Jakarta -

Tidak hanya menjalankan ibadah puasa, mengeluarkan zakat fitrah juga menjadi hal wajib yang harus dilakukan umat muslim saat bulan Ramadan. Mengeluarkan zakat fitrah bisa dimaknai sebagai bentuk kepedulian bagi sesama, khusunya bagi mereka yang kurang mampu.

Melalui zakat fitrah, kita diharapkan bisa bersama-sama menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan rasa kebahagiaan dan kemenangan.

Mengutip detikHikmah, kewajiban zakat fitrah bagi umat Islam tertuang pada hadis riwayat Ibnu Umar RA.

Ia berkata, "Rasulullah SAW mewajibkan zakat al-fithr kepada setiap budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, dan setiap Muslim yang tua dan muda sebanyak satu sha' biji kurma kering atau satu sha' gandum. Beliau menyuruh kami melaksanakannya sebelum salat Id." (HR Bukhari).

Waktu yang dianjurkan untuk membayarkan zakat fitrah berada di akhir bulan Ramadan, sejak Matahari terbenam pada malam Idulfitri hingga paling lambat sebelum pelaksanaan salah Idul Fitri.

Lalu, berapa besaran zakat fitrah dan bagaimana hukumnya? Berikut penjelasannya dirangkum detikEdu.

Besaran dan Hukum Zakat Fitrah Bagi Siswa

Hukum pembayaran zakat fitrah adalah wajib bagi setiap umat Islam, termasuk bagi siswa atau anak-anak. Namun, karena mereka belum memiliki kemampuan ekonomi, pembayaran zakat fitrah ditanggung oleh orang tuanya hingga ia dewasa.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menjelaskan besaran zakat fitrah adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Dengan begitu, sama seperti orang dewasa, siswa atau anak-anak juga membayarkan zakat fitrah sebesar 2,5 kg/3,5 liter beras.

Kendati demikian, para ulama termasuk Shaikh Yusuf Qardawi memperbolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang. Uang ini harus setara dengan 1 sha' gandum, kurma, atau beras, yang menyesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi sehari-hari.

Melalui SK Ketua BAZNAS No 14 Tahun 2025 tentang Nilai Zakat Fitrah dan Fidyah untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, ditetapkan bila nilai zakat fitrah setara dengan uang adalah Rp 47 ribu/jiwa.

Jadi detikers bisa menyesuaikan dengan orang tua masing-masing apakah ingin membayar zakat fitrah dalam bentuk uang ataupun beras ya!

Niat Zakat Fitrah untuk Siswa Laki-laki dan Perempuan

Membayar zakat fitrah pemberi harus disertai dengan niat. Bagi anak, niat ini bisa diwakilkan oleh orang tua.

Kendati demikian, detikers juga bisa menyampaikan zakat fitrah mandiri ke masjid-masjid terdekat. Adapun bacaan niat zakat fitrah untuk anak laki-laki dan perempuan yakni:

Niat Zakat Fitrah untuk Anak Laki-laki

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ ﻭَﻟَﺪِﻱْ ... ﻓَﺮْﺿًﺎ ِﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Nawaitu an ukhrija zakaatal fithri 'an waladii ... fardhan lillaahi ta'aalaa

Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku... (sebutkan nama), fardu karena Allah Ta'aalaa."

Niat Zakat Fitrah untuk Anak Perempuan

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ ﺑِﻨْﺘِﻲْ ... ﻓَﺮْﺿًﺎ ِﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Nawaitu an ukhrija zakaatal fithri 'an bintii ... fardhan lillaahi ta'aalaa

Artinya: "Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku... (sebutkan nama), fardu karena Allah Ta'aalaa."

Manfaat Membayar Zakat Fitrah

Ramadan memang bulan yang tepat untuk mengajarkan hal-hal baik untuk anak. Ketika membayarkan zakat fitrah ada berbagai manfaat yang bisa diambil baik untuk anak sendiri ataupun orang tua.

Eva Rianty Lubis dalam bukunya Pesan dari Nabi tentang Anak menjelaskan dalam konteks pendidikan sosial bagi anak, membayarkan zakat fitrah akan memberi dampak positif bagi kepekaan sosial mereka.

Adapun dampak lain yang akan terasa adalah:

1. Melatih anak untuk menjadi sosok yang dermawan dan penuh kasih

Melihat orang tua membayarkan zakat akan membuat pikiran anak terbuka. Sebab, ia bisa melihat langsung bila zakat yang dibayarkan akan bermanfaat bagi banyak orang.

2. Menunaikan rukun Islam yang keempat

Anak bisa diajarkan untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia yang diberikan sambil menunaikan rukun Islam keempat, yaitu membayar zakat. Dengan begitu, anak bisa belajar membantu orang yang membutuhkan.

Ke depannya, anak bisa tumbuh dengan senantiasa bersyukur atas apa yang diberi. Ia juga bisa menjadi anak yang baik dan tidak sombong.

3. Mengajarkan anak untuk disiplin

Zakat fitrah hanya bisa dibayarkan pada bulan Ramadan. Di sini anak akan diajarkan untuk membayarkan zakat secara tepat waktu dan disiplin.

4. Mengajarkan anak atas hak dan tanggung jawab

Zakat fitrah adalah hak yang harus dibayarkan kepada orang yang tepat. Jika hak tidak dibayarkan, kelak kita akan diminta pertanggungjawaban.

Dengan mengeluarkan zakat, orang tua bisa mengajarkan pada anak bahwa pada setiap harta yang dimilikinya, ada hak fakir miskin di sana.

5. Menumbuhkan sikap saling tolong-menolong

Membayarkan zakat akan mengajarkan anak untuk bisa bersikap saling tolong-menolong. Bila orang tua sudah mengajarkan hal ini sejak dini, anak akan tumbuh menjadi sosok yang baik hati kepada siapa pun.

"Itulah mengapa ketika orang tua hendak mengeluarkan zakat, ajak anak untuk ikut serta. Biarkan mereka melihat proses yang berlangsung. Dengan rasa ingin tahu anak yang tinggi, pastinya akan ada banyak pertanyaan yang muncul" kata Eva.

"Orang tua wajib terbekali ilmu agar bisa menjawab pertanyaan dari anak. Sehingga rasa penasarannya terpuaskan dan ia jadi mengerti betapa pentingnya mengeluarkan zakat fitrah bagi umat muslim," tandasnya.

(det/twu)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum (Ketum) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Zulmansyah Sekedang mengapresiasi Dewan Pers yang secara tegas menyatakan Hendry Ch Bangun (HCB) tidak lagi mempunyai kedudukan hukum atau legal standing sebagai Ketum PWI Pusat untuk menggugat Dewan Pers di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Adapun pernyataan tersebut dilontarkan Dewan Pers melalui Ade Wahyudin dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers sebagai kuasa hukum dalam nota keberatan atau eksepsi di PN Jakarta Pusat lewat e-court pada Rabu (19/3).

"Eksepsi Dewan Pers di PN Jakarta Pusat menyatakan HCB tidak lagi punya legal standing kami setuju 100 persen. Itu sejalan dengan Keputusan Nomor 50 Dewan Kehormatan PWI Pusat," kata Zulmansyah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Sebagai pihak Tergugat 2 dalam perkara perdata 711/Pdt.G/2024 yang diajukan HCB di PN Jakpus, Zulmansyah tidak mengajukan nota keberatan. Begitu pula dengan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Sasongko Tedjo, yang menjadi Tergugat 3.

Kendati demikian, keduanya menyatakan 100 persen sama dan setuju dengan eksepsi yang disampaikan oleh Dewan Pers.

Secara organisasi, kata Zulmansyah, HCB sudah selesai di PWI sejak 16 Juli 2024 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 50/VII/DK/PWI-P/SK-SR/2024.

Dengan demikian, HCB bukan lagi merupakan Ketum PWI setelah dipecat Dewan Kehormatan PWI Pusat serta bukan pula merupakan anggota PWI.

"Karena itu berhentilah bermanuver menggugat perdata di pengadilan, melaporkan pidana di kepolisian, atau memecat anggota PWI yang tidak sejalan dengannya. Semua sia-sia saja, bikin malu, dan memperburuk nama PWI saja," tuturnya.

Sebelumnya, HCB mengatasnamakan PWI Pusat, menggugat Dewan Pers dengan perkara perdata Nomor: 711/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Pst karena tidak terima "diusir" dari Lantai 4 Gedung Dewan Pers.

Persidangan dipimpin Hakim Ketua Achmad Rasyid Purba dengan panitera pengganti Haridah Sulkam.

Secara tegas dalam eksepsi Dewan Pers sebagai tergugat di poin 18 sampai 26, disebutkan bahwa HCB sebagai penggugat sudah tidak memiliki lagi kedudukan hukum sebagai Ketum PWI Pusat.

Oleh karena itu dalam eksepsinya, Dewan Pers meminta Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menyatakan gugatan HCB tidak dapat diterima atau NO (Niet Onvankelijdke Ver Klaard) dan menghukum HCB sebagai penggugat untuk membayar biaya perkara.

Selain karena HCB tidak memiliki kedudukan hukum, Dewan Pers juga menilai gugatan HCB bersifat prematur atau terlalu dini karena penggugat belum menyelesaikan pokok perkara secara proporsional (eksepsi dilatoria), gugatan yang diajukan HCB salah pihak (error in persona), serta gugatan yang diajukan HCB tidak jelas dan kabur (obscuur libel).

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara, kembali menunda persidangan praperadilan yang diajukan mantan Kabagbinopsnal Ditreskrimum Polda Sumatera Utara (Sumut) Kompol Ramli Sembiring, Senin (24/3).

Penundaan persidangan ini lantaran pihak Polri kembali tidak memenuhi dan menghadiri panggilan Pengadilan Negeri Medan, karena berdekatan dengan libur panjang hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Hakim tunggal Philip M. Soentpiet, memutuskan persidangan kembali digelar pada Kamis (10/4), mendatang.

“Dikarenakan para pihak termohon belum dapat memenuhi dan menghadiri panggilan. Jadi, kita agendakan untuk sidang perdana digelar pada tanggal 10 April 2025," ucap Hakim Philip.

Irwansyah Nasution selaku kuasa hukum Kompol Ramli Sembiring, menyampaikan kekecewaannya terkait penundaan persidangan kali ini.

"Kami kecewa dengan sikap Kapolri dan jajarannya, karena apapun itu alasannya dengan hari ini mereka (para termohon-Red) kembali tidak menghadiri panggilan PN Medan,” jelas dia.

Menurut dia, alasan para termohon yakni, Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Bareskrim Polri Cq Direktorat Tipikor Cq Direktur Tipikor sebagai termohon I dan Kapolda Sumut Cq Direskrimsus sebagai termohon II, tidak hadir dalam persidangan tidak beralasan.

“Kita meminta agar Kapolri dan jajarannya untuk dapat menghormati lembaga persidangan yang ada,” jelas dia.

Pihaknya menduga, para termohon sengaja tidak hadir dalam persidangan untuk mengulur-ulur waktu dan tidak memberikan keadilan bagi kliennya.

Sebab, penundaan hari ini merupakan yang kedua kalinya. Dimana seyogyanya sidang praperadilan digelar pada Rabu (19/3), namun ditunda karena pihak termohon II belum menerima surat panggilan dari PN Medan.

“Nah hari ini, hakim tunggal kembali menunda persidangan, dikarenakan pihak termohon I dan II tidak hadir,” ucap Irwansyah.

Padahal, lanjut dia, pihak Pengadilan Negeri Medan menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat panggilan kepada para pihak termohon.

"Kami berharap tanggal 10 April nanti, pihak para termohon hadir. Inikan upaya hukum yang diberikan ruang oleh Undang-Undang. Kalau misalnya kita tidak menghargai upaya-upaya hukum bagaimana mungkin kita berbicara penegakan hukum," tutur pria yang akrab disapa Ibe itu.

Diketahui Ramli Sembiring melalui kuasa hukumnya dari Law Office & Advokat Irwansyah Nasution and Partners mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Medan.

Gugatan praperadilan itu, terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Kompol Ramli Sembiring atas kasus dugaan tindak pidana pemerasan terhadap SMKN di Nias-Sumut dalam pengelolaan Dana DAK Dinas Pendidikan.

Pihaknya mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Medan pada Kamis (13/3), dengan nomor perkara: 17/Pid.Pra/2025/PN Mdn.

Dalam gugatan itu, Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Bareskrim Polri Cq Direktorat Tipikor Cq Direktur Tipikor selaku termohon I. Lalu, Kapolda Sumut Cq Direskrimsus Polda Sumut selaku termohon II.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Yani, ibunda dari Farrel Mahardika Putra dan Nayaka Rivanno Attalah, mengatakan, aksi kedua anaknya menawarkan ginjal untuk dijual dilakukan secara spontan.

Kakak adik itu nekat ingin menjual ginjal demi bisa membebaskan Yani yang sempat ditahan akibat kasus penggelapan dana di Polres Tangerang Selatan (Tangsel).

“Itu kan spontanitas mereka sendiri, ya kan? Coba kalau kejadiannya di diri Mbak, apa yang bisa dilakukan untuk orangtua? Nah, seperti itu yang mereka lakukan, spontanitas mereka kakak adik,” ujar Yani saat ditemui Kompas.com, Senin (24/3/2025).

Ia mengaku tidak memaksa anak-anaknya melakukan aksi ekstrem tersebut.

“Oh, enggak ada (tuntutan dari polisi). Itu spontanitas dia aja,” kata dia.

Tindakan itu dilakukan karena kedua anaknya merasa tidak memiliki kekuatan secara ekonomi untuk menghadapi perkara hukum yang menyeret sang ibu.

Mereka merasa kesenjangan antara keluarga mereka dan pihak pelapor membuat perjuangan mencari keadilan terasa berat.

“Mungkin karena dia tahu keadaan orang-orang yang dilawan ini adalah orang yang berada. Mungkin di pikiran mereka itu, dengan cara begini mereka bisa melawan," kata Yani.

"Kalau untuk kita melawan uang, kita enggak punya. Salah satunya mungkin mereka mencari keadilannya dengan cara begitu,” tambah dia.

Meski sempat menyita perhatian publik, permasalahan hukum yang melibatkan Yani kini telah berakhir secara damai.

Kuasa hukum pelapor, Paulus Tarigan, memastikan bahwa laporan terhadap Yani telah dicabut di Polsek Ciputat Timur, Polres Tangerang Selatan.

“Kami menyampaikan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai dan laporan telah dicabut,” kata Paulus.

Proses perdamaian disaksikan oleh sejumlah pihak, termasuk tokoh masyarakat dan perwakilan keluarga.

Penyerahan surat perdamaian dan pencabutan laporan dilakukan pada Kamis malam, sekitar pukul 19.30 hingga 20.30 WIB di Polsek Ciputat Timur, dan diterima langsung oleh Kapolsek Kompol Bambang Askar.

Mewakili kliennya, Paulus menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas kegaduhan yang sempat terjadi.

“Klien kami hanya menuntut keadilan dan bukan bertindak di luar hukum. Kami memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi di masyarakat akibat pemberitaan sebelumnya,” ucap dia.

Buleleng -

Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menyampaikan pendapat akhirnya atas tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) saat rapat paripurna bersama DPRD Buleleng. Ia berharap disepakatinya ketiga ranperda tersebut dapat memberikan kepastian hukum serta rasa adil bagi masyarakat.

Ketiga ranperda yang dimaksud Sutjidra, yakni Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah; Ranpera tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Pasar Argha Nayottama, Perumda Tirta Hita Buleleng, Perusahaan Umum Daerah Swatantra, dan PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda); serta Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

"Dengan disepakatinya ranperda tersebut, maka ketiga perda diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memberikan manfaat, dan juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," ujar Sutjidra di ruang sidang utama Gedung DPRD Buleleng, Senin (24/3/2025).

Sutjidra menghormati pandangan serta masukan konstruktif dari anggota dewan. Ia menilai berbagai masukan tersebut demi perbaikan dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik.

"Semua ini berkat adanya jalinan kerja sama yang baik serta saling dukung antara eksekutif dan legislatif yang dilandasi semangat untuk membangun Kabupaten Buleleng yang kita cintai," imbuh politikus PDIP itu.

Sutjidra lantas mengapresiasi kerja keras seluruh anggota DPRD Buleleng yang telah membahas ketiga ranperda tersebut. "Selanjutnya ketiga ranperda ini akan dikirim ke Pemerintah Provinsi Bali untuk mendapatkan nomor register sebelum ditetapkan menjadi perda," pungkasnya

Foto : Made Wijaya Kusuma

Ket : Bupati I Nyoman Sutjidra saat menyampaikan pendapat akhir atas Ranperda tentang pencabutan perda nomor 1 tahun 2017 tentang kerjasama daerah; Ranpera tentang Penyertaan Modal Daerahkepada Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Pasar Argha Nayottama, Perumda TirtaHita Buleleng, Perusahaan Umum Daerah Swatantra, dan PT.BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda);dan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah di ruang sidang utama GedungDPRD Buleleng, Senin (24/3/2025).

(iws/iws)

Karawang (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Asep Kurnia dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi melakukan panen raya di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin.

"Saya sangat bangga. Karena untuk kesekian kalinya Lapas berhasil mengembangkan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing dan hari ini Lapas Karawang," kata Asep, usai panen raya di Lapas Karawang.

Panen raya di Lapas Karawang ini cukup bagus, karena panennya merupakan hasil hasil pertanian, perkebunan dan perikanan di sarana edukasi dan asimilasi Lapas Karawang.

"Warga Binaan diberikan kesempatan belajar melalui sarana edukasi dan asimilasi Lapas Karawang. Mereka dilatih untuk menghasilkan karya bernilai ekonomis yang diharapkan menjadi bekal saat kembali ke masyarakat," katanya.

Lahan seluas 2 hektare yang ditanami padi tersebut telah berhasil dipanen sebanyak 8 ton dengan varian beras Inpari 32 dan Nutri Zinc.

Selain padi, panen raya ini juga menghasilkan perkebunan aneka sayur-mayur juga dikembangkan di luas tanah 1.500 m² dan budidaya Ikan di atas lahan hampir 1.000 m².

Sementara itu, Dirjenpas mengungkapkan 2,3 hektar lahan hidup telah menjadikan Lapas Karawang menjadi bagian lumbung ketahanan pangan Pemasyarakatan untuk kebutuhan nasional.

Selain dapat dijual ke pasar masyarakat, semua hasil pertanian dan perikanan ini ditargetkan dan menyumbang kebutuhan bahan makanan Warga Binaan Lapas Karawang sendiri

"Kami mewajibkan vendor penyedia bahan makanan warga binaan minimal 5 persen harus menggunakan hasil budidaya Warga Binaan," kata Mashudi seraya menekankan keberhasilan ini sebagai bentuk perwujudan 13 Program Akselerasi Menteri Imipas sekaligus melaksanakan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI. (KR-MAK)

Bekasi -

Polisi menangkap aparatur sipil negara (ASN) gadungan yang viral meminta tunjangan hari raya (THR) kepada pedagang di Pasar Induk Cibitung, Bekasi. Pria bernama Sodri itu kini ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan polisi.

Selain Sodri, polisi menetapkan temannya yang bernama Samsul. Kedua tersangka ini meminta-minta THR kepada enam orang pedagang di Pasar Induk Cibitung, bersama dua pelaku lain yang masih jadi buron.

Keduanya dihadirkan dalam jumpa pers di Mapolres Metro Bekasi. Keduanya terlihat memakai baju tahanan berwarna oranye.

Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat pria berbaju ASN tersebut mendatangi seorang pedagang di Pasar Cibitung. Dia menyerahkan selembar kuitansi bertulisan 'THR Retribusi'.

"Pemda, retribusi keamanan ama retribusi," ujar pelaku tersebut kepada pedagang, dilihat detikcom, Senin (24/3/2025).

Menurut perekam, kejadian tersebut sudah berlangsung lama. Dia mengalami pemalakan bermodus THR ini sejak berdagang di Pasar Induk Cibitung 4 tahun yang lalu.

"Tolong, Pak, biar nggak jadi kebiasaan, Pak," kata perekam.

Pelaku Ditangkap

Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti kejadian viral tersebut. Saat ini pelaku telah diamankan polisi.

"Sudah kita tangkap tadi malam," kata Mustofa saat dihubungi detikcom, Senin (24/3).

Mustofa memastikan pelaku tersebut bukanlah ASN Pemkab Bekasi. Ia menegaskan ASN gadungan ini akan diproses lebih lanjut.

"Kita akan proses. Bukan pegawai (Pemkab Bekasi)," tuturnya.

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu (22/3). Sodri bersama tiga pelaku lainnya berkeliling meminta sumbangan THR kepada para pedagang.

Dalam semalam, mereka mendapatkan uang Rp 1,6 juta. Uang tersebut dibagi empat dan tersisa Rp 450 ribu.

(mea/mea)

JAKARTA - Perdebatan tentang hak cipta antarmusisi Tanah Air memicu keprihatinan banyak kalangan. Ketua DPP PKB Syaiful Huda meminta perdebatan tersebut dikembalikan ke aturan hukum yang saat ini berlaku.

"Kami menilai terlepas dari berbagai kekurangan yang ada baiknya perdebatan ini dikembalikan ke aturan hukum yang berlaku yakni UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta . Dengan demikian perdebatan bisa lebih konstruktif dan tidak terjebak pada argumen ad hominem yang menyerang personal sehingga mengaburkan subtansi masalah," kata Syaiful Huda, Senin (24/3/2025).

Ketua Komisi X DPR RI periode 2019-2024 ini menilai pengaturan hak cipta sebenarnya sudah diatur dalam UU 28/2014 tentang Hak Cipta. Selain itu ada Peraturan Pemerintah (PP) 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik.



"Bahkan dalam PP 56/2021 diatur secara detail kewajiban bagi semua pihak yang menggunakan lagu dan musik sebagai layanan publik bersifat komersial untuk membayarkan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait," katanya.

Dalam PP 56/2021, lanjut Huda, juga diatur jenis layanan komersial yang harus membayar royalti kepada pemegang hak cipta lagu dan atau musik. Termasuk ditegaskan di PP tersebut jika pembayaran royalti tersebut harus melalui Lembaga Manajamen Kolektif Nasional (LMKN).

"Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021 menjelaskan bahwa royalti dibayarkan oleh individu kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan/atau musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)," ujarnya.

Huda mengungkapkan selama ini memang ada keluhan terkait dengan kinerja LMKN. Bahkan pembentukan LMKN bentukan pemerintah ini sempat memicu polemik karena kinerjanya bisa tumpang tindih dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang didirikan oleh artis/musisi secara independen.

"Selain itu LMK juga dikritik terkait dengan minimnya transparansi, ketidakjelasan basis data penggunaan lagu atau musik secara komersil, hingga prosentase 20% yang harus dibayarkan pemegang hak cipta ke LMK," katanya.

Kendati kinerja LMK belum efektif, kata Huda bukan berarti para pihak membuat aturan baru seperti direct license yang saat ini lagi hangat dibicarakan. Menurutnya munculnya direct licensing ini berpotensi menciptakan hubungan tidak setara antara pemegang hak cipta dengan artis penyanyi.

"Harusnya perdebatan dikembalikan pada bagaimana mengoptimalkan LMKN atau LMK agar benar-benar memberikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta bukan kemudian membikin aturan baru di luar ketentuan yang sudah berlaku seperti direct licensing dalam performing rights," katanya.

Untuk diketahui perseteruan tentang royalti hak cipta ini mencuat setelah penyanyi Agnes Monica digugat pencipta lagu Ari Bias karena dinilai menyanyikan lagu tanpa izin. Perkara ini kemudian bergulir ke Pengadilan Niaga. Dalam putusan bernomor 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga JKT.PST, Agnez kemudian dianggap melanggar hak cipta dan membayar ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar kepada Bias.

Menyikapi keputusan ini Agnez Mo merasa diperlakukan tidak adil karena telah membayar royalti melalui LMKN. Polemik ini kemudian berlanjut dengan perpecahan dua kubu musisi yakni Aliansi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) yang mendukung Air Bias dan Vibrasi Suara Indonesia (Visi) yang mendukung Agnez Mo. AKSI ini dimotori oleh Ahmad Dhani dan Piyu Padi Reborn, sedangkan VISI digawangi beberapa penyanyi top Indonesia seperti Armand Maulana, Ariel Noah, hingga Bunga Citra Lestari (BCL).

Selatpanjang, Riau (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau melakukan deportasi terhadap seorang warga negara asing asal Malaysia, karena izin tinggal melebihi batas waktu.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Putu Sonny Kharmawi Guna G, menjelaskan WN perempuan asal Malaysia yang berinisial ZM itu dideportasi pada Jumat (21/3). Dia terbukti melanggar Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Yang bersangkutan diberi tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi karena berada di wilayah Indonesia melebihi waktu izin tinggal,” kata Putu Sonny di Selatpanjang, Senin.

Masa berlaku izin tinggal yang bersangkutan, kata Sonny, telah berakhir, namun masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 hari. Ia secara tegas akan menindak orang asing yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

"Deportasi kita dilakukan sesuai dengan prosedur. WN Malaysia tersebut dideportasi keluar wilayah Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang dengan menggunakan kapal MV Oceanna VIII tujuan Kukup, Johor Bahru, Malaysia pukul 09.30 WIB,” jelasnya.

Sonny menegaskan Imigrasi Selatpanjang tidak hanya memberikan pelayanan keimigrasian, tetapi juga melakukan penegakan hukum demi keamanan negara.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Rianto Hendro Santoso, menambahkan Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang akan selalu siap untuk menindak tegas terhadap orang asing yang melanggar peraturan perundang - undangan.

“Pihak imigrasi berharap agar semua WN asing yang berkunjung ke Indonesia dapat lebih memahami dan mematuhi prosedur yang berlaku. Ini untuk mendukung kelancaran perjalanan dan mencegah pelanggaran hukum yang dapat merugikan kedua belah pihak,” tutur Rianto.

Pewarta: Bayu Agustari Adha/Rahmat Santoso
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Solo -

Kepastian status hukum dua oknum TNI yang diduga menembak mati 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Lampung, diumumkan besok. Hari ini petinggi TNI-Polri mengadakan pertemuan di Mako Polda Lampung.

Dilansir detikSumbagsel, Senin (24/3/2025), dari pantauan di Mapolda Lampung, jajaran petinggi TNI yang hadir di antaranya Wadanpus Pomad, Mayjend TNI Eka Wijaya Permana, dan Karopaminal Mabes Polri.

Wakapolda Lampung Brigjen Ahmad Ramadhan membenarkan adanya pertemuan tersebut. Ahmad menyampaikan pertemuan itu membahas kasus yang melibatkan dua oknum TNI yang diduga melakukan penembakan terhadap tiga anggota Polri.

"Iya ada, ada pertemuan itu. Membahas hasil investigasi tim gabungan terkait penanganan kasus di Way Kanan," ungkap Ahmad kepada wartawan, Senin (24/3).

Ahmad menjelaskan dari hasil pertemuan tersebut disepakati akan diadakan konferensi pers (konpers) yang akan digelar di Mapolda Lampung pada Selasa (25/3) besok.

"Jadi besok (Selasa) hasilnya investigasinya diumumkan, besok akan dilaksanakan preskon oleh Kapolda bersama Danpus Pomad pukul 10.00 WIB," pungkasnya.

(apl/ams)

Karawang (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Asep Kurnia dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi melakukan panen raya di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin.

"Saya sangat bangga. Karena untuk kesekian kalinya Lapas berhasil mengembangkan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing dan hari ini Lapas Karawang," kata Asep, usai panen raya di Lapas Karawang.

Panen raya di Lapas Karawang ini cukup bagus, karena panennya merupakan hasil hasil pertanian, perkebunan dan perikanan di sarana edukasi dan asimilasi Lapas Karawang.

"Warga Binaan diberikan kesempatan belajar melalui sarana edukasi dan asimilasi Lapas Karawang. Mereka dilatih untuk menghasilkan karya bernilai ekonomis yang diharapkan menjadi bekal saat kembali ke masyarakat," katanya.

Lahan seluas 2 hektare yang ditanami padi tersebut telah berhasil dipanen sebanyak 8 ton dengan varian beras Inpari 32 dan Nutri Zinc.

Selain padi, panen raya ini juga menghasilkan perkebunan aneka sayur-mayur juga dikembangkan di luas tanah 1.500 m² dan budidaya Ikan di atas lahan hampir 1.000 m².

Sementara itu, Dirjenpas mengungkapkan 2,3 hektar lahan hidup telah menjadikan Lapas Karawang menjadi bagian lumbung ketahanan pangan Pemasyarakatan untuk kebutuhan nasional.

Selain dapat dijual ke pasar masyarakat, semua hasil pertanian dan perikanan ini ditargetkan dan menyumbang kebutuhan bahan makanan Warga Binaan Lapas Karawang sendiri

"Kami mewajibkan vendor penyedia bahan makanan warga binaan minimal 5 persen harus menggunakan hasil budidaya Warga Binaan," kata Mashudi seraya menekankan keberhasilan ini sebagai bentuk perwujudan 13 Program Akselerasi Menteri Imipas sekaligus melaksanakan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI. (KR-MAK)

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan yang menimpa guru dan tenaga kesehatan akibat penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Hetifah mengaku prihatin dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta komunitas pendidikan dan kesehatan yang terdampak.

"Kami mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan yang menimpa guru dan tenaga kesehatan di Papua sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia," ucap Hetifah, dalam keterangannya, Senin (24/3/2025).

Pihaknya mendorong pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan bagi guru dan tenaga kesehatan di daerah rawan konflik.

"Kami mengusulkan penempatan personel keamanan di wilayah-wilayah rawan untuk mencegah kejadian serupa," kata dia.

Selain itu, Hetifah meminta kementerian terkait, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta aparat keamanan untuk memastikan keselamatan pegawainya dengan menempatkan mereka di lingkungan yang lebih aman dan kondusif.

Komisi X mendesak pemerintah untuk melakukan pendekatan holistik dalam penyelesaian konflik di Papua.

"Bukan hanya menggunakan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan dialog dan kesejahteraan melalui pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan memadai, dan pembangunan ekonomi yang inklusif," ucap dia.

Hetifah mengatakan, Komisi X akan terus melakukan pengawasan atas tindak lanjut dan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menangani kasus ini.

Sebelumnya, sebanyak tujuh orang guru dan tenaga kesehatan diserang KKB di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Jumat lalu.

Akibat serangan tersebut, satu orang guru asal NTT dilaporkan meninggal dunia, sementara enam lainnya mengalami luka-luka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, aksi penyerangan ini diduga dilakukan dengan cara membakar sekolah dasar dan rumah guru.

KKB diduga membawa senjata api (senpi) dan melakukan penyerangan serta membakar sekolah maupun rumah guru.

Dari tujuh orang yang diserang, enam di antaranya berasal dari NTT dan satu orang dari Sorong, Papua Barat Daya.

Para korban terdiri dari enam guru dan satu tenaga kesehatan.