Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah mengungkapkan ada empat poin krusial yang menunjukkan pertentangan antara dakwaan yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya dengan fakta hukum yang telah diuji dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan.

Sebelum memaparkan empat poin krusial itu, Febri menjelaskan terdapat eksaminasi terhadap dua keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh sembilan ahli dari tiga bidang keahlian hukum, yaitu hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara.

"Eksaminasi ini adalah metode yang digunakan oleh ahli hukum untuk menguji ulang keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap," kata Febri dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu.

Dia juga menemukan banyak kejanggalan dalam dakwaan KPK terhadap Hasto. Pertama, penggunaan data yang salah dalam dakwaan.

Pada poin nomor 22, dakwaan KPK menyebutkan bahwa Nazarudin Kemas memperoleh suara nol dalam pemilihan legislatif, padahal fakta hukum yang telah diuji dalam putusan nomor 18 menunjukkan bahwa Nazarudin Kemas justru memperoleh suara terbanyak.

"Ini bertentangan dengan fakta yang ada dan menimbulkan kesan seolah-olah ada kepentingan lain di balik dakwaan ini," ujarnya.

Kedua, pertemuan tidak resmi yang diklaim KPK. Di poin nomor 23, dakwaan menyebutkan bahwa Hasto Kristiyanto pernah melakukan pertemuan tidak resmi dengan Wahyu Setiawan.

Namun, fakta hukum dalam putusan nomor 28 yang mengadili Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio menyatakan bahwa pertemuan Hasto dengan KPU adalah pertemuan resmi saat rekapitulasi suara pada April dan Mei 2019. "Tidak ada pertemuan tidak resmi seperti yang dituduhkan," jelas Febri.

Ketiga, tuduhan tanpa dasar tentang pemberian uang. Pada poin nomor 24, dakwaan menyatakan bahwa Hasto Kristiyanto menerima laporan dari Saiful Bahri dan menyetujui rencana pemberian uang kepada Wahyu Setiawan.

Namun, dalam putusan nomor 28, tidak ada fakta hukum yang menyebutkan hal tersebut. "Ini adalah tuduhan yang tidak berdasar dan sudah diuji di persidangan sebelumnya," tuturnya.

Keempat, sumber dana yang keliru. Di poin nomor 25, dakwaan menuduh Hasto Kristiyanto memberikan dana Rp400 juta melalui Kusnadi kepada Donny Tri Istiqomah, yang ujungnya diberikan kepada Wahyu Setiawan.

Namun, putusan nomor 18 dengan terdakwa Saiful Bahri menyatakan bahwa sumber dana tersebut adalah Harun Masiku, bukan Hasto Kristiyanto. "Ini jelas sekali dalam putusan nomor 18, sumber dana bukan dari Hasto," ucap Febri.

Dia menegaskan bahwa tim hukumnya akan mengawal proses persidangan yang akan dimulai pada Jumat (15/3) mendatang, dengan penuh penghormatan terhadap forum pengadilan.

"Kami berharap proses persidangan ini dapat berjalan secara adil dan transparan, sehingga kebenaran yang sesungguhnya dapat terungkap," pungkasnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Dua narapidana kasus terorisme yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIB Tulungagung, Jawa Timur, Rabu, menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur (Kanwil Ditjenpas Jatim), Kadiyono, mengungkapkan bahwa proses ikrar tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan dan deradikalisasi di lingkungan lapas.

"Ada kemauan keras dari mereka untuk kembali ke NKRI," katanya, sembari menyebut terdapat 20 narapidana terorisme yang tersebar di seluruh lapas di Jatim.

Kadiyono menjelaskan, mayoritas dari mereka telah menunjukkan kesediaan untuk kembali ke NKRI, dengan status hijau.

Kepala LP Klas IIB Tulungagung, Ma'ruf Prasetyo, menjelaskan bahwa dua narapidana yang mengucapkan ikrar setia tersebut adalah Margono bin Narno Atmojo Senen dan Gunawan Dwi Rianto alias Salim alias Nashir alias Dwi alias Yudha bin Suwondo.

Keduanya dianggap telah menunjukkan perubahan sikap dan komitmen untuk kembali ke pangkuan NKRI.

Margono bin Narno Atmojo Senen, lahir di Sukoharjo pada 10 Mei 1979, divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan putusan nomor 580/PID.SUS/2023/PN JKT.TIM tanggal 1 November 2023.

Ia telah menjalani masa tahanan sejak 1 Desember 2022 dan dijadwalkan bebas pada 1 Desember 2025.

Gunawan Dwi Rianto, yang juga dikenal dengan beberapa alias, yakni Salim, Nashir, Dwi, dan Yudha bin Suwondo, lahir di Jakarta pada 12 Oktober 1994.

Ia divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan putusan nomor 519/PID.SUS/2023/PN JKT.TIM tanggal 25 Oktober 2023.

Ia telah menjalani masa pidana sejak 1 November 2022 dan akan bebas pada 1 November 2025.

Keduanya dijatuhi hukuman karena melanggar Pasal 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ma'ruf Prasetyo berharap, ikrar setia yang diucapkan oleh Margono dan Gunawan dapat menjadi contoh bagi narapidana lainnya yang sedang menjalani hukuman serupa.

"Kami berharap, setelah bebas, mereka dapat kembali berkontribusi positif bagi masyarakat dan tetap setia kepada NKRI," ujar Ma'ruf.

Dengan pengucapan ikrar ini, kedua narapidana berhak menerima remisi atau potongan masa hukuman. Mereka diperkirakan akan menjalani sisa hukuman selama 8 bulan setelah mendapat remisi sekitar 4 bulan.

Kegiatan ikrar setia kepada NKRI ini menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung pemulihan dan pembinaan bagi narapidana terorisme di dalam LP.

Jayapura (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Mugiyanto meminta Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) di Papua agar terus mengutamakan dialog kemanusiaan dalam mengatasi perlanggaran HAM karena dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian tersebut.

“Kami memberikan apresiasi kepada Komnas HAM Perwakilan Papua yang mana sudah bekerja banyak untuk itu Kementerian HAM berharap agar ke depan bisa lebih banyak lagi berkolaborasi bersama guna menyelesaikan permasalahan tersebut,” katanya usai melakukan kunjungan ke Kantor Komnas HAM di Provinsi Papua, Kota Jayapura, Selasa (11/3).

Menurut Mugiyanto, meski begitu masih banyak juga permasalahan yang belum diselesaikan seperti pengungsi di Kabupaten Nduga serta adanya pelanggaran HAM berat di Kabupaten Wasior dan Kabupaten Jayawijaya.

“Kami juga meminta agar laporan-laporan terkait penangan itu harus terus di data sehingga menjadi bukti yang disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Dia menjelaskan untuk itu pihaknya sangat memberikan apresiasi karena Komnas HAM terus mengutamakan penangan dialog kemanusiaan ini sangat baik untuk menyelesaikan persoalan di Papua.

“Dengan begitu dapat mewujudkan tinggal bagaimana butuh bicara bersama karena persoalan-persoalan HAM di Papua ini sangatlah komplex sehingga butuh kerja sama,” katanya lagi.

Dia menambahkan terkait kasus HAM berat di Wasior dan Wamena itu masuk dalam agenda 2025.

“Pada masa pemerintahan pak Jokowi kemarin itu dua kasus sudah coba di tangani namun belum tuntas maka di pemerintahan prabowo ini kami akan mencoba kembali menyelesaikan dan melanjutkan seperti diarahkan kepada korban agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Dia menambahkan dan kini sedang pihaknya sedang rumuskan agar dalam waktu dekat Inpres dan Kepres menjadi atensi yang utama.

Sementara Itu Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits B Ramandey mengatakan kunjungan kerja ke kantor Komnas HAM sangatlah penting guna melihat dan mendengarkan langsung capaian dan kendala yang dihadapi.

“Tadi kami menyampaikan terkait dengan capaian dan program prioritas Komnas HAM yang harus bisa di respon langsung oleh pemerintah daerah agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan rekomendasi dari Komnas HAM,” katanya.

KLH sudah memulai proses penegakan hukum terhadap sejumlah TPA baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun yang dijalankan secara ilegal

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup (Gakkum KLH) Rizal Irawan mengatakan pihaknya akan melakukan proses hukum kepada pengelola tempat pemrosesan akhir (TPA) swasta ilegal.

"Untuk ke depan pastinya kita akan lakukan upaya-upaya lagi terutama untuk TPA-TPA swasta yang tanpa izin lingkungan itu juga ke depan akan menjadi sasaran kita," kata Deputi Gakkum KLH Rizal Irawan dalam konferensi pers perkembangan penegakan hukum lingkungan hidup di Jakarta, Rabu.

Dia menyebut KLH sudah memulai proses penegakan hukum terhadap sejumlah TPA baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun yang dijalankan secara ilegal.

Beberapa kasus yang sudah berjalan proses hukumnya termasuk TPA Rawa Kucing di Tangerang, Banten yang ditargetkan pengiriman kembali berkas perkaranya dapat dilakukan pada April 2025. Terdapat pula TPA Burangkeng, Bekasi, Jawa Barat yang dalam tahapan pemeriksaan tersangka berinisial SDS pada hari ini.

Terdapat pula TPA Bakung di Bandar Lampung, Lampung, yang sudah disegel KLH pada Desember lalu yang kini sedang dalam proses pemeriksaan saksi dan penyusunan berkas perkara dan pengirimannya.

Pihaknya juga tengah memproses kasus TPA Sarbagita di Denpasar, Bali yang tengah diproses dalam tahapan permintaan klarifikasi dan mendengarkan keterangan dari ahli serta olah TKP dengan pakar mangrove.

Untuk TPA ilegal pihaknya saat ini sudah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Depok terkait proses hukum tersangka J yang mengelola TPA liar Limo, Depok, Jawa Barat dan memproses penetapan tersangka tambahan berinisial S. Pihaknya juga tengah memproses hukum TPS Pasar Induk Caringin di Kota Bandung yang dalam tahapan klarifikasi, permintaan keterangan ahli dan olah TKP dengan ahli.

Dia juga tengah memproses sanksi paksaan pemerintah terhadap 343 TPA yang dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk tahapan awal menutup sistem open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka di 37 TPA.

"Ini yang 343 TPA kita kan baru selesai dalam jangka waktu 2 bulan, kita running betul. 343 kita kejar dulu karena itu yang dikelola oleh pemerintah daerah dan untuk swasta ini ke depan akan kita lakukan lagi," jelas Rizal Irawan.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak ada satu pun orang yang kebal hukum di Indonesia jika telah merugikan rakyat.

Pesan Prabowo ini disampaikan ulang oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengenai polemik isi MinyaKita yang disunat dari seharusnya 1 liter (1.000 mililiter) menjadi hanya 700-900 mililiter.

"Intinya enggak ada, tidak ada, siapapun itu enggak terkecuali, tidak ada orang kebal hukum di Indonesia. Menurut Presiden, siapapun yang melanggar, apalagi merugikan rakyat banyak, ya kita harus dengan tegas, lah," kata Sudaryono, usai bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/4/2025).

Ia mengungkapkan, Prabowo marah saat mendengar insiden tersebut.

Menurut dia, dengan ketegasan lewat jerat hukum, pihak yang tidak bertanggung jawab akan jera.

"Karena dengan ketegasan kita, maka kan ini ada juga efek jera, terus kemudian orang juga enggak akan mengulangi atau tidak. Yang mau niat juga dia berhenti juga, dan seterusnya, lah," tutur Sudaryono.

Ia menyebut, Prabowo turut menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi menari-nari di atas kepentingan dan penderitaan rakyat.

Kepala Negara tidak ingin ada sejumlah pihak yang ingin untung sesaat dengan mengorbankan rakyat.

Ia lantas mengutip salah satu ayat Al-Quran, yakni Surat Al-Mutaffifin (Orang-orang yang curang).

Ayat tersebut menyiratkan bahwa orang-orang yang curang akan mendapat balasan masuk neraka.

"Kayak ngurangi timbangan, ngurangi kualitas, ngurangi volume, itu kan sudah jelas kejahatan, lah ya. Kalau kita ngomong agama, itu sudah ada di Al-Quran tuh, ngurangi timbangan itu neraka ancamannya. Tapi selain ancaman neraka, juga akan ditindak tegas (di dunia)," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan tiga perusahaan produsen MinyaKita yang melanggar karena isi minyak goreng tidak sesuai takaran.

Pelanggaran itu ditemukan saat Amran melakukan inspeksi mendadak (sidak) ketersediaan sembilan bahan pokok di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025).

"Ini merupakan pelanggaran serius, MinyaKita kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter," ujar Amran, dalam keterangan resminya, Sabtu.

Minyak tersebut diproduksi oleh tiga badan usaha, yakni PT AEGA, koperasi KTN, dan PT TI.

Kota Gorontalo (ANTARA) - Ratusan warga binaan pemasyarakatan (WBP) mengikuti program keagamaan pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Kepala Lapas Kelas II A Gorontalo Sulistyo Wibowo di Gorontalo, Rabu mengatakan program tersebut diisi dengan berbagai kegiatan yang dilakukan bersama Kementerian Agama Kota Gorontalo.

"Selama bulan Ramadhan warga binaan mengikuti program belajar mengaji, tadarus Al Quran, buka puasa bersama, salat tarawih hingga lomba cerdas cermat," ucap dia.

Ia menjelaskan, walaupun di bulan Ramadhan, Lapas Gorontalo tetap mengedepankan stabilitas keamanan dan ketertiban dalam Lapas yang dihuni oleh 674 warga binaan pemasyarakatan.

Menurut Sulistyo, keamanan dan ketertiban di Lapas juga dapat terlaksana berkat adanya dukungan dari pihak eksternal, seperti TNI, Polri dan pemerintah setempat.

"Kemudian penyuluh dari Kementerian Agama Kota Gorontalo yang datang mendampingi warga binaan," kata dia.

Kepala Lapas berharap dengan adanya kegiatan keagamaan tersebut, dapat mengubah perilaku dan menambah pengetahuan warga binaan.

Ia menambahkan, peran keluarga juga sangat penting dalam mengubah warga binaan menjadi pribadi yang lebih baik, sebagai persiapan diri saat kembali ke masyarakat nanti.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni meminta kepolisian menjerat Kapolres Ngada, NTT, AKBP Fajar Widyadharma pakai pasal berlapis dalam kasus pencabulan anak di bawah umur.

Sahroni berharap AKBP Fajar dihukum maksimal. Menurut dia, perbuatan pelaku tak lagi bisa diampuni karena melakukan semua kasus kejahatan mulai pelecehan, kekerasan seksual, hingga TPPO.

"Saya mendesak Propam Mabes Polri segera pidanakan yang bersangkutan. Pecat, jerat pasal berlapis, serta jatuhi pelaku dengan hukuman pidana maksimal. Karena semua kejahatan diborong oleh dia," kata Sahroni dalam keterangannya, Rabu (12/3).

"Ada pelecehan, kekerasan seksual terhadap anak, TPPO, ITE, dll. Jadi dia harus dipidanakan secara maksimal," imbuhnya.

Politikus Partai NasDem itu juga meminta agar penanganan kasus dilakukan cepat dan transparan. Saat ini, ujar Sahroni, masyarakat berharap pada polisi.

"Harus berani tindak secara tegas dan transparan. Biarkan dia mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya di dunia dan di akhirat," kata Sahroni.

"Gimana jajaran bisa tertib kalau selevel Kapolresnya berkelakuan begini. Jadi tolong, khususnya kepada para perwira, jaga sikap dan marwah institusi. Kalian dididik bukan untuk hal seperti ini," imbuhnya.

Polda NTT saat ini belum menetapkan AKBP Fajar sebagai tersangka setelah kasus itu naik penyidikan. Pasalnya, kata Patar, AKBP Fajar belum menjalani pemeriksaan setelah kasus itu naik penyidikan.

Pemeriksaan terhadap AKBP Fajar baru dijadwalkan pada pekan depan di Mabes Polri oleh penyidik dari Subdit Renakta Polda NTT.

Dalam kasus ini, Fajar terancam dijerat pasal 6 huruf (c) dan pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

Kasus itu bermula dari laporan yang diterima dari Australian Federal Police (AFP) kepada Divisi Hubinter Mabes Polri yang menemukan adanya video pencabulan yang dilakukan AKBP Fajar yang diunggah ke salah satu situs porno asing.

Tim gabungan Mabes Polri dan Polda NTT kemudian mengamankan AKBP Fajar dari salah satu hotel di Kota Kupang pada 20 Februari lalu. Dalam giat tersebut, AKBP Fajar juga diketahui positif menggunakan narkoba.

BALIKPAPAN, KOMPAS.com – Tim kuasa hukum korban dalam kasus pencabulan balita di Balikpapan mengaku terkejut setelah Polda Kalimantan Timur menetapkan FE (30), ayah kandung korban, sebagai tersangka pencabulan.

Keputusan ini diumumkan pada Selasa (11/3/2025) setelah penyelidikan yang berlangsung selama lebih dari lima bulan.

"Kami kaget karena selama ini kami mendampingi keluarga, terutama ibu dan ayah korban, untuk melewati proses ini. Kami tidak menyangka hasil penyidikan mengarah pada ayah kandungnya sendiri," ujar perwakilan kuasa hukum korban dari Hutama Law Firm, Everton Jeffry Hutabarat.

Kuasa hukum mengaku bahwa sejak awal kasus ini dilaporkan pada Oktober 2024, pihaknya fokus mendampingi ibu korban yang meyakini bahwa pelaku adalah sosok lain.

Ibu korban meyakini pelaku adalah bapak kos mereka yang disebutnya sebagai "Pak De".

Bahkan setelah suaminya ditetapkan sebagai tersangka, ibu korban tetap meragukan hasil penyelidikan kepolisian.

Bukti Medis dan Psikologis

Polisi menetapkan FE sebagai tersangka setelah mengumpulkan keterangan dari 15 saksi, termasuk psikolog forensik, dokter forensik, serta analisis alat komunikasi beberapa pihak terkait.

Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto, menjelaskan bahwa polisi harus berhati-hati dalam menangani kasus ini karena korban masih sangat kecil dan memerlukan pendekatan khusus.

"Kami memahami ada kesan kasus ini berjalan lambat, tetapi penyidikan dilakukan secara hati-hati mengingat korban masih sangat kecil dan memerlukan pendekatan khusus," katanya.

Dokter spesialis forensik RSKD Balikpapan, dr. Heryadi Bawono Putro, S.FM, menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan medis korban menunjukkan luka akibat kekerasan seksual, dengan empat robekan pada selaput dara korban, termasuk luka baru dan lama.

Selain itu, asesmen psikologis terhadap korban dilakukan sebanyak tujuh kali sejak Oktober hingga Desember 2024, dengan metode boneka edukasi, foto tiga wajah, serta observasi dari balik kaca.

Psikolog forensik Apsifor, Lucia Peppy Novianti, M.Psi., Psikolog, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan selama 41 jam terhadap saksi dan subjek terkait untuk mendalami dugaan kejahatan ini.

Ibu Korban Tak Percaya Suaminya Tersangka

Sejak awal, ibu korban tidak pernah mencurigai suaminya. Bahkan setelah polisi menetapkan FE sebagai tersangka, ia masih meragukan hasil penyidikan.

Dalam beberapa bulan terakhir, ibu korban aktif membagikan perkembangan kasus ini di media sosial, terutama Instagram.

Unggahannya menunjukkan ketidakpercayaan terhadap keputusan polisi dan kekecewaannya terhadap proses hukum yang berjalan.

Tim hukum korban menekankan bahwa kondisi mental ibu korban kini semakin tertekan dan membutuhkan pendampingan psikologis.

"Kami sudah meminta Pemkot Balikpapan melalui UPTD PPA untuk memberikan pendampingan psikologis kepada ibu korban. Jangan sampai bukan hanya anak yang menjadi korban, tetapi juga ibunya," ujar Everton.

Jakarta (ANTARA) - Anggota tim penasihat hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail mengatakan sebagian besar materi dakwaan KPK hanya salin tempel (copas) dari dakwaan sebelumnya terhadap eks komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio F dan Saeful Bahri.

Padahal, kedua dakwaan itu sudah inkrah atau putusan yang sudah benar dan memiliki kekuatan hukum tetap.

“Dari 27 halaman dakwaan, bagian yang benar-benar baru hanya 1 halaman, yaitu tuduhan terhadap Hasto Kristiyanto yang memerintahkan Kusnadi menenggelamkan HP,” kata Maqdir saat konferensi pers terkait persiapan tim penasihat hukum menjelang sidang perdana Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu.

“Tuduhan ini jelas keliru dan tanpa didasari bukti,” sambungnya.

Menurutnya, Kusnadi yang merupakan staf Hasto Kristiyanto tidak pernah menyebut ada ponsel yang ditenggelamkan dan tidak ada perintah sama sekali untuk menenggelamkan telepon seluler.

Namun, hal yang benar adalah Kusnadi menenggelamkan atau melarung pakaian setelah upacara melukat, sesuatu yang memang hidup dan tumbuh dalam kebiasaan spritual Hasto Kristiyanto.

“Proses perolehan bukti pada Kusnadi pun dilakukan secara sewenang-wenang oleh Penyidik KPK,” jelas Maqdir.

Di sisi lain, Maqdir menyebut bagian dakwaan tersebut tidak konsisten karena justru KPK telah merampas ponsel yang dipegang Kusnadi.

“Jika sudah ditenggelamkan tentu saja HP tersebut tidak ada lagi dan tidak dibawa oleh Kusnadi,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan seluruh tuduhan di dakwaan tentang keterlibatan Hasto Kristiyanto bertentangan dengan fakta hukum yang telah diuji sebelumnya di persidangan dengan terdakwa Wahyu Setiawan, Agustiani Tio F dan Saeful Bahri.

Apalagi, putusan untuk ketiga terdakwa ini sudah berkekuatan hukum tetap.

“Upaya KPK untuk tetap memaksakan tuduhan terhadap Hasto Kristiyanto adalah tindakan yang obsesif tanpa didasari hukum, menyimpang dan melanggar 2 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” tambah dia.

Meski begitu, Maqdir mengatakan pihaknya tetap menghormati institusi dan proses hukum yang berlaku, khususnya lembaga peradilan yang dalam waktu dekat akan memeriksa pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Kami berharap proses persidangan dapat berjalan secara fair, KPK tidak lagi menggunakan cara-cara curang atau culas demi memenangkan perkara tersebut,” tutur Maqdir.

“Ingatlah, tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menghukum orang, tetapi menemukan kebenaran material untuk mencapai keadilan yang substantif,” lanjut dia.

Pihaknya juga menghormati Majelis Hakim yang akan menjadi pengadil pada perkara ini.

“Kami sangat berharap para Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengadili secara berimbang, mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dengan sungguh-sungguh. Dan, Kami meyakini Yang Mulia Majelis Hakim tidak akan mau sekedar menjadi stempel untuk melegitimasi tuduhan KPK,” pungkasnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA -- PDI Perjuangan (PDIP) membeberkan ada empat kejanggalan di dalam dakwaan tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan alias obstruction of justice Hasto Kristiyanto.

Juru Bicara Tim Hukum Hasto, Febri Diansyah menjelaskan empat kejanggalan tersebut menunjukkan pertentangan antara dakwaan KPK dengan fakta hukum yang sudah pernah diuji dan dinyatakan inkracht atau berkekuatan hukum.

"Eksaminasi ini merupakan metode yang digunakan oleh ahli hukum untuk menguji ulang keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap," tuturnya di Kantor DPP PDIP Jakarta, Rabu (12/3).

Febri menjelaskan kejanggalan pertama itu adalah penggunaan data yang salah dalam dakwaan. Pada dakwaan KPK, kata Febri, disebutkan Nazarudin Kemas memperoleh suara nol dalam pemilihan legislatif.

Namun pada fakta hukum yang telah diuji dalam putusan nomor 18 menunjukkan bahwa Nazarudin Kemas justru memperoleh suara terbanyak.

"Ini bertentangan dengan fakta yang ada dan menimbulkan kesan seolah-olah ada kepentingan lain di balik dakwaan ini," kata Febri.

Kemudian kejanggalan kedua, menurutnya, disebutkan ada pertemuan tidak resmi yang telah dilakukan antara kliennya yaitu Hasto Kristiyanto dengan Wahyu Setiawan.

Namun pada fakta persidangan terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio dahulu, tidak ada pertemuan saat rekapitulasi suara pada April dan Mei 2019.

"Tidak ada pertemuan tidak resmi seperti yang dituduhkan," ujarnya.

Kejanggalan ketiga, kata Febri, disebutkan dalam dakwaan bahwa Hasto Kristiyanto menerima laporan dari Saiful Bahri, lalu menyetujui rencana pemberian uang ke Wahyu Setiawan.

"Namun, dalam putusan nomor 28, tidak ada fakta hukum yang menyebutkan hal tersebut. Ini adalah tuduhan yang tidak berdasar dan sudah diuji di persidangan sebelumnya," tuturnya.

Keanehan dakwaan yang terakhir adalah tuduhan ke tersangka Hasto Kristiyanto memberikan uang sebesar Rp400 juta lewat Kusnadi kepada Donny Tri Istiqomah, lalu diberikan kepada Wahyu Setiawan.

"Namun, pada putusan nomor 18 dengan terdakwa Saiful Bahri menyatakan bahwa sumber dana itu adalah Harun Masiku, bukan Hasto Kristiyanto," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai Revisi UU TNI akan memperjelas atau mempertegas posisi dan tugas personel TNI di instansi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menurut Fahmi sejak awal BNPT terbentuk, banyak personel TNI yang sudah menempati posisi tertentu di instansi tersebut, antara lain di bidang penyelidikan, pengamanan, penggalangan, dan strategi pemberantasan terorisme.

Unsur kepolisian, lanjut Fahmi, juga bergerak di ranah yang sama namun lebih meluas karena mereka memiliki wewenang penegakan hukum.

"Yang menjadi persoalan adalah belum adanya dasar hukum dalam UU TNI yang secara eksplisit mengatur masuknya prajurit TNI ke dalam BNPT," kata Fahmi saat dikonfirmasi ANTARA, di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut dikarenakan UU TNI disusun sebelum BNPT berdiri. Kondisi itulah yang membuat belum adanya dasar hukum TNI yang mengatur keterlibatan dengan BNPT dalam menanggulangi terorisme.

Padahal, Fahmi menilai salah satu tugas utama TNI yakni mengatasi aksi terorisme yang mengancam kedaulatan negara.

"Pasal 7 UU TNI sudah mengatur tentang peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk mengatasi aksi terorisme, termasuk dalam konteks aksi separatis dan pemberontakan bersenjata, maupun yang terkait dengan keamanan pelayaran dan penerbangan," jelas Fahmi.

Kini posisi TNI mulai difasilitasi dalam RUU TNI yang telah dibahas oleh DPR dan Kementerian Pertahanan. Fahmi menilai hadirnya RUU TNI ini tidak akan menyingkirkan Polri sebagai leading sector penegakan hukum bidang terorisme.

"Revisi ini pada akhirnya lebih kepada memperjelas peran masing-masing di bawah naungan BNPT, bukan mengambil alih kewenangan atau cawe-cawe," tutup Fahmi.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan ada 15 kementerian/lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif TNI. Salah satu institusi tersebut yakni BNPT.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI yang membahas Revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/3).

Adapun satu dari tiga hal krusial yang bakal direvisi dalam UU TNI adalah terkait masuknya prajurit aktif TNI ke kementerian/lembaga.

"Sebagaimana yang kita semua tahu, bahwa dalam UU sudah tercantum 15 institusi yang bisa diduduki oleh prajurit aktif TNI yang seperti yang ada di dalam UU 34 yang sekarang sedang berlaku," kata Sjafrie.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menanggapi dugaan kasus pencabulan anak dibawah umur dan narkoba oleh Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fajar Widyadharma Lukman.

Anggota Kompolnas, Gufron meminta penegakan hukum terhadap Kapolres Ngada dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Jika terbukti terlibat dalam kasus pencabulan anak di bawah umur dan narkoba, ia meminta agar proses hukum tetap berlaku.

"Dugaan keterlibatan Kapolres Ngada dalam perkara narkoba dan asusila, tidak boleh dibiarkan tanpa proses hukum," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/3/2025).

"Apa pun jabatan dan pangkatnya, tidak boleh kebal hukum," imbuh Gufron.

Kompolnas pantau proses hukum Kapolres Ngada

Gufron memastikan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap proses hukum Kapolres Ngada.

Dari informasi yang diterimanya, mekanisme internal kepolisian sudah berjalan oleh Propam Polri.

"Yang bersangkutan sudah dalam pemeriksaan di Propam," terangnya.

Ia juga meminta pihak kepolisian responsif dalam menangani kasus ini, karena menjadi atensi masyarakat luas.

"Dalam konteks itu, kami (Kompolnas) akan minta klarifikasi dan memonitor serta memastikan proses penanganannya berjalan transparan dan akuntabel," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Kapolres Ngada berawal dari temuan video di situs porno Australia pada pertengahan 2024.

Ketika mengetahui lokasi tersebut berada di Kupang, NTT, otoritas Australia melaporkan ke pejabat terkait di Indonesia.

Dari laporan tersebut, Tim Divisi Profesi dan Pengamanan Polri melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Fajar Widyadharma Lukman.

Hasil penyelidiakan menemukan, ada tiga korban anak berusia 14 tahun, 12 tahun, dan 3 tahun.

Aksi pencabulan yang dilakukan AKBP Fajar berlangsung di sebuah hotel dengan bantuan F yang dibayar Rp 3 juta karena sudah menyediakan anak tersebut.

Selain kasus pencabulan anak di bawah umur, AKBP Fajar juga dinyatakan positif narkoba setelah dites urine.