Manokwari (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjen PAS) Provinsi Papua Barat mengusulkan sebanyak 354 narapidana beragama Islam menerima remisi atau pengurangan masa hukuman khusus pada perayaan Idul Fitri 2025.

Kepala Kanwil Ditjen PAS Papua Barat Hensah di Manokwari, Rabu, mengatakan pengusulan remisi berasal dari enam lembaga pemasyarakatan dan satu rumah tahanan negara yang tersebar di wilayah Papua Barat maupun Papua Barat Daya.

"Dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, kami sudah usulkan 354 warga binaan untuk memperoleh remisi khusus," kata Hensah.

Dia menjelaskan bahwa enam lembaga pemasyarakatan (lapas) yang dimaksud meliputi Lapas Kelas IIB Sorong mengusulkan 139 narapidana, Lapas Kelas IIB Manokwari 73 narapidana, dan Lapas Kelas IIB Fakfak 50 narapidana.

Kemudian, Lapas Kelas III Kaimana ada 18 narapidana, Lapas Kelas III Teminabuan 21 narapidana, Lapas Perempuan Kelas III Manokwari 8 narapidana, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Manokwari 1 orang.

"Kalau Rutan Kelas II B Teluk Bintuni, mengusulkan sebanyak 44 narapidana," kata Hensah.

Dia menyebut usulan tersebut terdiri atas remisi 2 bulan untuk 6 narapidana, remisi 1 bulan 15 hari ada 34 narapidana, remisi 1 bulan sebanyak 206 narapidana, remisi 15 hari 104 narapidana, dan 4 narapidana bisa langsung bebas saat menerima remisi.

Narapidana yang diusulkan mendapatkan remisi khusus Idul Fitri 1446 Hijriah telah memenuhi syarat administratif maupun substantif, dengan metode pengajuan remisi dilakukan melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

"Empat orang yang bisa langsung bebas itu berasal dari Lapas Manokwari 2 narapidana, dan Lapas Sorong 2 narapidana," kata Hensah.

Dia berharap penerapan kebijakan tersebut berdampak positif terhadap semangat narapidana untuk mengikuti program pembinaan mental dan spiritual yang diselenggarakan oleh masing-masing unit kerja Kanwil Ditjen PAS Papua Barat.

Adapun narapidana yang tidak mendapat remisi dipengaruhi sejumlah faktor antara lain, melakukan pelanggaran, syarat administrasi tidak terpenuhi karena hukuman ringan, dan belum menjalani hukuman minimal enam bulan.

"Atau yang sudah penuhi syarat tapi berita acara putusan belum kami terima. Tidak perlu khawatir, kalau sudah diterima, kami ajukan melalui remisi khusus susulan," ucap Hensah.

Menurut dia seluruh warga binaan yang berstatus narapidana berhak diikutsertakan dalam program remisi umum maupun remisi khusus, dan hal tersebut dapat dilakukan bilamana narapidana sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.

Hal itu berlaku setelah Mahkamah Agung mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sehingga narapidana korupsi, terorisme dan narkoba berhak mendapat remisi.

"Sekarang semua narapidana mendapatkan hak yang sama. Total warga binaan di seluruh unit kerja kami sebanyak 1.274 narapidana dan 258 tahanan," kata Hensah.

Medan (ANTARA) - Hasil karya Bimbingan kerja (Bimker) Rutan Kelas 1 Medan telah selesai diserahkan sesuai pesanan sebanyak 2000 pasang dengan motif logo hotel, tapak medium dengan warna coklat di lapisi pinggirannya berwarna emas ke Hotel Madani Medan, Selasa (25/03).

Pesanan dari Hotel Madani Medan ini bukti nyata keberhasilan Bimker kepada warga binaan dengan hasilnya memuaskan. Hal ini terungkap pada pengiriman pertama sebanyak 500 pasang Slipper pada tgl 30 Januari 2025 yang di serahkan dari petugas Rutan Kelas I Medan di lobby hotel kepada pihak Hotel Madani Medan.

"Kalau di lihat dari jahitannya bagus, rapih, logo Hotel Madani cocok dan ukurannya sIippernya jumbo sesuai permintaan kami, Insya Allah kita akan berlanjut untuk kerjasama bagus sekali hasilnya," terang Lisda dari Hotel Madani yang menerimanya saat itu.

Pesan Slipper berlanjut ke 1500 pasang dan telah selesai diserahkan oleh Staf Bimbingan Kerja Rutan Kelas I Medan oleh Elis Christovel Situmorang dan Elman Butar-butar.

"Apresiasi kami kepada pihak Manajemen Hotel Madani Medan yang telah menerima hasil karya Bimker Rutan Tanjung Gusta (Ragusta) yang di awali 500 passng Slipper dan berlanjut pemesanan ke 1500 pasang yang telah diterima dengan baik oleh Ibu Lisda dari Hotel Madani Medan," jelas Elis Christovel Situmorang.

Diterimanya hasil karya Bimker ini tidak terlepas dari keinginan kuat warga binaan yang ingin merubah prilaku untuk lebih baik lagi saat bebas nanti ditambah di bekali keterampilan saat menjalani hukumannya di Bimker Ragusta.

Karutan Kelas 1 Medan, Andi Surya menyebutkan hasil karya Bimker Ragusta dapat bersaing dengan produksi yang ada diuar termasuk masalah harga.

"Fokus kita di Bimker Ragusta ini selain pembinaan juga target pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), salah satu penyumbangnya adalah dari karya warga binaan Rutan Kelas 1 Medan, dan kami akan merambah ke tahanan pangan nasional kedepannya," Pungkas Andi Surya.

Diketahui PNBP Rutan Kelas 1 Medan sejak tahun 2020 sebesar Rp 14.000.000,- mengalami lonjakan drastis sejak tahun 2021 Rp28.800.000,-

Ditahun ini akan ada penambahan signifikan pengembangan dari Bimker terutama penambahan dari program ketahanan pangan nasional yang merupakan tindak lanjut dari perintah Kepala Kantor Wilayah DitjenPas Sumatera Utara.

Pelaksanaan program ketahanan pangan nasional ini dilakukan oleh 5 orang tim petugas Asesor dari Bapas Kelas I Medan, Irmayani, PK (Pembimbing Kemasyarakatan) Madya dan tim didampingi Kepala Seksi Pelayanan Tahanan (Kasieyantah) Rutan Kelas I Medan, Ronny, Kasubsi Bimbingan Kerja (Bimker), Irawadi, Kasubsi BHPT, Richwel beserta Staff.

DI NEGERI ini, hukum kerap hadir seperti tamu kehormatan yang datang telat ke pesta. Ketika ia tiba, musik sudah bergema, para penari sudah mabuk kemenangan, dan para koruptor sedang berpesta pora di meja utama.

Maka, kita patut bertanya dengan getir: apakah benar kita hidup dalam negara hukum, atau sekadar dalam ilusi tentangnya?

Indonesia, menurut konstitusi dan doktrin resmi negara, adalah negara hukum berdasar Pancasila.

Namun, dari ruang pengadilan hingga gedung parlemen, dari meja jaksa hingga lobi-lobi kementerian, kita menyaksikan bagaimana hukum kerap kali membungkuk, tersenyum kecut, dan akhirnya kalah dalam pertarungan melawan kekuasaan dan uang.

Pancasila menempatkan keadilan sosial sebagai cita-cita luhur. Namun, dalam praktiknya, keadilan itu kerap dihancurkan dengan kuitansi suap, persekongkolan kekuasaan, dan kekebalan moral para elite.

Hukum dipakai seperti jubah untuk menutupi aib, bukan untuk menegakkan kebenaran.

Hukum, dalam negara beradab, seharusnya bekerja sebagai penyaring kebusukan. Ia tidak memihak, tidak memeluk kekuasaan, dan tidak tunduk pada logika transaksi.

Namun di negeri ini, hukum justru tersandera dalam jaringan politik dan ekonomi yang membuatnya kehilangan integritas dan kekuatan simboliknya.

Lihatlah bagaimana lembaga penegak hukum bersikap terhadap kasus-kasus besar korupsi. Penetapan tersangka seperti sandiwara, sidang seperti panggung, vonis seperti dagelan.

Hukuman bagi koruptor tampak lebih ringan dari hutang pulsa. Penjara menjadi rumah singgah dengan fasilitas mewah, bukan tempat pertobatan.

Kita menyaksikan "negara hukum" yang tampak malu-malu, bahkan kadang pura-pura lupa, ketika harus berhadapan dengan para perampok uang negara.

Seolah-olah hukum hanya garang ketika menghadapi rakyat kecil, tetapi berubah menjadi kucing jinak di hadapan para elite.

Pancasila yang diabaikan

Sebagai filsuf hukum, saya percaya bahwa Pancasila bukan sekadar dokumen normatif, tetapi sumber etika kolektif yang harus hidup dalam sistem hukum. Namun, hari ini kita menghadapi ironi: Pancasila dijunjung di podium, tetapi diinjak dalam praktik.

Ketika sila kelima berbicara tentang “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, adakah yang lebih mengkhianatinya selain korupsi?

Korupsi adalah perampokan sistematis yang melukai keadilan sosial. Ia memindahkan uang rakyat ke kantong segelintir orang, menghancurkan layanan publik, dan melumpuhkan potensi bangsa.

Entah mengapa, kita seolah tak punya nyali untuk menegakkan sila ini secara utuh. Maka, yang lahir adalah negara hukum Pancasila yang setengah hati: berpakaian moral, tetapi berjalan dengan kaki kepentingan.

Korupsi di negeri ini bukan sekadar tindakan individual, melainkan ekspresi dari kultur politik yang mendalam. Dari pungli jalanan hingga mega-skandal impor minyak, semuanya tumbuh dari tanah yang sama: tanah tempat hukum tak berakar kuat.

Apa yang lebih menyedihkan dari seorang jaksa yang menutup mata, atau hakim yang menerima amplop di balik palu keadilan?

Di tengah sistem seperti ini, para koruptor tahu bahwa mereka bisa membeli waktu, pengaruh, bahkan vonis. Mereka bukan pelanggar hukum yang takut, tetapi penjudi yang yakin bahwa sistem bisa dimenangkan.

Koruptor di Indonesia bukan penjahat. Mereka adalah penyelenggara pesta. Mereka menari di atas penderitaan rakyat. Ironisnya, rakyat kadang masih memuji mereka. Inilah absurditas negara hukum kita: yang mencuri dihormati, yang jujur dicurigai.

Reformasi tanpa transformasi

Kita telah berbicara tentang reformasi hukum selama dua dekade. Undang-undang diganti, lembaga dibentuk, jargon diluncurkan, tapi korupsi tetap subur. Mengapa? Karena kita hanya membenahi kulitnya, tidak menyentuh isi dan rohnya.

Reformasi tanpa transformasi adalah kosmetik. Kita memperindah gedung KPK, tetapi melumpuhkan taringnya.

Kita mengutuk korupsi di mimbar, tetapi berkompromi dalam lobi. Kita menyebut transparansi, tetapi menertawakan akuntabilitas.

Apa yang hilang? Keberanian moral. Dalam filsafat hukum, keadilan bukan sekadar prosedur, tetapi keberanian untuk melawan ketidakadilan, bahkan jika itu datang dari atas.

Negara hukum seharusnya adalah negara yang berani, bukan negara yang takut pada pemilik modal dan pelindung politik.

Di tengah pesta pora para koruptor, masyarakat hanya bisa menonton dari luar pagar. Mereka menyaksikan bagaimana uang pajak mereka dibakar dalam proyek fiktif, bagaimana bantuan sosial dicatut, dan bagaimana pelaku korupsi bisa tersenyum ketika keluar dari tahanan.

Kepercayaan publik pada hukum perlahan terkikis. Ini bukan soal angka indeks persepsi korupsi semata, tapi soal trauma kolektif.

Rakyat tahu bahwa melawan ketidakadilan bisa membuat mereka dikriminalisasi. Bahwa melaporkan korupsi bisa berujung intimidasi.

Negara hukum tanpa kepercayaan publik adalah gedung megah tanpa fondasi. Ia bisa runtuh kapan saja. Dan jika itu terjadi, maka tidak ada satu pun pasal hukum yang bisa menyelamatkannya.

Jalan panjang menuju Negara Hukum Pancasila

Apa yang harus dilakukan? Sebagai filsuf hukum, saya tidak percaya pada solusi instan. Namun, saya percaya pada satu hal: hukum harus kembali menjadi panglima, bukan alat.

Ia harus dibersihkan dari kompromi politik, dari pesanan kekuasaan, dan dari ketakutan terhadap elite.

Pertama, negara harus menegakkan keadilan secara egaliter. Koruptor tidak boleh dilindungi karena status atau jabatannya. Hukum harus buta terhadap jabatan, tetapi tidak terhadap kebenaran.

Kedua, pendidikan hukum harus ditransformasikan. Kita tidak hanya mencetak sarjana hukum yang cakap prosedural, tetapi juga pribadi hukum yang bermoral dan berani.

Ketiga, masyarakat sipil harus diberi ruang yang luas untuk menjadi penjaga etik. Whistleblower harus dilindungi, bukan dikhianati. Media harus diberdayakan, bukan dibungkam.

Negara hukum Pancasila bukan sekadar slogan. Ia adalah janji, dan janji itu harus ditepati.

Pesta itu harus diakhiri. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap masa depan. Ia merampok kesempatan anak-anak miskin untuk mendapatkan pendidikan.

Ia mencuri nyawa pasien yang tak mendapat pelayanan kesehatan layak. Ia membunuh harapan rakyat terhadap negara.

Jika pesta pora koruptor masih terus berlangsung, maka negara hukum Pancasila akan menjadi panggung sandiwara. Kita butuh negara yang berani menyalakan lampu, mematikan musik, dan membubarkan pesta itu.

Karena hukum, pada akhirnya, bukan tentang pasal, tetapi tentang keberanian. Dan keberanian itulah yang kini paling kita butuhkan.

DI NEGERI ini, hukum kerap hadir seperti tamu kehormatan yang datang telat ke pesta. Ketika ia tiba, musik sudah bergema, para penari sudah mabuk kemenangan, dan para koruptor sedang berpesta pora di meja utama.

Maka, kita patut bertanya dengan getir: apakah benar kita hidup dalam negara hukum, atau sekadar dalam ilusi tentangnya?

Indonesia, menurut konstitusi dan doktrin resmi negara, adalah negara hukum berdasar Pancasila.

Namun, dari ruang pengadilan hingga gedung parlemen, dari meja jaksa hingga lobi-lobi kementerian, kita menyaksikan bagaimana hukum kerap kali membungkuk, tersenyum kecut, dan akhirnya kalah dalam pertarungan melawan kekuasaan dan uang.

Pancasila menempatkan keadilan sosial sebagai cita-cita luhur. Namun, dalam praktiknya, keadilan itu kerap dihancurkan dengan kuitansi suap, persekongkolan kekuasaan, dan kekebalan moral para elite.

Hukum dipakai seperti jubah untuk menutupi aib, bukan untuk menegakkan kebenaran.

Hukum, dalam negara beradab, seharusnya bekerja sebagai penyaring kebusukan. Ia tidak memihak, tidak memeluk kekuasaan, dan tidak tunduk pada logika transaksi.

Namun di negeri ini, hukum justru tersandera dalam jaringan politik dan ekonomi yang membuatnya kehilangan integritas dan kekuatan simboliknya.

Lihatlah bagaimana lembaga penegak hukum bersikap terhadap kasus-kasus besar korupsi. Penetapan tersangka seperti sandiwara, sidang seperti panggung, vonis seperti dagelan.

Hukuman bagi koruptor tampak lebih ringan dari hutang pulsa. Penjara menjadi rumah singgah dengan fasilitas mewah, bukan tempat pertobatan.

Kita menyaksikan "negara hukum" yang tampak malu-malu, bahkan kadang pura-pura lupa, ketika harus berhadapan dengan para perampok uang negara.

Seolah-olah hukum hanya garang ketika menghadapi rakyat kecil, tetapi berubah menjadi kucing jinak di hadapan para elite.

Pancasila yang diabaikan

Sebagai filsuf hukum, saya percaya bahwa Pancasila bukan sekadar dokumen normatif, tetapi sumber etika kolektif yang harus hidup dalam sistem hukum. Namun, hari ini kita menghadapi ironi: Pancasila dijunjung di podium, tetapi diinjak dalam praktik.

Ketika sila kelima berbicara tentang “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, adakah yang lebih mengkhianatinya selain korupsi?

Korupsi adalah perampokan sistematis yang melukai keadilan sosial. Ia memindahkan uang rakyat ke kantong segelintir orang, menghancurkan layanan publik, dan melumpuhkan potensi bangsa.

Kudus -

Eks narapidana terorisme di wilayah Pantura Timur bersilahturahmi dengan Kapolsek Kudus Kota, AKP Subkhan. Silaturahmi ini dikemas dalam bentuk kegiatan buka bersama di Mapolsek Kota Kudus.

Eks narapidana terorisme ini tergabung dalam Komunitas Putra Persaudaraan Anak Negeri (Persadani) Pantura Timur. Adapun kegiatan Buka Bersama di Mapolsek Kudus Kota pada Selasa (25/3) kemarin.

Komunitas Persadani merupakan wadah bagi para eks narapidana terorisme di Pantura Timur yang sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi NKRI. Kebetulan AKP Subkhan merupakan salah satu pembinanya.

Tidak kurang dari lima belas mantan narapidana terorisme dari Kudus, Demak dan Semarang yang hadir di Polsek Kudus Kota mewakili sekitar empat puluhan anggota PERSADANI.

"Kegiatan pertemuan di antara kami sebetulnya sudah sering dilakukan, dan ini sebagai upaya mempererat tali silaturakhmi dan persaudaraan diantara kami mengingat sebelumnya kami berbeda pandangan dan alhamdulillah saat ini sudah bersatu dalam kerangka NKRI," kata AKP Subkhan dalam keterangan tertulis diterima detikJateng, Rabu (26/3/2025).

Lebih lanjut AKP Subkhan menjelaskan bahwa kegiatan semacam ini digunakan sebagai ajang tombo kangen di antara mereka. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk menjaga dan merawat Ikrar Setia Kepada NKRI.

Eks narapidana terorisme di wilayah Pantura Timur bersilahturahmi dengan Kapolsek Kudus Kota, AKP Subkhan di Mapolsek Kudus Kota, Selasa (25/3/2025). Foto: dok. Polsek Kudus Kota

"Bulan Ramadan mari kita jadikan moment introspeksi setiap diri dalam ber-hablum minalloh dan hablum minannas. Setiap kita memiliki sesuatu yang berharga yaitu waktu karena waktu tidak bisa kita ulangi, dan memiliki sesuatu yang sangat berharga yaitu masa depan serta memiliki sesuatu yang paling tepat untuk belajar yaitu masa lalu," kata dia.

"Mari kita jadikan masa lalu kita sebagai pelajaran untuk menyongsong masa depan dengan menjadikan setiap diri kita lebih bermanfaat untuk sesama," jelasnya.

Pada kesempatan itu dihelat salat magrib berjamaah di Masjid Bustanul Jannah Polsek Kudus Kota dengan imam salat Ustaz Abu Tholut. Lalu kegiatan dilanjutkan buka bersama dan ramah tamah.

Hadir di antara mereka Ustaz Abu Tholut, Ketua Persadani Ustaz Sri Puji Mulyo dan Ustaz Imaduddin yang juga menjadi Koordinator Eks Jamaah Islamiyah di Kudus.

"Di dunia ini tidak ada yang kekal atau abadi termasuk cara berpendapat atau pandangan seseorang, karena yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Untuk itu mari saling mengingatkan agar diantara kita bisa berubah menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk sesama," kata Abu Tholut dalam keterangan tertulisnya.

(apu/aku)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset rampasan negara ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan untuk kepentingan publik, Selasa (25/3).

Aset itu merupakan bidang tanah dan bangunan hingga unit di rumah susun (rusun).

Aset tersebut meliputi dua bidang tanah dan bangunan seluas 320 meter persegi dengan nilai Rp2,88 miliar; satu unit rumah susun seluas 53 meter persegi dengan nilai Rp664,15 juta; dan satu unit rumah susun seluas 36 meter persegi dengan nilai Rp186,6 juta.

Proses hibah tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 6/KM.6/WKN.07/2024 tertanggal 16 Desember 2024.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan pemanfaatan aset rampasan negara bukan hanya untuk mengoptimalkan nilai ekonomis, melainkan juga sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang lebih luas.

Fitroh menekankan selain hukuman penjara, efek jera terhadap koruptor juga diterapkan melalui perampasan aset.

"Pada dasarnya, para pelaku tidak takut pada hukuman penjara, tetapi lebih khawatir jika mengalami kemiskinan. Oleh karena itu, pemulihan aset menjadi bagian penting dalam penegakan hukum," kata Fitroh di Auditorium Kantor LPSK, Jakarta, Selasa (25/3), sebagaimana rilis yang disampaikan Humas KPK.

Ia menjelaskan mekanisme hibah yang dilakukan itu juga merupakan upaya mitigasi risiko untuk menjaga nilai ekonomis aset rampasan, serta memperjelas pemisahan kewenangan antara eksekusi dan pengelolaan barang milik negara.

Sementara itu, Ketua LPSK Achmadi menyampaikan apresiasi kepada KPK atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan melalui penyerahan aset dimaksud.

"Terima kasih atas dukungan KPK dalam membantu pemenuhan sarana dan prasarana untuk kantor perwakilan LPSK di daerah," kata dia.

Achmadi menegaskan aset yang diberikan kepada LPSK akan dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana.

Dia mengatakan hibah aset tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi langkah kongkret untuk memperkuat sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

"Dengan adanya kantor perwakilan di berbagai daerah, kami berharap dapat memberikan perlindungan lebih luas bagi masyarakat," kata Achmadi.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyerahkan empat aset hasil rampasan sebesar Rp3,7 miliar ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ). Penyerahan aset ini melalui hibah dan penetapan status penggunaan (PSP).

Serah terima aset tersebut dilakukan di Auditorium Kantor LPSK, Jakarta pada Selasa (25/3/2025). Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan, perampasan aset merupakan salah satu upaya memberikan efek jera selain dengan hukuman kurungan badan.

"Pada dasarnya, para pelaku tidak takut pada hukuman penjara, tetapi lebih khawatir jika mengalami kemiskinan. Oleh karena itu, pemulihan aset menjadi bagian penting dalam penegakan hukum," kata Fitroh dalam sambutan serah terima tersebut.





Adapun, empat aset yang dimaksud berupa dua bidang tanah dan bangunan seluas 320 m� dengan nilai Rp2,88 miliar, satu unit rumah susun seluas 53 m� dengan nilai Rp664,15 juta, dan satu unit rumah susun seluas 36 m� dengan nilai Rp186,6 juta.



Proses hibah ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.6/WKN.07/2024 tertanggal 16 Desember 2024. Sementara itu, Ketua LPSK, Achmadi menyatakan, aset yang diberikan kepada LPSK akan dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana.

Menurutnya, hibah aset ini bukan sekadar seremoni, tetapi langkah konkret untuk memperkuat sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia. "Dengan adanya kantor perwakilan di berbagai daerah, kami berharap dapat memberikan perlindungan lebih luas bagi masyarakat," pungkasnya.

Manokwari (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Manokwari, Papua Barat, mengusulkan 96 narapidana menerima remisi khusus atau pengurangan masa tahanan pada Lebaran 2025.

Kepala Seksi Pembinaan dan Kegiatan Kerja Lapas Manokwari Penina Edoway di Manokwari, Rabu, mengatakan bahwa narapidana yang diusulkan menerima remisi sudah memenuhi syarat administrasi dan substantif.

Syarat tersebut meliputi, antara lain, sudah menjalani minimal 6 bulan masa tahanan, berkelakuan baik, tidak menerima hukuman disiplin, dan selalu aktif mengikuti program pembinaan mental maupun kemandirian.

"Sebanyak 96 dari 98 narapidana beragama Islam, kami sudah usulkan untuk dapat remisi Lebaran 2025," katanya.

Penina menjelaskan bahwa puluhan warga binaan itu terdiri atas 5 orang terpidana korupsi, 26 orang terpidana penyalahgunaan narkotika, dan 65 orang kasus pidana umum.

Seluruh narapidana, kata dia, berhak diikutsertakan dalam usulan pengurangan masa tahanan setelah Mahkamah Agung mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

"Dari total 65 narapidana umum yang diusulkan terima remisi, dua orangnya langsung bebas," ujar Penina.

Ia mengatakan bahwa usulan remisi melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

Persetujuan atas usulan remisi dari lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan negara (rutan), lanjut dia, diterbitkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sehari sebelum Lebaran 2025.

"Biasanya (persetujuan usulan remisi khusus) keluar itu pada H-1 Lebaran. Pada hari Jumat (28/3) ada zoom penyerahan remisi secara simbolis," ucap Penina.

Menurut dia, transformasi pola pembinaan mental dan spiritual diimplementasikan secara menyeluruh bagi warga binaan berstatus narapidana maupun tahanan selama menjalani hukuman.

"Banyak kegiatan pembinaan yang sudah kami laksanakan. Kami juga menyediakan tiga tenaga medis untuk pemeriksaan kesehatan warga binaan," katanya.

Pada kesempatan itu dia menyebutkan total warga binaan Lapas Kelas II B Manokwari per 26 Maret 2025 tercatat 487 orang.

"Kondisi ini sudah melebihi daya tampung lapas yang hanya 225 orang," ujarnya.

Jakarta -

KPK menyerahkan aset yang merupakan rampasan dari kasus korupsi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Aset ini diserahkan melalui mekanisme hibah dan penetapan status penggunaan (PSP).

Serah terima aset dilakukan di Auditorium Kantor LPSK, Jakarta Timur, Selasa (25/3/2025). Penyerahan dilakukan dari Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto kepada Ketua LPSK Achmadi.

Dalam sambutannya, Fitroh mengatakan aset itu dapat dimanfaatkan serta dioptimalkan nilai ekonomisnya. Selain itu, kata dia, penyerahan aset juga bagian dari strategi pemberantasan korupsi.

"Pada dasarnya, para pelaku tidak takut pada hukuman penjara, tetapi lebih khawatir jika mengalami kemiskinan. Oleh karena itu, pemulihan aset menjadi bagian penting dalam penegakan hukum," kata Fitroh dalam keterangan, Rabu (26/3/2025).

Dia menyampaikan mekanisme hibah yang dilakukan ini sebagai upaya mitigasi risiko untuk menjaga nilai aset rampasan. Dia berharap aset hasil rampasan kasus korupsi dapat bermanfaat bagi kepentingan publik.

"Tujuannya agar aset yang telah disita dari tindak pidana korupsi dapat memberi manfaat bagi kepentingan publik," ujar Fitroh.

Ketua LPSK Achmadi mengapresiasi KPK atas penyerahan aset ini. Dia mengatakan aset itu akan dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan saksi dan korban tindak pidana.

"Terima kasih atas dukungan KPK dalam membantu pemenuhan sarana dan prasarana untuk kantor perwakilan LPSK di daerah. Dengan adanya kantor perwakilan di berbagai daerah, kami berharap dapat memberikan perlindungan lebih luas bagi masyarakat," kata Achmadi.

Adapun proses hibah ini dilakukan berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.6/WKN.07/2024 tertanggal 16 Desember 2024. Berikut aset yang diserahkan oleh KPK ke LPSK:

- Dua bidang tanah dan bangunan seluas 320 meter persegi dengan nilai Rp 2,88 miliar
- Satu unit rumah susun seluas 53 meter persegi dengan nilai Rp 664,15 juta.
- Satu unit rumah susun seluas 36 meter persegi dengan nilai Rp 186,6 juta.

Bila ditotal, nilai aset yang diserahkan KPK kepada LPSK mencapai Rp 3,71 miliar.

(haf/haf)

Gunungkidul (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperkuat pemahaman Pancasila bagi masyarakat pesisir dan nelayan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, agar tidak mudah terpengaruh informasi bohong atau hoaks.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Gunungkidul, Rabu, menegaskan bahwa Pancasila adalah konsensus tertinggi yang berlaku dalam kehidupan bernegara.

"Pemahaman Pancasila sangat penting bagi masyarakat pesisir dan nelayan agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh hoaks yang menggunakan argumen keagamaan yang tidak memahami dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Yudian.

Ia mengatakan bahwa Pancasila adalah landasan yang membebaskan manusia dan menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk pembersihan etnik. Pemahaman Pancasila harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi nelayan yang bekerja di laut.

Sebagai bentuk dukungan bagi nelayan, BPIP juga memberikan bantuan berupa alat tangkap ikan dan jaket pelampung untuk meningkatkan keselamatan mereka di laut.

"Kami berharap pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat pesisir dan nelayan semakin meningkat," katanya.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Prakoso mengatakan kegiatan ini diikuti oleh sekitar 300 nelayan dari Pantai Baron dan sekitarnya. BPIP terus berupaya memberikan penguatan pemahaman Pancasila kepada berbagai elemen masyarakat, termasuk nelayan.

“Mereka bukan hanya pencari ikan, tetapi juga pahlawan yang menjaga laut kita. Oleh karena itu, mereka perlu memahami bahwa Indonesia bercita-cita menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” katanya.

Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto menyambut baik kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa BPIP memiliki tugas penting dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila.

“Kami menyambut positif kegiatan ini sebagai upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat pesisir dan nelayan Gunungkidul. Pembinaan ini merupakan tanggung jawab bersama agar nilai-nilai Pancasila semakin mengakar dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi, radikalisme, dan intoleransi.

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat.

“Pancasila dilahirkan untuk menjaga persatuan dan mencegah bibit-bibit intoleransi,” kata dia.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi merilis Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) terbarukan guna mengoptimalkan pengawasan keberadaan orang asing atau warga negara asing (WNA) di Indonesia.

Direktur Pengawasan dan Penindakan pada Keimigrasian Yuldi Yusman menuturkan aplikasi APOA memiliki berbagai fitur yang mempermudah proses pelaporan tamu asing yang menginap ataupun tinggal di tempat mereka.

Menurutnya, petugas Imigrasi berwenang meminta data orang asing kepada hotel atau tempat lain yang berfungsi sebagai tempat penginapan dalam hal ini kami menggunakan APOA sebagai platform-nya.

"Pemilik atau pengelola penginapan cukup mendaftarkan tamu melalui aplikasi ini, kemudian datanya dapat diakses oleh petugas Imigrasi untuk keperluan pengawasan," ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman, Rabu (26/3/2025).

Implementasi APOA berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perubahannya dalam UU Nomor 63 Tahun 2024. Pasal 72 ayat (1) dan (2) dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemilik atau pengelola penginapan wajib memberikan informasi mengenai tamu asing yang menginap apabila diminta oleh Petugas Imigrasi.

"Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, terdapat ancaman pidana berupa kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp25 juta," imbuhnya.

Yuldi mengatakan proses pelaporan orang asing yang check-in di hotel melalui APOA dimulai dengan pemilik atau pengelola penginapan melakukan login ke sistem APOA.

Setelah masuk, mereka harus meminta paspor dari tamu asing yang akan menginap dan kemudian mengunggah foto halaman depan paspor tersebut atau mengambil foto secara langsung melalui aplikasi. Setelah itu, data tamu asing dimasukkan ke dalam sistem dan diverifikasi untuk memastikan keakuratannya.

"Jika semua informasi sudah benar, pengelola dapat melanjutkan proses hingga mendapatkan Surat Tanda Terima Pelaporan Orang Asing, yang menjadi bukti bahwa laporan telah berhasil dikirim melalui aplikasi APOA," ucapnya.

Untuk pelaporan saat check-out tamu, pemilik atau pengelola penginapan kembali masuk ke sistem APOA dan memilih data orang asing yang akan keluar dari penginapan. Mereka harus memastikan bahwa data yang dipilih sudah sesuai dengan tamu yang benar-benar melakukan check-out.

Setelah melakukan verifikasi, mereka dapat melanjutkan dengan memilih tombol check-out pada aplikasi. Dengan langkah ini, laporan check-out tamu asing akan tersimpan dalam sistem dan menjadi bagian dari catatan pengawasan keimigrasian.

"Proses ini penting untuk memastikan data orang asing di Indonesia tetap akurat dan terpantau dengan baik," imbuhnya.

Jakarta -

Pimpinan KPK berbicara mengenai praktik penerimaan gratifikasi yang sering dilakukan banyak pejabat. KPK menegaskan gratifikasi bukan bagian dari rezeki yang halal untuk diterima.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam program Series Penguatan Integritas Pegawai Rumah Tahanan (Rutan) KPK, Kamis (20/3). Dia awalnya meminta seluruh pegawai Rutan KPK untuk memegang prinsip kejujuran dalam menjalankan tugas-tugas.

"Kita tidak boleh mengambil hak orang lain, menerima yang bukan hak, tidak meminta yang bukan hak, dan menolak yang bukan hak," kata Ibnu dikutip, Rabu (26/3/2025).

Ibnu lalu menyinggung soal praktik gratifikasi. Dia mengatakan pegawai KPK harus berani dalam menolak segala bentuk gratifikasi.

Menurut Ibnu, gratifikasi bukan termasuk bagian dari rezeki. Ibnu menyebut gratifikasi merupakan pintu masuk praktik korupsi yang bisa merusak integritas.

"Kalau mendapatkan gratifikasi, jangan menganggap itu rezeki," kata Ibnu.

Hal senada disampaikan Sekjen KPK, Cahya H. Harefa, yang turut hadir di lokasi. Cahya mengatakan pegawai Rutan KPK harus berani melapor jika menemukan adanya praktik korupsi yang terjadi di Rutan KPK.

"Harapannya, melalui acara ini kita diingatkan lagi agar tidak kalah dari tantangan, walaupun menjaga integritas itu tidak selalu mudah. Marilah kita saling menjaga dan saling melapor kalau ada yang tidak benar," ucap Cahya.

Program Series Penguatan Integritas bagi Pegawai Rutan KPK ini sendiri disajikan dengan bentuk berbagi pengalaman atau sharing session. Untuk seri pertama program ini telah dilaksanakan pada Februari 2025 dengan narasumber anggota Dewan Pengawas KPK, Benny Joshua Mamoto dan Chisca Mirawati.

Program ini juga menjadi strategi KPK dalam membangun sistem peradilan yang lebih transparan dan berintegritas. Peningkatan kapasitas dan kesadaran pegawai rutan diyakini KPK bisa menjaga kredibilitas institusi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan rutan.

(ygs/ygs)