JAKARTA - Pemerintah diminta memberikan kepastian hukum terhadap para pelaku industri kelapa sawit yang sudah menyelesaikan kewajibannya pada Pasal 110A Undang-undang (UU) Cipta Kerja dengan segera mengeluarkan surat izin pelepasan kawasan hutan. Selanjutnya, pengajuan izin Hak Guna Usaha (HGU) diminta untuk dipercepat melalui penyederhanaan prosedur.

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Eugenia Mardanugraha mengungkapkan kepastian hukum sangat penting untuk menjaga iklim investasi termasuk di sektor sawit. ?Karena bagaimanapun sektor sawit memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Kepastian hukum sangat penting,? kata Eugenia, Kamis (13/3/2025).

Karena itu, dia mendukung para pelaku sawit yang sudah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan pasal 110A UU Cipta Kerja untuk memperjuangkan dalam mendapatkan surat izin pelepasan hutannya. Menurut Eugenia, keberadaan Perpres No 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan tidak menggugurkan UU Cipta Kerja karena status UU lebih tinggi.

Adapun, ketentuan dalam Pasal 110A dan Pasal 110B UU Cipta Kerja, yakni mengizinkan kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya undang-undang ini untuk melakukan kegiatan usaha dengan memenuhi persyaratan dan memberikan sanksi berupa denda administratif kepada perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan.

Lebih jauh, Eugenia menyoroti tentang pengurusan HGU lahan sawit yang terkesan berbelit-belit sehingga memerlukan waktu lama untuk mendapatkannya. Dia meminta agar kawasan hutan yang sudah berubah fungsi menjadi sawit secara legal, izin HGU-nya diteruskan dan tidak ditutup lahan sawitnya.

Namun, untuk pembukaan lahan sawit baru, Eugenia sepakat jika prosesnya dibuat sulit. ?Kan pemerintah harus merapikan dulu izin-izinnya (lahan sawit yang sudah ada), kalau pembukaan baru pemberian izinnya lama, nggak apa-apa,? ungkap anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini. Karena jika ditutup, dampaknya akan mengganggu produksi kelapa sawit secara nasional.

Data Kementerian Keuangan menyebut nilai kapasitas produksi nasional industri kelapa sawit 2023 diperkirakan sebesar Rp729 triliun. Adapun, kontribusi industri sawit ke APBN 2023 mencapai sekitar Rp 88 triliun dengan rincian penerimaan dari sektor pajak Rp 50,2 triliun, PNBP Rp 32,4 triliun, dan Bea Keluar Rp 6,1 triliun. Sektor sawit di Indonesia saat ini telah melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja.

Dia meminta agar regulasi sawit dibuat seragam seluruh Indonesia. Karena itu, pemerintah pusat harus turun tangan untuk memastikan jangan sampai ada perbedaan aturan sawit di masing-masing provinsi. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum di industri sawit.

Lebih jauh, Eugenia sepakat terhadap upaya pemerintah dalam menertibkan lahan sawit di kawasan hutan. Syaratnya, penertiban lahan sawit di kawasan hutan sebaiknya dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan kegiatan ekonomi di kebun sawit tersebut.

Dia memberikan contoh penertiban ribuan hektare lahan sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah oleh Tim Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan karena dianggap ilegal. Dia meminta pemerintah tidak hanya menyita dan menyegel kebun sawit tersebut, namun harus tetap mempertahankan kegiatan ekonomi dan keamanan kebun sawit tersebut tetap terjaga baik. ?Jangan sampai setelah disegel ditinggalkan sehingga terjadi penjarahan buah sawit misalnya. Harus tetap dijaga sehingga tidak merugikan kegiatan sawit di sana,? jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga harus menjamin pengambilalihan lahan sawit harus disertai dengan pengelolaan bisnis yang profesional. Karena itu, pemerintah harus benar-benar mempersiapkan perusahaan yang sudah terbiasa mengelola bisnis sawit.

Karena pengelolaan bisnis sawit tidak sederhana, yang membutuhkan keahlian khusus. Perusahaan sawit biasanya memiliki kebun sekaligus lengkap dengan pabrik pengolahannya yang berada di sekitar lahan sawitnya.

?Jadi bukan hanya buah sawitnya saja yang diperas jadi minyak sawit, ada cangkangnya ada batangnya semua bisa jadi duit istilahnya. Jadi jangan sekadar menyita kebun sawit untuk negara tetapi yang penting juga sitaan-sitaan ini harus bisa dikelola secara profesional,? tandasnya.

Sehingga pemerintah diminta tidak sembarangan dalam menunjuk perusahaan yang ditugaskan untuk mengelola kebun sawit hasil sitaan negara. Dia mewanti-wanti kebijakan pemerintah ini harus benar-benar memperhatikan nasib masyarakat yang bekerja di sektor sawit. ?Jangan sampai masyarakat jadi korban. Kalau misalkan pabrik itu tutup (karena tidak dikelola baik) dan kemudian menjadi lahan yang mangkrak, nah itu yang disayangkan. Kalau sampai para pekerja di-PHK gara-gara ini kan jadi masalah bagi negara juga,? jelasnya.

Terkait implementasi Perpres No 5 tahun 2025, Eugenia sepakat agar pemerintah membuat satu peta hasil penetapan kawasan hutan yang telah dikukuhkan/ditetapkan. ?Usulan satu peta itu dari dulu sudah banyak pakar pakar bilang, harus satu peta. Tapi tidak pernah dibuat,? ungkapnya. Pengukuhan kawasan hutan merupakan proses penting dalam menetapkan status legal dan legitimate suatu wilayah sebagai kawasan hutan.

Seperti diketahui, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 36 Tahun 2025 yang berisi 436 perusahaan yang lahan sawitnya masuk dalam kawasan hutan. Daftar 436 korporasi tersebut menjadi rujukan bagi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk bekerja. Satgas ini merupakan lembaga yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto lewat Perpres No 5 Tahun 2025 dengan diketuai menteri pertahanan.

Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, mengusulkan sebanyak 228 orang warga binaan pemasyarakatan atau narapidana untuk menerima remisi khusus Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2025.

"Usulan tersebut sudah disampaikan pada sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam rangka pengusulan remisi khusus Idul Fitri bagi warga binaan yang beragama Islam," kata Kepala Rutan Kelas II B Kraksaan Bayu Muhammad dalam keterangannya di Probolinggo, Kamis.

Menurut Bayu, sidang tersebut menjadi bagian dari evaluasi tahunan dalam pemberian remisi kepada narapidana yang telah menunjukkan perilaku baik selama menjalani hukuman, kemudian pemberian remisi itu dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Sidang TPP adalah bagian penting dalam menentukan siapa saja yang layak mendapatkan remisi khusus Idul Fitri. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil pembinaan yang telah dijalani oleh setiap warga binaan," tuturnya.

Sementara Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Kraksaan M. Yasin Zaini mengatakan tahun ini ada sebanyak 228 orang warga binaan atau narapidana yang diusulkan menerima remisi khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Dari jumlah tersebut, ada 81 orang baru pertama kali menerima remisi, sedangkan 147 orang lainnya sebelumnya sudah pernah mendapatkan remisi," katanya.

Ia menjelaskan pemberian remisi khusus itu tidak hanya bentuk apresiasi atas perilaku baik para narapidana, tetapi juga menjadi motivasi bagi mereka untuk terus berperilaku positif dan mengikuti program pembinaan yang diberikan Rutan Kraksaan.

Kebijakan pemberian remisi itu selaras dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang menegaskan bahwa remisi adalah hak bagi warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif.

"Dengan adanya remisi itu diharapkan para warga binaan dapat lebih termotivasi untuk berperilaku baik dan aktif mengikuti berbagai program pembinaan yang diselenggarakan oleh Rutan Kraksaan," ujarnya.

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan delapan warga negara asing (WNA) di Kepulauan Riau, Batam, karena melanggar aturan izin tinggal.

Para WNA di Batam tersebut mendirikan perusahaan fiktif untuk memperpanjang masa tinggal di Indonesia tanpa aktivitas investasi yang jelas.

• Ketakutan, Turis Asing Ramai-ramai Tinggalkan Kota Kuil di India
• Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bakal Dibuka di Pantai Boom Marina Banyuwangi

"Kami ingin memastikan bahwa keberadaan WNA di Batam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman, dalam keterangan resmi, Kamis (13/3/2025).

Dari delapan WNA tersebut, satu WNA asal Austria berinisial DB, merupakan pemegang ITAS (Izin Tinggal Terbatas) investor dan direktur PT All About City.

DB diduga mendirikan perusahaan fiktif untuk memperpanjang masa tinggal di Indonesia tanpa aktivitas investasi yang jelas.

Sementara itu, tiga warga negara China yakni JM, CC, dan CK, diamankan saat beraktivitas di PT Chuang Sheng Metal.

JM dan CC, yang memiliki ITAS investor, diduga menyalahgunakannya dengan bekerja sebagai buruh kasar.

CK yang hanya memiliki izin tinggal kunjungan, juga diduga melanggar aturan dengan bekerja di perusahaan tersebut.

Selain itu, empat warga negara China berinisial ZH, MN, LH, dan LZ kedapatan bekerja di PT Sun Gold Solar, padahal hanya memiliki izin tinggal kunjungan sehingga diduga
menyalahgunakan izin tersebut.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

26 WNA lainnya juga ditangkap, ada yang jadi DPO

Ditjen Imigrasi juga mengamankan 26 wisatawan mancanegara (wisman) dari 12 perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) di Batam dalam Operasi Wira Waspada, Selasa (11/3/2025).

Sebanyak empat perusahaan belum memenuhi komitmen investasi Rp 10 miliar, enam perusahaan fiktif, dan dua perusahaan lainnya memiliki alamat berbeda dari yang terdaftar.

Adapun 13 dan 26 WNA yang diperiksa, diketahui masih berada di wilayah Indonesia dan akan dimasukan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Keimigrasian.

Sementara sembilan WNA yang berada di luar wilayah Indonesia akan dilakukan pembatalan izin tinggal keimigrasian, serta dan empat WNA pemegang ITAS Investor akan dikenakan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK).

• Petugas Imigrasi Wilayah 3T Dapat Tunjangan Khusus, DPR Mendukung
• Kronologi 2 WNA China Diamankan Usai Viral Video Dugaan Suap Petugas Imigrasi

“Operasi Wira Waspada ini kami laksanakan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar aturan, serta memastikan bahwa WNA yang beraktivitas di Batam mematuhi peraturan yang berlaku,” tutur Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam.

Sebelumnya, berdasarkan hasil pengecekan lapangan, Imigrasi sudah menemukan 12 badan usaha PMA yang diusulkan untuk pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Beberapa perusahaan yang terkena pencabutan NIB menyampaikan keberatan dan meminta peninjauan kembali atas keputusan tersebut.

“Tim melakukan pengawasan dengan berbagai metode, termasuk pemeriksaan dokumen, inspeksi mendadak, serta pengumpulan informasi dari berbagai sumber," kata Yuldi.

WN Bangladesh Ditangkap

Tak hanya Operasi Wira Waspada, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam juga menindaklanjuti kasus Tindak Pidana Keimigrasian yang melibatkan tiga WN Bangladesh berinisial FR, SK, dan SM.

Ketiga WN Bangladesh tersebut diketahui masuk wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan imigrasi.

Mereka diduga melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Pasal 113 UU Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Adapun satu WN India berinisial MT diduga memalsukan izin tinggal terbatas, serta saat ini sudah diamankan oleh petugas saat melakukan pengawasan keimigrasian di Sagulung Batam.

WNA tersebut diduga melakukan tindak pidana Keimigrasian Pasal 121 huruf b UU Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

bagaimanapun sektor sawit memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Kepastian hukum sangat penting

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Eugenia Mardanugraha menilai pemerintah harus memberikan kepastian hukum terhadap para pelaku industri kelapa sawit.

Eugenia dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, menilai kepastian hukum penting untuk menjaga iklim investasi termasuk di sektor sawit.

“Karena bagaimanapun sektor sawit memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Kepastian hukum sangat penting,” kata Eugenia.

Ia pun mendukung para pelaku sawit yang sudah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan pasal 110A UU Cipta Kerja untuk memperjuangkan dalam mendapatkan surat izin pelepasan hutannya.

Menurut Eugenia, keberadaan Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan tidak menggugurkan UU Cipta Kerja karena status UU lebih tinggi.

Adapun ketentuan dalam Pasal 110A dan Pasal 110B UU Cipta Kerja, yakni mengizinkan kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya undang-undang ini, untuk melakukan kegiatan usaha dengan memenuhi persyaratan dan memberikan sanksi berupa denda administratif kepada perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan.

Lebih lanjut, Eugenia mengatakan pengajuan izin Hak Guna Usaha (HGU) perlu dipercepat melalui penyederhanaan prosedur.

Hal ini penting untuk menjaga agar keberlangsungan industri sawit dalam mendukung perekonomian nasional.

Data Kementerian Keuangan menyebut nilai kapasitas produksi nasional industri kelapa sawit 2023 diperkirakan sebesar Rp729 triliun.

Kontribusi industri sawit ke APBN 2023 mencapai sekitar Rp88 triliun dengan rincian penerimaan dari sektor pajak Rp50,2 triliun, PNBP Rp32,4 triliun dan Bea Keluar Rp6,1 triliun.

Sektor sawit di Indonesia saat ini telah melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja.

Lebih jauh, Eugenia sepakat terhadap upaya pemerintah dalam menertibkan lahan sawit di kawasan hutan.

Syaratnya, penertiban lahan sawit di kawasan hutan sebaiknya dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan kegiatan ekonomi di kebun sawit tersebut.

Selain itu, pemerintah juga harus menjamin pengambilalihan lahan sawit harus disertai dengan pengelolaan bisnis yang profesional.

“Karena itu, pemerintah harus benar-benar mempersiapkan perusahaan yang sudah terbiasa mengelola bisnis sawit. Karena pengelolaan bisnis sawit tidak sederhana, yang membutuhkan keahlian khusus,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Munculnya defisit fiskal sejak awal tahun menandai bahwa tahun 2025 tidak bisa lagi dipandang sebagai tahun fiskal biasa,

Jakarta (ANTARA) - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 yang mengalami defisit Rp31,2 triliun atau 0,13 persen dari produk domestik bruto (PDB) menandai perlunya langkah untuk reformasi fiskal.

Selain defisit, tantangan kinerja fiskal di awal tahun ini juga diikuti dengan pendapatan negara dan penerimaan pajak yang menurun. Data APBN KiTa edisi Februari 2025 mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5 persen dari target APBN tahun ini.

“Jika dibandingkan periode yang sama pada 2024, angka ini turun drastis sebesar 20,85 persen, dari sebelumnya Rp400,4 triliun. Penurunan ini merupakan sinyal keras bahwa fondasi fiskal Indonesia sedang menghadapi tekanan berat, bahkan sebelum memasuki kuartal kedua tahun anggaran,” kata Achmad kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Begitu juga dengan penerimaan pajak yang tercatat Rp187,8 triliun atau 8,6 persen dari target, turun drastis 30,19 persen dari capaian Februari 2024 yang sebesar Rp269,02 triliun.

Dia menyoroti bahwa implementasi sistem administrasi perpajakan baru, Coretax, yang diluncurkan sejak 1 Januari 2025, menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pemungutan pajak.

"Coretax yang diharapkan menjadi tulang punggung modernisasi perpajakan justru menghadirkan tantangan baru. Banyak wajib pajak kesulitan melaporkan dan membayar pajak, yang berdampak pada anjloknya penerimaan pajak," jelasnya.

Sebaliknya, belanja negara hingga Februari 2025 tetap berada di level tinggi, yakni sebesar Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target.

Meski secara nominal sedikit lebih rendah dibandingkan belanja pada Februari 2024 yang mencapai Rp374,32 triliun, besarnya kebutuhan belanja yang tidak bisa ditunda, termasuk belanja sosial, subsidi, hingga program lainnya membuat tekanan fiskal kian berat.

Alhasil, untuk pertama kalinya sejak 2021, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap PDB hanya dalam dua bulan pertama tahun ini. Padahal, tahun lalu pada periode yang sama, APBN masih mencatatkan surplus sebesar Rp26,04 triliun.

"Munculnya defisit fiskal sejak awal tahun menandai bahwa tahun 2025 tidak bisa lagi dipandang sebagai tahun fiskal biasa," terangnya.

Lebih lanjut, Achmad menekankan pentingnya pemerintah untuk menata ulang prioritas belanja di tengah penurunan pendapatan.

"Belanja yang tidak mendukung pemulihan ekonomi atau pengurangan kemiskinan harus dievaluasi. Program-program populis dengan anggaran besar seperti makan siang gratis perlu dikaji ulang dalam kerangka keberlanjutan fiskal," imbuhnya.

Dirinya juga memperingatkan risiko defisit yang bisa membengkak hingga Rp800 triliun atau sekitar tiga persen dari PDB jika tidak ada langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah.

"Jika reformasi fiskal tidak segera dilakukan, kita berisiko masuk dalam lingkaran defisit yang terus melebar, beban utang yang meningkat, dan terbatasnya ruang fiskal untuk mendukung kebutuhan dasar rakyat," tegas Achmad.

Oleh karena itu, ia merekomendasikan tiga langkah strategis.

Pertama, audit independen terhadap sistem Coretax untuk mengatasi hambatan teknis dan memastikan penerimaan pajak kembali normal.

Kedua, peninjauan ulang belanja negara dengan fokus pada program yang berdampak langsung pada rakyat miskin dan pemulihan ekonomi.

Ketiga, diversifikasi sumber pendapatan negara melalui optimalisasi dividen BUMN dan efisiensi aset negara.

"Indonesia saat ini membutuhkan langkah nyata dalam menata fiskal negara. Bukan sekadar optimisme atau penundaan kebijakan, tetapi reformasi fiskal yang terukur dan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat," tuturnya.

Adapun dalam konferensi pers hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa defisit sebesar Rp31,2 triliun masih dalam target APBN 2025 yang sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – Pemerintah harus memberikan kepastian hukum terhadap para pelaku industri kelapa sawit yang sudah menyelesaikan kewajibannya pada Pasal 110A Undang-undang (UU) Cipta Kerja dengan segera mengeluarkan surat izin pelepasan kawasan hutan.

Selanjutnya, pengajuan izin Hak Guna Usaha (HGU) agar dipercepat melalui penyederhanaan prosedur. Hal ini penting untuk menjaga agar keberlangsungan industri sawit dalam mendukung perekonomian nasional. 

Menurut Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Dr Eugenia Mardanugraha, kepastian hukum sangat penting untuk menjaga iklim investasi termasuk di sektor sawit.

“Bagaimanapun sektor sawit memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Kepastian hukum sangat penting,’’ kata Eugenia pada Kamis (13/3/2025).

Karena itu, dia mendukung para pelaku sawit yang sudah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan pasal 110A UU Cipta Kerja untuk memperjuangkan dalam mendapatkan surat izin pelepasan hutannya.

Menurut Eugenia, keberadaan Perpres no 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan tidak menggugurkan UU Cipta Kerja karena status UU lebih tinggi.

Adapun, Pasal 110A dan Pasal 110B UU Cipta Kerja mengizinkan kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya undang-undang ini untuk melakukan kegiatan usaha dengan memenuhi persyaratan. Namun memberikan sanksi berupa denda administratif kepada perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan.

Eugenia menyoroti tentang pengurusan HGU lahan sawit yang terkesan berbelit-belit sehingga memerlukan waktu lama untuk mendapatkannya. 

Dia meminta agar kawasan hutan yang sudah berubah fungsi menjadi sawit secara legal, izin HGU-nya diteruskan dan tidak ditutup lahan sawitnya. Namun, untuk pembukaan lahan sawit baru, Eugenia sepakat jika prosesnya dibuat sulit.

‘’Kan pemerintah harus merapikan dulu izin-izinnya (lahan sawit yang sudah ada), kalau pembukaan baru pemberian izinnya lama, gak apa-apa,’’ ungkap Eugenia yang juga anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini. Karena jika ditutup, dampaknya akan mengganggu produksi kelapa sawit secara nasional.

Data Kementerian Keuangan menyebut nilai kapasitas produksi nasional industri kelapa sawit 2023 diperkirakan sebesar Rp729 triliun. 

Adapun, kontribusi industri sawit ke APBN 2023 mencapai sekitar Rp 88 triliun dengan rincian penerimaan dari sektor pajak Rp 50,2 triliun, PNBP Rp 32,4 triliun, dan Bea Keluar Rp 6,1 triliun. Sektor sawit di Indonesia saat ini telah melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja.

Dia meminta agar regulasi sawit dibuat seragam seluruh Indonesia. Karena itu, pemerintah pusat harus turun tangan untuk memastikan jangan sampai ada perbedaan aturan sawit di masing-masing provinsi. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum di industri sawit.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

ACEH TENGGARA, KOMPAS.com - Sebanyak 33 orang dari 52 narapidana Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, kini sudah diamankan setelah mereka kabur menjelang berbuka puasa pada Senin (10/3/2025) lalu.

"Update per Kamis 13 Maret 2025 pukul 11.10 WIB, sudah kembali 33 orang, 19 yang belum tertangkap," kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjenpas Aceh, Yan Rusmanto, pada Kompas.com via telepon, Senin.

Yan Rusmanto menjelaskan, dari 33 warga binaan yang telah kembali itu, 17 orang berada di Polres Aceh Tenggara, dan 16 di Lapas Kutacane.

"Dari 17 orang di Polres itu, delapan di antaranya memang tertangkap beberapa jam setelah kejadian. Ada satu orang berada di rumah sakit karena mengalami luka-luka," ujarnya.

Selebihnya, sebut Yan Rusmanto, mereka menyerahkan diri secara langsung.

Bahkan, beberapa di antaranya juga diantarkan oleh keluarga masing-masing.

"Iya, langsung diantarkan oleh keluarga," sebutnya.

Menurut Yan Rusmanto, mereka kebanyakan kembali setelah adanya informasi dan sosialisasi terkait tidak adanya sanksi bagi mereka yang menyerahkan diri.

"Bagi siapa yang menyerahkan diri tidak akan dikenakan sanksi apapun. Pokoknya datang kembali melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang warga binaan," tuturnya.

Pada Rabu (12/3/2025) kemarin, sebut Yan Rusmanto, Dirjen Pas bersama dengan Bupati juga telah menyampaikan informasi tersebut kepada kepala desa beserta perangkatnya se-Kabupaten Aceh Tenggara.

"Jadi itu cukup efektif ternyata. Tadi pun masih ada yang datang lagi," pungkasnya.

BATAM, iNewsBatam.id - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memeriksa 12 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang beroperasi di Batam, Kepulauan Riau sempena Operasi Wira Waspada pada 11-12 Maret 2025.

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menyebutkan dari hasil pengecekan lapangan ada 12 badan usaha PMA yang diusulkan untuk pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Dari jumlah tersebut, empat perusahaan belum memenuhi komitmen investasi Rp10 miliar, enam perusahaan terindikasi fiktif, dan dua perusahaan memiliki alamat yang berbeda dari yang terdaftar," ujarnya dalam konferensi pers di Bandara Hang Nadim Batam, Kamis (13/3/2025).

Selain itu, 26 warga negara asing (WNA) dari perusahaan-perusahaan tersebut teridentifikasi perlu ditindaklanjuti.

Sebanyak 13 WNA yang masih berada di Indonesia akan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Keimigrasian, sementara sembilan WNA yang berada di luar negeri akan dikenai pembatalan Izin Tinggal Keimigrasian.

"Empat orang pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor juga akan dikenakan sanksi administratif keimigrasian," tambahnya.

Dalam operasi yang berlangsung di kawasan industri, delapan WNA turut diamankan karena diduga melanggar aturan keimigrasian.

Di antaranya, seorang warga negara Austria berinisial DB, pemegang ITAS Investor sekaligus direktur PT All About City, diduga mendirikan perusahaan fiktif demi memperpanjang masa tinggalnya di Indonesia tanpa aktivitas investasi yang jelas.

Tiga WNA asal Tiongkok, yaitu JM, CC, dan CK, juga diamankan saat beraktivitas di PT Chuang Sheng Metal. JM dan CC, yang seharusnya hanya berinvestasi, justru bekerja sebagai buruh kasar.

Sementara CK, yang hanya memiliki izin tinggal kunjungan, diduga melanggar aturan keimigrasian dengan bekerja di perusahaan tersebut.

Empat WNA Tiongkok lainnya, yakni ZH, MN, LH, dan LZ, ditemukan bekerja di PT Sun Gold Solar meskipun hanya memiliki izin tinggal kunjungan. Mereka diduga menyalahgunakan izin tersebut untuk bekerja secara ilegal.

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam juga menangani kasus tindak pidana keimigrasian yang melibatkan tiga warga negara Bangladesh berinisial FR, SK, dan SM. Ketiganya masuk ke Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan diduga melanggar Pasal 113 UU Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian.

Sementara itu, seorang warga negara India berinisial MT ditangkap di kawasan Sagulung, Batam, karena diduga memalsukan Izin Tinggal Terbatas. Ia disangkakan melanggar Pasal 121 huruf b UU Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman, menyampaikan bahwa operasi ini dilakukan dengan metode pengawasan terbuka dan tertutup.

"Tim melakukan pengawasan dengan berbagai metode, termasuk pemeriksaan dokumen, inspeksi mendadak, serta pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Kami ingin memastikan bahwa keberadaan WNA di Batam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya.

Editor : S. Widodo

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan Kapolres Ngada non-aktif Fajar Widyadharma Lukman (FWL) yang terjerat kasus dugaan penyalahgunaan narkoba serta pelecehan seksual anak di bawah umur harus diberi tiga hukuman atau sanksi berat.

“[Kapolres Ngada harus] Diproses hukum. Ada tiga hukuman yang harus dikasih. Yang pertama adalah disiplin, yang kedua pidana, yang ketiga kode etik,” ujar Pigai kala ditemui di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025).

Pasalnya, lanjut Pigai, kepolisian memiliki tugas utama untuk memberantas narkotika, bukan malah terlibat sebagai pengguna.

Oleh karena itu, Dia menilai bahwa hukuman yang diberikan tidak boleh setengah-setengah.

“Tidak boleh tanggung-tanggung. Dia kan diberi tugas untuk membersihkan, meniadakan narkotika, tapi dia sendiri sebagai pengguna. Maka pertama ada tiga hukumannya, harus benar-benar tiga,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Pigai merinci bahwa hukuman yang harus diberikan kepada Kapolres Ngada meliputi pencopotan jabatan sebagai bentuk disiplin, hukuman pidana berupa penjara, serta pemberhentian dari institusi kepolisian berdasarkan pelanggaran kode etik.

Kapolres Ngada Dimutasi ke Yanma

Adapun, selain terjerat kasus narkoba, Fajar juga terjerat kasus dugaan seksual terhadap anak di bawah umur.

Di tengah dugaan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melakukan mencopot Fajar dari jabatannya untuk dipindahkan ke Yanma Polri.

Mutasi itu tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/489/III/KEP/2025, yang diteken Irwasum Polri, Dedi Prasetyo pada tanggal 12 Maret 2025.

Adapun, jabatan Fajar kini diduduki oleh AKBP Andrey Valentino. Andrey sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Nagekeo Polda NTT.

Jakarta -

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan posisi Sekretaris Kabinet (Seskab) yang saat ini ditempati Letkol Teddy Indra Wijaya berada di bawah Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres). Begini bunyi aturan yang menyatakan posisi Seskab di bawah Setmilpres.

Jenderal Agus dan Jenderal Maruli menyatakan hal tersebut dalam doorstop bersama wartawan setelah mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR guna membahas revisi UU TNI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

"Ya, di Sesmil (Sekretariat militer), Sesmil kan dijabat oleh militer aktif. Makanya tadi saya bilang, jadi setiap kementerian dia punya undang-undang sendiri yang menyatakan jabatan tertentu dijabat oleh militer aktif, gitu ya," kata Agus.

"Kalau berdasarkan dari jubir presiden kemarin itu kan, ada penyampaiannya bahwa ada perpres bahwa Seskab di bawah Setmilpres. Setmilpres dari dulu dipimpin oleh bintang dua, tidak ada yang pensiun, dari sejak zaman aturannya ada," ujar Maruli di lokasi yang sama.

Lalu, bagaimana sebenarnya isi peraturan yang dimaksud Jenderal Agus dan Jenderal Maruli? Ada dua Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur posisi Seskab.

Peraturan yang pertama adalah Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Pasal 2 Perpres 139/2024 menyatakan Sekretariat Kabinet tidak lagi berada di bawah presiden langsung dan kini diintegrasikan ke dalam kementerian yang membidangi urusan kesekretariatan negara.

Untuk diketahui, dalam aturan sebelumnya yakni Perpres 55/2020, Sekretariat Kabinet dinyatakan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2
(l) Dengan Peraturan Presiden ini membubarkan Sekretariat Kabinet yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.
(2) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari Sekretariat Kabinet diintegrasikan ke dalam kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
(3) Berdasarkan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber daya manusia, aset, anggaran, dan dokumen di lingkungan Sekretariat Kabinet dialihkan menjadi sumber daya manusia, aset, anggaran, dan dokumen di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Perpres kedua adalah Perpres 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Pasal 7 Perpres 148/2024 menyatakan organisasi Kementerian Sekretaris Negara terdiri dari Sekretariat Kementerian; Sekretariat Presiden; Sekretariat Wakil Presiden; Sekretariat Militer Presiden; Sekretariat Dukungan Kabinet; dan sejumlah deputi hingga staf ahli.

Lalu, Pasal 48 Perpres 148/2024 memerinci Sekretariat Militer Presiden terdiri dari 4 biro dan Sekretaris Kabinet. Letkol Teddy Indra Jaya yang kini menjabat Seskab otomatis berada di bawah Setmilpres.

Pasal 48
(1) Sekretariat Militer Presiden terdiri atas paling banyak 4 (empat) biro dan Sekretaris Kabinet.
(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(3) Dalam hal tugas dan fungsi biro tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk pating banyak 4 (empat) bagian.
(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dan/atau paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Adapun posisi Sekretaris Kabinet setinggi-tingginya merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a. (Pasal 118 Perpres 148/2024). Panglima TNI Jenderal Agus menyebut jabatan Seskab bisa diisi prajurit TNI maksimal bintang 1.

"Ini jabatan Seskab itu kan eselon II, eselon II itu bisa dijabat oleh maksimal bintang 1," kata Agus.

(gbr/imk)

Jakarta -

Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dicopot dari jabatannya karena diduga terlibat kasus narkoba dan asusila. Polri memastikan akan melakukan perlindungan terhadap saksi dan anak dalam kasus tersebut.

"Polri juga wajib dalam hal ini melakukan langkah-langkah pada aspek kecermatan, ketelitian, di mana langkah-langkah ini juga mendasari pada hak-hak perlindungan anak secara prosedur, sehingga secara komprehensif seluruh perbuatan Terduga Pelaku dapat dikonstruksikan merupakan patut diduga tindak pidana pada kejahatan hak-hak pada perlindungan anak," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo saat jumpa pers di Mabes Polri, Kamis (13/3/2025).

Yudo menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah memberi atensi terhadap proses kasus tersebut. Dia memastikan Polri akan bekerja profesional dan sesuai prosedur menangani kasus tersebut.

"Apresiasi dan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan atensi, pandangan, argumen terhadap konstruksi kasus yang teman-teman media sampaikan," ujarnya.

"Namun tentu, dalam hal ini, Polri akan bekerja secara profesional dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara mengumpulkan alat bukti. Di mana termasuk juga menguji secara akademis dengan menggunakan pendapat ahli," lanjutnya.

Lebih lanjut Yudo mengatakan sejumlah pemerhati anak yang turut dilibatkan dalam proses kasus tersebut. Dia menyebut Polri akan memproses kasus itu dengan scientific crime investigation.

"Kemudian juga secara kelembagaan tadi juga turut sudah kami sampaikan ada beberapa lembaga instansi yang hadir bersama kita dalam rangka untuk perlindungan saksi dan juga terhadap korban, termasuk pemerhati anak. Serta secara scientific crime investigation," imbuhnya.

(dek/imk)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan layanan Harmonisasi One Day Service alias Harmonis sangat diperlukan untuk mempercepat pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, khususnya di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara).

Pasalnya, kata dia, layanan itu memastikan proses harmonisasi rancangan peraturan daerah (raperda) di bidang keuangan, administrasi kewilayahan, dan pembangunan daerah, bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1x24 jam.

“Pengembangan inovasi merupakan langkah nyata dalam percepatan serta peningkatan kualitas pelayanan publik," ujar Supratman saat berpartisipasi secara daring dalam peluncuran inovasi pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kaltim, Kamis, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Menurut dia, Harmonisasi One Day Service merupakan inovasi yang sangat luar biasa dan memang dibutuhkan dalam rangka percepatan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.

Ia menjelaskan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik saat ini terus meningkat. Dengan begitu, Pemerintah pun melakukan perbaikan, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Supratman mengungkapkan tujuan berbagai langkah Pemerintah tersebut, yakni mendorong munculnya berbagai model pelayanan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Jajaran Kemenkum terus melakukan inovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.

Adapun Kanwil Kemenkum Kaltim meluncurkan inovasi pelayanan Harmonis serta empat inovasi lainnya, yaitu PENA KAMPUS (Perancang, Penyuluh, Analis mengajar-belajar di Kampus), OBSESI SI RANUM (Obrolan Seputar Tugas dan Fungsi Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum), POJOK LITERASI HUKUM, serta P3H MENJAWAB hari ini.

Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim Ikmal Idrus mengatakan kelima inovasi tersebut hadir dalam rangka menciptakan layanan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Terkait harmonisasi, kata dia, layanan baru Kanwil itu dapat menciptakan regulasi yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.

“Aplikasi E-Harmonisasi Kemenkum dan lima layanan inovasi Kanwil Kemenkum Kaltim merupakan wujud nyata dalam mempercepat serta meningkatkan akurasi proses harmonisasi produk hukum daerah, khususnya di wilayah Kaltim dan Kaltara,” ucap Ikmal dalam kesempatan yang sama.

Ikmal menilai tantangan pembangunan hukum yang ada dapat diatasi melalui sinergi antara semua pemangku kepentingan, yaitu Kanwil Kemenkum, pemerintah daerah, serta akademisi. Kolaborasi semua pihak akan menghasilkan produk hukum yang sesuai standar dan berkualitas.

“Kami butuh sinergi. Kami tingkatkan kolaborasi untuk menguatkan kapasitas dalam melakukan harmonisasi daerah,” ujarnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025