Pakar hukum pidana dari Universitas Bengkulu, Zico Junius Fernando, mengatakan proses hukum yang kini dijalani Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto adalah wujud dari prinsip hukum equality before the law atau semua orang sama di mata hukum. Zico lalu mengatakan penegakan hukum terhadap Hasto memunculkan tantangan tersendiri bagi KPK, di mana lembaga antirasuah tersebut harus mampu membuktikan langkahnya bebas dari intervensi.

"Langkah KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mencerminkan penerapan prinsip hukum equality before the law yang tegas. Prinsip ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tanpa memandang jabatan atau afiliasi politik. Oleh sebab itu, tindakan KPK menahan tokoh politik terkemuka menunjukkan bahwa lembaga ini masih konsisten pada prinsip dasar tersebut," kata Zico kepada wartawan pada Jumat (21/2/2025).

Dia lalu menuturkan KPK harus melandasi setiap langkahnya dengan bukti yang kuat dan tak melanggar prosedur. Tujuannya, lanjut Zico, supaya tindakan KPK mencerminkan supremasi hukum.

"Namun langkah ini tentu harus didasarkan pada bukti yang kuat, valid, dan prosedur hukum yang benar. Sehingga tindakan tersebut benar-benar mencerminkan supremasi hukum, bukan menjadi alat politisasi atau penegakan hukum yang diskriminatif. Dari perspektif teori negara hukum atau rechtsstaat, tindakan KPK ini juga sejalan dengan amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep negara hukum, hukum harus menjadi panglima tertinggi, berada di atas segala kepentingan politik maupun kekuasaan," jelas Zico.

Untuk itu, Zico menekankan lagi agar KPK memastikan setiap langkah hukum yang diambilnya sesuai aturan dan independen agar terhindar dari persepsi negatif. Dia lalu mengutip teori tokoh hukum dari Amerika Serikat Lawrence M Friedman.

"Tindakan penahanan terhadap Sekjen PDIP menegaskan bahwa KPK menjalankan fungsi negara hukum yang benar, di mana tidak ada individu atau kelompok politik yang kebal terhadap proses hukum. Tetapi, tantangan besar muncul karena KPK harus memastikan bahwa seluruh proses hukumnya bersih, adil, dan independen, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif tentang adanya intervensi politik dalam penegakan hukum," tutur Zico.

"Menurut teori sistem hukum Lawrence M Friedman, terdapat tiga elemen yang menentukan efektivitas hukum: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum," imbuh dia.

Zico berujar publik menunggu pembuktian dari KPK soal keterlibatan Hasto dalam pelarian buron kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR RI Harun Masiku. Zico juga menilai desakan publik pada KPK terkait kasus Hasto ini menunjukkan perkembangan budaya antikorupsi.

"Dalam kasus ini, KPK merepresentasikan struktur hukum yang independen dan kuat, yang berani bertindak terhadap figur politik besar. Namun, pada substansi hukum, KPK wajib membuktikan bahwa penahanan ini didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai dengan UU Tipikor dan KUHAP. Sementara itu, dari segi budaya hukum, kasus ini menjadi cerminan apakah budaya antikorupsi telah tumbuh kuat dalam masyarakat Indonesia," ungkap Zico.

Di sisi lain, Zico menyebutkan penahanan terhadap Hasto pasti membawa dampak dari sisi tensi politik. Dia lalu mendorong KPK membuktikan profesionalismenya agar tingkat kepercayaan publik meningkat.

"Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK memiliki dampak besar tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara politik. Langkah ini menandakan bahwa KPK mampu mengambil risiko besar dengan menghadapi tekanan politik dari partai besar. Namun, tantangan utamanya adalah menjaga independensi dalam proses hukum. Jika KPK berhasil menjalankan proses ini dengan transparan dan tanpa intervensi politik, maka lembaga ini akan memperoleh kepercayaan lebih besar dari masyarakat," kata Zico.

Terakhir Zico menyampaikan dalam teori hukum pidana, penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberi hukuman kepada pelaku, tetapi juga menciptakan efek jera (deterrence). Dalam konteks ini, tambah dia penahanan Hasto diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik.

"KPK harus konsisten menunjukkan bahwa hukum tidak bisa diintervensi oleh kekuatan politik mana pun. Di sisi lain, partai politik harus mengambil pelajaran penting bahwa integritas adalah fondasi utama dalam demokrasi. Penegakan hukum yang adil, transparan, dan independen dalam kasus ini akan membuktikan bahwa prinsip negara hukum di Indonesia masih tegak dan mampu melindungi keadilan di atas segala kepentingan politik," pungkas Zico.

Saksikan Live DetikSore:

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Akses masyarakat terhadap bantuan hukum yang berkualitas hingga saat ini masih kurang. Berdasarkan data dari Hukumonline.com, rasio keterwakilan masyarakat oleh pengacara di Indonesia masih jauh dari ideal, yakni 1 banding puluhan ribu. Hal ini, kerap menjadi penghalang utama dalam penyelesaian permasalahan hukum yang seringkali dianggap rumit dan sulit dijangkau.

Selain itu, masyarakat Indonesia cenderung mencari informasi hukum melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, dan forum daring lainnya. Padahal, banyak dari informasi tersebut berasal dari sumber yang tidak terverifikasi dan dapat menyesatkan.

Melihat kondisi ini, Fauxell sebagai penyedia layanan one-stop legal service terus berinovasi dengan menyediakan digital akses untuk konsultasi hukum yang mudah dan terjangkau. Yakni, melalui aplikasi Hukum Fauxell. Fauxell yang berdiri sejak 19 Desember 2017, sebelumnya telah dikenal sebagai konsultan hukum yang membantu dalam pengurusan perizinan dan legalitas bisnis bagi para pengusaha.

Namun berkat dorongan dari kebutuhan masyarakat, Fauxell bertransformasi digital untuk memperluas akses layanan konsultasi hukum dengan meluncurkan aplikasi Hukum Fauxell.

Menurut Founder aplikasi Hukum Fauxell, Novannisa, kehadiran aplikasi konsultasi Hukum Fauxell juga diharapkan menjadi solusi saat masyarakat kerap mencari jawaban atas pertanyaan soal hukum dari media sosial (twitter/x, thread, bahkan facebook). Padahal, jawaban yang didapat berasal dari orang awam atau bukan dair pakar hukum sehingga malah menimbulkan masalah baru.

"Kami berharap aplikasi Hukum Fauxell dapat membantu masyarakat berkonsultasi terkait hukum dengan pakar berpengalaman melalui layanan video call, voice call atau chatt," ujar Novannisa, Kamis (20/2/2025).

Sebanyak 20 pakar hukum telah bergabung menjadi partner aplikasi Hukum Fauxell yang siap membantu berkonsultasi terkait hukum perdata, hukum bisnis, hukum ketenagakerjaan, hukum waris, hukum internasional, hukum hak kekayaan, hingga hukum pernikahan.

"Target kami, jumlah partner pakar hukum yang bergabung misa mencapai 100 orang bahkan lebih banyak untuk mengakomodir kebutuhan pengguna," katanya.

Novannisa mengakui aplikasi Hukum Fauxell masih dalam tahap pengembangan sehingga meminta masukan dan kritiknya dari para pengguna. Namun, pihaknya berharap banyak masyarakat yang mendowload dan menggunakan aplikasi tersebut sehingga bisa merasakan manfaatnya.

"Tahap awal kami menargetkan 1.000 downloader. Kami juga akan gencar melakukan sosialisasi," katanya.

Menurutnya, masalah pernikahan dan penyalahgunaan data pribadi menjadi kasus yang paling sering dikonsultasikan oleh masyarakat. Dengan konsultasi melalui aplikasi Hukum Fauxell maka pengguna tidak perlu khawatir dan malu karena kerahasiaan akan tetap terjamin aman. "Selain kerahasiaan tetap aman. Tarif juga cukup terjangkau mulai, bisa memilih pakar yang diinginkan, dan jadwal konsultasi bisa menyesuaikan," katanya.

Pakar hukum sekaligus influencer, Tsurayya Hidayat mengatakan aplikasi Hukum Fauxell akan sangat membantu masyarakat. Ia pun, akan membantu mempromosikan melalui media sosial serta berkolaborasi dengan influencer lainnya. "Kita akan bekerja sama dengan KOLS (tokoh publik) skala nano terutama para pengguna aplikasi Hukum Fauxell," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengenang sosok Komjen Pol. (Purn) Syafruddin yang pernah menjabat sebagai Menteri PANRB periode 2018-2019.

Dia mengungkapkan pada era Menteri Syafruddin diterbitkan kebijakan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2018, Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui PP Nomor 49 Tahun 2018, dan penilaian kinerja PNS melalui PP Nomor 30 Tahun 2019.

"Selama menjabat sebagai Menteri PANRB, sejumlah hubungan bilateral antar-negara dilakukannya, terutama untuk pengembangan SDM aparatur," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pensiunan jenderal bintang tiga itu banyak memberi kontribusi melewati tantangan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi, serta pengelolaan sistem pemerintahan yang tegas. Hal tersebut diwujudkan lewat komunikasi, konsolidasi, koordinasi, dan kerja sama di tingkat nasional, regional, bahkan global.

Pada saat yang bersamaan, Syafruddin ditunjuk sebagai Ketua Kontingen atau Chief de Mission tim Indonesia di Asian Games 2018 yang dihelat di Jakarta dan Palembang. Ia sukses membawa kontingen Indonesia meraih prestasi dengan berada di posisi empat besar.

Hal ini merupakan pencapaian tertinggi kontingen Indonesia dalam event olahraga terbesar di Asia.

Dari sisi lain, Syafruddin merupakan sosok yang sangat peduli dengan kemajuan peradaban Muslim di Indonesia. Ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Rini beserta keluarga besar Kementerian PANRB turut berbelasungkawa atas kepergian Syafruddin pada Kamis (20/2) pukul 18.15 WIB di Rumah Sakit Pusat Pertamina.

"Kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian Pak Syaf selama ini. Selamat jalan, Pak Syaf, jasamu selalu kami kenang," ungkapnya.

Syafruddin terpilih menjadi Menteri PANRB sejak tanggal 15 Agustus 2018 hingga 20 Oktober 2019. Dia adalah pensiunan perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Wakil Kepala Polri pada tahun 2016 hingga 2018.

Pada tanggal 14 Agustus 2018, Asman Abnur mengundurkan diri dari jabatan Menteri PANRB dan sebagai penggantinya Presiden Joko Widodo menunjuk Wakapolri Komjen Pol. Syafruddin sebagai Menteri PANRB yang baru.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, membantah bahwa kliennya memeras Reza Gladys.

Hal ini diungkap Fahmi setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka atas pemerasan dan pengancaman Reza Gladys.

"Saya pastikan, tidak ada pemerasan. Kalau menurut saya, sebagai kuasa hukum, tidak ada pemerasan," ujar Fahmi saat dihubungi wartawan, Jumat (21/2/2025).

Fahmi mengatakan, Nikita diminta untuk me-review atau mengulas produk skincare Reza Gladys secara baik-baik.

Hal ini juga sudah tertuang di dalam kontrak kerja sama antara Nikita dan Reza Gladys.

"Yang ada permintaan bantuan, Nikita diminta me-review yang baik-baik. Setelah itu dikontrak, kontraknya akan dibayar lagi, suruh ingatkan. Itu ada semua percakapannya dengan Ismail Marzuki alias Mail," kata Fahmi.

Fahmi memastikan bahwa ia sudah mengantongi bukti untuk menepis semua tudingan terhadap kliennya.

Mengingat dalam kasus ini, menurut Fahmi, Nikita lah yang dihubungi lebih dulu oleh Reza Gladys.

"Bapak Humas hanya membacakan pasal yang disangkakan. Apakah itu benar-benar terjadi? Kan membutuhkan pembuktian," ujar Fahmi.

"Sekarang tafsirnya kan bagaimana orang melakukan pemerasan, sementara Nikita yang dihubungi duluan itu aneh. Yang memulai komunikasi duluan kan pelapor kepada Mail," lanjut Fahmi.

Fahmi meminta penyidik untuk adil menyidik kasus yang menjerat Nikita Mirzani ini.

"Saya minta, ini betul-betul tegak lurus lah, polisi, penyidik. Jangan main-main dalam kasus ini. Ini menyangkut reputasi kepolisian juga soalnya, karena kasus ini disoroti masyarakat," tutur Fahmi.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary, menjelaskan bahwa laporan ini bermula dari keluhan Reza Gladys yang merasa nama dan produknya dijelek-jelekkan di akun TikTok Nikita Mirzani.

Merasa dirugikan, pengusaha skincare tersebut mencoba menghubungi Nikita melalui asistennya, Mail Syahputra, untuk bertemu dan bersilaturahmi pada 13 November 2024.

Namun, menurut Reza, pertemuan itu justru berujung pada dugaan pemerasan.

Ia mengaku diminta menyerahkan uang sebesar Rp 5 miliar agar Nikita tidak membahasnya lagi di media sosial.

“Respons dari terlapor adalah ancaman akan speak up di media sosial jika pertemuan itu tidak menghasilkan uang. Terlapor meminta sejumlah uang sebesar Rp 5 miliar sebagai uang tutup mulut,” kata Ade Ary kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).

Merasa tertekan, Reza akhirnya mentransfer uang sebesar Rp 4 miliar secara bertahap ke rekening yang diarahkan oleh pihak Nikita Mirzani.

Pada 14 November 2024, Reza mengirimkan Rp 2 miliar, lalu keesokan harinya, 15 November 2024, ia kembali mentransfer Rp 2 miliar.

“Atas kejadian tersebut, korban merasa telah diperas dan mengalami kerugian sebesar Rp 4 miliar,” ujar Ade.

Reza Gladys kemudian melaporkan Nikita Mirzani dan kawan-kawan ke polisi pada 3 Desember 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, membantah bahwa kliennya memeras Reza Gladys.

Hal ini diungkap Fahmi setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka atas pemerasan dan pengancaman Reza Gladys.

"Saya pastikan, tidak ada pemerasan. Kalau menurut saya, sebagai kuasa hukum, tidak ada pemerasan," ujar Fahmi saat dihubungi wartawan, Jumat (21/2/2025).

Fahmi mengatakan, Nikita diminta untuk me-review atau mengulas produk skincare Reza Gladys secara baik-baik.

Hal ini juga sudah tertuang di dalam kontrak kerja sama antara Nikita dan Reza Gladys.

"Yang ada permintaan bantuan, Nikita diminta me-review yang baik-baik. Setelah itu dikontrak, kontraknya akan dibayar lagi, suruh ingatkan. Itu ada semua percakapannya dengan Ismail Marzuki alias Mail," kata Fahmi.

Fahmi memastikan bahwa ia sudah mengantongi bukti untuk menepis semua tudingan terhadap kliennya.

Mengingat dalam kasus ini, menurut Fahmi, Nikita lah yang dihubungi lebih dulu oleh Reza Gladys.

"Bapak Humas hanya membacakan pasal yang disangkakan. Apakah itu benar-benar terjadi? Kan membutuhkan pembuktian," ujar Fahmi.

"Sekarang tafsirnya kan bagaimana orang melakukan pemerasan, sementara Nikita yang dihubungi duluan itu aneh. Yang memulai komunikasi duluan kan pelapor kepada Mail," lanjut Fahmi.

Fahmi meminta penyidik untuk adil menyidik kasus yang menjerat Nikita Mirzani ini.

"Saya minta, ini betul-betul tegak lurus lah, polisi, penyidik. Jangan main-main dalam kasus ini. Ini menyangkut reputasi kepolisian juga soalnya, karena kasus ini disoroti masyarakat," tutur Fahmi.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary, menjelaskan bahwa laporan ini bermula dari keluhan Reza Gladys yang merasa nama dan produknya dijelek-jelekkan di akun TikTok Nikita Mirzani.

Merasa dirugikan, pengusaha skincare tersebut mencoba menghubungi Nikita melalui asistennya, Mail Syahputra, untuk bertemu dan bersilaturahmi pada 13 November 2024.

Namun, menurut Reza, pertemuan itu justru berujung pada dugaan pemerasan.

"Hanya ada dua opsi bagi kader yang terbukti terlibat kasus korupsi, yakni mengundurkan diri atau diberhentikan dari partai." Bukan, kalimat tersebut bukan meluncur dari mulut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati, melainkan Surya Paloh. Ketua Umum Partai Nasdem itu mengucapkannya dalam jumpa pers di Kantor Nasdem pada 15 Oktober 2015.

Surya Paloh - Megawati (Foto: Dok. detikcom)

Ia menyikapi status tersangka terhadap Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella oleh KPK. Kala itu Rio disangka menerima gratifikasi Rp 200 juta dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo dan istrinya, Evy Susanti. Dia kemudian divonis 1 tahun 6 bulan.

Sikap dan penegasan senada disampaikan Paloh ketika Sekjen Partai Nasdem Jhonny G Plate menjadi tersangka korupsi 8 tahun kemudian. Tepatnya pada 17 Mei 2023. Ia tidak marah, mengamuk. Setidaknya di hadapan publik. Tidak mencaci KPK maupun Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum.

"Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami tetap di garda terdepan demi menegakkan prinsip hukum yang berkeadilan dari waktu ke waktu," tegas Paloh.

Sikap kestaria juga diperlihatkan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham saat ditetapkan KPK menjadi tersangka korupsi, 24 Agustus 2018. KPK menudingnya menerima suap Rp 2,250 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo melalui mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih.

Idrus langsung menyatakan berhenti sebagai Menteri Sosial. Dia juga mundur sebagai Sekjen Partai Golkar yang telah 8 tahun diembannya. "Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan organisasi," kata lelaki kelahiran Patampanua, Pinrang, 1962 itu.

Tak berlebihan kiranya kita, atau setidaknya penulis, berharap sikap dan pernyataan serupa diperlihatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Sayang, yang diperlihatkan kepada publik justru sikap sebaliknya. Angkuh. Terus bermain drama seolah korban kesewenang-wenangan penguasa.

Alih-alih menunjukkan sikap kesatria, dia malah membawa-bawa nama Sukarno. Padahal Bapak Bangsa Republik itu ditangkap dan dikirim ke Penjara Banceuy bukan karena tuduhan menyuap aparat. Bung Karno dipenjarakan rezim kolonial karena secara otentik menyuarakan kemerdekaan. Memperjuangkan cita-citanya itu secara marathon sejak dia remaja. Si Bung menyuarakan kemerdekaan dan demokrasi secara otentik, bukan manipulasi dendam pribadi dan kelompok karena kepentingan dan ambisinya tak terpenuhi.

Begitu yang terungkap dalam buku "Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat" karya Cindy Adams, khususnya Bab 9 halaman 109 - 114. Dari buku setebal 415 halaman itu juga kita secara gamblang mengetahui bila Bung Karno itu otentik membela rakyat. Bukan semata membela sahabat dan kerabat dengan mengintimidasi para pihak yang bukan sekutunya. Si Bung adalah kesatria sejati.

Bagaimana dengan Megawati yang notabene politisi dan negarawan paling senior? Tentu kita sepakat bahwa dia merupakan aktivis pejuang demokrasi. Simbol keberanian untuk memperjuangkan hak-hak politik rakyat. Rekam jejaknya di era Orde Baru menorehkan hal tersebut. Ketika Soeharto begitu berkuasa melalui aparat penegak hukum sebagai kaki tangannya, dia kukuh melawan. Meski lebih sering dalam diam.

Kenegarawanan beliau sangat mencolok ketika dalam sebuah pidato di awal reformasi, 1998. Ketika banyak tokoh dan elit politik ramai-ramai menghujat Soeharto yang sudah lengser, Megawati dengan lantang menyerukan: "Stop Hujat Pak Harto". Imbauan tegas itu segera menjadi headline surat-surat kabar kala itu.

Sikap jiwa besar seperti itu tentu patut mendapat apresiasi dan diteladani semua pihak. Kita rindukan untuk bersama-sama meneladaninya. Bahwa dalam politik perbedaan pandangan, visi, dan taktik dalam perjuangan tidak lantas menjadi dendam pribadi. Bahwa kritik dan saling koreksi adalah sebuah keniscayaan dalam demokrasi. Namun semua tetap harus disampaikan secara terukur dan tanpa kebencian.

Kembali ke kasus Hasto, dalam sidang praperadilan yang berlangsung sejak 5 Februari penyidik KPK dengan gamblang membeberkan peran dan kiprahnya dalam kasus suap Harun Masiku kepada pimpinan KPU Wahyu Setiawan. Dia ikut menyediakan uang, merintangi proses penyidikan sehingga Harun Masiku gagal ditangkap dan menghilang hingga saat ini. Dia juga menyuruh menghapus bukti-bukti, dan meminta para saksi untuk berbohong.

Secara garis besar keterlibatan Hasto dalam kasus Harun Masiku ini pernah diulas Majalah Tempo lima tahun lalu. Tepatnya dalam edisi 11 Januari 2020 bertajuk "Di Bawah Lindungan Tirtayasa". Karena itu suka-tidak suka seharusnya penetapan tersangka dan penahanan diterima dengan lapang dada. Bukan sikap jemawa atau seolah menjadi pihak paling teraniaya. Apalagi mengkambinghitamkan pihak lain.

Sudrajat. Wartawan detikcom. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi, tidak mewakili sikap redaksi.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Fatkhul Muin, berpendapat semua pihak harus menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia menuturkan ini adalah upaya penegakan hukum.

"Penahanan terhadap Sekjen PDIP harus dihormati sebagai upaya penegakan hukum," kata Fatkhul kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

Dia yakin penetapan Hasto sebagai tersangka, dan penahanan yang dilakukan KPK didasari bukti permulaan. Fatkhul menyebut jika penegak hukum telah menetapkan seseorang sebagai tersangka tentunya sudah ada minimal dua alat bukti yang dikantongi.

"Karena KPK dalam menentukan status tersangka pasti didasarkan kepada bukti permulaan, yang paling tidak dua alat bukti," jelas dia.

Fatkhul berharap pengusutan kasus yang menjerat Hasto dapat tuntas. "Harapannya kasus ini dapat terang benderang sebagai upaya penegakan hukum," ucap Fatkhul.

Menurutnya, PDIP harus menghormati proses hukum yang nantinya memberi kepastian hukum bagi Hasto dalam kasus ini. Dia mengatakan peradilan akan membuktikan bersalah atau tidaknya Hasto dalam kasus yang menjeratnya.

"PDIP harus menghormati proses tersebut, karena hal ini pun untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian perkara tersebut. Proses yudisial akan menentukan apakah yg bersangkutan bersalah atau dapat bebas murni karena tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proses peradilan," terang Fatkhul.

Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Dia ditahan Kamis (20/2), pada pukul 18.08 WIB.

Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama. KPK diketahui telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024.

Mengenai status tersangkanya ini, Hasto juga sudah mengajukan praperadilan. Namun, permohonannya itu tidak dapat diterima.

Kasus yang Jerat Hasto

Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful, dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW.

Sementara itu, Harun Masiku masih menjadi buron. Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto serta pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru.

KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.

Hasto juga diduga menyuruh Donny melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari dapil I Sumsel. Donny juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto.

Selain itu, Hasto diduga berupaya merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone sebelum kabur.

Hasto juga diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Otoritas Iran telah mengeksekusi mati sedikitnya 975 orang sepanjang tahun 2024 lalu. Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) menyebut angka itu sebagai "eskalasi yang mengerikan" dalam penerapan hukuman mati di negara Syiah tersebut.

Data tersebut, seperti dilansir AFP, Jumat (21/2/2025), diungkapkan oleh dua kelompok HAM, Iran Human Rights (IHR) yang berbasis di Norwegia dan Together Against the Death Penalty (ECPM) yang berasal dari Prancis dalam laporan gabungan terbaru yang dirilis pada Kamis (20/2) waktu setempat.

Disebutkan laporan itu bahwa angka 975 orang dieksekusi mati dalam setahun itu merupakan angka tertinggi sejak IHR mulai melakukan pencatatan untuk pelaksanaan eksekusi mati di Iran sejak tahun 2008 lalu.

Dalam beberapa tahun terakhir, eksekusi mati di Iran dilakukan dengan metode hukuman gantung, yang kebanyakan di halaman penjara tetapi kadang-kadang di depan umum, meskipun metode lainnya tetap ada dalam undang-undang negara itu.

Menurut laporan gabungan itu, angka tersebut "mengungkapkan eskalasi yang mengerikan dalam penggunaan hukuman mati oleh Republik Islam (Iran) pada tahun 2024".

IHR dan ECPM menuduh Teheran menggunakan hukuman mati sebagai "alat utama dalam penindasan politik".

"Eksekusi mati ini merupakan bagian dari perang Republik Islam melawan rakyatnya sendiri untuk mempertahankan kekuasaannya," sebut Direktur IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, dalam laporan tersebut.

"Rata-rata lima orang dieksekusi mati setiap hari dalam tiga bulan terakhir tahun tersebut, dengan meningkatnya ancaman perang antara Iran dan Israel," ujarnya.

Angka eksekusi mati di Iran tahun 2024 lalu, menurut laporan tersebut, menunjukkan peningkatan sebesar 17 persen jika dibandingkan dengan 834 eksekusi mati yang tercatat sepanjang tahun 2023.

Laporan gabungan IHR dan ECPM itu juga menyebut bahwa dari 975 orang yang dieksekusi mati sepanjang tahun 2024, sekitar empat orang di antaranya dihukum gantung di depan umum. Kemudian sebanyak 31 orang lainnya yang dieksekusi mati di Iran berjenis kelamin perempuan.

Disebutkan juga bahwa angka itu merupakan angka tertinggi dalam 17 tahun terakhir untuk jumlah eksekusi mati dalam setahun di Iran.

Kelompok-kelompok HAM, yang menyebut Iran sebagai negara yang paling banyak melakukan eksekusi mati setelah China, menuduh Teheran menggunakan hukuman mati untuk menebar ketakutan di kalangan masyarakat, terutama setelah unjuk rasa besar-besaran meluas secara nasional tahun 2022.

Tindak kejahatan yang dapat dihukum mati di Iran mencakup pembunuhan, pemerkosaan, dan pelanggaran narkoba. Namun tuduhan lainnya yang lebih samar, seperti "korupsi di muka Bumi" dan "pemberontakan" -- yang menurut para aktivis digunakan untuk menindak pembangkang -- juga terancam hukuman mati.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis, mengkritik banyaknya aparat kepolisian yang berjaga di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat Hasto ditahan.

Hasto ditahan oleh Komisi Antirasuah terkait kasus dugaan perintangan penyidikan dugaan suap yang menjerat eks anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

“Kalau kita lihat apa yang terjadi di Gedung KPK, begitu banyak aparat kepolisian yang hadir, seolah-olah ini perkara kriminal kelas kakap, teroris ya,” kata Todung dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Berdasarkan pengamatan Kompas.com di lokasi, Kamis sore, ratusan personel kepolisian dengan seragam lengkap tampak berjaga di Gedung Merah Putih KPK.

Namun, penjagaan ini dilakukan bersamaan dengan masa berbaju merah yang menyuarakan dukungan terhadap Hasto Kristiyanto.

Kendati demikian, Todung berpandangan bahwa pengerahan personel Korps Bhayangkara dengan jumlah yang banyak merupakan tindakan berlebihan.

“Menurut saya ini menunjukkan satu sikap yang berlebihan dari pihak Kepolisian yang tidak perlu terjadi,” ucapnya.

Hasto diduga berperan dalam perintangan penyidikan kasus dugaan suap anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku, terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024.

“Yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Selain perintangan penyidikan, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku.

Namun demikian, KPK masih memerlukan waktu untuk mendalami kasus suap yang diduga melibatkan Sekjen PDI-P tersebut.

“Terhadap perkara suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum RI 2017-2022, bersama-sama dengan Agustiani Tio Fridelina terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasan secara simultan,” kata Setyo.

Atas perbuatannya, Hasto disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kasus yang menjerat Hasto berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada 8 Januari 2020.

Saat itu, tim penyelidik dan penyidik KPK memburu sejumlah pihak yang terlibat suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku.

KPK berhasil menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, kader PDI-P Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah di tempat terpisah.

Saat itu, KPK sebenarnya hendak menangkap Hasto dan Harun, namun keduanya lolos.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menetapkan mantan kuasa hukum Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo, Evelin Dohar Hutagalung sebagai tersangka kasus dugaan penipuan pada Jumat (21/2/2025).

Penetapan tersangka ini berdasarkan bukti yang cukup oleh penyidik.

"Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan EDH sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

Penyidik telah memeriksa 24 orang saksi dan dua ahli, yaitu pakar hukum pidana dan pakar hukum perdata, dalam kasus ini.

"Barang bukti yang ditemukan meliputi mutasi rekening koran bank, bukti transfer rekening, informasi dan/atau dokumen elektronik terkait transaksi keuangan, nota tanda terima, dan dokumen kendaraan sebuah mobil mewah," tambah Ade Ary.

Sebelumnya, Arif Nugroho melaporkan Evelin ke Polda Metro Jaya pada Senin (27/1/2025).

Laporan tersebut dibuat oleh kuasa hukum Arif, Pahala Manurung, terkait dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil penjualan mobil Lamborghini.

Pada April 2024, Evelin meminta Arif untuk menjual mobil Lamborghini dengan alasan mengurus perkara yang menimpa kliennya, yang terlibat dalam dugaan pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur terhadap seorang perempuan berinisial FA (16).

"Kemudian, korban (AN) meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban (AN) terlebih dahulu sebesar Rp 3,5 miliar," ungkap Kombes Pol Ade Ary.

Namun, Arif mengaku tidak pernah menerima uang hasil penjualan mobil Lamborghini tersebut dan mobilnya juga tidak dikembalikan.

Dengan demikian, polisi telah meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan, menandakan adanya dugaan tindak pidana.

Evelin sebelumnya merupakan kuasa hukum Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo saat keduanya menghadapi kasus pembunuhan dan persetubuhan anak di bawah umur.

Dua kasus tersebut ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dengan laporan polisi tercatat sebagai LP/B/1181/IV/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel untuk kasus pembunuhan dan LP/B/1179/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel untuk kasus persetubuhan anak di bawah umur.

Selain itu, Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo juga terlibat dalam kasus kepemilikan senjata api yang saat ini tengah diselidiki oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Laporan polisi untuk kasus tersebut tercatat dengan nomor LP/A/4/IV/2024/SPKT/Sar Reskrim/Polres Metro Jaksel/PMJ, tertanggal 23 April 2024.

Di sisi lain, lima mantan anggota Polres Metro Jakarta Selatan terlibat dalam kasus dugaan penyuapan untuk menghentikan perkara pembunuhan dan persetubuhan terhadap FA.

Dalam sidang KKEP yang digelar oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya, tiga di antara mereka divonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat dari Polri.

Mereka yang dipecat adalah eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro, eks Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Ahmad Zakaria, dan eks Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Mariana.

Sementara dua anggota lainnya dijatuhi sanksi demosi selama delapan tahun dan tidak diperbolehkan bertugas di satuan reserse.

Keduanya adalah eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung dan eks Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ipda Novian Dimas.

Semua yang terlibat menyatakan banding atas vonis yang diterima.

“Dengan adanya kantor ini merupakan harapan yang telah lama kami nantikan,”

Jayapura (ANTARA) - Senator DPD Republik Indonesia berharap penangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua dapat lebih komprehensif karena seperti diketahui provinsi tersebut memiliki sejarah pelanggaran HAM yang kompleks dan berkepanjangan sehingga perlu ditangani dengan teliti.

“Memang penangan HAM di Tanah Papua ini tidak mudah selain letak geografis namun juga kondisinya yang mengharuskan agar penangan lebih hati-hati,” kata Senator Republik Indonesia Paul Finsen Mayor di Jayapura, Jumat (21/2).

Menurut Paul, oleh sebab itu kehadiran kantor perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perlu dihadirkan pada enam provinsi se Tanah Papua.

“Dengan semakin banyaknya kantor perwakilan di berbagai provinsi di Papua maka pasti angka kasus yang berkaitan dengan HAM dapat diminimalisir,” ujarnya.

Dia menjelaskan kehadiran kantor perwakilan tersebut di mana penangan HAM di Tanah Papua pasti akan lebih mudah.

Dia menjelaskan Komnas HAM sendiri merupakan pilar penting yang perlu mendapat dukungan dalam perkembangannya oleh sebab itu peran tersebut sangat membantu dalam penyelesaian berbagai permasalahan terkait kasus HAM.

“Melalui peran tersebut maka kami di DPD RI sedang berupaya untuk membangun kolaborasi dengan pemerintah Pusat, termasuk dalam mendorong Komnas HAM RI untuk membuka kantor perwakilan,” katanya.

Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, mengatakan pihaknya berharap kantor perwakilan Komnas dapat terwujud karena jangkauan kerja terlalu luas.

“Dengan adanya kantor ini merupakan harapan yang telah lama kami nantikan,” katanya.

Menurut Frits, dengan letak kondisi geografis Papua yang sangat luas pihaknya mengalami kendala dalam menjangkau semua daerah, terutama saat merespons setiap permasalahan HAM yang terjadi.

Sebelumnya, telah dilakukan kunjungan kerja dari Senator DPR RI ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua di Kota Jayapura, Papua pada Kamis (20/2).

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta KPK menyelidiki keluarganya. Jokowi merespons santai pernyataan Hasto itu.

Jokowi mengaku terbuka dan mempersilakan untuk diperiksa. Tentunya jika ada fakta hukum dan bukti hukum.

"Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan," kata Jokowi saat ditemui di kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (21/2/2025).

Disinggung mengenai namanya yang sering dikaitkan dengan kasus korupsi Hasto Kristiyanto, Jokowi juga menjawab santai.

"Ya sudah sering pernyataan seperti itu, masa saya ulang-ulang terus. Kalau ada bukti hukum ada fakta hukum ya silakan," jelasnya.

Dilansir detikNews, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku tidak pernah menyesal ditahan oleh KPK atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buron Harun Masiku. Dia menyampaikan hal ini saat akan digiring ke dalam mobil tahanan.

"Karena Indonesia dibangun dengan penuh pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang, sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api yang menyala-nyala," ujar Hasto kepada wartawan sebelum masuk mobil tahanan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

Hasto juga mengaku sebagai Sekjen PDI Perjuangan menerima konsekuensi penahanannya dengan kepala tegak. Dia juga menyampaikan penahanannya ini bisa menjadi momentum KPK dalam menegakkan hukum tanpa terkecuali.

"Sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDIP saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apa pun bagi Indonesia Raya kita," kata Hasto.

"Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menegakkan hukum tanpa kecuali. Termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi, terima kasih, merdeka," pungkasnya.

Video: Cerita Hasto Dicecar 62 Pertanyaan saat Diperiksa KPK

Video: Cerita Hasto Dicecar 62 Pertanyaan saat Diperiksa KPK