Kita hormati keputusan yang diambil oleh KPK

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan menghormati keputusan yang diambil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Kita hormati keputusan yang diambil oleh KPK," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Yusril mengaku dirinya tidak mengetahui secara detail mengenai kabar terbaru tentang penahanan Hasto tersebut.

Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat mengintervensi proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Dia menyebut KPK sebagai lembaga negara penegak hukum yang independen dan memiliki kewenangan untuk menahan seseorang maupun mencegah seseorang bepergian ke luar negeri.

Yusril juga menekankan pentingnya menghormati hak-hak orang yang ditahan oleh KPK, termasuk hak untuk melakukan pembelaan.

Dia menyatakan bahwa orang yang ditahan dapat menghubungi pengacara untuk melakukan upaya-upaya hukum guna memastikan penegakan hukum yang benar.

Yusril menambahkan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk menahan atau menyatakan seseorang sebagai tersangka, namun pengacara yang mewakili orang tersebut juga harus memiliki kesempatan yang sama untuk membela kepentingan hukum kliennya.

"Jadi di situlah keadilan itu akan terwujud. KPK boleh melakukan ini, tapi dia juga bisa menggunakan lawyer untuk juga membela kepentingan hukumnya. Jadi kalau saya melihatnya dari segi itu," ucap Yusril.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyematkan rompi jingga bertuliskan "Tahanan KPK" kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Hasto tampak meninggalkan ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK dengan tangan terborgol dan dikawal beberapa petugas KPK, Kamis sore.

Politisi asal Yogyakarta itu hari ini menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam statusnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut di atas.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan penyidikan dugaan korupsi terhadap Hasto Kristiyanto adalah murni penegakan hukum tanpa ada muatan politik.

"Untuk kesekian kalinya KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan," kata Tessa.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai kebijakan efisiensi anggaran pada kementerian/lembaga dilakukan karena sekitar 30 persen pengeluaran dari APBN mengalami kebocoran atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan Yusril tersebut berkaitan dengan adanya efisiensi anggaran APBN Tahun 2025 sebagai tindak lanjut Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

"Kenapa dilakukan penghematan dan untuk apa uangnya dihemat itu. Presiden tegas mengatakan bahwa sekitar 30 persen dari APBN kita selama ini ternyata itu bocor. Tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terlalu banyak pengeluaran untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu perlu dan mendesak," kata Yusril usai menghadiri pertemuan para hakim dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Yusril menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk melakukan penghematan anggaran di berbagai bidang bertujuan membangun Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Penghematan sebesar 30 persen APBN atau senilai 20 miliar dolar AS itu akan diinvestasikan untuk membiayai program bantuan langsung, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembiayaan 34-35 megaproyek yang dimulai pada tahun ini.

Investasi pada megaproyek itu diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen dalam kurun lima tahun mendatang.

Menurut Yusril, penghematan yang mencakup biaya perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor, hingga kegiatan seminar yang akan berkurang memang akan sangat terasa pada 1-2 tahun pertama pemerintahan, namun akan berdampak positif pada masa depan.

"Diharapkan betul-betul tahun 2045 itu Indonesia betul-betul berada pada posisi negara maju. Jadi pada posisi sekarang pun Indonesia sebenarnya telah naik ke tingkatannya itu menjadi kekuatan ekonomi sekitar nomor 6 di dunia, dan saya kira dampaknya akan sangat besar," kata Yusril.

Adapun arahan Presiden terkait kebijakan efisiensi anggaran ditujukan pada program-program kementerian/lembaga yang tidak bisa diukur manfaatnya untuk masyarakat, seperti perjalanan luar negeri, hingga kegiatan bersifat seremonial.

Namun, efisiensi tidak akan berdampak pada kegiatan yang berhubungan dengan layanan publik serta belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Fathur Rochman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Asabri (Persero) menyerahkan manfaat Pensiun Pertama dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto.

Agus telah memasuki masa purnabakti sebagai anggota kepolisian.

"Sebagai anggota Polri, saya sering menekankan dan mengingatkan kepada adik-adik junior dan anggota, bahwa kita harus mempersiapkan masa pensiun dengan baik dan siap menghadapi masa pensiun jika waktunya tiba," kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2025).

SHUTTERSTOCK/KHONGTHAM Ilustrasi pensiun, tabungan pensiun, dana pensiun.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Asabri, karena hari ini telah memberikan layanannya langsung kepada saya, yang seharusnya saya yang datang ke Asabri. Terima kasih atas waktu dan layanan optimal yang dilakukan langsung oleh Bapak Dirut Asabri,” imbuh Agus.

Sementara itu, Direktur Utama Asabri Jeffry Haryadi P Manullang menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan akses yang lebih mudah serta manfaat yang berdampak nyata bagi kesejahteraan peserta.

"Kami memastikan bahwa setiap prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di Kementerian Pertahanan serta Polri yang memasuki masa purnabakti mendapatkan haknya secara profesional dan tepat waktu," terangnya.

Jeffry menuturkan, perseroan senantiasa berinovasi untuk memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan dapat memenuhi ekspektasi pesertanya.

Pada kesempatan ini, Asabri juga melaksanakan enrollment (perekaman wajah) untuk Asabri Star, sistem verifikasi berbasis biometrik yang meningkatkan keamanan dan kemudahan bagi para peserta dalam melakukan autentikasi untuk penerimaan uang pensiun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengajak massa aksi Indonesia Gelap yang berada di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat bernyanyi lagu "Darah Juang", Kamis (20/2/2025).

Pengamatan Kompas.com di lokasi, sebelum menyanyikan lagu Darah Juang, Prasetyo sempat menandatangani tuntutan mahasiswa massa aksi Indonesia Gelap.

"Oke saya tandatangani, setelah itu kita (bernyanyi) Darah Juang," ungkap Prasetyo Hadi di atas Mobil Komando Mahasiswa, Kamis (20/2/2025).

Dia sempat bercerita bahwa sudah lama tidak menyanyikan lagu ini.

"Karena sudah agak lama (enggak nyanyi), saya bawa kertas. Sudah berapa puluh tahun saya enggak nyanyi ini," kata Prasetyo Hadi.

Prasetyo juga mengajak para peserta aksi untuk terus berjuang demi menyambut Indonesia yang gemilang. Menurut dia, Indonesia akan menjadi negara yang besar dan berdaulat.

"Kita akan bangkit sebagai bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Masa depan ada di pundakmu adik-adik," ucap dia.

Usai mengucapkan kalimat itu, Prasetyo Hadi langsung mengangkat kepalan tangan kirinya. Sementara tangan kanannya memegang mic dan langsung melantunkan lagu "Darah Juang".

Para peserta aksi pun langsung ikut bernyanyi bersama Prasetyo Hadi.

Untuk diketahui, sebanyak sembilan tuntutan dari BEM SI yang telah diperbaharui, yakni sebagai berikut:

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025

2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.

3. Evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis.

4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah.

5. Tolak dwifungsi TNI.

6. Sahkan Undang-Undang perampasan aset

7. Tingkatkan kualitas pendidikan & kesehatan secara nasional.

8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat.

9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

KOMPAS.com - Kebijakan efisiensi anggaran yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini ternyata dilakukan karena adanya kebocoran APBN sekitar 30 persen.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

"Kenapa dilakukan penghematan dan untuk apa uangnya dihemat itu. Presiden tegas mengatakan bahwa sekitar 30 persen dari APBN kita selama ini ternyata itu bocor," ujar Yusril, melansir Antara, Kamis.

"(Ada anggaran yang) tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terlalu banyak pengeluaran untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu perlu dan mendesak," lanjut dia.

Presiden Prabowo, kata Yusril, memiliki cita-cita besar dalam lima tahun ke depan.

Penghematan APBN yang diperkirakan mencapai 20 miliar dolar AS itu akan diinvestasikan untuk membiayai program bantuan langsung ke rakyat, contohnya Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembiayaan 34-35 megaproyek yang dimulai pada tahun ini.

Investasi berbagai megaproyek itu diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen dalam kurun lima tahun mendatang.

Menurut Yusril, penghematan yang mencakup biaya perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor, hingga kegiatan seminar yang akan berkurang memang akan sangat terasa pada satu dua tahun pertama pemerintahan, namun akan berdampak positif pada masa depan.

"Diharapkan betul-betul tahun 2045 itu Indonesia betul-betul berada pada posisi negara maju. Jadi, pada posisi sekarang pun Indonesia sebenarnya telah naik ke tingkatannya itu menjadi kekuatan ekonomi sekitar nomor enam di dunia, dan saya kira dampaknya akan sangat besar," kata Yusril.

Diketahui, kebijakan efisiensi anggaran APBN Tahun 2025 merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Kebijakan efisiensi anggaran ditujukan pada program-program kementerian/lembaga yang tidak bisa diukur manfaatnya untuk masyarakat, seperti perjalanan luar negeri, hingga kegiatan bersifat seremonial.

Namun, efisiensi tidak akan berdampak pada kegiatan yang berhubungan dengan layanan publik serta belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut, eksepsi atau nota keberatan eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar tidak berdasar hukum.

Pernyataan ini jaksa sampaikan saat menanggapi keberatan pihak Zarof atas surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

“Penuntut umum berpendapat alasan keberatan yang dimaksud adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum,” kata jaksa di ruang sidang, Kamis (20/2/2025).

Jaksa mengatakan, dalam eksepsinya pihak Zarof menuding Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara dugaan percobaan suap Zarof Ricar.

Alasannya, surat dakwaan jaksa tidak menguraikan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Zarof, terkait pelanggaran kode etik pegawai negeri.

Pihak Zarof juga menyebut, surat dakwaan tidak cermat dalam jelas menguraikan pelanggaran pasal tertentu yang dilakukan Zarof dan kabur.

Terkait keberatan ini, jaksa menyebut, perbuatan Zarof yang telah diuraikan dalam surat dakwaan, berkaitan dengan pelanggaran kode etik pegawai negeri, justru menegaskan adanya kewenangan lembaga peradilan untuk mengadili perkara ini.

Jaksa juga menepis keberatan Zarof dan menyebut surat dakwaan sudah jelas, lengkap, dan cermat.

Menurut jaksa, surat tersebut telah menguraikan perbuatan Zarof, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana, hingga pasal-pasal yang menjadi rujukan.

Pasal tertuang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga sudah tepat perkara Zarof disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

“Sudah sangat tepat apabila perkara a quo diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang selanjutnya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa,” tutur jaksa.

Sebelumnya, melalui nota keberatan, tim kuasa hukum Zarof menyebut surat dakwaan jaksa tidak menjelaskan kliennya menjanjikan uang Rp 5 miliar untuk majelis kasasi yang mengadili perkara Gregorius Ronald Tanur.

Jaksa mengatakan, dakwaan jaksa menjelaskan Zarof meyakinkan pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat, terkait pengurusan perkara di MA.

Sementara, ia tidak memiliki kapasitas untuk mengatur putusan majelis kasasi.

“Dalam uraian dakwaan dengan jelas diketahui jika terdakwa memang tidak memiliki kapasitas atau kemampuan tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah sebagaimana yang dimaksud dalam uraian dakwaan alternatif tersebut,” ujar pengacara.

Sebelumnya, Zarof didakwa melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat menyuap Hakim Agung Soesilo yang memimpin majelis kasasi perkara Ronald Tannur.

Kasasi diajukan jaksa penuntut umum yang keberatan anak eks anggota DPR RI itu divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti.

Jaksa menyebut, Zarof menerima uang Rp 5 miliar dari Lisa dalam dua tahap, masing-masing Rp 2,5 miliar.

Suap tersebut bertujuan untuk mengkondisikan persidangan sehingga majelis kasasi memutuskan menguatkan putusan PN Surabaya.

“Melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yaitu permufakatan jahat terdakwa Zarof Ricar dan Lisa Rachmat, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim yaitu untuk memberi uang sebesar Rp 5.000.000.000,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

Kuasa hukum Kabag Humas DPRD Sumatera Selatan berinisial AMR, yakni Petrus Bala Pattyona membantah pernyataan yang disampaikan Kejati Sumsel terkait kliennya. Dia menyebut apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Kami tegaskan klien kami koperatif saat diperiksa semua panggilan satu dan dua dipenuhi, bahkan panggilan ketiga sebelum ditangkap saya sudah memberitahukan ketua tim penyidik dan memberikan surat resmi ke Kejati Sumsel bahwa klien saya sedang berobat di Jakarta dan belum bisa memenuhi panggilan ketiga, namun Kejati Sumsel menyebut klien tidak koperatif tidak memenuhi panggilan itu tidak benar, dan penangkapan klien saya sebagai saksi itu juga salah," katanya kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

Petrus juga mengatakan Kejati Sumsel memberikan keterangan kepada media bahwa kerugian negara dalam kasus penetapan tiga tersangka dugaan korupsi gratifikasi di PUPR Banyuasin masih diperhitungkan itu juga tidak benar.

"Saya jelaskan klien saya membantu beberapa proyek di PUPR Banyuasin melalui dana aspirasi DPRD Sumsel, ada satu proyek pembangunan kantor Lurah di Kabupaten Banyuasin yang bermasalah sempat mangkrak dan itu sudah dihitung kerugian negaranya oleh BPKP dengan total RP 500 juta, kemudian tanggal (17/5/2024) PUPR Banyuasin sudah mengembalikan kerugian negara tersebut. Jadi dalam perkara ini sudah tidak ada kerugian negara dan tidak ada masalah lagi," ungkapnya.

"Keterangan Kejati Sumsel soal kerugian negara masih diperhitungkan itu tidak benar, kerugian negara jelas sudah dihitung oleh BPKP dan sudah dikembalikan kita ada bukti setoran pengembalian uang negara," sambungnya.

Petrus menjelaskan permasalahan ini sebenarnya ada di dua oknum jaksa di Kabupaten Banyuasin, saat memeriksa kasus tersebut meminta pengembalian uang terima kasih yang diberikan pemborong ke kliennya dan PUPR Banyuasin.

"Uang terima kasih yang diberikan pemborong proyek, diminta oknum dua jaksa di Kabupaten Banyuasin, dan sudah diberikan oleh 3 klien saya dan dua tersangka itu tanpa tanda terima dengan total Rp 983 juta, dan sampai sekarang tidak jelas uang itu ke mana. Jadi masalah itu justru sebenarnya ada di oknum dua jaksa di Banyuasin yang mengambil uang terima kasih Rp 983 juta itu," jelasnya.

Petrus meminta dua jaksa yang menerima uang Rp 983 juta untuk diperiksa, karena sumber masalahnya ada di mereka.

"Kita juga sudah melaporkan dua jaksa itu ke Kejagung dari perkara ini, semoga ada titik terang," harapnya.

Eks Kadis-Bendahara DLH Sumsel Jadi Tersangka Korupsi Sampah

Eks Kadis-Bendahara DLH Sumsel Jadi Tersangka Korupsi Sampah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan bahwa reformasi agraria adalah kunci untuk mencapai kemajuan sebuah negara.

"Reformasi agraria adalah hal yang harus dilakukan apabila kita ingin menjadi negara industri besar. Ibaratnya, kita harus menyelesaikan masalah kita dengan mantan apabila ingin mempunyai pacar baru. Selama reformasi agraria ini tidak selesai, maka kemiskinan akan sulit untuk lepas. Masa depan tidak akan selalu cerah, karena terhantui masalah tanah. Untuk masuk ke industri maju, kita butuh sumber daya alam yang memihak rakyat banyak, terutama tanah," kata Budiman Sudjatmiko di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya dalam acara bertajuk "Aksi Bersama Percepatan Reforma Agraria, Pembangunan Desa, dan Koperasi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan".

Untuk itu, menurutnya, presiden harus memimpin langsung reformasi agraria.

Pihaknya juga meyakini permasalahan reformasi agraria akan terselesaikan apabila partai politik, tentara, polisi, organisasi masyarakat, LSM, dan semua lapisan masyarakat mendukungnya.

"Syaratnya kepolisian dan tentara harus mendukung. Partai politik harus mendukung. Kalau semua lapisan mendukung, maka urusan reformasi agraria ini bisa menggunakan dekrit. Karena, bila presiden mengeluarkan dekrit, tetapi banyak unsur masyarakat yang menolak, itu akan jadi bumerang. Akan banyak urusan tanah yang didistribusikan kepada rakyatnya bisa dicari-cari kesalahannya sebagai korupsi tanah," katanya.

Budiman Sudjatmiko menambahkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menunjukkan keseriusannya untuk mengentaskan kemiskinan, dengan memasukkan reformasi agraria ke dalam Asta Cita.

Senada, Guru Besar Hukum Agraria Universitas Padjadjaran Ida Nurlinda mengatakan bahwa presiden harus turun langsung menangani reformasi agraria.

"Karena masalah yang sering terjadi adalah masalah tanah adat. Kalau tanpa dukungan penuh pemerintah, tanah negara yang dikembalikan menjadi tanah adat bisa dipelintir jadi kasus korupsi," kata Ida Nurlinda.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Setelah berlangsung selama dua hari, Pameran Kampung Hukum 2025 yang digelar oleh Mahkamah Agung (MA) RI resmi ditutup. Pameran ini sukses menarik perhatian publik dengan menghadirkan beragam informasi dan edukasi hukum dari berbagai lembaga.

Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Anies Mayangsari Muninggar menyampaikan, Pameran Kampung Hukum yang ditutup pada Rabu (19/2) kemarin itu menjadi wadah yang strategis bagi MPR RI, sebab menarik banyak perhatian untuk hadir.

Hal itu menurutnya menjadi bentuk kolaborasi erat dalam membantu MPR RI untuk memperkenalkan produk-produknya.

"Pameran Kampung Hukum sangat strategis bagi MPR RI karena pameran hukum diikuti oleh banyak kementerian/lembaga serta dihadiri para mahasiswa dari fakultas hukum. Sehingga MPR RI dapat lebih memperkenalkan lembaga MPR RI dan produk-produknya kepada Kementerian/Lembaga dan generasi muda," ujar Anies, dalam keterangan tertulis Kamis (20/2/2025)

Lebih dari itu, kata dia, dengan pameran ini mewujudkan Sekretariat Jenderal MPR RI dapat lebih memperluas jejaring kerjanya. Sekaligus memperkuat kerja sama antar lembaga dalam hal pelayanan publik, perumusan kebijakan, hukum, termasuk good governance atau tata kelola pemerintahan.

Anies juga mengapresiasi Ketua MA Sunarto yang sempat mengunjungi booth MPR. Menurutnya, kedatangannya tersebut telah mendorong agar tidak lelah dalam mensosialisasikan kelembagaan MPR RI secara lebih luas.

"Apresiasi yang mulia Ketua MA tersebut sangat penting bagi Setjen MPR RI dan juga mendorong serta memotivasi Setjen MPR RI utk dapat secara terus menerus memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kelembagaan MPR, produknya serta pelayanan publik yang selama ini dijalankan oleh Setjen MPR RI," sambung Anies.

Sementara itu, Sunarto turut mengapresiasi partisipasi MPR RI dalam pameran ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Pelaksanaan Laporan Tahunan MA.

"Kehadiran MPR RI di pameran ini juga memiliki tujuan yakni, agar masyarakat lebih mengenal lembaga MPR RI ini dan produk-produknya," ucap Sunarto.

Di hari terakhir, pameran Kampung Hukum 2025 telah menyuguhkan beragam kegiatan menarik, seperti talkshow, pertunjukan seni tradisional, band performance, dan pembagian doorprize bagi pengunjung.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Subondo menyampaikan pameran tahun ini merupakan yang paling meriah daripada tahun-tahun sebelumnya. Ia pun mengapresiasi antusiasme para mahasiswa dan mahasiswi yang hadir dan turut memberikan pertanyaan kritis dalam talkshow yang diselenggarakan.

Ditambah, kata dia, para peserta pameran bekerja keras dan kreatif membuat para pengunjung tertarik mendalami produk-produk yang dipamerkan.

"Semakin memotivasi kita semua untuk terus memberikan edukasi dan pelayanan terbaik untuk masyarakat, untuk itu kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta dan panitia. Seluruh pihak yang berkontribusi untuk kesuksesan acara kampung hukum, kerja keras kita bersama telah menjadikan pameran sebagai ajang yang memperkenalkan hukum kepada masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran hukum yang lebih baik," tutur Subondo.

Dengan ditutupnya Pameran Kampung Hukum 2025, diharapkan masyarakat semakin memahami peran lembaga-lembaga negara dalam sistem hukum Indonesia serta mendapatkan manfaat dari berbagai informasi yang telah disajikan selama acara berlangsung.

Sebagai informasi, pada hari pertama pameran dibuka secara resmi oleh Ketua MA Sunarto, yang turut dihadiri oleh para Wakil Ketua MA, panitera, pejabat eselon I, II serta para pejabat dan pegawai di lingkungan kerja MA.

Kemudian, ada sekitar 23 institusi dan internal MA yang menjadi peserta pameran. Antara lain, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan asuransi PT Asabri (Persero) menyerahkan manfaat Pensiun Pertama dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Kabinet Merah Putih Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto yang telah memasuki masa purnabakti sebagai anggota Polri.

Direktur Utama Asabri Jeffry Haryadi di Jakarta, Kamis mengatakan penyerahan manfaat pensiun ini disampaikan dia bersama Direktur Hubungan Kelembagaan Khaidir Abdurrahman didampingi Sekretaris Perusahaan Okki Jatnika, serta Kepala Kantor Cabang Utama Jakarta Aris Karyawan.

"Kami memastikan bahwa setiap prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di Kementerian Pertahanan serta Polri yang memasuki masa purnabakti mendapatkan haknya secara profesional dan tepat waktu,” ujar Jeffry.

Agus Andrianto menyampaikan sebagai anggota Polri, penting untuk mempersiapkan masa pensiun dengan baik dan siap menghadapi masa pensiun jika waktunya tiba.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Asabri, karena hari ini telah memberikan layanannya langsung kepada saya, yang seharusnya saya yang datang ke Asabri. Terima kasih atas waktu dan layanan optimal yang dilakukan langsung oleh Bapak Dirut, ” ujar Agus.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku telah menjadi korban dari proses politik hukum yang digunakan oleh kekuasaan.

Pernyataan itu disampaikan Hasto saat akan menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan, Kamis (20/2). Hasto menilai ada pihak yang menggunakan kekuasaan untuk menindas orang yang kritis terhadap demokrasi.

"Sebab saya menjadi korban dari suatu proses politik hukum yang mencoba menggunakan kekuasaan untuk melakukan penindasan terhadap pihak yang kritis membangun demokrasi dan menegakkan konstitusi," ucap Hasto lewat siaran video yang diterima CNNIndonesia.com.

Hasto mengaku bukan pejabat dan tak menimbulkan kerugian negara dalam kasusnya. Namun, dia heran berbagai intimidasi dilakukan terhadapnya dan orang-orang terdekat.

Oleh karena itu, Hasto mengaku akan menghadapinya dengan kepala tegak.

"Karana itu lah menghadapi berbagai intimidasi dan berbagai penyalahgunaan hukum tersebut kita semua harus berjuang dengan kepala tegak. Kita harus berjuang menegakkan kebenaran agar keadilan sejati bisa diwujudkan," kata Hasto.

Hasto memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, Kamis (20/2).

Hasto tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.45 WIB dengan didampingi oleh tim penasihat hukumnya seperti Todung Mulya Lubis, Maqdir Ismail, Ronny Talapessy dan Patra Zen. Kader senior PDIP Ribka Tjiptaning, Komarudin Watubun, Deddy Sitorus, Guntur Romli, juga turut menemani Hasto.

Ratusan simpatisan PDIP juga ikut menggelar aksi di halaman gedung dwiwarna KPK.

"Kami mohon doanya. Kami siap lahir-batin," ujar Hasto sebelum melakukan pemeriksaan di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (20/2).

Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI Anies Mayangsari Muninggar mengatakan Pameran Kampung Hukum yang digelar oleh Mahkamah Agung menjadi wadah yang strategis bagi Setjen MPR dalam membantu MPR memperkenalkan produk-produknya.

"Pameran Kampung Hukum sangat strategis bagi MPR RI karena pameran hukum diikuti oleh banyak kementerian/lembaga serta dihadiri para mahasiswa dari fakultas hukum sehingga MPR RI dapat lebih memperkenalkan lembaga MPR RI dan produk-produknya kepada kementerian/lembaga dan generasi muda," kata Anies dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Anies Mayangsari saat Pameran Kampung Hukum 2025 yang resmi ditutup pada Rabu (19/2).

Lewat pameran itu, kata dia, Setjen MPR RI juga dapat lebih memperluas jejaring kerjanya, sekaligus memperkuat kerja sama antarlembaga dalam hal pelayanan publik, perumusan kebijakan, hukum, termasuk tata kelola pemerintahan (good governance).

Anies mengapresiasi Ketua MA Sunarto yang sempat mengunjungi stand MPR yang dinilai memberikan motivasi Setjen MPR RI agar tidak lelah dalam mensosialisasikan kelembagaan MPR RI secara lebih luas.

"Memotivasi Setjen MPR RI untuk dapat secara terus menerus memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kelembagaan MPR, produknya serta pelayanan publik yang selama ini dijalankan oleh Setjen MPR RI," katanya.

Sebelumnya, Ketua MA Sunarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi MPR RI dalam pameran itu sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pelaksanaan laporan tahunan MA.

"Kehadiran MPR RI di pameran ini juga memiliki tujuan yakni agar masyarakat lebih mengenal lembaga MPR RI ini dan produk-produknya," ujar Sunarto.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Subondo menyampaikan bahwa pameran tahun ini merupakan yang paling meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Semakin memotivasi kita semua untuk terus memberikan edukasi dan pelayanan terbaik untuk masyarakat, untuk itu kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta dan panitia," katanya.

Dia juga mengapresiasi antusiasme para mahasiswa yang hadir memeriahkan talkshow serta para peserta pameran yang bekerja keras dan kreatif dalam membuat produk-produk yang dipamerkan menjadi menarik.

"Seluruh pihak yang berkontribusi untuk kesuksesan acara kampung hukum, kerja keras kita bersama telah menjadikan pameran sebagai ajang yang memperkenalkan hukum kepada masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran hukum yang lebih baik," paparnya.

Selain MPR RI, ada sekitar 23 institusi dan internal MA yang menjadi peserta pameran, di antaranya Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025