Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPRPuan Maharani meminta aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas teror paket yang berisikan kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Media Tempo.

Puan berpendapat aksi teror tidak boleh dilakukan terhadap media karena bisa mengancam kebebasan pers sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Aparat penegak hukum agar menindaklanjutinya dan menyelidikinya dengan sebaik-baiknya,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

Menurut dia, jika semisalnya ada pihak yang merasa keberatan dengan pemberitaan yang dimuat Tempo, sebaiknya melaporkan kepada Dewan Pers dan jangan melakukan teror seperti itu.

“Kalau kemudian ada protes ya sampaikan ke Dewan Pers, tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu. Jadi hal-hal yang anarkis, hal-hal yang tidak pantas sebaiknya tidak dilakukan,” tutupnya.

Diketahui, saat ini Bareskrim Polri mulai menyelidiki perkara teror, berupa pengiriman kepala babi dan bangkai tikus, ke kantor Media Tempo yang terjadi pekan lalu.

Kabareskrim Polri Komjen Polisi Wahyu Widada menegaskan semua laporan yang diterima oleh tim penyidik akan ditangani secara profesional dan transparan.

Dia minta masyarakat untuk bersabar dan berdoa agar perkara teror terhadap media Tempo bisa terungkap dan pelakunya bisa segera ditangkap.

"Semua laporan dari masyarakat tentu kita singkapi dan untuk melakukan penyidikan dengan baik, mohon doanya temen-temen semuanya," tutur Wahyu di Bareskrim Polri Jakarta, Senin (24/3/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan DPR RI pada Kamis (20/3/2025).

Para mahasiswa UI selaku pemohon gugatan menilai ada kecacatan dan kejanggalan dalam proses revisi UU TNI yang begitu cepat.

Adapun para pemohon adalah Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siahaan, Kelvin Oktariano, M Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan Yuniar A Alpandi.

Ketujuh mahasiswa dan dua penasihat hukumnya merupakan para mahasiswa aktif FHUI. Kuasa hukum mereka adalah Abu Rizal Biladina dan Muhammad.

Kuasa hukum para pemohon yang juga mahasiswa FHUI, Abu Rizal Biladina, mengatakan, gugatan mereka dilayangkan karena dinilai ada kecacatan prosedural dalam revisi UU TNI.

"Alasan kami menguji itu karena kami melihat ada kecacatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan a quo. Jadi, sehingga ya kami menyatakan bahwasanya undang-undang tersebut inkonstitusional secara formal," kata Rizal saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Ada lima pokok permohonan atau petitum yang dilayangkan para pemohon. Pertama, meminta MK mengabulkan seluruh permohonan.

Kedua, menyatakan UU TNI yang baru disahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Lalu yang ketiga, itu tentunya kami meminta bahwasanya Undang-Undang tersebut tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945," imbuhnya.

Keempat, mereka meminta agar MK menghapus norma baru dalam UU TNI yang baru disahkan dan mengembalikan norma lama sebelum terjadinya revisi

"Kelima, seperti biasa memerintahkan keputusan dimuat ke dalam berita negara," kata Rizal.

Rizal juga menjawab strategi mereka yang menggugat UU TNI meskipun beleid tersebut belum memiliki nomor atau belum diundangkan.

Rizal percaya, meskipun saat ini obyek gugatan belum memiliki nomor, masih ada waktu koreksi atau perbaikan yang diberikan oleh MK.

Misalnya, waktu registrasi berjalan 5-10 hari, kemudian sidang pendahuluan 1 hari, dan sidang perbaikan 14 hari.

"Jadi total lebih dari 30 hari. Sedangkan UU a quo (UU TNI yang baru) pada tanggal 20 Maret disahkan oleh DPR, maka 30 hari wajib diundangkan (diberikan nomor)," katanya.

Di waktu yang sempit itu, mereka akan memperjelas obyek gugatan dan berharap MK menerima gugatan mereka.

Motif Gugatan

Pemohon gugatan, Muhammad Alif, mengatakan, motif mereka menggugat tak lain karena merasa adanya kejanggalan dalam proses revisi UU TNI yang begitu cepat.

"Kami menyoroti beberapa kejanggalan, yang pertama adalah terkait mengapa undang-undang ini progresnya begitu cepat," kata Alif saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Proses revisi UU yang begitu cepat menjadi sangat janggal lantaran revisi UU TNI tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.

Sebab, usulan Komisi I untuk Prolegnas adalah revisi Undang-Undang Penyiaran.

"Namun, yang dikerjakan malah Undang-Undang TNI, jadi ini kejanggalan bagi kami," ucapnya.

Kedua, terkait dengan draf revisi UU TNI yang tak bisa diakses secara luas oleh masyarakat umum dan para praktisi hukum. Seharusnya, kata Alif, saat revisi UU TNI berlangsung, draf revisi bisa diakses oleh masyarakat luas sebagai bentuk partisipasi yang bermakna.

"Karena kami memiliki hak sebagaimana diatur di Pasal 28C Ayat 2 (UUD 1945) tadi, kami memiliki kesempatan untuk memberikan usul yang lebih konstruktif kepada undang-undang TNI," imbuh dia.

Dalam permohonannya, mereka meminta agar MK menyatakan UU TNI yang baru direvisi ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mengembalikan norma hukum sebelum revisi disahkan.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi mengesahkan Revisi UU (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang (UU).

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025).

Diketahui, RUU TNI yang ditolak banyak pihak ini mencakup perubahan empat pasal, yakni Pasal 3 mengenai kedudukan TNI, Pasal 15 soal tugas pokok TNI, Pasal 53 soal usia pensiun prajurit, serta Pasal 47 berkait dengan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan DPR RI pada Kamis (20/3/2025).

Para mahasiswa UI selaku pemohon gugatan menilai ada kecacatan dan kejanggalan dalam proses revisi UU TNI yang begitu cepat.

Adapun para pemohon adalah Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siahaan, Kelvin Oktariano, M Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan Yuniar A Alpandi.

Ketujuh mahasiswa dan dua penasihat hukumnya merupakan para mahasiswa aktif FHUI. Kuasa hukum mereka adalah Abu Rizal Biladina dan Muhammad.

Kuasa hukum para pemohon yang juga mahasiswa FHUI, Abu Rizal Biladina, mengatakan, gugatan mereka dilayangkan karena dinilai ada kecacatan prosedural dalam revisi UU TNI.

"Alasan kami menguji itu karena kami melihat ada kecacatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan a quo. Jadi, sehingga ya kami menyatakan bahwasanya undang-undang tersebut inkonstitusional secara formal," kata Rizal saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Ada lima pokok permohonan atau petitum yang dilayangkan para pemohon. Pertama, meminta MK mengabulkan seluruh permohonan.

Kedua, menyatakan UU TNI yang baru disahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Lalu yang ketiga, itu tentunya kami meminta bahwasanya Undang-Undang tersebut tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945," imbuhnya.

Keempat, mereka meminta agar MK menghapus norma baru dalam UU TNI yang baru disahkan dan mengembalikan norma lama sebelum terjadinya revisi

"Kelima, seperti biasa memerintahkan keputusan dimuat ke dalam berita negara," kata Rizal.

Rizal juga menjawab strategi mereka yang menggugat UU TNI meskipun beleid tersebut belum memiliki nomor atau belum diundangkan.

Rizal percaya, meskipun saat ini obyek gugatan belum memiliki nomor, masih ada waktu koreksi atau perbaikan yang diberikan oleh MK.

Misalnya, waktu registrasi berjalan 5-10 hari, kemudian sidang pendahuluan 1 hari, dan sidang perbaikan 14 hari.

"Jadi total lebih dari 30 hari. Sedangkan UU a quo (UU TNI yang baru) pada tanggal 20 Maret disahkan oleh DPR, maka 30 hari wajib diundangkan (diberikan nomor)," katanya.

Di waktu yang sempit itu, mereka akan memperjelas obyek gugatan dan berharap MK menerima gugatan mereka.

Motif Gugatan

Pemohon gugatan, Muhammad Alif, mengatakan, motif mereka menggugat tak lain karena merasa adanya kejanggalan dalam proses revisi UU TNI yang begitu cepat.

"Kami menyoroti beberapa kejanggalan, yang pertama adalah terkait mengapa undang-undang ini progresnya begitu cepat," kata Alif saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Proses revisi UU yang begitu cepat menjadi sangat janggal lantaran revisi UU TNI tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.

Sebab, usulan Komisi I untuk Prolegnas adalah revisi Undang-Undang Penyiaran.

"Namun, yang dikerjakan malah Undang-Undang TNI, jadi ini kejanggalan bagi kami," ucapnya.

Kedua, terkait dengan draf revisi UU TNI yang tak bisa diakses secara luas oleh masyarakat umum dan para praktisi hukum. Seharusnya, kata Alif, saat revisi UU TNI berlangsung, draf revisi bisa diakses oleh masyarakat luas sebagai bentuk partisipasi yang bermakna.

"Karena kami memiliki hak sebagaimana diatur di Pasal 28C Ayat 2 (UUD 1945) tadi, kami memiliki kesempatan untuk memberikan usul yang lebih konstruktif kepada undang-undang TNI," imbuh dia.

Dalam permohonannya, mereka meminta agar MK menyatakan UU TNI yang baru direvisi ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mengembalikan norma hukum sebelum revisi disahkan.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi mengesahkan Revisi UU (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang (UU).

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025).

Diketahui, RUU TNI yang ditolak banyak pihak ini mencakup perubahan empat pasal, yakni Pasal 3 mengenai kedudukan TNI, Pasal 15 soal tugas pokok TNI, Pasal 53 soal usia pensiun prajurit, serta Pasal 47 berkait dengan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil.

Pimpinan redaksi Tempo bersama Komite Keselamatan Jurnalis mendatangi kantor Komnas HAM di Menteng, Jakarta Pusat, Senin siang.Mereka mengadukan teror pengiriman paket berisi kepala babi dan meminta Komnas HAM turun tangan dalam kasus pengancaman hak kebebasan pers ini.

Jambi (ANTARA) - Layanan kantor Imigrasi di seluruh Indonesia akan tutup untuk sementara selama libur dan cuti bersama Idul Fitri 1446 H serta libur dan cuti Bersama Hari Raya Nyepi, yang berlangsung pada 27 Maret hingga 7 April 2025.

Masyarakat yang akan mengurus paspor, visa, izin tinggal dan dokumen keimigrasian lainnya diimbau untuk menyelesaikan permohonannya sebelum Kamis, 27 Maret 2025. Hal ini untuk menghindari hambatan dalam proses layanan yang mungkin timbul setelah cuti bersama.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam dalam keterangan resminya diterima Selasa (25/3) menyampaikan beberapa imbauan penting bagi masyarakat, baik WNI maupun WNA, yang akan melakukan pengurusan layanan keimigrasian.

“Sistem visa dapat menerima permohonan hingga Kamis, 27 Maret 2025. Namun, hari kerja terakhir sebelum cuti bersama dan libur Lebaran serta Nyepi adalah Rabu, 26 Maret 2025. Jadi, bagi masyarakat yang punya kebutuhan mendesak untuk mengurus paspor, silakan diselesaikan sebelum tanggal 26 Maret,” kata Godam.

Sementara itu, masyarakat dapat mengakses layanan perpanjangan izin tinggal melalui evisa.imigrasi.go.id untuk menghindari overstay. Proses verifikasi petugas akan diselesaikan setelah libur Idul Fitri.

Untuk pengajuan visa, permohonan yang masuk mulai 27 Maret 2025 dan selama libur dan cuti bersama akan mulai di proses pada Selasa, 8 April 2025.

“Kami masih tetap maksimal beroperasi untuk pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia, serta layanan electronic visa on arrival (e-VoA),” tambah Godam.

Dia juga menyebutkan imbauan penting lainnya bagi WNI yang akan mengurus paspor, di antaranya untuk keperluan mendesak, gunakan layanan percepatan paspor sehari jadi sebelum 27 Maret 2025.

Kemudian kantor imigrasi menyediakan layanan percepatan paspor sehari jadi. Layanan ini dapat diakses di seluruh kantor imigrasi dan Immigration Lounge dengan biaya Rp 1 juta, plus biaya paspor elektronik sebesar Rp950 ribu. Perlu diperhatikan bahwa layanan ini tidak berlaku untuk pengurusan penggantian paspor karena rusak ataupun hilang.

Selain itu manfaatkan layanan Immigration Lounge Immigration Lounge adalah layanan khusus pelayanan pembuatan paspor satu hari jadi serta perpanjangan Visa on Arrival (VoA) untuk warga negara asing (WNA).

Di Immigration Lounge, pengurusan paspor lebih efektif dan efisien. Hanya dalam waktu satu jam, paspor sudah selesai dan langsung dapat diambil. Saat ini, fasilitas Immigration Lounge tersedia di Pondok Indah Mall 3 (Jakarta Selatan), Senayan City (Jakarta Pusat), Mal Taman Anggrek (Jakarta Barat), Grand Metropolitan Mall (Bekasi), Pesona Square Mall (Depok), Ciputra World Surabaya dan Icon Mall Gresik (Jawa Timur).

Untuk itu maka pihak Imigrasi mengimbau kapad masyarakat untuk layanan ambil paspor sebelum libur dan bagi yang Sudan selesai mengurus paspor, segera ambil paspor sebelum 27 Maret 2025. Kantor Imigrasi akan ditutup selama libur Idul Fitri dan akan kembali buka pada tanggal 8 April 2024.

Untuk penjadwalan ulang melalui M-Paspor masyarakat yang sudah memiliki jadwal pengurusan paspor setelah libur lebaran namun masih berada di kampung halaman, bisa melakukan penjadwalan ulang melalui aplikasi M-Paspor.

Hotline kantor Imigrasi untuk layanan darurat masyarakat yang membutuhkan layanan darurat seperti pengurusan paspor untuk keperluan pengobatan di luar negeri dan keadaan darurat lain seperti keluarga inti meninggal atau sakit di luar negeri, dapat menghubungi hotline Kantor Imigrasi terdekat

“Selama libur ada petugas kami di kantor-kantor imigrasi yang piket pelayanan. Layanan ini hanya untuk kondisi yang benar-benar mendesak, misalnya pemohon sakit dan harus berobat di luar negeri; atau pemohon adalah keluarga inti seseorang yang meninggal atau sakit di luar negeri, untuk hal ini harus dibuktikan dengan dokumen pendukung,” kata Godam.

Untuk informasi terkini seputar layanan keimigrasian maupun hotline masing-masing kantor imigrasi, masyarakat dapat mengunjungi www.imigrasi.go.id atau media sosial masing-masing kantor imigrasi.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membangun kerangka persatuan melalui Dialog Kebangsaan di Digital Learning Center Building, Universitas Sumatera Utara, Medan, Senin (24/3).

Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal TNI Sudaryanto mengatakan kegiatan tersebut sangat penting untuk menguatkan wawasan kebangsaan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini. Dialog atau diskusi kebangsaan seperti ini sangat bagus untuk menyatukan persepsi bagaimana kita ke depan akan menjadi bangsa yang hebat dan maju," ujar Sudaryanto dalam kesempatan itu, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ia berharap ke depannya Indonesia bisa menjadi bangsa yang hebat, maju, dan disegani bangsa-bangsa di dunia.

Sudaryano menegaskan bahwa kegiatan Dialog Kebangsaan akan terus berlanjut. Adapun hasil kegiatan Dialog Kebangsaan itu akan menjadi penyambung lidah kepada masyarakat tentang kerukunan hidup dalam berbangsa dan bernegara sehingga menjadi hal baik serta memberikan ketahanan kepada masyarakat dari paham radikal terorisme.

Kegiatan bertema "Dialog Kebangsaan Dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan Untuk Menjaga Keutuhan Bangsa"tersebut menghadirkan pembicara kunci Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso.

Saat menjadi pembicara, Sugiat menjelaskan kegiatan Dialog Kebangsaan merupakan bagian dalam membangun kerangka persatuan dan kesatuan di Sumut.

Ia menguraikan bahwa target kegiatan dialog kebangsaan itu, yakni untuk mengapresiasi kinerja BNPT di bawah komando Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono. Selama kepimpinan Eddy, BNPT dinilai mampu mempertahankan nol penyerangan teroris atau zero terrorist attack.

"Kita sudah lama tidak mendengar ada teror di bawah kepemimpinan Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono. Alhamdulillah kami Komisi XIII akan selalu mendukung seluruh program BNPT, baik anggaran maupun regulasi," kata Sugiat.

Komisi XIII DPR RI juga mengapresiasi laporan Kepala BNPT beberapa waktu lalu terkait kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) yang sudah menyatakan bubar dan berikrar setia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

JI merupakan kelompok teroris yang berada di level puncak dalam tingkatan radikalisasinya di Indonesia.

Menurut Sugiat, selama ini JI dikenal aktif dan masif melakukan radikalisasi dengan menolak ideologi Pancasila dan menilai demokrasi sebagai thaghut atau berhala.

Dia berpendapat capaian itu sangat baik, apalagi dalam beberapa periode terakhir, setiap momentum politik selalu dimanfaatkan berbagai kelompok teroris untuk melakukan propagandanya.

Hal tersebut seperti saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, ketika sentimen politik identitas begitu kuat dan sangat mengganggu ketenteraman masyarakat karena perbedaan agama, suku, golongan, dan perbedaan pilihan politik.

Sugiat juga bercerita saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Saat itu, pemimpin bangsa Joko Widodo dan Prabowo Subianto sepakat menghentikan perseteruan politik karena tidak mau rakyat terpecah.

"Mereka (Jokowi dan Prabowo) rekonsiliasi dan hasilnya Pilpres 2024 lalu suasananya lebih damai dan tidak ada lagi saling caci atau baku hantam, terutama di media sosial," tuturnya.

Kendati demikian, meski persaingan tingkat elit sudah selesai, kata dia, semua pihak tidak boleh berleha-leha karena kegiatan sosialisasi persatuan ke masyarakat, kampus, dan ke bawah harus terus diperkuat. Dengan begitu, penting agar tidak ada lagi peluang perpecahan di masyarakat.

Selain kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, DPR RI juga gencar melakukan program sosialisasi empat pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Disebutkan bahwa apabila empat pilar ditegakkan, cara bernegara bangsa Indonesia akan kuat.

"Jangan kira Indonesia sampai kiamat akan tetap ada kalau tidak dijaga. Lihat saja Rusia, Yugoslavia, dan negara-negara Timur Tengah pecah karena tidak memiliki empat pilar tersebut," ucap Sugiat menambahkan.

Dialog Kebangsaan juga berkolaborasi dengan USU, Medan. Dalam kesempatan itu, Rektor USU Prof. Muryanto Amin berterima kasih atas kepercayaan BNPT dan Komisi XIII DPR RI menjadikan USU sebagai tempat kegiatan.

Hal tersebut membuktikan bahwa Sumut sebagai miniatur Indonesia bisa menjadi tempat kehidupan yang damai, aman, dan tenteram di tengah perbedaan yang ada.

"Kebangsaan itu harus dipupuk, dirawat, dibesarkan, dan kalau berbuah dibagikan tentu akan dinikmati seluruh masyarakat. Maka dialog kebangsaan perlu dilakukan terus-menerus dan tidak boleh berhenti di satu titik," ujar Muryanto.

Dialog Kebangsaan kali ini dihadiri hampir 300 peserta yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, mahasiswa.

Hadir pula dalam kegiatan, yakni pemuka agama Tuan Guru Batak Ahmad Sabban Rajagukguk, Direktur Pencegahan BNPT Irfan Idris, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut Firsal Ferial Mutyara.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) mengusulkan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) karena dinilai menghalangi hak asasi warga negara.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kemenham Nicholay Aprilindo menyatakan, pihaknya mengirimkan surat usulan yang ditandatangani Menteri HAM Natalius Pigai ke Mabes Polri, Jumat (21/3/2025).

Menurutnya, usulan itu muncul karena mantan narapidana sulit mencari pekerjaan yang mensyaratkan SKCK. Akibatnya, mereka terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum.

“Beberapa narapidana ini juga mengeluhkan betapa dengan dibebankannya SKCK itu, masa depan mereka sudah tertutup,” ujarnya, diberitakan Antara, Jumat.

Kemenham menekankan, usulan penghapusan SKCK sebagai bagian dari penegakan hak asasi manusia, termasuk narapidana, sejak lahir dan tidak dapat dicabut.

Lantas, bagaimana urgensi penghapusan SKCK?

SKCK masih diperlukan

Menanggapi usulan itu, engamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai, SKCK masih diperlukan di Indonesia.

"Catatan kriminal itu tetap diperlukan bagi kepolisian sebagai upaya deteksi dini dan mitigasi potensi ancaman keamanan," tuturnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/3/2025).

Meski begitu, dia menilai bahwa SKCK adalah hak semua warga, bukan kewajiban warga negara.

Artinya, penerbitan SKCK seharusnya dapat digunakan perusahaan atau instansi tempat kerja untuk mengetahui rekam jejak atau riwayat calon pekerjanya.

Bambang menyatakan, hal itu juga berlaku di negara-negara maju untuk melihat riwayat atau rekam jejak kandidat pekerja.

Namun, dia mengakui, penerbitan SKCK cenderung menjadi alat diskriminasi, bahkan alat legitimasi kepolisian sebagai pemegang hak berkelakuan baik terhadap warga negara.

"Negara bukan malah melegitimasi perilaku warganya dengan penerbitan SKCK," tegas dia.

Usulan penghapusan SKCK perlu didukung

Terpisah, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan, penerbitan SKCK bisa menghambat mantan narapidana.

"Jelas menghambat mantan narapidana karena jika diurus SKCK-nya akan banyak catatan bekas kejahatannya yang terekam dalam SKCK," kata dia saat dihubungi terpusah, Senin.

Fickar menjelaskan, SKCK yang dulu dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) diterbitkan Polri melalui Divisi Intelkam untuk memenuhi permohonan masyarakat atas suatu keperluan.

Catatan kejahatan dalam SKCK akan diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap biodata dan catatan kepolisian orang yang bersangkutan.

Masyarakat yang tidak pernah melakukan kejahatan, akan mendapat SKCK dengan catatan kepolisian yang kosong.

Sebaliknya, narapidana atau mantan narapidana pasti memiliki catatan atas kejahatannya dalam SKCK tersebut.

Menurutnya, perusahaan memang biasa menggunakan SKCK untuk mencari pekerja yang tidak punya catatan kejahatan.

Sayangnya, dia menganggap tindakan tersebut tidak adil. Sebab, catatan kejahatan dapat menghalangi mantan narapidana yang sebenarnya baik dan profesional, tapi pernah tersangkut atau terpengaruh melakukan tindak pidana.

Atas dasar itu, Fickar berpendapat, penghapusan SKCK merupakan usulan bagus yang perlu mendapat dukungan.

"Praktiknya, SKCK itu birokratis dan biayanya memberatkan masyarakat, terutama pencari kerja. Merugikan ya karena SKCK narapidana akan terisi penuh catatan kepolisiannya," imbuh dia.

Tujuan SKCK untuk pelamar kerja

Sementara itu, Talent Acquisition Manager dari Jobstreet, Ria Novita mengatakan, perusahaan biasanya meminta SKCK sebagai bagian dari proses pengecekan latar belakang pelamar kerja.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan kandidat yang akan direkrut memiliki latar belakang sesuai dengan informasi yang disampaikan kepada perusahaan selama proses perekrutan berlangsung," jelasnya kepada Kompas.com, Senin.

Ria menuturkan, SKCK biasanya wajib disampaikan kandidat yang melamar pekerjaan sebagai syarat perekrutan pada posisi-posisi tertentu yang dituntut memiliki integritas tinggi.

Dia mencontohkan, pekerjaan yang memerlukan SKCK antara lain bagian keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti perbankan atau pembiayaan.

Kendati demikian, Ria menuturkan bahwa kandidat yang memiliki catatan kejahatan dalam SKCK belum tentu ditolak.

"Tapi ada juga yang akan meninjau dan mempertimbangkan catatan tersebut berdasarkan kepentingan dan relevansinya," ungkap dia.

Meski begitu, Ria menekankan, perusahaan biasanya lebih mengutamakan merekrut karyawan yang memiliki integritas tinggi.

KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) mengusulkan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) karena dinilai menghalangi hak asasi warga negara.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kemenham Nicholay Aprilindo menyatakan, pihaknya mengirimkan surat usulan yang ditandatangani Menteri HAM Natalius Pigai ke Mabes Polri, Jumat (21/3/2025).

Menurutnya, usulan itu muncul karena mantan narapidana sulit mencari pekerjaan yang mensyaratkan SKCK. Akibatnya, mereka terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum.

“Beberapa narapidana ini juga mengeluhkan betapa dengan dibebankannya SKCK itu, masa depan mereka sudah tertutup,” ujarnya, diberitakan Antara, Jumat.

Kemenham menekankan, usulan penghapusan SKCK sebagai bagian dari penegakan hak asasi manusia, termasuk narapidana, sejak lahir dan tidak dapat dicabut.

Lantas, bagaimana urgensi penghapusan SKCK?

SKCK masih diperlukan

Menanggapi usulan itu, engamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai, SKCK masih diperlukan di Indonesia.

"Catatan kriminal itu tetap diperlukan bagi kepolisian sebagai upaya deteksi dini dan mitigasi potensi ancaman keamanan," tuturnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/3/2025).

Meski begitu, dia menilai bahwa SKCK adalah hak semua warga, bukan kewajiban warga negara.

Artinya, penerbitan SKCK seharusnya dapat digunakan perusahaan atau instansi tempat kerja untuk mengetahui rekam jejak atau riwayat calon pekerjanya.

Bambang menyatakan, hal itu juga berlaku di negara-negara maju untuk melihat riwayat atau rekam jejak kandidat pekerja.

Namun, dia mengakui, penerbitan SKCK cenderung menjadi alat diskriminasi, bahkan alat legitimasi kepolisian sebagai pemegang hak berkelakuan baik terhadap warga negara.

"Negara bukan malah melegitimasi perilaku warganya dengan penerbitan SKCK," tegas dia.

Usulan penghapusan SKCK perlu didukung

Terpisah, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan, penerbitan SKCK bisa menghambat mantan narapidana.

"Jelas menghambat mantan narapidana karena jika diurus SKCK-nya akan banyak catatan bekas kejahatannya yang terekam dalam SKCK," kata dia saat dihubungi terpusah, Senin.

Fickar menjelaskan, SKCK yang dulu dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) diterbitkan Polri melalui Divisi Intelkam untuk memenuhi permohonan masyarakat atas suatu keperluan.

Catatan kejahatan dalam SKCK akan diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap biodata dan catatan kepolisian orang yang bersangkutan.

Masyarakat yang tidak pernah melakukan kejahatan, akan mendapat SKCK dengan catatan kepolisian yang kosong.

Sebaliknya, narapidana atau mantan narapidana pasti memiliki catatan atas kejahatannya dalam SKCK tersebut.

Menurutnya, perusahaan memang biasa menggunakan SKCK untuk mencari pekerja yang tidak punya catatan kejahatan.

Sayangnya, dia menganggap tindakan tersebut tidak adil. Sebab, catatan kejahatan dapat menghalangi mantan narapidana yang sebenarnya baik dan profesional, tapi pernah tersangkut atau terpengaruh melakukan tindak pidana.

Atas dasar itu, Fickar berpendapat, penghapusan SKCK merupakan usulan bagus yang perlu mendapat dukungan.

"Praktiknya, SKCK itu birokratis dan biayanya memberatkan masyarakat, terutama pencari kerja. Merugikan ya karena SKCK narapidana akan terisi penuh catatan kepolisiannya," imbuh dia.

Tujuan SKCK untuk pelamar kerja

Sementara itu, Talent Acquisition Manager dari Jobstreet, Ria Novita mengatakan, perusahaan biasanya meminta SKCK sebagai bagian dari proses pengecekan latar belakang pelamar kerja.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan kandidat yang akan direkrut memiliki latar belakang sesuai dengan informasi yang disampaikan kepada perusahaan selama proses perekrutan berlangsung," jelasnya kepada Kompas.com, Senin.

Ria menuturkan, SKCK biasanya wajib disampaikan kandidat yang melamar pekerjaan sebagai syarat perekrutan pada posisi-posisi tertentu yang dituntut memiliki integritas tinggi.

Dia mencontohkan, pekerjaan yang memerlukan SKCK antara lain bagian keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti perbankan atau pembiayaan.

Kendati demikian, Ria menuturkan bahwa kandidat yang memiliki catatan kejahatan dalam SKCK belum tentu ditolak.

"Tapi ada juga yang akan meninjau dan mempertimbangkan catatan tersebut berdasarkan kepentingan dan relevansinya," ungkap dia.

Meski begitu, Ria menekankan, perusahaan biasanya lebih mengutamakan merekrut karyawan yang memiliki integritas tinggi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) RI telah menerima pendaftaran susunan baru pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat periode 2025-2030.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron beserta jajaran mendaftarkan struktur baru dengan menemui Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Atgas pada Senin (24/3/2025).

“Sudah masuk, saat ini sedang kami proses sesuai ketentuan peraturan yang berlaku,” kata Direktur Jenderal AHU Widodo kepada Kompas.com, Selasa (25/3/2025).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi mengumumkan susunan pengurus DPP Demokrat periode 2025-2030.

Pengumuman ini disampaikan AHY setelah kembali terpilih sebagai Ketua Umum dalam Kongres VI Partai Demokrat yang digelar pada 25 Februari 2025 lalu.

"Jadi ini adalah struktur DPP Partai Demokrat lima tahun ke depan. Bisa ada perubahan tergantung kebutuhan," ujar AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta pada Minggu (23/3/2025).

Dalam pengumuman tersebut, AHY mengungkapkan bahwa kepengurusan Partai Demokrat periode ini mengalami sejumlah perubahan.

Salah satunya adalah pembentukan dua badan baru, yakni Badan Saksi Nasional (BSN) dan Badan Logistik Partai (BLP).

Selain itu, AHY juga menunjuk Herman Khaeron sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat dan Irwan Fecho sebagai Bendahara Umum.

Lalu, ada 7 kader yang menjadi wakil ketua umum yakni Edhie Baskoro Yudhoyono, Teuku Riefky Harsya, Dody Hanggodo, Benny Kabur Harman, Dede Yusuf Macan Effendi, Vera Febryanti, dan Letjen (Purn) Ediwan Prabowo.

PEKANBARU, KOMPAS.com – Aparat gabungan dari Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Kepolisian, dan TNI menggelar razia kamar hunian narapidana pada Senin (24/3/2025) malam, menjelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah.

Pelaksana harian (Plh) Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Pekanbaru, Charles Marbun, mengatakan razia dilakukan untuk memastikan tidak ada barang terlarang di dalam kamar napi.

"Kami menyisir kamar hunian agar tidak ada barang terlarang sesuai aturan yang berlaku," kata Charles kepada wartawan.

Sebelum razia, petugas memberikan arahan kepada warga binaan mengenai aturan yang berlaku di dalam lapas. Petugas juga mengajak napi untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Dalam razia ini, petugas membagi diri menjadi dua tim untuk menggeledah kamar dan melakukan pemeriksaan badan terhadap para napi.

Sejumlah barang terlarang ditemukan, di antaranya kipas angin, speaker mini, dan sendok.

"Barang terlarang yang ditemukan diinventarisasi untuk kemudian dimusnahkan," ujar Charles.

Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Erwin Fransiskus Simangunsong, menjelaskan razia ini merupakan langkah antisipasi dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan menjelang Idul Fitri.

"Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Lapas Pekanbaru melaksanakan arahan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada poin pertama, yaitu memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan," jelas Erwin.

Erwin menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen menciptakan lingkungan lapas yang kondusif, bersih dari penyalahgunaan narkoba, peredaran gelap handphone, dan pungutan liar.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (24/3) menjadi sorotan, mulai dari Komisi III setujui usulan advokat tak dapat dituntut pidana-perdata saat bela klien hingga Bareskrim tetapkan dua tersangka kasus SMS phishing melalui fake BTS.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Komisi III: Advokat tak dapat dituntut pidana-perdata saat bela klien

Komisi III DPR RI menyetujui usulan agar pengacara atau advokat tidak dapat dituntut pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien.

Usulan yang disampaikan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Suara Advokat Indonesia (SAI) itu disetujui menjadi penambahan satu ayat pada Pasal 140 draf Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

"Pasal 140, masukan dari Peradi SAI diterima karena sudah disetujui oleh seluruh fraksi di RDPU (rapat dengar pendapat umum), ya. Pasal 140 ditambahkan satu ayat," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang memimpin jalannya rapat saat membacakan kesimpulan RDPU Komisi III DPR RI bersama sejumlah pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

2. Bocah di Serang jadi korban penculikan dari game online

Dua bocah perempuan berinisial IT (12) dan saudara sepupunya DM (10) asal Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten jadi korban penculikan saat berkenalan dengan orang asing melalui game online atau permainan daring.

Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko, di Serang, Senin, mengatakan korban dan pelaku SH (20), saling mengenal sejak dua pekan yang lalu melalui gim Free Fire. Dari perkenalan itu, korban janjian untuk bertemu.

"Modusnya mereka berkenalan melalui aplikasi game online. Komunikasi disana secara intens, kemudian pelaku mengajak ketemuan namun korban minta ditemani saudara sepupunya," katanya.

Baca selengkapnya di sini

3. Tom Lembong sebut kebijakannya terkait impor gula untungkan petani

Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mengatakan bahwa kebijakan impor gula yang dikeluarkan selama menjabat sebagai mendag menguntungkan para petani, bukan merugikan mereka.

Hal tersebut menanggapi tuduhan yang menyebutkan bahwa dirinya telah melanggar Undang-Undang (UU) Perlindungan Petani.

"Petani dengan mudah bisa menjual gula atau tebunya di atas harga pembelian pemerintah (HPP), sampai PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) itu nggak kebagian. Berarti petani happy saja, ya tidak ada masalah,” ujar Tom Lembong dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

4. Polisi tangkap pria berseragam pemda minta THR ke pedagang

Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi menangkap pria berseragam pemerintah daerah (pemda) yang meminta tunjangan hari raya atau THR kepada pedagang Pasar Induk Cibitung setelah aksinya viral di media sosial.

Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Pol. Mustofa menjelaskan petugas langsung melakukan penyelidikan atas video viral permintaan THR mengatasnamakan pemerintah daerah kepada pedagang Pasar Induk Cibitung.

"Video itu terjadi pada Sabtu (22/3) pukul 04.00 WIB. Senin (24/3) pukul 02.00 WIB dini hari petugas berhasil menangkap dua pelaku bernama Sodri (30) dan Samsul (48). Dua pelaku lain yakni Agus dan Joko berstatus daftar pencarian orang," kata Mustofa di Mapolres Metro Bekasi, Senin.

Baca selengkapnya di sini

5. Bareskrim tetapkan dua tersangka kasus SMS phishing melalui fake BTS

Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) menetapkan dua orang tersangka dalam kasus penyebaran pesan singkat elektronik atau SMS phishing yang disebarkan melalui fake base tranceiver station (BTS) atau BTS palsu.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa dua orang tersangka itu berinisial XY dan YCX. Keduanya merupakan warga negara China.

Penangkapan keduanya berawal ketika Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya menerima laporan dari 259 nasabah. Total kerugian yang tercatat telah mencapai Rp473 juta dari 12 orang korban.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com- Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan agar Polri menghapus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo menyatakan, usul tersebut disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai lewat surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis,” kata Nicholay, Jumat (21/3/2025), dikutip dari Antara.

Nicholay menjelaskan, usul ini muncul setelah Kementerian HAM menemui narapidana residivis saat berkunjung ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah.

Ia menyebutkan, para mantan narapidana itu kembali mendekam di penjara karena sulit mencari pekerjaan setelah bebas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum.

Menurut Nicholay, mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

Sebab, SKCK itu memuat keterangan bahwa mereka pernah dipidana yang membuat perusahaan atau penyedia pekerjaan sulit menerima mantan narapidana.

“Beberapa narapidana ini juga mengeluhkan betapa dengan dibebankannya SKCK itu, masa depan mereka sudah tertutup," kata Nicholay.

"Bahkan, mereka berpikiran bahwa mereka mendapatkan hukuman seumur hidup karena tidak bisa untuk hidup yang baik, layak, maupun normal karena terbebani oleh stigma sebagai narapidana,” ujar dia.

Nicholay menegaskan, SKCK perlu dihapus demi penegakan, pemenuhan, dan penguatan HAM karena setiap manusia, termasuk narapidana, punya hak asasi yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut.

Respons Polri

Merespons usul Kementerian HAM, Polri menyatakan bahwa SKCK muncul karena lahir dari kebutuhan masyarakat, terutama untuk melamar pekerjaan.

“(SKCK) itu juga berdasarkan pada permintaan dari beberapa masyarakat untuk khususnya adalah salah satunya misalkan pelamaran dalam bekerja,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/3/2025).

Truno menegaskan bahwa SKCK merupakan salah satu fungsi operasional Polri yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menambahkan bahwa hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan diatur dalam konstitusi.

“Secara konstitusi, semua hak-hak masyarakat itu diatur. Kemudian juga dalam hal menerima pelayanan khususnya SKCK juga diatur,” lanjut dia.

Trunoyudo juga menekankan komitmen Polri untuk memperbaiki proses pembuatan SKCK, yang dinilai dapat menghambat masyarakat.

“Ketika ini dirasakan menghambat, tentu kita hanya memberikan suatu catatan-catatan. Karena SKCK adalah surat keterangan, catatan dalam kejahatan atau kriminalitas,” kata Truno.
Pemberian layanan SKCK diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 15 Ayat 1 dan huruf K, serta dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023.

“Tentu apa yang jadi masukan secara positif kami juga akan menghargai dan akan menjadi bagian untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh elemen masyarakat,” ujar dia.