JENEWA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komisasi Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker Turk, Rabu (26/2/2025), menuduh Israel menunjukkan ketidakpedulian yang luar biasa terhadap HAM dalam serangannya di Gaza dan menegaskan bahwa Hamas telah melanggar hukum internasional.

“Tidak ada yang dapat membenarkan cara mengerikan yang digunakan Israel dalam menjalankan operasi militernya di Gaza, yang secara konsisten melanggar hukum internasional,” kata Turk saat mempresentasikan laporan baru tentang situasi HAM di Gaza, Tepi Barat yang diduduki Israel, dan Yerusalem Timur kepada Dewan HAM PBB di Jenewa.

Laporan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (Office of the High Commissioner for Human Rights/OHCHR) juga menuduh Hamas melakukan pelanggaran berat sejak 7 Oktober 2023.

"Hamas telah menembakkan proyektil secara sembarangan ke wilayah Israel, tindakan yang setara dengan kejahatan perang," kata Turk.

Para kombatan Palestina yang dipimpin Hamas menewaskan 1.200 orang dan menangkap lebih dari 250 sandera dalam serangan ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023, menurut data Israel. Serangan balasan Israel menghancurkan sebagian besar Gaza dan menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina, menurut pejabat kesehatan di wilayah Gaza.

Israel tidak mengirimkan delegasi untuk berbicara dan memberikan komentar di Dewan HAM PBB di Jenewa itu. Negara itu telah berulang kali membatah tuduhan adanya kejahatan perang dan pelanggaran hukum internasional di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki. Israel menegaskan, operasi militernya hanya menargetkan para kombatan Hamas dan berupaya menimalkan korban warga sipil.

"Gaza mengalami kehancuran yang luar biasa — mulai dari perumahan, fasilitas kesehatan, hingga sekolah," kata Turk. "Pembatasan yang diterapkan Israel ... telah menimbulkan krisis kemanusiaan," tambah Turk kepada Dewan HAM itu.

Turk mengatakan kepada Dewan HAM itu, laporan tersebut menyoroti kekhawatiran serius bahwa Hamas "mungkin telah melakukan pelanggaran hukum humaniter lainnya di Gaza, termasuk dengan sengaja menempatkan target militer di dekat lokasi warga sipil Palestina.

Ia meminta agar semua pelanggaran diselidiki secara independen. Namun, ia mempertanyakan apakah sistem peradilan Israel memiliki kemauan untuk menegakkan akuntabilitas sesuai standar internasional. Dia juga mengatakan, pihaknya tidak mengetahui adanya langkah-langkah yang diambil Hamas atau kelompok lain untuk menghukum pelanggar hak asasi manusia.

Laporan OHCHR menyatakan bahwa mereka belum menerima tanggapan dari Israel atas permintaan lembaga itu untuk mendapatkan akses penuh ke Israel dan wilayah Palestina yang diduduki guna menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh semua pihak.

Perwakilan Palestina di Dewan menuduh Israel melakukan kejahatan perang dan genosida terhadap rakyat Palestina serta menghalangi bantuan ke wilayah tersebut. Israel berulang kali membantah tuduhan tersebut.

"Baik tenda maupun rumah darurat telah ditolak. Akibatnya, akses terhadap makanan dan obat-obatan menjadi terhambat," kata Duta Besar Palestina untuk PBB, Ibrahim Khraishi, kepada Dewan itu.

MEDAN, KOMPAS.com -Polrestabes Medan mengklarifikasi bahwa dugaan penganiayaan terhadap tahanan bernama Salman Alfaris Siregar tidak terbukti.

"Kita sudah konfirmasi ke yang bersangkutan dan melakukan visum. Hasilnya, tidak ada tanda-tanda kekerasan," kata Kapolrestabes Medan Kombes Gidion Arif Setyawan saat diwawancarai di Polrestabes Medan pada Kamis (27/2/2025).

Gidion menambahkan bahwa Salman telah mengklarifikasi bahwa tidak ada peristiwa penganiayaan yang terjadi di sel tahanan Polrestabes Medan.

"Dia (Salman) mengakui menyatakan hal itu dalam kondisi psikis yang tidak stabil," ujarnya.

Lebih lanjut, Gidion menjelaskan bahwa Salman kini sudah tidak ditahan karena telah berdamai dengan pihak yang melaporkannya terkait perkara penipuan dan penggelapan.

"Kasus utama dia sudah selesai karena berdamai. Jadi dia tak ditahan lagi," ucap Gidion.

Sebelumnya, Salman, yang merupakan warga Kabupaten Deli Serdang, diduga mengalami penyiksaan saat ditahan di Polrestabes Medan.

Tuseno, kuasa hukum Salman, mengungkapkan bahwa keluarga Salman menerima informasi dari petugas tahanan bahwa Salman dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan dalam kondisi tidak sadarkan diri dan kritis pada 29 Januari 2025.

"Setelah dicek, keadaan korban ada luka lebam di tangan, kaki, dan hidung. Kemudian, ada darah keluar dari air seninya. Sewaktu siuman, korban juga mengalami ketakutan," jelas Tuseno kepada Kompas.com pada Senin (10/2/2025).

Tuseno menambahkan bahwa Salman mengaku telah mengalami penganiayaan sejak ditahan pada 21 Januari.

"Beberapa orang yang menganiaya sebelum tidur malam. Tapi bukan tahanan. Ya kami duga para pelaku ini orang suruhan dari pelapor," ujarnya.

Saat ini, Salman sempat dirawat di Rumah Sakit Columbia Asia Medan, namun kini telah dirujuk kembali ke RS Bhayangkara untuk menjalani perawatan psikologis.

Menanggapi peristiwa tersebut, istri korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut dengan nomor laporan LP/B/114/I/2025 pada 30 Januari.

Mereka berharap Kapolda Sumut dapat mengungkap kasus ini. "Kami duga ini ada keterlibatan aparat. Karena kami dapati kabar CCTV di lokasi mati. Kita minta dia diproses dan apabila ada yang memerintahkan, juga diusut dan ditangkap," tegas Tuseno.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XIII DPR RI Prana Putra Sohe meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi ataupun kantor imigrasi yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Menurut dia, UKK Imigrasi di daerah 3T masih membutuhkan dukungan untuk pemenuhan kerja administratif, kelengkapan sarana prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pemberian tunjangan kinerja.

“Selama ini UKK Imigrasi di daerah 3T relatif tidak diperhatikan secara optimal oleh pusat. Padahal beberapa kantor UKK Imigrasi di kawasan 3T menjadi garda depan pelayanan imigrasi karena berbatasan langsung dengan negara tetangga,” kata Prana Putra Sohe dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Prana yang duduk di Komisi XIII–komisi membidangi hukum, HAM, keimigrasian dan pemasyarakatan, serta penanggulangan terorisme–lantas menyinggung bahwa selama ini telah ada Desa Binaan yang diprakarsai Kantor Imigrasi Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan desa tentang keimigrasian.

Program itu, kata dia, meliputi pelatihan proses pengajuan pembuatan paspor hingga upaya mempermudah akses layanan imigrasi bagi penduduk desa.

"Namun, program ini kurang optimal karena lemahnya dukungan pemerintah terkait sarana dan prasarana imigrasi sehingga memudahkan untuk pelayanan keimigrasian seperti pengajuan pembuatan paspor,” ujarnya.

Dia menilai selain di kawasan 3T, di wilayah yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan seperti Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, dukungan sarana keimigrasian pun relatif lemah sehingga masih membutuhkan tambahan kapasitas server di UKK Lubuklinggau.

“Banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan keimigrasian secara cepat seperti pembuatan paspor untuk perjalanan ibadah umrah, tapi kalau server terbatas pastinya ini menghambat,” tuturnya.

Padahal, tambah dia, UKK Lubuklinggau menjadi tumpuan masyarakat dari 10 kabupaten untuk pembuatan paspor dan pelayanan keimigrasian lainnya.

Untuk itu, ujarnya lagi, meningkatnya jumlah pemohon pengajuan paspor membutuhkan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai untuk mempermudah akses keimigrasian kepada masyarakat.

“Kami minta agar penggandaan server ini dilakukan tahun ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Dia meminta pula agar ada peningkatan status dari UKK menjadi Kantor Imigrasi Lubuklinggau, menyusul Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan telah menerima hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Kota Lubuklinggau yang akan diproyeksikan untuk menjadi Kantor Imigrasi Kota Lubuklinggau.

“Peningkatan status dari UKK menjadi kantor imigrasi ini diharapkan akan semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Lubuklinggau,” kata legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I itu.

Bisnis.com,JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta agar Ketua Umum partai Megawati Soekarnoputri tidak perlu mengunjunginya ke rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto mengungkapkan bahwa Dia tengah berada dalam kondisi yang sehat. Sebab demikian, ia meminta agar sang Ketua Umum Partai tak perlu datang mengunjunginya.

"Karena saya dalam keadaan sehat, bahkan semangat bersama dengan sesama teman-teman di Merah Putih ini, di tempat Merah Putih ini, kami kalau olahraga itu bahkan sekarangmenyanyikan lagu-lagu wajib," terangnya usai melakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Kemudian, selama masa isolasi, ia mengklaim semangat kemanusiaan sangat terasa. Dia mengungkapkan bahwa ada pihak yang mengirim kopi dan teh, serta ingin mendengar kisah darinya.

"Cerita tentang bagaimana perjuangan khususnya para pendiri bangsa kita, Bung Karno, saya ceritakan," jelasnya usai melakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Hasto juga mengaku membawa banyak buku selama di dalam rutan dan turut membagikan kisah-kisah perjuangan kepada mereka yang ingin mendengarkan.

Terlebih, Dia menegaskan bahwa dirinya dan PDIP akan menghadapi permasalahan ini dengan baik serta yakin bahwa kebenaran akan menang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggencarkan penegakan hukum terhadap sejumlah pengelola tempat pemrosesan akhir (TPA) ilegal. Upaya hukum diharapkan dapat memberikan efek jera.

Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH Rizal Irawan mengatakan, pihaknya sedang melakukan penindakan hukum terhadap TPA ilegal Limo di Kota Depok dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Pasar Caringin di Bandung, Jawa Barat.

"Harapannya adalah memberikan efek jera kepada pelaku TPA ilegal dan tidak lagi ada TPA-TPA ilegal lainnya di Indonesia," kata Rizal, Kamis (27/2/2025)

"Karena TPA ilegal itu yang pasti mereka tidak terkelola dengan baik sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan juga mengancam kesehatan dan kehidupan masyarakat," tambahnya.

Dia memberikan contoh bagaimana TPA ilegal di Kecamatan Limo, Kota Depok memberikan dampak luar biasa kepada lingkungan. TPA yang beroperasi tanpa izin selama bertahun-tahun itu tidak hanya melakukan penumpukan sampah yang menyebabkan longsor tapi juga pembakaran terbukayang diduga berkontribusi dalam pencemaran udara di sekitar kawasan.

Akibat adanya TPA ilegal yang berada di lahan seluas 3,75 hektare tersebut, warga sekitar TPA ilegal itu juga melaporkan merasakan dampak negatif, termasuk mengalami gangguan pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Forum Warga Terdampak TPA Liar Limo kemudian melakukan pelaporan kepada KLH terkait pencemaran lingkungan serta sempat mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait hak warga untuk lingkungan yang bersih dan sehat.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq sudah melakukan inspeksi ke TPA liar Limo pada November lalu untuk memastikan penghentian kegiatan.

Deputi Bidang Gakkum KLH kemudian melakukan penangkapan seorang tersangka berinisial J yang merupakan pengelola TPA ilegal Limo. Tersangka sempat ditahan di Rutan Salemba, Jakarta sebelum akhirnya pada hari ini diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok bersama barang bukti kasus TPA ilegal Limo untuk melanjutkan proses hukum.

Untuk TPS Pasar Caringin sendiri, Menteri LH dalam pernyataan pada Sabtu (22/2) bahwa KLH sedang meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan setelah pihak pengelola tidak melakukan arahan yang diminta oleh Dinas Lingkungan Hidup baik Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bandung.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut menitipkan pesan untuk Sekjennya, Hasto Kristiyanto, yang kini menjadi tahanan KPK. Pesan Megawati ini disampaikan lewat pengacara Hasto, Maqdir Ismail.

Pesan ini disampaikan langsung oleh Hasto setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku hari ini di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (27/2).

"Ya pesannya terus nyalakan api perjuangan, kita memiliki napas yang panjang," ujar Hasto kepada wartawan.

Hasto juga menjawab pertanyaan soal teman satu rutannya. Hasto menyebut teman satu rutannya mendengarkan ceritanya soal perjuangan pendiri bangsa.

"Ya, banyaklah. Tapi ya, semua dekat. Bahkan ketika saya dikenakan isolasi, gelora kemanusiaan itu sangat eksis. Ada yang mengirim kopi, teh, mereka pengin dengar cerita dari saya. Cerita tentang bagaimana perjuangan khususnya para pendiri bangsa kita. Saya banyak membawa buku dan kemudian saya ceritakan tentang kisah-kisah tentang perjuangan itu," ujar Hasto.

Sebaliknya, Hasto juga mengatakan telah menitip pesan kepada pengacara untuk disampaikan ke Megawati. Dia mengungkapkan telah memohon agar Megawati tidak perlu menjenguknya ke Rutan KPK.

"Saya sampaikan kepada penasihat hukum kami untuk memohon kepada Ibu Megawati Soekarnoputri untuk tidak perlu menjenguk saya. Karena saya dalam keadaan sehat," terang Hasto.

"Saya juga menyampaikan bahwa dalam situasi seperti ini yang dapat mengunjungi saya adalah keluarga inti," imbuhnya.

Seperti diketahui, KPK kembali memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan terkait buron Harun Masiku. Hari ini merupakan hari kedua Hasto diperiksa oleh KPK secara berturut-turut setelah ditahan.

Hasto hari ini, Kamis (27/2), hadir di gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan kemeja putih berbalut rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan terborgol. Hasto didampingi petugas pengawal tahanan.

Sebelumnya Hasto juga sudah diperiksa kemarin, Rabu (26/2), oleh KPK setelah resmi ditahan. Namun pada pemeriksaan kemarin, Hasto menyebut diperiksa sebagai saksi dari tersangka lainnya, yakni Donny Tri Istiqomah.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto selesai diperiksa KPK sebagai tersangka dalam perkara suap dan perintangan penyidikan terkait buron Harun Masiku. Selesai diperiksa, Hasto meminta pengacaranya menyampaikan kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri agar tidak menjenguk ke Rutan KPK.

"Saya sampaikan kepada penasehat hukum kami untuk memohon kepada Ibu Megawati Soekarnoputri untuk tidak perlu menjenguk saya. Karena saya dalam keadaan sehat," kata Hasto kepada wartawan usai diperiksa di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Hasto menilai Megawati tentu memiliki kesibukan-kesibukan sebagai seorang pemimpin partai. Dia juga menyebut akan ada agenda Pancasila Summit yang bakal diadakan dan dihadiri oleh Megawati.

"Rencana akan mengadakan Pancasila Summit. Dan itu sangat penting untuk menyampaikan kepada dunia. Karena itulah dengan tugas-tugas yang sangat berat dan penuh tanggung jawab bagi bangsa dan negara," ungkap Hasto.

"Saya juga menyampaikan bahwa dalam situasi seperti ini yang dapat mengunjungi saya adalah keluarga inti," imbuhnya.

Seperti diketahui Hasto kembali diperiksa KPK sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan terkait buron Harun Masiku. Hari ini merupakan hari kedua Hasto diperiksa oleh KPK secara berturut-turut setelah ditahan.

Hasto hadir di gedung Merah Putih KPK hari ini, Kamis (27/2), dengan mengenakan kemeja putih berbalut rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan terborgol. Hasto didampingi petugas pengawal tahanan.

Sebelumnya Hasto juga sudah diperiksa kemarin, Rabu (26/2), oleh KPK setelah resmi ditahan. Namun pada pemeriksaan kemarin, Hasto menyebut diperiksa sebagai saksi dari tersangka lainnya, yakni Donny Tri Istiqomah.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan dirinya sebagai warga negara akan taat pada proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seraya menambahkan dirinya merasa tak ada keterlibatan dalam kasus yang dituduhkan kepadanya.

Hasto juga merujuk hasil eksaminasi atas putusan perkara dimaksud, yang menunjukkan tak ada keterlibatannya dalam kasus itu. Oleh karena itu, Hasto memekikkan semangat perjuangan.

"Berdasarkan hasil eksaminasi oleh para ahli hukum, ahli pidana itu menunjukkan ya tidak ada keterlibatan saya,” kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Walau demikian, Hasto memilih tetap mengikuti proses hukum untuk menunjukkan teladan sebagai warga negara yang baik, sekaligus menunjukkan bagaimana perjuangan harus dilakukan.

“Tetapi sebagai warga negara yang baik, rompi oranye dan borgol ini adalah sebagai lambang dari perjuangan saya. Merdeka! Terima kasih," ujarnya.

Hasto menitip pesan kepada kader PDIP bahwa dirinya dalam kondisi sehat. Hasto menegaskan tetap semangat menjalani hari-hari dalam tahanan.

"Kepada seluruh simpatisan anggota dan kader PDI Perjuangan saya tegaskan bahwa saya dalam kondisi yang sangat sehat, penuh semangat. Dan ini bagian dari kristalisasi perjuangan. Karena Indonesia dibangun dengan cita-cita keadilan," ujar Hasto.

Penyidik KPK pada Kamis (20/2) malam melakukan penahanan terhadap Hasto selama 20 hari ke depan terhitung mulai 20 Februari hingga 11 Maret 2025 di Rutan KPK.

Penyidik KPK menerapkan perintangan penyidikan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa penyidik menerapkan pasal tersebut karena intervensi Hasto Kristiyanto menyebabkan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) komisi antirasuah dan buron hingga saat ini.

Ia menerangkan bahwa KPK pada tanggal 8 Januari 2020 tengah menggelar OTT terhadap pihak yang terlibat dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, salah satu target OTT tersebut adalah Harun Masiku.

Namun, Hasto memerintahkan Nur Hasan selaku penjaga Rumah Aspirasi di Jalan Sutan Syahrir No. 12 A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

"Atas perbuatan tersebut, menyebabkan HM tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini," kata Setyo.

Pada tanggal 6 Juni 2024, kata dia, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

"Dalam ponsel tersebut terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka HM yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK," ujarnya.

Penyidik KPK juga menemukan bahwa Hasto mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat dipanggil oleh KPK, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit penyidikan perkara suap yang sedang berjalan.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Kita serahkan saja kasus hukum ini kepada penegak hukum tanpa ada intervensi dari sana-sini

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyatakan dukungannya terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan lembaga kejaksaan terkait kasus pengoplosan bahan bakar minyak jenis pertamax yang melibatkan anak perusahaan PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga.

Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi dalam pernyataannya di Magelang, Jawa Tengah, Kamis, menyatakan bahwa tindakan tegas ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memerangi korupsi di berbagai sektor.

"Dari pemerintah, kita mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan karena ini juga merupakan bagian dari yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, yaitu memerangi korupsi," ujar Hasan dalam keterangan video yang diterima di Jakarta.

Hasan menambahkan bahwa pemerintah juga mendorong Pertamina untuk memperbaiki tata kelolanya agar menjadi perusahaan yang lebih baik, akuntabel, dan transparan.

"Bagaimanapun, Pertamina kan aset besar bangsa Indonesia. Salah satu kekuatan ekonomi bangsa Indonesia dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke jajaran Fortune 500," ujarnya.

Mengenai langkah-langkah awal yang perlu diambil, Hasan menyebutkan pentingnya perbaikan tata kelola, tidak hanya di Pertamina, tetapi di seluruh institusi negara dan badan usaha milik negara (BUMN).

Menurut Hasan, Presiden Prabowo telah memulai langkah serupa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui efisiensi belanja dan hal tersebut juga perlu diterapkan di lingkungan BUMN.

"Jadi, ini langkah bersama lah, tentu mungkin akan ada kekagetan, ada keterkejutan, ketika misalnya proses bersih-bersih yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo ini dijalankan. Tapi, ini kan kaget sebentarlah," kata Hasan.

Kalau kemudian semua bisa mengikuti gerak langkah yang diinginkan Presiden Prabowo dalam menjalankan amanah institusi dengan cara yang bertanggung jawab dan bebas dari korupsi, kata Hasan, kekagetan-kekagetan ini tidak akan lama.

"Jadi, kita akan mencapai keseimbangan baru secepatnya," katanya.

Mengenai proses hukum kasus ini, Hasan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan intervensi dan memercayakan sepenuhnya kepada penegak hukum.

"Kita serahkan saja kasus hukum ini kepada penegak hukum tanpa ada intervensi dari sana-sini dan kita yakin, kita percayakan penegakan hukum ini akan berlangsung jujur, adil, dan fair," ujarnya.

Hasan menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa semangat perbaikan harus terus dijaga di semua lini, tidak hanya di Pertamina, tetapi juga di berbagai institusi lainnya.

Kasus pengoplosan bahan bakar minyak mencuat setelah Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi yang melibatkan Pertamina Patra Niaga. Modus yang digunakan para pelaku adalah mengoplos impor minyak produk kilang dari RON 90 (setara pertalite) menjadi RON 92 (setara pertamax).

Namun, PT Pertamina membantah tudingan tersebut. Pertamina menegaskan tidak ada pengoplosan bahan bakar minyak pertamax dan memastikan kualitas pertamax sesuai dengan spesifikasi pemerintah, yakni RON 92.

Pernyataan ini kemudian diperkuat oleh klarifikasi dari Kejaksaan Agung yang menyebut tidak ada masalah pada kualitas pertamax di pasaran.

Kasus ini menjadi sorotan publik, seiring dengan upaya pemerintah dalam mendukung penegakan hukum dan perbaikan tata kelola di lingkungan BUMN, khususnya di Pertamina Patra Niaga.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

RIYADH, investor.id – Hamas menyerahkan jenazah empat sandera Israel sambil menunggu ratusan tahanan Palestina dibebaskan oleh Israel, sebagai balasannya. Pertukaran yang dilaksanakan semalam, Rabu (26/2/2025) menandai pertukaran terakhir sebagai bagian dari gencatan senjata yang rapuh di Gaza.

Gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari 2025 dan sebagian besar telah terlaksana, meskipun mengalami banyak kemunduran. Namun fase pertama gencatan senjata akan berakhir minggu ini dan nasib fase berikutnya, yang bertujuan untuk mengakhiri perang, masih belum jelas. Hamas mengatakan sejauh ini pihaknya belum menerima usulan apa pun.

Setelah berhari-hari mengalami kebuntuan, mediator Mesir mengamankan penyerahan jenazah empat sandera terakhir dalam fase pertama kesepakatan tersebut, untuk 620 warga Palestina yang ditahan oleh pasukan Israel di Gaza atau dipenjara di Israel.

Israel menolak membebaskan tahanan pada Sabtu (22/2/2025) setelah Hamas menyerahkan enam sandera dalam sebuah upacara yang dipentaskan.

Hamas telah memamerkan sandera hidup dan peti mati yang membawa sisa-sisa sandera di atas panggung di depan kerumunan di Gaza sebelum menyerahkannya, yang menuai kritik tajam termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Penyerahan terakhir tidak mencakup upacara seperti itu.

Israel menerima peti mati yang membawa sisa-sisa keempat sandera, kantor Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu mengatakan pada dini Kamis (27/2/2025).

Hamas sebelumnya telah mengidentifikasi jenazah tersebut sebagai Tsachi Idan, Itzhak Elgarat, Ohad Yahalomi dan Shlomo Mantzur yang semuanya diculik selama serangan 7 Oktober 2023 dari rumah kibbutz mereka di dekat Gaza.

Jenazah tersebut sedang menjalani identifikasi awal di wilayah Israel dan pemberitahuan resmi akan diberikan kepada keluarga para sandera setelah prosesnya selesai, kata kantor Netanyahu dalam pernyataan resminya.

Perjanjian serah terima juga telah ditunda sebelumnya setelah Hamas menyerahkan jenazah seorang wanita tak dikenal sebagai ganti Shiri Bibas, sebelum menyerahkan jenazah yang benar keesokan harinya.

Pemeriksaan forensik lengkap untuk menentukan penyebab kematian keempat sandera terakhir akan dilakukan kemudian, menurut kementerian kesehatan Israel.

Sekitar 30 sandera telah tewas di Gaza, menurut otoritas Israel. Beberapa dibunuh oleh penculik mereka dan beberapa lainnya tewas dalam pelanggaran Israel.

Tahanan Palestina yang Dibebaskan

Tahanan Palestina yang akan dibebaskan termasuk 445 pria dan 24 wanita dan anak di bawah umur yang ditangkap di Gaza, serta 151 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup karena serangan mematikan terhadap warga Israel, menurut sumber Hamas.

Sebuah bus yang membawa beberapa tahanan Palestina yang dibebaskan meninggalkan penjara Ofer Israel di Tepi Barat yang diduduki dan tiba di kota Palestina Ramallah beberapa menit kemudian, menurut rekaman langsung.

Kelompok itu turun dari bus diiringi sorak sorai dari ratusan orang yang berkumpul di luar, sementara beberapa orang yang dibebaskan mengenakan jaket hijau dan keffiyeh diangkat tinggi-tinggi oleh kerumunan.

Seperti dikutip laporan Reuters, narapidana yang dibebaskan Bilal Yassin (42) mengatakan ia telah berada dalam tahanan Israel selama 20 tahun. Warga asli Tepi Barat itu mengatakan ia telah menghadapi penindasan dan kondisi yang buruk selama itu.

"Pengorbanan dan pemenjaraan kami tidak sia-sia. Kami percaya pada perlawanan (Palestina)," kata Yassin.

Tidak jelas kapan tahanan berikutnya akan dibebaskan.

Tahap pertama gencatan senjata mencakup pertukaran total 33 sandera Israel dengan sekitar 2.000 tahanan dan tahanan Palestina, sementara penarikan pasukan Israel dari beberapa posisi di Gaza serta masuknya bantuan.

Namun dengan berakhirnya gencatan senjata selama 42 hari pada Sabtu, masih belum jelas apakah perpanjangan yang dapat membebaskan lebih banyak dari 59 sandera yang tersisa akan terjadi atau apakah negosiasi dapat dimulai pada tahap kedua kesepakatan tersebut.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Seorang tahanan di Palembang, Sumatera Selatan, bernama, Mareda Gosta melaporkan istrinya yang kedapatan berselingkuh ke polisi. Sang istri berinisial IPP ketahuan berselingkuh setelah digerebek oleh warga sekitar.

Kuasa hukum korban Muhammad Daud (51) mengatakan, penggerebekan tersebut terjadi di rumahnya, Kecamatan Kalidoni Palembang pada Senin (17/2/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.

"Klien kami (korban) melaporkan perselingkuhan istrinya ke polisi. Saat ini, kami wakili karena korban sedang menjalani masa tahanan di rutan," ungkapnya, Kamis (27/2/2025).

Daud menjelaskan, istri korban bersama terduga selingkuhannya yang berinisial HTL digerebek warga bersama ketua RT dan Bhabinkamtibmas Polsek Kalidoni di rumah korban. Saat itu, IPP tak mengaku telah menyembunyikan pria tak dikenal di rumah tersebut.

"Pada saat kejadian, warga beserta pihak berwajib menggerebek terlapor IPP di rumah mereka atas dugaan melakukan perzinahan saat lelakinya sedang ditahan. Namun, istri korban menyangkal," jelasnya.

Warga kemudian mencari HTL hingga ditemukan. Kemudian, kata Daud, IPP masih berkelit dan mengaku pria tersebut adalah keluarganya.

"Kemudian dikonfirmasilah ke klien kami. Pengakuan korban, dia tidak mengenal HTL sama sekali. Bukan kerabatnya atau (kerabat) istrinya," tutur Daud.

Mengetahui informasi tersebut, tahanan atas kasus kepemilikan senpi ilegal itu merasa tidak senang dan melaporkan perselingkuhan IPP ke polisi melalui Daud.

"Harapannya semoga kedua terlapor dapat diproses hukum," katanya.

Kepala SPKT Polrestabes Palembang AKP Heri membenarkan pihaknya menerima aduan tersebut. Berdasarkan keterangan kuasa hukum korban, terlapor diduga melakukan tindak pidana pasal 284 KUHP mengenai tindak pidana Perzinahan.

"Benar, sudah kami terima laporan korban melalui kuasa hukumnya. Saat ini berkasnya telah diserahkan ke tim penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang," ujarnya.

Video: Viral Dokter Koas di Palembang Dianiaya, Diduga gegara Jadwal Piket

Video: Viral Dokter Koas di Palembang Dianiaya, Diduga gegara Jadwal Piket

KOMPAS.com - Pendaftaran calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) nasional 2025 masih dibuka.

Sebelum ditutup, siswa SMA, SMK sederajat bisa mengetahui persyaratan dan jadwal pendaftaran tahun ini.

Program Paskibraka ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), jika Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

Selama program ini berjalan, pelajar akan mendapatkan pembinaan kepemimpinan, keterampilan, dan kedisiplinan yang menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, dan peningkatan wawasan kebangsaan kepada putra dan putri terbaik bangsa.

Selama mengikuti program Paskibraka, siswa akan mengikuti pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Duta Pancasila, pembinaan lanjutan Purnapaskibraka Duta Pancasila, dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka.

Pendaftaran Paskibraka 2025 dibuka 3-28 Februari 2025 melalui aplikasi Transparansi Paskibraka di laman resmi paskibraka.bpip.go.id.

Syarat daftar Paskibraka 2025

Dilansir dari Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, berikut sejumlah persyaratan untuk mendaftar sebagai calon Paskibraka.

1. Warga negara Indonesia.

2. Calon Paskibraka merupakan pelajar kelas X dengan minimal usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun pada tanggal 17 Agustus sesuai tahun penugasan pada Upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

3. Memperoleh izin tertulis dari kepala sekolah.

4. Memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua/wali.

5. Mengisi dan menandatangani Pernyataan Kesediaan

6. Mematuhi peraturan program Paskibraka.

7. Nilai akademik minimal berkategori baik.

8. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah yang diterbitkan setelah tanggal pengumuman pada masing-masing daerah.

9. Memiliki tinggi dan badan ideal sebagai berikut:

• Paling rendah 170 sentimeter dan paling tinggi 180 sentimeter untuk pelajar putra.
• Paling rendah 165 sentimeter dan paling tinggi 175 sentimeter untuk pelajar putri, yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah.

8. Memiliki berat badan ideal yaitu tidak kurang dan tidak lebih lima kilogram dari berat badan ideal sebagai berikut:

Tabel tinggi badan dan berat badan ideal untuk paskibraka putra

• Tinggi badan 170 cm, berat badan 55-65 Kg
• Tinggi badan 171 cm, berat badan 56-66 Kg
• Tinggi badan 172 cm, berat badan 57-67 Kg
• Tinggi badan 173 cm, berat badan 58-68 Kg
• Tinggi badan 174 cm, berat badan 59-69 Kg
• Tinggi badan 175 cm, berat badan 60-70 Kg
• Tinggi badan 176 cm, berat badan 61-71 Kg
• Tinggi badan 177 cm, berat badan 62-72 Kg
• Tinggi badan 178 cm, berat badan 63-73 Kg
• Tinggi badan 179 cm, berat badan 64-74 Kg
• Tinggi badan 180 cm, berat badan 65-75 Kg

Tabel tinggi badan dan berat badan ideal untuk paskibraka putri

• Tinggi badan 165 cm, berat badan 50-60 Kg
• Tinggi badan 166 cm, berat badan 51-61 Kg
• Tinggi badan 167 cm, berat badan 52-62 Kg
• Tinggi badan 168 cm, berat badan 53-63 Kg
• Tinggi badan 169 cm, berat badan 54-64 Kg
• Tinggi badan 170 cm, berat badan 55-65 Kg
• Tinggi badan 171 cm, berat badan 56-66 Kg
• Tinggi badan 172 cm, berat badan 57-67 Kg
• Tinggi badan 173 cm, berat badan 58-68 Kg
• Tinggi badan 174 cm, berat badan 59-69 Kg
• Tinggi badan 175 cm, berat badan 60-70 Kg

9. Memiliki bentuk kaki O (O been) dengan ekstremitas paling banyak lima sentimeter, bentuk kaki X (X been) dengan ekstremitas paling banyak lima sentimeter, dan tidak memiliki bentuk telapak kaki datar (flat foot).

Dokumen pendaftaran Paskibraka 2025

Pada proses pendaftaran, calon Paskibraka terlebih dahulu membuat akun pada laman https://paskibraka.bpip.go.id, mengisi formulir, dan wajib mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:

• Kartu keluarga
• Surat izin dari kepala sekolah sesuai format.
• Surat persetujuan dari orang tua/wali sesuai format
• Surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan program Paskibraka
• Surat pernyataan persetujuan pemeriksaan kesehatan (Informed Consent)
• Salinan halaman rapor yang mencantumkan nilai akademik minimal berkategori baik.
• Surat keterangan sehat yang ditandatangani oleh dokter dari fasilitas kesehatan pemerintah.
• Pendaftaran dan pengunggahan dokumen persyaratan calon Paskibraka dilakukan 1 (satu) kali pada tingkat kabupaten/kota

Informasi lebih lanjut, bisa cek laman resmi Paskibraka tahun 2025.