Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru akan menjamin hak asasi manusia.

“Saya berkeyakinan bahwa KUHAP baru kita ini akan mengekspresikan amandemen UUD NRI Tahun 1945 tentang hak asasi manusia,” ucap Yusril saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan, salah satu bentuk penjaminan hak asasi manusia dalam KUHAP baru ialah penegasan mengenai batas waktu status tersangka. Dia menyebut draf KUHAP baru mengatur status tersangka paling lama untuk dua tahun.

“Jadi kalau penyidik menyatakan orang itu melakukan kejahatan, dua tahun dia kumpulkan alat bukti tidak kunjung dapat, ya, sudah orang itu harus dilepaskan,” ucap Yusril.

Menurut dia, penetapan status tersangka terhadap seseorang dapat menciptakan beban morel. Namun, KUHAP yang lama belum mengatur batas waktu yang jelas kapan status tersangka berakhir jika tidak kunjung diadili di pengadilan.

Dengan begitu, selain menjamin hak asasi manusia, Yusril meyakini bahwa KUHAP baru juga menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Menko Yusril menambahkan bahwa KUHAP baru mengakomodasi perkembangan zaman di bidang hukum acara. Bersamaan dengan itu, KUHAP baru turut menyempurnakan aturan-aturan sebelumnya.

“Saya sendiri juga pernah dulu beberapa kali menguji pasal-pasal KUHAP itu ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi,” kata dia.

Diketahui bahwa Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

RUU KUHAP juga masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yang diusulkan oleh Komisi III DPR RI. RUU KUHAP dinilai penting untuk segera dibahas karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan berlaku mulai tahun 2026.

SIKKA, KOMPAS.com – Dosen Hukum Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere, Gregorius Cristison Bertholomeus, menanggapi kasus dugaan pencabulan yang dilakukan anggota Polres Sikka Aipda II terhadap seorang pelajar sekolah menengah pertama (SMP) berinisial KJN (15).

Kasus ini dilaporkan oleh korban ke Mapolres Sikka pada Selasa (12/03/2025).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku melakukan panggilan video serta menunjukkan alat kelamin kepada korban.

Selain itu melalui messenger, pelaku mengajak korban untuk berhubungan badan.

Ia juga mengiming-imingi akan memberikan uang senilai Rp 1 juta asalkan korban menuruti permintaannya.

Menurut Gregorius kasus ini termasuk kategori delik biasa bukan delik aduan.

“Ini masuk delik biasa, bukan delik aduan. Jadi siapa pun masyarakat atau keluarga bisa melaporkan ke kepolisian atau Komnas Perlindungan Anak,” ujar Gregorius saat dihubungi, Kamis (20/3/2025).

Menurutnya, perbuatan pelaku bisa dikenakan Pasal 76 E Juncto 82 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Gregorius menyebut pada pasal 82 hukuman pidana penjara paling ringan 5 tahun, dan paling lama 15 tahun.

Selain itu, kata Gregorius, pelaku juga bisa dikenakan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) jika melakukan penyebaran video.

“Ini juga termasuk kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak dengan mengajak melakukan videocall seks dengan iming-iming uang Rp 1 juta. Dan ini bisa dikategorikan perbuatan cabul,” pungkasnya.

KOMPAS.com - Influencer dan content creator Fujianti Utami Putri atau biasa disapa Fuji diketahui mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis (20/3/2025).

Fuji tidak datang sendiri, namun dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, Sandy Arifin.

Dilansir dari Antara, kedatangan Fuji ke kantor polisi terkait kasus penggelapan dana agensi.

"Agendanya hari ini kita lagi mau konsultasi dulu sekaligus mau menunjukkan beberapa bukti yang mau kita konsul dulu," kata kuasa hukum Fuji, Sandy Arifin kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Sandi menyebut bahwa pihaknya hendak memastikan barang bukti agar bisa melanjutkan laporan ke polisi.

Agensi Tidak Lakukan Pembayaran

Sandy menjelaskan bahwa laporan ini terkait rekan kerja dari agensi yang sebelumnya bekerjasama dengan Fuji.

Belakangan agensi tersebut tidak melakukan pembayaran walaupun Fuji sudah melakukan pekerjaan sesuai kesepakatan.

"Ada rekan kerja yang ada kerja sama sama Kak Fuji, terus dia sudah menjalankannya tapi sampai sekarang belum ada pembayaran sama sekali," jelasnya.

Fuji Tunggu Itikad Baik

Kepada awak media, Fuji menyatakan harapannya agar sang agensi bisa segera menunjukkan itikad baiknya dan memberikan penjelasan.

"Sebenarnya aku nunggu itikad baik. Udah di WhatsApp terus nggak bisa dihubungi, jadi jalur hukum," ujar Fuji.

Ia juga mengungkap bahwa sebelumnya, pihaknya telah sekali melayangkan somasi kepada agensi yang menghilang sejak 2024 tersebut.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/4725041/konten-kreator-fuji-datangi-polres-jaksel-terkait-penggelapan-agensi

SAMARINDA, KOMPAS.com – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai kritik tajam.

Pakar politik sekaligus dosen Universitas Mulawarman di Samarinda Kalimantan Timur, Dr. Saipul B, M.Si, menilai revisi ini bertentangan dengan prinsip reformasi 1998 dan mengarah pada kembalinya dwifungsi ABRI.

Ia juga menyoroti sejumlah ketidakwajaran dalam proses pembahasannya.

Saipul mengatakan bahwa rencana revisi UU TNI sebenarnya telah lama bergulir, namun cara penyusunannya saat ini justru mencederai prinsip transparansi dan efisiensi anggaran yang sebelumnya digaungkan oleh Presiden Prabowo.

"Pembahasannya dilakukan di hotel-hotel mewah, bukan di gedung DPR yang sudah sangat representatif. Ini tidak mencerminkan efisiensi anggaran yang selama ini diklaim pemerintah," ujarnya dalam wawancara pada Kamis (20/3/2025).

Pasal krusial RUU TNI

Menurut Saipul, setidaknya ada tiga pasal krusial dalam revisi UU ini yang perlu diperhatikan:

1. Pasal 3: Pengerahan Kekuatan Militer di Bawah Presiden

Dalam revisi ini, pengerahan dan penggunaan kekuatan militer sepenuhnya berada di bawah kendali presiden, bukan panglima TNI.

"Ini berbahaya jika disalahgunakan. Misalnya, ketika ada protes masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, presiden bisa saja mengerahkan TNI untuk mengamankan situasi yang sebenarnya bukan ancaman pertahanan negara," kata Saipul.

2. Pasal 53: Perpanjangan Usia Pensiun Perwira TNI

Revisi UU ini mengusulkan perpanjangan masa pensiun perwira, dari yang sebelumnya 58 tahun menjadi 60 tahun untuk perwira biasa, 61 tahun untuk perwira bintang dua, 62 tahun untuk bintang tiga, dan 65 tahun untuk perwira bintang empat.

Menurut Saipul, kebijakan ini justru dapat memperlambat regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI.

"Kalau diperpanjang seperti ini, antrian promosi perwira di bawahnya semakin panjang, padahal regenerasi itu hal yang wajar dan perlu dalam organisasi militer," jelasnya.

3. Pasal 47: Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Salah satu poin yang paling dikritik adalah penambahan jumlah jabatan sipil yang bisa ditempati oleh TNI aktif. Sebelumnya, UU TNI hanya mengizinkan 10 posisi untuk diisi perwira militer, namun dalam revisi ini jumlahnya bertambah menjadi 16.

"Ini sangat mirip dengan praktik dwifungsi ABRI di era Orde Baru, di mana militer berada di berbagai posisi sipil. Reformasi 1998 sudah berusaha menghapus itu, tapi sekarang justru dikembalikan," tegas Saipul.

Saipul juga mengingatkan bahwa revisi ini bisa menjadi sinyal kembalinya pemerintahan bergaya Orde Baru.

"Kalau DPR dan pemerintah tetap bersikeras mengesahkan UU ini, maka kita akan melihat semakin banyak militer aktif yang masuk ke lembaga sipil, dan pada akhirnya kita kembali ke sistem lama," ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mengkritik keberpihakan DPR yang cenderung menyetujui revisi ini tanpa mempertimbangkan aspirasi publik.

"Seharusnya DPR itu memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan malah menyetujui kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu," katanya.

Saipul menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahaya dari tren ini.

"Baru 100 hari pemerintahan Prabowo, kita sudah melihat indikasi kuat kembalinya pola-pola Orde Baru. Jika tidak ada perlawanan dari masyarakat sipil, bukan tidak mungkin kita akan melihat lahirnya Neo Orba," pungkasnya.

SAMARINDA, KOMPAS.com – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai kritik tajam.

Pakar politik sekaligus dosen Universitas Mulawarman di Samarinda Kalimantan Timur, Dr. Saipul B, M.Si, menilai revisi ini bertentangan dengan prinsip reformasi 1998 dan mengarah pada kembalinya dwifungsi ABRI.

Ia juga menyoroti sejumlah ketidakwajaran dalam proses pembahasannya.

Saipul mengatakan bahwa rencana revisi UU TNI sebenarnya telah lama bergulir, namun cara penyusunannya saat ini justru mencederai prinsip transparansi dan efisiensi anggaran yang sebelumnya digaungkan oleh Presiden Prabowo.

"Pembahasannya dilakukan di hotel-hotel mewah, bukan di gedung DPR yang sudah sangat representatif. Ini tidak mencerminkan efisiensi anggaran yang selama ini diklaim pemerintah," ujarnya dalam wawancara pada Kamis (20/3/2025).

Pasal krusial RUU TNI

Menurut Saipul, setidaknya ada tiga pasal krusial dalam revisi UU ini yang perlu diperhatikan:

1. Pasal 3: Pengerahan Kekuatan Militer di Bawah Presiden

Dalam revisi ini, pengerahan dan penggunaan kekuatan militer sepenuhnya berada di bawah kendali presiden, bukan panglima TNI.

"Ini berbahaya jika disalahgunakan. Misalnya, ketika ada protes masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, presiden bisa saja mengerahkan TNI untuk mengamankan situasi yang sebenarnya bukan ancaman pertahanan negara," kata Saipul.

2. Pasal 53: Perpanjangan Usia Pensiun Perwira TNI

Revisi UU ini mengusulkan perpanjangan masa pensiun perwira, dari yang sebelumnya 58 tahun menjadi 60 tahun untuk perwira biasa, 61 tahun untuk perwira bintang dua, 62 tahun untuk bintang tiga, dan 65 tahun untuk perwira bintang empat.

Menurut Saipul, kebijakan ini justru dapat memperlambat regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI.

"Kalau diperpanjang seperti ini, antrian promosi perwira di bawahnya semakin panjang, padahal regenerasi itu hal yang wajar dan perlu dalam organisasi militer," jelasnya.

3. Pasal 47: Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Salah satu poin yang paling dikritik adalah penambahan jumlah jabatan sipil yang bisa ditempati oleh TNI aktif. Sebelumnya, UU TNI hanya mengizinkan 10 posisi untuk diisi perwira militer, namun dalam revisi ini jumlahnya bertambah menjadi 16.

"Ini sangat mirip dengan praktik dwifungsi ABRI di era Orde Baru, di mana militer berada di berbagai posisi sipil. Reformasi 1998 sudah berusaha menghapus itu, tapi sekarang justru dikembalikan," tegas Saipul.

Saipul juga mengingatkan bahwa revisi ini bisa menjadi sinyal kembalinya pemerintahan bergaya Orde Baru.

"Kalau DPR dan pemerintah tetap bersikeras mengesahkan UU ini, maka kita akan melihat semakin banyak militer aktif yang masuk ke lembaga sipil, dan pada akhirnya kita kembali ke sistem lama," ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mengkritik keberpihakan DPR yang cenderung menyetujui revisi ini tanpa mempertimbangkan aspirasi publik.

"Seharusnya DPR itu memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan malah menyetujui kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu," katanya.

Saipul menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahaya dari tren ini.

"Baru 100 hari pemerintahan Prabowo, kita sudah melihat indikasi kuat kembalinya pola-pola Orde Baru. Jika tidak ada perlawanan dari masyarakat sipil, bukan tidak mungkin kita akan melihat lahirnya Neo Orba," pungkasnya.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem Asep Wahyuwijaya mendesak seluruh kerja sama operasi (KSO) mitra PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di kawasan resapan air di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat harus dibatalkan demi hukum.

Asep di Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis, menjelaskan bahwa beberapa KSO tersebut tidak hanya melanggar aturan tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi juga menjadi penyebab besar terjadinya bencana lingkungan.

Ia memaparkan, terjadi perubahan dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat tahun 2022. Kebijakan tata ruang yang berubah secara sistematis justru membuka jalan bagi eksploitasi kawasan yang seharusnya dilindungi.

Menurut dia, perubahan Perda RTRW ini menjadi celah masuknya berbagai kepentingan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta. Salah satu yang ia soroti adalah perubahan status Gunung Mas yang kini bisa dijadikan kawasan permukiman.

"Saya menangkapnya seperti by design. Perda RTRWnya diubah, BUMDnya masuk menjalin KSO dengan PTPN, kemudian mereka bekerja sama dengan pihak yang ada kaitannya dengan Urbane Indonesia, bekas kantor konsultannya RK, Gubernur Jabar dulu, nyambung semuanya itu," papar wakil rakyat asal Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) itu.

Asep bahkan mendapat laporan bahwa ada aliran hulu sungai Ciliwung yang seharusnya berkelok-kelok namun diluruskan demi kepentingan bisnis.

"Ketika pihak kabupaten pun memberikan fasilitas dan kemudahan izin di atas kawasan resapan mestinya PTPN sebagai prinsipal mestinya jangan sampai terbawa arus juga. Jadi, sikap saya jelas, batalkan seluruh KSO para mitra dengan PTPN di kawasan Puncak," katanya.

Selain itu, Asep juga mengkritisi dugaan praktik korupsi dalam proyek-proyek tersebut. Ia menyebut bahwa direksi perusahaan yang terlibat diduga melakukan penggelapan dana dari berbagai KSO, sementara para pekerja justru mengalami kesulitan ekonomi.

"Saya dapat informasi bahwa dari terbitnya KSO kemarin pun ada potensi korupsi juga di level elit PTPN Puncak kemarin. Menjadi ironi saat para pekerjanya termegap-megap kesulitan," kata Asep, mengungkap aspirasi yang disampaikan sejumlah pihak kepadanya.

Maka, ia mendesak adanya tindakan nyata untuk mengatasi dampak buruk proyek-proyek tersebut, termasuk pemulihan kembali fungsi resapan air melalui penghijauan.

Menurutnya, keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama demi mencegah bencana yang lebih besar di masa depan.

"Yang harus dilakukan oleh PTPN ke depan adalah bagaimana upaya penghijauan kembali dapat dilakukan secara masif. Mudah-mudahan duka tidak lagi ada di Bogor hingga Bekasi. Malu sekali kita," tuturnya.

Sedikitnya 5 mobil Tesla terbakar di Las Vegas Selasa waktu setempat, 2 diantaranya ludes dilahap api. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump turut berkomentar atas aksi pembakaran itu, dan menyebutnya sebagai aksi terorisme.

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik lahan tempat berdirinya hotel mewah di Jakarta Pusat, Hotel Sultan, masih berlanjut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, perusahaan Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, mendapatkan somasi dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Somasi yang dilayangkan pada Desember 2024 itu berisi tentang perintah pengosongan hotel.

"Somasi dari Setneg untuk mengosongkan," kata Nusron saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025).

Sementara bila somasi pengosongan tersebut tidak digubris, Nusron mengatakan bahwa langkah selanjutnya adalah eksekusi.

"Biasanya kalau sudah somasi ya nanti dieksekusi kalau enggak diindahkan," ucap Nusron.

Sebagai informasi, konflik ini bermula setelah habisnya Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora yang dipegang oleh PT Indobuildco sebagai alas hukum penguasaan kawasan Hotel Sultan pada awal tahun 2023.

Pengelolaan lahan selanjutnya dikuasakan kepada Kemensetneg Negara sesuai dengan Hak Pengelolaan (HPL) 1/Gelora Tahun 1989 yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN.

Namun demikian, Indobuildco yakin bahwa mereka memegang alas hak yang sah karena telah mengajukan perpanjangan HGB yang hingga saat ini belum ada pernyataan penolakan atau masih dikaji oleh BPN.

Kemudian, serangkaian upaya pengosongan lahan dilakukan oleh PPK GBK, seperti pemasangan spanduk, portal, dan tembok beton. Hal tersebut yang lalu menjadi alasan Indobuildco melayangkan sederet gugatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sengketa proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan Navayo International AG memasuki babak baru.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, Navayo International mengajukan permohonan penyitaan aset pemerintah Indonesia yang berada di Perancis.

Yusril mengatakan, gugatan penyitaan tersebut diajukan Navayo di Pengadilan Perancis menyusul putusan arbitrase di Singapura yang mengalahkan Kemenhan.

"Masalah ini dirundingkan berlarut-larut, sampai akhirnya Navayo mengajukan permohonan kepada Pengadilan Prancis untuk mengeksekusi putusan dari Arbitrasi Singapura dan meminta untuk dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Prancis," kata Yusril, dalam konferensi pers di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Berdasarkan dokumen yang diserahkan kuasa hukum Navayo, Kemenhan memiliki kewajiban bayar dari putusan Arbitrase International Criminal Court (ICC) sebesar 24,1 juta Dollar Amerika Serikat (AS).

Apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan, akan dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2.568 Dollar AS per hari sampai putusan Arbitrase ICC dibayarkan.

"Persoalan ini adalah persoalan yang serius bagi kita, karena kita kalah di forum Arbitrase negara lain," ujar Yusril.

Yusril mengatakan, pemerintah menghormati putusan pengadilan Arbitrase Singapura yang menyatakan pemerintah kalah dan diwajibkan membayar ganti rugi.

Ia mengatakan, akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan.

"Nanti masalah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden hasil pertemuan dan pembahasan rapat koordinasi hari ini," ujar dia.

Tak hanya itu, Yusril mengatakan, pemerintah akan berupaya menghambat penyitaan aset pemerintah di Prancis.

Sebab, kata dia, penyitaan tersebut melanggar Konvensi Wina terkait perlindungan aset diplomatik yang tidak bisa disita.

"Walaupun hal ini sudah dikabulkan oleh Pengadilan Perancis, tapi pihak kita tetap akan melakukan upaya-upaya perlawanan untuk menghambat eksekusi ini terjadi," tutur dia.

Yusril mengatakan, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa Navayo juga melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya.

Ia mengatakan, Navayo baru mengerjakan pekerjannya sejumlah Rp 1,9 miliar.

"Jadi, jauh sama sekali daripada apa yang diperjanjikan oleh Kemhan dengan mereka. Tapi, ketika kita kalah di arbitrase Singapura, kita harus membayar dalam jumlah yang sangat besar," ucap dia.

Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap proyek pengelolaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang menyebabkan negara menelan kerugian ratusan miliar rupiah.

Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2015, ketika RI menyewa satelit dan tak memenuhi kewajiban bayar sesuai nilai sewa.

Hal ini menyebabkan Indonesia digugat di pengadilan arbitrase internasional sehingga harus membayarkan uang sewa dan biaya arbitrase dengan nilai fantastis.

Kasus ini pun kini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, perkara ini telah diselidiki sejak beberapa tahun lalu dan dalam waktu dekat akan masuk ke tingkat penyidikan.

"Kami sudah melakukan penelitian dan pendalaman atas kasus ini, dan sekarang sudah hampir mengerucut. Insya Allah dalam waktu dekat perkara ini naik ke penyidikan," kata Burhanuddin, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Atas permasalahan ini, Avanti menggugat Indonesia di London Court of International Arbitration.

Pada 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara harus mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit Artemis.

"Biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling satelit sebesar ekuivalen Rp 515 miliar," kata Mahfud.

Tak hanya itu, Navayo juga mengajukan tagihan sebesar 16 juta dollar AS kepada Kemenhan.

Terkait perkara ini, Pengadilan Arbitrase Singapura pada 22 Mei 2021 mengeluarkan putusan yang mewajibkan Kemenhan membayar 20.901.209 dollar AS atau setara Rp 314 miliar kepada Navayo.

"Selain keharusan membayar kepada Navayo, Kemhan juga berpotensi ditagih pembayaran oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat, sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi," kata Mahfud.

ACEH UTARA, KOMPAS.com - Yeni Mulyani (35), warga Gampong Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, istri dari Hasfiani (37) yang akrab disapa Imam, yang dibunuh oknum TNI AL di Aceh Utara, menuntut keadilan dari negara.

Ibu tiga anak ini meminta pelaku dihukum setimpal, yaitu hukuman mati.

“Saya tidak bisa terima atas kematian suami saya. Saya minta pelaku dihukum setimpal, dihukum sama, hukuman mati,” terang Yeni di rumahnya di Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Jumat (20/3/2025).

Ibu dari Muhammad Arkan (9), Muhammad Rayyan (5), dan Shanum Azkiyyara (13 bulan) itu tak bisa membayangkan kekejian yang dialami oleh sang suami.

Peluru melesak di pelipis kanan hingga kepala belakang.

Suaminya bekerja sebagai agen mobil sepulang dari Puskesmas Babah Buloh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.

Sang suami adalah perawat dengan status tenaga sukarela di Puskesmas tersebut.

Imam meninggal dunia usai ditembak oleh oknum TNI AL yang bertugas di KAL Bireuen Lanal Lhokseumawe berinisial DI pada Jumat, 14 Maret 2025.

Jasadnya dibuang dalam karung di KM 30 Gunung Salak, Kabupaten Aceh Utara.

“Dia pamit ke saya, katanya mau ketemu calon pembeli mobil. Mobil yang dijual itu milik Pak Fadli, warga Kecamatan Dewantara juga. Itu komunikasi terakhir dan pertemuan terakhir saya dengan suami,” katanya.

“Saya minta TNI AL untuk membuka informasi sejauh mana pengusutan pembunuhan suami saya. Saya mohon dibuka sejelas-jelasnya,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Massa aksi yang berunjuk rasa di depan DPR RI terkait penolakan RUU TNI, khususnya di titik Gerbang Pancasila, sempat memanas, dengan membakar ban bekas dan memecahkan kaca pos pengamanan.

Mereka sempat berhasil menjebol pagar pembatas kaca pos pengamanan, kemudian disusul dengan pemecahan kaca menggunakan batu dan kayu.

Tak hanya itu, massa aksi juga berusaha membongkar besi pelindung kaca lainnya dengan menggunakan tali.

Massa terus memecahkan kaca-kaca pos pengamanan di pintu masuk Gerbang Pancasila. Bahkan mereka mencoba menarik dengan tali.

Kembali kondusif

Meski sempat dibumbui oleh aksi pemecahan kaca, namun mereka kembali kondusif dan saat ini aksi masih terus berlangsung.

Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan aliansi masyarakat terbagi menjadi dua, ada yang berada di bagian depan gedung DPR RI dan juga belakang gedung.

Mereka terus berorasi menuntut RUU TNI tidak disahkan oleh DPR.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani yang dijawab setuju oleh para peserta rapat.

Persetujuan RUU TNI itu disaksikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta jajaran Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan.

Dalam RUU TNI itu ada empat poin perubahan, yang pertama adalah Pasal 3 mengenai kedudukan TNI yang tetap berada di bawah presiden soal pengerahan dan penggunaan kekuatan. Sedangkan strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Sejumlah mahasiswa melakukan aksi protes terkait pengesahan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) di Gerbang Pancasila, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025). Aksi ini diwarnai pembakaran ban di depan gerbang tersebut.

Tampak asap hitam membumbung ke angkasa akibat penyalaan api. Selain itu, para pendemo juga berupaya merobohkan pagar tersebut.

Sambil menggedor pagar, mahasiswa meminta anggota DPR untuk keluar menemui demonstran. Digedornya pagar tersebut diibaratkan seperti membangunkan anggota DPR yang dianggap sedang tidur.

"Woy sahur woy bangun," teriak mahasiswa.

Selain melakukan aksi pembakaran, mahasiswa juga mengibarkan bendara Indonesia di depan gerbang Pancasila.

DPR telah mengesahkan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) menjadi UU. Pengesahan berlangsung melalui Sidang Paripurna ke-15 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025.

Sebelum disahkan, Ketua DPR Puan Maharani lebih dulu menanyakan kepada para peserta sidang, apakah RUU tersebut bisa diketok sebagai UU.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Puan dalam ruangan rapat paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

"Setuju," jawab peserta sidang.

Dalam rapat itu, Puan juga menyampaikan bahwa sebanyak 293 anggota hadir sementara 11 orang izin.

?Dengan begitu rapat dinyatakan kuorum. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim rapat paripurna dibuka dan terbuka untuk umum,? sambungnya.