-konsernya tidak digugat oleh Ari Bias? Karena mereka punya etika dan empati dan membayar langsung ke Ari Bias.

Kesimpulan saya, menurut hemat saya, Agnez MO adalah manusia yang sombong.

Tolong dibantah jika ada kalimat yang tidak sesuai, ya. Please.

Video Ini 5 Lagu Ciptaan Ari Bias yang Dinyanyikan Agnez Mo

Video Ini 5 Lagu Ciptaan Ari Bias yang Dinyanyikan Agnez Mo

JAKARTA, KOMPAS.com – Penyanyi Agnez Mo terlihat mendatangi Kementerian Hukum di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (19/2/2025).

Kedatangan pelantun “Coke Bottle” ini merupakan buntut dari perselisihannya dengan Ari Bias terkait royalti musik.

Berikut rangkuman pernyataan Agnez Mo saat mengunjungi Kementerian Hukum.

• Diskusi soal Undang-Undang Hak Cipta

Agnez Mo mengucapkan terima kasih karena diterima dengan baik oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Ia mengungkapkan, kunjungannya bertujuan untuk mendiskusikan Undang-Undang Hak Cipta.

“Sebenarnya, tujuannya untuk belajar. Apa sih sebenarnya Undang-Undang itu? Karena saya sebagai warga negara Indonesia tentu ingin taat pada hukum. Saya berdiri bersama Undang-Undang,” ujar Agnez dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Hukum, Rabu.

Agnez mengaku sempat bingung dengan permasalahannya dengan Ari Bias, sehingga merasa perlu menggali lebih dalam soal UU Hak Cipta.

“Tapi sayangnya, mungkin karena kasus yang teman-teman juga tahu, akhirnya membuat kebingungan. Bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk penyanyi lain dan pencipta lagu di Indonesia,” tuturnya.

"Oleh karena itu, saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk sama-sama belajar, duduk bersama, mendengar, dan lebih sadar hukum,” tambah Agnez.

• Bagikan Pengalaman sebagai Anggota LMK di Amerika

Dalam kesempatan tersebut, Agnez Mo juga membagikan pengalamannya sebagai anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Amerika Serikat.

Ia berharap pengalamannya itu bisa menjadi masukan positif bagi sistem UU Hak Cipta di Indonesia.

“Kami hanya berdiskusi dan berbagi pengalaman, termasuk bagaimana sistem di Amerika,” kata Agnez Mo.

“Saya sendiri sudah menjadi bagian dari LMK di sana selama 12 tahun. Semoga ini bisa membantu agar tidak ada salah tafsir ke depannya,” tambahnya.

• Jawaban soal Kasasi

Terkait kabar bahwa dirinya akan mengajukan kasasi dalam kasus dengan Ari Bias, Agnez Mo memilih untuk tidak memberikan banyak komentar.

Ia hanya menyatakan bahwa kasusnya masih berjalan dan tidak bisa dibahas lebih lanjut.

“Kan lagi ongoing case, enggak bisa dikasih tahu dong,” ujar Agnez.

Sebelumnya, Agnez sempat menyinggung soal kasasi dalam unggahan Instagram Story pribadinya.