Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kakanwil Kemenkum Babel), Harun Sulianto, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Rahmat Feri Pontoh, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pendalaman dan penguatan Analisis dan Evaluasi 6 Dimensi serta Penerapan Aplikasi Evadata dilaksanakan secara hybrid bertempat di Aula BPHN pada Kamis, 27 Februari 2025.

Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, Arfan Faiz Muhlizi dalam laporan kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan Analisa dan evaluasi hukum khusus nya Peraturan daerah bukan monopoli kementerian Hukum namun kedepannya akan didorong seluruh Pemda Kabupaten/Kota juga melakukan analisa evaluasi secara spesifik.

Lebih lanjut Arfan menyampaikan untuk mendukung optimalisasi Analisa dan evaluasi hukum maka hadir aplikasi Evadata yang merupakan aplikasi untuk membantu menelaah peraturan perundang-undangan berdasarkan 6 dimensi.

“Aplikasi Evadata ini hadir untuk membantu menganalisa dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan dengan 6 dimensi yang ada," ujar Arfan.

Adapun 6 Dimensi tersebut yaitu Dimensi Pancasila, Ketepatan jenis Peraturan Perundang Undangan (PUU), Dis-harmonisasi peraturan, kejelasan rumusan, kesesuaian asas bidang hukum PUU yang bersangkutan, dan efektifitas PUU.

Kepala BPHN, Min Usihen ketika membukakan kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan Analisa dan evaluasi hukum menjadi penting karena banyaknya permasalahan peraturan perundang-undangan, misalnya karena peraturan tidak berfungsi efektif, tidak berdaya guna dan tidak berkepastian hukum.

Lebih lanjut Min Usihen, menjelaskan bahwa ada kecenderungan banyaknya permasalahan Peraturan Daerah tanpa disesuaikan dengan arah prioritas pembangunan nasional dan daerah, oleh karena itu Kantor wilayah Kemenkum diharapkan membantu melakukan penataan regulasi melalui analisis dan evaluasi hukum di wilayah.

Untuk Tahun 2025 ini, setiap Kantor Wilayah memiliki target 5 Peraturan Daerah yang harus dilakukan Analisa dan evaluasi. BPHN akan melakukan pendampingan terhadap pelaksana Analisa dan evaluasi hukum di wilayah sehingga dapat sesuai dengan target dan tujuan yang ingin dicapai

Min Usihen berpesan agar Kantor wilayah nantinya dapat mengkoordinir dan mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan Analisa dan Evaluasi pada Peraturan Daerah di wilayahnya.

Kakanwil Kemenkum Babel, Harun Sulianto, menegaskan bahwa Kantor Wilayah berkomitmen untuk melaksanakan Analisa dan Evaluasi terhadap peraturan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Dalam upaya tersebut, Tim Kerja Anev Kanwil Babel telah melakukan inventarisasi terhadap beberapa Peraturan Daerah (Perda) di wilayah.

"Tim kerja Anev Kanwil Babel sudah melakukan Inventarisasi Peraturan Daerah pada Kabupaten/kota yang ada sesuai dengan 5 opsi tema yang diberikan yaitu Swasembada Pangan, Swasembada energi, Makan Bergizi Gratis, Hilirisasi Komoditas dan pengelolaan lahan" Ucap Harun.

Kakanwil Harun Sulianto menekankan bahwa kegiatan analisa dan evaluasi ini bertujuan untuk meninjau efektivitas serta relevansi peraturan daerah yang telah diterapkan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dalam implementasinya. Dengan demikian, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih optimal dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Kadiv P3H, Rahmat Feri Pontoh menambahkan bahwa kegiatan Analisa dan Evaluasi yang akan dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur. Dalam pelaksanaannya, pihaknya akan berkoordinasi serta bekerja sama dengan berbagai stakeholder di lingkungan pemerintah daerah guna memastikan optimalisasi kegiatan.

Feri Pontoh menegaskan bahwa kolaborasi dengan instansi terkait sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang akurat mengenai kondisi di lapangan, sehingga hasil analisis dan evaluasi dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif

Hadir secara virtual dalam kegiatan tersebut yaitu Kakanwil Kemenkum Babel (Harun Sulianto), Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Rahmat Feri Pontoh), JFT Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Madya selaku Koordinator Tim Pokja Analisa dan evaluasi (M.Iqbal), JFT Perancang Ahli Madya (Ismail, Yanto Majid, Irkham) JFT Perancang Ahli Muda (Siti Latifah, Elisanti) JFT Perancang Ahli Pertama (Imam Rokhyani, Heri Sandri) JFT Analis Hukum ahli Muda (Poppy Rinafany) JFT Analis Hukum ahli Pertama (Fitriyah KW dan Defta Fahrun).

"Keadilan restoratif dapat dimasukkan dalam pembaharuan KUHAP atau diatur melalui regulasi yang lebih spesifik di tingkat undang-undang,"

Solo (ANTARA) - Pakar Hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Hari Purwadi merekomendasikan keadilan restoratif pada revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP) yang saat ini dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pada seminar nasional tentang keadilan restoratif yang digelar Pusat Penelitian Pengembangan Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (P3KHAM) UNS di Solo, Jawa Tengah, Kamis, Hari mengatakan saat ini semua lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Polri, dan Mahkamah Agung memiliki peraturan sendiri terkait keadilan restoratif.

Dalam praktiknya, peraturan dari ketiga lembaga itu memiliki prosedur dan teknik yang berbeda-beda.

"Ke depan aturan keadilan restoratif harus mengatur prosedur, teknik, dan standar hukum yang sama di antara para APH dan Kejaksaan bisa menjadi lembaga yang ikut mengontrol proses penyidikan dan proses keadilan restoratif yang dilakukan oleh polisi," kata Guru Besar Fakultas Hukum (FH) UNS ini.

Pada diskusi tersebut terdapat sejumlah poin rekomendasi terkait pentingnya keadilan restoratif diatur dalam revisi KUHAP.

Rekomendasi yang pertama adalah keadilan restoratif perlu diperkuat dalam penegakan perkara pidana di Indonesia, dengan menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian tindak pidana, di samping negara sendiri. Keterlibatan pihak-pihak tersebut, khususnya pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana dianggap bernilai tinggi.

Kedua, perlunya penguatan kebijakan negara dalam penyelesaian perkara pidana di luar proses pengadilan formal. Konsep ini memungkinkan penyelesaian kasus dengan cara yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Penyelesaian secara win-win solution, tidak ada balas dendam. Mengurangi beban penyelesaian perkara yang menumpuk, mengurangi overcapacity pada lembaga kemasyarakatan, memberdayakan dan mengakomodasi kepentingan para pihak, khususnya korban.

Ketiga, revisi KUHAP mendesak dilakukan karena keadilan restoratif telah mengakar kuat dalam praktik tradisi hukum lokal di Indonesia, namun belum sepenuhnya diakui dan dilaksanakan dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia.

Keempat, perlunya persepsi yang sama antar aparat penegak hukum terutama polisi dan jaksa dalam memandang kebijakan keadilan restoratif dengan menempatkan Kejaksaan sebagai dominus litis menjadi koordinator dalam penerapannya.

Kelima, peraturan kebijakan keadilan restoratif yang telah berlaku bagi internal aparat hukum selama ini agar dijadikan salah satu bahan utama untuk menormakannya di dalam revisi KUHAP.

Pembicara lain yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Pujiono mengatakan keadilan restoratif berpotensi menjadi alternatif mekanisme penyelesaian perkara pidana yang memungkinkan perkara berhenti tanpa harus berlanjut ke proses peradilan konvensional.

Ia mengatakan mekanisme ini harus ditetapkan sebagai bagian dari proses peradilan, sebagaimana telah diterapkan dalam sistem peradilan anak.

"Keadilan restoratif dapat dimasukkan dalam pembaharuan KUHAP atau diatur melalui regulasi yang lebih spesifik di tingkat undang-undang," katanya.

Ia mengatakan keadilan restoratif dapat berfungsi sebagai konsep keadilan yang menjadi pertimbangan dalam seluruh tahapan proses peradilan, termasuk dalam pengambilan putusan untuk semua jenis tindak pidana.

"Jika keadilan restoratif dijadikan alternatif penyelesaian perkara pidana, maka pengaturannya harus dibuat secara khusus dengan pembatasan pada jenis tindak pidana tertentu, bergantung pada arah politik hukum yang berlaku," katanya.

Sementara itu, ia menilai kewenangan untuk melakukan keadilan restoratif sebaiknya dilakukan kejaksaan sebagai pengendali perkara.

Ia mengatakan hal itu sejalan dengan ketentuan dalam pada Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP yang menyebutkan alasan hapusnya kewenangan penuntutan.

"Ini menunjukkan bahwa lembaga penuntutan memiliki peran penting dalam penerapan keadilan restoratif," katanya.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membahas situasi hak asasi di Papua hingga fenomena deret tunggu dan komutasi hukuman mati saat beraudiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) di Jakarta, Kamis.

Selain itu, Komnas HAM dan Kemenko Kumham Imipas juga membicarakan upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat, penghormatan dan perlindungan HAM dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta permasalahan orang tanpa kewarganegaraan.

"Kami ingin berkenalan sekaligus menguatkan koordinasi di bidang HAM yang menjadi tugas bersama sehingga kami juga hadir membawa beberapa isu serta rekomendasi terkait permasalahan tersebut," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, sebagaimana keterangan tertulisnya.

Dalam pertemuan tersebut, Atnike juga menyoroti tugas dan fungsi antara Komnas HAM dan Kementerian HAM yang berada di bawah naungan Kemenko Kumham Imipas.

Menurut dia, perlu koordinasi dan sinkronisasi lebih lanjut dari Kemenko Kumham Imipas mengenai tugas dan fungsi Komnas HAM dan Kementerian HAM agar tidak menjadi kerancuan di masyarakat.

Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan perlunya rapat koordinasi yang lebih besar dengan berbagai kementerian maupun lembaga terkait urusan hak asasi.

Sementara itu, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa seluruh hal yang disampaikan Ketua Komnas HAM akan ditampung dan dicarikan solusi bersama.

"Sampai saat ini kami sudah berkoordinasi dengan Menteri HAM dan berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa masalah yang juga kami diskusikan dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan HAM yang sedang kami tindak lanjuti," katanya.

Yusril juga mengatakan perlu adanya koordinasi lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait HAM, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Disabilitas, Komnas Perempuan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Menurut Yusril, Kemenko Kumham Imipas saat ini sedang menyusun rumusan tentang sinkronisasi dan koordinasi kementerian/lembaga yang membidangi urusan HAM agar tidak terjadi tumpang tindih.

Pada pertemuan tersebut, Menko Yusril didampingi Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Deputi Bidang Koordinasi HAM Ibnu Chuldun, dan Deputi Bidang Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram.

Sedangkan Atnike hadir bersama Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Saurlin P. Siagian, dan Komisioner Mediasi Prabianto Mukti Wibowo.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membahas situasi hak asasi di Papua hingga fenomena deret tunggu dan komutasi hukuman mati saat beraudiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) di Jakarta, Kamis.

Selain itu, Komnas HAM dan Kemenko Kumham Imipas juga membicarakan upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat, penghormatan dan perlindungan HAM dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta permasalahan orang tanpa kewarganegaraan.

"Kami ingin berkenalan sekaligus menguatkan koordinasi di bidang HAM yang menjadi tugas bersama sehingga kami juga hadir membawa beberapa isu serta rekomendasi terkait permasalahan tersebut," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, sebagaimana keterangan tertulisnya.

Dalam pertemuan tersebut, Atnike juga menyoroti tugas dan fungsi antara Komnas HAM dan Kementerian HAM yang berada di bawah naungan Kemenko Kumham Imipas.

Menurut dia, perlu koordinasi dan sinkronisasi lebih lanjut dari Kemenko Kumham Imipas mengenai tugas dan fungsi Komnas HAM dan Kementerian HAM agar tidak menjadi kerancuan di masyarakat.

Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan perlunya rapat koordinasi yang lebih besar dengan berbagai kementerian maupun lembaga terkait urusan hak asasi.

Sementara itu, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa seluruh hal yang disampaikan Ketua Komnas HAM akan ditampung dan dicarikan solusi bersama.

"Sampai saat ini kami sudah berkoordinasi dengan Menteri HAM dan berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa masalah yang juga kami diskusikan dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan HAM yang sedang kami tindak lanjuti," katanya.

Yusril juga mengatakan perlu adanya koordinasi lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait HAM, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Disabilitas, Komnas Perempuan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Menurut Yusril, Kemenko Kumham Imipas saat ini sedang menyusun rumusan tentang sinkronisasi dan koordinasi kementerian/lembaga yang membidangi urusan HAM agar tidak terjadi tumpang tindih.

Pada pertemuan tersebut, Menko Yusril didampingi Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Deputi Bidang Koordinasi HAM Ibnu Chuldun, dan Deputi Bidang Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram.

Sedangkan Atnike hadir bersama Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Saurlin P. Siagian, dan Komisioner Mediasi Prabianto Mukti Wibowo.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi bakal memberikan tunjangan untuk petugas imigrasi di wilayah perbatasan tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia (3T).

Rencana pemberian tunjangan khusus petugas imigrasi di wilayah 3T ini mendapat dukungan dari Komisi XIII DPR RI.

“Komisi XIII DPR RI mendorong Imigrasi agar melayani dengan baik namun tetap tegas, meningkatkan pengawasan di wilayah wisata, industri, dan pertambangan agar tidak ada penyalahgunaan visa," ujar Pimpinan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari Komisi XIII DPR, Dewi Asmara, dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (27/2/2025).

Dewi juga meminta Ditjen Imigrasi untuk meningkatkan koordinasi intelijen dan pengawasan untuk memastikan orang asing yang masuk, tinggal, dan bekerja di Indonesia sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Tantangan Petugas Imigrasi

RDP yang dihadiri oleh Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam dan Komisi XIII DPR RI itu digelar pada Senin (24/2/2025).

Rapat tersebut membahas pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi, khususnya dalam pengawasan orang asing dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Godam menyebutkan, masih terdapat beberapa tantangan dalam menjaga kedaulatan negara di bidang keimigrasian yang harus diselesaikan.

“Di Kepulauan Riau, misalnya, 96 persen wilayah kerja didominasi laut. Untuk melakukan pengawasan orang asing, petugas kami harus menempuh perjalanan dengan waktu tempuh yang bisa mencapai 33 jam dengan menggunakan kapal patroli yang kondisinya kurang prima,” jelas Godam.

Tantangan petugas imigrasi di Kalimantan juga demikian, harus menempuh perjalanan darat hingga 18 jam dengan anggaran operasional terbatas.

DOK. Direktorat Jenderal Imigrasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi bakal memberikan tunjangan untuk petugas imigrasi di wilayah perbatasan tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia (3T).

Sementara di Aceh, isu penolakan masyarakat terhadap pengungsi memerlukan solusi regulasi yang lebih tegas dan praktis.

Adapun kantor imigrasi di wilayah Indonesia Tengah dan Timur menghadapi tantangan dalam pengawasan kedatangan orang asing serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Wilayah tersebut memiliki banyak pintu masuk dan keluar tidak resmi, sehingga menimbulkan kerawanan di wilayah perbatasan, meningkatkan risiko pelanggaran keimigrasian serta ancaman terhadap ketertiban umum.

Belum lagi, konsentrasi tinggi warga negara asing di Bali, resistensi masyarakat terhadap tenaga kerja asing di proyek strategis nasional di Sulawesi dan Maluku Utara, serta keberadaan pengungsi jangka panjang di Sulawesi Selatan menjadi isu yang mengemuka.

Masalah lainnya terkait keberadaan undocumented persons di Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur, serta kerawanan di wilayah perbatasan seperti NTT, Maluku, dan Papua akibat banyaknya jalur tidak resmi.

“Dengan wilayah kerja yang mencakup garis pantai sepanjang 108.000 kilometer (Km) dan lebih dari 17.000 pulau, kami menyadari betapa menantangnya tugas dan fungsi keimigrasian yang kami emban," ungkap Godam.

Godam juga menyampaikan tantangan lainnya, seperti keterbatasan administratif, teknologi informasi, serta koordinasi antarinstansi dalam pengawasan keimigrasian.

Beberapa kantor wilayah di wilayah timur masih membawahi lebih dari satu provinsi, seperti di Kalimantan Timur dan Papua, yang memperumit efektivitas pengawasan.

DOK. Direktorat Jenderal Imigrasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi bakal memberikan tunjangan untuk petugas imigrasi di wilayah perbatasan tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia (3T).

Belum lagi, ancaman keamanan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya turut menghambat operasional kantor imigrasi di wilayah tersebut.

“Kami berharap setelah RDP ini, Ditjen Imigrasi dapat diberikan ruang untuk menyejahterakan petugas di wilayah terluar Indonesia yang risiko kerjanya tinggi. Selain itu, keperluan operasional untuk bekerja di medan yang sulit juga dapat terpenuhi dengan baik,” pungkas Godam.

BEKASI, KOMPAS.com - Kuasa hukum korban salah gusur, Dadan mempertanyakan pemasangan garis polisi di area eksekusi lahan di Kampung Bulu, Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pasalnya, polisi seharusnya tak memasang garis polisi lantaran sengketa lahan di Desa Setia Mekar masuk kategori perdata.

"Ini kan putusannya perdata, sejak kapan putusan perdata, polisi masuk, pasang police line semuanya," kata Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman selaku pimpinan RDP berjanji akan memanggil Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa untuk menjelaskan persoalan tersebut.

"Iya mangkanya, nanti kita panggil kapolresnya," ujar Habiburokhman.

Sementara itu, Mustofa menyatakan siap memenuhi panggilan Komisi III untuk menjelaskan persoalan pemasangan garis polisi.

"Kalau saya dipanggil ya saya akan menjelaskan," jelas Mustofa kepada Kompas.com Kamis (27/2/2025).

Mustofa menjelaskan pemasangan garis polisi dilakukan di area pagar yang dibangun oleh pihak Mimi Jamilah selaku pemohon.

Pagar tersebut disebut dirusak oleh seseorang, sehingga personel dari Polsek Tambun Selatan berinisiatif memasang garis polisi.

"Kan sempat dibuat pagar sama pemohon. Kemudian kok pada rusak, kemudian oleh polsek berinisiatif memasang police line di obyek yang katanya pagarnya dirusak," tambah dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II salah menggusur rumah warga dalam sengketa lahan seluas 3,6 hektare di Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Rumah yang kini telah rata dengan tanah itu ternyata berada di luar obyek lahan yang disengketakan oleh penggugat bernama Mimi Jamilah pada 1996.

"Kalau dilihat dari data ini, ini di luar tanah yang disengketakan, setelah kami cek," kata Nusron saat mengunjungi lokasi sengketa lahan di Desa Setia Mekar, Jumat (7/2/2025).

Enam korban kemudian mengadu ke Komisi II dan Komisi III DPR RI untuk menuntut keadilan.

Hamas menyerahkan empat jenazah sandera sementara Israel membebaskan 620 tahanan Palestina pada Rabu (26/2).

Hamas menyerahkan jenazah itu ke Palang Merah dan diteruskan ke Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di perbatasan Karem Abu Salem.

Israel juga dilaporkan telah membebaskan 642 tahanan Palestina sebagai balasan pelepasan sandera sesuai kesepakatan.

Sekelompok tahanan Palestina yang dibebaskan disambut dengan sorak-sorai.

Penyerahan dan pelepasan ini sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Hamas-Israel yang disetujui pada pertengahan Januari.

Kesepakatan tersebut muncul setelah lebih dari 1,5 tahun Israel melancarkan agresi di Palestina.

Bengkulu (ANTARA) - Kantor Imigrasi Klas I Provinsi Bengkulu memastikan kelancaran layanan pengurusan paspor pemohon pada periode Haji 2025.

"Kami pastikan lancar pengurusan paspor untuk kebutuhan pemohon yang ke luar negeri, termasuk bagi jamaah calon haji (JCH)," kata Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Provinsi Bengkulu Bona Roy Simanungkalit, di Bengkulu, Kamis.

Menurut dia kuota harian layanan untuk pemohon yang disediakan Kantor Imigrasi Bengkulu yakni sebanyak 140 permohonan. Hal tersebut kata dia sudah sangat cukup untuk melayani masyarakat pemohon meskipun ada kemungkinan kenaikan jumlah permohonan untuk kebutuhan masyarakat yang akan berangkat ibadah haji dan umroh.

"Dari 140 kuota itu biasanya permohonan yang masuk setiap hari hanya 40-70 permohonan saja. Oleh karena itu tidak perlu khawatir akan ada lonjakan permohonan di periode penyelenggaraan haji," kata dia.

Selain itu, lanjut Bona calon jemaah bersama penyedia layanan keberangkatan haji umrah biasanya juga sudah mengatur jadwal pembuatan paspor, dan Kantor Imigrasi Bengkulu juga memberikan layanan kolektif jika terdapat permintaan pembuatan paspor seperti paspor jemaah calon haji dan umroh ketika dibutuhkan.

Yang paling penting, kata Bona demi kelancaran pengurusan paspor, para pemohon hendaknya menyiapkan seluruh kebutuhan dokumen yang diperlukan untuk penerbitan paspor.

Kemudian, pemohon memilih hari yang tepat, yang bisa diluangkan untuk proses perekaman sidik jari dan foto.

"Masyarakat saya pikir sudah tahu betul bagaimana mengatur waktu dan pihak dari biro jasa travel haji umroh juga sudah mengatur itu membantu masyarakat untuk jeli mencari waktu yang tepat. Imigrasi pastikan pelayanan pengurusan paspor untuk haji dan umroh itu maksimal, juga untuk kebutuhan lain," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyarankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melapor ke aparat penegak hukum (APH) terkait kasus pembangunan pagar laut.

Menurut Johan, kasus pagar laut harus mesti di bawa ke ranah hukum karena ia menduga ada kerugian negara dalam proses pembangunan pagar tersebut.

"Saran saya, aktif Pak, KKP itu melapor ke APH bahwa telah terjadi kerusakan di laut, terjadi pelanggaran di laut yang mengakibatkan kerugian negara dan ini cukup kita menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, telah terjadi tindak pidana ekonomi," kata Johan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Dia menilai potensi kerugian negara dalam kasus pagar laut ini karena pemerintah sudah mengeluarkan dana untuk membongkar pagar laut.

"Kita sehingga mengeluarkan uang negara, Pak, untuk membongkar itu. Satu potensi kerugian negara," ucap Johan.

Selain itu, ia mempertanyakan dana pembangunan pagar laut di Tangerang.

Jika berasal dari dana desa, tentu ini merugikan negara.

"Untuk bangun pagar laut itu, desa pakai uang pribadi atau uang desa? Kalau pakai uang desa, Pak, potensi lagi kita punya kerugian negara di situ," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Di sisi lain, Johan merasa heran dengan sikap Sakti yang dirasa terlalu tenang menghadapi persoalan pagar laut.

Sebab, ia menilai pagar laut bukan cuma soal fisik, tetapi mencakup kerusakan ekologis, menghambat nelayan, gangguan sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

"Kalau saya jadi menteri KKP, saya yang paling tersinggung dengan adanya pagar laut ini, tapi bapak jawabnya datar-datar saja di dokumen ini," terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Golkar, Firman Soebagyo, juga menyampaikan bahwa KKP seharusnya melapor ke polisi jika tidak punya kewenangan untuk menjerat pembuat pagar laut ke ranah pidana.

Sebab, ia tak meyakini bahwa Kepala Desa (Kades) Kohod mempunyai dana miliaran untuk membuat pagar laut.

"Harusnya KKP, kalau memang tidak punya kewenangan, dia lapor ke Kepolisian untuk menindaklanjuti dan bersama Polri melakukan pengusutan tindak pidananya, jadi tidak berhenti di sana. Ini harus tuntas dan harus diungkap siapa aktor di belakangnya," ujar Johan.

Diketahui, KKP sudah menetapkan Kades Kohod, Arsin, dan anak buahnya yang berinisial T sebagai pembuat pagar laut.

KKP pun memberikan sanksi administrasi sebesar Rp 48 miliar kepada mereka.

Merespons Johan, Menteri KP mengatakan dirinya juga tersinggung dengan kejadian pagar laut, tetapip ia tidak ekspresif dalam mengungkapkannya ke publik.

"Saya bukan hanya tersinggung, kesal juga, cuma kan cara ekspresinya beda-beda. Ada ekspresinya yang menunjukkan ke publik. Saya mungkin ekspresinya lebih tenang, bisa juga begitu," ucap Sakti.

Sakti pun mengatakan kementeriannya terus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.

Bahkan, selama proses investigasi di KKP, menurut Sakti, polisi turut dilibatkan.

"Jadi penyidik dari Bareskrim pun ikut bersama-sama di kantor KKP untuk melakukan penyidikan. Maka, tidak lanjut berikutnya seperti yang ada di media, itu sudah pindah ke sana dan kita dari sisi KKP sudah melimpahkan ke sana dan kita juga dijadikan saksi ahli di sana. Itu koordinasinya, Pak," ungkapnya.

Komisi XIII DPR rapat dengar pendapat dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Komisi XIII DPR mendukung tunjangan untuk petugas imigrasi yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia.

Hal itu disampaikan sebagai hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI pada Senin (24/2/2025). Rapat tersebut membahas pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi khususnya dalam pengawasan orang asing dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, awalnya menjelaskan terkait masih terdapat beberapa tantangan dalam menjaga kedaulatan negara di bidang keimigrasian yang harus diselesaikan.

"Setiap wilayah kerja imigrasi memiliki tantangannya masing-masing. Di Kepulauan Riau, misalnya, 96% wilayah kerja didominasi laut. Untuk melakukan pengawasan orang asing, petugas kami harus menempuh perjalanan dengan waktu tempuh yang bisa mencapai 33 jam dengan menggunakan kapal patroli yang kondisinya kurang prima," tutur Plt Dirjen Imigrasi dalam keterangannya.

Di Kalimantan, lanjut Godam, petugas harus menempuh perjalanan darat hingga 18 jam dengan anggaran operasional terbatas. Sementara di Aceh, isu penolakan masyarakat terhadap pengungsi memerlukan solusi regulasi yang lebih tegas dan praktis.

Kemudian, sedikit berbeda dari kawasan barat, tantangan pada Kantor Imigrasi di wilayah Indonesia Tengah dan Timur adalah dalam pengawasan kedatangan orang asing serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Wilayah ini memiliki banyak pintu masuk dan keluar tidak resmi sehingga menimbulkan kerawanan di wilayah perbatasan, meningkatkan risiko pelanggaran keimigrasian serta ancaman terhadap ketertiban umum.

Konsentrasi tinggi warga negara asing di Bali, resistensi masyarakat terhadap tenaga kerja asing di proyek strategis nasional di Sulawesi dan Maluku Utara, serta keberadaan pengungsi jangka panjang di Sulawesi Selatan menjadi isu yang mengemuka. Selain itu, juga terdapat permasalahan terkait dengan keberadaan undocumented persons di Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur, serta kerawanan di wilayah perbatasan seperti NTT, Maluku, dan Papua akibat banyaknya jalur tidak resmi.

"Dengan wilayah kerja yang mencakup garis pantai sepanjang 108.000 kilometer dan lebih dari 17.000 pulau, kami menyadari betapa menantangnya tugas dan fungsi keimigrasian yang kami emban. Oleh karena itu, kami memohon perhatian dari anggota dewan yang terhormat untuk memfasilitasi kebijakan pemberian tunjangan khusus kepada petugas kami, terutama mereka yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia," ujar Godam.

Tidak hanya itu, Godam mengemukakan kondisi lainnya, di antaranya adalah keterbatasan administratif, teknologi informasi, serta koordinasi antarinstansi dalam pengawasan keimigrasian. Beberapa kantor wilayah di wilayah timur masih membawahi lebih dari satu provinsi, seperti di Kalimantan Timur dan Papua, yang memperumit efektivitas pengawasan.

Selain itu, ancaman keamanan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya turut menghambat operasional kantor imigrasi di wilayah tersebut.

Menanggapi Ditjen Imigrasi, Pimpinan RDP dari Komisi XIII DPR, Dewi Asmara, menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari para anggota komisi yang mendukung optimalisasi kinerja petugas Imigrasi. Dia mendukung adanya tunjangan kinerja bagi para petugas imigrasi di wilayah terluar RI.

"Komisi XIII DPR RI mendorong Imigrasi agar melayani dengan baik namun tetap tegas, meningkatkan pengawasan di wilayah wisata, industri dan pertambangan agar tidak ada penyalahgunaan visa. Ditjen Imigrasi juga harus memberikan perhatian khusus terhadap satuan kerja di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) dalam pemenuhan administrasi, sarana prasarana, sumber daya manusia serta pemberian tunjangan kinerja," tutur Dewi.

Dewi juga meminta agar Ditjen Imigrasi meningkatkan koordinasi intelijen dan pengawasan untuk memastikan orang asing yang masuk, tinggal, dan bekerja di Indonesia sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Kami berharap setelah RDP ini, Ditjen Imigrasi dapat diberikan ruang untuk menyejahterakan petugas di wilayah terluar Indonesia yang risiko kerjanya tinggi. Selain itu keperluan operasional untuk bekerja di medan yang sulit juga dapat terpenuhi dengan baik," pungkasnya.

Tonton juga Video: Walkot Semarang Jadi Tersangka Suap Proyek Kursi SD-Sunat Tunjangan ASN

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail, siap untuk menghadapi kasus suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto.

Maqdir mengatakan, pihaknya akan terus membahas kebenaran dalam perkara Hasto, dan tak akan meminta belas kasihan dari mantan penguasa.

"Yakinlah bahwa kita akan bicara tentang kebenaran dan untuk keadilan. Bukan kita akan meminta belas kasihan kepada mantan penguasa, itu tidak akan kita lakukan," kata Maqdir di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Maqdir juga menegaskan kliennya tidak pernah terlibat dalam kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Bahkan, kata dia, Hasto pernah memarahi anak buahnya, Saeful Bahri, karena meminta uang kepada Harun Masiku.

"Artinya apa? Ini keterlibatan Mas Hasto terkait dengan dugaan memberikan uang untuk bantuan Harun Masiku menyuap itu tidak ada," ujarnya.

Sementara itu, terkait perintangan penyidikan, Maqdir mengatakan, kliennya sudah menerangkan bukti-bukti kepada KPK.

"Mas Hasto sudah menerangkan bukti-bukti bahwa tidak ada bukti permulaan mengenai tindakan obstruction of justice," ucap dia.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto dipastikan ditahan usai diperiksa KPK.

Hasto merupakan tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Pantauan Kompas.com, dia turun dari lantai dua gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memakai rompi berwarna oranye bertuliskan tahanan KPK, Kamis (20/2/2025).

Hasto turun dikawal oleh dua petugas KPK.

Tangannya pun terlihat diborgol.

Di lobi, sejumlah politikus PDIP terlihat berkumpul.

Di antaranya ada Adian Napitupulu dan Ribka Tjiptaning.

Tampak juga pengacara Hasto, Maqdir Ismail, yang membelanya di sidang praperadilan.

Hasto sempat menyalami mereka sebelum meninggalkan lobi dalam kawalan petugas.

Hasto ditahan mulai 20 Februari sampai dengan 11 Maret 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.

Atas perbuatannya, Hasto disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

"Indonesia yang dianugerahi kekayaan alam, sudah sejak dulu menjadi incaran negara-negara maju. Mulai dari datangnya VOC hingga penjajahan Belanda. Bahkan lanjut hingga saat ini melalui kolonialisme bentuk baru yang masuk melalui liberalisasi di semu

Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak mahasiswa untuk kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara guna mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Ajakan ini disampaikan dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR-RI yang bertema "Kembali ke UUD 1945 untuk menjaga Kebutuhan NKRI" di Surabaya, Kamis.

LaNyalla memahami aksi mahasiswa yang mengusung tagar "Indonesia Gelap" sebagai akumulasi kekecewaan dan menghormati pendapat mereka.

Namun, ia mengajak mahasiswa untuk berpikir lebih kritis dalam melakukan koreksi terhadap kondisi Indonesia, terutama terkait penguatan konstitusi.

"Indonesia yang dianugerahi kekayaan alam, sudah sejak dulu menjadi incaran negara-negara maju. Mulai dari datangnya VOC hingga penjajahan Belanda. Bahkan lanjut hingga saat ini melalui kolonialisme bentuk baru yang masuk melalui liberalisasi di semua lini, baik politik maupun ekonomi yang dilakukan secara sistematis oleh para kapitalis neo-liberal yang memang wataknya predatorik," kata LaNyalla.

Ia menjelaskan bahwa setelah Perang Dunia II, negara-negara maju terus berupaya menguasai negara-negara yang baru merdeka, termasuk Indonesia, melalui strategi kolonialisme baru dengan paradigma Neo-Liberalisme.

LaNyalla mengungkapkan bahwa perubahan UUD 1945 melalui amandemen telah membawa sistem perekonomian Indonesia ke dalam "Daulat Pasar" dan sistem politik dengan pola "one man one vote", yang menurutnya tidak sesuai dengan sistem demokrasi Pancasila.

"Ya ini hasilnya. Indonesia semakin terperosok dalam cengkeraman kapitalis. Sumber alam diangkut. Lalu produk jadi yang mereka olah di luar kembali masuk ke Indonesia. Lalu keuntungan mereka dimasukkan lagi ke Indonesia sebagai tawaran Utang dan Penanaman Modal Asing. Sehingga sejak reformasi Utang negara ini semakin besar, dan investasi asing ternyata tidak memberi dampak yang dirasakan rakyat. Karena terbukti, dana perlindungan sosial seperti Bansos dan subsidi lainnya semakin besar dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Ia mengajak mahasiswa untuk membaca kembali pemikiran para pendiri bangsa dan menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai sistem yang paling sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

"Karena itu saya mengajak semua elemen bangsa, untuk kita kembali ke Konstitusi asli, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli. Untuk kemudian kita benahi dan perkuat, agar tidak terulang lagi penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru," katanya.

Dalam dialog tersebut, LaNyalla sependapat dengan mahasiswa mengenai perlunya mengkritisi dan membenahi beberapa kebijakan pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis.

Ia juga mendukung pilihan pendidikan gratis daripada makan gratis.

Acara tersebut dihadiri oleh Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya, serta Plt. Ketua Umum Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra, dan Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Jatim, M. Agus Diah Muslim.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025