JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) baru-baru ini mengungkap dugaan PT Pertamina Patra Niaga telah membeli Pertalite dan mengoplosnya menjadi Pertamax.

Tindakan ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, yang kemudian berbondong-bondong melaporkan pengalamannya kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Hingga Sabtu (1/3/2025), LBH Jakarta mencatat telah menerima 502 pengaduan dari warga yang mengaku menjadi korban Pertamax oplosan.

Pengaduan tersebut diterima, baik secara online maupun offline.

"Hingga sekarang, sudah ada 502 pengaduan yang masuk," kata Asisten Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta, Daniel Winarta.

Daniel menjelaskan, saat ini pengaduan tersebut sedang dalam pengkajian. Pihaknya menunggu informasi lebih lanjut untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Setelah itu, ada beberapa langkah yang bisa diambil, yaitu gugatan warga negara (citizen lawsuit) atau gugatan perwakilan kelas (class action)," ujarnya.

Gugatan warga negara akan dilayangkan jika permasalahan berkaitan dengan tata kelola atau kebijakan.

Sementara itu, gugatan class action bisa diajukan terkait kerugian yang dialami oleh masyarakat Indonesia.

Alami kerugian ekonomi

Daniel mengungkapkan, sebagian besar pengaduan yang diterima berkaitan dengan kerugian ekonomi yang dialami warga akibat Pertamax oplosan.

“Sebanyak 426 pengaduan secara daring yang masuk," ucap Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan dalam konfersi pers di kantornya Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

Daniel Winarta mengungkapkan, sebagian besar ratusan pengaduan yang diterima LBH Jakarta adalah terkait kerugian warga karena Pertamax oplosan.

"Warga ada yang mengalami kerugian ekonomis berupa selisih harga produk," kata Daniel, Sabtu (1/3/2025).

Selain itu, banyak pengaduan juga yang menyangkut kerusakan kendaraan akibat kualitas BBM yang tidak sesuai.

“Kerusakan kendaraan akibat RON yang kualitasnya tidak sebaik yang diiklankan,” jelas Daniel.

Daniel berjanji akan membuat rekapitulasi terhadap seluruh pengaduan tersebut.

“Ketika penutupan pengaduan akan kami rekapitulasi dan informasikan,” terang dia.

Pengkajian pengaduan warga

Daniel menyebutkan, LBH Jakarta saat ini tengah melakukan pengkajian terhadap ratusan pengaduan tentang Pertamax oplosan.

"Ratusan pengaduan itu masih dalam pengkajian dan menunggu informasi lebih lanjut," ucapnya.

Ia menegaskan, setelah pengkajian, warga akan memiliki beberapa opsi untuk mengatasi keresahan mereka.

“Setelah itu, ada beberapa langkah yang bisa diambil, yaitu gugatan warga negara atau gugatan perwakilan kelas," ujar Daniel.

Masyarakat resah

Melihat meningkatnya jumlah masyarakat yang resah akibat kasus Pertamax oplosan, LBH Jakarta membuka pos pengaduan secara offline di kantornya sejak Jumat (28/2/2025).

Pembukaan pos ini dianggap penting karena LBH Jakarta melihat semakin meluasnya kemarahan masyarakat.

"Kami memandang perlu membuka pos pengaduan untuk memfasilitasi klaim kerugian yang dialami masyarakat," tutur Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan.

Sebelumnya, LBH Jakarta telah membuka pos pengaduan secara online pada 26 Februari.

Posko pengaduan itu dibuka sebagai bentuk respons cepat LBH Jakarta untuk masyarakat yang resah dan merasa dirugikan dari kasus Pertamax oplosan.

Fadhil menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan kompensasi kepada warga yang menjadi korban Pertamax oplosan.

"Jika mengalami kerugian, masyarakat berhak mendapatkan kompensasi," ujarnya.

Pertamina dinilai melanggar hukum jika terbukti menjual Pertamax oplosan, mulai dari menjual barang yang tidak sesuai hingga melanggar hak konsumen.

Seharusnya, Pertamina sebagai penyedia bisa menjamin kualitas dari BBM yang dijualnya agar bisa dinikmati masyarakat dengan baik.

Namun, bukan menjaga kualitasnya, Pertamina justru diduga mengoplos Pertalite menjadi Pertamax. Dampak dari kasus ini dinilai cukup besar.

Masyarakat kapok

Beberapa warga mengaku trauma menggunakan Pertamax dan mempertimbangkan beralih ke bahan bakar dari SPBU swasta.

Salah satu warga yang menyampaikan keresahannya adalah Putra (32), asal Koja, Jakarta Utara.

Ia mengungkapkan, penggunaan Pertamax membuatnya merasa trauma karena membayar untuk Pertamax, tetapi menerima Pertalite oplosan.

"Kapok banget (beli Pertamax), kalau brand swasta SPBU-nya lebih banyak lagi jaringannya seperti Pertamina, saya lebih pilih brand lain yang nilai oktannya sama seperti Pertamax," ujarnya, Rabu (26/2/2025).

Meskipun Putra memiliki opsi untuk menggunakan Pertamax Turbo yang lebih berkualitas, ia merasa khawatir bahwa pengoplosan akan terulang.

"Saya bisa saja menggunakan Pertamax Turbo, tetapi saya tidak yakin apakah itu akan dioplos lagi oleh oknum di Pertamina untuk kepentingan pribadi," ungkap Putra.

Sementara itu, Mario Anwar (35) mengaku jera membeli Pertamax. Ia bahkan tidak berencana beralih ke Pertalite karena antrean panjang di SPBU.

"Saya merasa kapok, tapi lebih baik memilih bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi daripada Pertamax," kata Mario.

Seorang mahasiswa, Tarjo (22), juga tidak terkejut dengan pengoplosan tersebut.

“Tidak heran, pemerintah sudah biasa mengakali kantongnya sendiri, rakyat yang kena imbasnya,” ujarnya.

Tarjo yang baru mulai beralih ke SPBU pemerintah menyesal mengisi BBM dengan Pertamax. Ia rela membayar lebih mahal, tetapi mendapatkan kualitas Pertalite.

“Nyesel banget sama seperti buang-buang uang, kalau yang diisi ternyata Pertalite,” jelas dia.

Senada dengan Tarjo, warga lainnya, Rudi (45) ojek online, juga menyesal mengisi Pertamax yang ternyata Pertalite.

“Menyesal sekarang beli Pertamax karena bisa membahayakan mesin motor juga,” tutur Rudi.

Rudi menegaskan akan beralih menggunakan SPBU swasta.

“Saya isi di SPBU pemerintah malah menjadi kacau seperti ini. Saya akan beralih dan pasti isi BBM ke Shell,” tutur dia.

Dugaan korupsi Pertamina

Pertamina diduga korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan subholding serta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) periode 2018-2023.

Kejagung memperkirakan potensi kerugian negara akibat korupsi Pertamina mencapai Rp 193,7 triliun pada tahun 2023.

Melalui keterangan Kejagung, terungkap bahwa PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite dan mengoplosnya menjadi Pertamax dengan cara yang tidak sah.

"Hal tersebut tidak diperbolehkan," tegas keterangan tersebut.

Kejagung memperkirakan potensi kerugian negara akibat korupsi Pertamina mencapai Rp 193,7 triliun pada 2023, dengan total akumulasi selama lima tahun yang berpotensi mendekati Rp 1 kuadriliun.

Skema Kerugian Negara Akibat Korupsi Pertamina Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa perhitungan kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun pada 2023 berasal dari lima skema utama:

• Ekspor minyak mentah ilegal – Rp 35 triliun
• Impor minyak mentah melalui broker – Rp 2,7 triliun
• Impor bahan bakar minyak (BBM) melalui broker – Rp 9 triliun
• Kompensasi BBM yang tidak sesuai prosedur – Rp 126 triliun
• Subsidi BBM yang tidak tepat sasaran – Rp 21 triliun

Jika pola ini berlangsung sejak 2018, maka total potensi kerugian negara selama lima tahun bisa melebihi Rp 193,7 triliun per tahun.

"Jadi, coba dibayangkan, ini kan tempus-nya 2018-2023. Kalau sekiranya dirata-rata di angka itu setiap tahun, bisa kita bayangkan sebesar kerugian negara," kata Harli dalam program Sapa Indonesia Malam di YouTube Kompas TV, Rabu (26/2/2025).

Meski demikian, Kejagung masih membutuhkan analisis lebih lanjut untuk menentukan total kerugian negara secara pasti, mengingat setiap tahun terdapat komponen kerugian yang berbeda.

Puasa Ramadan adalah kewajiban bagi setiap muslim dan merupakan salah satu rukun dalam Islam. Salah satu hal penting dalam menjalankan ibadah ini adalah niat.

Namun, bagaimana hukum niat puasa Ramadan? Kapan waktu berniat puasa Ramadan? Apakah boleh niat puasa Ramadan di pagi hari?

Hukum Niat Puasa Ramadan

Dari buku Seri Fiqih Kehidupan, karya Ahmad Sarwat, menurut mayoritas ulama, niat adalah salah satu syarat sahnya puasa. Dalam puasa wajib seperti Ramadan, niat harus dilakukan sebelum fajar atau sebelum waktu subuh tiba.

Sebagaimana hadits Rasulullah SAW,

"Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya." (HR Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad)

Berdasarkan hadits ini, para ulama sepakat bahwa niat puasa Ramadan harus dilakukan sebelum waktu fajar. Jika seseorang tidak berniat sejak malam, puasanya dianggap tidak sah.

Apakah Boleh Niat Puasa Ramadan di Pagi Hari?

Menurut pengasuh Lembaga Pengembangan Da'wah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah, Buya Yahya, secara umum, niat puasa Ramadan harus dilakukan sebelum fajar.

Namun, bagi orang awam yang benar-benar lupa berniat, misalnya karena kesibukan atau tertidur hingga melewatkan sahur, puasanya tetap sah selama belum makan, minum, atau melakukan hal yang membatalkan puasa. Dalam kondisi ini, ia dapat melanjutkan puasanya dan segera berniat di pagi hari.

"Barang siapa yang di pagi harinya lupa berniat tetapi ingin tetap berpuasa, maka hendaknya ia berniat mengikuti mazhab Abu Hanifa," jelas Buya Yahya sebagaimana dikutip dari YouTube Al Bahjah TV.

Hukum Niat Puasa Sunnah

Berbeda dengan puasa wajib, puasa sunnah memiliki kelonggaran dalam hal niat. Seseorang diperbolehkan berniat puasa sunnah meskipun sudah memasuki siang hari, asalkan belum makan, minum, atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa.

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha berkata:

"Rasulullah SAW datang kepadaku pada suatu hari dan bertanya, 'Apakah kamu punya makanan?' Aku menjawab, 'Tidak.' Beliau lalu berkata, 'Kalau begitu, aku berpuasa.'" (HR Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa niat puasa sunnah bisa dilakukan setelah pagi, selama belum melakukan hal yang membatalkan puasa.

Video Prabowo Minta Jajarannya Cegah Harga Bahan Pokok Melonjak Saat Ramadan

Video Prabowo Minta Jajarannya Cegah Harga Bahan Pokok Melonjak Saat Ramadan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah Indonesia segera menerbitkan visa baru bagi para mahasiswa Palestina penerima beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk melanjutkan studinya.

"Apabila nanti mereka kembali ke sini, saya katakan itu tidak masalah. Kami akan segera memberikan visa baru atau memperpanjang visa yang telah diberikan kepada mereka," kata Yusril melansir Antara, Senin (3/3/2025).

Pernyataan itu menanggapi laporan Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (26/2/2025) lalu, tentang kondisi belasan mahasiswa Palestina yang mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia.

Status visa mereka disebutkan sudah kedaluwarsa dan membutuhkan perpanjangan. Mereka sebelumnya tidak bisa keluar dari Palestina karena situasi perang.

Selain itu, Yusril juga menanyakan upaya diplomasi Palestina dalam rangka memperkuat status Palestina dari negara pengamat non-anggota menjadi anggota penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia juga mempertanyakan berbagai langkah diplomatik yang sudah dilakukan dalam menghadapi perubahan peta politik dunia saat ini, yang harus dimanfaatkan Palestina untuk memperkuat posisi mereka.

"Karena kita tahu bahwa secara militer tidak mungkin dilakukan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Palestina oleh karena ketidakseimbangan militer Palestina dibandingkan dengan kekuatan Israel," katanya.

Dirinya pun menegaskan sikap pemerintah Indonesia yang terus mendukung kemerdekaan Palestina karena sejak tahun 1948 sampai sekarang, baik pemerintah maupun negara Indonesia, selalu konsisten mendukung perjuangan dan kemerdekaan serta terbentuknya sebuah negara Palestina.

Dia berharap Palestina dapat mengupayakan diplomasi kepada negara-negara Arab agar memiliki satu pandangan yang sama dalam mendukung Palestina merdeka.

Di sisi lain, Yusril turut menyinggung nasib Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang tidak bisa beroperasi lagi akibat serangan Israel. Medical Emergency Rescue Committe (MER-C), lembaga yang membangun rumah sakit itu melalui dana donasi rakyat Indonesia, sebelumnya telah menemui Yusril dan meminta difasilitasi oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki rumah sakit itu.

Adapun status rumah sakit itu berada di atas tanah wakaf yang diberikan kepada MER-C oleh Palestina. Ketika pembangunan selesai dilakukan, operasional dan tanggung jawab rumah sakit tersebut diserahkan kepada otoritas kesehatan Palestina.

"Sekarang karena keadaannya rusak, apakah mau dikelola kembali oleh MER-C atau langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Palestina. Tapi sampai hari ini, belum ada kejelasan karena memang situasinya masih sangat tidak memungkinkan di daerah Gaza," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun menyampaikan terima kasih atas dukungan konsisten rakyat dan pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

Situasi Gaza saat ini, lanjutnya, masih membutuhkan perhatian dan bantuan internasional.

"Ada ratusan ribu warga yang tidak memiliki tempat tinggal dan kekurangan bahan makanan serta akses fasilitas kesehatan yang minim," ungkap Zuhair.

Jakarta (ANTARA) - Menjelang waktu magrib Ramadhan, dapur menjadi ruangan rumah yang sibuk dengan persiapan makanan untuk berbuka puasa. Saat memasak, menjadi suatu kebiasaan mencicipinya lebih dulu untuk memastikan rasa masakan.

Namun, apakah mencicipi masakan saat berpuasa dapat membatalkan ibadah puasa? Berikut penjelasannya.

Kurangnya garam atau gula dapat membuat masakan terasa hambar dan kurang nikmat saat disantap saat berbuka puasa. Oleh karena itu, para ibu atau juru masak seringkali merasa perlu untuk mencicipi masakan yang sedang mereka olah.

Hukum mencicipi masakan saat berpuasa menurut syariat Islam

Hukum mencicipi masakan saat berpuasa yakni tidak membatalkan puasa, asalkan tidak ada makanan yang tertelan dan adanya alasan kebutuhan.

Perlu diingat bahwa salah satu hal yang dapat membatalkan puasa adalah masuknya ‘ain atau benda ke dalam rongga perut melalui mulut.

Melansir dari laman nu online, sebagaimana Imam Ibnu Abbas ra telah menjelaskan syarat mencicipi masakan ketika berpuasa.

"Tidak masalah apabila seseorang mencicipi cuka atau sesuatu, selama tidak masuk pada kerongkongan, dan ia dalam keadaan berpuasa.”

Meskipun diperbolehkan, mencicipi masakan saat berpuasa tetap memiliki batasan dan syarat yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut:

1. Tidak menelan makanan: Makanan yang dicicipi tidak boleh tertelan, meskipun hanya sedikit. Jika tertelan secara sengaja, maka puasa batal.
2. Hanya sebatas kebutuhan: Mencicipi hanya diperbolehkan jika ada kebutuhan, seperti memastikan rasa masakan sudah sesuai. Jika tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya tidak dilakukan.
3. Segera dikeluarkan: Setelah dicicipi, makanan harus segera dikeluarkan dari mulut atau diludahkan. Hindari membiarkan makanan terlalu lama berada di dalam mulut.

Syekh Sulaiman As-Syafi'i Al-Makki juga menjelaskan bahwa hukum mencicipi masakan saat puasa bisa menjadi makruh jika tidak ada kebutuhan. Hal ini dikarenakan mencicipi makanan dapat memicu keinginan untuk menelan dan batal puasa.

Namun, bagi juru masak, baik pria maupun wanita, mencicipi masakan tidak dianggap makruh karena merupakan bagian dari pekerjaan mereka. Hal ini juga berlaku bagi orang tua yang ingin mencicipi makanan untuk anak kecil.

Bagaimana jika tidak sengaja menelan makanan saat berpuasa?

Jika seseorang tidak sengaja menelan makanan saat mencicipi masakan, puasanya tetap sah dan tidak wajib diganti atau qadha. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Islam yang memaafkan kesalahan yang terjadi karena lupa atau tidak sengaja.

Cara mencicipi makanan agar puasa tetap sah

Mencicipi makanan saat berpuasa harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak membatalkan puasa. Cara yang dapat dilakukan yakni meletakkan sedikit makanan di ujung lidah, cukup untuk merasakan rasanya tanpa menelannya.

Setelah itu, rasakan makanan dengan cepat. Setelah memastikan rasa yang pas, segera keluarkan makanan tersebut dari mulut agar tidak masuk ke tenggorokan.

Untuk memastikan tidak ada sisa makanan yang tertelan, dianjurkan untuk berkumur setelah mencicipi. Dengan cara ini, puasa tetap sah dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.

Namun, jika merasa khawatir atau ragu saat mencicipi masakan, bisa meminta bantuan pada anggota keluarga atau teman yang tidak berpuasa untuk mencicipinya.

Selain itu, dapat mengandalkan insting dalam menyesuaikan takaran bumbu dalam olahan masakan.

Pilihan lainnya, menunggu hingga waktu adzan magrib tiba, sehingga bisa mengecek rasa makanan sekaligus berbuka puasa.

Dengan memahami hukum dan cara mencicipi masakan yang benar, para ibu dan juru masak dapat memasak hidangan berbuka puasa dengan tenang, tanpa membatalkan puasa.

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Badan hak asasi manusia (HAM) Eropa memutuskan bahwa telah terjadi bias gender dalam algoritma iklan lowongan kerja di Facebook. Akibat temuan ini, para aktivis meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan teknologi itu atas desain platform mereka.

Dikutip dari CNN, The Netherlands Institute for Human Rights pada 18 Februari lalu memutuskan bahwa algoritma yang digunakan Facebook memperkuat stereotip gender. Hal tersebut dapat ditemui pada iklan lowongan pekerjaan khusus untuk perempuan

Mestinya, META dapat melakukan pemantauan sesuai algoritma untuk mencegah bias gender tersebut. Keputusan Institut HAM Belanda juga menyusul laporan CNN As Equals yang mengungkap imbas bias gender pada pengguna Facebook di Eropa yang kehilangan kesempatan kerja.

Di tahun 2023, lembaga nirlaba internasional Global Witness menyelidiki iklan lowongan pekerjaan di Facebook dan menemukan bahwa di Belanda dan lima negara lainnya, sering kali menargetkan pengguna berdasarkan stereotip gender.

Misalnya, iklan untuk posisi mekanik sebagian besar ditayangkan kepada pria, sedangkan iklan untuk posisi guru prasekolah kepada perempuan. Global Witness mengatakan eksperimennya di Belanda, Prancis, India, Irlandia, Inggris Raya, dan Afrika Selatan menunjukkan bahwa algoritma tersebut melanggengkan bias serupa di seluruh dunia.

Investigasi lembaga nirlaba tersebut menghasilkan empat pengaduan dari kelompok HAM Belanda Bureau Clara Wichmann dan organisasi Prancis Fondation des Femmes.

Lembaga HAM Belanda dalam putusannya di Februari memutuskan bahwa Meta Platforms Ireland Ltd., sebagai pengelola iklan Facebook di Eropa, gagal membuktikan algoritma iklannya tidak terlibat dalam diskriminasi gender.

Lembaga tersebut mengatakan Facebook harus merevisi algoritma periklanannya untuk mencegah diskriminasi lebih lanjut. Di Uni Eropa sendiri, terdapat beberapa arahan yang melarang diskriminasi gender, termasuk dalam periklanan daring.

Putusan Institut HAM tersebut menambahkan bahwa Meta Ireland telah mengakui bahwa titik data gender dapat menjadi bagian dari algoritma. Meta Ireland tidak membantah bahwa titik data ini dapat mendorong stereotip melalui algoritma.

Juru bicara Meta, Ashley Settle sebelumnya mengatakan, Meta telah menerapkan pembatasan pada iklan lowongan pekerjaan, perumahan, dan kredit. Pembatasan audiens ini berlaku di Amerika Serikat, Kanada, dan lebih dari 40 negara dan wilayah Eropa, termasuk Prancis dan Belanda.

"Kami tidak mengizinkan pengiklan untuk menargetkan iklan ini berdasarkan jenis kelamin," kata Settle dalam pernyataan tahun 2023, sebagaimana dikutip dari CNN.

"Kami terus bekerja dengan para pemangku kepentingan dan pakar di seluruh dunia akademis, kelompok hak asasi manusia, dan disiplin ilmu lainnya tentang cara terbaik untuk mempelajari dan menangani keadilan algoritmik," tambahnya.

Sementara dalam unggahan di blog Meta pada tahun 2020 tentang sistem pengiriman iklannya, Facebook mengatakan iklan ditampilkan kepada pengguna berdasarkan berbagai faktor, termasuk perilaku di dalam dan di luar platform.

Biro Clara Wichmann, Berty Bannor mengatakan, keputusan lembaga HAM Belanda tersebut penting.

"Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi pengguna Facebook Belanda, yang memiliki mekanisme yang mudah diakses untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan teknologi multinasional seperti Meta dan memastikan hak-hak yang mereka nikmati secara offline ditegakkan di ruang digital," kata Bannor.

"Saya melihat ini sebagai langkah awal dalam menunjukkan bahwa undang-undang antidiskriminasi berlaku sama untuk perusahaan teknologi besar seperti halnya di dunia nyata," tambahnya.

Sementara itu, Juru Kampanye Senior Ancaman Digital di Global Witness, Rosie Sharpe mengatakan, putusan tersebut menandai langkah penting meminta pertanggungjawaban kepada Big Tech atas dampak diskriminatif yang dapat ditimbulkan algoritma mereka terhadap masyarakat.

"Kami berharap putusan ini dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk tindakan lebih lanjut, di Eropa dan sekitarnya," jelasnya.

Meskipun keputusan Institut HAM Belanda tidak mengikat secara hukum, para ahli mengatakan bahwa kasus ini dapat ditingkatkan lebih lanjut, pengadilan akan diminta untuk mempertimbangkan temuan Institut tersebut.

Pengacara Digital Belanda Anton Ekker mengatakan, putusan Institut tersebut dapat menyebabkan denda oleh regulator perlindungan data Belanda atau perintah untuk memodifikasi algoritma tertentu, khususnya yang memperkuat ketidaksetaraan dan secara tidak proporsional merugikan kelompok terpinggirkan berdasarkan jenis kelamin, ras, etnis, atau agama.

Jika Meta tidak mengambil tindakan terhadap algoritma iklan lowongan kerja, para penggugat mungkin memilih untuk menempuh tindakan hukum lebih lanjut guna menghentikan Facebook menggunakan algoritmanya yang diskriminatif.

"Keputusan Belanda itu muncul ketika perlindungan hak-hak digital telah sangat dirusak, khususnya bagi perempuan dan kelompok-kelompok terpinggirkan," kata Bannor.

Perusahaan dompet digital terkemuka di India, Paytm diduga melanggar Undang-Undang Manajemen Valuta Asing. Hal ini terkait akuisisi perusahaan Little Internet Private Limited (LIPL) dan NearBuy India Private Limited (NIPL).

Pemberitahuan tersebut telah diterima Paytm dari Direktorat Penegakan Hukum. Adanya pelanggaran terkait transaksi antara tahun 2015 hingga 2019, ketika kedua perusahaan itu belum menjadi anak usaha Paytm.

"Pemberitahuan tersebut terkait dengan pelanggaran saat akuisisi dua anak perusahaan yakni Little Internet Private Limited dan Nearbuy India Private Limited untuk tahun 2015 hingga 2019," kata Paytm dalam sebuah pernyataan dikutip dari Reuters, Minggu (2/3/2025).

Adanya kasus ini dipastikan tidak berdampak kepada operasional perusahaan. Semua layanan di aplikasi Paytm tetap beroperasi dan tidak akan berdampak pada pengguna atau pedagang.

Saat ini perusahaan sedang mencari penasihat hukum dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui proses regulasi yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan hukum dan proses regulasi yang berlaku, perusahaan tengah mencari nasihat hukum yang diperlukan dan mengevaluasi upaya hukum yang tepat," ujar dia dikutip dari India Today.

Perusahaan pembayaran yang berbasis di Noida tersebut menambahkan bahwa pihaknya akan terus berfokus pada penguatan operasi bisnis, sambil mendorong pertumbuhan transaksi digital di negara tersebut.

MEDAN, KOMPAS.com – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumatera Utara, Yuliani Siregar, dilaporkan ke Polda Sumut oleh PT Tun Sewindu atas dugaan perusakan pagar di kawasan hutan lindung di Deli Serdang.

Perusahaan tambak udang itu mengeklaim pagar yang dibongkar merupakan milik mereka.

Menanggapi laporan tersebut, Yuliani menegaskan bahwa tindakannya dilakukan dalam rangka penegakan hukum.

“Saya kan menegakkan hukum, saya bukan pencuri dan saya tidak ada korupsi. Saya mengamankan lahan negara, kenapa saya mesti takut? Saya tidak menentang hukum,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (2/3/2025).

Yuliani menjelaskan bahwa sebelum pembongkaran, pihaknya telah meminta PT Tun Sewindu untuk membongkar pagar secara mandiri, namun permintaan itu tidak diindahkan.

“Saya sudah benar-benar bertindak sesuai prosedur hukum. Saya sudah cek, itu adalah kawasan hutan lindung. Saya juga sudah perintahkan Kepala Perwakilan Hutan (KPH) wilayah satu untuk berkoordinasi dengan pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan, tapi mereka tidak mau membuka sendiri sengnya,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan sikap PT Tun Sewindu yang baru bereaksi setelah pagar dibongkar.

“Pada prinsipnya, silakan saja mau somasi atau buat laporan. Tapi kenapa sebelumnya tidak ada yang keluar, lalu setelah pagar dihancurkan baru dibilang saya menyuruh mencuri seng? Mau buat apa untuk saya, kandang ayam? Itu hanya gurauan saya ke masyarakat,” katanya.

Sementara itu, pengacara PT Tun Sewindu, Junirwan Kurnia, mengatakan bahwa Yuliani dilaporkan ke Polda Sumut pada Kamis (27/2/2025) dengan nomor laporan STTLP/B/279/II/2025/SPKT/Polda Sumut.

Menurut dia, pagar yang dibongkar adalah milik kliennya, dan tindakan Yuliani dianggap ilegal.

“Jadi saya melaporkan Kadis LHK Sumut dalam kasus pembongkaran ilegal pagar tambak udang PT Tun Sewindu,” ujar Junirwan dalam keterangan tertulisnya.

Ia menjelaskan bahwa lahan yang dipagari memiliki luas 40,08 hektar, yang telah dimiliki kliennya sejak 1982 setelah dibeli dari masyarakat melalui skema ganti rugi. Pada 2022, PT Tun Sewindu baru mengetahui bahwa sekitar 12 persen dari lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung.

Junirwan mengatakan bahwa kliennya telah mengajukan permohonan agar area tambak dikeluarkan dari kawasan hutan dan diberi kesempatan menyelesaikan perizinan. “Permohonan klien kami telah diterima sebagai subjek hukum dengan skema penyelesaian sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 110 A dan Pasal 110 B,” katanya.

Ia juga mengklaim pihaknya memiliki surat keterangan tanah (SKT) Camat sebagai bukti kepemilikan lahan tambak, serta menyebut pagar sudah terpasang sejak 1988 dan baru diperbarui sebulan terakhir.

Junirwan menyayangkan tindakan Yuliani yang disebutnya mengarahkan masyarakat untuk membongkar pagar.

“Dia menyuruh (membongkar pagar), ada videonya. Nanti itu berkembang karena di situ ada massa. Dia memerintahkan massa mengambil seng itu untuk dibawa pulang. Seng itu jumlahnya ribuan lembar dengan total kerugian sekitar Rp 300 juta,” katanya.

Sebelumnya, warga bersama Dinas LHK Sumut membongkar pagar yang menutupi 48 hektar kawasan hutan lindung di pesisir pantai Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, pada Minggu (23/2/2025).

Yuliani yang turun langsung ke lokasi menegaskan bahwa kawasan hutan adalah milik negara.

“Saya langsung sama masyarakat yang membongkarnya. Alasan pembongkaran yang pertama, adanya pengaduan masyarakat. Kedua, itu kawasan hutan lindung, mana ada orang yang bisa memiliki kawasan hutan tanpa izin,” ujarnya.

Pantauan Kompas.com pada Kamis (21/2/2025) menunjukkan bahwa pagar tersebut memiliki tinggi sekitar 3 meter dan berjarak sekitar 200-300 meter dari tepi pantai. Di dekat lokasi pagar, terdapat plang yang menyatakan bahwa tanah di sekitar lokasi merupakan kawasan hutan negara.

KOMPAS.com - Selama menjalankan puasa Ramadhan 2025, muslim disunahkan untuk melaksanakan sahur.

Sahur adalah aktivitas makan dan minum yang dilakukan sebelum berpuasa dan sebelum datangnya waktu imsak.

Namun, tak jarang beberapa orang melewatkan sahur karena berbagai alasan, seperti kesiangan atau merasa cukup kuat untuk menahan lapar hingga berbuka.

Lantas, apa hukum puasa tidak sahur karena kesiangan?

Hukum puasa tidak sahur

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengatakan muslim yang berpuasa tapi tidak sahur, maka puasanya tetap sah.

"Tidak masalah. Jelas sah," kata dia, saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (2/3/2025).

Anwar juga menyampaikan, berpuasa tidak sahur tidak mengurangi pahala puasa.

Sementara itu, Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh menyampaikan, dalam menjalani ibadah puasa, hukum melaksanakan sahur adalah sunah muakkadah, yaitu sunah yang sangat dianjurkan atau lebih diutamakan.

"Sahur itu sangat dianjurkan meski hanya sesuap nasi, sepotong roti, sebutir kurma, atau seteguk air," kata dia, dikutip dari Kompas.com (2023).

Dalam hal ini, sahur bukan termasuk rukun puasa sehingga jika seseorang berpuasa tanpa sahur, maka puasanya tetap sah selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa.

Adapun hal-hal yang membatalkan puasa termasuk makan dan minum, melakukan hubungan badan dengan sengaja dalam rentang waktu puasa, yaitu sejak terbitnya Fajar hingga terbenamnya Matahari.

Disarankan untuk sahur

Meski tidak membatalkan puasa, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad Ziyad menganjurkan muslim untuk tetap sahur selama berpuasa bulan Ramadhan 2025.

Hal ini sebagaimana disampaikan dalam sebuah Hadits Riwayat Ahmad ketika sahabat Nabi Muhammad SAW mengaku kuat puasa meski tidak sahur.

Saat itu, Rasulullah menganjurkan kepada sahabatnya untuk tetap sahur meski hanya dengan seteguk air.

“Sahur itu berkah, maka jangan tinggalkan meski hanya dengan seteguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya berselawat kepada orang-orang yang sahur.” (HR Ahmad).

"Jadi, sangat dianjurkan bagi setiap orang yang berpuasa untuk melakukan sahur meski seseorang merasa sudah kenyang dan kuat untuk berpuasa," ucapnya.

Sahur bisa dilakukan selama belum memasuki waktu subuh dan disunahkan untuk mengakhirinya sebelum waktu imsak.

Waktu imsak adalah 10 menit sebelum memasuki waktu Subuh.

Selama rentang 10 menit antara imsak dan azdan Subuh, muslim masih diperbolehkan untuk sahur, tapi perlu hati-hati agar tetap berhenti saat memasukin waktu Subuh.

Manfaat sahur untuk kesehatan

Menurut tinjauan medis, sahur sebelum berpuasa memiliki dampak baik bagi tubuh, yaitu menyediakan sumber energi, tenaga, dan pemulihan tenaga selama berpuasa.

Dilansir dari laman Um Surabaya, sahur juga mampu mencegah hipoglikemia, yaitu kondisi di mana kadar gula dalam tubuh berada di bawah normal.

Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) UM Surabaya Ira Purnamasari mengatakan, glukosa atau gula darah merupakan sumber energi bagi tubuh yang diperoleh dari makanan berkarbohidrat, seperti asi, roti, tepung, dan kentang.

Selain dari makanan, glukosa juga diproduksi secara alami di hati.

Jika Anda melewatkan makan sahur, maka tubuh akan berisiko mengalami hipoglikemia. Kondisi ini terjadi ketika kadar gula dalam darah di bawah 70 mg/dL.

Dampak dari hipoglikemia adalah tubuh mudah lemas saat beraktivitas.

Melewatkan sahur juga dapat menyebabkan tubuh kekurangan nutrisi, yang ditandai dengan gejala, seperti mudah lapar, pusing, lemas, sulit berkonsentrasi, pucat, keringat dingin, gemetar, jantung berdebar, dan penurunan kesadaran.

PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) akan menempuh jalur hukum buntut demo karyawan kontraktor yang berakhir ricuh. Demo tersebut dinilai telah banyak merusak fasilitas perusahaan.

"Yang jelas akan ada proses hukum terkait hal ini (demo ricuh karyawan kontraktor)," tegas Head of Media Relations Department PT IMIP Dedy Kurniawan kepada wartawan, Minggu (2/3/2025).

Dedy mengungkapkan karyawan kontraktor yang menggelar aksi melakukan penyerangan terhadap petugas. Selain itu, mereka juga merusak dan membakar mobil safety patrol.

"Kami menyesalkan tindakan anarkis berupa penyerangan terhadap petugas, perusakan dan pembakaran beberapa mobil safety patrol oleh karyawan kontraktor," ucapnya.

Dedy melanjutkan, pihaknya juga menyesalkan ulah oknum karyawan kontraktor yang memanfaatkan situasi ricuh dengan mencuri aset-aset perusahaan. Tindakan massa aksi itu dinilai merugikan banyak pihak.

"Kami juga menyesalkan tindakan sejumlah oknum karyawan kontraktor yang memanfaatkan situasi ricuh ini dengan melakukan tindakan pencurian aset perusahaan seperti AC, besi, kabel tembaga dan lain-lain," kata Dedy.

Diberitakan sebelumnya, karyawan kontraktor menggelar demonstrasi di sejumlah pintu masuk kawasan PT IMIP Morowali pada Minggu (2/3) pagi. Mereka menuntut aturan terkait penggunaan bus bagi perusahaan kontraktor atau Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang beraktivitas di dalam kawasan industri IMIP.

Dedy mengaku aturan penggunaan bus sebenarnya sudah disosialisasikan sejak tahun 2024. Aturan ini dikeluarkan karena banyaknya kecelakaan yang terjadi atau potensi bahaya yang muncul akibat penggunaan mobil bak terbuka seperti pickup atau truk oleh perusahaan kontraktor dalam pengangkutan karyawan.

"Jadi apa yang kami lakukan ini adalah upaya untuk menjaga keselamatan dan keamanan pekerja kontraktor, dan bagian dari upaya kami menegakkan aturan negara dan mematuhi regulasi pemerintah terkait K3," kata Dedy.

Namun belakangan, aturan itu memunculkan ketegangan dan memicu aksi anarkis karyawan kontraktor. Akibatnya, sejumlah sekuriti hingga polisi mengalami luka-luka usai dikeroyok massa aksi.

"Sejumlah petugas safety IMIP, security kawasan, polisi dan seorang karyawan PT DSI (Dexin Steel Indonesia) yang terluka akibat diserang dan dikeroyok karyawan kontraktor. Selain itu, sejumlah mobil patroli safety juga dibakar dan dirusak oleh mereka," kata Dedy.

1.390 CCTV Dipasang Seusai Bantal Kereta Whoosh Dicuri

1.390 CCTV Dipasang Seusai Bantal Kereta Whoosh Dicuri

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengharapkan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang gugatan praperadilan yang akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin, 3 Maret 2025.

Gugatan ini diajukan oleh kubu Hasto Kristiyanto untuk mempertanyakan keabsahan penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap serta perintangan penyidikan yang melibatkan eks calon anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

"Kami berharap agar teman-teman di KPK siap hadir dalam menghadapi praperadilan ini sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya murah itu bisa terlaksana, sehingga dapat memberikan kepastian hukum baik bagi KPK maupun Pak Hasto Kristiyanto," ungkap Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy, kepada Kompas.com, Minggu (2/3/2025).

Ronny menambahkan, tim hukum Sekjen PDI-P telah mempersiapkan diri untuk mengikuti rangkaian persidangan gugatan kedua yang diajukan ke PN Jakarta Selatan. Adapun gugatan pertama sebelumnya tidak diterima oleh hakim.

"Seperti yang kita tahu bersama, praperadilan sebelumnya belum menyentuh inti perkara, dan keputusan hakim praperadilan sebelumnya masih memberikan ruang bagi kami untuk mengajukan kembali praperadilan dalam dua gugatan," jelas Ronny.

Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional ini menjelaskan, timnya melayangkan dua gugatan sekaligus terhadap KPK.

Gugatan pertama terkait status suap sesuai dengan sangkaan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Gugatan kedua berkaitan dengan kasus perintangan penyidikan yang disangkakan berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Praperadilan ini pun sesuai dengan ketentuan Pasal 79 KUHAP.

"Kami berharap praperadilan ini menjadi kesempatan bagi KPK dan tim hukum, kami sebagai penggugat untuk saling menguji dasar penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto," kata Ronny.

"Apakah berdasarkan pada rasionalitas hukum, norma-norma, dan argumentasi hukum yang logis, atau sekadar kriminalisasi terhadap aktivis politik yang berseberangan dengan kekuasaan," imbuhnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mempelajari permintaan pemindahan tiga narapidana warga negara Bulgaria yang kini sedang menjalani hukuman di Yogyakarta.

"Saat ini, Indonesia tetap terbuka untuk menjalin kerja sama internasional di bidang hukum, namun kami harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan serta kepentingan nasional," ucap Yusril di Jakarta, Sabtu.

Sebelumnya, saat menerima audiensi Duta Besar (Dubes) Bulgaria untuk Indonesia di Jakarta, Rabu (26/2), ia mengungkapkan proses pemindahan narapidana memerlukan kajian mendalam dan kesepakatan antara kedua belah pihak, mengingat masa hukuman mereka baru berjalan satu tahun sejak Februari 2024.

Dia menegaskan bahwa pemindahan narapidana asing bukan keputusan yang bisa diambil secara instan, melainkan harus melalui kajian mendalam.

Dubes Bulgaria untuk Indonesia Tanya Dimitrova mengungkapkan ketertarikan terhadap perkembangan politik di Indonesia, terutama terkait kabinet baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga menyampaikan harapannya agar Indonesia mempertimbangkan kemungkinan pemindahan napi warga Bulgaria.

Jakarta (ANTARA) - Coordinating Minister for Law, Human, Rights, Immigration, and Corrections Yusril Ihza Mahendra has pledged to review further the request for the transfer of three Bulgarian prisoners serving their sentences in Yogyakarta.

"Indonesia remains open to forging international cooperation in the field of law. We, however, must consider the principle of justice and our national interest," he said here Saturday.

At a meeting with Bulgarian Ambassador to Indonesia Tanya Dimitrova here on Wednesday, February 26, 2025, he noted that the process of transferring prisoners requires an in-depth study and agreement between the two parties, considering that those prisoners have only started serving their sentences since February 2024.

Mahendra underlined that the transfers of foreign prisoners cannot be decided instantly and need to be reviewed thoroughly.

On that occasion, Ambassador Dimitrova conveyed her interest in the political developments in Indonesia, especially the new cabinet under President Prabowo Subianto's leadership.

She also expressed hope that Indonesia would consider the possibility of transferring the Bulgarian prisoners to their home country.

At the meeting, the minister also highlighted several other important issues, including the implementation of the new Criminal Code in 2026.

He also spoke about Indonesia's bid for the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) membership, which has a significant role in supporting the achievement of the Golden Indonesia 2045 vision.

In addition to the issue of three Bulgarian prisoners, the meeting also discussed several key issues, including legal cooperation.

The meeting is expected to create better bilateral cooperation between Indonesia and Bulgaria which can bolster the two countries' relations in the future.