Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, angkat bicara soal kabar pemecatan Novi Citra Indriati, guru dan juga vokalis Sukatani yang tengah viral karena salah satu lagunya, yaitu 'Bayar, Bayar, Bayar'.

Melalui akun media sosial X miliknya, @NataliusPigai2, dia menyebut Kementerian HAM tengah menyelidiki kebenaran kabar ini. Pigai menuturkan, staf Kementerian HAM dari Kantor Wilayah Jawa Tengah telah diturunkan untuk menyelidiki hal tersebut.

"Kami akan cek kebenaran informasi itu. Jika benar dipecat karena sebagai vokalis Sukatani, maka kami akan menolak karena Pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," jelas Pigai dalam unggahannya, dikutip Sabtu (22/2/2025).

Dia menambahkan, jika ada masyarakat yang ingin memiliki informasi terkait kabar pemecatan tersebut dapat melaporkannya ke Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM.

Dalam unggahan yang terpisah, Pigai mengatakan Hak Asasi Manusia tidak bisa dibatasi. Tetapi, berdasarkan prinsip Siracusa, kebebasan bisa dibatasi hanya dengan Undang-Undang atau keputusan pengadilan.

Pigai menjelaskan, rakyat memiliki hak yang hakiki untuk mengekspresikan kesenian, termasuk melalui musik. Kecuali jika kesenian yang isinya mengganggu moralitas bangsa seperti pornografi/pornoaksi atau tuduhan yang merusak kehormatan dan martabat individu dan integritas nasional.

"Saya sendiri tidak masalah dengan Kesenian apapun asal jangan Anonim dan mengandung unsur tuduhan," lanjutnya.

Adapun, Pigai juga menyebut pihak aparat keamanan perlu melakukan perbaikan menyusul Kasus ini. Perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan pengarusutamaan (mainstreaming) hal-hal terkait Hak Asasi Manusia.

Dia menuturkan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan tentang pentingnya koreksi secara substansial dalam Rapat Pimpinan TNI/Polri pada 30 Januari 2025 lalu.

"Pernyataan Presiden harus ditindaklanjuti oleh institusi kepolisian," kata Pigai.

Dia menambahkan, Kementerian HAM akan melakukan pengarusutamaan Hak Asasi Manusia di instansi pemerintah pusat dan daerah, termasuk kepolisian. Hal ini merupakan upaya transformasi menuju Indonesia yang berperadabaan HAM dan Demokrasi yang terkemuka di 2045.

Jakarta -

Pengacara Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo siap memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait peristiwa kericuhan dalam persidangan. Razman mengatakan dirinya yang mengajukan permohonan pemeriksaan Selasa (4/3) mendatang.

"Pemeriksaan tanggal 4 Maret itu, laporan PN Jakarta Utara itu ke kami, sesuai dengan surat yang saya ajukan. Itu sesuai dengan permintaan saya dan Firdaus juga tim hukum, karena kesibukan proses persidangan Hotman, apalagi kemarin Hotman sempat jatuh sakit," kata Razman Arif Nasution saat dihubungi, Sabtu (22/2/2025).

"Jadi nggak ada masalah, kita akan hadiri, kita akan jelaskan ya secara terukur lah kira-kira begitu," imbuhnya.

Razman mengatakan ia dan Firdaus akan mematuhi dan taat pada hukum yang berlaku. Dia siap menjelaskan terkait peristiwa kericuhan dalam persidangan tersebut saat memenuhi panggilan Bareskrim Polri.

"Yang dipanggil itu masih berdua, nanti baru dilihat peran-peran dari tim hukum saya itu nanti dilihat semua kan. Ya kita akan ujilah, apakah ini termasuk kategori contempt of court, apakah contempt of court itu masuk di Pasal 335, pengancaman dengan kekerasan ataukah di Pasal 207? Kemudian apakah di Pasal 217 KUHP, membuat kegaduhan di ruang sidang dan lain-lain. Artinya kita akan uji lah, kami juga sudah siapkan pakar ya, ahli pidana, profesor, dan saya kira proses hukum itu kita patuhi karena kita taat hukum," ujarnya.

PN Jakut Laporkan Razman dkk

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) resmi melaporkan pengacara Razman Nasution dkk ke Bareskrim Polri. Razman dilaporkan dengan tiga pasal, salah satunya Pasal 217 KUHP tentang membuat gaduh dalam persidangan.

"Jadi, atas nama lembaga, atas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 kemarin, menuai pro dan kontra. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut," kata humas PN Jakut, Maryono, kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/2).

"Yang dilaporkan adalah Dr Haji Razman Arif Nasution dan kawan-kawan. Kita belum bisa menghitung ya, karena tidak tahu jumlahnya juga. Tetapi, sudah, setidak-tidaknya lebih dari dua (orang yang dilaporkan)," lanjutnya.

Menurutnya, laporan ini turut mempermasalahkan kegaduhan yang dipicu akibat aksi Razman yang kala itu duduk sebagai terdakwa dalam kasus yang disidangkan PN Jakarta Utara.

Dengan melampirkan beberapa barang bukti berupa video, Maryono berharap laporan ini bisa ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri. Sebagaimana pasal yang telah dicantumkan oleh pihaknya.

"Betul, kegaduhan yang terjadi di ruang sidang, baik yang selama diskors maupun saat sidang berjalan. Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP," imbuhnya.

Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/70/II/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 11 Februari 2025.

(mib/jbr)

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan ratusan warga negara asing (WNA) yang bermasalah di Bali dan Maluku Utara.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam mengatakan pengamanan dilakukan dalam Operasi Gabungan Wira Waspada untuk memberantas penyalahgunaan izin tinggal WNA di sektor pariwisata dan pertambangan.

"Tim gabungan menjaring para WNA dengan penjamin perusahaan yang menjadi target operasi karena telah dicabut Nomor Induk Berusaha (NIB)-nya oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 1 November 2024," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (22/2).

Pada Operasi Wira Waspada Januari 2025, Ditjen Imigrasi memeriksa 267 perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) yang telah dicabut NIB-nya.

Dari jumlah tersebut, diketahui sebanyak 74 PMA di Bali masih aktif sebagai penjamin 126 orang WNA.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendalaman terhadap para WNA, Ditjen Imigrasi melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan kepada 15 WNA, sedangkan 111 orang lainnya akan dilakukan tindakan yang serupa.

Sementara itu, pada tahap kedua, tim berhasil mengamankan 186 orang WNA yang disponsori oleh 86 PMA bermasalah. Saat ini para WNA tersebut masih menjalani tahap pemeriksaan lanjutan.

Selain itu, pengawasan keimigrasian dalam periode yang sama juga dilakukan terhadap 208 orang WNA yang disponsori oleh 43 perusahaan yang diduga fiktif.

Saat ini, 48 orang di antaranya telah dideportasi. Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menyampaikan, WNA telah dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi.

Mayoritas WNA berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Rusia, Pakistan, India dan Australia dengan bidang usaha perdagangan dan konsultan.

Sampai saat ini, pemeriksaan terhadap WNA yang disponsori oleh perusahaan bermasalah masih dilakukan.

"Alasan pencabutan NIB dari 267 perusahaan adalah karena mereka tidak dapat memenuhi komitmen nilai investasi sebesar Rp10 miliar ke atas, sehingga potensi uang yang masuk di Indonesia melalui investasi tersebut tidak sesuai dengan faktanya," tutur Godam.

Saat ini, Operasi Wira Waspada pada sektor pertambangan yang mempekerjakan WNA di Wilayah Maluku Utara juga tengah berlangsung.

Dalam operasi tersebut, Imigrasi memeriksa sejumlah 4.656 orang Warga Negara RRT dari 74 perusahaan. Hasilnya, terdapat 41 WNA dari lima perusahaan yang disinyalir melakukan pelanggaran keimigrasian.

Bengkayang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Jagoi Babang dan pihak Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PLBN) Jagoi Babang, Kalimantan Barat, bersama dengan tokoh agama dan masyarakat setempat memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di daerah itu.

"Gambaran umum tentang pencegahan TPPO yang kita lakukan terutama pada pengecekan dokumen. Selain itu juga kami melakukan langkah preventif mulai dari penolakan pembuatan paspor yang tidak sesuai," ujar Wely, perwakilan Imigrasi Jagoi Babang di Bengkayang dalam Forum Group Discussion (FGD), Jumat.

Dia mengatakan Imigrasi juga melakukan koordinasi dengan lembaga terkait lainnya, seperti kegiatan penindakan dan hal lainnya bekerja sama pihak kepolisian.

"Kami lebih pengawasan dari sisi dokumennya," ujarnya.

Dalam hal pencegahan, baik TPPO ataupun narkotika, kata dia, pihak Imigrasi juga bekerja sama dengan tokoh agama dan pihak-pihak gereja.

Sebab, menurut dia, tokoh agama dianggap orang-orang yang mempunyai peranan penting serta memiliki kedekatan dengan masyarakat, sehingga lebih mudah dalam memberikan informasi akan bahaya penyalahgunaan narkoba dan TPPO.

Sementara itu, Ketua PLBN Jagoi Babang Misdo mengatakan fungsi PLBN tak hanya dalam mengawasi keluar masuk barang dan orang, tetapi juga menata dengan baik arus keluar masuk orang, sehingga ada perputaran ekonomi.

"Untuk pengawasan terhadap keluar masuk orang tentu bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, tapi semua kita termasuk tokoh agama dan masyarakat setempat," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, perlu ada kerja sama tersebut sehingga pencegahan TPPO dan narkoba di daerah itu dapat dilakukan dengan baik.

Dia menjelaskan bahwa tujuan adanya PLBN ini untuk menata sesuai aturan di wilayah ini, sementara untuk pencegahan narkotika, PLBN juga melakukan screening terhadap setiap masyarakat yang datang.

Pada kesempatan itu, Kapolsek Jagoi Babang AKP Asep Maulana menuturkan kegiatan FGD bersama para tokoh agama ini penting terutama dalam melakukan pengawasan dan pencegahan bahaya narkoba dan TPPO.

“Perlu saya sampaikan dan perlu kita ketahui bersama khususnya untuk di Kecamatan Jagoi Babang bahwa anak muda sudah semakin banyak terjerumus dalam bahaya narkoba, sehingga, perlunya ada kerja sama masyarakat untuk memberantas narkoba di lingkungan sekitar kita,” ujarnya.

Menurut dia, sinergisitas yang dibangun ini akan membuahkan hasil serta meminimalisir terjadinya kasus TPPO dan narkotika di wilayah perbatasan wilayah RI dan Malaysia.

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi akan mendeportasi ratusan Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal di sektor pariwisata dan pertambangan.

Pemeriksaan ini dilakukan di wilayah Bali dan Maluku Utara secara bertahap, yakni mulai 14 Januari sampai 17 Januari 2025, dan mulai 17 Februari sampai 21 Februari 2025.

"Imigrasi berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan kontribusi positif. Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar aturan dan mengancam ketertiban," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam siaran resmi yang Kompas.com terima, Sabtu (22/2/2025).

Pemeriksanaan Ratusan WNA

Berdasarkan pemeriksaan di Bali pada Januari 2025, Ditjen Imigrasi memeriksa 267 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Yang telah dicabut Nomor Induk Berusaha (NIB)-nya.

Ditemukan, 74 PMA di antaranya masih aktif menjamin 126 orang WNA. Menindaklanjuti hal ini, 15 WNA telah dideportasi, sedangkan 111 WNA lainnya akan dilakukan tindakan serupa.

Kemudian, pada pemeriksaan tahap kedua, ditemukan 186 WNA yang disponsori 86 PMA bermasalah. Saat ini, para WNA tersebut masih menjalani tahap pemeriksaan lanjutan.

Ditjen Imigrasi juga menemukan 208 orang WNA yang disponsori oleh 43 perusahaan yang diduga fiksi. Saat ini, 48 orang di antaranya telah dideportasi.

Mayoritas WNA dari China

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menyampaikan, para WNA tersebut telah dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi.

Mayoritas WNA tersebut berasal dari China, Rusia, Pakistan, India, dan Australia, yang bergerak di bidang usaha perdagangan dan konsultan.

Sampai saat ini, kata Godam, pemeriksaan terhadap WNA yang disponsori oleh perusahaan bermasalah masih dilakukan.

"Alasan pencabutan NIB dari 267 perusahaan tersebut adalah karena mereka tidak dapat memenuhi komitmen nilai investasi sebesar Rp 10 miliar ke atas, sehingga potensi uang yang masuk ke Indonesia melalui investasi tersebut tidak sesuai dengan faktanya," kata Godam dalam siaran resmi yang Kompas.com terima, Sabtu (22/2/2025).

Sasar Sektor Pertambangan

Saat ini, kata Godam, pemeriksaan Ditjen Imigrasi sedang melakukan pemeriksaan pada sektor pertambangan yang mempekerjakan WNA di wilayah Maluku Utara.

Tercatat ada 4.656 orang warga China dari 74 perusahaan yang diperiksa. Temuannya, ada 41 WNA dari lima perusahaan yang disinyalir melakukan pelanggaran keimigrasian.

Sebagai tambahan, pemeriksaan WNA ini merupakan Operasi Wira Waspada yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi.

Operasi dilakukan dengan metode pengawasan langsung ke lapangan, yang melibatkan seluruh jajaran Kantor Imigrasi di wilayah Bali dan Maluku Utara, serta stakeholders terkait.

"Untuk memastikan setiap WNA mematuhi aturan keimigrasian yang berlaku, Operasi Wira Waspada akan dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, terutama yang memiliki aktivitas WNA yang tinggi," kata Godam.

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi akan mendeportasi ratusan Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal di sektor pariwisata dan pertambangan.

Pemeriksaan ini dilakukan di wilayah Bali dan Maluku Utara secara bertahap, yakni mulai 14 Januari sampai 17 Januari 2025, dan mulai 17 Februari sampai 21 Februari 2025.

"Imigrasi berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan kontribusi positif. Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar aturan dan mengancam ketertiban," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam siaran resmi yang Kompas.com terima, Sabtu (22/2/2025).

Pemeriksanaan Ratusan WNA

Berdasarkan pemeriksaan di Bali pada Januari 2025, Ditjen Imigrasi memeriksa 267 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Yang telah dicabut Nomor Induk Berusaha (NIB)-nya.

Ditemukan, 74 PMA di antaranya masih aktif menjamin 126 orang WNA. Menindaklanjuti hal ini, 15 WNA telah dideportasi, sedangkan 111 WNA lainnya akan dilakukan tindakan serupa.

Kemudian, pada pemeriksaan tahap kedua, ditemukan 186 WNA yang disponsori 86 PMA bermasalah. Saat ini, para WNA tersebut masih menjalani tahap pemeriksaan lanjutan.

Ditjen Imigrasi juga menemukan 208 orang WNA yang disponsori oleh 43 perusahaan yang diduga fiksi. Saat ini, 48 orang di antaranya telah dideportasi.

Mayoritas WNA dari China

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menyampaikan, para WNA tersebut telah dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi.

Mayoritas WNA tersebut berasal dari China, Rusia, Pakistan, India, dan Australia, yang bergerak di bidang usaha perdagangan dan konsultan.

Sampai saat ini, kata Godam, pemeriksaan terhadap WNA yang disponsori oleh perusahaan bermasalah masih dilakukan.

"Alasan pencabutan NIB dari 267 perusahaan tersebut adalah karena mereka tidak dapat memenuhi komitmen nilai investasi sebesar Rp 10 miliar ke atas, sehingga potensi uang yang masuk ke Indonesia melalui investasi tersebut tidak sesuai dengan faktanya," kata Godam dalam siaran resmi yang Kompas.com terima, Sabtu (22/2/2025).

Sasar Sektor Pertambangan

Saat ini, kata Godam, pemeriksaan Ditjen Imigrasi sedang melakukan pemeriksaan pada sektor pertambangan yang mempekerjakan WNA di wilayah Maluku Utara.

Tercatat ada 4.656 orang warga China dari 74 perusahaan yang diperiksa. Temuannya, ada 41 WNA dari lima perusahaan yang disinyalir melakukan pelanggaran keimigrasian.

Sebagai tambahan, pemeriksaan WNA ini merupakan Operasi Wira Waspada yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi.

Operasi dilakukan dengan metode pengawasan langsung ke lapangan, yang melibatkan seluruh jajaran Kantor Imigrasi di wilayah Bali dan Maluku Utara, serta stakeholders terkait.

"Untuk memastikan setiap WNA mematuhi aturan keimigrasian yang berlaku, Operasi Wira Waspada akan dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, terutama yang memiliki aktivitas WNA yang tinggi," kata Godam.

London: Arsenal akan menjamu West Ham pada Sabtu, 22 Februari, malam nanti. The Gunners butuh kemenangan atas The Irons jika ingin menjaga asa juara.

Hal itulah yang diinginkan pelatih Mikel Arteta. Menurutnya, kemenangan atas West Ham akan menjadi batu pijakan untuk semakin dekat dengan target mereka pada akhir musim, yaitu meraih gelar.

"Saya melihat ini sebagai kesempatan untuk terus menang dan meneruskan perjalanan kami menuju target yang kami inginkan pada akhir musim, yaitu memenangkan gelar. Itu satu-satunya hal yang kami inginkan," kata Arteta di laman resmi klub.

"Untuk itu, kami harus melakukan tugas kami dan ini akan jadi laga berat menghadapi West Ham. Dengan 13 pertandingan tersisa, masih banyak yang bisa kami lakukan," jelasnya.

"Saya tidak suka berandai-andai dalam sepak bola dan olahraga. Mari lakukan apa yang harus kami lakukan dan memastikan nasib kami berada di tangan kami sendiri," pungkasnya.

Arsenal saat ini bertengger di peringkat dua dengan 53 angka dari 25 laga, tertinggal delapan poin dari Liverpool di puncak klasemen yang telah melakoni 26 pertandingan. Sedangakn West Ham tercecer di posisi 16.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KAH)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Status Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai ketua dewan pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) digugat,

Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto sarankan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk melepas jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN menyusul keputusannya berada di luar Pemerintahan.

Mulyanto menilai konsistensi dan kejelasan pilihan politik PDIP tersebut sangat dinantikan publik, agar hadirnya kekuatan penyeimbang bagi demokrasi substansial dapat dilaksanakan secara optimal.

"Konsistensi dan kejelasan sikap Megawati dan PDIP untuk berada di luar pemerintahan, berarti secara langsung menjaga jarak terhadap pemerintah, seperti meninggalkan posisinya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis kepada Republika, Sabtu (22/2/2025).

Mulyanto menilai sekarang saat yang tepat bagi Megawati untuk mundur dari jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Dewan Pengarah BRIN.

Langkah ini bukan hanya menggambarkan komitmen PDIP pada idealisme politik, tetapi juga sekaligus mempertegas sikapnya sebagai kekuatan di luar Pemerintahan yang melaksanakan fungsi chek and balances dalam praktek demokrasi substansial di Indonesia.

Fungsi chek and balances PDIP ini, kata ia, sangat ditunggu publik. Hal itu lantaran akan memberikan warna yang lebih seimbang pada peta percaturan politik nasional untuk melengkapi pendekatan politik akomodatif yang dikembangkan Presiden Prabowo sekarang ini.

"Sikap tegas ini akan menjadi titik balik bagi perjalanan perpolitikan tanah air. Sekaligus memberikan kesempatan kepada PDIP untuk lebih fokus dan konsentrasi dalam menangani berbagai permasalahan yang menghadangnya di depan mata dan membutuhkan proses konsolidasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Status Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai ketua dewan pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) digugat,

Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto sarankan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk melepas jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN menyusul keputusannya berada di luar Pemerintahan.

Mulyanto menilai konsistensi dan kejelasan pilihan politik PDIP tersebut sangat dinantikan publik, agar hadirnya kekuatan penyeimbang bagi demokrasi substansial dapat dilaksanakan secara optimal.

"Konsistensi dan kejelasan sikap Megawati dan PDIP untuk berada di luar pemerintahan, berarti secara langsung menjaga jarak terhadap pemerintah, seperti meninggalkan posisinya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis kepada Republika, Sabtu (22/2/2025).

Mulyanto menilai sekarang saat yang tepat bagi Megawati untuk mundur dari jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Dewan Pengarah BRIN.

Langkah ini bukan hanya menggambarkan komitmen PDIP pada idealisme politik, tetapi juga sekaligus mempertegas sikapnya sebagai kekuatan di luar Pemerintahan yang melaksanakan fungsi chek and balances dalam praktek demokrasi substansial di Indonesia.

Fungsi chek and balances PDIP ini, kata ia, sangat ditunggu publik. Hal itu lantaran akan memberikan warna yang lebih seimbang pada peta percaturan politik nasional untuk melengkapi pendekatan politik akomodatif yang dikembangkan Presiden Prabowo sekarang ini.

"Sikap tegas ini akan menjadi titik balik bagi perjalanan perpolitikan tanah air. Sekaligus memberikan kesempatan kepada PDIP untuk lebih fokus dan konsentrasi dalam menangani berbagai permasalahan yang menghadangnya di depan mata dan membutuhkan proses konsolidasi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menegaskan pentingnya negara-negara G20 mendorong reformasi tata kelola global dan mempertahankan komitmen menjunjung tinggi hukum internasional yang penegakannya melemah.

“Multilateralisme terus tergerus, sementara negara-negara yang membangun sistem ini semakin enggan mempertahankannya. Jika tren ini berlanjut, sistem global berisiko gagal,” ucap Arrmanatha di hadapan delegasi Pertemuan Menteri Luar Negeri (FMM) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Kamis (20/2).

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jakarta, Jumat, Wamenlu menyoroti gagalnya Liga-Bangsa-Bangsa sekitar 80 tahun yang lalu adalah karena lemahnya penegakan hukum internasional, gagalnya mencegah agresi oleh negara besar, dan kurangnya komitmen antara negara-negara anggota.

“Jika kondisi ini dibiarkan, kita berisiko mengalami kegagalan serupa,” kata dia, menegaskan.

Multilateralisme tak boleh menjadi sekadar retorika dan harus diwujudkan dalam aksi nyata, tutur Wamenlu. Harus dipastikan pula bahwa hukum internasional ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu.

“Jika hukum internasional hanya digunakan ketika menguntungkan pihak tertentu, maka kredibilitasnya akan semakin melemah,” ucap Arrmanatha.

Untuk itu, Indonesia menegaskan bahwa G20 harus memainkan peran yang lebih aktif dalam mendukung reformasi multilateral yang sepatutnya berdasar pada prinsip inklusivitas, kesetaraan, solidaritas, dan kemitraan.

Wamenlu mendorong G20 berkoordinasi dengan institusi multilateral lain seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sistem perdagangan multilateral supaya bekerja semakin selaras dan saling memperkuat.

Selain itu, Indonesia juga mendorong implementasi Pakta Masa Depan PBB sebagai langkah konkret dalam memperkuat tata kelola global serta menegaskan pentingnya Financing for Development Conference mendatang sebagai momentum mendorong reformasi yang lebih substansial, kata dia.

“Kita harus bergerak maju mendorong kemajuan reformasi sistem multilateralisme untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua,” tutur Arrmanatha.

Dalam G20 FMM yang dibuka oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada Kamis, mayoritas negara anggota G20 dan negara undangan mengungkit soal konflik dan ketidakstabilan global, termasuk situasi di Ukraina, Gaza, dan kawasan lain.

Secara umum, negara-negara G20 menyoroti komitmen hukum internasional dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, peningkatan angka kemiskinan global, serta dampak dinamika geopolitik terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: RI dorong G20 dukung reformasi global, junjung hukum internasional

Jakarta -

Premier League akan menggelar tujuh laga malam ini. Ada duel Everton vs Manchester United, Arsenal vs West Ham United, Totttenham Hotspur dan Chelsea juga main.

Rangkaian pertandingan Liga Inggris Sabtu (22/2/2025) malam WIB, akan dimulai dengan duel Everton vs Manchester United. Pertandingan itu akan berlangsung di Goodison Park.

Ini bakal jadi partai sulit buat MU, yang susah menang di Liga Inggris. Mereka cuma menang dua kali dalam sembilan partai terakhir di kompetisi tersebut, menelan enam kekalahan.

Kekalahan dari Crystal Palace dan Tottenham Hotspur di dua laga teranyar membenamkan MU ke posisi 15 dari 20 tim. Sebaliknya, Everton sedang menikmati periode 'bulan madu' dengan David Moyes.

Everton tak terkalahkan di lima pertandingan terakhirnya, memenangi empat di antaranya. Itu termasuk mengalahkan Tottenham Hotspur dan mengimbangi Liverpool.

Di London utara, tepatnya di Emirates Stadium, Arsenal akan menjamu West Ham United. Arsenal punya kesempatan menekan Liverpool di pucuk klasemen setelah rivalnya itu ditahan Aston Villa pada tengah pekan.

Kemenangan atas West Ham akan memangkas selisih jadi lima poin saja. The Hammers, julukan West Ham, di sisi lain masih kesulitan bangkit meski sudah menunjuk Graham Potter sebagai juru taktik baru.

West Ham baru sekali menang di bawah arahannya, malah tanpa kemenangan dalam empat laga terakhir. Mereka dibungkam Palace, Chelsea, dan Brentford dalam rentang itu, serta cuma sekali imbang kontra Aston Villa.

Tottenham Hotspur akan coba melanjutkan momentumnya di markas Ipswich Town, setelah meraih dua kemenangan. Spurs saat ini masih di posisi 12 klasemen Liga Inggris.

Sedangkan Chelsea menghadapi laga rumit kontra Aston Villa di Villa Park, Minggu (23/2) dini hari WIB. Chelsea sedang angin-anginan sejak Desember lalu, hanya dua kali menang dari sembilan pertandingan di Liga Inggris (4 kalah).

Pasukan Enzo Maresca baru dihajar Brighton & Hove Albion pekan lalu. Villa sendiri juga seret kemenangan dalam periode yang sama, cuma meraih dua kemenangan.

Namun Villa bisa menghindari kekalahan yang lebih banyak (2 kalah). Dalam lima laga terakhir mereka empat kali imbang dan sekali takluk.

Jadwal Liga Inggris malam ini

Sabtu (22/2)
- 19.30 Everton vs Manchester United
- 22.00 Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers
- 22.00 Arsenal vs West Ham United
- 22.00 Fulham vs Crystal Palace
- 22.00 Ipswich Town vs Tottenham Hotspur
- 22.00 Southampton vs Brighton & Hove Albion
- 00.30 Aston Villa vs Chelsea

(raw/aff)

Denpasar -

Imigrasi mendeportasi puluhan warga negara asing (WNA) dari Bali sejak 14 Januari hingga 21 Februari 2025. Mereka dideportasi karena mendirikan usaha fiktif atau mencari pekerjaan di Pulau Dewata.

Mereka berasal dari China, Rusia, Pakistan, India, hingga Australia. Untuk memuluskan hal itu, pelbagai modus dilakukan agar tidak terdeteksi imigrasi dan tidak membayar biaya birokrasi keimigrasian.

Berikut fakta-fakta puluhan WNA dideportasi gegara pura-pura jadi investor tapi bekerja ilegal di Bali.

Bekerja di 267 PMA Bermasalah

Puluhan WNA itu bekerja secara ilegal di 267 penanaman modal asing (PMA) bermasalah di Bali. Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas, Saffar Muhammad Godam.

"Ada 267 perusahaan asing (penanamam modal asing) yang diperiksa sejak 14 Januari 2025 hingga 21 Februari 2025. Perusahaan itu (seharusnya) sudah tidak berjalan karena izin usahanya (NIB) dicabut," kata Saffar saat konferensi pers di area kedatangan Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).

Saffar mengatakan total warga asing yang melanggar izin keimigrasian sebanyak 360 orang. Sebanyak 63 di antaranya sudah dipulangkan ke negaranya.

Saffar menerangkan pencabutan NIB terhadap 267 PMA bermasalah itu karena syarat investasi minimal sebesar Rp 10 miliar tidak dipenuhi. Bahkan, 43 di antaranya justru diketahui PMA fiktif.

"Ada 43 perusahaan (PMA) fiktif. Dari 43 itu, ada 48 warga asing yang terlibat. Mereka sudah dideportasi," ungkapnya.

Ratusan WNA Masih Proses Deportasi

Sebanyak 111 orang masih dalam proses pendeportasian. Sedangkan 186 orang lainnya, kini masih dalam proses pemeriksaan.

"Sebanyak 111 orang asing masih dalam proses pendeportasian. Februari ini, masih ada 186 orang asing yang masih kami periksa. Karena, mereka disponsori oleh 86 PMA bermasalah," kata Saffar.

Modus Operandi Pemodal Asing Ilegal

Yuldi mengatakan banyak PMA ilegal yang sudah bertahun-tahun bercokol di Bali. PMA asing itu biasanya tidak memiliki kantor resmi. Kalaupun ada kantornya, biasanya bersifat sementara. Itu pun, tidak diketahui identitas pemodal asing dan keberadaannya.

Kemudian, ada juga PMA ilegal yang diketahui memiliki modal kurang dari Rp 10 miliar. Bahkan, ada juga pemodal asing yang mengeklaim berinvestasi di Bali, tapi perusahaannya tidak ada alias fiktif.

"Di Bali ini banyak, notabene, dia berusaha sebagai investor. Akan tetapi saat kami cek lapangan, perusahaannya itu tidak ada. Kalaupun ada, nilainya (investasi) nggak seberapa," kata Yuldi.

Yuldi mencontohkan ada PMA yang mendirikan restoran di Bali. Setelah dicek, ada restorannya. Tapi nilai investasinya kurang dari Rp 10 miliar. Jika dikalkulasi 267 PMA dikali Rp 10 miliar per PMA, maka ada pemasukan negara sebesar Rp 2 triliun.

"Rp 2 triliun itu apakah ya ada. Pas kami cek ke lapangan, akhirnya ditemukan 267 (PMA ilegal) dengan modusnya yang bermacam-macam," ungkapnya.

Berkedok Investasi tapi Cari Kerja di Bali

Yuldi menyebut ada PMA yang berkedok ingin berinvestasi di Bali. Namun faktanya, pemodal asing itu justru datang ke Bali hanya untuk mencari pekerjaan. Padahal, PMA wajib menyetor dana minimal Rp 10 miliar untuk berinvestasi di Indonesia.

"Tapi kenyataannya, mereka malah ikut mencari pekerjaan," kata Yuldi.

Dalam usahanya mencari kerja di Bali, PMA yang berkedok investor itu menggunakan data perusahaan palsu. Jenis usaha di bidang kuliner yang paling sering disasar PMA palsu itu.

"Ada yang jadi koki di restoran. Kebanyakan kan di restoran kerjaannya. Atau konsultan ya," ungkapnya.

(nor/gsp)