Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum pada Rabu (26/2) menjadi sorotan, mulai dari Polri berhasil membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengirimkan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Bahrain hingga Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita dokumen dan uang tunai dalam penggeledahan di rumah pengusaha minyak bumi Muhammad Riza Chalid.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. Polri bongkar kasus TPPO jaringan internasional ke Bahrain

Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jaringan internasional yang mengirimkan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Bahrain.

Kasubdit III Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Amingga Meilana Primastito dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa dalam pengungkapan kasus itu, pihaknya menangkap dan menahan tiga tersangka yang berinisial SG, RH, serta NH.

Dijelaskan oleh Amingga, tiga tersangka tersebut memiliki peran berbeda-beda. Tersangka SG berperan sebagai penghubung dengan pemberi kerja di Bahrain dan menerima uang dari korban.

Selengkapnya klik di sini.

2. Polrestabes Bandung minta "sahur on the road" dilakukan untuk ibadah

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung meminta kegiatan "sahur on the road" dilakukan dengan tujuan ibadah dan tidak boleh dilaksanakan di jalanan.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono menyatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Pemkot Bandung dan berkomitmen untuk memastikan sahur on the road hanya dilakukan di tempat ibadah seperti masjid.

"Jadi tidak boleh di jalan-jalan. Walaupun memang mereka (masyarakat) mau sahur on the road, silakan tetapi di tempat ibadah," kata Budi di Bandung, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

3. Majelis hakim tolak keberatan Dirut PPM pada kasus korupsi APD Kemenkes

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PPM) Ahmad Taufik terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) COVID-19 pada Kemenkes tahun 2020.

Hakim Ketua Syofia Marlianti menyatakan surat dakwaan penuntut umum terkait kasus tersebut telah menguraikan perbuatan terdakwa secara cermat, jelas, dan lengkap bagaimana pembuatan dilakukan dengan waktu dan tempat yang cermat, jelas, dan lengkap.

"Menyatakan surat dakwaan penuntut umum adalah sah sebagai dasar untuk memeriksa tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Ahmad Taufik," ujar Hakim Ketua dalam sidang putusan sela majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.​​​​​​​

4. Kapolri sebut TNI/Polri tetap solid usai insiden di Mapolres Tarakan

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa TNI dan Polri tetap solid meskipun terjadi insiden penyerangan di Mapolres Tarakan oleh sejumlah oknum prajurit TNI pada hari Senin (24/2).

"Saya kira Pangdam (Pangdam VI/Mulawarman Mayor Jenderal TNI Rudy Rachmat Nugrah) dan Kapolda (Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol. Hary Sudwijanto) sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan. TNI dan Polri tetap solid serta terus bekerja sama dalam menjaga dan mengawal negeri ini," ujar Kapolri Jenderal Pol. Sigit dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.​​​​​​​

5. Kejagung sita dokumen dan uang tunai di rumah Riza Chalid

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita dokumen dan uang tunai dalam penggeledahan di rumah pengusaha minyak bumi Muhammad Riza Chalid di Jalan Jenggala, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa (25/2).

Sebagai informasi, penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2018—2023. Putra dari Riza yang bernama Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.

“Kami memaknai ini rumah yang dijadikan sebagai kantor. Penyidik menemukan 34 ordner yang di dalamnya terdapat berbagai dokumen yang terkait dengan korporasi atau perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan impor dari minyak mentah ini, dan termasuk shipping di dalamnya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Hamas menyerahkan jenazah empat sandera Israel sembari menunggu pembebasan ratusan tahanan Palestina oleh Israel sebagai balasannya. Hal ini menandai pertukaran terakhir dalam tahap pertama gencatan senjata.

Dilansir Reuters dan AFP, Kamis (27/2/2025), gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari lalu dan sebagian besar telah terlaksana, meskipun mengalami banyak kemunduran. Namun, fase pertama gencatan senjata akan berakhir minggu ini dan nasib fase berikutnya, yang bertujuan untuk mengakhiri perang, masih belum jelas. Hamas mengatakan bahwa sejauh ini belum menerima proposal apa pun.

Usai berhari-hari mengalami kebuntuan, mediator Mesir mengamankan penyerahan jenazah empat sandera terakhir dalam fase pertama gencatan senjata dan Israel diharapkan membebaskan lebih dari 600 tahanan Palestina sebagai gantinya.

Sebelumnya, Israel sempat menolak membebaskan ratusan tahanan Palestina usai Hamas menyerahkan enam sandera dalam 'upacara' yang dianggap memalukan.

Namun kini penyerahan 4 jenazah terakhir ini dilakukan secara tertutup. Hal itu agar mencegah Israel mencari dalih untuk menunda pembebasan sandera.

"Israel menerima peti jenazah yang membawa sisa-sisa keempat sandera," kata kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dalam sebuah keterangan.

Keempat jenazah sandera itu teridentifikasi sebagai Tsachi Idan, Itzhak Elgarat, Ohad Yahalomi, dan Shlomo Mantzur. Jenazah tersebut sedang menjalani identifikasi awal di wilayah Israel.

"Pemberitahuan resmi akan diberikan kepada keluarga para sandera setelah prosesnya selesai," kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

Israel akan melakukan pemeriksaan forensik lengkap untuk menentukan penyebab kematian keempat sandera terakhir.

Tahanan Palestina Dibebaskan

Sementara itu, tahanan Palestina yang akan dibebaskan termasuk 445 pria dan 24 wanita dan anak di bawah umur yang ditangkap di Gaza, serta 151 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup karena serangan mematikan terhadap warga Israel. Data tersebut berdasarkan sumber Hamas.

Tahanan Palestina yang dibebaskan dibawa menggunakan bus dari penjara Ofer Israel di Tepi Barat yang diduduki. Bus tersebut tiba di kota Palestina Ramallah beberapa menit kemudian.

Tahanan Palestina yang dibebaskan lalu turun dari bus diiringi sorak-sorai dari ratusan orang yang berkumpul di luar. Beberapa pria yang dibebaskan mengenakan jaket hijau dan keffiyeh diangkat tinggi-tinggi oleh kerumunan.

Bus yang membawa mantan tahanan Palestina, yang dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran sandera-tahanan ketujuh, tiba di wilayah Palestina (Foto: AFP/ZAIN JAAFAR)

Namun tidak jelas kapan tahanan berikutnya akan dibebaskan.

Tahap pertama gencatan senjata mencakup pertukaran total 33 sandera Israel dengan sekitar 2.000 tahanan Palestina, dan penarikan pasukan Israel dari beberapa posisi di Gaza serta masuknya bantuan.

Namun dengan berakhirnya gencatan senjata selama 42 hari pada hari Sabtu, masih belum jelas apakah perpanjangan yang dapat membebaskan lebih banyak dari 59 sandera yang tersisa akan terjadi atau apakah negosiasi dapat dimulai pada tahap kedua kesepakatan tersebut.

Lihat juga Video: Hamas Serahkan 4 Jenazah Sandera Israel Lewat Palang Merah Internasional

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - PT Produksi Film Negara (Persero) atau PFN menegaskan komitmennya dalam mendukung penegakan hukum terkait kasus dugaan penyerobotan tanah milik negara di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 41, Jakarta Selatan.

Acting Head of Corporate Secretary PFN Ihsan Chairdiansyah menjelaskan tanah tersebut telah menjadi bagian dari aset PFN sejak tahun 1960. Namun, sejak awal 1990-an, muncul berbagai klaim oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Sejak tahun 2012, tanah tersebut secara fisik diduduki oleh oknum TNI AD yang mengatasnamakan ahli waris almarhum M. Musa bin Muhidin alias Bek Musa, meskipun gugatan mereka telah kalah di pengadilan tata usaha negara dan pengadilan perdata,” ucap Ihsan dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

ebagai langkah hukum dan administratif lanjutan, PFN telah berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait. PFN juga telah melaporkan kasus tersebut ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) pada 22 Mei 2023.

Menurut Ihsan, berkas perkara telah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Oditurat Militer Jakarta II, sebagaimana surat Danpuspomad Nomor R/671/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024.

Selanjutnya, oknum TNI AD tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan pada hari ini, Kamis, dilakukan pembacaan surat dakwaan terhadap yang bersangkutan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pukul 09.00 WIB.

Di sisi lain, oknum TNI AD tersebut sempat melaporkan PFN melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya dengan tuduhan dugaan tindak pidana pengaduan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 KUHP.

Laporan tersebut ditujukan kepada Manajer Hukum dan Direktur Utama PFN. Namun, setelah dilakukan penyelidikan, Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor S.Tap/45/II/2025/Ditreskrimum pada 13 Februari 2025.

“Surat ini menegaskan bahwa tidak ditemukan adanya peristiwa pidana dalam laporan tersebut sehingga penyidikan terhadap Direktur Utama dan Manajer Hukum PFN resmi dihentikan,” tutur Ihsan.

Selain aspek hukum, kata dia, PFN juga telah memperoleh surat pencabutan blokir dan penghapusan catatan perkara atas buku tanah Hak Pakai Nomor 75/Kuningan Barat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat nomor B/HP.020.01/1074-31.74.300/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, yang dikeluarkan sebagai tanggapan atas permohonan pencabutan blokir yang diajukan oleh PFN pada 31 Oktober 2023.

“Dengan keputusan ini, tanah tersebut telah dinyatakan tidak dalam sengketa atau clear and clean, yang semakin menegaskan status kepemilikan PFN atas aset tersebut,” ujarnya.

Dikatakan Ihsan, tanah di Jalan Kapten Piere Tendean No. 41, Jakarta Selatan telah menjadi aset PFN sejak tahun 1960. Pada saat itu, PFN yang masih berstatus sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Penerangan memperoleh tanah tersebut dari Bank Pembangunan Indonesia.

“Kepemilikan ini kemudian diperkuat dengan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 75/Kuningan Barat atas nama Departemen Penerangan pada tahun 1987,” tuturnya.

Seiring perubahan bentuk badan hukum PFN menjadi perusahaan umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988, status kepemilikan tanah tersebut dikukuhkan kembali melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KMK.016/1993 tanggal 6 Agustus 1993.

Sejak awal 1990-an, muncul berbagai klaim kepemilikan. Padahal, kata Ihsan, sejak tahun 1954, tanah tersebut telah dimiliki dan digunakan oleh Perusahaan Film Nasional Indonesia dan akhirnya secara resmi dikuasai oleh PFN sejak tahun 1960 tanpa adanya gugatan atau sengketa hingga dekade 1990-an.

“Dalam berbagai proses peradilan, baik di pengadilan tata usaha negara maupun dalam perkara perdata, PFN telah memperoleh putusan hukum yang menguatkan kepemilikannya,” ujar dia.

Lebih lanjut, Ihsan menyebut PFN akan terus menempuh langkah hukum yang diperlukan guna melindungi kepentingan negara serta memastikan setiap aset yang dikelola tetap berada dalam penguasaan yang sah.

“Langkah ini sejalan dengan upaya PFN guna mendukung pengembangan industri perfilman nasional secara berkelanjutan,” demikian Ihsan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Israel akhirnya melunak dengan membebaskan sebanyak 620 tahanan Palestina yang sebelumnya mereka tunda pelepasannya. Ini memungkasi fase pertama gencatan senjata di Gaza.

Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengkonfirmasi dalam sebuah wawancara dengan Al-Aqsa TV bahwa kesepakatan telah dicapai dengan mediator di Mesir untuk menyelesaikan masalah terkait penundaan Israel dalam membebaskan tahanan Palestina gelombang ketujuh.

Dia mengatakan kelompok itu akan menyerahkan empat jenazah tawanan Israel “bersamaan dengan pembebasan jenazah yang ditunda oleh pendudukan, selain pembebasan sejumlah perempuan dan anak-anak yang ditangkap setelah 7 Oktober di Jalur Gaza”. Dia menambahkan “ada jaminan jelas dari para mediator” bahwa Israel harus mematuhi apa yang telah disepakati.

Aljazirah melansir, pembebasan tahanan kemudian dilakukan tak lama kemudian. Ada 115 warga Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup dan hukuman panjang yang dibebaskan. Hanya 43 dari mereka yang akan dilepaskan ke Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Sembilan puluh tujuh dari mereka akan diasingkan ke luar wilayah Palestina yang diduduki, dan 11 orang berasal dari Gaza, sehingga mereka akan kembali ke Jalur Gaza. Ada juga 445 warga Palestina yang ditangkap paksa, dan hilang dari Gaza.

Para tahanan berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka diambil dari rumahnya, dari tempat penampungan sementara, dari sekolah-sekolah PBB, dari rumah sakit, dan tidak pernah dikenakan tuntutan hukum apapun.

Mereka sebenarnya ditahan oleh otoritas Israel, dalam beberapa kasus, di kamp-kamp yang tidak diumumkan agar pertukaran ini bisa terjadi. Ada juga 46 perempuan dan anak-anak yang akan dibebaskan sebagai ganti jenazah yang diserahkan: empat jenazah diserahkan Kamis lalu, dan sekarang empat jenazah – total dua perempuan dan sisanya adalah anak-anak di bawah 18 tahun.

Palang Merah telah menyerahkan peti mati keempat tawanan kepada tentara Israel di penyeberangan Karem Abu Salem (Kerem Shalom di Israel) di Gaza, menurut media di Israel. Peti mati tersebut kini berada di wilayah Israel, lapor situs YNet News.

Israel sekarang diperkirakan akan melakukan identifikasi forensik terhadap jenazah di dekat perbatasan Gaza, menurut The Times of Israel.

Sementara, ada kegembiraan yang luar biasa di Ramallah. Ini adalah momen yang telah ditunggu-tunggu oleh beberapa keluarga selama puluhan tahun. Dan mereka dihancurkan pada hari Sabtu ketika para tahanan dan tahanan ini tidak dibebaskan.

Semua ini terjadi ketika Tepi Barat yang diduduki sedang dikuasai oleh militer Israel, melalui penggerebekan dan penyerbuan. Secara logistik tidak mudah untuk mencapai Ramallah jika Anda tinggal di kota lain di Tepi Barat yang diduduki.

Para keluarga yang berani melewati lebih dari 900 pos pemeriksaan yang membedah wilayah tersebut, melewati jalan-jalan tersebut, menghadapi kemungkinan serangan pemukim Israel, datang ke Istana Kebudayaan untuk menunggu orang yang mereka cintai di Ramallah.

Selama 16 bulan terakhir, keluarga-keluarga telah terputus dari tahanan dan tahanan Palestina. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan mereka, atau apa yang telah mereka alami. Mereka hanya mendengar cerita dari narapidana dan tahanan lain yang sudah dibebaskan. Cerita-cerita horor – tentang kelaparan, penganiayaan, pemukulan, kurangnya perawatan medis, kurangnya kebersihan.

Mereka telah melihat tahanan lain dibebaskan di Ramallah dan di Gaza dan mereka juga mengikuti laporan dari asosiasi tahanan tentang jumlah warga Palestina yang meninggal akibat penyiksaan dan penganiayaan Israel.

Ada lebih dari 10.000 warga Palestina dari Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, di penjara-penjara Israel, dan ribuan warga Palestina dari Gaza juga dihilangkan oleh tentara Israel.

Seorang mahasiswi mencoba menyelundupkan sabu lewat makanan ke Lapas Narkotika Rumbai, Pekanbaru, Riau. Mahasiswi berinisial CK (19) itu pun ditangkap.

"Penyelundupan barang terlarang diduga narkotika jenis sabu terjadi saat layanan kunjungan. Upaya penyelundupan pelaku terdeteksi saat pemeriksaan ketat barang-barang yang dititipkan untuk warga binaan," kata Plt Kepala Lapas Narkotika Rumbai, Agus Pritianto, Rabu (26/2/2025).

CK ditangkap oleh petugas pada Selasa (25/2). Dia ditangkap saat layanan kunjungan dan terdeteksi oleh petugas Lapas.

Saat petugas memeriksa barang bawaan CK, ditemukan makanan jenis roti gabin yang mencurigakan. Makanan itu dititipkan oleh seorang pengunjung wanita.

Roti itu diperiksa usai petugas mencurigai gerak-gerik wanita itu. Saat diperiksa, kemasan roti tersebut ternyata dilem ulang.

"Petugas kami merobek bagian kemasan roti gabin mencurigakan berbentuk tidak biasa dan menemukan 2 plastik bening. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, paket tersebut diduga kuat berisi sabu," ujar Agus.

Petugas Lapas kemudian berkoordinasi dengan Polresta Pekanbaru. Barang bukti tersebut langsung diamankan kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.

Paket narkoba itu rencananya dikirim kepada tiga narapidana yaitu VE, RE dan RI. CK sudah diamankan di Polresta Pekanbaru bersama barang bukti yang disita.

"Pengunjung wanita berinisial CK seorang mahasiswi. Sekarang pengunjung wanita yang diduga menyelundupkan narkoba itu sudah ditangani Polresta Pekanbaru," jelasnya.

Polisi-Lapas Semarang Gagalkan Penyelundupan Sabu Lewat Anus

Polisi-Lapas Semarang Gagalkan Penyelundupan Sabu Lewat Anus

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Ahmad Ali untuk diperiksa sebagai saksi pada hari ini, Kamis, (27/2).

Pemeriksaan tersebut disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat menjawab pertanyaan awak media pada Selasa (25/2).

"Kemudian terkait AA [Ahmad Ali] lusanya. Nah, itu juga sama. Jadi, tinggal ditunggu besok sama lusa," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Keterangan Ahmad Ali yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai NasDem ini untuk melengkapi berkas perkara dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Penyidik KPK akan mengonfirmasi sejumlah barang bukti diduga terkait perkara yang didapat dari penggeledahan di rumah Ahmad Ali pada Selasa (4/2).

Dari rumah Ahmad Ali di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, penyidik KPK menyita uang Rp3,4 miliar, beberapa tas dan jam bermerek, dokumen hingga Barang Bukti Elektronik (BBE).

Sebelum ini, tepatnya pada Rabu (26/2), KPK telah memeriksa Ketua PP Japto Soerjosoemarno.

KPK kembali menetapkan Rita Widyasari karena menduga yang bersangkutan menerima gratifikasi berkaitan dengan pertambangan batu bara, jumlahnya sekitar US$3,3 hingga US$5 per metrik ton batu bara. Rita diduga juga telah menyamarkan penerimaan gratifikasi tersebut sehingga KPK menerapkan Pasal TPPU.

Saat ini, Rita tengah mendekam di Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018. Ia terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

Lebih lanjut, Rita juga disebut-sebut dalam kasus yang menjerat mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Dalam perkara itu, Rita masih berstatus saksi.

MAGELANG, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan kepada 493 kepala daerah yang ikut dalam orientasi (retreat) di Akademi Militer (Akmil) Magelang untuk menegakkan HAM di daerah mereka masing-masing.

Dia mengatakan, penguatan dan penegakan HAM adalah poin pertama dalam Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

"Jadi, kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah maka Bapak menentang (Astacita) nomor satu," ujar Pigai saat menjadi pembicara pada Retreat Pembekalan Kepala Daerah yang berlangsung di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Pigai mengatakan, tiga program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para kepala daerah dalam menjalankan HAM, yakni pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.

Dia menyebutkan, pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan saat menyusun kebijakan daerah.

Menurut Pigai, dengan menyusun kebijakan daerah yang berpatokan pada hak asasi manusia, maka pimpinan daerah tersebut sudah memberikan program prioritas HAM.

Kebijakan yang dimaksud seperti membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya.

Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun.

Oleh sebab itu, Kementerian HAM juga akan rutin menggelar Rapat Koordinasi HAM Nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selain itu, Natalius Pigai juga menargetkan semua aparatur sipil negara (ASN) dan semua warga bisa mendapatkan pemahaman HAM yang benar.

"Sampai 2025 diperkirakan rata-rata, 10 juta diperkirakan, diperkirakan 2028 itu 20 juta penduduk harus dapat pendidikan HAM," katanya.

MAGELANG, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan kepada 493 kepala daerah yang ikut dalam orientasi (retreat) di Akademi Militer (Akmil) Magelang untuk menegakkan HAM di daerah mereka masing-masing.

Dia mengatakan, penguatan dan penegakan HAM adalah poin pertama dalam Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

"Jadi, kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah maka Bapak menentang (Astacita) nomor satu," ujar Pigai saat menjadi pembicara pada Retreat Pembekalan Kepala Daerah yang berlangsung di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Pigai mengatakan, tiga program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para kepala daerah dalam menjalankan HAM, yakni pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.

Dia menyebutkan, pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan saat menyusun kebijakan daerah.

Menurut Pigai, dengan menyusun kebijakan daerah yang berpatokan pada hak asasi manusia, maka pimpinan daerah tersebut sudah memberikan program prioritas HAM.

Kebijakan yang dimaksud seperti membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya.

Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun.

Oleh sebab itu, Kementerian HAM juga akan rutin menggelar Rapat Koordinasi HAM Nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selain itu, Natalius Pigai juga menargetkan semua aparatur sipil negara (ASN) dan semua warga bisa mendapatkan pemahaman HAM yang benar.

"Sampai 2025 diperkirakan rata-rata, 10 juta diperkirakan, diperkirakan 2028 itu 20 juta penduduk harus dapat pendidikan HAM," katanya.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto selaku tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan menceritakan kehidupannya selama satu pekan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) K4 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto merasa diterima dengan baik oleh sesama tahanan Rutan. Ia bahkan menemukan kemanusiaan di balik jeruji besi tersebut. Hal itu disampaikan Hasto saat hendak menjalani pemeriksaan perdana setelah resmi ditahan KPK pada Kamis (20/2) lalu.

"Saya diterima dengan sangat baik oleh para tahanan yang lain, warga [Rutan] Merah Putih, bahkan kemudian ketika saya dikenakan isolasi banyak yang memberikan bantuan. Ada berupa kopi, teh dan kemudian saya juga gelorakan semangat juang tentang Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaran akan menang," ujar Hasto di Gedung Dwiwarna KPK, Jakarta, Rabu (26/2).

"Dan kemudian di situlah saya merasakan bahwa gelora kemanusiaan itu sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh eksis," imbuhnya.

Dengan kondisi tersebut, Hasto mengaku hidupnya menjadi sangat tertib. Ia pun merasa lebih bersemangat lagi melawan campur tangan kekuasaan yang menggunakan hukum sebagai alat penindas.

Dalam kesempatan itu, Hasto turut menyampaikan pesan kepada seluruh kader PDIP agar tetap menjaga muruah atau kehormatan partai.

"Kepada seluruh kader PDI Perjuangan, seluruh simpatisan dan anggota, pesan saya tetap jaga seluruh semangat juang, jaga ibu Megawati Soekarnoputri dari mereka yang ingin mengaduk-aduk PDI Perjuangan. Tetap semangat dan merdeka. Mohon doa restunya dari seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan pasti akan menang. Merdeka," ucap Hasto.

Hasto ditahan penyidik KPK untuk waktu 20 hari pertama hingga 11 Maret 2025.

Dia bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah diproses hukum KPK atas kasus dugaan tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto disebut juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari. Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Hasto sudah berupaya untuk lepas dari status tersangka dengan mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun, usaha tersebut kandas.

Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Kamis (13/2), hakim tunggal PN Jakarta Selatan Djuyamto menyatakan tidak menerima permohonan Praperadilan Hasto yang mempermasalahkan penetapan tersangka di kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Menurut hakim, seharusnya permohonan dibuat secara terpisah. Atas alasan itu, Hasto mengajukan dua permohonan Praperadilan pada Senin, 17 Februari.

PELUNCURAN Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Februari 2025, seharusnya menjadi tonggak baru dalam transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia.

Dengan ambisi mengelola aset lebih dari 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.000 triliun, Danantara digadang-gadang sebagai pilar utama dalam penguatan ekonomi nasional.

Pemerintah menjanjikan bahwa badan ini akan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan aset negara, sekaligus menekan potensi kebocoran keuangan yang selama ini menjadi penyakit kronis dalam pengelolaan BUMN.

Namun, hanya dalam hitungan hari setelah peresmian tersebut, publik dikejutkan dengan terbongkarnya kasus korupsi besar di tubuh PT Pertamina yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun.

Ironi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas reformasi struktural dan integritas tata kelola BUMN di Indonesia.

Kasus korupsi sebesar ini terungkap di tengah upaya modernisasi dan efisiensi yang digaungkan oleh pemerintah.

Terungkapnya kasus korupsi ini menimbulkan disonansi kognitif dalam masyarakat. Harapan publik yang tinggi terhadap peningkatan tata kelola BUMN pasca-peluncuran Danantara bertabrakan dengan realitas yang menunjukkan masih maraknya praktik korupsi di institusi negara.

Fenomena ini menegaskan bahwa perubahan struktural semata tidak cukup untuk memberantas korupsi jika tidak diiringi dengan perubahan budaya dan komitmen kolektif dalam menjalankan prinsip tata kelola yang bersih.

Kekecewaan ini berpotensi memperkuat sinisme sosial, di mana masyarakat semakin skeptis terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Ketika kasus besar seperti ini kembali mencuat, publik semakin percaya bahwa reformasi yang digaungkan pemerintah hanya bersifat kosmetik dan tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.

Dalam konteks ini, kepercayaan terhadap BUMN dan pemerintah menjadi semakin rapuh, yang pada akhirnya dapat menggerus legitimasi negara di mata rakyat.

Kasus ini menunjukkan bahwa perubahan struktural seperti pembentukan Danantara tidak otomatis menghilangkan masalah mendasar yang telah mengakar lama, yaitu korupsi sistemik dalam BUMN.

Reformasi yang dilakukan sering kali hanya sebatas perubahan pada bentuk organisasi, tetapi tidak menyentuh aspek fundamental seperti penguatan integritas individu yang terlibat di dalamnya.

Tanpa reformasi budaya kerja yang serius, mekanisme baru justru dapat menjadi instrumen baru bagi praktik korupsi yang lebih canggih.

Jika perubahan hanya bersifat kosmetik tanpa membangun budaya transparansi dan akuntabilitas yang kuat, maka reformasi hanya menjadi ilusi belaka.

Pemerintah perlu memahami bahwa kebijakan seperti pembentukan superholding bukan solusi instan jika tidak disertai dengan penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.

Pengalaman menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah kelemahan sistem, tetapi juga masalah moralitas dan budaya yang telah berkembang selama bertahun-tahun.

Penetapan tujuh tersangka dalam kasus ini, termasuk petinggi Pertamina, menegaskan bahwa korupsi di BUMN masih terjadi di level tinggi.

Ini menimbulkan pertanyaan kritis: di mana sistem pengawasan internal dan eksternal yang seharusnya mendeteksi praktik korupsi sebelum mencapai skala yang begitu besar?

Lemahnya sistem pengawasan menunjukkan bahwa selama ini pengelolaan BUMN masih jauh dari prinsip good corporate governance yang ideal.

Ketidakberdayaan sistem pengawasan ini mencerminkan lemahnya mekanisme check and balance dalam tata kelola BUMN.

Jika sistem pengawasan tidak diperbaiki, maka praktik serupa akan terus berulang, dan upaya pemberantasan korupsi hanya akan menjadi reaksi terhadap skandal yang sudah terjadi, bukan pencegahan yang efektif.

Pemerintah perlu mempertimbangkan sistem pengawasan berbasis teknologi yang lebih transparan dan melibatkan lebih banyak aktor independen untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa isu korupsi tetap menjadi perhatian utama masyarakat. Publik bereaksi keras terhadap kasus ini karena skala kerugian yang luar biasa besar dan fakta bahwa itu terungkap hanya beberapa saat setelah pengumuman reformasi besar-besaran.

Keterkejutan publik bukan hanya pada nilai korupsinya, tetapi juga pada bagaimana praktik tersebut masih bisa berlangsung dalam sistem yang seharusnya sudah diperbaiki.

Kepercayaan publik merupakan aset yang sangat berharga bagi pemerintahan. Ketika kepercayaan ini dirusak oleh skandal seperti ini, maka pemerintah akan menghadapi tantangan besar dalam membangun legitimasi dan dukungan untuk kebijakan ekonomi dan reformasi lebih lanjut.

Kesenjangan antara retorika anti-korupsi dan realitas yang terjadi di lapangan membuat masyarakat semakin apatis terhadap upaya pemerintah dalam menata ulang sistem ekonomi dan administrasi negara.

Kasus ini menegaskan bahwa reformasi dalam pengelolaan BUMN harus bersifat holistik. Pemerintah harus memperbaiki sistem pengawasan internal dengan menerapkan teknologi audit yang lebih canggih dan melibatkan lembaga independen dalam pemantauan BUMN.

Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah meningkatkan transparansi melalui platform digital yang memungkinkan publik mengawasi pengelolaan dana dan aset negara secara real-time.

Tidak cukup hanya menangkap para pelaku; hukuman yang diberikan harus memiliki efek jera yang kuat.

Korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar seharusnya mendapatkan hukuman yang sebanding agar dapat memberikan efek deterens bagi pejabat lain yang berpotensi melakukan hal serupa.

Selain itu, proses hukum terhadap pelaku korupsi harus berlangsung transparan agar masyarakat dapat melihat bahwa keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.

Publik harus memiliki akses terhadap informasi mengenai kinerja dan keuangan BUMN, sehingga kontrol sosial dapat berfungsi lebih efektif.

Jika pengelolaan BUMN terus berlangsung secara tertutup, maka peluang terjadinya korupsi akan selalu ada.

Oleh karena itu, keterbukaan informasi harus menjadi prioritas dalam reformasi tata kelola BUMN untuk memastikan bahwa praktik korupsi tidak lagi menjadi bagian dari sistem.

Dalam jangka panjang, pendidikan dan pembinaan karakter menjadi kunci dalam menciptakan pemimpin dan pegawai BUMN yang berintegritas.

Integritas harus menjadi nilai utama dalam proses rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan BUMN.

Dengan demikian, reformasi tidak hanya berlangsung di level kebijakan, tetapi juga tertanam dalam nilai-nilai yang dianut oleh individu yang menjalankan organisasi tersebut.

Ironi antara peluncuran Danantara dan terbongkarnya kasus korupsi Pertamina harus menjadi pelajaran bagi pemerintah bahwa reformasi bukan sekadar perubahan nama dan struktur, tetapi membutuhkan perubahan budaya dan komitmen nyata dalam memberantas korupsi.

Reformasi sejati membutuhkan keberanian politik untuk menindak pelaku korupsi di segala level, tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi.

Tanpa langkah konkret yang mengarah pada perbaikan sistem secara menyeluruh, reformasi hanya akan menjadi sekadar wacana yang terus diulang tanpa hasil nyata bagi masyarakat.

PELUNCURAN Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Februari 2025, seharusnya menjadi tonggak baru dalam transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia.

Dengan ambisi mengelola aset lebih dari 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.000 triliun, Danantara digadang-gadang sebagai pilar utama dalam penguatan ekonomi nasional.

Pemerintah menjanjikan bahwa badan ini akan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan aset negara, sekaligus menekan potensi kebocoran keuangan yang selama ini menjadi penyakit kronis dalam pengelolaan BUMN.

Namun, hanya dalam hitungan hari setelah peresmian tersebut, publik dikejutkan dengan terbongkarnya kasus korupsi besar di tubuh PT Pertamina yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun.

Ironi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas reformasi struktural dan integritas tata kelola BUMN di Indonesia.

Kasus korupsi sebesar ini terungkap di tengah upaya modernisasi dan efisiensi yang digaungkan oleh pemerintah.

Terungkapnya kasus korupsi ini menimbulkan disonansi kognitif dalam masyarakat. Harapan publik yang tinggi terhadap peningkatan tata kelola BUMN pasca-peluncuran Danantara bertabrakan dengan realitas yang menunjukkan masih maraknya praktik korupsi di institusi negara.

Fenomena ini menegaskan bahwa perubahan struktural semata tidak cukup untuk memberantas korupsi jika tidak diiringi dengan perubahan budaya dan komitmen kolektif dalam menjalankan prinsip tata kelola yang bersih.

Kekecewaan ini berpotensi memperkuat sinisme sosial, di mana masyarakat semakin skeptis terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Ketika kasus besar seperti ini kembali mencuat, publik semakin percaya bahwa reformasi yang digaungkan pemerintah hanya bersifat kosmetik dan tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.

Dalam konteks ini, kepercayaan terhadap BUMN dan pemerintah menjadi semakin rapuh, yang pada akhirnya dapat menggerus legitimasi negara di mata rakyat.

Kasus ini menunjukkan bahwa perubahan struktural seperti pembentukan Danantara tidak otomatis menghilangkan masalah mendasar yang telah mengakar lama, yaitu korupsi sistemik dalam BUMN.

Reformasi yang dilakukan sering kali hanya sebatas perubahan pada bentuk organisasi, tetapi tidak menyentuh aspek fundamental seperti penguatan integritas individu yang terlibat di dalamnya.

Tanpa reformasi budaya kerja yang serius, mekanisme baru justru dapat menjadi instrumen baru bagi praktik korupsi yang lebih canggih.

Jika perubahan hanya bersifat kosmetik tanpa membangun budaya transparansi dan akuntabilitas yang kuat, maka reformasi hanya menjadi ilusi belaka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua tersangka baru kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023, Maya Kusmaya dan Edward Corne, bungkam saat digiring ke mobil tahanan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kedua tersangka keluar dari Gedung Kartika, Kejaksaan Agung, sekitar pukul 23.37 WIB.

Baik Maya maupun Edward sama-sama bungkam ketika ditanya oleh awak media mengenai alasan mereka berdua ikut terlibat dalam kasus oplos Pertamax dengan Pertalite.

Keduanya hanya tertunduk sambil masuk ke dalam mobil tahanan usai diperiksa penyidik sejak pukul 15.00 WIB tadi.

Diberitakan, kedua tersangka, Direktur Pemasaran PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne, dijemput paksa oleh penyidik dari kantor mereka sekitar pukul 14.00 WIB.

Padahal, penyidik telah memanggil keduanya untuk hadir sebagai saksi sekitar pukul 10.00 WIB.

Setelah dijemput paksa, penyidik melakukan pemeriksaan secara intensif kepada keduanya.

“Terhadap dua tersangka tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, mulai jam 15.00 WIB hingga saat ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup. Kedua tersangka diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan tujuh tersangka yang kemarin,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, saat konferensi pers di Gedung Kartika Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

MK dan EC disebutkan mengetahui dan menyetujui blending alias pengoplosan RON 92 dengan RON 90 atau RON 88.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka atas kasus tersebut, di mana empat di antaranya merupakan petinggi dari anak usaha atau subholding Pertamina.

Keempatnya yakni Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS); Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi (YF); Direktur Feedstock and Product Optimalization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin (SDS); dan VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono (AP).

Sedangkan tiga broker yang menjadi tersangka yakni MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa;

DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.