JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, melakukan audiensi dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala S Lakhdhir, di ruang rapat Menko Kumham, Rabu (5/3/2025).

Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, termasuk kebijakan imigrasi terbaru Presiden AS Donald Trump yang berkaitan dengan deportasi warga negara Indonesia (WNI) ilegal, serta isu dwikewarganegaraan antara kedua negara.

Yusril menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan mengantisipasi kebijakan imigrasi baru dari AS dan berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi WNI yang berpotensi dideportasi.

"Kami akan mengawal dan memberikan perlindungan terhadap WNI yang terdampak kebijakan ini. Pemerintah Indonesia akan bekerja sama dengan pihak AS untuk memastikan hak-hak mereka tetap dihormati," ujar Yusril, dalam keterangan tertulis, pada Kamis (6/3/2025).

Sementara itu, Dubes AS Lakhdhir menjelaskan bahwa kebijakan deportasi tersebut hanya berlaku bagi individu yang berada di AS secara ilegal.

"Tidak perlu khawatir karena diaspora Indonesia di AS, baik pelajar maupun pekerja, tetap dapat menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Yang akan dipulangkan hanyalah mereka yang berstatus ilegal. Kami tidak ingin mereka ditahan, tetapi lebih mendorong mereka untuk pulang ke Indonesia secara sukarela," kata Lakhdhir.

Lakhdhir juga menambahkan bahwa beberapa individu yang terancam deportasi adalah mereka yang awalnya masuk ke AS dengan visa pelajar namun kehilangan status legal setelah drop out dari universitas, atau mereka yang masuk secara ilegal.

Dia menegaskan bahwa AS menghormati privasi para imigran yang dideportasi.

"Kami menghargai privasi mereka yang dipulangkan, dan kasus mereka tidak akan dibahas atau disebarluaskan ke media," ujar dia.

Selain membahas kebijakan deportasi, pertemuan ini juga menyentuh isu dwikewarganegaraan.

Lakhdhir menyatakan bahwa pemerintah AS tidak keberatan jika warga keturunan Indonesia di AS memilih untuk menjadi warga negara Amerika.

"Kami memahami bahwa Indonesia hanya mengakui satu kewarganegaraan. Dari sisi kami, jika seseorang memilih untuk menjadi warga negara AS, itu adalah hak mereka, dan kami tidak memiliki keberatan terhadap hal tersebut. Tapi, kami selalu mengingatkan mereka untuk memeriksa kembali aturan di Indonesia yang hanya memperbolehkan kewarganegaraan tunggal," tutur dia.

Menanggapi hal ini, Menko Yusril menegaskan bahwa Indonesia berpegang pada prinsip kewarganegaraan tunggal, namun membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut terkait kebijakan ini, mengingat jumlah diaspora Indonesia di luar negeri yang terus bertambah.

"Saat ini, Indonesia memberikan dwikewarganegaraan terbatas kepada anak hasil pernikahan campur beda negara hingga usianya 21 tahun. Setelah mencapai 21 tahun, anak tersebut harus memilih salah satu di antara kewarganegaraan yang dimiliki," ujar Yusril.

Dubes Lakhdhir juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Amerika Serikat di berbagai sektor, termasuk keamanan, hukum, dan kerja sama bilateral.

"Hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia telah terjalin dengan baik di berbagai sektor. Kami berharap kolaborasi ini dapat semakin diperkuat demi kepentingan bersama," tutup dia.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (5/3) menjadi sorotan, mulai dari Kejagung periksa pemengaruh Fitra Eri terkait kasus minyak mentah hingga KPK sidik dugaan korupsi di Bank BJB.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Kejagung periksa pemengaruh Fitra Eri terkait kasus minyak mentah

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa pemengaruh otomotif Fitra Eri Purwotomo (FEP) sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) pada tahun 2018—2023.

"Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa FEP selaku influencer otomotif," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Selain Fitra, kata dia, penyidik memeriksa tujuh saksi lainnya yang terdiri atas pejabat teknis di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina.

Baca selengkapnya di sini

2. Polri sebut tersangka WNA pura-pura jadi turis dalam kasus narkoba

Polri menyebutkan terdapat tersangka warga negara asing (WNA) yang menggunakan modus pura-pura menjadi turis dalam kasus peredaran gelap narkoba di Indonesia.

"Tujuannya memang ada yang sekaligus jadi turis," kata Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Wahyu Widada dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu.

Selain menjadi turis, kata dia, ada pula tersangka WNA yang datang ke Indonesia karena memang menjadi bagian dari sindikat narkoba.

Baca selengkapnya di sini

3. Kejagung bantah keterlibatan Erick dan Boy di kasus minyak mentah

Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah adanya keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir dan pemilik PT ADARO Garibaldi “Boy” Thohir dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018—2023.

Penegasan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar saat dihubungi di Jakarta, Rabu, untuk merespons adanya video di media sosial yang menyebut keterlibatan keduanya dalam kasus ini berdasarkan catatan dalam barang bukti yang diamankan.

Dalam video yang tersebar di media sosial, dinarasikan bahwa Kejagung berhasil mengumpulkan bukti catatan keuangan dan dokumen lainnya yang menyatakan keterlibatan Erick Thohir, Boy Thohir serta beberapa tokoh berpengaruh lainnya guna menjamin keamanan koordinasi dalam kasus korupsi ini.

Baca selengkapnya di sini

4. BNN: Peredaran uang narkoba capai Rp524 triliun per tahun

Kepala BNN Republik Indonesia Komjen Pol. Mathinus Hukom menyebutkan peredaran uang transaksi narkoba di Indonesia mencapai Rp524 triliun per tahun, sehingga diperlukan sinergisitas untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram itu.

"Kami hitung uang untuk membeli narkoba mencapai Rp524 triliun per tahun," kata Komjen Pol. Mathinus Hukom saat membuka Implementasi Program P4GN Provinsi Kepulauan Babel di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan Rp524 triliun ini yang begitu banyak digunakan untuk membeli narkoba dan mereka melakukan hal-hal yang sia-sia dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya, sosial, susu kepada anaknya, membayar uang sekolah anaknya dan lainnya.

Baca selengkapnya di sini

5. KPK sidik dugaan korupsi di BJB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan telah memulai penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk.

"Ya, kami sudah menerbitkan surat penyidikan," Kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu.

Setyo mengatakan KPK juga akan menjalin koordinasi apabila sudah ada aparat penegak hukum (APH) yang telah terlebih dulu menangani kasus yang sama.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (5/3) menjadi sorotan, mulai dari Kejagung periksa pemengaruh Fitra Eri terkait kasus minyak mentah hingga KPK sidik dugaan korupsi di Bank BJB.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Kejagung periksa pemengaruh Fitra Eri terkait kasus minyak mentah

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa pemengaruh otomotif Fitra Eri Purwotomo (FEP) sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) pada tahun 2018—2023.

"Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa FEP selaku influencer otomotif," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Selain Fitra, kata dia, penyidik memeriksa tujuh saksi lainnya yang terdiri atas pejabat teknis di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina.

Baca selengkapnya di sini

2. Polri sebut tersangka WNA pura-pura jadi turis dalam kasus narkoba

Polri menyebutkan terdapat tersangka warga negara asing (WNA) yang menggunakan modus pura-pura menjadi turis dalam kasus peredaran gelap narkoba di Indonesia.

"Tujuannya memang ada yang sekaligus jadi turis," kata Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Wahyu Widada dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu.

Selain menjadi turis, kata dia, ada pula tersangka WNA yang datang ke Indonesia karena memang menjadi bagian dari sindikat narkoba.

Baca selengkapnya di sini

3. Kejagung bantah keterlibatan Erick dan Boy di kasus minyak mentah

Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah adanya keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir dan pemilik PT ADARO Garibaldi “Boy” Thohir dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018—2023.

Penegasan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar saat dihubungi di Jakarta, Rabu, untuk merespons adanya video di media sosial yang menyebut keterlibatan keduanya dalam kasus ini berdasarkan catatan dalam barang bukti yang diamankan.

Dalam video yang tersebar di media sosial, dinarasikan bahwa Kejagung berhasil mengumpulkan bukti catatan keuangan dan dokumen lainnya yang menyatakan keterlibatan Erick Thohir, Boy Thohir serta beberapa tokoh berpengaruh lainnya guna menjamin keamanan koordinasi dalam kasus korupsi ini.

Baca selengkapnya di sini

4. BNN: Peredaran uang narkoba capai Rp524 triliun per tahun

Kepala BNN Republik Indonesia Komjen Pol. Mathinus Hukom menyebutkan peredaran uang transaksi narkoba di Indonesia mencapai Rp524 triliun per tahun, sehingga diperlukan sinergisitas untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram itu.

"Kami hitung uang untuk membeli narkoba mencapai Rp524 triliun per tahun," kata Komjen Pol. Mathinus Hukom saat membuka Implementasi Program P4GN Provinsi Kepulauan Babel di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan Rp524 triliun ini yang begitu banyak digunakan untuk membeli narkoba dan mereka melakukan hal-hal yang sia-sia dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya, sosial, susu kepada anaknya, membayar uang sekolah anaknya dan lainnya.

Baca selengkapnya di sini

5. KPK sidik dugaan korupsi di BJB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan telah memulai penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk.

"Ya, kami sudah menerbitkan surat penyidikan," Kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu.

Setyo mengatakan KPK juga akan menjalin koordinasi apabila sudah ada aparat penegak hukum (APH) yang telah terlebih dulu menangani kasus yang sama.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

SALATIGA, KOMPAS.com - Ratusan warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salatiga mengikuti khataman Alquran dan zikir bersama dalam rangkaian program Ngaos Al Quran.

Kegiatan ini berlangsung sebagai bagian dari berbagai kegiatan ibadah yang diadakan selama bulan Ramadhan.

"Selama bulan Ramadhan, Rutan Salatiga menggelar berbagai macam kegiatan ibadah, salah satunya Ngaos Al Quran. Sudah terlaksana tiga kali khatam bersama warga binaan dan para petugas," ujar Redy Agian, Kepala Rutan Salatiga, pada Selasa (4/3/2025) dalam keterangan tertulis.

Redy menambahkan bahwa tujuan dari program Ngaos Al Quran adalah untuk membentuk jiwa santriwan-santriwati di kalangan warga binaan.

"Sehingga mereka mampu membaca dan menghafal dengan metode Ngaos Al Quran dan menjadi bekal yang bermanfaat bagi mereka," ungkapnya.

Lebih lanjut, Redy menyatakan bahwa kegiatan ini juga berfungsi sebagai pengingat dalam kehidupan.

"Di bulan penuh berkah ini kami harapkan memberikan manfaat, dan dengan diberikan landasan keimanan dan agama, dapat meminimalisir pengulangan tindak pidana," kata Redy.

Koordinator Kegiatan Bulan Ramadhan Rutan Salatiga, Ruwiyanto, menjelaskan bahwa dalam program Ngaos Al Quran, dilakukan zikir dan shalawat bersama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

"Selama Ramadhan, berbagai macam kegiatan kami selenggarakan, seperti shalat tarawih, tadarus, dan pada kegiatan Ngaos Al Quran kali ini ada 110 warga binaan yang mengikuti. Mereka dibimbing oleh ustaz Nahrawi Parjono," ucapnya.

Salah satu peserta Ngaos Al Quran, Nurkamim (40), mengaku senang dengan adanya program tersebut.

"Dibilang sedih pasti sedih karena kami menjalani Ramadhan di rutan. Tapi dengan program Ngaos Al Quran dan Khatam Bersama, ini menjadi penguat bagi kami untuk menjadi pribadi yang taat beragama," ungkapnya.

Nurkamim juga menambahkan bahwa program pembinaan ini membuatnya lebih tenang dalam menjalani ibadah di bulan Ramadhan.

"Saya memang sebelumnya sudah bisa membaca Alquran, tetapi dengan program Ngaos Al Quran ini, kami jadi bisa lebih lancar dan mendalami. Tentunya kami di sini berharap dengan belajar agama bisa menjadi lebih istiqomah, dan membaca Alquran membuat hati lebih tenang," kata Nurkamim.

JAKARTA - Kasus korupsi yang terus terjadi di Indonesia semakin memperlihatkan lemahnya sistem penegakan hukum dalam menangani praktik rasuah. Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dinilai solusi dalam menangani kasus korupsi.

Seperti diketahui, publik dibuat geram dengan skandal korupsi bernilai triliunan rupiah seperti kasus dugaan megakorupsi PT Pertamina yang diperkirakan merugikan negara pada 2023 sebesar Rp193, 7 triliun. Jika pola korupsi berlangsung selama 2018-2023, potensi kerugian negara bisa mencapai Rp 968,5 triliun, hampir 1 kuadriliun.

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai, kasus ini menambah deretan skandal besar lainnya, mulai dari BLBI, Jiwasraya, ASABRI, hingga PT Timah. Di tengah krisis kepercayaan terhadap pemberantasan korupsi, ada satu instrumen hukum yang dinilai dapat menjadi solusi ampuh yakni RUU Perampasan Aset. Sayangnya, hingga kini pembahasannya masih terkatung-katung di DPR.

?Lambannya pengesahan RUU Perampasan Aset menunjukkan ketidaktegasan negara dalam memerangi korupsi secara serius. Saya kira, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU harga mati.Tidak boleh ditunda lagi,? ujarnya di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Menurut Hardjuno, perampasan aset adalah salah satu cara paling efektif untuk memberikan efek jera kepada para koruptor. ?Kalau hanya mengandalkan hukuman penjara, tidak akan cukup. Kita sudah lihat banyak kasus, koruptor yang divonis bersalah tetap bisa hidup nyaman setelah keluar dari tahanan karena aset mereka tidak tersentuh. Oleh sebab itu, perampasan aset harus menjadi senjata utama dalam pemberantasan korupsi,? ujar Hardjuno.

Kandidat Doktor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini menjelaskan strategi pemberantasan korupsi harus berjalan dalam tiga aspek utama, yakni pencegahan, penindakan, dan pemulihan aset. Selama ini, aspek pemulihan aset sering kali terabaikan karena mekanisme hukum yang berbelit.

?Proses pemulihan aset hasil korupsi masih bergantung pada mekanisme konvensional yang berbasis putusan pidana. Artinya, penegak hukum baru bisa menyita aset setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah). Masalahnya, proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, memberi celah bagi koruptor untuk menghilangkan atau menyamarkan aset mereka,? jelasnya.

Hardjuno menyebut RUU Perampasan Aset membawa terobosan penting dengan memperkenalkan mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yang memungkinkan penyitaan aset tanpa perlu menunggu putusan pidana. Cara ini telah diterapkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat dengan Civil Asset Forfeiture dan Inggris melalui Proceeds of Crime Act.

?RUU ini akan memungkinkan negara menyita aset koruptor sejak penyidikan, selama ada bukti yang cukup bahwa kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Selain itu, ada juga konsep illicit enrichment, di mana pejabat yang hartanya meningkat secara tidak wajar bisa langsung diperiksa dan asetnya disita bila tidak bisa membuktikan asal-usulnya secara sah,? kata Hardjuno.

Pemerintah telah mengajukan rancangan aturan ini sejak 2003 sebagai inisiatif dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun, hingga kini, RUU tersebut masih belum masuk ke tahap pembahasan di DPR secara serius.

?Mandeknya RUU Perampasan Aset ini bukan tanpa alasan. Ada indikasi kuat bahwa kepentingan elite politik ikut bermain. Bagaimana mungkin aturan yang bisa memiskinkan koruptor ini akan disahkan dengan mudah, sementara banyak elite yang mungkin saja terdampak,? katanya.

Hardjuno juga menggarisbawahi fakta bahwa selama ini banyak kasus korupsi yang berkaitan erat dengan sumber daya alam, seperti kasus PT Timah dan skandal tata kelola pertambangan lainnya.

Padahal, UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) telah menegaskan bahwa sumber daya alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan menjadi lahan bancakan para koruptor.



?Korupsi di sektor sumber daya alam ini ironis. Kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat malah dikuasai oleh segelintir orang. Kalau RUU Perampasan Aset disahkan, ini bisa menjadi langkah strategis untuk mengembalikan aset negara yang telah dijarah,? paparnya.

Hardjuno menekankan pemberantasan korupsi yang efektif tidak cukup hanya dengan mengesahkan RUU Perampasan Aset. Ada dua syarat utama agar aturan ini benar-benar berjalan, yakni komitmen politik yang kuat dan independensi aparat hukum.

?RUU Perampasan Aset ini ibarat pisau tajam. Kalau berada di tangan yang tepat, bisa digunakan untuk membersihkan korupsi dari akar. Tapi kalau penegak hukum masih bisa diintervensi, aturan ini bisa saja mandul atau bahkan disalahgunakan,? ujarnya.

Hardjuno juga menekankan pentingnya memperkuat lembaga antikorupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami pelemahan secara sistematis.

?Selain mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset, kita juga perlu mengembalikan independensi KPK yang selama ini tergerus. Tanpa KPK yang kuat dan independen, aturan sebaik apa pun tidak akan efektif,? katanya.

Hardjuno mengajak masyarakat untuk terus mengawal isu ini agar tidak kembali tenggelam dalam dinamika politik yang penuh kepentingan. ?Kita tidak boleh diam. Korupsi sudah begitu mengakar, dan kalau tidak ada tekanan dari publik, pengesahan RUU Perampasan Aset bisa terus diulur-ulur tanpa kepastian,? katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta menegakan hukum yang jelas dalam implementasi Zero ODOL agar kebijakan tersebut berjalan optimal. Di sisi lain, penyaluran subsidi kepada pelaku usaha logistik juga perlu disiapkan.

Direktur Eksekutif Institute Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menyebut pemerintah harus menerapkan penegakan hukum yang tegas, yang akan menghapus aktivitas pengangkutan logistik atau over dimension dan over load alias ODOL.

Di sisi lain, penyaluran subsidi menjadi solusi atas kekhawatiran pelaku industri dan pebisnis atas ihwal lonjakan ongkos akibat penerapan kebijakan ini.

“Selama ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengutamakan prinsip keselamatan, sedangkan di sektor perindustrian dan perdagangan menginginkan tarif logistik yang murah dengan return besar,” kata Deddy kepada Bisnis.

Dengan diimplementasikannya kebijakan Zero ODOL, sambungnya, maka unsur keselamatan akan terjamin karena tidak ada lagi truk-truk muatan berlebih di infrastruktur jalan yang memiliki batas bobot rata-rata 10 ton.

Adapun, lanjut Deddy, bobot barang yang diangkut oleh truk ODOL bisa mencapai 40 ton menggunakan kendaraan berkapasitas 20 ton. Hasilnya, truk menjadi kendaraan penyumbang 45% dari total kecelakaan yang terjadi di jalan tol pada 2023. Sementara di jalan nasional, rata-rata kenaikan angka kecelakaan truk setiap tahun ada di kisaran 12% - 15%.

Dalam praktiknya, cara ini memang berhasil memangkas ongkos secara sangat signifikan. Namun, gap biaya ini justru menjadi penyebab dari ketidaksiapan user di Tanah Air – yang notabene menjalani kontrak jangka panjang dengan pebisnis jasa logistik – dengan penerapan Zero ODOL.

“User belum siap menghadapi kondisi ini. Harusnya, sejak 2023 Zero ODOL sudah diterapkan,” ujar Deddy.

Tanpa intervensi subsidi dari pemerintah, dia menilai ketidaksiapan ini akan memicu kenaikan harga-harga barang dan berujung pada inflasi. Dikhawatirkan, kata dia, masyarakat konsumen menjadi korban ketika kenaikan harga terjadi pada kebutuhan pokok.

“Untuk itu, saya merekomendasikan pemerintah memberikan subsidi logistik. Sejauh ini, sektor logistik tidak pernah menerima subsidi. Sementara tarif tol terhitung mahal, ditambah pula dengan maraknya pungutan-pungutan liar.

Salah satu intervensi pemerintah yang diharapkan adalah tarif gratis jalan tol khusus untuk kendaraan pengangkut barang-barang kebutuhan pokok.

Palu -

Dua orang tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) bernama Abdul Latif alias Ucok dan Hasan Basri alias Megi kabur saat hendak menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Palu. Keduanya merupakan terdakwa kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan pencurian di rumah warga.

"Iya benar, terkait hal tersebut kami masih mengumpulkan informasi," ujar Kasi Intel Kejari Palu Yudi Trisnaamijaya saat dimintai konfirmasi, Rabu (5/3/2025).

Kedua terdakwa kabur saat menunggu giliran sidang di PN Palu di Jalan Samratulangi, Kecamatan Palu Timur pada Rabu (5/3). Pihak Kejari telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mencari keberadaan keduanya.

"Posisi mau dibawa untuk disidangkan di pengadilan melarikan diri," terangnya.

Yudi mengaku di lokasi sebenarnya ada petugas kejaksaan yang berjaga. Namun keduanya tetap memaksa melarikan diri saat akan dibawa ke ruang sidang.

"Ada yang jaga akan tetapi tetap berusaha melarikan diri dari penjagaan saat akan dibawa ke ruang sidang," imbuhnya.

Dalam video dilihat detikcom, tampak pelarian kedua terdakwa terekam kamera CCTV PN. Salah satu terdakwa sempat terpeleset dan terjatuh namun langsung kembali bangkit dan lari.

Tampak satu terdakwa mengenakan baju berwarna putih, sementara satu lainnya mengenakan pakaian serba hitam. Terlihat keduanya lari keluar halaman PN dari arah berbeda.

(ata/ata)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Amnesty International, Agnes Callamard, menemui Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025), untuk membahas berbagai isu hak asasi manusia (HAM).

Pertemuan ini menyoroti masalah mulai dari perubahan iklim, polusi udara, penanganan banjir, serta kebebasan berekspresi dalam bentuk protes dan demonstrasi.

“Kami menyampaikan beberapa masalah hak asasi manusia, antara lain tentang perubahan iklim, polusi di Jakarta, dan seterusnya,” ucap Agnes kepada wartawan, Rabu (5/3/2025).

Agnes sempat menyampaikan kekhawatirannya terkait perlakuan berlebihan yang sering kali diterima oleh mahasiswa dan aktivis yang melakukan protes di Jakarta.

Untuk itu, ia meminta Pemerintah Jakarta memastikan aparat keamanan tidak menggunakan kekuatan berlebihan dalam menangani aksi protes.

Selain itu, ia juga meminta Pramono untuk berkomunikasi dengan Kapolri dan Kapolda Metro Jaya agar hak-hak warga dalam menyampaikan kritik tetap terlindungi.

“Meskipun itu tanggung jawab dari pemerintah pusat, kami tetap meminta agar Pemerintah DKI Jakarta untuk memastikan bahwa polisi atau aparat keamanan tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan, seperti yang pernah kami temukan di dalam laporan-laporan sebelumnya,” ujarnya.

Masalah polusi udara dan penanganan banjir di Jakarta juga sempat dibicarakan oleh Agnes kepada Pramono.

Menurutnya, transparansi dan akurasi dalam pemantauan kualitas udara sangat diperlukan.

Menanggapi hal ini, Pramono mengakui bahwa monitoring kualitas udara di Jakarta memang masih memiliki keterbatasan dalam hal akurasi.

“Tadi Pak Pramono mengatakan memang tidak mudah, agak sulit itu untuk memanage banjir, termasuk juga dalam konteks memelihara kualitas lingkungan,” kata dia.

Selain itu, masalah banjir dan naiknya permukaan laut juga dibahas.

Agnes sempat mengusulkan kepada Pemerintah Jakarta tentang rencana penanaman mangrove.

“Saya tadi menanyakan ‘apakah Anda (Pramono) frustasi ketika Anda menanam mangrove, tapi pemerintah pusat justru menghancurkan mangrove dengan proyek-proyek pembangunannya. Nah dia hanya menjawab dengan senyuman,” ungkap Agnes.

LUMAJANG, KOMPAS.com - Warga binaan di Lapas Kelas II B Lumajang bisa merasakan buka bersama keluarga pada bulan Ramadhan 2025.

Kalapas Lumajang, Mahendra Sulaksan mengatakan, kegiatan buka bersama keluarga dan warga binaan dilakukan dua kali bulan ini, yakni pada 12 Maret dan 24 Maret 2025.

Untuk bisa mengikuti buka bersama dengan warga binaan, keluarga harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Lapas Lumajang.

Pendaftaran sesi 1 mulai dibuka pada 4-10 Maret 2025, sedangkan untuk sesi 2 dibuka pada 17-22 Maret 2025.

"Diadakan 2 sesi buka bersama dengan warga binaan, masing-masing sesi kuotanya dibatasi hanya 50 warga binaan," kata Mahendra melalui pesan singkat, Rabu (5/3/2025).

Selain membatasi kuota warga binaan yang boleh mengikuti buka puasa bersama di setiap sesi, Mahendra menyampaikan jumlah keluarga yang boleh hadir juga dibatasi menjadi 2 orang untuk setiap warga binaan.

Makanan yang boleh dibawa keluarga ke dalam Lapas Lumajang juga dibatasi hanya untuk 2 porsi.

"Pengunjung maksimal 2 orang dewasa atau 1 dewasa dan 1 anak, makanan maksimal hanya untuk 2 porsi nasi dan lauk goreng," katanya.

Untuk memperbanyak kesempatan, warga binaan yang sudah mengikuti buka bersama dengan keluarga di sesi pertama tidak boleh lagi ikut di sesi kedua.

Selain itu, keluarga yang sudah mendaftarkan diri sebagai peserta buka bersama dilarang menggunakan layanan kunjungan pada siang harinya.

"Supaya lebih banyak yang dapat kesempatan, jadi 1 warga binaan hanya boleh sekali ikut buka bersama," ujar dia.

Lebih lanjut, keluarga yang ikut buka puasa bersama juga dilarang membawa beberapa barang ke dalam Lapas Lumajang, seperti uang tunai, dompet, rokok, korek api, jam tangan, sabuk, masker, pisau, dan kunci kendaraan.

Barang-barang tersebut, apabila tetap dibawa, harus dititipkan ke petugas yang berjaga sebelum memasuki area lapas.

"Ada beberapa barang yang kami larang untuk dibawa masuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan norma Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) inkonstitusional bersyarat membuat perusahaan asuransi tidak bisa membatalkan klaim sepihak. Sebagai gantinya, pembatalan polis asuransi bisa melalui kesepakatan bersama atau melalui pengadilan sengketa.

Ahli hukum dan pengacara Ricardo Simanjuntak menilai apabila setiap kontrak polis asuransi dibatalkan melalui pengadilan, maka kasus sengketa pengadilan akan membludak dan hampir tidak mungkin teratasi.

"Kita hitung saja, pengadilan bakalan sanggup tidak? Misalnya, contoh, kalau sekarang itu ada sekitar 165 perusahaan asuransi, baik asuransi jiwa dan umum. Saya sudah tanya, kemungkinan dalam sebulan itu bisa tiga penolakan untuk satu perusahaan asuransi. Nah, kalau tiga dikali 165 itu kira-kira 500 sebulan. Setahun 6.000," kata Ricardo saat berbincang dengan Bisnis, Rabu (5/3/2025).

Menurutnya, pembatalan tersebut harus diajukan ke pengadilan negeri dan bentuknya pasti gugatan, bukan permohonan. "Jadi, 6.000 ini harus berperkara di pengadilan dalam waktu 3,4,5 tahun sampai PK. Sanggup tidak pengadilan?" tegasnya.

Faktor kedua yang membuat dia merasa hal tersebut tidak akan memungkinkan adalah apabila untuk pembatalan kontrak asuransi perlu ke pengadilan, Ricardo mempertanyakan bagaimana nasib kontrak-kontrak lainnya seperti kontrak perbankan, konstruksi sampai kontrak-kontrak di sektor migas.

"Apakah ini juga harus sama? Nah, kalau ini bisa jutaan gugatan setiap tahun. Sekarang aja itu Mahkamah Agung, itu Hakim Agungnya itu setengah mati menggunakan waktu untuk memutuskan perkara. Hakim Agung itu satu hari bisa memutuskan perkara bisa sampai 15 sampai 25 perkara. Bakalan sanggup tidak?" ujarnya.

Dengan riwayatnya sebagai pembicara di New Delhi, Ricardo mencontohkan di India untuk satu perkara dalam pengadilan tingkat negeri bisa menghabiskan waktu sampai 10 tahun. Dengan jumlah populasi yang sangat besar, India saat ini sedang gencar menerapkan proses mediasi untuk menyelesaikan perkara.

"Karena itu satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan putusan dengan lebih cepat. Jadi ini [penyelesaian sengketa di pengadilan] saya lihat malah bertolak belakang kalau harus melihat begitu kan," jelasnya.

Sebagai solusi, pembatalan kontrak polis asuransi menurutnya akan lebih ideal ditempuh melalui kesepakatan bersama. Menurutnya hal itu bisa dilakukan dengan memperjelas klausul dalam kontrak asuransi, misalnya pada Surat Pengajuan Asuransi Jia (SPAJ) pada asuransi jiwa.

"Kalau kita baca pada literal putusan MK seakan-akan lewat pengadilan. Dia kan cuma menjelaskan cuma dua, kalau tidak kesepakatan bersama wajib melalui pengadilan. Jadi, pengadilan itu demi hukum. Dasar hukumnya 1266 perdata. Jadi itu mutlak walau dia tidak disepakati, dia otomatis. Maka syaratnya adalah disepakati dua pihak, oke, atau diputuskan oleh pengadilan," jelas Ricardo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kejaksaan (Komjak) RI mengingatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 dalam aspek penegakan hukum.

Ketua Komjak Pujiyono Suwadi mengatakan, jangan sampai perkara korupsi dengan dugaan kerugian negara menurut Kejagung mencapai triliunan itu berdampak pada bisnis Pertamina yang merupakan perusahaan pelat merah.

"Yang kita ingatkan adalah ini harus murni penegakan hukum, jangan sampai kemudian penegakan hukum ini menjadikan Pertamina hancur. Pertamina itu kan aset, ya, kita jaga lah Pertamina," kata Pujiyono saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

Komjak berpandangan, kasus korupsi yang diusut Kejagung bukan tidak mungkin berimbas kepada bisnis Pertamina.

Pujiyono bilang, dugaan bensin Pertamax oplosan yang disebut Kejagung dalam perkara itu membuat publik tidak percaya kepada Pertamina.

"Pasti juga berimbas nih pada bisnis Pertamina, entah itu investor, entah itu investasi-investasi yang melibatkan pihak ketiga bisa kemudian menjadikan distrust," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta itu.

"Oleh karena itu, penegakan hukum itu harus direlasikan dengan upaya agar Pertamina ini terus tumbuh dan berkembang, jangan sampai kemudian menjadikan Pertamina ini hancur lebur," ucapnya.

Di sisi lain, Komjak mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang sudah membongkar dugaan korupsi di Pertamina.

Menurut Komjak, pengungkapan kasus ini mendapatkan dukungan kuat dari Presiden hingga masyarakat.

"Kita melihatnya kan Kejaksaan mendapatkan dua daya dukung yang menurut saya bagus. Pertama, daya dukung dari Pak Presiden, karena bagaimana pun kan penting bagian dari visi beliau, Astacita kan salah satunya pemberantasan korupsi," kata Pujiyono.

"Kedua adalah daya dukung publik karena bahan bakar ini termasuk hajat hidup sekarang. Daya dukung publik luar biasa. Dengan dua daya dukung ini, kita berharap Kejaksaan paripurna dalam penegakan hukum," ucapnya.

Diberitakan, masyarakat menjadi ragu membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax setelah Kejagung membongkar kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang.

Kasus tersebut terjadi di lingkup PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023 dengan kerugian keuangan negara senilai Rp 193,7 triliun.

Salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Riva Siahaan (RS) selaku Dirut Pertamina Patra Niaga.

Perbuatan tersebut melibatkan dua tersangka, yakni Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.

“BBM berjenis RON 90, tetapi dibayar seharga RON 92, kemudian dioplos, dicampur,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, di Gedung Kejagung, Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 25 Februari 2025.

Terpisah, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, memastikan bahwa tidak ada praktik pengoplosan Pertamax.

Ia menegaskan, kualitas Pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu RON 92.

“Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing. Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92,” kata Heppy dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu (26 Februari 2025).

Jakarta (ANTARA) - Manajemen klub bola basket IBL Hangtuah Jakarta memastikan masalah hukum yang menimpa eks petingginya tidak mengganggu keuangan klub.

“Memang secara finansial, finansial tidak ada yang bermasalah karena budgeting sudah dilakukan dari akhir tahun lalu,” kata Manajer Umum Jalu Wisnu Wirajati saat ditemui di Jakarta, Rabu.

“Jadi kalau masalah target justru untuk kondisi sekarang karena para pemain ingin membuktikan diri, bukannya ingin mendahului yang di atas atau ingin sombong, saya rasa kalau sekadar lolos ke playoff itu kewajiban, tapi kalau berprestasi lebih tinggi, final four atau final, itu menjadi target baru kami jika bisa menjalani tiga laga Maret ini dengan baik,” tegasnya.

Dua mantan petinggi Hangtuah Jakarta, yakni Gading Ramadhan Joedo dan Muhammad Kerry Adrianto tersangkut kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina subholding. Kedua orang itu sejak pekan lalu telah ditahan oleh Kejaksaan Agung.

Untuk mengatasi potensi masalah di manajerial tim, manajemen tim pada Rabu telah memutuskan untuk menunjuk presiden baru yakni Muhammad Husein Fadlulloh.

Jalu juga menegaskan bahwa suasana internal tim tidak terpengaruh dengan masalah yang menimpa dua mantan petinggi klub.

“Sebenarnya kondisi internal pemain, justru kondisi internal pemain, mereka semakin bersemangat untuk membuktikan diri. Ini blessing in disguise, ini menjadi leverage kami untuk membuktikan diri bahwa tim ini baik-baik saja. Saya selalu mengatakan pada hari kedua, berita itu hari Selasa (25/2), jadi pada Rabu (26/2) ketika latihan pertama saya katakan bahwa tim ini baik-baik saja, mungkin kami akan keluar dengan hashtag kami baik-baik saja,” ujarnya.

Dua pemain asing Hangtuah, yakni Rakeem Christmas dan Adonys Henriquez, juga disebut Jalu tidak memusingkan masalah tersebut.

“Adonys pun bilang dirinya tahu dengan kondisi yang terjadi, ini jelas tidak berkaitan dengan masalah teknis. Justru Adonys bertekad untuk membuktikan diri, ayo kita lanjutkan perjuangan yang telah kita lakukan selama ini,” pungkas Jalu.

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2025