BANDUNG, KOMPAS.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin Kota Bandung akhirnya menuai hasil pemanfaatan lahan kosong di lingkungan lapas.

Sebanyak 106 kilogram sayuran berupa kangkung hasil karya warga binaan dipanen perdana di Pos Kerja Pertanian Lapas Sukamiskin, Kamis (6/3/2025).

Langkah ini dilakukan guna mendukung program ketahanan pangan nasional.

Kepala Lapas Sukamiskin, Fajar Nur Cahyono, mengatakan bahwa penanaman sayur kangkung di lahan kosong di lingkungan lapas ini dilakukan dengan menggunakan sistem hidroponik.

Fajar memastikan kualitas dan kesegaran sayur yang dikonsumsi dapat memenuhi pasokan dapur sehat di dalam lapas.

"Panen ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan internal, tetapi juga sebagai bukti nyata dukungan kami terhadap ketahanan pangan nasional. Selain itu, ini juga merupakan bagian dari upaya kami dalam mendidik dan memberdayakan warga binaan melalui pembinaan kemandirian di bidang pertanian," kata Fajar dalam keterangannya.

Kakanwil Ditjenpas Jabar, Kusnali, dan Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama, M Hilal, mengapresiasi hasil karya warga binaan Lapas Sukamiskin dalam bidang pertanian ini.

Dikatakan, panen perdana ini merupakan langkah awal dalam mendukung ketahanan pangan nasional yang diharapkan berkelanjutan dan memberikan kebermanfaatan yang positif, baik di internal maupun eksternal lapas.

"Hasil panen ini dapat memenuhi kebutuhan pangan di internal lapas, namun lebih dari itu, kami berharap ke depannya hasil panen dapat disalurkan ke masyarakat luar, menciptakan manfaat yang lebih luas," ujar Kusnali.

Hasil panen sayur kangkung ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan warga binaan, tetapi juga dijual melalui koperasi kepada petugas, pihak ketiga, dan pengunjung.

Pendapatan yang dihasilkan akan menjadi premi yang bisa dinikmati oleh warga binaan sebagai bagian dari program pembinaan mereka.

Dikatakan, panen perdana ini mendukung 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi yang terfokus pada kontribusi ketahanan pangan nasional.

Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih mandiri memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Sumedang -

Pembahasan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru mulai menghangat di daerah. Para pakar hingga akademisi bersuara terkait RUU KUHAP tersebut.

Di Kabupaten Sumedang para pakar berdiskusi mengenai RUU KUHAP ini. Diskusi dengan tema Aspek Krusial dalam RKUHAP: Perubahan, Dampak dan Implementasi, di Sumedang kali ini dibahas langsung oleh beberapa pakar yang di antaranya Asoc. Prof. Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd., S.H., M.Hum.CCD selaku Pakar Linguistik Hukum Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), serta Dr. Somawijaya, SH., MH dari Pakar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (Unpad).

Pembahasan sendiri dimulai dari Asoc. Prof. Dr. Andika Dutha Bachari. Andika menyampaikan RKUHAP ini harus dikawal oleh masyarakat. Sebab, ia menilai salah satu isi dalam RKUHAP berkaitan dengan kekuasaan tunggal pada level peradilan di Republik Indonesia.

"Ini sangat penting dan yang harus kita kawal itu kita harus menolak segala bentuk agenda yang ingin memposisikan salah satu sistem peradilan kita itu menjadi superior. Menjadi faktor determinasi yang menentukan di level peradilan," ujar Andika dalam seminar yang digagas Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumedang, pada Kamis (6/3/2025).

Tak hanya itu, Andika pun juga menganggap bahwa jika kekuasaan tunggal ditempatkan secara menonjol dalam sub sistem peradilan dapat mengancam demokrasi di Tanah Air.

"Kalau sampai ada salah satu sub sistem yang ditempatkan menonjol ini selain mengganggu disharmonisasi di antara sub sistem dalam peradilan kita ini akan mengancam demokrasi kita sebagai negara mengklaim negara hukum," ungkapnya.

"Semua masyarakat wajib untuk mengawal RKUHAP ini betul-betul tidak menjadi agenda terselubung bagi pihak-pihak yang ingin menempatkan salah satu subsistem dalam peradilan pidana kita menjadi faktor yang determinasi," sambungnya.

Sementara itu, pemateri kedua dalam pembahasan ini yakni Dr. Somawijaya, SH., MH. Somawijaya juga beranggapan bahwa RKUHAP ini perlu dikawal oleh berbagai elemen masyarakat. Sebab, dalam isi RKUHAP terdapat pembatasan kepentingan seperti kewenangan dari APH.

"Ini salah satu ikhtiar kepedulian dari masyarakat ini sangat penting bahwa rancangan KUHAP ada beberapa hal yang perlu kita kawal, meskipun itu secara norma sudah betul tapi kan dalam ini kan perlu ada beberapa hal yang dibatasi dalam beberapa kepentingan, termasuk kewenangan-kewenangan dari APH baik itu dari kepolisian, kejaksaan, sampai dengan hakim," kata Somawijaya.

"Meskipun ada beberapa hal yang baru tentu harus diimbangi dengan ketat dan harus ada pengawas. Harus ada pengawas itu menjadi kata kunci. Jadi intinya kalau meskipun rancangan KUHAP ini memang memberikan suatu kemajuan terutama perlindungan pada hak asasi," pungkasnya.

(dir/dir)

Banda Aceh (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen, Provinsi Aceh, memberikan bimbingan hukum kepada kepala desa guna mencegah tindak pidana korupsi, terutama dalam pengelolaan dana desa.

Kepala Kejari Bireuen Munawal Hadi di Banda Aceh, Kamis, mengatakan bimbingan hukum tersebut diberikan kepada sebanyak 143 keuchik atau kepala desa dari lima kecamatan di Kabupaten Bireuen.

"Bimbingan hukuman ini merupakan bagian dari program jaksa jaga desa. Program jaksa jaga desa ini merupakan upaya kejaksaan mencegah tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa. Bimbingan dilaksanakan di Aula Setdakab Lama Kabupaten Bireuen, Kamis(6/3)," katanya.

Ia menyebutkan bimbingan hukuman tersebut menghadirkan pemateri dari kalangan Kejari Bireuen serta dari kalangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Kabupaten Bireuen.

Dalam bimbingan hukum tersebut, kata dia, para kepala desa tersebut diberi pemahaman terkait ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan dana desa, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpanan.

"Kami mengharapkan bimbingan tersebut dapat meningkatkan ketaatan hukum para kepala desa tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," kata Munawal Hadi.

Terkait program jaksa jaga desa, kata Munawal Hadi, pihaknya sudah pihaknya sudah turun ke 16 desa di Kabupaten Bireuen melaksanakan pendampingan desa bebas korupsi. Pendampingan tersebut diberikan gratis atau tidak menggunakan anggaran apa pun.

Pendampingan ini, kata dia, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa dalam mengelola dana serta bebas intervensi dari mana pun. Dalam pendampingan tersebut, kepala desa beserta aparatur bisa berkonsultasi terkait persoalan hukum yang terjadi.

"Semua ini dilakukan sebagai bentuk kecintaan kami kepada masyarakat Kabupaten Bireuen. Kami juga mengingatkan para kepala dan aparatur desa untuk melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Serta tidak melanggar hukum," kata Munawal Hadi.

KOMPAS.com - Pemohon paspor wajib membawa dokumen pendukung berupa KTP, KK, dan akta kelahiran saat mengajukan aplikasi paspor.

Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Direktorat Jenderal Imigrasi Tato Juliadin Hidayawan menuturkan, petugas imigrasi berhak meminta keterangan tambahan dari pemohon paspor, serta meminta dokumen pendukung yang dianggap perlu untuk menerbitkan paspor.

"Petugas Imigrasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa paspor diterbitkan sesuai dengan tujuan keberangkatan pemohon," kata Tato dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

Selain tiga dokumen pendukung tersebut, pemohon paspor juga bisa melengkapi permohonan dengan lampiran ijazah, surat baptis, atau buku nikah.

Khusus penggantian paspor baru, pemohon wajib membawa paspor lama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2022 Pasal 14, apabila persyaratan belum lengkap atau belum sesuai, pejabat imigrasi yang ditunjuk dapat mengembalikan dokumen persyaratan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lama satu hari sejak tanggal permohonan diterima.

Pengembalian dokumen tersebut disertai dengan catatan atau penjelasan mengenai persyaratan yang belum dipenuhi atau perlu diperbaiki.

"Oleh karena itu, kami berhak meminta dokumen pendukung guna memastikan bahwa paspor tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang melanggar hukum," sambung Tato.

Cegah penyalahgunaan paspor

Lebih lanjut, Tato menyebut bahwa kelengkapan dokumen paspor juga bertujuan menghindari penyalahgunaan paspor dan visa di negara tujuan.

Perilaku negatif warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri dalam penyalahgunaan visa, dianggap tidak menghormati aturan yang berlaku hingga perbuatan kriminal secara tidak langsung dapat menimbulkan stigma buruk terhadap WNI secara umum.

Akibatnya, tindakan-tindakan tersebut dapat semakin melemahkan posisi paspor RI di mata dunia internasional.

Misalnya, pemohon paspor yang menyatakan akan berkunjung ke kerabat di luar negeri dalam waktu dekat dan berencana tinggal dalam waktu lama, dapat dimintai dokumen pendukung.

Dokumen pendukung tersebut meliputi tiket pesawat pergi-pulang, bukti keberadaan kerabat tersebut, atau bukti keikutsertaan dalam program tur.

"Penerbitan paspor yang dilakukan dengan data dan keterangan yang lengkap akan
mempermudah negara dalam melindungi warganya yang berada di luar negeri," ujar Tato.

Begitu pula dengan WNI yang berencana menempuh pendidikan di luar negeri, petugas imigrasi dapat meminta bukti Letter of Acceptance (LoA) atau surat keterangan lain yang sah dari lembaga pendidikan terkait.

"Kami mengimbau masyarakat untuk patuh terhadap prosedur yang telah ditetapkan agar
prosesnya berjalan lancar dan aman," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – Mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kasus dugaan korupsi yang terjadi di anak usaha PT Pertamina (Persero). Kasus ini mencuat dan menjadi perhatian nasional karena nilainya yang fantastis.

“Ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun, siapapun (yang terlibat),” ujar Jokowi menjawab pertanyaan media.  

Jokowi pun mengatakan, Pertamina merupakan BUMN besar dan memiliki manajemen yang besar pula, sehingga seharusnya ada manajemen kontrol oleh jajaran di atas.

“Ya sekali lagi, ini manajemen besar ya. Manajemen besar. Manajemen besar. Saya kira manajemen kontrol oleh komisaris, manajemen oleh direksi harus lebih detail,” kata dia menjawab apakah dirinya merasa kecolongan, karena kejadiran tersebut ada pada masa pemerintahannya.

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan Pertamina merupakan sebuah BUMN yang besar dan kuat yang mengelola semuanya sehingga harus memiliki manajemen yang kuat sebagai pengawas. Ada direksi dan komisaris yang dipilih melalui proses panjang. 

“(Proses pemilihan manajemen) Dilihat oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri ESDM, kemudian lewat TPA (Tim Penilai Akhir) baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses. Tidak bisa semuanya secara ujug-ujug. Karena sekali lagi, ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali,” ucapnya.

Mantan Wali Kota Solo itupun mengatakan, seluruh produk Pertamina setahu dirinya semuanya telah melalui verifikasi, dicek dan memenuhi standar kelayakan oleh Lembaga Sertifikasi dan Pengujian Minyak dan Gas (Lemigas).

“Jadi semuanya ada proses. Produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tapi ya apapun yang namanya penyelewengan itu bisa sajalah terjadi,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 10 orang terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023 pada Senin (3/3/2025).

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, tujuh dari 10 orang yang diperiksa telah berstatus tersangka. Mereka adalah Yoki Firnandi (YF), Riva Siahaan (RS), Dimas Werhaspati (DW), Gading Ramadhan Joedo (GRJ), Sani Dinar Saifuddin (SDS), Agus Purwono (AP), dan Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR). 

Sementara itu, tiga orang lainnya yang diperiksa Kejagung sebagai saksi merupakan petinggi Pertamina. Mereka adalah Direktur Utama Kilang Pertamina Taufik Adityawarman, Manager Treasury PT Pertamina ANW, dan Manager QMS PT Pertamina AA.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dilaporkan ke Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Perkumpulan Tenaga Pendamping Desa Indonesia (Pertepedesia) pada Kamis (6/3/2025). Anggota Komnas HAM Anis Hidayah menjelaskan, aduan itu dilayangkan lantaran Yandri diduga telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap tenaga pendamping desa.

Padahal, kata Anis, selama ini para pendamping desa tersebut sudah dikontrak bertahun-tahun sejak Undang-Undang Desa itu ada. ?Dan kontrak mereka itu kan selama ini diperpanjang setiap tahun, tetapi tiba-tiba pada tahun 2025 berdasarkan klausul baru bagi yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif gitu ya atau caleg itu tiba-tiba harus bahasanya mundur,? tegas Anis usai menerima aduan Pertepedesia di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

Anis pun menegaskan pihaknya akan menganalisis dan menindaklanjuti aduan tersebut terkait adanya dugaan pelanggaran HAM. Ia mengatakan, pihaknya membutuhkan waktu untuk menindaklanjuti laporan tersebut.





?Tetapi pada prinsipnya adalah terkait dengan potensi pelanggaran HAM karena PHK sepihak oleh kementerian desa terhadap ribuan pendamping desa kira-kira begitu,? tuturnya.

Sementara itu, perwakilan Pertepedesia Hendriyatna mempertanyakan alasan Kemendes melakukan PHK sepihak. Padahal, kata dia, para pendamping desa tidak melanggar hukum apa pun.

Kendati begitu, ia mengatakan, sejumlah anggota Pertepedesia sempat maju menjadi calon legislatif pada Pemilu 2024. Tetapi, ia menegaskan, hal itu sudah mendapatkan izin dan mendapat legitimasi formal baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan kementerian terkait.

?Bawaslu pun tidak pernah mempersoalkan kami. Tidak pernah ada aduan bahwa caleg yang berasal dari pendamping desa itu melakukan perbuatan melawan hukum atau UU pemilu,? tegas Hendri.

?Yang terjadi ini malah dipermasalahkan oleh pihak Kemendes. Secara sepihak telah membuat klausul dalam kontrak kerja yang mengatakan bahwa kami menyatakan tidak pernah mencalonkan sebagai caleg, dan apabila di kemudian hari terbukti pernah caleg, maka akan di-PHK secara sepihak,? imbuhnya.

Padahal, kata Hendri, ada tahapan tertentu untuk melakukan PHK. Atas dasar itu, ia menilai, langkah Kemendes melakukan PHK terhadap tenaga pendamping desa sudah menjadi pelanggaran HAM.

?Ini sudah merupakan suatu pelanggaran HAM. Kami ini manusia, bukan binatang. Kami ini manusia, bukan barang. Tapi tiba-tiba kami ini dianggap seolah-olah kami itu bukan manusia. Dan itu adalah hak asasi kami untuk bekerja. Hak asasi kami untuk mendapatkan penghasilan yang layak,? pungkasnya.

Tidak perlu khawatir karena diaspora Indonesia di AS, baik pelajar maupun pekerja, tetap dapat menjalani kehidupan mereka seperti biasa.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan mengantisipasi kebijakan imigrasi baru Amerika Serikat (AS) dan memastikan perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berpotensi dideportasi karena masalah keimigrasian.

Baru-baru ini Presiden AS Donald Trump mengumumkan perintah eksekutif mengenai aturan keimigrasian AS dengan sasaran para imigran tak berdokumen, yang akan langsung dideportasi jika kedapatan oleh pihak imigrasi.

"Kami akan mengawal dan memberikan perlindungan terhadap WNI yang terdampak kebijakan ini," ujar Yusril saat menerima audiensi Duta Besar AS untuk Indonesia di Jakarta, Rabu (5/3), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menko Kumham Imipas menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan bekerja sama dengan pihak AS untuk memastikan hak-hak mereka tetap dihormati.

Menanggapi kekhawatiran pemerintah Indonesia, Dubes AS untuk Indonesia Kamala Lakhdhir mengatakan bahwa kebijakan tersebut hanya berlaku bagi individu yang berada di AS secara ilegal.

"Tidak perlu khawatir karena diaspora Indonesia di AS, baik pelajar maupun pekerja, tetap dapat menjalani kehidupan mereka seperti biasa," ungkap Lakhdir dalam kesempatan yang sama.

Dijelaskan pula bahwa imigran dengan status ilegal didorong untuk pulang ke Indonesia secara sukarela dilakukan agar mereka tidak ditahan

Ia menyebutkan bahwa beberapa individu yang terancam deportasi lain, yakni mereka yang awalnya masuk ke AS dengan visa pelajar, tetapi tidak lagi memiliki status legal setelah keluar dari universitas atau mereka yang sejak awal masuk secara ilegal.

Meski begitu, ditekankan pula oleh Lakhdir bahwa AS menghormati privasi imigran yang dideportasi nantinya sehingga kasus mereka tidak akan dibahas atau disebarluaskan ke media.

Di sisi lain, Dubes AS juga mengungkapkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan imigrasi Indonesia dalam menangani warga negara AS yang melebihi masa berlaku visanya di Indonesia, terutama di Bali.

Selain kebijakan deportasi, pertemuan tersebut juga membahas isu dwikewarganegaraan. Dia mengungkapkan bahwa pemerintahnya tidak memiliki keberatan jika warga keturunan Indonesia di AS memilih untuk menjadi warga negara Negeri Paman Sam.

"Kami memahami bahwa Indonesia hanya mengakui satu kewarganegaraan. Dari sisi kami, jika seseorang memilih untuk menjadi warga negara AS, itu merupakan hak mereka dan kami tidak memiliki keberatan terhadap hal tersebut," ucapnya.

Kendati demikian, dia selalu mengingatkan para warga tersebut untuk memeriksa kembali aturan di Indonesia yang hanya memperbolehkan kewarganegaraan tunggal.

Di samping itu, Lakhdhir juga menekankan pentingnya hubungan baik antara Indonesia dan AS di berbagai sektor, termasuk keamanan, hukum, dan kerja sama bilateral.

"Hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia telah terjalin dengan baik di berbagai sektor. Kami berharap kolaborasi ini dapat makin diperkuat demi kepentingan bersama," ujar Lakhdhir.

Menanggapi hal itu, Menko Yusril menegaskan bahwa Indonesia masih berpegang pada prinsip kewarganegaraan tunggal. Namun, dia membuka ruang diskusi lebih lanjut terkait dengan kebijakan dwikewarganegaraan, mengingat jumlah diaspora Indonesia di luar negeri yang terus bertambah.

Saat ini Indonesia memberikan dwikewarganegaraan terbatas kepada anak hasil pernikahan campur beda negara hingga usianya 21 tahun.

"Setelah mencapai 21 tahun, anak tersebut harus memilih salah satu di antara kewarganegaraan yang dimiliki," tutur Yusril.

Adapun diskusi kali ini ini diharapkan dapat membuka jalan bagi kerja sama lebih lanjut antara Indonesia dan AS dalam isu-isu hukum serta imigrasi.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Anggota DPD RI dapil Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris mendorong semua daerah di Indonesia untuk memiliki peraturan daerah (perda) tentang masyarakat hukum adat.

Meskipun Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 telah mengamanatkan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, tetapi implementasi di tingkat daerah masih jauh dari ideal.

"Setidaknya baru sekitar 47 daerah di Indonesia yang sudah memiliki perda terkait masyarakat hukum adat," ujar Fahira lewat siaran persnya, Kamis (6/5/2025).

Hal itu disampaikannya di sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), pakar/akademisi, dan para peneliti yang concern terhadap masyarakat adat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Fahira menilai, salah satu instrumen hukum yang diharapkan dapat memperkuat posisi masyarakat hukum adat adalah perda.

"Sayangnya, hingga saat ini, hanya sedikit daerah yang memiliki perda tentang masyarakat hukum adat, dan yang sudah ada pun sering kali tidak diimplementasikan dengan baik,” ujarnya.

Senator Jakarta ini mengungkapkan, salah satu kendala utama dalam pembentukan perda tentang masyarakat hukum adat adalah masih lemahnya komitmen pemerintah daerah.

"Selain itu, masih adanya perbedaan definisi masyarakat hukum adat dalam berbagai regulasi nasional menyebabkan kesulitan dalam proses identifikasi dan pemetaan wilayah adat," jelas Fahira.

Di sisi lain, sebut dia, perda yang telah diterbitkan sering kali hanya bersifat deklaratif tanpa adanya mekanisme implementasi yang jelas.

"Hal itu berakibat pada rendahnya efektivitas perda dalam memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak masyarakat adat," tutur Fahira.

Menurutnya, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih konkret dalam mempercepat penyusunan dan implementasi perda masyarakat hukum adat.

Lima rekomendasi percepatan penyusunan perda

Setidaknya, lanjut Fahira, ada lima rekomendasi yang perlu ditempuh. Pertama, insentif kepada daerah yang telah mengesahkan perda tentang masyarakat hukum.

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), perlu memberikan insentif kepada daerah yang telah mengesahkan perda tentang masyarakat hukum adat.

"Insentif ini dapat berupa bantuan anggaran, dukungan teknis, maupun penghargaan kepada daerah yang proaktif dalam pengakuan masyarakat adat," ujar Fahira.

Kedua, perlu adanya kebijakan afirmatif yang mewajibkan setiap daerah untuk menyusun perda tentang masyarakat hukum adat, terutama bagi daerah yang memiliki komunitas adat dalam jumlah signifikan.

Ketiga, pelatihan bagi legislator dan aparatur daerah mengenai pentingnya perda masyarakat hukum adat, termasuk aspek teknis dalam penyusunannya.

"Selain itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat adat dalam menyusun perda yang sesuai dengan kebutuhan lokal," sebut Fahira.

Kempat, peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat adat. Keterlibatan masyarakat adat dalam proses penyusunan perda sangat penting agar regulasi yang dibuat sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka.

Untuk itu, jelas Fahira, pemerintah daerah harus memfasilitasi musyawarah adat sebagai bagian dari tahapan penyusunan perda.

"Ini artinya, nantinya perda harus mencantumkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat adat berperan aktif dalam pengawasan dan implementasi kebijakan terkait," ucapnya.

Kelima, advokasi dan harmonisasi regulasi. Harus ada political will dari pemerintah dan DPR untuk mempercepat pengesahan RUU Masyarakat Adat.

RUU tersebut akan menjadi payung hukum yang lebih kuat bagi daerah dalam menyusun regulasi turunannya.

"Selain itu, penting juga melakukan peninjauan kembali regulasi yang berpotensi menghambat pengakuan masyarakat adat, seperti kebijakan yang terlalu birokratis atau memberikan ruang bagi eksploitasi sumber daya alam di wilayah adat," papar Fahira.

Dia menilai, keterlambatan dalam pembentukan perda masyarakat hukum adat tidak hanya memperpanjang ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat, tetapi juga membuka ruang bagi eksploitasi wilayah adat.

"Dengan adanya perda yang kuat dan implementasi yang konsisten, hak-hak masyarakat hukum adat akan lebih dihormati dan dijamin keberlangsungannya,” tutur Fahira.

KOMPAS.com - Anggota DPD RI dapil Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris mendorong semua daerah di Indonesia untuk memiliki peraturan daerah (perda) tentang masyarakat hukum adat.

Meskipun Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 telah mengamanatkan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, tetapi implementasi di tingkat daerah masih jauh dari ideal.

"Setidaknya baru sekitar 47 daerah di Indonesia yang sudah memiliki perda terkait masyarakat hukum adat," ujar Fahira lewat siaran persnya, Kamis (6/5/2025).

Hal itu disampaikannya di sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), pakar/akademisi, dan para peneliti yang concern terhadap masyarakat adat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Fahira menilai, salah satu instrumen hukum yang diharapkan dapat memperkuat posisi masyarakat hukum adat adalah perda.

"Sayangnya, hingga saat ini, hanya sedikit daerah yang memiliki perda tentang masyarakat hukum adat, dan yang sudah ada pun sering kali tidak diimplementasikan dengan baik,” ujarnya.

Senator Jakarta ini mengungkapkan, salah satu kendala utama dalam pembentukan perda tentang masyarakat hukum adat adalah masih lemahnya komitmen pemerintah daerah.

"Selain itu, masih adanya perbedaan definisi masyarakat hukum adat dalam berbagai regulasi nasional menyebabkan kesulitan dalam proses identifikasi dan pemetaan wilayah adat," jelas Fahira.

Di sisi lain, sebut dia, perda yang telah diterbitkan sering kali hanya bersifat deklaratif tanpa adanya mekanisme implementasi yang jelas.

"Hal itu berakibat pada rendahnya efektivitas perda dalam memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak masyarakat adat," tutur Fahira.

Menurutnya, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih konkret dalam mempercepat penyusunan dan implementasi perda masyarakat hukum adat.

Lima rekomendasi percepatan penyusunan perda

Setidaknya, lanjut Fahira, ada lima rekomendasi yang perlu ditempuh. Pertama, insentif kepada daerah yang telah mengesahkan perda tentang masyarakat hukum.

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), perlu memberikan insentif kepada daerah yang telah mengesahkan perda tentang masyarakat hukum adat.

"Insentif ini dapat berupa bantuan anggaran, dukungan teknis, maupun penghargaan kepada daerah yang proaktif dalam pengakuan masyarakat adat," ujar Fahira.

Kedua, perlu adanya kebijakan afirmatif yang mewajibkan setiap daerah untuk menyusun perda tentang masyarakat hukum adat, terutama bagi daerah yang memiliki komunitas adat dalam jumlah signifikan.

Bandung -

Pemandangan berbeda nampak terlihat di Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung. Di lembaga pemasyarakatan khusus untuk narapidana kasus korupsi itu, mereka bisa memanen kangkung yang jumlahnya mencapai ratusan kilogram.

Menariknya, hasil panen sayur kangkung ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan warga binaan. Tetapi juga bisa dijual melalui koperasi kepada petugas, pihak ketiga, dan pengunjung di Lapas Sukamiskin.

Kalapas Sukamiskin Fajar Nur Cahyono mengatakan, kangkung di sana telah ditaman dengan memanfaatkan lahan kosong di lingkungan lapas. Bermodal sistem lahan hidroponik, kangkung yang dipanen perdana ini jumlahnya mencapai 106 kilogram.

"Panen ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan internal, tetapi juga dukungan kami terhadap ketahanan pangan nasional. Selain itu, ini juga upaya kami dalam mendidik dan memberdayakan warga binaan melalui pembinaan kemandirian di bidang pertanian," katanya, Kamis (6/3/2025).

Fajar pun memastikan kangkung yang dipanen punya kualitas dan kesegaran yang tak kalah dengan pasokan di pasaran. Sayuran itu pun bisa dikonsumsi untuk memenuhi dapur di dalam lapas.

Panen perdana ratusan kilogram kangkung di Lapas Sukamiskin itu turut disaksikan Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Ditjen PAS, M Hilal. Sementara Kakanwil Ditjenpas Jabar Kusnali menyatakan, panen kangkung tersebut bisa disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Hasil panen ini dapat memenuhi kebutuhan pangan di internal lapas, namun lebih dari itu, kami berharap kedepannya hasil panen dapat disalurkan ke masyarakat luar, menciptakan manfaat lebih luas," kata Kusnali.

(ral/dir)

Jakarta (ANTARA) - Perwakilan Kemenkeu Satu se-Jakarta Raya menggandeng Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, untuk mengoptimalkan koordinasi antara Kejaksaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menangani pelanggaran perpajakan dan bea cukai.

"Kolaborasi yang sudah berjalan dengan baik harus terus ditingkatkan agar sinergi dalam penegakan hukum perpajakan semakin kuat," kata Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat Eddi Wahyudi di Jakarta, Kamis, saat audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI.

Eddi yang juga merupakan Kepala Perwakilan Kemenkeu se-Jakarta Raya mengatakan kolaborasi antara Kemenkeu dan Kejaksaan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Menurut dia, audiensi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kerja sama strategis dalam menegakkan hukum serta memperkuat bantuan hukum yang diberikan kepada instansi Kementerian Keuangan di wilayah Jakarta Raya.

Dalam pertemuan tersebut kata Eddi, kedua pihak mendiskusikan berbagai aspek teknis dan operasional terkait penegakan hukum, khususnya di bidang perpajakan dan bea cukai.

Ia menjelaskan, poin utama yang dibahas adalah optimalisasi koordinasi antara Kejaksaan dan PPNS di lingkungan Kemenkeu dalam menangani pelanggaran perpajakan dan bea cukai.

Eddi juga menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antar lembaga negara tersebut.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung upaya penegakan hukum perpajakan.

"Kejaksaan Tinggi akan terus berkolaborasi dalam penegakan hukum dan bantuan hukum, khususnya kepada para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kemenkeu se-Jakarta Raya. Kami siap melanjutkan kerja sama yang telah terjalin selama ini," katanya.

Audensi tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala Kanwil Perwakilan Kemenkeu se-Jakarta Raya, yang turut memberikan perspektif mengenai tantangan dan peluang dalam kerja sama lintas lembaga.

Diskusi yang berlangsung produktif ini mencerminkan komitmen bersama untuk meningkatkan kepatuhan dan penegakan hukum di bidang perpajakan dan bea cukai.

Eddi berharap dengan adanya sinergi yang lebih erat antara Perwakilan Kemenkeu se-Jakarta Raya dan Kejaksaan Tinggi diharapkan proses penegakan hukum perpajakan dan bea cukai dapat berjalan lebih optimal serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh wajib pajak di wilayah Jakarta Raya.

Kasus perpajakan

Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, dalam beberapa tahun terakhir, wilayah Jakarta Raya telah menghadapi sejumlah kasus penyelewengan perpajakan yang signifikan. Beberapa kasus itu, antara lain :

1. Kasus PT BAPI (2024). PT BAPI, sebuah perusahaan real estate, diduga menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak benar dan tidak lengkap untuk periode Agustus hingga Desember 2018, serta tidak menyampaikan SPT untuk periode Januari hingga Desember 2019. Tindakan ini menyebabkan kerugian negara sekitar Rp2,9 miliar.

2. Kasus Ahmad Khadafi alias Vicky Andrean dan Junaidi Priandi (2023): kedua terdakwa terbukti menerbitkan faktur pajak palsu melalui PT EIB dan PT PKB. Ahmad Khadafi dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara, sementara Junaidi Priandi dihukum 3,5 tahun penjara. Selain itu, mereka diwajibkan membayar denda total sebesar Rp112,25 miliar.

3. Kasus PT PR (2022): PT PR, yang bergerak di bidang perdagangan alat komunikasi, diduga melakukan penggelapan pajak dengan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp292 miliar.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya -

Banyak umat muslim masih bertanya-tanya tentang hukum membayar Qadha Puasa untuk Orang yang Sudah Meninggal Dunia. Simak penjelasannya.

Pemimpin Majelis Ta'lim Al-Fatih, Syaihul Anam, memberikan beberapa poin penjelasan.

"Yang pertama, bilamana orang yang meninggal dunia itu berpesan, berwasiat kepada anaknya, santrinya, saudaranya atau siapapun muslimin muslimat yang ada berwasiat nanti suat saat kalau aku meninggal dunia mohon untuk diqadhakan puasaku maka jawabannya adalah wajib" ucapnya kepada detikjatim.

Ia menegaskan hal ini sesuai dengan hukum melaksanakan wasiat yakni wajib.

"Yang kedua, mengqadhakan puasa Ramadan bagi orang yang telah meninggal dunia sama halnya mengqadhakan salat lima Waktu bagi orang yang telah meninggal dunia," lanjutnya.

Jika anak atau ahli warisnya tidak mendapat wasiat tetapi dia mengetahui jika Ayahnya, Ibunya atau keluarganya yang telah meninggal dunia belum melaksanakan puasa Ramadan, atau belum melaksanakan salat lima waktu yang Ia ketahui selama saki, kemudian Ia menunaikan ibadah puasa pengganti, kondisi ini hukumnya sunnah.

Untuk diketahui, Sunnah adalah perbuatan yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa.

Sehingga menurutnya, umat islam wajib memanfaatkan Waktu di dunia sebaik-baiknya dengan senantiasa menunaikan amal ibadah karena sejatinya siapapun tidak mengetahui kapan akan dipanggil oleh Allah SWT.

"Manfaatkan waktu sebaik-baiknya karena kita tidak akan tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah SWT," Tutupnya.

Artikel ini ditulis dari sejumlah video pendek program Kuliah Ramadhan (Kurma) yang diproduksi detikJatim, ditayangkan khusus di bulan suci Ramadan. Kurma menghadirkan pendakwah yang mengulas seputar puasa dipadu video sketsa. Pada season 3 tahun ini, Kurma kembali mengajak kiai-kiai kampung di Jawa Timur. Saksikan terus 30 episode Kurma hanya di detikJatim.

(ihc/iwd)