JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan kasus penembakan tiga polisi oleh prajurit TNI di Way Kanan, Lampung akan ditangani secara bijak.

Supratman menyebut penanganan akan dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum.

"Semuanya akan ditangani secara baik dan bijak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum," ujar Supratman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Ia menyatakan, seluruh pihak terkait bakal berkoordinasi untuk kasus penembakan ini.

"Prinsipnya pasti akan ditangani ya, nanti akan dikoordinasikan dengan semua pihak terkait di pemerintah ya, dengan TNI dengan Kapolri," imbuhnya.

Sebelumnya, tiga anggota Polsek Negara Batin tewas ditembak saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Way Kanan, Lampung, Senin (17/3/2025).

Diketahui, satu dari tiga polisi yang tewas tersebut merupakan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Negara Batin, Iptu Lusiyanto.

Senin siang, Polsek Negara Batin menerima informasi mengenai aktivitas judi sabung ayam di Kampung Karang Manik.

Petugas kemudian melakukan penyelidikan.

Setelah penyelidikan awal, sebanyak 17 personel dikerahkan untuk melakukan penggerebekan di lokasi.

Penggerebekan dilakukan pada Senin sore, sekitar pukul 16.50 WIB dan Kapolsek Negara Batin, Iptu Lusiyanto, memimpin langsung operasi tersebut.

Situasi awal tampak normal saat tim kepolisian tiba di arena sabung ayam.

Namun, tiba-tiba mereka diserang dengan tembakan oleh orang tak dikenal.

Dalam insiden itu, Kapolsek Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus Apriyanto, dan Bripda Ghalib Surya Ganta tertembak dan meninggal dunia di lokasi.

Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke RS Bhayangkara untuk diotopsi.

Menurut hasil pemeriksaan sementara, ketiga anggota kepolisian meninggal dunia dengan luka tembak di bagian kepala.

Belakangan, dua prajurit TNI telah ditahan atas insiden penembakan ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan kasus penembakan tiga polisi oleh prajurit TNI di Way Kanan, Lampung akan ditangani secara bijak.

Supratman menyebut penanganan akan dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum.

"Semuanya akan ditangani secara baik dan bijak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum," ujar Supratman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Ia menyatakan, seluruh pihak terkait bakal berkoordinasi untuk kasus penembakan ini.

"Prinsipnya pasti akan ditangani ya, nanti akan dikoordinasikan dengan semua pihak terkait di pemerintah ya, dengan TNI dengan Kapolri," imbuhnya.

Sebelumnya, tiga anggota Polsek Negara Batin tewas ditembak saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Way Kanan, Lampung, Senin (17/3/2025).

Diketahui, satu dari tiga polisi yang tewas tersebut merupakan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Negara Batin, Iptu Lusiyanto.

Senin siang, Polsek Negara Batin menerima informasi mengenai aktivitas judi sabung ayam di Kampung Karang Manik.

Petugas kemudian melakukan penyelidikan.

Setelah penyelidikan awal, sebanyak 17 personel dikerahkan untuk melakukan penggerebekan di lokasi.

Penggerebekan dilakukan pada Senin sore, sekitar pukul 16.50 WIB dan Kapolsek Negara Batin, Iptu Lusiyanto, memimpin langsung operasi tersebut.

Situasi awal tampak normal saat tim kepolisian tiba di arena sabung ayam.

Namun, tiba-tiba mereka diserang dengan tembakan oleh orang tak dikenal.

Dalam insiden itu, Kapolsek Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus Apriyanto, dan Bripda Ghalib Surya Ganta tertembak dan meninggal dunia di lokasi.

Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke RS Bhayangkara untuk diotopsi.

Menurut hasil pemeriksaan sementara, ketiga anggota kepolisian meninggal dunia dengan luka tembak di bagian kepala.

Belakangan, dua prajurit TNI telah ditahan atas insiden penembakan ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang melakukan sinkronisasi data dengan Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum terkait pembatasan usia anak bermain media sosial.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, pembahasan regulasi perlindungan anak dalam ruang digital masih berproses.

"Pembatasan usia ya, doakan saja ini sedang sinkronisasi (data) dengan Setneg dan Kementerian Hukum. Prosesnya sekarang sedang sinkronisasi," jelas Meutya saat ditemui di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Meutya juga menanggapi terkait permintaan Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, yang mendesak transparansi dalam penyusunan regulasi pembatasan media sosial.

Ia menegaskan bahwa Meta selalu diundang dalam setiap proses perumusan regulasi terkait penggunaan medsos untuk anak-anak tersebut.

"Diundang kok. Mereka (Meta) diundang, semuanya kita diundang, dari yang lain-lain juga kita undang," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kak Seto menyoroti pentingnya menentukan usia ideal bagi anak untuk bersosial media.

"Ada berbagai usulan, mulai dari usia 13, 15, 17, hingga 18 tahun. Tapi ini tergantung sistem budaya dan adat istiadat yang berbeda di setiap wilayah Indonesia," ujar Kak Seto.

"Tapi memang tadi cukup kompleks pembahasannya, karena ini juga tergantung dari sistem budaya, adat istiadat, tentu agak berbeda anak di Indonesia Timur dengan mungkin Indonesia Barat dan sebagainya," tambahnya.

Sementara itu, peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Anindito Aditomo menegaskan soal perlunya batas usia yang jelas untuk akses platform digital.

"Meski anak memiliki hak mengakses informasi, hak tersebut harus diseimbangkan dengan keamanan mereka di ruang digital," ujar Anindito.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Eropa menguat di hari kedua berturut-turut pada Senin (17/3/2205), didorong oleh penguatan sektor energi dan kesehatan.

Fokus utama investor tertuju pada rencana reformasi utang Jerman serta perkembangan konflik Rusia-Ukraina.

Melansir Reuters, Selasa (18/3/2025), Indeks Stoxx Europe 600 ditutup menguat 0,8%, melanjutkan reli sejak Jumat lalu, ketika partai-partai politik Jerman mencapai kesepakatan bersejarah untuk meningkatkan pinjaman negara—langkah yang diperkirakan akan menjadi dorongan besar bagi perekonomian.

Sektor energi memimpin kenaikan dengan lonjakan 1,5%, mengikuti pergerakan harga minyak mentah yang lebih tinggi setelah AS bersumpah akan terus menyerang kelompok Houthi di Yaman hingga kelompok yang didukung Iran itu menghentikan serangan terhadap kapal-kapal dagang.

Saham-saham kesehatan juga mencatat penguatan 1,4%, menandai kenaikan beruntun terpanjang sejak Januari lalu.

Sebaliknya, saham-saham mewah mengalami tekanan. L’Oreal melemah hampir 1%, Kering turun 2,8%, sementara Burberry merosot 4,3%, menyebabkan indeks sektor barang mewah terkoreksi 0,6%.

Terlepas dari tantangan hukum yang muncul di menit-menit terakhir, investor tetap optimistis terhadap reformasi fiskal Jerman yang, jika disahkan, berpotensi memberikan stimulus besar bagi perekonomian yang sedang lesu.

Analis Deutsche Bank menilai risiko hukum terhadap kebijakan ini cukup rendah dan memperkirakan langkah tersebut dapat meningkatkan stimulus fiskal hingga 3-4% dari PDB pada 2027.

Indeks DAX Jerman naik 0,7% dan telah melampaui indeks lain di Eropa dengan lonjakan lebih dari 15% sepanjang tahun ini.

Di sisi geopolitik, perhatian tertuju pada pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan mantan Presiden AS Donald Trump yang dijadwalkan pada Selasa. Pasar berharap tercapainya kesepakatan yang dapat meredakan konflik Rusia-Ukraina, yang pada akhirnya dapat menekan harga energi di seluruh Eropa.

Namun, ketidakpastian masih membayangi perdagangan global setelah Trump mengancam akan memberlakukan tarif 200% pada anggur dan minuman keras Eropa. Kebijakan perdagangan yang tidak menentu ini memicu volatilitas di pasar, dengan investor menantikan kepastian lebih lanjut terkait implementasi tarif tersebut.

Di sisi kebijakan moneter, bank-bank sentral utama, termasuk Federal Reserve AS dan Bank of England, dijadwalkan mengadakan pertemuan pekan ini. Keduanya diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan.

Michail Antonio mengalami kecelakaan horor akhir tahun lalu. Penyerang West Ham United itu mengaku hampir mati karena insiden tersebut.

Antonio mengalami kecelakaan di kawasan Essex, London, pada Desember 2024 lalu. Foto mobilnya tersebar di dunia maya, memperlihatkan kondisi yang hancur parah.

Melansir Daily Mail, Antonio mengaku kecelakaan itu sungguh horor. Ia bahkan mengaku hampir mati dibuatnya.

"Itu memberi saya perasaan aneh di perut saya," kata Michail Antonio kepada BBC One Morning Live, usai melihat kondisi mobilnya yang hancur.

"Itu hanya membuat saya menyadari betapa dekatnya saya dengan kematian. Saya telah melihat foto-foto itu, tetapi 10 kali lebih buruk secara langsung. Mobil itu benar-benar berantakan. Sangat sulit bagi saya melihatnya."

"Yang saya tahu adalah bahwa saya menabrak pohon, saya tidak tahu bagaimana saya menabrak pohon, dan bahwa polisi datang dan ketika mereka menemukan saya di dalam mobil, saya berada di antara dua kursi."

"Dari kecelakaan itu, saya lebih dari seorang pria yang emosional. Saya selalu enggan mengingatnya lagi karena saya sedikit malu dengan tabrakan dan kecelakaan itu. Jelas saya hampir meninggal dalam kecelakaan mobil," katanya.

Kini Michail Antonio dalam tahap pemulihan lagi usai cedera akibat kecelakaannya. Penyerang Jamaika itu menegaskan bisa bermain lagi.

"Saya dalam kondisi yang baik selama tiga bulan, di mana saya seharusnya berada. Saya telah mengangkat 130 kilogram di kaki dan saya mencoba melakukan hal-hal lain dan hanya fokus pada diri saya sendiri," ungkapnya.

"Sekarang itu membuat saya bahagia dan positif dalam hidup, karena jelas saya punya kesempatan lain dalam hidup."

"Seratus persen saya akan bermain lagi," tegas Michail Antonio.

Video: Arsenal Tempel Liverpool Seusai Gulung West Ham 5-2

Video: Arsenal Tempel Liverpool Seusai Gulung West Ham 5-2

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan perluasan penempatan TNI pada jabatan sipil dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengikuti perkembangan zaman.

"Dalam perkembangan zaman, kan pastilah kita mempelajari bahwa ada hal-hal tertentu yang belum diatur, kan begitu. Kemudian kita berharap ke depan itu bisa diatur melalui undang-undang supaya kalau terjadi penugasan-penugasan tertentu, tidak dianggap melanggar undang-undang, kira-kira semangatnya begitu," kata Prasetyo di Jakarta, Senin.

Prasetyo mengatakan perluasan ini dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan zaman yang menuntut penyesuaian aturan untuk mengakomodasi kebutuhan baru, termasuk dalam bidang yang sebelumnya belum diatur, seperti keamanan siber.

Dia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan dinamika global mengharuskan TNI memiliki kemampuan dalam perang siber, yang sebelumnya tidak diatur dalam UU TNI lama.

"Perkembangan yang sekali lagi menurut saya yang penting semangatnya positif. Semua hal bisa kita cari jalan keluarnya, tapi kalau semangatnya sudah negatif, apapun dianggap kontra, apa yang dikerjakan dianggap selalu tidak baik. Dianggap tidak benar, belum juga mulai bekerja dicurigai, kan agak agak susah kalau seperti itu," ujar dia.

Meski demikian, Prasetyo mengakui bahwa dalam proses revisi UU TNI, terdapat berbagai masukan dan kritik dari masyarakat.

Dia mengatakan bahwa demokrasi harus dijalankan dengan semangat konstruktif dan energi positif.

Menurut dia, masyarakat dapat menyampaikan masukan dengan baik dan teliti. Adapun pemerintah tetap terbuka terhadap semua masukan.

"Kalau ada elemen masyarakat yang menghendaki memberikan masukan, sampaikan dengan baik, dengan konstruktif, tentunya harus teliti, harus jelas apa yang dipolemikkan," ucap dia.

Sebagai informasi, perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 akan mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga.

Secara spesifik, revisi ini bertujuan menetapkan penambahan usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi bintara dan tamtama.

Sementara masa kedinasan bagi perwira dapat mencapai usia 60 tahun. Selain itu, ada kemungkinan masa kedinasan diperpanjang hingga 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional.

Kemudian, revisi UU TNI juga akan mengubah aturan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga, mengingat kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga yang semakin meningkat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan perluasan penempatan TNI pada jabatan sipil dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengikuti perkembangan zaman.

"Dalam perkembangan zaman, kan pastilah kita mempelajari bahwa ada hal-hal tertentu yang belum diatur, kan begitu. Kemudian kita berharap ke depan itu bisa diatur melalui undang-undang supaya kalau terjadi penugasan-penugasan tertentu, tidak dianggap melanggar undang-undang, kira-kira semangatnya begitu," kata Prasetyo di Jakarta, Senin.

Prasetyo mengatakan perluasan ini dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan zaman yang menuntut penyesuaian aturan untuk mengakomodasi kebutuhan baru, termasuk dalam bidang yang sebelumnya belum diatur, seperti keamanan siber.

Dia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan dinamika global mengharuskan TNI memiliki kemampuan dalam perang siber, yang sebelumnya tidak diatur dalam UU TNI lama.

"Perkembangan yang sekali lagi menurut saya yang penting semangatnya positif. Semua hal bisa kita cari jalan keluarnya, tapi kalau semangatnya sudah negatif, apapun dianggap kontra, apa yang dikerjakan dianggap selalu tidak baik. Dianggap tidak benar, belum juga mulai bekerja dicurigai, kan agak agak susah kalau seperti itu," ujar dia.

Meski demikian, Prasetyo mengakui bahwa dalam proses revisi UU TNI, terdapat berbagai masukan dan kritik dari masyarakat.

Dia mengatakan bahwa demokrasi harus dijalankan dengan semangat konstruktif dan energi positif.

Menurut dia, masyarakat dapat menyampaikan masukan dengan baik dan teliti. Adapun pemerintah tetap terbuka terhadap semua masukan.

"Kalau ada elemen masyarakat yang menghendaki memberikan masukan, sampaikan dengan baik, dengan konstruktif, tentunya harus teliti, harus jelas apa yang dipolemikkan," ucap dia.

Sebagai informasi, perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 akan mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga.

Secara spesifik, revisi ini bertujuan menetapkan penambahan usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi bintara dan tamtama.

Sementara masa kedinasan bagi perwira dapat mencapai usia 60 tahun. Selain itu, ada kemungkinan masa kedinasan diperpanjang hingga 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional.

Kemudian, revisi UU TNI juga akan mengubah aturan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga, mengingat kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga yang semakin meningkat.

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) mendorong perubahan paradigma hukum untuk menghadapi bencana. Perubahan paradigma hukum diperlukan untuk merespons krisis ekologis secara efektif serta tetap mengutamakan perlindungan ekosistem alam.

Hal itu diungkapkan CEO IOJI Mas Achmad Santosa dalam sambutannya saat diskusi Nilai dan Praktik Hukum Adat untuk Penyelamatan Ekosistem dan Kedaulatan Pangan di IOJI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

"Keinginan kita untuk mengembangkan paradigma hukum baru di era anthropocene, karena terbukti, paradigma hukum yang currently saat ini, yang kita sebut hukum lingkungan, hukum sumber daya alam, itu terasa sekali tidak efektif," kata Mas Achmad Santosa.

Menurut dia, perubahan paradigma hukum diperlukan untuk menempatkan manusia tidak lagi menjadi satu-satunya subjek hukum. Melainkan turut menempatkan makhluk hidup lain seperti ekosistem alam, fauna, dan flora juga sebagai subjek hukum.

"Hukum saat ini masih menempatkan manusia sebagai pusat dan subjek utama dari sistem hukum tersebut atau disebut human centered, dengan kata lain, sifat antroposentrisme yang tertanam atau embedded dalam hukum memperlakukan semua sistem kehidupan lainnya, hewan, tumbuhan, ekosistem sebagai objek untuk melayani manusia tanpa mengakui hak intrinsik non-living being," ucapnya.

"Non manusia telah direduksi menjadi objek yang semata ada untuk memenuhi kebutuhan subjek manusianya, dengan kerangka berpikir ini dibutuhkan sistem hukum yang menggunakan cara pandang tentang hubungan manusia dengan alam dan mampu mengubah pendekatan, kepada pendekatan yang inklusif untuk all living being," jelasnya.

Perubahan paradigma hukum itu diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi manusia di era antroposen. Menurutnya, era antroposen atau era di mana kerusakan ekosistem alam disebabkan sepenuhnya oleh manusia itu, telah mencapai batas-batas kritis planet.

"Para ilmuwan menyimpulkan bahwa kita sudah masuk ke era anthropocene, anthropocene ditandai dengan disrupsi anthropogenic, manusia telah merusak sistem alam dalam skala global yang mengancam kehidupan flora fauna secara keseluruhan," ujarnya.

Bahkan menurutnya, sejumlah studi menunjukkan kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas manusia telah melampaui sejumlah batas kritis planet. Mulai dari perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati hingga polusi kimia.

"Para ilmuwan mencoba mengidentifikasi melalui model planetary boundaries, sembilan batas-batas kritis, sembilan batas-batas kritis ini meliputi perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan siklus nitrogen dan fosfor, alih fungsi lahan, polusi kimia, perubahan air tawar, lalu partikel aerosol di atmosfer, penipisan lapisan ozon dan pengasaman laut," katanya.

"Berdasarkan penelitian tahun 2024, bumi telah melampaui 6 dari 9 batas planet, jadi 6 dari 9 batas planet sudah terlalui, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan siklus nitrogen dan fosfor, perubahan alih fungsi lahan, polusi kimia dan perubahan air tawar, terdapat satu batas planet yang sudah mendekati titik kritis atau tipping point yaitu pengasaman laut atau ocean acidification," ucapnya.

Karena kondisi itu, dia menilai pentingnya perubahan paradigma hukum agar manusia dapat merespons krisis ekologis secara efektif demi kelangsungan hidup umat manusia serta keseimbangan ekosistem alam dapat terus terjaga.

"Hukum di era ini harus mampu merespon krisis ekologis dengan efektif dan mengedepankan perlindungan plantery secara utuh, dan reformasi hukum lebih adaptif dan tidak hanya mementingkan manusia tetapi juga alam, dengan mempertimbangkan batas-batas planet untuk kelangsungan hidup jangka panjang umat manusia dan alam di bumi ini," ucapnya.

Lihat juga Video 'Missouri Luluh Lantak Disapu Tornado':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Pernyataan ini disampaikan menanggapi polemik dan penolakan dari sebagian masyarakat terhadap revisi UU tersebut.

"Tidak, kita pastikan enggak," ujar Prasetyo di Jakarta, Senin.

Prasetyo meminta semua pihak untuk lebih teliti dalam memahami isi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang beredar.

Dia menyebut bahwa hal-hal yang dipolemikkan saat ini mungkin tidak ada dalam pembahasan resmi.

Prasetyo mengingatkan agar masyarakat tidak terpancing oleh narasi yang mempertentangkan atau menciptakan dikotomi terkait revisi UU TNI.

Prasteyo menegaskan bahwa TNI adalah institusi milik bangsa dan negara, sehingga semua pihak berkewajiban untuk menjaganya.

"Jadi tolonglah untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan seolah-olah ada dikotomi, kemudian disampaikan juga masyarakat akan kembali ada dwifungsi ABRI, tidak begitu," tegas dia.

Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa revisi UU TNI bertujuan untuk memperkuat TNI sebagai institusi negara yang berperan penting dalam melindungi kedaulatan bangsa dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi.

"Jadi berkenaan misalnya penugasan-penugasan, jangan itu kemudian dimaknai sebagai dwifungsi ABRI, tidak. Manakala dibutuhkan, tidak hanya TNI, kita semua manakala dibutuhkan, dan memiliki keahlian kita harus siap," kata Prasetyo.

Dia mencontohkan penugasan TNI dalam penanganan bencana, yang selama ini dilakukan bersama kepolisian dan instansi lain.

Prasetyo mengatakan bahwa penugasan semacam itu tidak boleh dimaknai sebagai bentuk dwifungsi ABRI, melainkan sebagai bentuk kontribusi TNI ketika dibutuhkan sesuai keahliannya.

"Kita semua kan tahu bahwa teman-teman TNI, teman-teman Polri tentunya beserta teman-teman lain, selalu menjadi garda terdepan dalam menjalankan tugas tugas penanganan bencana, misalnya seperti itu. Jadi jangan kemudian itu dimaknai sebagai dwifungsi ABRI, tidak," pungkas dia.

Sebagai informasi, perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 akan mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga.

Secara spesifik, revisi ini bertujuan menetapkan penambahan usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi bintara dan tamtama.

Sementara masa kedinasan bagi perwira dapat mencapai usia 60 tahun. Selain itu, ada kemungkinan masa kedinasan diperpanjang hingga 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional.

Kemudian, revisi UU TNI juga akan mengubah aturan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga, mengingat kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga yang semakin meningkat.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Pernyataan ini disampaikan menanggapi polemik dan penolakan dari sebagian masyarakat terhadap revisi UU tersebut.

"Tidak, kita pastikan enggak," ujar Prasetyo di Jakarta, Senin.

Prasetyo meminta semua pihak untuk lebih teliti dalam memahami isi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang beredar.

Dia menyebut bahwa hal-hal yang dipolemikkan saat ini mungkin tidak ada dalam pembahasan resmi.

Prasetyo mengingatkan agar masyarakat tidak terpancing oleh narasi yang mempertentangkan atau menciptakan dikotomi terkait revisi UU TNI.

Prasteyo menegaskan bahwa TNI adalah institusi milik bangsa dan negara, sehingga semua pihak berkewajiban untuk menjaganya.

"Jadi tolonglah untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan seolah-olah ada dikotomi, kemudian disampaikan juga masyarakat akan kembali ada dwifungsi ABRI, tidak begitu," tegas dia.

Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa revisi UU TNI bertujuan untuk memperkuat TNI sebagai institusi negara yang berperan penting dalam melindungi kedaulatan bangsa dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi.

"Jadi berkenaan misalnya penugasan-penugasan, jangan itu kemudian dimaknai sebagai dwifungsi ABRI, tidak. Manakala dibutuhkan, tidak hanya TNI, kita semua manakala dibutuhkan, dan memiliki keahlian kita harus siap," kata Prasetyo.

Dia mencontohkan penugasan TNI dalam penanganan bencana, yang selama ini dilakukan bersama kepolisian dan instansi lain.

Prasetyo mengatakan bahwa penugasan semacam itu tidak boleh dimaknai sebagai bentuk dwifungsi ABRI, melainkan sebagai bentuk kontribusi TNI ketika dibutuhkan sesuai keahliannya.

"Kita semua kan tahu bahwa teman-teman TNI, teman-teman Polri tentunya beserta teman-teman lain, selalu menjadi garda terdepan dalam menjalankan tugas tugas penanganan bencana, misalnya seperti itu. Jadi jangan kemudian itu dimaknai sebagai dwifungsi ABRI, tidak," pungkas dia.

Sebagai informasi, perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 akan mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga.

Secara spesifik, revisi ini bertujuan menetapkan penambahan usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi bintara dan tamtama.

Sementara masa kedinasan bagi perwira dapat mencapai usia 60 tahun. Selain itu, ada kemungkinan masa kedinasan diperpanjang hingga 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional.

Kemudian, revisi UU TNI juga akan mengubah aturan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga, mengingat kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga yang semakin meningkat.

Nikita Mirzani merayakan ulang tahun ke-39 dengan suasana berbeda. Kali ini perempuan yang akrab disapa Niki itu merayakan ulang tahun di tahanan Polda Metro Jaya.

Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra, ditahan penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya pada Selasa (4/3/2025). Mereka ditahan terkait dengan kasus pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas laporan dokter Reza Gladys.

Meski merayakan hari ulang tahun di tahanan, tapi semua keluarga dan sahabat Nikita Mirzani, seperti Baim Wong datang di hari bahagianya ini.

Ada dua saudara kandung Nikita Mirzani, Lintang dan Edwin. Nggak cuma itu saja, ada juga ketiga anak Nikita Mirzani, LM dan kedua adiknya yang juga di bawah umur datang dalam kesempatan itu.

Pengacara Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid juga datang dalam kesempatan itu. Ia menceritakan suasana di dalam tahanan.

"Suasananya tadi betul-betul membahagiakan dan mengharukan. Jadi, tadi kumpullah semua. Ya itulah suasana di mana Nikita Mirzani merayakan ulang tahunnya yang dihadiri oleh LM yang selama ini menjadi pertanyaan teman-teman semua dan dia hadir. Dialah (LM) tadi yang membawa bunga dan juga ada roti yang dipersiapkan juga oleh LM. Seperti itulah suasananya," beber Fahmi Bachmid saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin (17/3/2025).

Fahmi memang meminta LM untuk datang di hari spesial Nikita Mirzani.

"Saya suruh datang hari ini dan saya antar dalam suasana tadi momen yang mungkin tidak terlupakan. LM juga membawakan sesuatu buat miminya. Sebuah bunga tadi kalau saya lihat dan ada roti," ungkapnya.

Fahmi menambahkan mereka semua berpelukan satu sama lain dan memberikan semangat kepada Nikita Mirzani.

Baim Wong jenguk Nikita Mirzani di Rutan Polda Metro Jaya. Foto: Febri/detikHOT

"Ya itulah yang saya lihat tadi, bagaimana kita memeluk anaknya dari yang kecil terus habis itu terakhir dia meluk LM. Habis itu suasananya betul-betul membahagiakan namun mengharukan. Ada tangis? Tidak ada tangis," pungkas Fahmi.

Sementara Baim Wong yang juga datang dalam kesempatan itu memberikan doa terbaik bagi Nikita Mirzani.

"Nggak bawa apa-apa. Semoga panjang umur," doa Baim Wong.

Video: Baim Wong Jenguk Nikita Mirzani di Polda Metro Jaya

Video: Baim Wong Jenguk Nikita Mirzani di Polda Metro Jaya

Pemerintah resmi menetapkan kebijakan percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024, menjadi paling lambat Juni 2025 untuk PNS dan Oktober 2025 untuk PPPK. Kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Adapun sebelumnya, pemerintah sempat menunda pengangkatan CASN menjadi Oktober 2025 untuk PNS dan Maret 2026 untuk PPPK.

Kondisi tersebut menuai huru-hara di tengah masyarakat, khususnya para calon abdi negara yang sudah terlanjur mengajukan resign. Akhirnya, pemerintah mengkaji ulang langkah tersebut.

"Pak Presiden mengambil keputusan dan telah menyetujui untuk memberikan arahan sebagai berikut. Pertama pengangkatan Calon ASN dipercepat yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni 2025, sedangkan untuk PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025," kata Prasetyo Hadi, di Kantor Kementerian PANRB di Jakarta, Senin (17/3/2025).

Prasetyo Hadi menekankan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk memenuhi hak-hak para calon abdi negara. Ia juga berharap, penyelesaian pengangkatan ini ditindaklanjuti sesuai dengan kesiapan masing-masing Kementerian/Lembaga (KL) maupun pemerintah daerah (Pemda) dan instansi terkait.

Selain itu, Prabowo juga memberikan arahan agar KL dan Pemda dapat memberikan petunjuk untuk segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini agar pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan.

Lalu arahan ketiga, lanjut Prasetyo Hadi, Prabowo meminta agar KL maupun Pemda untuk terus menjaga nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan manajemen. Untuk itu, dipesankan agar KL dan pemda terus menjaga nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN RI.

"Tetap tenang dan percaya pemerintah berkomitmen penuh memenuhi hak-hak saudara sekalian," ujarnya.

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini mengatakan, pada prinsipnya pemerintah berkomitmen memastikan bahwa proses pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2024 berjalan dengan baik sesuai dengan tata kelola yang pemerintahan yang baik.

"Dengan adanya percepatan yang disampaikan oleh arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Tentunya tadi saya menekankan bahwa pengangkatan ASN kali ini tentunya dalam rangka untuk memastikan pelayanan optimal dan manfaat yang lebih jelas kepada masyarakat," ujar Rini, dalam kesempatan yang sama.

Rini mengatakan, dalam dua minggu terakhir pihaknya terus melakukan simulasi, analisis, dan formulasi untuk mempercepat pengangkatan CASN. Hal ini tentunya dengan tetap tentunya melindungi hak-hak pelamar yang telah mengikuti dan lulus seleksi CASN.

"Alhamdulillah kami dapat menemukan mekanisme-mekanisme percepatan dan Bapak Presiden menyambut baik upaya ini kemudian memberikan arahan yang sangat berpihak kepada rakyat dan CASN sebagaimana yang kita dengar dari Bapak Mensesneg pada siang hari ini," kata dia.

"Dengan kebijakan ini tentunya Pemerintah Pusat dalam hal ini KemenPANRB dan BKN sesuai arahan Bapak Presiden mempersilahkan dan akan memfasilitasi pengangkatan selama kementrian lembaga dan pemda masing-masing saat ini telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan," sambungnya.