Medan (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Kota Medan Saiful Bahri menyoroti keterlambatan proses pengurusan paspor meski menggunakan sistem online (daring) yang sudah diterapkan oleh Imigrasi.

Dengan sistem online itu, lanjut dia, masyarakat sebagai pemohon harus menunggu lebih 10 hari baru mendapatkan paspor, bahkan ada yang mencapai 14 hari.

"Saya baru saja mengurus paspor istri secara online, tetapi butuh waktu lebih dari 10 hari," ucap Saiful dalam rapat dengar pendapat bersama jajaran Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan, Imigrasi Kelas 1 TPI Polonia, dan Imigrasi Belawan di Medan, Senin (10/3).

Bahkan, lanjut politisi ini, pihaknya harus mengikuti prosedur online hingga dua kali sebelum akhirnya diterima oleh pihak Imigrasi.

"Saya mempertanyakan apakah sumber daya manusia di Imigrasi sudah siap dengan sistem yang ada?. Karena keterlambatan ini jelas merugikan masyarakat," ujar Saiful.

Anggota DPRD Kota Medan Syaiful Ramadhan mengeluhkan sistem online yang belum berjalan secara optimal di Kota Medan.

Legislator ini mengaku lebih memilih mengurus paspor ke Kota Langsa di Provindi Aceh karena pengurusan di ibu kota Provinsi Sumatera Utara terlalu lama.

"Saya sudah daftar online, tetapi setelah menunggu hingga 10 hari tetap tidak ada kepastian. Akhirnya karena saya butuh, saya memutuskan mengurus ke Langsa. Pelayanan bisa lebih cepat dan tidak membuat masyarakat kebingungan," paparnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan Urray Avian mengakui, bahwa terjadi kendala dalam proses pembuatan paspor karena tinggi pemohon dan keterbatasan kuota harian.

"Kuota harian pelayanan paspor di Medan hanya sekitar 250 orang. Permintaan paspor sangat tinggi, sementara kuota tersedia masih terbatas," katanya.

Ia melanjutkan, sistem online memang dibuat untuk mempermudah, tetapi ketika kuota sudah penuh, maka pemohon akan dialihkan ke hari lain.

Untuk kondisi darurat, seperti keperluan berobat dan perjalanan dinas yang mendesak, masyarakat bisa langsung datang ke kantor Imigrasi membawa dokumen pendukung.

"Kasus tertentu, seperti perjalanan mendadak karena tugas negara, berobat, atau lanjut usia, kami bisa memberikan prioritas tanpa harus mengikuti kuota harian," papar Urray.

Plt Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Polonia Ma'mum menjelaskan, pihaknya sedang renovasi kantor sehingga berdampak pada keterbatasan layanan.

"Kami sedang renovasi besar di Kantor Imigrasi Polonia, sehingga pelayanan dilakukan di lokasi lain. Kuota di Polonia terbatas, hanya sekitar 250 per hari. Kami berharap setelah renovasi selesai, pelayanan bisa lebih optimal," kata Ma'mum.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Undang-Undang (UU) Pemindahan Narapidana dirancang agar pertukaran dan pemindahan narapidana mempunyai landasan hukum yang kuat, bukan sekadar diskresi Presiden.

"Pemindahan dan pertukaran narapidana ini bermanfaat bagi perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, kemanusiaan, dan hak asasi manusia, serta menjaga hubungan baik antarnegara," kata Yusril saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan dua draf Rancangan UU (RUU) tentang Pemindahan dan Pertukaran Narapidana, termasuk naskah akademiknya, sebenarnya sudah ada sejak dua tahun lalu, yang dipersiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kala itu.

Tetapi, sambung dia, kedua draf tersebut belum sempat difinalisasi untuk diajukan sebagai RUU ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Saat ini, Yusril menuturkan draf yang sudah ada tersebut sedang ditelaah lebih lanjut oleh pihaknya untuk disempurnakan dengan mempertimbangkan perkembangan diplomasi dan hukum mutakhir.

Ia pun mencontohkan dalam draf yang ada sekarang, seorang narapidana warga negara asing (WNA) yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh ditransfer ke negara asal.

Sementara dalam praktiknya, pemerintah Indonesia telah memindahkan terpidana kasus narkoba Mary Jane ke Filipina dan terpidana kasus narkoba Serge Atloui ke Prancis, yang keduanya dijatuhkan hukuman mati oleh Indonesia.

Di Indonesia, lanjut dia, pelaksanaan hukuman mati juga telah mengalami perubahan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Dalam beleid itu, narapidana yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh langsung dieksekusi, tetapi ada masa percobaan selama 10 tahun di penjara.

Apabila dalam waktu 10 tahun itu narapidana tersebut menunjukkan penyesalan yang dalam atas perbuatannya, Menko menyebutkan bahwa hukuman matinya bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup.

"Beberapa negara bahkan telah menghapus pidana mati. Jadi kemungkinan besar narapidana hukuman mati pun bisa dipindahkan ke negara asal," tuturnya.

Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa kedua RUU tetap menekankan prinsip pengakuan atas putusan pengadilan masing-masing negara, sehingga jika dipindahkan, maka sisa hukuman narapidana harus dijalani di negara asal.

Selanjutnya, kewenangan melakukan pembinaan terhadap narapidana, termasuk memberikan remisi, grasi, hingga pembebasan bersyarat dilimpahkan kepada negara asal.

Dia menambahkan, terdapat pula prinsip lain yang akan ditekankan dalam kedua RUU tersebut, yakni pemindahan atau pertukaran narapidana bersifat resiprokal, artinya berlaku timbal balik antara Indonesia dengan negara lain.

"Pelaksanaan dari kedua UU ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk perjanjian, kesepakatan, atau bilateral technical arrangement," ucap Yusril menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Universitas Krisnadwipayana (Unkris) meraih sertifikat akreditasi untuk Program Studi Ilmu Hukum pada Program Doktor dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan peringkat akreditasi Baik Sekali.

Akreditasi diterima berdasarkan SK BAN-PT No. 6869/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2024 tertanggal 19 November 2024.

Pembina Yayasan Unkris Prof. Gayus Lumbuun menyampaikan akreditasi ini menjadi bukti komitmen Unkris untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas program doktor ilmu hukum dari berbagai aspek.

“Predikat ini menunjukkan bahwa program doktor ilmu hukum Unkris memiliki performa baik dan memenuhi sebagian besar kriteria penilaian,” jelas Prof. Gayus.

Menurutnya, pencapaian ini semakin memperkokoh posisi Unkris dalam mencetak para doktor dibidang ilmu hukum yang kompeten, kompetitif, dan inovatif sesuai tuntutan zaman.

Prof. Gayus mengakui, untuk memperoleh akreditasi ini Program Doktor Ilmu Hukum Unkris melalui serangkaian penilaian dan evaluasi ketat mencakup berbagai aspek, mulai dari kegiatan akademik, kurikulum, kualitas pengajaran, fasilitas, sarana prasarana hingga relevansi dengan kebutuhan industri dan akademik.

“Setelah melakukan penilaian, negara melalui BAN-PT memberikan status baik sekali untuk program Doktor Ilmu Hukum Unkris. Kita patut bersyukur atas pencapaian ini,” tegas Prof. Gayus.

Prof. Gayus menegaskan, meski telah meraih akreditasi Sangat Baik Unkris terus berupaya meningkatkan mutu dan kualitas sehingga target akreditasi Unggul untuk program doktor ilmu hukum bisa diraih tahun depan.

Karenanya Unkris melakukan langkah strategis mulai dari menyaring calon mahasiswa dengan lebih selektif, menyediakan tim pengajar yang mumpuni dan menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan mahasiswa.

Diakui Prof. Gayus, Ilmu Hukum menjadi salah satu program studi unggulan yang dimiliki Unkris baik untuk jenjang S1, program magister maupun program doktor.

Keunggulan prodi hukum dapat dilihat antara lain dari jejak atau tracing alumni, di mana banyak alumni fakultas hukum yang kini sukses baik dibidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

“Prodi ini telah banyak melahirkan lulusan-lulusan yang mampu bersaing di bidang hukum serta menempati posisi pimpinan di instansi pemerintah dan swasta,” terang Prof Gayus.

Prodi ilmu hukum lanjut Prof Gayus juga sering memenangkan kompetisi dibidang hukum baik dikancah provinsi, maupun nasional. “Kita pernah memenangkan kompetisi Peradilan Semu se-DKI Jakarta dengan meraih peringkat pertama,” katanya.

Menurut Prof. Gayus, dalam proses pembelajaran Unkris tak sekadar mencetak sarjana hukum. Lebih dari itu, lulusan dihasilkan memiliki kualitas yang diukur antara lain dengan standar Kemendiktisaintek melalui Tri Darma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, pengabdian, dan penelitian.

Selain itu, Unkris juga terus mendorong bagaimana lulusan program doktor ilmu hukum mampu membuat kajian-kajian menarik terkait perkembangan hukum di Indonesia.

“Untuk menunjang kegiatan pembelajaran, Prodi Hukum Unkris memiliki laboratorium Peradilan Semu yang bisa dimanfaatkan mahasiswa untuk membuat miniature proses pengadilan,” tutup Prof Gayus.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendesak Kejaksaan Agung untuk mempercepat dan bersikap progresif dalam menangani proses hukum kasus megakorupsi Pertamina agar kasus tersebut tidak menjadi "bola liar" yang dapat menimbulkan kebingungan dan hoaks di tengah masyarakat.

Menurut dia, Kejagung harus segera melacak aliran dana hasil korupsi melalui kerja sama dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dan pihak terkait lainnya setelah menetapkan tujuh tersangka dan menghitung kerugian negara yang mencapai angka fantastis.

"Kejagung harus fokus tidak hanya pada penetapan tersangka, tetapi juga mengungkap semua pihak yang terlibat," kata Bamsoet di Jakarta, Senin.

Publik meyakini dana hasil korupsi yang mencapai hampir kuadriliun rupiah (Rp1.000 triliun) tidak mungkin hanya disimpan di rekening bank milik tujuh tersangka.

Selain itu, publik juga yakin bahwa dana tersebut tidak hanya dinikmati oleh ketujuh tersangka tersebut karena profil para tersangka terkesan sebagai pekerja profesional biasa yang tidak memiliki afiliasi politik.

Tim penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai keputusan hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menggugurkan Praperadilan kasus suap telah mengesahkan tindakan KPK yang buruk.

"Ketika permohonan ini digugurkan karena alasan formal bahwa ada tindakan dari KPK yang melimpahkan berkas perkara, sebenarnya yang dilakukan adalah mengesahkan tindakan-tindakan buruk dari KPK ini," ujar tim hukum Hasto, Maqdir Ismail, di PN Jakarta Selatan, Senin (10/3).

Menurut dia, KPK tidak menghormati proses Praperadilan di PN Jakarta Selatan dengan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Ia menilai hal itu sebagai akal-akalan.

"Ini satu berita buruk di dalam penegakan hukum kita. Ini berita yang seharusnya tidak terjadi oleh aparat penegak hukum yang menyebut diri berintegritas," ucap Maqdir.

Pada hari ini, hakim tunggal PN Jakarta Selatan Afrizal Hady menggugurkan permohonan Praperadilan Hasto terkait kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

Dalam pertimbangannya, hakim mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 yang menyatakan pemeriksaan Praperadilan gugur jika berkas perkara tindak pidana telah dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam hal hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok.

"Mengadili: satu, menyatakan permohonan Praperadilan oleh pemohon gugur," ujar hakim dalam amar putusannya di ruang sidang Oemar Seno Adji PN Jakarta Selatan, Senin (10/3).

Berkas perkara kasus Hasto tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat, 7 Maret 2025. Adapun sidang perdana pokok perkara tersebut akan digelar pada Jumat, 14 Maret 2025.

Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto sudah dilakukan penahanan, sedangkan Donny belum. Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari. Hasto juga diproses hukum atas sangkaan menghalang-halangi proses penyidikan atau obstruction of justice.

Direktur PT Sentosa Mulia Bahagia Haji Alim tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemalsuan dokumen surat tanah di Jalan Tol Palembang-Jambi seluas 34 hektare resmi ditahan. Dia ditahan di rumah tahanan Pakjo Palembang selama 20 hari ke depan.

Pantauan detikSumbagsel di Kejati Sumsel pada Senin (10/3) Haji Alim tiba di halaman Kejati Sumsel pukul 12.00 WIB diantar menggunakan ambulans dengan dikawal puluhan jaksa dan petugas medis.

Begitu turun ambulans, Haji Alim masuk dengan didorong ranjang pasien sakit ke dalam sambil membawa tabung oksigen. Untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

Kepala Kejari Musi Banyuasin Roy Riyadi mengatakan penyidik Kejari Muba dibantu Kejati Sumsel melakukan upaya paksa menjemput tersangka di rumah sakit Siti Fatimah Palembang.

"Saat dilakukan pemeriksaan tersangka menolak diperiksa dan penolakan itu ditandatangani oleh kuasa hukumnya kemudian pemeriksaan ditutup. Lalu berikutnya penyidik melakukan upaya paksa melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari ke depan di Rutan Pakjo Palembang," jelasnya kepada wartawan, Senin (10/3/2025).

Roy menjelaskan saat ini tersangka sudah berada di tahanan Pakjo Palembang selama 20 hari ke depan.

"Kita juga memenuhi semua haknya karena mengingat tersangka sedang sakit," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin menetapkan dua tersangka dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi pemalsuan dokumen surat tanah di Jalan Tol Palembang-Jambi seluas 34 hektare.

Diketahui dua orang yang ditetapkan tersangka tersebut yakni H Alim selaku Direktur PT Sentosa Mulia Bahagia dan Amin Mansyur, eks pegawai BPN dan pihak yang mengurus kelengkapan dokumen untuk ganti rugi pengadaan tanah jalan tol tersebut.

Kepala Kejari Musi Banyuasin Roy Riyadi membenarkan penetapan tersangka tersebut dia mengatakan penetapan itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor: PRINT-242/L.6.16/Fd.1/02/2025 tanggal 17 Februari 2025.

"Ya benar kita tetapkan dua orang tersangka H Alim dan Amin Mansyur dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemalsuan dokumen surat tanah di Jalan Tol Palembang-Jambi seluas 34 hektare," katanya kepada detikSumbagsel, Kamis (6/3/2025).

"Penetapan tersangka itu berdasarkan alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dengan surat penetapan tersangka Nomor: Print-375/L.6.16/Fd.1/03/2025 tanggal 06 Maret 2025," sambungnya.

Sederet Fakta Ambruknya Jembatan di Muba Seusai Ditabrak Tongkang Batu Bara

Sederet Fakta Ambruknya Jembatan di Muba Seusai Ditabrak Tongkang Batu Bara

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertahanan mendukung proses hukum yang berjalan di kepolisian terkait penangkapan mantan anggota TNI AD berinisial YE yang menyelundupkan senjata ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

"Tentunya kami menghormati prosesnya dan kami berharap memang tidak terulang lagi seperti itu," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang saat ditemui di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut Frega, pihak kepolisian telah melakukan prosedur yang tepat dengan menangkap YE selaku pemasok senjata.

Status YE sendiri bukan lagi sebagai anggota TNI sehingga Frega mendukung diberlakukannya proses hukum pidana secara umum.

"Tentunya pelakunya adalah desertir tentunya kami menghargai dan menghormati proses hukum yang berlaku," kata Frega.

Sebelumnya, satuan Tugas (Satgas) Ops Damai Cartenz berhasil menggagalkan penyelundupan senjata api dan amunisi dari pecatan TNI Angkatan Darat berinisial YE di Kampung Ampas, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Papua, Kamis (6/3).

Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin pada Jumat (7/3), mengatakan bahwa pelaku hendak menyelundupkan senjata api buatan PT. Pindad dan akan memberikan senjata tersebut kepada KKB pimpinan Lerimayu Telengen.

Patrige Renwarin menjelaskan, modus pelaku menyembunyikan senjata api dan amunisi tersebut ke dalam kompresor angin untuk diserahkan kepada KKB Puncak Jaya.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertahanan mendukung proses hukum yang berjalan di kepolisian terkait penangkapan mantan anggota TNI AD berinisial YE yang menyelundupkan senjata ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

"Tentunya kami menghormati prosesnya dan kami berharap memang tidak terulang lagi seperti itu," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang saat ditemui di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut Frega, pihak kepolisian telah melakukan prosedur yang tepat dengan menangkap YE selaku pemasok senjata.

Status YE sendiri bukan lagi sebagai anggota TNI sehingga Frega mendukung diberlakukannya proses hukum pidana secara umum.

"Tentunya pelakunya adalah desertir tentunya kami menghargai dan menghormati proses hukum yang berlaku," kata Frega.

Sebelumnya, satuan Tugas (Satgas) Ops Damai Cartenz berhasil menggagalkan penyelundupan senjata api dan amunisi dari pecatan TNI Angkatan Darat berinisial YE di Kampung Ampas, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Papua, Kamis (6/3).

Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin pada Jumat (7/3), mengatakan bahwa pelaku hendak menyelundupkan senjata api buatan PT. Pindad dan akan memberikan senjata tersebut kepada KKB pimpinan Lerimayu Telengen.

Patrige Renwarin menjelaskan, modus pelaku menyembunyikan senjata api dan amunisi tersebut ke dalam kompresor angin untuk diserahkan kepada KKB Puncak Jaya.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Kaum muslim Wanita, hampir mustahil menamatkan puasanya selama satu bulan penuh. Salah satunya karena mereka memiliki jadwal menstruasi setiap bulan. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu medis ditemukan obat-obatan yang dapat menunda menstruasi. Namun apakah penggunaan obat ini diperbolehkan dalam syariat?

Menurut KH Muhammad Abdul Mughis, sebenarnya tidak ada dalil yang secara khusus mengatur tentang penggunaan obat ini. Namun, mengutip anjuran salah satu ulama asal Mesir, penggunaan obat semacam ini diperbolehkan dengan catatan.

"Selagi obat itu tidak berbahaya untuk orang yang melaksanakan puasa maka diperbolehkan. Orang yang berpuasa itu boleh menggunakan pil pencegahan supaya puasanya genap satu bulan penuh," Jelasnya kepada detikjatim.

Hal ini juga diamini sejumlah ulama lain, yang menjelaskan bahwa selama penggunaan obat tidak membahayakan nyawa atau Kesehatan manusia yang mengkonsumsinya maka tidak dilarang.

"Dari fatwanya para ulama yang lain juga demikian asalkan tidak membahayakan bagi orang yang berpuasa bagi kesehatan nya ataukah obat itu pencegah kehamilan maka menggunakan pil anti haid untuk berpuasa supaya puasanya sempurna diperbolehkan," tambahnya.

Selain untuk ibadah puasa Ramadan, penggunaan pil semacam ini juga diperbolehkan untuk memperlancar pelaksanaan ibadah lainnya seperti umrah dan naik haji.

"begitu pula orang orang yang berhaji dan berumroh itu bisa melaksanakan dan haji dan umroh nya secara sempurna diperbolehkan untuk menggunakan pil anti haid ini," tutupnya.

Artikel ini ditulis dari sejumlah video pendek program Kuliah Ramadhan (Kurma) yang diproduksi detikJatim, ditayangkan khusus di bulan suci Ramadan. Kurma menghadirkan pendakwah yang mengulas seputar puasa dipadu video sketsa. Pada season 3 tahun ini, Kurma kembali mengajak kiai-kiai kampung di Jawa Timur. Saksikan terus 30 episode Kurma hanya di detikJatim.

Kapan Waktu Terbaik Niat Puasa: Saat Tarawih atau Sahur?

Kapan Waktu Terbaik Niat Puasa: Saat Tarawih atau Sahur?

SIKKA, KOMPAS.com - Lembaga Hukum dan Ham Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia menilai perbuatan Kapolres Ngada, AKBP FJ, masuk kategori pelanggaran HAM berat.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia, Gabriel Goa, menanggapi dugaan pencabulan yang dilakukan FJ terhadap tiga anak di bawah umur.

"Yang dilakukan oleh Kapolres Ngada masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat," ujar Gabriel saat dihubungi, Senin (10/3/2025).

Menurutnya, tindakan FJ telah menginjak-injak harkat dan martabat anak-anak di NTT.

Bahkan, Gabriel menduga, kejahatan tersebut termasuk dalam perdagangan orang (human trafficking) dengan modus operandi eksploitasi seksual anak.

Oleh sebab itu, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri untuk memecat Kapolres Ngada tidak dengan hormat dan proses secara hukum.

Gabriel juga meminta pihak terkait seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelamatkan para korban tindak pidana kekerasan seksual.

"Selamatkan para korban di rumah aman agar mendapatkan pemenuhan hak-hak mereka sebagai anak," tandasnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang Imelda Manafe, menyebutkan, FJ diduga melakukan kekerasan seksual terhadap tiga anak.

Ia mencatat, tiga korban itu masing-masing berumur 14 tahun, 12 tahun, dan 3 tahun.

"Ada salah satu korban yang sedang kami dampingi," kata Imelda kepada Kompas.com, melalui sambungan telepon, Senin (10/3/2025).

Korban yang sedang didampingi oleh pihaknya berusia 12 tahun sedangkan korban yang berusia 14 tahun belum bisa ditemui. Korban berusia 3 tahun didampingi kedua orangtuanya.

Tiga korban itu diserahkan oleh Mabes Polri kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang untuk didampingi.

Diberitakan sebelumnya, FJ diamankan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada Kamis (20/2/2025).

Penangkapan ini dilakukan atas dugaan keterlibatan Kapolres Ngada dalam kasus pencabulan anak di bawah umur dan narkotika.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur klub sepak bola Persiba Balikpapan, Catur Adi, ditangkap oleh Bareskrim Polri karena terlibat dalam pengedaran narkoba jenis sabu di Lapas 2A Balikpapan, Kalimantan Timur.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan, Catur dan 8 tersangka lainnya ditangkap pada 27 Februari 2025 lalu.

“Kita telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap C, yang merupakan Direktur daripada Persiba,” ujar Mukti di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Mukti mengatakan, Catur merupakan bandar narkoba yang sudah lama beraksi di Kalimantan.

Ia menjelaskan, ketika ditangkap, Catur tengah mengirim sabu ke Lapas 2A Balikpapan.

Bahkan, jaringan Catur di dalam lapas sudah menjual sebagian sabu yang baru mereka masukkan ke dalam lapas.

Hal ini diketahui setelah Kepala Lapas 2A Balikpapan melaporkan dugaan adanya peredaran narkoba di tempat dia bertugas.

Setelah ditelusuri, ditemukan 69 gram narkoba jenis sabu yang belum sempat terdistribusi.

Padahal, barang yang masuk saat itu kurang lebih 3 kg sabu.

“Didapatkan yang semulanya info-nya ada 3 kilo, terus sekarang tinggal 69 gram yang diamankan,” lanjut Mukti.

Sejauh ini, penyidik masih mendalami berapa lama Catur beroperasi sebagai bandar.

Namun, ia diduga sudah lama terlibat dalam rantai narkoba sejak punya kaitan dengan jaringan milik Hendra Sabarudin.

“Jadi, saya simpulkan, dia (Catur) adalah bandar. Karena ini adalah bagian dari kasus sebelumnya. TPPU kasusnya Hendra, yang sudah divonis, Hendra Sabarudin. Ya, itu ada kaitannya ini,” kata Mukti.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan pihaknya tengah mendalami temuan isi produk minyak goreng Minyakita yang tak sesuai dengan klaimnya. Dia memastikan Polri bakal melakukan penegakan hukum.

"Kemarin kita turun ke tiga lokasi, saat ini sedang kita lakukan pendalaman dan kemungkinan akan kita lakukan penegakan hukum karena memang ada yang kita dapati dia isinya tidak sesuai kemasan yang 1 liter," kata Sigit kepada wartawan di Auditorium STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

Selain itu, Sigit menyebutkan pihaknya mendapati adanya produk minyak goreng berlabel Minyakita yang diduga palsu. Temuan itu pun tengah didalami.

"Kemudian ada juga yang menggunakan label Minyakita sebenarnya palsu, semuanya sedang kita proses," tuturnya.

Untuk diketahui, produk Minyakita yang disunat ditemukan oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat melakukan sidak di Pasar Jaya Lenteng Agung beberapa waktu lalu. Dia menemukan MinyaKita kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya memiliki volume 750-800 mililiter.

Selain volume yang tidak sesuai, harga jualnya melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Amran mengungkap Minyakita yang disunat itu diproduksi oleh PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari.

"Kami menemukan pelanggaran. Minyakita dijual di atas HET, dari seharusnya Rp 15.700 menjadi Rp 18.000. Selain itu, volumenya tidak sesuai, seharusnya 1 liter tetapi hanya 750-800 mililiter. Ini adalah bentuk kecurangan yang merugikan rakyat, terutama di bulan Ramadan, saat kebutuhan bahan pokok meningkat," ujar Amran, di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini