Terdakwa kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku, Hasto Kristiyanto hadir dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat pagi.Sebelum sidang, Sekjen PDIP itu membacakan surat.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan dirinya merupakan tahanan politik . Ia menilai, perkara yang menjerat dirinya merupakan kriminalisasi hukum.

"Sikap saya tetap tidaklah berubah, hal-hal apa yang terjadi adalah suatu bentuk dari kriminalisasi hukum, karena kepentingan kekuasaan di luarnya, jadi saya adalah tahanan politik," kata Hasto jelang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Meski begitu, Hasto percaya Pengadilan akan berjalan dengan adil. Sebab, ia meyakini adanya independensi lembaga pengadilan.



"Saya percaya terhadap independen dari lembaga pengadilan ini, sehingga dari tempat ini diharapkan bisa menjadi lambang supremasi penegakan hukum yang berkeadilan," ujarnya.

Untuk diketahui, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana Hasto Kristiyanto. Sekretaris Jenderal PDIP itu akan mendengarkan dakwaan JPU terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) dan perintangan penyidikannya.

Sebagai informasi, KPK menjerat Hasto Kristiyanto dengan dua jeratan pasal sekaligus. Pasal pertama yakni suap yang mana Hasto bersama Harun Masiku diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Kedua, Hasto dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. Sekjen PDIP itu diduga menghalangi upaya pencarian KPK terhadap Harun Masiku yang saat ini masih buron.

Hasto sempat mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya, namun gugatan itu tidak diterima hakim. Tak sampai disitu, Hasto kembali melawan dengan mengajukan gugatan praperadilan yang kedua dan saat ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun, gugatan praperadilan Hasto di PN Jakarta Selatan kembali gugur dengan alasan perkara pokok yang menjeratnya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

JAKARTA, iNewsTuban.id - Kapolres Ngada nonaktif menjadi tersangka dalam kasus kekerasan seksual. Empat orang menjadi korban dengan tiga di antaranya masih di bawah umur.

AKBP Fajar Widyadharma Lukman yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Ngada dihadirkan Mabes Polri saat ekspose kasus. Perwira Polri ini akan segera menjalani sidang etik dan pidana.

Selain diduga melakukan pelecehan seksual kepada anak, tersangka juga diduga menggunakan narkoba dan merekam serta menyebarkan kegiatan asusilanya ini.

"Dari pemeriksaan kode etik ditemukan fakta tersangka telah melakukan pelecehan seksual kepada anak di bawah umur sebanyak tiga orang dan satu orang dewasa," ujar Karo Penmas Polri Brigjen Pol Trunoyudo, Kamis (13/3/2025).

Menurutnya polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi. Saat ini tersangka sudah ditahan dan segera menjalani sidang kode etik serta penanganan kasus pidana.

"Sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Div Propam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus (patsus)," katanya.

Editor : Prayudianto

Ambon (ANTARA) - Komando Daerah Militer (Kodam) XV Pattimura Maluku memastikan transparansi atas proses hukum oknum anggota TNI yang melakukan penganiayaan terhadap warga Desa Rumatiga Ambon yakni AT.

"Kodam XV/Pattimura sudah menyerahkan kasus tersebut kepada pengadilan militer sehingga tidak ada intervensi lagi," kata Kapendam XV/Pattimura, Kolonel Inf. Heri Krisdianto di Ambon, Kamis.

Hal itu dikatakannya merespon pemberitaan tentang barang bukti berupa pistol yang ditunjukkan di persidangan, yang dianggap senjata api asli saat melakukan penganiayaan.

Kapendam menegaskan bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP), senjata dimaksud adalah senjata mainan, bukan senjata api asli.

Kapendam juga menjelaskan, dalam kasus ini, yang menjadi dakwaan adalah tindak pidana pengeroyokan sesuai pasal 170 KUHP dan tindak pidana penganiayaan pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP.

"Jadi tidak ada dakwaan tentang penyalahgunaan senjata api. Jangan sampai ada pihak yang berspekulasi berdasarkan analisis sendiri kemudian menyimpulkan fakta hukum secara sepihak" tegasnya.

Atas persidangan kasus tersebut ia mengimbau masyarakat agar tak mudah menerima informasi yang tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Jangan sampai ada berita yang memprovokasi masyarakat, seharusnya kita menghormati keputusan sidang pengadilan," ucapnya.

Ia mengatakan pihaknya pun telah berkoordinasi dengan keluarga korban dan pihak korban memberikan apresiasi atas ketegasan hakim dalam memimpin jalannya sidang.

Sesuai arahan Pangdam juga, apabila ada oknum prajurit yang melanggar akan di proses hukum secara tegas" kata Kapendam

Sebelumnya kasus penganiayaan pada korban atas nama AT bermula pada 27 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WIT. Pelaku Kopda NU mendatangi rumah korban untuk meminta pertanggungjawaban korban yang telah merusak fasilitas pribadi kerabat pelaku.

Saat itu, korban tidak mengakui kesalahan yang sudah dilakukan dan adu mulut tak terelakkan hingga korban melakukan pemukulan terhadap pelaku.

Saat kejadian itu sembilan rekan pelaku sudah berada di TKP, kemudian saat itu juga rekan pelaku yakni Pratu RNS, Kopda IM, Praka C, Pratu E, Pratu VA, Prada FR dan Prada AL juga ikut memukul sehingga terjadi pengeroyokan terhadap korban. Sedangkan Pratu GWS dan Prada AB tidak ikut memukul korban.

Setelah dikeroyok, korban kemudian mengambil senjata tajam (parang dan tombak). Melihat hal tersebut Kopda NU langsung mencabut pistol mainan yang dibawanya. Ia langsung menodongkan korban dengan tujuan agar takut dan tidak bertindak berlebihan.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan siap menjalani sidang perdana kasus suap penetapan anggota DPR 2019–2024 dan perintangan penyidikan hari ini, Jumat (14/3/2025). Pada hari ini, jaksa penuntut umum (JPU) akan membacakan dakwaan terhadapnya.

Sebelum duduk di hadapan Majelis Hakim, dengan mengenakan setelan jas hitam dan rompi oranye tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hasto menyatakan sikapnya tidak berubah atas kasus yang kini menjeratnya sebagai terdakwa.

"Sikap saya tetaplah tidak berubah atas apa yang terjadi adalah suatu bentuk kriminalisasi hukum karena kepentingan kekuasaan di luarnya. Jadi saya adalah tahanan poltik," ujarnya di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Hasto mengaku sudah membaca seluruh dakwaan yang telah disusun tim jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Dia menyebut dakwaan itu merupakan daur ulang dari kasus sebelumnya yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap atau inkracht.

Dia mengeklaim ada setidaknya 20 keterangan yang dibuat berbeda antara surat dakwaan dengan keterangan saksi serta putusan pengadilan kasus sebelumnya.

"Saya akan hadapi semuanya dengan keoala tegak dan mulut tersenyum karena proses daur ulang ini sangat kental dengan muatan politik," terang Hasto.

Untuk diketahui, KPK resmi menahan Hasto pada 20 Februari 2025 lalu. Dia ditetapkan sebagai tersangka suap bersama dengan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah. Hasto pun dijerat dengan pasal tambahan yakni perintangan penyidikan.

Kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 itu sudah berjalan sejak 2020, di mana KPK menetapkan empat orang tersangka yakni Anggota KPU Wahyu Setiawan, Anggota Bawaslu Agustina Tio Fridelina, serta kader PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku.

Meski demikian, hanya Harun Masiku yang belum diadili karena masih dalam pelarian sebagai buron.

Sidoarjo -

Polresta Sidoarjo terus menggelar aksi berbagi selama bulan Ramadan. Salah satunya dengan membagikan ratusan paket takjil dan makanan untuk berbuka puasa.

Tak hanya bagi pengguna jalan, makanan juga diberikan kepada para tahanan yang sedang menjalani proses hukum di rumah tahanan Polresta Sidoarjo.

Setiap sore, puluhan anggota kepolisian turun ke jalan untuk membagikan takjil gratis kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan di beberapa titik keramaian yang sering mengalami kepadatan lalu lintas.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing menyatakan, kegiatan ini adalah bentuk kepedulian dan berbagi kasih dari kepolisian kepada masyarakat.

"Setiap hari kami membagikan sekitar 500 paket takjil gratis kepada pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Ini merupakan wujud kepedulian kami dalam berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan," ujarnya, Jumat (14/3/2025).

Selain untuk pengendara, polisi juga menyalurkan paket makanan berbuka puasa bagi ratusan tahanan di rumah tahanan Polresta Sidoarjo. Setiap hari, tak kurang dari 200 paket makanan dan minuman dibagikan kepada para tahanan tanpa membeda-bedakan status mereka.

Menurut Christian Tobing, kegiatan ini bertujuan agar para tahanan tetap bisa merasakan suasana Ramadan meskipun berada di balik jeruji besi.

"Kami ingin menunjukkan bahwa kepedulian dan nilai-nilai kemanusiaan tetap kami junjung tinggi, tanpa melihat status seseorang. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi mereka yang sedang menjalani masa tahanan," tambahnya.

Kegiatan berbagi takjil dan makanan ini tidak hanya dilakukan di pusat kota Sidoarjo, tetapi juga di wilayah pinggiran melalui jajaran 18 Polsek di bawah Polresta Sidoarjo. Setiap hari, anggota kepolisian terjun langsung ke masyarakat untuk menyalurkan bantuan selama bulan Ramadan.

Aksi ini mendapat respons positif dari warga, terutama pengendara yang sedang dalam perjalanan menjelang waktu berbuka puasa. Begitu pula dengan para tahanan yang tampak senang menerima makanan dari petugas.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semangat berbagi dan kebersamaan di bulan Ramadan semakin terasa, baik bagi masyarakat umum maupun mereka yang tengah menghadapi proses hukum.

(irb/hil)

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kembali jadi sorotan publik usai mendapatkan kenaikan pangkat kedinasan di TNI dari Mayor menjadi Letkol. Apalagi, status Teddy saat ini juga sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) Prabowo Subianto.

Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai kenaikan pangkat untuk Teddy merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Ia menegaskan Teddy mestinya sejak awal mundur dari TNI sebelum dilantik sebagai Seskab pada 21 Oktober 2024.

"Pengangkatan Mayor Teddy menjadi Letkol saat ia masih menjabat sebagai Seskab merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Seharusnya sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku, Teddy diwajibkan untuk mengundurkan diri dari dinas aktif militer sebelum menerima jabatan sipil di pemerintahan," kata Ardi saat diwawancara, Kamis (13/3).

Namun, pemerintah berulang kali menegaskan Teddy tak perlu mundur dari TNI. Sebab menurut aturan terbaru, posisi Seskab tak lagi setara dengan menteri.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara yang ditandatangani Prabowo Subianto pada 5 November 2024, Sekretaris Kabinet berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres).

Pada Pasal 48 Ayat (1) Perpres 148 Tahun 2024 diatur bahwa organisasi Sekretariat Militer Presiden (Sesmilpres) terdiri dari empat biro dan Sekretaris Kabinet. Artinya, Seskab berada di bawah organisasi Sesmilpres jika merujuk pada beleid tersebut.

Kemudian, pada Pasal 118 pada aturan yang sama diatur Sekretaris Kabinet bisa dijabat pimpinan tinggi pratama atau setara jabatan struktural eselon IIa.

Sekretaris Kabinet juga diperbolehkan diisi personel TNI dan Polri yang tertuang dalam Pasal 121 ayat (2) yang mengatur terkait hak keuangan dan fasilitas lainnya.

"Dalam hal Sekretaris Kabinet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4) berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, hak keuangan dan fasilitas lainnya disesuaikan dengan golongan kepangkatan," bunyi Pasal 121 ayat (2) Perpres 148 Tahun 2024.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi sebelumnya menjelaskan pemerintah telah merombak struktur dalam kabinet. Ia menyebut jabatan Sekretaris Kabinet yang diemban Teddy bukan lagi selevel menteri, tapi berada di bawah koordinasi Kementerian Sekretaris Negara.

"Tidak harus mundur dari militer. Jabatan tersebut bisa diemban oleh militer aktif. Sama seperti Sekretaris Militer Presiden," kata Hasan dalam keterangannya pada 21 Oktober 2024.

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), perkara Hasto teregister dengan nomor perkara 36/Pid Sus.TPK/2025/PN Jkt.Pst.

Sidang ini rencananya dimulai pada pukul 09.00 WIB di ruang Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali.

Hasto menghadapi dakwaan kasus dugaan suap dan obstruction of justice yang menyeret namanya dalam pusaran kasus korupsi.

Tim hukum Hasto, Todung Mulya Lubis, menegaskan bahwa kliennya akan menghadapi persidangan dengan semangat perjuangan, serupa dengan semangat Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno saat membacakan pidato pembelaan “Indonesia Menggugat” pada tahun 1930.

“Bagi PDI Perjuangan dan Hasto Kristiyanto, persidangan ini adalah bagian dari perjuangan politik yang akan dijalankan dengan segenap jiwa raga sebagaimana pada tahun 1930, Bung Karno menghadapi tuduhan dari pemerintahan kolonial,” ujar Todung kepada Kompas.com, Kamis (13/3/2025).

Todung juga menilai bahwa perkara yang menjerat Hasto bermuatan politik dan merupakan bentuk kriminalisasi terhadap lawan politik.

“Perbedaannya, hari ini perlawanan politik terhadap kekuasaan yang korup dan pelanggar konstitusi justru dikriminalisasi menggunakan dalih pemberantasan korupsi. Hasto Kristiyanto adalah tahanan politik yang coba dibungkam dengan tuduhan korupsi,” tegasnya.

Todung memastikan bahwa Hasto telah siap menjalani persidangan sesuai dengan komitmennya untuk melakukan perlawanan melalui jalur hukum.

“Perlawanan secara hukum merupakan pilihan langkah yang kami lakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap institusi peradilan dan Majelis Hakim Yang Mulia sebagai pemimpin sidang ini,” kata Todung.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), kasus Hasto terdaftar dengan nomor perkara 36/Pid Sus.TPK/2025/PN Jkt.Pst. Sidang ini dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB di ruang sidang Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, PN Jakarta Pusat.

Kasus Bermula dari OTT KPK 2020

Kasus yang menyeret Hasto berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 8 Januari 2020.

OTT tersebut menargetkan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam skandal suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, khususnya terkait politisi PDI-P Harun Masiku.

Dalam operasi itu, KPK berhasil menangkap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, dan kader PDI-P Saeful Bahri.

Ketiganya telah menjalani proses hukum dan dijatuhi hukuman dalam perkara suap tersebut.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Irfan Kamil | Editor: Jessi Carina)

PEMALANG, iNewsPantura.id  -  Dalam semangat berbagi di Bulan Suci Ramadan 1446 Hijriah/2025 Masehi, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang menggelar aksi sosial dengan membagikan ratusan takjil gratis kepada masyarakat sekitar dan pengendara yang melintas di depan Kantor Imigrasi setempat, Kamis sore (13/3/2025). 

Kegiatan di mulai pada pukul 17.10 WIB. Warga yang melintas sangat antusias menerima pemberian takjil dari pegawai Imigrasi yang secara bergantian menyetop pengendara baik roda dua maupun roda empat untuk menerima bingkisan untuk berbuka puasa. Dalam waktu kurang dari 10 menit ratusan paket takjil ludes diserbu warga.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang, Ari Widodo mengungkapkan bahwa, kegiatan ini merupakan bagian dari wujud syukur dan komitmen Imigrasi Pemalang beserta jajaran Unit Kerja Keimigrasian (UKK) dibawah naungannya dalam menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat di Bulan Suci Ramadhan penuh berkah ini.

"Sesuai arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, di Bulan Suci Ramadhan ini, kita ingin berbagi takjil kepada para pengendara atau masyarakat yang lewat didepan kantor untuk sama-sama kita merasakan nikmatnya Bulan Suci penuh berkah ini,"ucapnya.

Ari menyebutkan, ada sekitar 120 paket takjil yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Selain berbagi takjil, pada kesempatan baik ini, Kantor Imigrasi Pemalang juga menggelar pengajian, dan santunan kepada anak yatim piatu untuk menjalin silaturahmi dan kebersamaan.

"Kita juga menggelar pengajian dan santunan anak yatim piatu, ada sekitar 25 anak yatim piatu yang kami berikan santunan,"ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Kantor Imigrasi Pemalang berupaya untuk selalu hadir bagi masyarakat.

"Bukan hanya melalui pelayanan keimigrasian saja namun juga dalam kegiatan sosial,"tukasnya. 

Editor : Suryo Sukarno

Makassar -

Polisi menangkap total 27 orang anggota geng motor yang melakukan penyerangan menggunakan busur panah terhadap 7 warga dan seorang anggota polisi di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Para tersangka ditampilkan polisi dalam konferensi pers di Mapolrestabes Makassar, Rabu (12/3/2025). Tampak para pelaku yang mengenakan baju tahanan oranye dibariskan dengan membelakangi awak media.

Selama ditampilkan polisi, gaya sangar para pelaku kini berubah ciut. Mereka lebih banyak menunduk selama konferensi pers berlangsung.

"Ini kaitannya dengan kejadian selama 10 hari Ramadan, ada kejadian pembusuran, penganiayaan, dan ada juga bawa parang. Dari situ kita mendeteksi ada 27 orang tersangka, 8 korban yang salah satunya anggota polisi," ujar Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana kepada wartawan.

Anggota geng motor tersebut dari kelompok berbeda dan melakukan aksi kejahatan di sejumlah titik di Makassar. 13 orang di antaranya masih di bawah umur.

"Ini terjadi di sekitar Kota Makassar, mulai dari Kecamatan Makassar, Mamajang, Bontoala, Manggala, Biringkanaya, dan Rappocini," tuturnya.

Serang Warga Hanya Iseng

Arya mengungkapkan motif para tersangka melakukan pembusuran dan pengancaman hanya iseng. Para pelaku dan kelompoknya awalnya berkumpul lalu menyerang korban yang ditemui di jalan.

"Motifnya, pada bulan puasa ini mereka kumpul-kumpul terus sebenarnya iseng-iseng ketemu kelompok pemuda yang berpapasan. Tanpa ada masalah apapun, ada perasaan tidak suka, lalu melakukan pembusuran," terang Arya.

Arya menambahkan pihaknya turut menyita barang bukti yang digunakan para pelaku seperti busur, ketapel, parang hingga batu. Para tersangka dikenakan pasal berlapis.

"Kita kenakan Pasal 351 KUHPidana ancaman hukumannya maksimal tujuh tahun karena mengakibatkan luka berat. Kita juga gunakan UU darurat karena membawa senjata tajam, ancaman hukumannya 15 tahun," tegasnya.

(asm/hsr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail, menyatakan bahwa tim hukum telah menemukan banyak kejanggalan dalam perkara yang akan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Hasto bakal menjalani sidang pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OoJ) dalam perkara eks calon anggota legislatif PDI-P, Harun Masiku.

Maqdir menyebut, salah satu kejanggalan yang terlihat dari perkara Hasto adalah Komisi Antirasuah seakan terburu-buru membawa Sekjen PDI-P itu ke meja hijau.

Padahal, Hasto tengah menguji status tersangka melalui mekanisme praperadilan.

"Setelah membaca berkas perkara, kami semakin memahami ketakutan berlebihan KPK dalam menghadapi praperadilan kemarin hingga harus memaksakan pelimpahan perkara secepat kilat," kata Maqdir Ismail kepada Kompas.com, Jumat (14/3/2025).

"Sebagaimana diketahui, jarak pelimpahan tahap dua dari penyidikan ke penuntutan menuju pelimpahan ke Pengadilan hanya satu hari," ucapnya.

Sebagai pengacara senior, Maqdir melihat cepatnya pelimpahan perkara Hasto untuk segera diadili sebagai kejanggalan.

Pasalnya, dalam perkara lain di KPK, jarak waktu tersebut bisa selama dua minggu hingga 20 hari sesuai batas masa penahanan.

"Hal ini tentu menegaskan bahwa KPK meletakkan perkara ini dengan 'atensi khusus', sehingga apa yang dilakukan KPK selama ini semakin memperkuat tendensi politik dalam perkara ini," kata Maqdir.

Kejanggalan kasus ini, menurut Maqdir, tidak hanya terlihat dari kecepatan Komisi Antirasuah melimpahkannya ke persidangan.

Namun, ada juga penggunaan bukti saksi dari penyidik, penyelidik, dan pegawai KPK yang aktif saat ini, serta mantan penyelidik atau penyidik.

Berdasarkan data dari berkas perkara yang diterima tim hukum, setidaknya terdapat total 12 orang saksi penyidik atau penyelidik, baik yang aktif maupun mantan, yang diperiksa KPK.

Sembilan orang di antaranya saat ini masih berstatus pegawai KPK aktif, dan tiga lainnya adalah mantan penyidik atau penyelidik yang bekerja di Mabes Polri.

"Bahkan salah satu saksi yang diperiksa dan dijadikan bukti dalam perkara ini adalah Kepala Satgas Penyidikan, Rossa Purbo Bekti," kata Maqdir.

"Sangat tidak masuk akal, Kepala Satgas Penyidikan perkara kemudian diperiksa oleh penyidiknya sendiri dan jelas hal ini melanggar prinsip-prinsip Hukum Acara Pidana," ucapnya.

Maqdir pun mempertanyakan cara Komisi Antirasuah dalam melakukan penegakan hukum terhadap Sekjen PDI-P dari sejumlah kejanggalan tersebut.

Ia pun mempertanyakan apakah proses hukum Hasto yang dinilai banyak penyimpangan ini diketahui oleh pimpinan KPK.

"Jika sedemikian besar hasrat untuk memenjarakan Hasto Kristiyanto, kenapa harus melewati seolah-olah proses hukum yang akal-akalan seperti ini? Kami menegaskan akan mengajukan protes keras terhadap cara-cara penyidikan kasar seperti ini," kata Maqdir.

"Bisa dibayangkan proses penyidikan seperti ini kemudian dijadikan bahan persidangan. Tentu saja ini menghina akal sehat kita dan bahkan menghina proses peradilan yang seharusnya dihormati secara serius," imbuhnya.

Kasus yang menjerat Hasto berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada 8 Januari 2020.

Saat itu, tim penyelidik dan penyidik KPK memburu sejumlah pihak yang terlibat suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku.

KPK berhasil menangkap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, dan kader PDI-P Saeful Bahri.

Seluruhnya telah diadili dalam perkara suap tersebut.

KPK sebenarnya juga hendak menangkap Hasto dan Harun, namun keduanya disebut lolos dari pengejaran penyidik.

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengungkapkan selama ini BNPT telah berperan dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) dari ideologi kekerasan melalui pembekalan yang diberikan. BNPT ikut meluncurkan Desk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Gedung Utama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat pada Kamis (13/3/2025).

Desk tersebut merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto dan hasil kolaborasi Kemenko Polkam dengan kementerian/lembaga terkait. ?BNPT berperan dalam melindungi PMI dari ideologi kekerasan, kami memberikan pembekalan kepada PMI yang hendak berangkat. Kami berikan info-info seperti apa jaringan teroris itu dan bagaimana saja cara mereka mendapat anggota," ujarnya.

Dia menjelaskan, pembekalan ini penting mengingat PMI rentan menjadi target perekrutan karena beragam modus dan tipu daya yang digunakan jaringan tersebut. "PMI rentan menjadi target dengan berbagai modus. Salah satunya adalah modus nikah online untuk mendapatkan status suami istri yang sah sehingga lebih mudah direkrut," jelasnya.





Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan mengungkapkan, Desk PPMI merupakan bentuk kolaborasi kementerian/lembaga yang akan bekerja secara lintas sektoral.

?Kemenko Polkam bersama dengan K/L terkait termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaaan Agung telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pembentukan sekaligus meluncurkan desk koordinasi PPMI dengan leading sektor Menteri PPMI bersama Kapolri, Panglima TNI dan Menteri Luar Negeri. Tergabung dalam desk tersebut K/L yang berkolaborasi dan bekerjasama secara lintas sektoral diantaranya BNPT, Kemensesneg, Kemendagri, BIN, PPATK, dan Kementerian Komdigi," ungkapnya.

Dia berharap desk ini dapat memberikan perlindungan yang optimal kepada PMI sebagaimana arahan Presiden. "Bapak presiden sangat memberikan perhatian pada para pekerja migran yang telah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk keluarga dan negara dalam bentuk devisa. Kita berharap desk ini dapat memberikan perlindungan yang maksimal," ujar dia.

Selain peluncuran Desk PPMI, pada kesempatan yang sama Menko Polkam juga meluncurkan Desk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bersama K/L terkait.