Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas melakukan audiensi dengan massa aksi untuk mendengarkan aspirasi terkait materi perubahan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) yang dikhawatirkan mengembalikan dwifungsi ABRI atau TNI di masa lampau.

Dia menemui mahasiswa yang menyampaikan aspirasi terkait RUU TNI di halaman Gerbang Pancasila saat hendak masuk menggunakan kendaraan pribadinya ke dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu sore.

"(Aspirasi menyangkut) tuntutan supaya tidak dilanjutkan, kelihatannya mungkin karena belum melihat materi perubahan, khawatirnya ada dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, soalnya kan jauh," kata Supratman di halaman Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, usai menemui massa aksi.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Supratman melakukan audiensi dengan para mahasiswa di halaman Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, sekitar pukul 16.20 WIB.

Dia tampak berdialog dikelilingi para mahasiswa yang menyampaikan aspirasi terkait revisi UU TNI, usai turun dari kendaraan pribadinya yang berpapasan dengan massa aksi di Gerbang Pancasila.

Sebelumnya, Selasa (18/3), Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada tingkat I untuk dibawa ke tingkat selanjutnya di tingkat Rapat Paripurna DPR RI.

Dalam RUU tersebut, terjadi perubahan ketentuan yakni soal kedudukan TNI, perpanjangan masa dinas keprajuritan, hingga perluasan ketentuan jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Rencananya RUU tersebut akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (20/3).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas melakukan audiensi dengan massa aksi untuk mendengarkan aspirasi terkait materi perubahan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) yang dikhawatirkan mengembalikan dwifungsi ABRI atau TNI di masa lampau.

Dia menemui mahasiswa yang menyampaikan aspirasi terkait RUU TNI di halaman Gerbang Pancasila saat hendak masuk menggunakan kendaraan pribadinya ke dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu sore.

"(Aspirasi menyangkut) tuntutan supaya tidak dilanjutkan, kelihatannya mungkin karena belum melihat materi perubahan, khawatirnya ada dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, soalnya kan jauh," kata Supratman di halaman Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, usai menemui massa aksi.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Supratman melakukan audiensi dengan para mahasiswa di halaman Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, sekitar pukul 16.20 WIB.

Dia tampak berdialog dikelilingi para mahasiswa yang menyampaikan aspirasi terkait revisi UU TNI, usai turun dari kendaraan pribadinya yang berpapasan dengan massa aksi di Gerbang Pancasila.

Sebelumnya, Selasa (18/3), Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada tingkat I untuk dibawa ke tingkat selanjutnya di tingkat Rapat Paripurna DPR RI.

Dalam RUU tersebut, terjadi perubahan ketentuan yakni soal kedudukan TNI, perpanjangan masa dinas keprajuritan, hingga perluasan ketentuan jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Rencananya RUU tersebut akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (20/3).

KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengalami insiden saat melintas di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Mobil yang ditumpanginya dihentikan oleh massa aksi mahasiswa Universitas Trisakti yang tengah menggelar demonstrasi menolak Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

Pantauan Kompas.com di lokasi, awalnya mobil Supratman yang dikawal patroli pengawal (patwal) berusaha melewati Gerbang Pancasila Gedung DPR. Namun, mahasiswa yang berunjuk rasa langsung menghadang kendaraan tersebut dan mengerumuninya.

Dua ajudan Supratman yang mengenakan pakaian putih lantas keluar dari mobil dan berusaha meminta massa untuk tidak menghalangi jalan.

Namun, para demonstran tetap bertahan, bahkan mencopot pelat nomor kendaraan tersebut.

"Turun, turun, turun!" teriak para mahasiswa yang mendesak Supratman keluar dari mobil.

Setelah beberapa menit, Supratman akhirnya memutuskan untuk keluar. Sontak, mahasiswa bersorak dan meneriakkan jabatannya.

"Ternyata Menteri Hukum," ujar salah seorang mahasiswa.

Supratman Berdialog dengan Mahasiswa

Usai turun dari mobil, Supratman memilih berjalan kaki menuju Gedung DPR bersama massa aksi.

Ia tampak duduk dan berdialog dengan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka terkait RUU TNI yang dijadwalkan akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Supratman menyatakan akan menjembatani komunikasi antara mahasiswa, pemerintah, dan DPR terkait penolakan RUU TNI.

"Semua tuntutan terkait pembahasan RUU TNI sudah saya dengar. Karena itu, beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dan anggota Komisi I," kata Supratman saat berdialog dengan mahasiswa.

Perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti menegaskan bahwa RUU TNI dinilai sebagai upaya mengembalikan dwifungsi TNI.

Mereka menegaskan bahwa amanat reformasi adalah memperkuat supremasi sipil dan menghindari militerisasi dalam pemerintahan.

"Hari ini ada Pak Supratman, beliau sudah menyampaikan bahwa menerima kritik kami. Namun, sikap kami tetap tegas, mahasiswa Trisakti akan terus menolak," ujar salah satu perwakilan mahasiswa.

Mereka juga menegaskan tidak akan melakukan audiensi atau berdiskusi dengan anggota DPR di dalam gedung.

"Kami tidak akan beraudiensi, kami tidak akan mau duduk bersama anggota DPR di dalam. Tapi, kami akan terus menolak," tambahnya.

Diketahui, RUU TNI direncanakan akan disahkan dalam rapat paripurna di Gedung DPR pada Kamis (20/3/2025).

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Adhyasta Dirgantara | Editor: Robertus Belarminus)

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menetapkan restitusi bagi IA dan R, korban penembakan tiga orang anggota TNI AL di Rest Area KM 45 Tol Merak-Tangerang, senilai Rp1.135.142.900 (Rp1,1 miliar).

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, mengatakan keputusan restitusi atau nilai ganti rugi tersebut merupakan bentuk nyata perlindungan negara terhadap hak-hak korban kejahatan.

"Tim mendasarkan dari permohonan penderitaan korban yang kemudian dinilai berdasarkan berbagai aspek yang diakui secara hukum. Restitusi bukan sekadar ganti rugi, tetapi juga bagian dari pemulihan bagi korban dan keluarga mereka," katanya.

Restitusi tersebut diputuskan dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK. Total restitusi mencakup Rp842.434.500 bagi korban IA yang meninggal dunia, sementara korban R yang mengalami luka tembak menerima restitusi sebesar Rp292.708.400.

Menurut Nurherwati, restitusi merupakan hak korban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, dia berharap majelis hakim yang mengadili perkara tersebut dapat mengabulkan restitusi senilai yang dihitung LPSK.

Dia menjelaskan penilaian kerugian didasarkan pada ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan berupa biaya transportasi dan konsumsi yang dikeluarkan selama menjalani perawatan dan proses hukum, serta kehilangan penghasilan.

Selain itu, kerugian juga dihitung atas penggantian biaya perawatan medis dan ganti rugi, baik materiil maupun immateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan akibat tindak pidana.

Perhitungan ganti rugi kepada IA dan R terdiri atas kerugian materiil, seperti biaya angsuran mobil rental, gaji karyawan, perawatan medis, hingga kehilangan penghasilan, serta kerugian immateriil bagi korban yang meninggal dunia dan korban luka tembak.

Lebih lanjut, Nurherwati memerinci, pembayaran restitusi dimaksud menjadi tanggung jawab sejumlah pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Rincian restitusi yang dibayarkan tiap pihak berbeda-beda.

Restitusi yang dibayarkan pelaku untuk korban IA, antara lain, Bambang Apri Atmojo (pelaku penembakan) Rp209.633.500, Akbar Adli (pemilik senjata api) Rp147.133.500, dan Rafsin Hermawan (terkait penadahan) Rp147.133.500.

Kemudian, Isra Bin (Alm) Sugiri (perantara penjualan mobil) Rp84.633.500, im Hilmi (pemodal sewa mobil) Rp84.633.500, Ajat Sudrajat (penyewa mobil) Rp84.633.500, dan Rohman (perantara penjualan mobil) Rp84.633.500.

Sementara itu, restitusi yang dibayarkan pelaku untuk korban R, yaitu Bambang Apri Atmojo (pelaku penembakan) Rp146.354.200, Akbar Adli (pemilik senjata api) Rp73.177.100, dan Rafsin Hermawan (terkait penadahan) Rp73.177.100.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menetapkan restitusi bagi IA dan R, korban penembakan tiga orang anggota TNI AL di Rest Area KM 45 Tol Merak-Tangerang, senilai Rp1.135.142.900 (Rp1,1 miliar).

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, mengatakan keputusan restitusi atau nilai ganti rugi tersebut merupakan bentuk nyata perlindungan negara terhadap hak-hak korban kejahatan.

"Tim mendasarkan dari permohonan penderitaan korban yang kemudian dinilai berdasarkan berbagai aspek yang diakui secara hukum. Restitusi bukan sekadar ganti rugi, tetapi juga bagian dari pemulihan bagi korban dan keluarga mereka," katanya.

Restitusi tersebut diputuskan dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK. Total restitusi mencakup Rp842.434.500 bagi korban IA yang meninggal dunia, sementara korban R yang mengalami luka tembak menerima restitusi sebesar Rp292.708.400.

Menurut Nurherwati, restitusi merupakan hak korban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, dia berharap majelis hakim yang mengadili perkara tersebut dapat mengabulkan restitusi senilai yang dihitung LPSK.

Dia menjelaskan penilaian kerugian didasarkan pada ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan berupa biaya transportasi dan konsumsi yang dikeluarkan selama menjalani perawatan dan proses hukum, serta kehilangan penghasilan.

Selain itu, kerugian juga dihitung atas penggantian biaya perawatan medis dan ganti rugi, baik materiil maupun immateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan akibat tindak pidana.

Perhitungan ganti rugi kepada IA dan R terdiri atas kerugian materiil, seperti biaya angsuran mobil rental, gaji karyawan, perawatan medis, hingga kehilangan penghasilan, serta kerugian immateriil bagi korban yang meninggal dunia dan korban luka tembak.

Lebih lanjut, Nurherwati memerinci, pembayaran restitusi dimaksud menjadi tanggung jawab sejumlah pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Rincian restitusi yang dibayarkan tiap pihak berbeda-beda.

Restitusi yang dibayarkan pelaku untuk korban IA, antara lain, Bambang Apri Atmojo (pelaku penembakan) Rp209.633.500, Akbar Adli (pemilik senjata api) Rp147.133.500, dan Rafsin Hermawan (terkait penadahan) Rp147.133.500.

Kemudian, Isra Bin (Alm) Sugiri (perantara penjualan mobil) Rp84.633.500, im Hilmi (pemodal sewa mobil) Rp84.633.500, Ajat Sudrajat (penyewa mobil) Rp84.633.500, dan Rohman (perantara penjualan mobil) Rp84.633.500.

Sementara itu, restitusi yang dibayarkan pelaku untuk korban R, yaitu Bambang Apri Atmojo (pelaku penembakan) Rp146.354.200, Akbar Adli (pemilik senjata api) Rp73.177.100, dan Rafsin Hermawan (terkait penadahan) Rp73.177.100.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan melakukan pemantauan dan penyelidikan terkait dugaan adanya ancaman dan pelaporan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus karena melakukan aksi protes saat pembahasan revisi UU TNI berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing mengatakan, aksi turun tangan Komnas HAM ini didasarkan dengan kewenangan yang dimiliki dalam UU Nomor 39 Tahun 1999.

"Komnas HAM akan melakukan pemantauan dan penyelidikan guna mendapatkan informasi, data, dan fakta atas peristiwa tersebut," kata Uli saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

Komnas HAM juga menegaskan, perlu adanya jaminan perlindungan atas hak menyampaikan pendapat atau ekspresi. Termasuk, dalam aksi protes yang dilakukan Andrie dan dua aktivis Kontras lainnya saat pembahasan RUU TNI berlangsung.

"Dalam menyampaikan aspirasi (perlu ada perlindungan) termasuk hak atas pendapat dan atau ekspresi atas RUU TNI," tandasnya.

Teror dan laporan polisi diterima Andrie usai melakukan aktivis Kontras melakukan aksi protes terkait rapat pembahasan revisi UU TNI yang digelar diam-diam di sebuah hotel mewah.

Laporan polisi ini dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam. Dia mengatakan, Polda Metro Jaya sudah menerima laporan tersebut pada Sabtu, dengan nomor laporan LP/B/1876/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

"Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan tindak pidana mengganggu ketertiban umum dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, yang dilaporkan oleh RYR (pelapor sebagai security Hotel Fairmont, Jakarta)," kata Ade Ary melalui keterangan tertulis pada Minggu, 16 Maret 2025.

Ade Ary menjelaskan, untuk terlapor dalam peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan.

Kemudian, menurut Ade Ary, untuk terlapor disangkakan sejumlah pasal.

"Mengganggu ketertiban umum dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia/Pasal 172 dan atau Pasal 212 dan atau Pasal 217 dan atau Pasal 335 dan atau Pasal 503 dan atau Pasal 207 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP," ujar Ade Ary.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan melakukan pemantauan dan penyelidikan terkait dugaan adanya ancaman dan pelaporan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus karena melakukan aksi protes saat pembahasan revisi UU TNI berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing mengatakan, aksi turun tangan Komnas HAM ini didasarkan dengan kewenangan yang dimiliki dalam UU Nomor 39 Tahun 1999.

"Komnas HAM akan melakukan pemantauan dan penyelidikan guna mendapatkan informasi, data, dan fakta atas peristiwa tersebut," kata Uli saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

Komnas HAM juga menegaskan, perlu adanya jaminan perlindungan atas hak menyampaikan pendapat atau ekspresi. Termasuk, dalam aksi protes yang dilakukan Andrie dan dua aktivis Kontras lainnya saat pembahasan RUU TNI berlangsung.

"Dalam menyampaikan aspirasi (perlu ada perlindungan) termasuk hak atas pendapat dan atau ekspresi atas RUU TNI," tandasnya.

Teror dan laporan polisi diterima Andrie usai melakukan aktivis Kontras melakukan aksi protes terkait rapat pembahasan revisi UU TNI yang digelar diam-diam di sebuah hotel mewah.

Laporan polisi ini dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam. Dia mengatakan, Polda Metro Jaya sudah menerima laporan tersebut pada Sabtu, dengan nomor laporan LP/B/1876/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

"Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan tindak pidana mengganggu ketertiban umum dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, yang dilaporkan oleh RYR (pelapor sebagai security Hotel Fairmont, Jakarta)," kata Ade Ary melalui keterangan tertulis pada Minggu, 16 Maret 2025.

Ade Ary menjelaskan, untuk terlapor dalam peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan.

Kemudian, menurut Ade Ary, untuk terlapor disangkakan sejumlah pasal.

"Mengganggu ketertiban umum dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia/Pasal 172 dan atau Pasal 212 dan atau Pasal 217 dan atau Pasal 335 dan atau Pasal 503 dan atau Pasal 207 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP," ujar Ade Ary.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HukumSupratman Andi Agtas menyatakan akan melakukan komunikasi dengan pemerintah dan DPR terkait penolakan terhadap Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Pernyataan ini disampaikan Supratman saat menghadapi massa aksi yang mendemo RUU TNI di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025) sore.

"Semua tuntutan terkait dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia saya sudah dengar. Karena itu, beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I," ujar Supratman, di lokasi demo.

Dalam aksi tersebut, perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti menegaskan bahwa DPR dan Kementerian Pertahanan berupaya mengembalikan dwifungsi TNI.

Mereka menekankan bahwa amanat reformasi adalah memberikan supremasi sipil yang seluas-luasnya dan menghentikan militeristik dalam ranah pemerintahan.

"Dan hari ini ada Pak Supratman, beliau sudah menyampaikan bahwa beliau menerima kritikan kita, dan sikap kami perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa Trisakti akan terus menolak," ungkap perwakilan mahasiswa.

"Kami tidak akan beraudiensi, kami tidak akan mau duduk bersama anggota DPR di dalam. Tapi, kami akan terus menolak," tambahnya.

Diketahui, RUU TNI direncanakan akan disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025) besok.

hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi atas RUU TNI, harus dalam koridor peraturan perundang-undangan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menyelidiki insiden kericuhan pada saat rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Jakarta pada Sabtu (15/3) lalu.

“Komnas HAM akan melakukan penyelidikan untuk mendapatkan informasi, data, dan fakta atas peristiwa tersebut,” kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Penyelidikan tersebut, terang Uli, sebagaimana mandat dan kewenangan Komnas HAM yang diatur dalam Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Terkait kericuhan pada saat rapat RUU TNI, Komnas HAM memandang perlu adanya jaminan dan perlindungan atas hak kebebasan berpendapat maupun berekspresi dalam menyampaikan aspirasi.

“Dalam menyampaikan aspirasi atas RUU TNI tersebut, termasuk hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi atas RUU TNI, harus dalam koridor peraturan perundang-undangan,” tambah Uli.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) RUU TNI bersama pemerintah di sebuah hotel di Jakarta pada 14-15 Maret 2025.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendatangi ruang rapat tersebut pada hari Sabtu (15/3). Mereka menyampaikan aspirasi bahwa pembahasan RUU TNI seharusnya dilakukan secara terbuka.

"Pembahasan ini tidak sesuai karena diadakan tertutup," ujar salah satu anggota koalisi, Andrie Yunus, yang juga merupakan Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) saat menerobos masuk ke ruang rapat panja.

Tiga orang perwakilan koalisi sempat memasuki ruang rapat. Akan tetapi, langsung ditarik keluar oleh pihak pengamanan. Setelah ditarik keluar, perwakilan koalisi tetap menyerukan aspirasinya.

Aksi tersebut kemudian dilaporkan oleh pihak hotel ke Polda Metro Jaya karena dinilai menimbulkan kericuhan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Minggu (16/3), mengatakan bahwa pelapor berinisial RYR yang merupakan sekuriti hotel.

"Benar Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan tindak pidana mengganggu ketertiban umum dan/atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan/atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia," ucap Kombes Pol. Ade.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai perluasan jabatan sipil untuk prajurit aktif TNI dalam revisi UU TNI berpotensi mengembalikan praktik Dwifungsi ABRI.

Padahal praktik tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Perubahan Pasal 47 ayat (2) berisiko menghidupkan kembali praktik 'Dwifungsi TNI' yang bertentangan dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi," ujar Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, dalam konferensi pers, Rabu (19/3/2025).

Anis menjelaskan, TAP MPR yang melarang Dwifungsi TNI menegaskan prajurit aktif sebagai bagian dari rakyat, berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara.

TAP MPR ini juga menjelaskan bahwa prajurit TNI adalah komponen utama dalam sistem pertahanan negara.

"Namun, dalam perkembangan pembahasan RUU TNI saat ini, Komnas HAM mencatat adanya perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada 16 kementerian atau lembaga sipil," imbuhnya.

"Selain itu, adanya pengaturan bahwa Presiden ke depan bisa saja membuka ruang penempatan prajurit TNI aktif di sejumlah kementerian lainnya," kata Anis lagi.

Sebab itu, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro meminta agar DPR-RI menunda pengesahan RUU TNI yang akan dilakukan dalam sidang paripurna, Kamis (20/3/2025) besok.

"Menurut kami, memang seharusnya pembahasan ini diperpanjang, sehingga apa yang menjadi aspirasi dan kekhawatiran publik bisa didiskusikan lebih lanjut," katanya.

Berikut daftar 16 kementerian/lembaga yang bisa dijabat prajurit aktif dalam Pasal 47 RUU TNI:

1. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara

2. Pertahanan Negara

3. Dewan Pertahanan Nasional

4. Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden

5. Intelijen Negara

6. Siber dan/atau Sandi Negara

7. Lembaga Ketahanan Nasional

8. Search and Rescue (SAR) Nasional

9. Narkotika Nasional

10. Pengelola Perbatasan

11. Kelautan dan Perikanan

12. Penanggulangan Bencana

13. Penanggulangan Terorisme

14. Keamanan Laut

15. Kejaksaan Republik Indonesia

16. Mahkamah Agung.

JAKARTA - Komnas HAM menyebut proses penyusunan revisi Undang-Undang (RUU) TNI tak diawali dengan evaluasi komprehensif terhadap implementasi UU TNI. Bahkan, RUU TNI disusun dengan keterbatasan ruang partisipasi masyarakat sipil.

"Dalam kajian, Komnas HAM memberikan catatan terhadap proses penyusunan RUU yang tidak diawali dengan evaluasi komprehensif terhadap implementasi UU Nomor 34/2004 tentang TNI," ujar Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat pada Rabu (19/3/2025).

Menurut Semendawai , Komnas HAM memberikan atensi dan menyoroti perkembangan RUU TNI yang disepakati untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada Kamis, 20 Maret 2025 untuk disahkan mulai dari proses formil hingga substansinya. Pada 2024 lalu, Komnas HAM sejatinya telah melakukan kajian terkait revisi UU TNI dan menyoroti isu-isu fundamental yang berisiko berdampak pada HAM, supremasi sipil, serta prinsip demokrasi.

"Absennya evaluasi menyeluruh atas implementasi UU TNI yang berlaku saat ini menghambat identifikasi kebutuhan perubahan yang benar-benar mendesak dan relevan," tuturnya.

Semendawai menerangkan, Komnas HAM memberikan rekomendasi strategis guna memastikan reformasi sektor pertahanan berjalan sesuai dengan prinsip HAM dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kajian ini menegaskan revisi UU TNI harus didasarkan pada prinsip HAM, supremasi sipil, dan tata kelola yang demokratis.

"Selain itu, RUU ini disusun dengan keterbatasan ruang partisipasi masyarakat sipil dan kurangnya transparansi yang bertentangan dengan prinsip pembentukan perundang-udangan yang demokrasi dan berbasis HAM," katanya.

Semendawai menambahkan, tanpa evaluasi menyeluruh dan keterlibatan publik yang bermakna, perubahan RUU TNI berisiko mengembalikan praktik yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang berdasarkan demokrasi dan rule of law.

Tangerang (ANTARA) - Wakil Menteri Kesehatan Dr. Dante Saksono mengatakan penyebaran TBC di lembaga pemasyarakatan (lapas) memiliki risiko 10 kali lebih tinggi sehingga perlu dilakukan penanganan hingga pencegahan.

“Jadi kami lakukan skrining kesehatan hari ini, baik skrining TBC, iva test hingga cek kesehatan tes secara umum,” kata Wamenkes Dr. Dante saat meninjau kegiatan Active Case Finding Tuberkulosis di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang, Rabu.

Ia menjelaskan kegiatan skrining adalah upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan secara merata serta mengidentifikasi kasus TBC pada kelompok berisiko dan salah satunya di dalam lembaga pemasyarakatan.

"Bahkan berdasarkan laporan, sekitar 80 persen warga binaan mengonsumsi obat pencegahan TBC,” katanya.

Berdasarkan hasil identifikasi provinsi, yang mencapai cakupan TBC terbaik ini adalah Provinsi Banten dan Kota Tangerang jadi salah satu wilayahnya.

“Diharapkan berbagai program yang ada di Tangerang ini bisa direplikasi ke daerah lain, sehingga proses identifikasi TBC bisa optimal,” kata Wamenkes RI.

Wali Kota Tangerang Sachrudin menerangkan berbagai program deteksi TBC di Kota Tangerang terus dimasifkan sebagai bagian dari upaya mengentaskan penyebaran kasus TBC di Kota Tangerang.

Misalnya saja Kader Asmara TBC dan Ransel TBC sehingga cakupan skrining mandiri lebih banyak lagi. Lalu perhatian terhadap kebutuhan sanitasi yang bersih dan kebutuhan gizi yang baik.

"Kami terus berikan yang terbaik kepada pasien TBC di Kota Tangerang,” ujar Wali Kota Sachrudin.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang dr. Dini Anggraeni menuturkan sebanyak 280 warga binaan yang dilakukan skrining kesehatan gratis dan IVA Tes.

Pemkot Tangerang akan terus memaksimalkan skrining Active Case Finding TBC selama satu tahun ke depan. Selain itu, program Ransel TBC juga akan dimasifkan ke sekolah-sekolah.

Pemkot juga akan melakukan skrining sepekan dua kali menggunakan rontgen mobile dan Tes Cepat Molekuler untuk memastikan hasil skrining dari Ransel TBC.

Lalu apabila ditemukan kasus positif akan diberikan pengobatan hingga sembuh. Diharapkan, upaya itu dapat menurunkan angka prevalensi TBC.

"Tidak hanya di urusan kesehatan saja tetapi juga kolaborasi dalam lintas sektor seperti lingkungan, sosial ekonomi, dan keterlibatan masyarakat dalam menurunkan angka TBC," ujarnya.*

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025