JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis, mengaku terkejut dengan penahanan Hasto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto ditahan Komisi Antirasuah terkait kasus dugaan perintangan penyidikan dugaan suap yang menjerat eks anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

“Saya terus terang sangat-sangat terkejut ya ketika dalam tayangan televisi, karena saya tidak hadir di gedung KPK pada hari ini melihat Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengenakan rompi oranye dan turun tangga ke bawah,” kata Todung dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Todung menyayangkan langkah KPK yang menahan Hasto sebelum ada putusan praperadilan yang tengah berproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Dia bilang, tindakan Komisi Antirasuah sangat tidak diharapkan lantaran tim hukum tengah memperjuangkan proses gugatan atas penetapan tersangka Hasto Kristiyanto.

“Saya bilang ini sama sekali tidak kita harapkan ya karena proses praperadilan akan dimulai pada tanggal 3 bulan Maret ini,” kata Todung.

Hasto diduga berperan dalam perintangan penyidikan kasus dugaan suap anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku, terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024.

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis dalam konferensi pers, di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

“Yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Selain perintangan penyidikan, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dalam kasus Harun Masiku.

Namun demikian, KPK masih memerlukan waktu untuk mendalami kasus suap yang diduga melibatkan Sekjen PDI-P tersebut.

“Terhadap perkara suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum RI 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasan secara simultan,” kata Setyo.

Atas perbuatannya, Hasto disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kasus yang menjerat Hasto berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada 8 Januari 2020.

Saat itu, tim penyelidik dan penyidik KPK memburu sejumlah pihak yang terlibat suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku.

Saat itu, KPK berhasil menangkap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, kader PDI-P Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah di tempat terpisah.

Saat itu, KPK sebenarnya hendak menangkap Hasto dan Harun, namun keduanya lolos.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2025).

Aksi ini merupakan puncak dari rangkaian demonstrasi Indonesia Gelap, setelah massa gagal bertemu dengan perwakilan pemerintah pada demo yang digelar Senin (17/2/2025).

Setidaknya, ada sembilan tuntutan yang digaungkan mahasiswa dalam aksi ini.

Di antaranya, meminta pemerintah mengkaji ulang Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, transparansi status pembangunan dan pajak rakyat, mengevaluasi besar-besaran program Makan Bergizi Gratis, menolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah, dan menolak dwifungsi TNI.

Ada juga tuntutan untuk mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan nasional, menolak impunitas dan menuntaskan HAM berat, serta menolak cawe-cawe Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Kemunculan Mensesneg

Saat massa aksi berupaya menjebol barrier beton menggunakan tali tambang, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi akhirnya muncul di hadapan demonstran.

Prasetyo muncul ditemani oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suhariyanto. Ketiganya naik ke atas kendaraan taktis lapis baja barracuda.

Prasetyo berdiri di atas kendaraan taktis tepat di belakang barrier beton yang melintang di Jalan Medan Merdeka Barat arah Istana Negara. Sementara, massa aksi berada di seberangnya.

Mulanya, melalui pengeras suara, Prasetyo memohon maaf karena baru bisa hadir menemui massa aksi pada Kamis sore dengan alasan masih ada kegiatan.

“Atas izin dan restu dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto), kami hadir mewakili pemerintah untuk berkomunikasi dengan adik-adik semua,” ujar Prasetyo.

Namun, pembicaraan Prasetyo terpotong oleh orator massa aksi.

KOMPAS.com/BAHARUDIN AL-FARISI Mahasiswa aksi Indonesia Gelap mulai menjebol beton pembatas atau barrier di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dengan begitu, Prasetyo meminta koordinator lapangan untuk datang menghampirinya agar bisa berdiskusi mengenai tuntutan yang mereka bawa.

Tetapi, permintaan itu ditolak mentah-mentah. Mahasiswa justru meminta Prasetyo yang seharusnya menghampiri demonstran, bukan sebaliknya.

Lalu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro yang turut berdiri di kendaraan taktis tersebut meminta massa aksi membuka jalan menuju mobil komando, searah dengan celah yang terbentuk setelah barrier beton dijebol.

“Kalau tidak dibuka, kami tidak akan maju,” tegas Susatyo.

Dengan begitu, mahasiswa pun membukakan jalan. Sejumlah polisi keluar dari barrier beton yang telah dijebol untuk membentuk border, demi jalan aman sang menteri dan wakil.

Prasetyo bersama rombongan menyusuri jalan yang telah dibuka, kemudian naik ke atas mobil komando. Di sana, ia menghadap demonstran, bersalaman dengan orator, mengepalkan tangan ke udara, dan memberikan hormat.

“Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia Hidup perempuan Indonesia!” teriak orator yang disambut sorak-sorai demonstran.

Tanda tangan tuntutan

Tak lama, orator yang mengenakan almamater biru tua membuka map merah berisi selembar kertas yang memuat tuntutan aksi Indonesia Gelap. Kemudian, map merah itu ia berikan kepada Prasetyo.

“Sore hari ini saya nyatakan bahwa, kami, pemerintah menyatakan terbuka, akan menerima tuntunan ini dan mempelajarinya,” ucap Prasetyo.

Prasetyo pun meminta demonstran menunjuk perwakilan untuk berdiskusi langsung secara konstruktif dengan pihak Istana.

Di hadapan demonstran, Prasetyo menandatangani map merah yang berisi tuntutan, sebagai bentuk komitmen untuk berdiskusi dengan perwakilan pemerintah dan mempelajarinya.

Sebelum membubarkan diri, massa memberikan waktu 2x24 jam untuk pemerintah agar menanggapi sembilan tuntutan mahasiswa yang telah disampaikan melalui Prasetyo.

“Kawan-kawan semua, hari ini kita dokumentasi dan kita ultimatum pihak istana, kita beri waktu selama 2x24 jam,” ujar orator.

Setelahnya, Prasetyo memimpin demonstran untuk menyanyikan lagu “Darah Juang” ciptaan John Tobing. Sebuah lagu simbol perjuangan, perlawanan, dan semangat perubahan bagi rakyat tertindas.

Melalui pengeras suara, Prasetyo mengepalkan tangan kiri ke udara. Gerakan ini segera diikuti oleh massa aksi yang turut mengepalkan tangan sambil menyanyikan kidung “Darah Juang”.

KOMPAS.com - Dalam Islam, setiap Muslim yang meninggalkan puasa di bulan Ramadhan wajib menggantinya dengan qadha puasa.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui hukum dan niat yang benar dalam menjalankan puasa qadha.

Hukum Mengqadha Puasa

Kewajiban mengqadha puasa telah dijelaskan dalam Al-Qur’an, tepatnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 185:

Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Niat Qadha Puasa Ramadhan

Agar puasa qadha sah, seseorang harus membaca niatnya dengan benar. Dikutip dari laman Baznas.go.id, berikut lafal niat mengganti puasa Ramadhan:

Nawaitu shauma ghadin an qadha'i fardhi syahri Ramadhana lillahi ta’ala.

Artinya: Aku berniat untuk mengqadha puasa bulan Ramadhan esok hari karena Allah SWT.

Tata Cara Qadha Puasa Ramadhan

• Melafalkan niat pada malam hari atau sebelum fajar.
• Disunnahkan makan sahur agar tubuh tetap kuat selama menjalankan puasa.
• Menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan perbuatan lain yang dapat membatalkan ibadah.
• Memperbanyak ibadah, seperti membaca Al-Qur’an, berzikir, dan melakukan amal saleh lainnya.
• Menyegerakan berbuka saat azan Maghrib berkumandang.
• Membaca doa berbuka puasa: Allahumma laka shumtu wa ‘ala rizqika afthartu. Artinya: Ya Allah, hanya untuk-Mu aku berpuasa dan atas rezeki yang Engkau berikan aku berbuka.

Panduan Mengganti Puasa Ramadhan

1. Jumlah hari puasa yang harus diganti sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan.
2. Jika lupa jumlah hari yang tidak berpuasa, maka disarankan menggantinya dengan jumlah yang diperkirakan paling banyak.
3. Boleh dilakukan secara berurutan atau terpisah, meskipun lebih utama dilakukan berturut-turut.
4. Disunnahkan melakukan amalan baik lainnya, seperti salat sunnah, membaca Al-Qur’an, dan bersedekah.

Dengan memahami hukum dan tata cara qadha puasa ini, diharapkan setiap Muslim dapat menjalankan ibadahnya dengan baik sebelum datangnya Ramadhan tahun ini.

Pada pekan ke-26 Liga Inggris 2024/2025, Arsenal akan menjamu West Ham United. Berikut jadwal pertandingan Arsenal vs West Ham.

Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Emirates, Sabtu (22/2) malam WIB. Bagi Arsenal, ini kesempatan mempersempit jarak dengan Liverpool.

Pasalnya pada pekan ini Liverpool akan tandang ke markas Manchester City. Kendati The Citizens sedang linglung, tetap saja ada potensi The Reds tumbang di Manchester.

Selain itu, Liverpool juga baru saja bermain imbang lawan Aston Villa. Pada titik ini, Arsenal punya sisa satu laga lebih banyak dibanding The Reds sehingga selisih poin bisa mengecil jadi lima angka bila Liverpool mampu mengalahkan West Ham.

Karena itu laga melawan West Ham harus dimaksimalkan. Apalagi West Ham bertengger di papan bawah. Di atas kertas The Gooners unggul segalanya atas West Ham.

Dalam lima laga terakhir, pencapaian West Ham juga buruk. Dari lima laga, tim asuhan Graham Potter ini menelan tiga kekalahan, sekali imbang dan kalah.

Masalahnya, Arsenal juga kerap tidak maksimal. Dua pekan lalu misalnya, Arsenal secara mengejutkan takluk dari Newcastle United dengan skor 0-2.

Oleh sebab itu Mikel Arteta, pelatih Arsenal, harus menyusun formasi sebaik mungkin. Jika tergelincir lagi, sedangkan Liverpool menang, kans juara akan semakin menipis.

Hari: SabtuTanggal: 22 Februari 2025Jam: 22:00 WIBStadion: Emirates

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIPHasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Kuasa Hukum Hasto, Maqdir Ismail, mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Hasto Kristiyanto sudah mengetahui hal tersebut.

"Ya pesan dari beliau, mari kita lihat bahwa proses hukum secara, ini harus kita lakukan secara baik. Kita tidak boleh, hukum itu digunakan untuk kepentingan politik apalagi untuk kepentingan elite tertentu," kata Maqdir di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Maqdir mengatakan bahwa KPK tak memiliki bukti permulaan terkait keterlibatan Hasto dalam perkara tersebut.

"Aturan-aturan formal itu tidak boleh menggagalkan atau melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan, dengan aturan formal. Sebab begitu banyak aturan substansial yang lebih penting daripada aturan formal," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dipastikan ditahan usai diperiksa KPK.

Dia turun dari lantai dua gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memakai rompi berwarna oranye bertuliskan "tahanan KPK," Kamis (20/2/2025).

Pantauan Kompas.com, Hasto turun dikawal oleh dua petugas KPK. Tangannya pun terlihat diborgol.

Di lobi, sejumlah politikus PDIP terlihat berkumpul. Di antaranya ada Adian Napitupulu dan Ribka Tjiptaning.

Hasto sempat menyalami mereka sebelum meninggalkan lobi dalam kawalan petugas.

Kamis pagi tadi, Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Hasto menyatakan bahwa ia siap ditahan KPK jika dibutuhkan penyidik.

"Ya sudah siap lahir batin (jika ditahan KPK)," kata Hasto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Menko Bidang Hukum HAM Imigrasi Dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan tak bisa mengintervensi dalam kasus yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto.Yusril menghormati proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi.Hal Ini Disampaikan Yusril Usai Rapat Dengan Presiden, di Istana Negara, Kamis Sore.YusriL mengatakan, pihak yang ditahan memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan melalui kuasa hukum.KPK baru saja merilis penahanan Hasto Kristianto terhadap kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku.Hasto ditahan usai menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka.

Mentok, Babel (ANTARA) - Kepolisian Resor Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berupaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum kepada para pelajar agar mampu menciptakan generasi muda yang lebih taat hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

"Kegiatan ini kami laksanakan rutin, baik yang dilakukan para personel di Polres Bangka Barat maupun Polsek jajaran guna meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda," kata kepala Seksi Humas Polres Bangka Barat Ipda Ardianis di Mentok, Kamis.

Ia mengatakan, sosialisasi dan edukasi penting dilakukan dan akan terus dijalankan agar warga, khususnya generasi muda, semakin paham dan patuh terhadap berbagai aturan yang ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun di tengah masyarakat.

"Hari ini melalui Seksi Hukum kita laksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di SMA Negeri 1 Mentok, kami berharap kegiatan ini mampu memberikan pemahaman dan wawasan hukum sehingga para semakin baik dan patuh aturan," katanya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan hukum yang digalakkan Polres Bangka Barat untuk menciptakan generasi muda yang lebih taat hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Kegiatan penyuluhan hukum sebagai pengetahuan dan pembekalan kepada para siswa agar mengetahui tentang hukum dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kegiatan ini, para siswa mendapatkan penjelasan mengenai berbagai aspek hukum, mulai dari hukum pidana, perdata, hingga peraturan yang berkaitan dengan kenakalan remaja dan konsekuensinya.

Sosialisasi ini juga disertai dengan sesi tanya jawab, para siswa aktif bertanya mengenai berbagai permasalahan hukum yang ditemui atau ingin dipahami lebih lanjut.

Pihak sekolah menyambut baik kegiatan ini dan mengapresiasi inisiatif Polres Bangka Barat dalam memberikan edukasi hukum kepada peserta didik.

Para guru berharap kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara berkelanjutan agar siswa lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Dengan adanya sosialisasi hukum ini, diharapkan para siswa dapat lebih memahami serta menerapkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat menjadi generasi yang lebih bertanggung jawab dan patuh aturan yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis menilai, Indonesia memasuki zaman gelap penegakan hukum.

Hal ini disampaikan Todung merespons penahanan Hasto oleh Komisi Antirasuah terkait kasus dugaan perintangan penyidikan dan dugaan suap yang menjerat eks anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

“Kalau kemarin mahasiswa dari UI dan lain-lain (menyatakan) Indonesia Gelap, saya kira saya ingin meng-echo kembali pernyataan itu bahwa Indonesia memasuki zaman-zaman yang gelap dalam penegakan hukum,” kata Todung dalam konferensi pers, di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Todung menilai, KPK telah melakukan pelanggaran mendasar terhadap penegakan hukum.

Pasalnya, penetapan tersangka Hasto oleh Komisi Antirasuah tengah diuji dalam proses praperadilan.

“Kasus Hasto yang seharusnya tidak terjadi penahanan yang menurut saya pelanggaran hukum atau disrespect of the law, sikap tidak hormat KPK terhadap hukum itu adalah pelanggaran yang sangat fundamental,” kata Todung.

Todung menyayangkan langkah KPK yang menahan Hasto sebelum ada putusan praperadilan yang tengah berproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Dia bilang, tindakan Komisi Antirasuah sangat tidak diharapkan lantaran tim hukum tengah memperjuangkan proses gugatan atas penetapan tersangka Hasto Kristiyanto.

“Saya bilang ini sama sekali tidak kita harapkan ya karena proses praperadilan akan dimulai pada tanggal 3 bulan Maret ini,” kata Todung.

Hasto diduga berperan dalam perintangan penyidikan kasus dugaan suap anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024.

“Yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Selain perintangan penyidikan, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka kasus suap di kasus Harun Masiku.

Namun demikian, KPK masih memerlukan waktu untuk mendalami kasus suap yang diduga melibatkan Sekjen PDI-P tersebut.

“Terhadap perkara suap yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum RI 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait Penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Tetap dilakukan Penyidik KPK pemberkasan secara simultan,” kata Setyo.

Atas perbuatannya, Hasto disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kasus yang menjerat Hasto berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada 8 Januari 2020.

Saat itu, tim penyelidik dan penyidik KPK memburu sejumlah pihak terlibat suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku.

Saat itu, KPK berhasil menangkap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, kader PDI-P Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah di tempat terpisah.

Saat itu, KPK sebenarnya hendak menangkap Hasto dan Harun namun keduanya lolos.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis menilai, Indonesia memasuki zaman gelap penegakan hukum.

Hal ini disampaikan Todung merespons penahanan Hasto oleh Komisi Antirasuah terkait kasus dugaan perintangan penyidikan dan dugaan suap yang menjerat eks anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

“Kalau kemarin mahasiswa dari UI dan lain-lain (menyatakan) Indonesia Gelap, saya kira saya ingin meng-echo kembali pernyataan itu bahwa Indonesia memasuki zaman-zaman yang gelap dalam penegakan hukum,” kata Todung dalam konferensi pers, di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Todung menilai, KPK telah melakukan pelanggaran mendasar terhadap penegakan hukum.

Pasalnya, penetapan tersangka Hasto oleh Komisi Antirasuah tengah diuji dalam proses praperadilan.

“Kasus Hasto yang seharusnya tidak terjadi penahanan yang menurut saya pelanggaran hukum atau disrespect of the law, sikap tidak hormat KPK terhadap hukum itu adalah pelanggaran yang sangat fundamental,” kata Todung.

Todung menyayangkan langkah KPK yang menahan Hasto sebelum ada putusan praperadilan yang tengah berproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Dia bilang, tindakan Komisi Antirasuah sangat tidak diharapkan lantaran tim hukum tengah memperjuangkan proses gugatan atas penetapan tersangka Hasto Kristiyanto.

“Saya bilang ini sama sekali tidak kita harapkan ya karena proses praperadilan akan dimulai pada tanggal 3 bulan Maret ini,” kata Todung.

Hasto diduga berperan dalam perintangan penyidikan kasus dugaan suap anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024.

“Yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Selain perintangan penyidikan, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka kasus suap di kasus Harun Masiku.

Namun demikian, KPK masih memerlukan waktu untuk mendalami kasus suap yang diduga melibatkan Sekjen PDI-P tersebut.

“Terhadap perkara suap yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum RI 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait Penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Tetap dilakukan Penyidik KPK pemberkasan secara simultan,” kata Setyo.

Kediri (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Kediri, Jawa Timur, memberikan bantuan dengan membantu membuatkan sumur bor irigasi pertanian di Dusun Bedrek Selatan, Desa/Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Kediri Widhi Mosakajaya Arradiko mengemukakan pembangunan sumur bor ini merupakan wujud dukungan terhadap program ketahanan pangan pada sektor pertanian terutama di wilayah Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri.

"Selama ini di wilayah Grogol menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan irigasi saat musim kemarau. Sumur bor ini dapat membantu petani," katanya di Kediri, Kamis.

Ia menambahkan dengan adanya pembangunan sumur bor ini tentunya ada harapan khusus bahwa produktivitas pertanian bisa lebih meningkat lagi. Degan itu, turut serta membantu pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan, sebab air untuk kebutuhan pertanian lebih mudah didapatkan.

"Dengan adanya sumur bor ini, petani dapat lebih optimal dalam mengelola lahan pertaniannya, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi risiko gagal panen akibat keterbatasan air," kata dia.

Ia menambahkan kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk sinergi antara berbagai pihak untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian.

Pemilihan sumur bor untuk petani ini dipilih karena manfaat jangka panjangnya yang tetap bisa dimanfaatkan oleh petani.

"Kami berharap sumur bor ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi para petani di Dusun Bedrek Selatan dan sekitarnya," ujarnya.

Peresmian sumur bor irigasi pertanian ini dilakukan dengan penandatanganan prasasti, pengguntingan pita, yang dilanjutkan dengan membuka keran air.

Adanya sumur bor tersebut juga mendapatkan apresiasi dari para petani. Mereka turut gembira karena dengan adanya sumur itu berarti kebutuhan air untuk keperluan irigasi petani bisa lebih mudah didapatkan.

"Tentunya sumur bor ini sangat membantu bagi kami petani. Dengan itu, kebutuhan air untuk irigasi lebih mudah," kata Ketua Kelompok Petani Rukun Glundeng Raya Grogol Riyanto.

Pembangunan sumur bor tersebut dilakukan pada Desember 2024 dan selesai Februari 2025 dari dana Imigrasi Kediri. Kapasitas dari sumur tersebut mampu menjangkau pengairan pertanian warga hingga sekitar 7 hektare sawah pertanian dengan berbagai tanaman.

Beijing (ANTARA) - Mantan menteri luar negeri Hassan Wirajuda menyebut perwakilan Indonesia di luar negeri setidaknya dapat menyediakan hak hukum sebagai bentuk perlindungan minimal Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengalami masalah ketika berada di luar negeri.

"Perwakilan RI yang berada di negara asing, harus memastikan jaminan hak-hak hukum WNI yang mengalami masalah tidak dikurangi, misalnya memberikan pendampingan penerjemah atau kalau disidang di pengadilan maka Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) menyewakan pengacara, itu hal yang lebih mudah dan bisa rutin dilakukan," kata Hassan Wirajuda kepada Antara di Beijing pada Rabu (19/2).

Kementerian Luar Negeri RI mencatat penyelesaian 60.122 kasus yang melibatkan WNI di luar negeri atau setara dengan 89 persen dari 67.297 kasus yang ditangani pada 2024.

"Memang tergantung penerapan sistem hukum di negara tempat kejadian juga, bila penerapan hukumnya berjalan baik, misalnya Singapura maka akan mengurangi masalah WNI di sana tapi bisa juga pemerintah Indonesia membuat perjanjian dengan Malaysia misalnya untuk mengatasi masalah pekerja migran," tambah Hassan.

Namun, hal terutama, menurut Hassan adalah kebijakan perlindungan warga harus diberikan tempat yang penting dalam diplomasi. Hal itu sudah dilakukan dengan memasukkan perlindungan warga negara ke dalam Undang-undang Hubungan Luar Negeri tahun 1999.

"Memang pada awalnya tantangan Kementerian Luar Negeri adalah bagaimana mengubah sikap mental, atau corporate culture kedutaan yang bisa responsif, dapat melindungi WNI di luar negeri yang mengalami kesulitan dengan pelayanan yang cepat, mudah, ramah dan murah," ungkap Hassan.

Hal tersebut tidak mudah karena sesungguhnya masalah perlindungan WNI, jelas Hassan, adalah limbah dari masalah di hulu yang tidak terselesaikan dengan baik.

"Sekarang sudah banyak kemajuan, daya respon yang cepat dari perwakilan, dari diplomat kita dan juga di pemerintah pusat, tapi pola masalah WNI yang mengalami kesulitan juga berubah. Kalau dulu ada di level pekerja migran atau pekerja rumah tangga yang tidak tahu hak dan kewajiban, sekarang didukung dengan kecanggihan teknologi," jelas Hassan.

Hassan mengungkapkan saat ini masalah penanganan WNI meluas ke penipuan dan perjudian daring misalnya di wilayah negara Kamboja dan Myanmar. Kementerian Luar Negeri pernah berhasil memulangkan WNI yang dipekerjakan di sana dengan satu pesawat sewaan, tapi ternyata dari Indonesia sudah siap tiga pesawat sewaan yang membawa WNI untuk bekerja di kawasan perjudian daring tersebut, bahkan termasuk orang-orang yang dipulangkan Kemlu sebelumnya.

Selain itu ada juga pekerja di kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di laut lepas dan berada di luar yurisdiksi negara apapun sehingga sulit terdeteksi padahal mereka masih di bawah umur dan tidak mengerti kontrak kerja dari majikannya.

"Ini jadi tantangan juga karena sesungguhnya solusi utama adalah ke dalam negeri, meski saya katakan tidak mudah. Seperti Myanmar, pemerintahnya dalam krisis, operasional judi daring ada di tengah hutan, siapa yang bisa jangkau? Tapi ini sebagai bentuk tekanan terus kepada pemerintahnya karena kalau merasa berdaulat terhadap wilayah itu jangan sampai ada bentuk-bentuk pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan," tegas Hassan.

Dari 67.297 kasus yang ditangani perwakilan RI di luar negeri, sebanyak 55.984 kasus umum yang didominasi kasus penyalahgunaan visa, izin tinggal, maupun dokumen perjalanan lain (57,6 persen), kasus ketenagakerjaan (23.3 persen), dan kasus WNI meninggal dunia (7,5 persen).

Sementara, 4.138 kasus lainnya yang diselesaikan sepanjang tahun 2024 tergolong kasus khusus, yang didominasi oleh kasus kedaruratan seperti bencana alam, konflik bersenjata, penyanderaan, dan kecelakaan transportasi (79,6 persen), serta kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 15,1 persen.

Jumlah kasus pada 2024 itu meningkat signifikan sebesar 26 persen dibanding 2023.

Pada 2024 juga diketahui 137 WNI berhasil lolos dari hukuman mati di luar negeri selama 2024. Meski demikian, masih ada 157 WNI yang masih diperjuangkan untuk bebas dari hukuman mati saat ini. Selain itu tercatat 75 WNI mendapat pengurangan hukuman dan 62 lainnya dapat langsung menghirup udara bebas.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2025

Kasus warga negara asing (WNA) nakal belakangan angkanya mengalami peningkatan. Di berbagai daerah di Indonesia, ulah mereka tak jarang sudah di luar batasan hingga menimbulkan keresahan bagi warga sekitar.

Kasus ini pun tak luput dari sorotan Komisi XIII DPR RI. Saat melakukan kunjungan ke Kantor Imigrasi Bandung, isu mengenai WNA nakal turut dibahas yang salah satunya terjadi karena masalah overstay hingga tidak memiliki izin menetap.

"Imigrasi di satu sisi, kita itu adalah pintu terdepan. Saat masuk, harus ada skrining, tapi juga harus mengawasi untuk menindak mereka yang overstay atau tidak ada izin," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara, Kamis (20/2/2025).

Dewi mengatakan, dalam upaya pencegahan, Imigrasi sudah punya sistem yang ketat dalam mengawasi WNA yang datang ke Indonesia. Salah satunya, melalui face recognition yang bisa mendeteksi riwayat perjalanan si WNA tersebut.

"Tentunya kalau untuk mencegah orang asing berulah, pada saat datang itu kan kita memberikan visa on arrival. Itu mungkin ada wawancara, kita usulkan kalau kita melihat, biasanya dari paspor dan lai-lain ada riwayat perjalanan, itu lebih diperketat," ungkapnya.

"Di situ kan ada record data, secara terpadu orang masuk di airport aja udah ada foto. Begitu foto, masuk di ruang data, kalau mereka buruan Interpol misalnya, langsung keluar datanya. Tinggal memang security datanya harus diperketat lagi untuk keamanan data itu," tuturnya menambahkan.

Selain itu, kunjungan Komisi XIII turut membahas tentang inovasi Imigrasi Bandung dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dewi Asmara dan rombongan begitu tertarik dengan program Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) yang bisa menekan angka kasus TPPO di Jabar.

"Alhamdulillah di Jabar ada program Pimpasa, Imigrasi yang di desa-desanya banyak pekerja migrannya. Jadi menempatkan petugas untuk memberi penerangan kepada masyarakat jangan tertipu dengan calo kerja, termasuk kewaspadaan TPPO buat anak yang masih berusia 14 tahun tapi dikeluarkan KTP-nya dengan umur 18 tahun," katanya.

"Mudah-mudahan ini ke depannya bertambah baik, meski ada efisiensi, pelayanan kepada masyarakat tidak berkurang," pungkasnya.

Video: Menteri Imipas Copot 71 Pegawai Imigrasi Soetta Buntut Pungli WN China

Video: Menteri Imipas Copot 71 Pegawai Imigrasi Soetta Buntut Pungli WN China