Banda Aceh (ANTARA) - Puluhan warga binaan atau narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh dilaporkan kabur.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto yang dihubungi dari Banda Aceh, Senin, malam, membenarkan kaburnya warga binaan itu, namun dirinya belum mengetahui pasti berapa jumlah narapidana di lapas tersebut melarikan diri.

"Saya belum bisa pastikan berapa orang yang melarikan diri. Saat ini, petugas di lapas sedang apel menghitung warga binaan. Nanti, detailnya saya informasikan, begitu juga apa yang menjadi penyebabnya," kata Yan Rusmanto.

Saat ini, Yan Rusmanto mengatakan dirinya dalam perjalanan ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, lewat jalur darat. Perjalanan ke daerah tersebut diperkirakan memakan waktu selama 16 jam.

Sementara itu, informasi yang dihimpun, kaburnya narapidana tersebut pada Senin (10/3) jelang berbuka puasa. Mereka ada yang kabur melalui pintu utama dan ada juga dari atap lapas.

Warga yang sedang beraktivitas di luar penjara tersebut sempat panik melihat banyaknya narapidana melompat dari pintu gerbang utama lapas. Beberapa warga juga terlihat merekam video kaburnya warga binaan tersebut menggunakan telepon.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum (Kemenkum) memperkuat pengembangan SDM di bidang hukum melalui serangkaian program Quick Win.

Kepala BPSDM Hukum Kemenkum Gusti Ayu Putu Suwardani mengungkapkan salah satu fokus utama program tersebut, yakni pengembangan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis vokasi di bidang hukum pada lingkungan Kemenkum.

"Kami berkomitmen untuk mempercepat pengembangan Poltekpin agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian. Berbagai tahapan juga telah dilakukan untuk jurusan hukum terapan," ujar Gusti dalam media gathering di Jakarta, Senin, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi.

Gusti menjelaskan bahwa saat ini telah berjalan beberapa pengembangan Poltekpin, mulai dari pelantikan Direktur dan Wakil Direktur Poltekpin, pembentukan tim pengembangan, koordinasi dengan akademisi, hingga penyusunan kurikulum.

BPSDM juga mengumumkan perkembangan pembangunan Gedung Rektorat Poltekpin yang telah mencapai 98 persen per 14 Februari 2025.

Ia optimistis pembangunan tersebut akan meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi taruna dan taruni Poltekpin.

Di sisi lain, terdapat pula program unggulan BPSDM Hukum yang telah dilaksanakan, yaitu Internalisasi Nilai Pancasila dan Peningkatan Kedisiplinan Pegawai, yang berlangsung pada tanggal 20—23 Desember 2024 di Yogyakarta.

Program tersebut diikuti oleh 267 peserta dari berbagai satuan kerja, dengan hadirkan narasumber dari berbagai bidang, antara lain, Wakil Menteri Hukum, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta praktisi di bidang kepemimpinan dan pertahanan.

Untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju, Kepala BPSDM Hukum menjelaskan bahwa telah diselenggarakan pula Future Leadership Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kemenkum Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, BPSDM Hukum juga telah sukses mengadakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 30 Januari 2025 di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Tangerang.

"Sosialisasi ini mendapat antusiasme tinggi dengan jumlah peserta login mencapai 9.417 orang dan sebanyak 6.365 orang telah mencetak sertifikat sebagai bukti partisipasi," ujarnya.

Dalam rangka mendorong inovasi pengembangan SDM berbasis kolaborasi, BPSDM juga telah membentuk Tim Pengelola Community of Practice (CoP), yang ditandai dengan penyelenggaraan diskusi kelompok terarah pada tanggal 23 Januari 2025.

Ia menjelaskan bahwa program itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) melalui forum berbagi praktik terbaik antarpegawai.

Tak hanya itu, sambung dia, upaya peningkatan kualitas seleksi pegawai juga terus dilakukan melalui Evaluasi Norma Tes Potensi, yang telah disusun dengan melibatkan ahli psikometri dan psikolog dari Universitas Airlangga, Universitas Padjajaran, serta Universitas Al Azhar Indonesia.

Hasil evaluasi tersebut akan mulai digunakan pada tahun 2025 untuk pastikan sistem seleksi yang lebih objektif dan berkualitas.

Sebagai langkah strategis, BPSDM juga sedang menyusun Rancangan Keputusan Menteri Hukum tentang Peta Jalan Penilaian Kompetensi dan Pelatihan yang saat ini berada dalam tahap finalisasi.

"Kami berharap rancangan ini dapat menjadi acuan dalam pembinaan SDM hukum yang lebih terstruktur dan berkelanjutan," tutur Kepala BPSDM Hukum.

Dengan berbagai inisiatif tersebut, pihaknya terus berkomitmen untuk mencetak SDM yang unggul dan profesional dalam mendukung berbagai tugas Kemenkum di masa depan.

Upaya tersebut, menurut dia, sejalan dengan Astacita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

"Kami optimistis berbagai langkah ini akan memberikan dampak positif pada sistem hukum dan pelayanan publik," katanya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Puluhan warga binaan atau narapidana Lembaga Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, dilaporkan kabur.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto yang dihubungi dari Banda Aceh, Senin, mengatakan dirinya belum mengetahui pasti berapa narapidana di lapas tersebut melarikan diri.

"Saya belum bisa pastikan berapa orang yang melarikan diri. Saat ini, petugas di lapas sedang apel menghitung warga binaan. Nanti, detilnya saya informasikan, begitu juga apa yang menjadi penyebabnya," kata Yan Rusmanto.

Saat ini, Yan Rusmanto mengatakan dirinya dalam perjalanan ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, lewat jalur darat. Perjalanan ke daerah tersebut diperkirakan memakan waktu selama 16 jam.

Sementara itu, informasi yang dihimpun, kaburnya narapidana tersebut pada Senin (10/3) jelang berbuka puasa. Mereka ada yang kabur melalui pintu utama dan ada juga dari atap lapas.

Warga yang sedang beraktivitas di luar penjara tersebut sempat panik melihat banyaknya narapidana melompat dari pintu gerbang utama lapas. Beberapa warga juga terlihat merekam video kaburnya warga binaan tersebut menggunakan telepon.

Banda Aceh (ANTARA) - Puluhan warga binaan atau narapidana Lembaga Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, dilaporkan kabur.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto yang dihubungi dari Banda Aceh, Senin, mengatakan dirinya belum mengetahui pasti berapa narapidana di lapas tersebut melarikan diri.

"Saya belum bisa pastikan berapa orang yang melarikan diri. Saat ini, petugas di lapas sedang apel menghitung warga binaan. Nanti, detilnya saya informasikan, begitu juga apa yang menjadi penyebabnya," kata Yan Rusmanto.

Saat ini, Yan Rusmanto mengatakan dirinya dalam perjalanan ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, lewat jalur darat. Perjalanan ke daerah tersebut diperkirakan memakan waktu selama 16 jam.

Sementara itu, informasi yang dihimpun, kaburnya narapidana tersebut pada Senin (10/3) jelang berbuka puasa. Mereka ada yang kabur melalui pintu utama dan ada juga dari atap lapas.

Warga yang sedang beraktivitas di luar penjara tersebut sempat panik melihat banyaknya narapidana melompat dari pintu gerbang utama lapas. Beberapa warga juga terlihat merekam video kaburnya warga binaan tersebut menggunakan telepon.

JAKARTA - Kebijakan impor raw sugar alias gula kristal mentah yang kala itu diterbitkan oleh Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dinilai bukan sebuah masalah. Justru impor raw sugar diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat itu.

Kuasa Hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi mengatakan, sejak 1995 Indonesia tidak pernah mengalami surplus gula, justru pemerintah diharuskan mengambil langkah di luar serapan dalam negeri agar bisa memenuhi gula konsumsi di pasar. Salah satunya lewat skema impor dari negara mitra.

Pernyataan Zaid Mushafi ini pun dibenarkan oleh ahli pertanian asal IPB Dwi Andreas saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Jumat (21/11/2024) lalu.

"Pertama sejak 1995, silahkan di cek ya, Indonesia itu gak pernah surplus, itu silahkan di cek keterangan itu sudah pernah disampaikan berkali-kali, bahkan di sidang praperadilan oleh ahli pangan dan pertanian, Prof Dwi Andreas," kata Zaid saat dihubungi, Senin (10/3/2025).



Selama periode 2015-2016 pasokan gula konsumsi secara nasional jomplang. Namun angka permintaan naik tinggi. Perkara ini diperburuk oleh ketidakmampuan Indonesia memproduksi gula kristal putih (GKP) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kesenjangan tersebut pun menuntut pemerintah mengambil langkah cepat agar komoditas ini tidak langka.

"Kebutuhan gula di periode 2015-2016 waktu itu itu jomplang, cukup menganga ya, nanti ada data BPS-nya itu silahkan di cek langsung aja, kita pernah membuktikan itu di sidang praperadilan karena hasil atau kemampuan Indonesia dalam memproduksi gula kristal putih itu tidak sebanding dengan kebutuhannya," katanya.

Agar kondisi tidak semakin buruk, Tom Lembong yang belum begitu lama ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat itu untuk mengisi posisi Menteri Perdagangan harus mengambil solusi dengan menerbitkan izin impor raw sugar.

Kebijakan tersebut semata-mata memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga stok. Termasuk strategi mengendalikan harga gula di pasar agar tidak semakin melonjak naik.

"Itulah diperlukan mekanisme impor selain karena kebutuhan stok, menjaga stok, ada juga menjaga harga gula, harga di saat itu lagi tinggi," katanya.

"Itu bagaimana mekanisme pengadaannya biar bisa segera direalisasikan di daerah-daerah yang harganya tinggi, itulah dilakukan impor, jadi ada dua alasan impor itu satu menjaga stok, yang kedua itu untuk menstabilisasi harga," lanjut Zaid.

Tekan Harga Gula Agar Tak Semakin Menggila

Alasan lain bahwa Tom Lembong mengizinkan impor raw sugar agar tidak terjadi kenaikan harga gula secara ?gila-gilaan? di pasar Tanah Air. Apalagi kala itu harga gula di beberapa wilayah sudah melonjak.

Zaid menjelaskan, Kementerian Perdagangan waktu itu berupaya melakukan stabilisasi harga gula konsumsi dengan mengimpor raw sugar. Hitunganya, impor gula kristal mentah jauh lebih murah harganya ketika sudah disuplai di pasaran.

Hal ini berbeda dengan impor gula jadi yang harga jual ke masyarakat akan jauh lebih tinggi. "Nah poin ketiga, dalam konteks menstabilisasi harga ini kita tidak bisa mengimpor bahan jadi karena ada keperluan, ada kebutuhan untuk melakukan stabilisasi harga," katanya.

"Kalau kita mengimpor bahan jadi, pasti harga jual ke masyarakat jauh lebih tinggi untuk itulah diambil kebijakan mengimpor bahan mentah untuk diolah menjadi GKP," kata Zaid.

"Ada banyak keuntungan dengan melakukan mekanisme itu. Satu devisa negara bertambah karena kita mengimpor bahan mentah dan pengolahannya menjadi bahan jadi. kedua, membuka lapangan pekerjaan baru karena ada proses merubah mentah menjadi matang. Ketiga harga jual ke masyarakat itu jauh lebih stabil ketimbang kita mengimpor bahan jadi, itu poin kondisi hari itu," katanya.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji merespons langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat yang merupakan rekan separtainya, Ridwan Kamil (RK). Golkar, kata Sarmuji, menghormati proses hukum yang dialami RK atau Kang Emil.

"Kami menghormati proses hukum," ujar Sarmuji saat dihubungi, Senin (10/3/2025).

Kendati demikian, Sarmuji menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang mendera RK kepada KPK. ?Biar aparat hukum bekerja sesuai kaidah-kaidah hukum," pungkasnya.

Diketahui, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, Senin (10/3/2025). Penggeledahan itu terkait kasus dugaan korupsi di Bank Jawa Barat dan Banten (BJB).

"Betul, terkait perkara BJB," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan, Senin (10/3/2025).

Hal senada juga disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto. Namun, dia belum bisa menjelaskan lebih detail terkait giat tersebut.

"Betul hari ini ada giat geledah penyidik perkara BJB," ujar Tessa.

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai PDI-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akan menunjuk sejumlah penasihat hukum baru dari kalangan profesional advokat non-kepartaian.

Berdasarkan dari keterangan resmi Tim Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy, hal tersebut dilakukan dalam menyambut berbagai dukungan tambahan dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah dari tim penasihat hukum.

Pihaknya kemudian menyambut baik dukungan tersebut dan nantinya Hasto sendiri yang akan menunjuk anggota dari tim tersebut.

“Tim ini terdiri dari para advokat profesional dan advokat yang juga menjadi aktivis HAM,” ujar Ronny dalam keterangan tertulisnya yang diterima oleh Bisnis, Senin (10/3/2025).

Terkait siapa saja tim penasihat hukum yang akan mendampingi di persidangan, pihaknya belum menginformasikan lebih lanjut. Namun, mereka berencana untuk mengumumkannya dalam konferensi pers mendatang.

“Informasi lebih lanjut tentang siapa saja tim penasihat hukum yang akan mendampingi di persidangan akan Kami sampaikan setelah final pada konferensi pers resmi segera,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ronny menyebut bahwa pihaknya siap menghadapi 12 jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sidang pertama Hasto dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) terkait Harun Masiku dijadwalkan berlangsung pada Jumat (14/3/2025).

"Tidak masalah, kami siap menghadapi," jelasnya kepada Bisnis, Senin (10/3/2025).

Ronny berharap supaya proses persidangan berjalan dengan baik. Selain itu, dia berharap supaya semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Kami harap persidangan nantinya menghadirkan perdekatan hukum yang berkualitas dengan mengutamakan asas praduga tak bersalah," ujarnya.

ACEH TENGGARA, KOMPAS.com - Puluhan narapidana Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, kabur menjelang berbuka puasa, Senin (10/3/2025).

Berdasarkan video warga yang beredar, para tahanan itu tampak lari secara bergerombolan.

Mereka memanjat pintu pagar depan yang lepas.

Tampak lalu lintas di depan lapas macet dan mereka berhamburan hingga beberapa di antaranya terlihat menghadang pengguna jalan yang lewat di depan lapas.

Kasatreskrim Polres Aceh Tenggara, Iptu Bagus Pribadi, membenarkan kejadian itu.

"Lagi mengamankan ini (narapidana kabur)," katanya singkat saat dikonfirmasi via WhatsApp.

Salah seorang warga Aceh Tenggara, Eko Saputra, mengatakan, kejadian itu terjadi sekitar pukul 18.20 WIB.

"Iya, mereka kabur secara beramai-ramai, kabarnya kabur lewat atap lapas," katanya saat dihubungi Kompas.com via telepon.

Eko menyebutkan, dirinya tidak mengetahui secara pasti jumlah mereka yang kabur.

Namun, dari puluhan napi itu kini sudah ada yang diamankan.

"Informasi tadi ada sekitar 10 orang sudah diamankan," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Efek.

Penerbitan aturan baru ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada OJK.

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menjelaskan bahwa hal ini diamanatkan dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

"POJK ini memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan dan pengembangan produk, pelaku, dan penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa efek yang telah memperoleh izin dari Bappebti, yang kemudian pengaturan dan pengawasannya dilakukan oleh OJK," jelasnya dalam keterangan resmi yang ditulis Senin (10/3/2025).

Ia menambahkan bahwa substansi pengaturan yang diatur dalam POJK ini antara lain mengenai ruang lingkup pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa efek.

Selain itu, beleid baru ini juga mengatur tentang produk, pelaku, dan penyelenggaraan infrastruktur pasar Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa efek.

"Pengawasan serta penegakan hukum bagi pelaku dan penyelenggara infrastruktur Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa efek," imbuhnya.

Tak hanya itu, aturan ini juga mengatur tentang peralihan produk, pelaku, dan penyelenggara infrastruktur Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa efek.

Lebih lanjut, Ismail menyampaikan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal beralihnya tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan dari Bappebti kepada OJK, yaitu 10 Januari 2025.

"OJK akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi POJK ini untuk memastikan peraturan ini berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh pihak," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Undang-Undang (UU) Pemindahan Narapidana sebenarnya sudah ada sejak dua tahun lalu.

Menurut Yusril, UU tersebut dirancang agar pertukaran dan pemindahan narapidana mempunyai landasan hukum yang kuat, bukan sekadar diskresi Presiden.

"Pemindahan dan pertukaran narapidana ini bermanfaat bagi perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, kemanusiaan, dan hak asasi manusia, serta menjaga hubungan baik antarnegara," kata Yusril, dikutip dari Antaranews, Senin (10/3/2025).

Dia pun mengungkap bahwa dua draf Rancangan UU (RUU) tentang Pemindahan dan Pertukaran Narapidana, termasuk naskah akademiknya, sudah dipersiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kala itu.

Hanya saja, kedua draf tersebut belum sempat difinalisasi untuk diajukan sebagai RUU ke DPR RI.

Di era Presiden Prabowo, Yusril mengatakan, draf tersebut sedang ditelaah lebih lanjut untuk disempurnakan dengan mempertimbangkan perkembangan diplomasi dan hukum mutakhir.

Yusril mencontohkan, dalam draf yang ada sekarang, seorang narapidana warga negara asing (WNA) yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh ditransfer ke negara asal.

Padahal, menurut dia, pelaksanaan hukuman mati telah mengalami perubahan dengan adanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku pada 2026.

Dalam beleid itu, narapidana yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh langsung dieksekusi mati, tetapi ada masa percobaan selama 10 tahun di penjara

Apabila dalam waktu 10 tahun itu narapidana tersebut menunjukkan penyesalan yang dalam atas perbuatannya, hukuman matinya bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup.

"Beberapa negara bahkan telah menghapus pidana mati. Jadi kemungkinan besar narapidana hukuman mati pun bisa dipindahkan ke negara asal,” ujar Yusril.

Meski begitu, Yusril menegaskan bahwa kedua RUU tetap menekankan prinsip pengakuan atas putusan pengadilan masing-masing negara, sehingga jika dipindahkan maka sisa hukuman narapidana harus dijalani di negara asal.

Selanjutnya, kewenangan melakukan pembinaan terhadap narapidana, termasuk memberikan remisi, grasi, hingga pembebasan bersyarat dilimpahkan kepada negara asal.

Dia menambahkan, terdapat pula prinsip lain yang akan ditekankan dalam kedua RUU tersebut, yakni pemindahan atau pertukaran narapidana bersifat resiprokal. Artinya, berlaku timbal balik antara Indonesia dengan negara lain.

"Pelaksanaan dari kedua UU ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk perjanjian, kesepakatan, atau bilateral technical arrangement," kata Yusril.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia telah memindahkan terpidana kasus narkoba Mary Jane ke Filipina. Lalu, terpidana kasus narkoba Serge Atloui ke Prancis. Keduanya dijatuhkan hukuman mati oleh pengadilan di Tanah Air.

Jakarta -

Bareskrim Polri menangkap Direktur klub sepak bola Persiba Balikpapan, Catur Adi. Penangkapan itu berawal dari razia narkoba di Lapas Kelas IIA Balikpapan, Kalimantan Timur.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengungkap razia tersebut dilakukan pada Kamis, 27 Februari 2025 lalu. Hal itu dilakukan karena adanya informasi terkait indikasi peredaran narkoba jenis sabu.

Razia dilakukan Polda Kalimantan Timur bersama pihak Lapas. Hasilnya, kata dia, didapati peredaran narkotika sebanyak 3 kilogram di dalam lapas.

"Betul, didapatkan peredaran narkoba di sana. Didapatkan yang semulanya infonya ada 3 kilo (narkoba) terus sekarang tinggal 69 gram yang diamankan," kata Mukti kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

Akan tetapi, dia menyebut narkotika jenis sabu itu sudah terjual dan dikonsumsi oleh para napi dan tinggal tersisa sebanyak 69 gram. Dari hasil penggeledahan itu, Mukti menyebut pihaknya berhasil menemukan total 9 orang kaki tangan Catur yang ada di dalam lapas.

"Mereka adalah E sebagai pengendali di dalam Lapas. Kemudian S, J, S, A, A, B, F, dan E sebagai penjual di Lapas," ujarnya.

Dari keterangan salah satu pelaku diketahui peran Catur dalam peredaran narkoba tersebut.

"C adalah sebagai bandar narkoba," ucap Mukti.

Kemudian, Mukti menuturkan tersangka E selaku pengendali Lapas menyetorkan uang hasil penjualan kepada sosok D. Adapun sosok D masih diburu.

Adapun uang dari pelaku D itu yang kemudian dikirim kepada rekening milik tersangka R dan K yang dikuasai oleh Catur.

"Pengendali ini memberikan, mentransfer uangnya kepada rekening D. Pelaku D ini masih kita dalami, kemudian dari pelaku D disalurkan kepada tersangka K dan R," imbuhnya.

(ond/taa)

Jakarta -

Bareskrim Polri menangkap Direktur klub sepak bola Persiba Balikpapan, Catur Adi. Polisi menyebut Catur Adi adalah bandar narkoba jaringan lapas di Kalimantan Timur.

"C adalah sebagai bandar narkoba," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa, kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

Mukti menjelaskan penangkapan terhadap Catur Adi itu berawal dari razia narkoba di Lapas Kelas IIA Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (27/2/2025). Razia dilakukan karena adanya informasi terkait indikasi peredaran narkoba jenis sabu.

Razia dilakukan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Timur dan pihak Lapas. Hasilnya, kata dia, didapati peredaran narkotika sebanyak 3 kilogram di dalam lapas.

"Betul, didapatkan peredaran narkoba di sana. Didapatkan yang semulanya infonya ada 3 kilo (narkoba) terus sekarang tinggal 69 gram yang diamankan," kata Mukti kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

Mukti menjelaskan dari barang bukti 3 kilogram sabu itu tersisa 69 gram setelah sebagian dijual dan dikonsumsi oleh beberapa napi. Dari hasil penggeledahan itu, Mukti menyebut pihaknya berhasil menemukan total 9 orang kaki tangan Catur yang ada di dalam lapas.

"Mereka adalah E sebagai pengendali di dalam Lapas. Kemudian S, J, S, A, A, B, F, dan E sebagai penjual di Lapas," tuturnya.

Dari keterangan salah satu pelaku diketahui peran Catur dalam peredaran narkoba tersebut sebagai bandar.

Kemudian, Mukti menuturkan, dari hasil pemeriksaan, diketahui tersangka E selaku pengendali Lapas berperan sebagai bendahara. Dia menyetorkan uang hasil penjualan kepada sosok D.

Adapun uang dari pelaku D itu yang kemudian dikirim kepada rekening milik tersangka R dan K yang dikuasai oleh Candra.

"Pengendali ini memberikan, mentransfer uangnya kepada rekening D. Pelaku D ini masih kita dalami, kemudian dari pelaku D disalurkan kepada tersangka K dan R," pungkasnya.

(ond/mea)