JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, menyebut revisi Undang-Undang (RUU) TNI berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ketika TNI bersinggungan dengan masyarakat akibat perluasan jabatan sipil.

"Nah, kalau kemudian alat negara di bidang pertahanan ini kemudian dia ditaruh di dalam jabatan-jabatan sipil, maka persinggungan-persinggungan itu potensial terjadi," kata Hussein, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/3/2025).

"Kalau itu terjadi, maka potensial juga akan terjadi kekerasan dan bahkan pelanggaran HAM," tambah dia.

Dia mencontohkan bahwa dalam draf RUU TNI disebutkan tentara menjaga keamanan di darat, terkhusus untuk TNI Angkatan Darat (AD).

Dari situ saja, menurut dia, akan menimbulkan potensi kekerasan terhadap masyarakat.

Sebab, ia menilai, TNI dilatih dan dididik untuk berperang dan menghadapi musuh.

"Karena alat pertahanan yang dilatih, dididik untuk berperang, untuk menghadapi musuh itu, akan menghadapi musuh internal, yaitu masyarakatnya sendiri," ujar dia.

"Jadi, masyarakat itu akan dipandang sebagai sebuah ancaman kalau dia punya operasi-operasi di dalam negeri," sambung dia.

Selain itu, Hussein berpendapat bahwa RUU TNI akan mempersempit lapangan kerja masyarakat karena jabatan sipil untuk TNI aktif malah ditambah.

Padahal, ia mengingatkan, saat ini tengah terjadi kondisi ekonomi nasional yang tidak baik.

"Nah, di tengah kondisi yang begitu, pemerintah justru tidak peka. Alih-alih kemudian membuat kebijakan yang bisa menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, justru malah mempersempit dengan memperluas TNI. Sehingga, TNI yang ramai di medsos itu kan double job istilahnya dari masyarakat. Jadi, sama sekali tidak peka dan justru menambah penderitaan rakyat," pungkas dia.

Untuk diketahui, Komisi I DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk dibawa ke tingkat II atau rapat paripurna.

Kesepakatan ini diambil dalam rapat pleno RUU TNI antara Komisi I DPR RI dan Pemerintah yang digelar pada Selasa (18/3/2025).

Adapun perubahan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 akan mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga.

Secara spesifik, revisi ini bertujuan menetapkan penambahan usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi bintara dan tamtama, sementara masa kedinasan bagi perwira dapat mencapai usia 60 tahun.

Selain itu, ada kemungkinan masa kedinasan diperpanjang hingga 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional.

Kemudian, revisi UU TNI juga akan mengubah aturan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga, mengingat kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga yang semakin meningkat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil.

Namun, Willy mengusulkan agar penjara di pulau terpencil itu juga diperuntukkan bagi narapidana kasus lain, guna mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

“Kalau kita lihat dari keberadaan 525 lokasi lapas dan rutan yang ada saat ini di 33 Kanwil Pemasyarakatan, itu terjadi over kapasitas di atas 100 persen,” ujar Willy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/3/2025).

“Artinya kita memang butuh metode menguranginya. Boleh jadi dari 17.000 pulau yang ada di wilayah kita itu memang dapat menjadi solusi,” sambungnya.

Menurut Willy, narapidana kasus korupsi yang berada di seluruh Lapas di Indonesia tercatat 5.196 orang.

Jumlah ini masih jauh lebih sedikit dibandingkan narapidana kasus selain korupsi yang mencapai 122.186 orang.

Atas dasar itu, Willy berpandangan bahwa wacana Prabowo tersebut juga harus dilihat sebagai upaya mendorong perbaikan tata kelola pengelolaan Lapas, sekaligus mengatasi persoalan overcapacity.

“Di Kanwil Aceh misalnya, bisa saja ditambah pembangunan lapas baru di antara 363 pulau-pulau kecil yang ada. Di Sumatera Utara bisa dipilih dari 229 pulau. Kemudian untuk Jawa misalnya bisa dibangun di pulau-pulau di Lampung, atau NTB, dan lainnya,” tutur Willy.

Politikus Nasdem itu pun meminta kementerian terkait segera melakukan kajian mendalam dan menindaklanjuti usulan presiden tersebut.

“Karena ini idenya berasal dari Pak Presiden, maka semestinya kementerian teknis juga bisa segera bersiap dengan kajian komprehensifnya,” pungkasnya.

Diketahui, wacana penjara di pulau terpencil ini awalnya disampaikan Prabowo saat menyinggung soal koruptor dalam acara peresmian mekanisme baru penyaluran tunjangan ASN di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025.

Prabowo mengatakan, akan membangun penjara di pulau terpencil khusus untuk koruptor. “Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka tidak bisa keluar malam hari," kata Prabowo di akhir pidatonya. "Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu," ujarnya lagi disambut tawa para peserta.

Prabowo juga menekankan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

Sebab, menurut dia, tidak ada negara yang kaya jika korupsi.

Mantan Menteri Pertahanan ini mengatakan, korupsi hanya membawa kehancuran suatu negara.

Prabowo juga menekankan bahwa dirinya tidak takut menghadapi koruptor. “Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harusnya mengerti saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini,” kata Prabowo menegaskan.

Jakarta -

Seorang mantan insinyur China dijatuhi hukuman mati karena membocorkan rahasia negara kepada kekuatan asing.

Dilansir kantor berita AFP, Rabu (19/3/2025), Kementerian Keamanan Negara China mengatakan dalam sebuah unggahan di akun WeChat resminya, pria yang bermarga Liu itu, "secara diam-diam menyalin, menggandakan, dan menjual sejumlah besar rahasia negara kepada badan intelijen dan spionase asing".

Liu pernah bekerja sebagai asisten insinyur di sebuah lembaga penelitian, dan mengundurkan diri setelah merasa bahwa ia telah diperlakukan tidak adil, kata kementerian tersebut.

Namun, sebelum pergi, ia "secara diam-diam menyalin dan menyimpan sejumlah besar materi rahasia yang pernah ditanganinya, dengan maksud untuk menggunakannya nanti sebagai pembalasan atau pemerasan terhadap atasannya", tambah kementerian.

Kementerian tidak menyebutkan lembaga penelitian yang mempekerjakan Liu, dan juga tidak menyebutkan nama lengkap Liu.

Menurut kementerian, Liu memiliki banyak utang setelah investasi yang gagal dan "mengalihkan perhatiannya ke materi rahasia yang dimilikinya, sehingga menimbulkan pikiran pengkhianatan untuk menjual informasi tersebut ke intelijen".

Badan intelijen asing yang tidak disebutkan namanya tersebut, kemudian memutus kontak setelah menipu Liu agar menyerahkan informasi rahasia itu dengan "harga yang sangat rendah", menurut kementerian tersebut.

"Namun, Liu tidak menyadari konsekuensi dari tindakannya," kata kementerian, seraya menambahkan bahwa ia kemudian pergi ke luar negeri untuk menjual informasi rahasia.

Lihat juga video: Lagi! Iran Hukum Mati 3 Pengunjuk Rasa Kematian Mahsa Amini

"Selama enam bulan, ia secara diam-diam bepergian ke banyak negara, yang sangat membahayakan rahasia nasional China," imbuh kementerian.

Liu dijatuhi hukuman mati setelah penyelidikan, kementerian tersebut menambahkan.

Tidak ada rincian yang diberikan tentang kapan ia akan dieksekusi mati.

Beijing telah meningkatkan peringatan bahwa kekuatan asing berusaha untuk mengekang kebangkitan China di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Badan-badan keamanan China sering memperingatkan bahwa mata-mata bekerja untuk memikat warga China yang setia agar mengkhianati negara -- sering dengan cara yang mengerikan dan tidak biasa.

Kementerian Keamanan Nasional yang sangat tertutup juga telah mengungkap temuannya di media sosial. Pada November 2024, Kementerian Keamanan Nasional mengungkap bahwa mantan pegawai pemerintah tingkat tinggi dijatuhi hukuman mati karena menyerahkan rahasia negara kepada badan mata-mata negara asing, dengan imbalan uang tunai.

(ita/ita)

Jakarta -

Komedian sekaligus pesinetron yang tampil di Bajaj Bajuri, Mat Solar meninggal dunia pada Senin (17/3/2025) lalu. Perkara tanah sengketa yang tengah ia perjuangkan akan dilanjutkan oleh keluarganya.

Menurut kuasa hukum Mat Solar, Khairul Imam, pihaknya telah memegang bukti atas kepemilikan tanah yang kini telah dijadikan Jalan Tol Serpong-Cinere. Bukti tersebut di antaranya bukti transaksi jual beli tanah antara Haji Idris dan almarhum Mat Solar, seperti kwitansi dan Akta Jual Beli (AJB) dari notaris. Imam menyatakan alat bukti tersebut akan disertakan dalam persidangan berikutnya.

Tanah tersebut menjadi sengketa karena ada 2 orang yang mengklaim kepemilikannya yakni Haji Nasrullah (Mat Solar) dan Haji Muhammad Idris. Kemudian, terdapat masalah administrasi di BPN dan pejabat terkait.

"Kalau dia (Idris) bilang bahwa mengklaim itu punya dia, sedangkan dimediasi yang pernah diadakan di pengadilan juga loh, tapi belum masuk tahap gugatan ya, dia jelas menyatakan bahwa itu sudah dijual sepenuhnya kepada Bapak Haji Nasrullah (Mat Solar) dan dokumen-dokumennya itu sudah diberikan," kata Imam seusai pemakaman kliennya di TPU Wakaf Haji Daiman, Ciputat, Tangerang Selatan, seperti yang dikutip dari detikHot, Rabu (19/3/2025).

Sebelumnya disebutkan bahwa terdapat 2 cara untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah ini yakni melalui gugatan ke pengadilan dan mediasi. Imam mengungkapkan pihaknya sudah melakukan mediasi dengan Haji Muhammad Idris sebelumnya di luar persidangan.

Pihak Haji Muhammad Idris pada kesempatan tersebut menawarkan agar uang ganti rugi tanah dibagi rata, masing-masing mendapat 50 persen.

"Mediasi sudah dilakukan sebelumnya di luar persidangan, namun Pak Haji Idris tetap mempertahankan keinginannya untuk membagi 50 persen," kata Khairul Imam.

Imam menilai tindakan klaim Haji Muhammad Idris ini sudah termasuk unsur pidana. Namun, ia menegaskan hal ini tidak dapat terjadi apabila dari pihak BPN dan pihak terkait melakukan administrasi kepemilikan tanah dengan benar.

"Kalau memang dia klaim itu punya dari pihak lawan, Bapak Haji Muhammad Idris, jelas itu sudah pidana. Ini karena memang kesalahan administrasi yang melibatkan BPN, PUPR, dan pejabat pembuat komitmen," jelasnya.

Imbas sengketa tanah tersebut, kerugian yang dialami keluarga Mat Solar ditaksir mencapai Rp 3,3 miliar. Nilai ini mencakup uang pengganti atau konsesi yang harus diterima setelah tanah tersebut digunakan untuk pembangunan jalan tol.

"Yang di mana sudah dari tahun 2022 kalau nggak salah ya, sebelumnya juga sudah pernah 2019," ujarnya.

Dilansir detikPop, sidang lanjutan sengketa tanah Mat Solar seharusnya digelar pada Rabu (19/3/2025) di Pengadilan Negeri Tangerang. Namun, Mat Solar kini sudah berpulang, maka gugatan tersebut harus dibatalkan.

Keluarga Mat Solar akan mengajukan gugatan kembali tetapi wakilnya adalah pihak keluarga selaku ahli waris.

"Berarti gugatan yang sedang berjalan ini harus dibatalkan dulu. Tapi keluarga sudah siap, tadi setelah pemakaman saya sudah bertemu dengan mereka. Insyaallah gugatan baru dari ahli waris akan segera diajukan," jelasnya.

(aqi/aqi)

Jakarta: Sebanyak 2.160 calon mahasiswa baru (camaba) Universitas Indonesia (UI) dari total 32.133 peserta berhasil lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, yakni 2.105 dari 27.754 peserta.

Menurut Direktur Penerimaan Mahasiswa Baru UI, Luthfiralda Sjahfirdi, tahun ini, program studi UI dari rumpun Sains, Teknik, dan Kesehatan (Saintekes) yang paling banyak diminati peserta SNBP adalah Pendidikan Dokter dengan 2.056 pendaftar.

Sedangkan dari rumpun Sosial Humaniora (Soshum) adalah Ilmu Hukum dengan 1.787 pendaftar. Dari total peserta yang diterima, sebanyak 352 camaba UI merupakan pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP)-Kuliah.

Ia berharap melalui seleksi tingkat nasional ini, UI mampu menjaring siswa-siswa berprestasi yang bersungguh-sungguh ingin menuntut ilmu. “UI yakin calon-calon mahasiswa ini akan menjadi penerus calon pemimpin bangsa. Oleh karena itu, bagi adik- adik yang belum lolos seleksi, jangan berkecil hati karena masih ada jalan lain, seperti Seleksi Nasional Berbasis Tes dan jalur Mandiri. Tetap semangat, persiapkan diri sebaik- baiknya untuk mengikuti jalur seleksi lainnya,” kata Luthfiralda.

Sebelumnya, Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) mengumumkan keputusan ini berdasarkan hasil Rapat Seleksi dan Alokasi Penetapan Hasil Jalur SNBP Tahun 2025 yang diadakan pada 14–15 Maret 2025.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto menyampaikan, daya tampung SNBP tahun ini mencapai 20% dari total kuota penerimaan. Sebanyak 181.425 peserta lolos untuk 146 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terdiri atas 76 PTN akademik, 44 Vokasi, dan 26 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Baca juga: 3 Prodi UNJ dengan Persaingan Terketat di SNBP 2025, Berani Kompetisi di SNBT?

“Kami mengucapkan selamat kepada adik-adik yang telah diterima pada jalur SNBP. Tentu ini adalah prestasi yang tinggi karena merupakan hasil kerja keras adik-adik selama bertahun-tahun. Kami juga mewajibkan para peserta yang diterima untuk mengambil kesempatan ini karena ini adalah jalur seleksi khusus berbasis prestasi, sehingga yang diterima tidak bisa mendaftar untuk jalur SNBT ataupun Mandiri,” ujar Brian.

Dengan memasukkan nomor pendaftaran dan tanggal lahir, para peserta dapat mengakses hasil seleksi melalui laman https://pengumuman-snbp.snpmb.id dan PTN mirror https://snbp.ui.ac.id/. Camaba UI yang lolos seleksi SNBP TA. 2025/2026, diwajibkan untuk mengunggah rapor di laman penerimaan.ui.ac.id pada 19–21 Maret 2025 mulai pukul 12.00 WIB.

Selanjutnya, di laman yang sama, pengumuman verifikasi rapor SNBP akan dilaksanakan pada 26-27 Maret 2025 mulai pukul 09.00 WIB.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta -

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menepis isu miring soal mundurnya dia dari Kabinet Merah Putih. Dia menegaskan dirinya masih berkonsentrasi bekerja dengan Prabowo dan Kabinet Merah Putih dan tak memiliki rencana untuk mundur.

Hal ini diungkapkan Airlangga saat mau melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dia melakukan pertemuan sendiri dan Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Pertama, saya tetap bekerja konsentrasi bekerja dan tidak ada rencana mundur," tegas Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Airlangga sendiri mengakui dirinya melaporkan beberapa hal ke Prabowo dalam pertemuannya sore kemarin. Laporan-laporan itu diungkapkan Airlangga di akun Instagram resmi @airlanggahartarto_official. Berikut ini ulasannya:

1. Perkembangan Ekonomi Terkini
Saat melakukan pertemuan dengan Prabowo, Airlangga memaparkan pertumbuhan ekonomi secara spasial relatif baik bagi Indonesia. Tingkat inflasi sampai Februari juga masih rendah di mana core inflation-nya positif.

"Indeks keyakinan konsumen PMI pada Februari tercatat tinggi di angka 53,6, pertumbuhan kredit Januari sebesar 10,3 persen, dan cadangan devisa akhir Februari juga berada pada level tinggi," beber Airlangga dikutip dari Instagramnya, Rabu (19/3/2025).

"Terkait kondisi perekonomian nasional, saya sampaikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat," tegasnya.

Selain itu, neraca perdagangan Indonesia hingga Februari 2025 juga tercatat surplus sebesar US$ 6,61 miliar, dengan nilai ekspor tertinggi mencapai US$ 14 miliar pada Februari.

2. Lapor Pengembangan KEK
Dia juga melaporkan perkembangan terkini terkait rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK). Prabowo, kata Airlangga, telah memberi atensi khusus terhadap kerja sama Two Countries Twin Parks antara Indonesia dengan otoritas Fujian, China.

"Kerja sama tersebut akan mendorong investasi industri di KEK Batang dengan rencana investasi sebesar Rp 16 triliun," papar Airlangga.

Dirinya juga melaporkan perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa, Batam, dan Singhasari, Jawa Timur.

3. Rencana Perluasan KUR
Airlangga juga mendapatkan tugas dari Prabowo untuk melakukan optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mendorong pembiayaan sektor produktif di tengah masyarakat.

Dia menjelaskan akan ada revisi Keputusan Presiden sebagai beleid KUR untuk mengakomodir beberapa perbaikan.

"Bapak Presiden minta agar sektor produktifnya ditingkatkan dan tentunya nanti akan ada revisi mengenai Kepres, mengenai KUR di mana komitenya akan membunyikan itu," sebut Airlangga.

4. Kerja Sama Internasional
Terakhir, Airlangga melaporkan progres sejumlah kerja sama perdagangan internasional. Di antaranya, persiapan finalisasi perjanjian kerja sama dengan Eurasian Economic Union (EAEU) yang melibatkan Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan.

Selain itu pemerintah juga sedang memulai proses aksesi Indonesia ke dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

"Dengan menindaklanjuti akses CPTPP diharapkan kita dapat membuka pasar untuk Meksiko, Kanada, Peru, dan Inggris," pungkas Airlangga.

Simak jugaVideo: Airlangga Tepis Isu Mundur Bareng Sri Mulyani dari Kabinet Prabowo: Hoaks

(hal/rrd)

WASHINGTON, KOMPAS.com - Mahmoud Khalil, mahasiswa pascasarjana asal Palestina di Universitas Columbia di New York, Amerika Serikat (AS), yang hendak dideportasi pemerintahan Donald Trump karena perannya dalam protes pro-Palestina, menyebut dirinya sebagai tahanan politik, Selasa (18/3/2025). Itu merupakan pernyataan langsung pertamanya sejak dia ditahan.

Penahanan Khalil, yang berstatus penduduk tetap AS, dikecam berbagai kelompok hak asasi manusia sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan hak atas proses hukum yang adil. Lebih dari 100 anggota parlemen AS dari Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat AS mempertanyakan legalitas penahanan itu dalam sebuah surat kepada pemerintahan Presiden Donald Trump yang berasal dari Partai Republik.

Para jaksa Departemen Kehakiman AS mengatakan, Khalil, 30 tahun, dapat dideportasi karena Menteri Luar Negeri, Marco Rubio, menetapkan bahwa keberadaannya di AS dapat menimbulkan "konsekuensi negatif bagi kebijakan luar negeri" AS.

Kasus Khalil dapat menjadi ujian bagi batasan antara kebebasan berpendapat yang dilindungi bagi warga negara maupun non-warga negara berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi AS, dengan pandangan pemerintah bahwa beberapa bentuk protes dapat merusak kebijakan luar negeri.

Tahanan Politik

"Nama saya Mahmoud Khalil dan saya adalah tahanan politik," kata Khalil dalam sebuah surat yang dipublikasikan pada Selasa kemarin.

"Penangkapan saya adalah konsekuensi langsung dari penggunaan hak saya atas kebebasan berbicara ketika saya menyuarakan kebebasan Palestina dan diakhirinya genosida di Gaza, yang kembali berlangsung dengan intensitas penuh pada Senin malam," kata Khalil dalam suratnya. Dia merujuk pada serangan terbaru Israel di Gaza yang menurut otoritas setempat menewaskan lebih dari 400 warga Palestina.

Para pengacara Khalil telah meminta agar dia dibebaskan segera. Khalil menjadi penduduk tetap di AS tahun lalu. Saat ini, istrinya tengah hamil delapan bulan.

Penangkapannya pada 8 Maret memicu aksi protes di sejumlah kota di AS, termasuk di New York City pada Selasa, ketika ratusan orang berkumpul di Times Square untuk menuntut pembebasannya.

Trump telah bertekad untuk mendeportasi para aktivis pro-Palestina yang terlibat dalam aksi protes di kampus-kampus AS saat menentang perang Israel di Gaza setelah serangan Hamas pada Oktober 2023. Trump menuduh para pengunjuk rasa bersikap antisemit dan mendukung kelompok Hamas yang dianggpa AS sebagai kelompok teroris.

Para pihak yang mendukung Palestina, termasuk beberapa kelompok Yahudi, mengatakan bahwa kritik mereka terhadap serangan Israel di Gaza sering kali disalahartikan sebagai antisemitisme oleh para pengkritik mereka. Sementara dukungan mereka terhadap hak-hak orang Palestina dianggap sebagai dukungan terhadap kelompok Hamas.

Dalam suratnya pada hari Selasa itu, Khalil mengatakan bahwa penangkapannya mencerminkan rasisme terhadap warga Palestina.

Pemerintahan Trump belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana Khalil bisa membahayakan kebijakan luar negeri AS. Trump, tanpa bukti, menuduhnya mendukung Hamas. Tim hukum Khalil menyatakan bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan Hamas.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) berkolaborasi untuk menciptakan desa bebas intoleransi dan radikalisme di seluruh Indonesia.

Dalam audiensi yang digelar di Jakarta, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam upaya pencegahan terorisme, yang membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga terkait.

"Kuncinya memang kolaborasi dan kebersamaan menunjukkan negara hadir dan kemudian satu bahasa dalam pencegahan terorisme," ujar Eddy dilansir dari Antara, Rabu (19/3/2025).

Program Desa Siapsiaga

Dalam audiensi tersebut, BNPT memperkenalkan konsep Desa Siapsiaga, yang akan menjadi bagian dari kesiapsiagaan nasional sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Desa Siapsiaga adalah desa atau kelurahan dengan penduduk yang memiliki tingkat kesadaran tinggi dalam mengantisipasi ancaman radikalisme dan terorisme, sesuai alat ukur yang disiapkan oleh BNPT.

Program ini bertujuan untuk:

• Memastikan setiap desa memiliki prosedur operasional standar pencegahan terorisme
• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya radikalisme
• Membangun sistem deteksi dini terhadap potensi ancaman terorisme

Dukungan Kemendes PDT

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan dukungan penuh terhadap program ini dan siap melibatkan berbagai elemen masyarakat di desa.

"Prinsipnya kami siap, ini sangat bagus nanti realisasinya bagaimana, bisa kita melibatkan 40 ribu orang, ada kepala desa, pendamping desa, ada camat. Intinya kami punya jangkauan untuk melakukan sosialisasi bagaimana bahaya terorisme," ujar Yandri.

Ia berharap kolaborasi ini dapat segera direalisasikan untuk menciptakan desa-desa yang benar-benar bebas dari intoleransi dan radikalisme.

"Mudah-mudahan dari pertemuan ini bisa direalisasikan desa bebas radikalisme, sehingga desa toleransi semakin hari semakin banyak dan menorehkan prestasi yang luar biasa," tutupnya.

Jakarta -

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya akan membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Habiburokhman mengatakan KUHAP saat ini sudah berusia lebih dari 44 tahun.

"Pada masa sidang mendatang Komisi III akan membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). RUU KUHAP akan menggantikan KUHAP yang berlaku saat ini yang sudah berusia lebih 44 tahun," kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (19/3/2025).

Habiburokhman menyebutkan fungsi aparat penegak hukum (APH) tak akan berubah. Dia berharap KUHAP baru yang akan dibahas oleh Komisi III DPR RI akan memberikan keadilan bagi setiap pihak.

"Secara garis besar KUHAP baru tidak mengubah kewenangan, tugas pokok, dan fungsi institusi aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses acara pidana," ujar Waketum Gerindra ini.

"KUHAP baru adalah harapan keadilan baru, pengaturan dalam KUHAP baru memuat banyak perbaikan soal prosedur beracara yang intinya melindungi hak warga negara yang bermasalah dengan hukum, baik sebagai tersangka, saksi, maupun korban," sambungnya.

Habiburokhman mengatakan KUHAP yang dibahas pihaknya akan mencegah terjadinya kekerasan dalam pemeriksaan. Dia mengatakan kamera pengawas bakal ditempatkan dalam setiap pemeriksaan.

"KUHAP baru mencegah semaksimal mungkin terjadinya kekerasan atau penyiksaan dalam pemeriksaan. Hal tersebut dilakukan dengan pengaturan adanya kamera pengawas dalam setiap pemeriksaan," katanya.

Habiburokhman menyebutkan KUHAP baru juga memperkuat peran advokat. Dia mengatakan advokat tidak hanya mendampingi tersangka atau terdakwa, tapi juga saksi dan korban.

"Dalam KUHAP baru peran advokat juga diperkuat. Jika sebelumnya Advokat hanya bisa mendengar dan melihat pemeriksaan, di KUHAP baru advokat bisa melakukan keberatan jika terjadi intimidasi terhadap klien yang didampingi. Dalam KUHAP baru, advokat tak hanya bisa mendampingi tersangka atau terdakwa tetapi juga bisa mendampingi saksi dan korban," ujar Habiburokhman.

Dia mengatakan mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice (RJ) menjadi bagian penting yang diatensi oleh Komisi III DPR. KUHAP baru akan mengatur metode restorative justice dalam BAB khusus.

"Hal terpenting dalam KUHAP baru adalah penyelesaian perkara dengan mekanisme restorative justice dimuat secara detail dalam satu BAB khusus. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak sekadar berorientasi penjatuhan hukuman semata, tetapi bagaimana memulihkan hak korban tindak pidana," ujarnya.

(dwr/haf)

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU--Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Balongan (SP-PBB) menegaskan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung terkait tata kelola migas.

“SP-PBB menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berlangsung, dengan keyakinan bahwa penegakan hukum akan berjalan secara transparan, profesional, dan berkeadilan, berlandaskan prinsip Equality Before The Law (kesetaraan di hadapan hukum) dan Presumption of Innocence (praduga tak bersalah),” ujar Ketua Umum SP-PBB, Wawan Darmawan, saat memperingati HUT ke-22 Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan HUT ke-21 SP-PBB, Selasa (18/3/2025).

Tak hanya itu, di tengah dinamika isu kualitas BBM, SP-PBB juga tetap berkomitmen untuk menjaga kelangsungan kehandalan operasional kilang, serta memastikan distribusi energi bagi masyarakat berjalan lancar. “Tanggung jawab ini adalah bagian dari peran strategis pekerja dalam mendukung ketahanan energi nasional serta keberlanjutan perusahaan,” kata Wawan.

SP-PBB juga mengajak semua pihak untuk tetap jernih dan objektif dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar terkait isu kualitas BBM. “Kepercayaan publik terhadap industri energi harus dijaga dengan baik, dan kami memastikan bahwa produk yang didistribusikan telah memenuhi standar spesifikasi yang ditetapkan instansi berwenang serta mengacu pada standar internasional,” kata Wawan.

Sebagai bagian dari FSPPB, SP-PBB akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas perusahaan serta mendorong kebijakan yang mendukung keberlangsungan industri energi nasional.

Sejalan dengan rekomendasi FSPPB, SP-PBB pun mendukung agar tata kelola energi nasional kembali terintegrasi dari hulu ke hilir langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. “Hal ini guna memastikan efektivitas pengelolaan energi nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3), demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Wawan.

SP-PBB juga menginstruksikan kepada seluruh anggota di Area Kilang Balongan maupun Water Intake Salam Darma untuk tetap fokus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Hal itu demi kepentingan bangsa dan negara serta menjamin ketersediaan pasokan BBM dalam menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. “Dan sebagai rasa syukur dalam rangka HUT FSPPB ke-22 dan SP-PBB ke-21, kami juga memberikan donasi/santunan untuk yatim piatu di wilayah operasi kilang,” katanya.

Surabaya (ANTARA) - Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas I Khusus TPI Surabaya Agus Winarto turun langsung membagikan ratusan paket takjil gratis saat Ramadhan kepada sejumlah pengendara jalan yang melintas di depan kantor imigrasi di Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.

"Aksi sosial ini langsung disambut antusias oleh warga serta pengendara yang melintas," kata Agus dalam keterangannya di Sidoarjo, Rabu.

Tidak hanya sekadar berbagi, kata dia, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat hubungan antara Imigrasi Surabaya dan masyarakat.

"Ini adalah komitmen kami dalam mendukung Program Astacita Presiden serta Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," ujar Agus.

Lebih dari sekadar berbagi makanan, aksi ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap nilai-nilai toleransi, harmoni sosial, serta kepedulian antar sesama.

Agus menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini akan terus digalakkan agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

"Berbagi takjil mungkin terlihat sederhana, tetapi kami berharap ini bisa menjadi berkah bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang masih dalam perjalanan saat waktu berbuka tiba. Semoga kebersamaan ini terus terjalin, tidak hanya di bulan Ramadhan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Aksi ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Banyak pengendara yang tak menyangka akan mendapatkan takjil gratis di tengah perjalanan mereka.

"Terima kasih Imigrasi Surabaya, ini sangat membantu kami yang masih di jalan menjelang Magrib," ujar Achmad salah satu pengendara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyarankan polisi untuk tidak menindaklanjuti laporan terhadap aktivis yang menggeruduk rapat pembahasan Revisi Undang-undang TNI (RUU TNI) di Hotel Farimont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Pigai menyatakan, kasus tersebut cukup diselesaikan lewat mekanisme keadilan restoratif ketimbang memprosesnya secara hukum.

"Polisi cari solusi mediasi saja, tidak usah proses hukum," kata Pigai dalam keterangannya, Rabu (19/3/2025).

"Kalau enggak salah ada Peraturan Kapolri yang lebih kepada restoratif daripada retributif," ujar dia.

Aturan yang dimaksud Menteri HAM adalah Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pigai menambahkan, Kementerian HAM memastikan pemerintahan Prabowo Subianto tidak mengekang kebebasan sipil, memberi ruang partisipasi publik, dan terbuka terhadap kritik.

"Oleh karena itu, atas upaya hukum melaporkan kelompok masyarakat sipil, Menteri HAM meminta kepolisian agar tidak melanjutkan proses hukum tersebut dan menempuh jalan mediasi," kata Pigai.

Sebelumnya, petugas keamanan Hotel Fairmont Jakarta berinisial RYK membuat laporan polisi (LP) di Polda Metro Jaya pada Sabtu (15/3/2025).

Laporan ini dibuat usai tiga aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil menggeruduk Hotel Fairmont yang menjadi lokasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membahas Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, laporan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1876/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

“Benar, tanggal 15 Maret kami menerima laporan polisi tentang dugaan tindak pidana terkait ketertiban umum dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia,” kata Ade Ary, Senin (17/3/2025).

Meski begitu, Ade Ary menyebutkan, terlapor dalam LP ini masih dalam penyelidikan.