WAMENA, iNewssorongraya.id – Sebanyak tujuh narapidana di Lapas Kelas IIB Wamena, Papua, melarikan diri setelah berhasil membobol pagar penjara pada Selasa (25/2/2025) sekitar pukul 15.00 WIT. Salah satu napi yang kabur diketahui merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang memiliki rekam jejak kejahatan berbahaya.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Faizal Ramadhani, mengungkapkan bahwa saat ini tim gabungan tengah melakukan pengejaran terhadap enam narapidana yang masih buron, termasuk Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, yang dikenal sebagai Komandan Operasi dan Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo.

"Kami berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah ini. Pengejaran akan terus kami lakukan hingga para pelarian berhasil ditangkap," tegas Faizal saat memberikan keterangan kepada wartawan, Rabu (26/2/2025).

Menurutnya, peristiwa kaburnya tujuh napi terjadi saat mereka mendapatkan waktu beraktivitas di dalam lapangan Lapas. Para pelarian memanfaatkan hujan lebat untuk memotong pagar pertama menggunakan tang potong, lalu memanjat pagar kedua menggunakan tali sal sepanjang satu meter yang diikatkan pada kawat duri.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2025, Kombes Yusuf Sutejo, menjelaskan bahwa satu dari tujuh napi berhasil diamankan oleh petugas lapas, sementara enam lainnya masih dalam pelarian. Pihaknya kini berkoordinasi dengan kepolisian dan petugas Lapas untuk menyelidiki lebih lanjut bagaimana para napi bisa melarikan diri.

"Penihas Heluka sebelumnya ditangkap pada 19 Mei 2023 karena terlibat dalam serangkaian aksi kriminal, termasuk pembunuhan terhadap aparat keamanan. Ia divonis 13 tahun penjara pada 7 Februari 2024 dan baru menjalani satu tahun masa tahanan sebelum melarikan diri," beber Yusuf.

Pihak berwenang kini mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan kepada aparat jika mengetahui keberadaan para pelarian. Satgas Ops Damai Cartenz-2025 memastikan bahwa upaya pengejaran akan dilakukan secara maksimal guna menjaga stabilitas keamanan di Wamena dan sekitarnya.

 

 

 

Editor : Chanry Suripatty

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bersama Wakil Menteri Immanuel Ebenezer Gerungan menghadiri HUT Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ke-52 dan peringatan Hari Pekerja Indonesia (Harpekindo) di Pusdiklat KSPSI di Purwakarta, Jawa Barat, hari ini.

Dalam sambutannya, Yassierli mengajak para pekerja atau buruh untuk terus meningkatkan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) tak hanya sebatas slogan. Tapi implementasi HIP benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan pekerja dan menumbuhkan industri hingga tercipta peningkatan produktivitas.

"Teman-teman serikat pekerja/serikat buruh dan KSPSI harus ada program konkret bagaimana meningkatkan kompetensi dengan melakukan upskilling, reskilling karena tuntutan industri itu terus berubah. Kita harus siap produktif bukan hanya di dalam negeri, tapi juga bisa menjadi contoh di luar negeri," kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Rabu (26/2/2025).

Dia menjelaskan, saat ini, fokus program ketenagakerjaan 2024-2029 antara lain bagaimana HIP dapat meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan tenaga kerja. Serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan meningkatkan daya saing industri pekerja.

"Saya berharap kita berjalan, bersinergi ada serikat buruh/serikat pekerja dan organisasi pengusaha untuk mewujudkan HIP ke depan yang lebih baik, lebih harmonis, lebih mensejahterakan pekerja, dan lebih meningkatkan daya saing industri kita," tutur Yassierli.

Yassierli meyakini dampak hubungan industrial yang baik dan harmonis dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Sebaliknya, hubungan industrial yang buruk dapat berdampak negatif pada pembangunan dan stabilitas ekonomi.

Dalam kesempatan tersebut, Yassierli memberikan ucapan selama HUT ke-52 kepada KSPSI. Ia berharap KSPSI dapat mengambil peran untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan meningkatkan angkatan kerja kelas menengah dari 20 menjadi 80 persen.

"PR (Pekerjaan Rumah) ini tak mudah karena butuh dukungan semua pihak termasuk KSPSI. Saya yakin KSPSI di usia ke-52 tahun sudah bijaksana, bijaksana dalam semua tindakannya. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini," tutupnya.

(akd/ega)

Jakarta -

Ketum MPN Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno telah selesai diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. Japto mengatakan dirinya telah menjawab semua pertanyaan yang diajukan penyidik.

Pantauan detikcom, Japto keluar dari Gedung KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 16.45 WIB, Rabu (26/2/2025). Japto kurang lebih diperiksa selama 7 jam.

"Saya memenuhi panggilan KPK berdasarkan salah satu masalah. Sebagai warga negara yang baik saya hadir menjelaskan semuanya, menjawab semua pertanyaan," kata Japto sambil berjalan keluar gedung.

Japto tak menjawab detail apa saja yang ditanyakan oleh penyidik. Dia menyerahkan penjelasan soal materi pemeriksaan kepada KPK.

"Wah, nanti sama itu saja (penyidik)," ujarnya.

Sebelumnya, Japto memenuhi panggilan KPK sekitar pukul 09.27 WIB tadi. Japto hadir sebagai saksi.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu sempat menjelaskan soal kaitan Japto dengan Rita. Dia awalnya menjelaskan Rita dijerat sebagai tersangka korupsi terkait izin batu bara saat menjabat Bupati Kukar.

Rita diduga meminta uang dalam bentuk dolar AS untuk setiap metrik ton batu bara yang dieksplorasi. Dia mengatakan Rita telah mengumpulkan duit jutaan dolar.

"Tapi ini beda. Jadi setiap izinnya keluar, dia mintanya kompensasi dalam sejumlah USD 3,6-5 per metrik ton batu bara yang berhasil dieksplorasi. Jadi, sampai eksplorasinya selesai, tutup, pabriknya, baru selesai," kata Asep di gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/2).

KPK pun mengusut tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil dugaan korupsi itu. Berdasarkan hasil penelusuran KPK, ada bagian dari uang itu yang diduga mengalir ke pengusaha sekaligus Ketua Pemuda Pancasila Kaltim, Said Amin. KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah Said Amin.

KPK pun terus mengikuti aliran uang (follow the money). KPK kemudian menggeledah rumah Japto. Dari sana, KPK menyita 11 unit mobil hingga uang senilai Rp 56 miliar.

(azh/haf)

Jakarta -

Tujuh narapidana (napi) kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Wamena di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Salah satu napi yang melarikan adalah komandan kelompok kriminal bersenjata (KKB) bernama Penihas Heluka.

"Salah satu pelarian tersebut adalah Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, yang menamakan dirinya sebagai Komandan Operasi dan Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo," kata Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Faizal Ramadhani dilansir detikSulsel, Rabu (26/2/2025).

Ketujuh narapidana itu kabur dari Lapas Kelas IIB Wamena pada Selasa (25/2) sekitar pukul 15.00 WIT. Salah satu napi yang kabur sudah ditangkap kembali, sementara komandan KKB masih dalam pencarian.

"Kami berkomitmen untuk menjaga kedamaian dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Upaya pengejaran terhadap narapidana yang kabur ini akan terus kami intensifkan," ujar Faizal.

Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2025, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan, ketujuh napi kabur saat diberi waktu beraktivitas di area lapangan lapas. Selang beberapa menit, hujan turun hingga ketujuh napi membobol pagar lapas.

"Tujuh tahanan membobol pagar pertama di sebelah kiri dalam lapas menggunakan tang potong, kemudian melarikan diri dengan memanjat pagar kedua menggunakan tali sal sepanjang satu meter yang diikatkan pada kawat duri," ucap Yusuf.

Baca berita selengkapnya di sini.

(rdp/idh)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan, bahan bakar minyak (BBM) RON 92 yang diproduksi melalui pengoplosan dari oktan 90 adalah fakta hukum yang ditemukan penyidik dalam pengusutan korupsi ekspor-impor minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina.

Namun Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menjelaskan, temuan RON 90 menjadi RON 92 oleh tim penyidik tersebut merupakan fakta hukum yang sudah lewat, dan atas objek kebendaan yang sudah habis terbakar.

Harli menjelaskan, temuan oplosan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tersebut berdasarkan periode tahun penanganan perkara korupsi dalam kegiatan ekspor-impor minyak mentah dan produk kilangan PT Pertamina, serta anak-anak perusahaannya sepanjang 2018-2023.

Karena itu Harli menerangkan, tak tepat persepsi publik tentang fakta hukum adanya bahan bakar oplosan produk PT Pertamina Patra Niaga tersebut masih berlangsung dan beredar hingga saat ini di pasaran.

Pernyataan Harli tersebut, menanggapi penyampaian PT Pertamina yang membantah tentang kualitas bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang dipasarkan sekarang ini, adalah hasil dari pengoplosan RON 90 menjadi RON 92 oleh Pertamina Patra Niaga.

“Kami mengikuti apa yang disampaikan oleh pihak Pertamina. Dan saya kira, faktanya (saat ini) sudah tepat. Sekarang itu sesuai spek (spesifikasi),” kata Harli di Kejagung, Jakarta, pada Rabu (26/2/2025).

Akan tetapi, Harli mengatakan agar semua pihak, termasuk PT Pertamina, pun juga masyarakat, bisa memisahkan antara fakta hukum yang sudah lewat yang menjadi objek penanganan perkara, dengan keadaan yang terjadi sekarang.

“Jadi saya kira, agar semua clear (terang). Bahwa, ini (pengoplosan) ada fakta hukum yang sudah selesai, karena fakta hukumnya (pengoplosan) ada di 2018, sampai 2023. Dan sekarang tahun 2025,” ujar Harli.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Sebanyak tujuh narapidana melarikan diri dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (25/2/2025) sekitar pukul 16.27 WIT.

Pelarian ini terjadi akibat kelalaian petugas jaga di lapas.

Ketujuh napi yang kabur adalah Nelis Helika Bin Hendrik Heluka, Penihas Heluka Alias Kopi Tua Heluka, Rio Elopere Bin Jani Elopere, Ariel Sonyap alias Koroway Bin Simon Sonyap, Sergius Asso, Ferly Wasabla alias Ferlin dan Welinton Kogoya alias Ula.

Kepala Lapas Kelas IIB Wamena, Yoin V Aponno, mengonfirmasi kejadian tersebut dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Rabu (26/2/2025).

“Kronologis sesuai olah tempat kejadian perkara (TKP) sendiri bahwa gerakan sudah dilakukan oleh warga binaan yang kabur,” ujarnya.

Yoin menjelaskan bahwa kaburnya tujuh napi ini disebabkan oleh kelengahan petugas, ditambah dengan hujan deras yang terjadi saat itu. Hal tersebut mempermudah mereka melarikan diri.

“Pelarian ini sebenarnya telah mereka rencanakan,” ungkapnya.

Menurut Yoin, para napi memanfaatkan situasi di Lapas Wamena dan berhasil melarikan diri melalui area masjid yang berada di dalam lapas.

“Para narapidana yang kabur ini memotong kawat berduri dan kawat ornames menggunakan tang. Mereka menuju ke pos empat yang tidak dijaga petugas, sehingga dengan mudah kabur dari Lapas Wamena,” ujarnya.

Setelah mencapai pos empat, ketujuh napi menggunakan kain untuk memanjat keluar.

Keberangkatan mereka baru diketahui petugas setelah tiga napi berhasil kabur.

Dari informasi yang dihimpun Kompas.com, satu dari tujuh napi yang kabur telah ditangkap oleh petugas Lapas Wamena di area sekitar lapas.

Sementara itu, enam napi lainnya masih dalam pengejaran oleh aparat gabungan, yang terdiri dari Lapas Wamena, Polres Jayawijaya, Kodim 1702/Jayawijaya, Satgas Operasi Damai Kartenz, Bin Elang Jayawijaya, dan Kodam XVII/Cenderawasih.

Jayawijaya -

Pentolan kelompok kriminal bersenjata (KKB), Penihas Heluka alias Kopi Tua kabur dari Lapas Kelas IIB Wamena di Jayawijaya, Papua Pegunungan. Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo itu melarikan diri bersama 6 narapidana (napi) lain usai membobol pagar lapas.

Ketujuh tahanan Lapas Kelas IIB Wamena itu melarikan diri pada Selasa (25/2). Kejadian bermula saat para tahanan diberi waktu beraktivitas di area dalam lapangan lapas.

"Sekitar pukul 15.09 WIT, di tengah hujan lebat, tujuh tahanan membobol pagar pertama di sebelah kiri dalam lapas menggunakan tang potong," kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2025, Kombes Yusuf Sutejo dalam keterangannya, Rabu (26/2/2025).

Ketujuh tahanan itu kemudian memanjat pagar kedua Lapas Kelas IIB Wamena. Mereka kabur dengan memanjat pagar menggunakan tali.

"Mereka melarikan diri dengan memanjat pagar kedua menggunakan tali sal sepanjang satu meter yang diikatkan pada kawat duri," tuturnya.

Yusuf mengatakan, salah satu napi yang kabur sudah ditangkap kembali. Sementara enam napi lain termasuk komandan KKB Penihas Heluka masih diburu.

"Satu dari tujuh tahanan berhasil diamankan oleh petugas lapas, sementara enam lainnya berhasil melarikan diri," beber Yusuf.

Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada. Yusuf berharap warga memberikan informasi jika mengetahui keberadaan para napi yang kabur tersebut.

"Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga situasi tetap kondusif dan segera melaporkan kepada aparat keamanan jika mengetahui informasi terkait keberadaan para pelarian," paparnya.

Sebagai informasi, Penihas Heluka sebelumnya ditangkap atas kasus pembunuhan aparat keamanan 4 November 2022. Penihas Heluka kemudian ditangkap pada 19 Mei 2023.

Penihas Heluka sudah divonis 13 tahun penjara pada 7 Februari 2024. Komandan KKB itu baru menjalani masa tahanan selama satu tahun sebelum melarikan diri.

"Salah satu pelarian tersebut adalah Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, yang menamakan dirinya sebagai Komandan Operasi dan Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo," kata Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Faizal Ramadhani.

(sar/ata)

Kita kan sudah sampaikan bahwa memang penegakan hukum, kita harus hormati dan semua proses hukumnya pasti kita dukung

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, Kementerian BUMN akan selalu menghormati proses hukum dan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi.

Hal ini disampaikan Erick sebagai respons atas kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan sejumlah pimpinan di PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping dan PT Kilang Pertamina Internasional.

"Kita kan sudah sampaikan bahwa memang penegakan hukum, kita harus hormati dan semua proses hukumnya pasti kita dukung," ujar Erick usai menghadiri peluncuran Bank Emas di Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas kasus-kasus korupsi, baik di Kementerian BUMN ataupun perusahaan-perusahaan yang berada di bawahnya.

Menurut Erick, hal tersebut telah dilakukan sejak lama, contohnya pada kasus korupsi PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Jadi ya kami menjaga proses hukum dan semua itu secara transparan," ucapnya.

Sementara itu, terkait dengan pengganti Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Erick mengatakan belum dibicarakan lebih lanjut. Menurut dia, hal tersebut akan dikonsultasikan dahulu bersama Komisaris Utama.

"Kan ada Komut (komisaris utama), Dirut nanti kita konsultasi, kita diskusi juga seperti apa TPA (Tim Penilai Akhir) proses berikutnya," kata Erick.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Peran Polri dalam proses penyidikan harus diperluas. Sebab, Korps Bhayangkara memiliki pengalaman dan sarana prasaran yang mumpuni.

Hal itu disampaikan praktisi sekaligus pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Adi Mansar dalam Seminar Membangun Peradaban Penegakan Hukum di Indonesia bertajuk "Telaah Kritis RUU KUHAP? di Auditorium UMSU

"Polri lembaga satu-satunya yang mempunyai sarana dan prasarana yang mumpuni. Untuk itu peran Polri dalam proses penyidikan harus diperkuat. Dalam RUU KUHAP yang terbaru harus dipertegas porsi dan tupoksi sesama penegak hukum," ujarnya, Rabu (26/2/2025).

Dari 286 Pasal KUHAP ada beberapa pasal yang perlu dikritisi di antaranya, pasal terkait batas usia anak. Pasal yang berkaitan dengan bantuan hukum. Lalu pasal yang berkaitan dengan upaya masyarakat mengontrol Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pra peradilan.

?Terkait kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan, harusnya Polri sebagai lembaga penegak hukum kewenangan penyidikan harus diperluas. Dalam RUU KUHAP ini perlu dipertegas sesama aparat penegak hukum harus didudukkan porsi dan tupoksinya,? bebernya.

Paka Hukum Mahmud Mulyadi mengatakan, asas dominus litis yang sudah diterapkan di beberapa negara belum tentu cocok diterapkan di negara kita. Berhasil tidaknya sistem hukum di suatu negara belum tentu bisa diterapkan di negara lain.

"Kalau kita mengadopsi konsep hukum lain harus disesuaikan dengan kelokalan. Pengambilalihan penyidikan ke Jaksa apakah jadi solusi? Belum tentu," jelasnya.

Mulyadi berharap, kepolisian dan kejaksaan bekerja harmoni dan terpadu. Kalau saling mendominasi kurang bagus. Jika kewenangan penyidikan juga dilakukan oleh Jaksa akan muncul disharmoni antarsesama penegak hukum.

JAKARTA - Peran Polri dalam proses penyidikan harus diperluas. Sebab, Korps Bhayangkara memiliki pengalaman dan sarana prasaran yang mumpuni.

Hal itu disampaikan praktisi sekaligus pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Adi Mansar dalam Seminar Membangun Peradaban Penegakan Hukum di Indonesia bertajuk "Telaah Kritis RUU KUHAP? di Auditorium UMSU

"Polri lembaga satu-satunya yang mempunyai sarana dan prasarana yang mumpuni. Untuk itu peran Polri dalam proses penyidikan harus diperkuat. Dalam RUU KUHAP yang terbaru harus dipertegas porsi dan tupoksi sesama penegak hukum," ujarnya, Rabu (26/2/2025).

Dari 286 Pasal KUHAP ada beberapa pasal yang perlu dikritisi di antaranya, pasal terkait batas usia anak. Pasal yang berkaitan dengan bantuan hukum. Lalu pasal yang berkaitan dengan upaya masyarakat mengontrol Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pra peradilan.

?Terkait kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan, harusnya Polri sebagai lembaga penegak hukum kewenangan penyidikan harus diperluas. Dalam RUU KUHAP ini perlu dipertegas sesama aparat penegak hukum harus didudukkan porsi dan tupoksinya,? bebernya.

Paka Hukum Mahmud Mulyadi mengatakan, asas dominus litis yang sudah diterapkan di beberapa negara belum tentu cocok diterapkan di negara kita. Berhasil tidaknya sistem hukum di suatu negara belum tentu bisa diterapkan di negara lain.

"Kalau kita mengadopsi konsep hukum lain harus disesuaikan dengan kelokalan. Pengambilalihan penyidikan ke Jaksa apakah jadi solusi? Belum tentu," jelasnya.

Mulyadi berharap, kepolisian dan kejaksaan bekerja harmoni dan terpadu. Kalau saling mendominasi kurang bagus. Jika kewenangan penyidikan juga dilakukan oleh Jaksa akan muncul disharmoni antarsesama penegak hukum.

?Kita tetap menginginkan ruang penyidikan harus diberikan ke pihak kepolisian tapi harus dikoreksi. Kita berharap RUU KUHAP ke depan konsepnya bukan pemidanaan lagi,? ujarnya.

Ke depan antar lembaga penegak hukum mampu bisa menciptakan Integrated Criminal Justice System (ICJS) satu visi dalam penegakan hukum dan dituliskan jelas dalam RUU KUHAP.

Alumnus FH UMSU Dedi Kurniawan menanyakan, perlunya mendukung penyidikan sebagai kewenangan di Polri. Sebab secara SDM Polri lebih siap.

?Tapi harus ada perbaikan internal di Polri. Apa kira-kira kebijakan yang diambil untuk memperluas kewenangan penyidikan di Polri dan memperkuat Kewenangan Jaksa?? tanya dia.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Mahmud Mulyadi, menjawab, pengambilalihan penyidikan ke Jaksa belum tentu jadi solusi bagi penegakan hukum di Indonesia. ?Untuk itu, kita berharap agar kepolisian dan kejaksaan bekerja harmoni dan terpadu, tidak ada yang saling mendominasi,?pungkasnya.

Langkat (ANTARA) - Bagian Hukum Pemerintah Langkat melakukan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Badan Udaha Milik Desa (Bumdes) dan Peraturan Daerah Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kecamatan Gebang, Wampu dan Salapian.

Kepala Bagian Hukum Sekdakab Langkat Alimat Tarigan menyampaikan hal itu, di Desa Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Rabu.

Dalam sosialisasi itu dihadirkan berbagai narasumber diantaranya anggota DPRD Langkat Sedarita Ginting, Iptu Andreas Suwito dari Polres Langkat, Elieser A Barus dari Kejaksaan Negeri Langkat dan LBH.

Terlihat antusias warga mengikuti sosialisasi ini, sehingga diharapkan nantinya akan berdampak positip bagi peningkatan pengetahuan masyarakat di berbagai desa di tiga kecamatan itu.

Sementara salah seorang peserta Kades Ponco Worno Salapian Berma menyampaikan rasa terima kasihnya atas sosialisasi ini dilakukan sehingga memberikan pencerahan kepada warga.

"Kami sangat berharap kedepannya ada sosialisasi yang seperti ini dilakukan," harapnya.

Japto Soerjosoemarno, Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, memenuhi panggilan KPK pada Rabu pagi. Japto dipanggil untuk diperiksa keterangannya sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU mantan Bupati Kutai Negara.