JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto memutuskan untuk mencabut permohonan pindah rumah tahanan (Rutan) yang sempat disampaikan kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Pencabutan ini disampaikan Hasto melalui surat yang ditulis tangan dan dibacakan oleh Politikus PDI-P Guntur Romli di sela-sela sidang pembacaan jawaban KPK atas eksepsi atau nota keberatan Sekjen PDI-P itu terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

“Mas Hasto melalui penasihat hukum sudah mencabut permohonan untuk pindah dari Rutan Merah Putih yang kemarin itu ke Salemba,” kata Guntur Romli membacakan surat Hasto di Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Guntur Romli mengatakan, Hasto batal pindah rutan lantaran sudah beradaptasi dengan rekan sesama tahanan di Rutan KPK.

“Bahwa Mas Hasto sudah menyatu dengan teman-teman warga Merah Putih dan juga dari teman-temannya juga banyak yang menyampaikan keberatan kalau sampai Mas Sekjen itu pindah,” ujarnya.

Berdasarkan surat yang dibacakan Guntur Romli, Hasto menyampaikan bahwa dia telah membangun tradisi keakraban dengan sesama tahanan di rutan KPK.

Hal ini sudah dilakukan dengan berbagai kegiatan rutin di rutan Komisi Antirasuah bersama dengan para tahanan lainnya.

“Apalagi Mas Hasto ini sudah membangun tradisi keakraban bersama warga Merah Putih di sana. Misalnya, tiap pagi itu olahraga, kemudian juga nyanyi lagu-lagu wajib sambil olahraga,” kata Guntur Romli.

“Hasto dan tahanan lain juga banyak berdiskusi tentang tokoh bangsa dan juga persoalan politik di dalam tahanan Merah Putih. Karena itu, Mas Hasto membatalkan permohonan untuk pindah Rutan,” ujarnya lagi.

Dalam sidang pada Jumat, 21 Maret 2025, Hasto melalui tim hukumnya menyampaikan surat permohonan pemindahan rutan dari rutan gedung merah putih KPK ke rutan Salemba.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman mengaku setuju dengan usulan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) agar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dihapus.

Dia bahkan mempertanyakan apa manfaat dari adanya pembuatan SKCK, karena sebenarnya juga ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Kalau saya pribadi, saya Ketua Komisi III, tentu pendapat pribadi saya ngaruh banget kan ya. Menurut saya sih sepakat, tidak usah ada SKCK,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Dia melanjutkan, usulan penghapusan SKCK ini harus berlaku bagi semua pihak, tidak hanya terkhusus untuk para mantan narapidana saja.

“Untuk semua, kan tinggal berlaku saja ini. Kalau ketentuan apa namanya orang nggak pernah dipidana dalam pemilu segala macam, kan orang sudah tau semua yang pernah dipidana,” tutur Habiburokhman.

Legislator Gerindra ini pun menilai sebenarnya SKCK bisa menyulitkan bagi sebagian masyarakat, terlebih perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan itu.

“Saya mau cari kerja misalnya, perlu SKCK, itu benar-benar satu, ongkos ke kepolisiannya, ngantrinya. Apakah ada biaya? Ya, seterusnya ada ya. Tapi tidak tau ya, dicek ya kan. Resmi nggak resmi? Gimana?” singgungnya.

Lebih lanjut, dia juga menilai bahwa meski seseorang telah memiliki SKCK, belum tentu juga orang tersebut sebenarnya bersih dari masalah.

“Tidak ada jaminan orang punya SKCK tidak bermasalah. Kalau orang pernah dihukum, kan akan tau, tinggal dicek di pengadilan. Kalau saya sih sepakat dengan Mr. Pigai,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang berisi usulan agar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dihapus karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo saat diskusi di kantornya, Kuningan, Jakarta, mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat ini.

“Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis,” kata Nicholay dilansir dariAntara, Senin (24/3/2025).

Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana.

“Beberapa narapidana ini juga mengeluhkan betapa dengan dibebankannya SKCK itu, masa depan mereka sudah tertutup. Bahkan, mereka berpikiran bahwa mereka mendapatkan hukuman seumur hidup karena tidak bisa untuk hidup yang baik, layak, maupun normal karena terbebani oleh stigma sebagai narapidana,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, bertemu dengan Menteri Kehakiman Prancis, Gérald Darmanin, di Paris, Kamis (27/3).

Kedua menteri membahas sejumlah hal, mulai dari kerja sama bilateral di bidang hukum hingga kasus penyitaan aset Indonesia oleh perusahaan Navayo Internasional.

Pengadilan Prancis telah menetapkan penyitaan terhadap aset-aset Pemerintah Republik Indonesia yang berada di Paris buntut sengketa dengan Navayo Internasional. Kasus ini berangkat dari mandeknya proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) pada 2015 di mana Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI gagal memenuhi kewajiban kepada Navayo selaku salah satu perusahaan kontrak.

Pada pertemuan itu, Yusril menyampaikan bahwa pemerintah RI menghormati putusan Pengadilan Prancis. Kendati begitu, ia menekankan kekhawatiran terhadap prosedur yang telah diambil.

"Kami sangat memperhatikan keputusan ini karena pengadilan Prancis telah menetapkan penyitaan terhadap aset-aset diplomatik tanpa terlebih dahulu memanggil Pemerintah Indonesia sebagai pihak dalam persidangan," kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (27/3).

Menurut Yusril, hal ini bertentangan dengan asas-asas praktik pengadilan internasional, di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara seharusnya diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan sebelum putusan dijatuhkan.

"Kelalaian terhadap prinsip ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kredibilitas pengadilan Prancis dalam menangani permohonan yang diajukan oleh Navayo Internasional," ujarnya.

Selain itu, Yusril juga menegaskan bahwa aset-aset yang disita merupakan objek diplomatik yang seharusnya dilindungi oleh Konvensi Wina.

"Aset diplomatik suatu negara di luar negeri tidak boleh disita oleh pihak swasta. Jika penyitaan ini tetap dikabulkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi hubungan diplomatik internasional," tegasnya.

Menanggapi keberatan yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia, pihak Prancis menyatakan bahwa seluruh informasi terkait telah disampaikan kepada Pengadilan, termasuk konfirmasi dari Kementerian Luar Negeri Prancis bahwa aset yang disita adalah properti diplomatik Pemerintah Indonesia.

Pengadilan juga telah memberikan kesempatan bagi Pemerintah RI untuk mengajukan banding atas putusan tersebut, dengan sidang dijadwalkan pada Mei mendatang.

"Kami akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan keberatan, sanggahan, dan bantahan atas putusan pengadilan tersebut. Kami berharap pengadilan dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dan membatalkan keputusan yang telah diambil sebelumnya," kata Yusril.

Pemerintah RI saat ini telah menunjuk pengacara Prancis yang berpengalaman dalam menangani kasus penyitaan aset negara untuk menghadapi persidangan ke depan. Selain itu, Kemenko Kumham Imipas juga akan mengirimkan perwakilan untuk memberikan keterangan dalam persidangan.

Pada kesempatan yang sama, Yusril turut menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah hukum di dalam negeri terkait kasus Navayo Internasional. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menangani dugaan fraud dalam perjanjian antara Navayo dengan Kemhan RI.

"Dugaan fraud ini telah dikemukakan dalam persidangan Arbitrase Singapura, namun langkah hukum pidana tetap diperlukan untuk menangani kasus ini lebih lanjut," jelasnya.

Selain membahas kasus sengketa Navayo, kedua menteri juga membahas sejumlah hal mulai dari perjanjian ekstradisi, pertukaran serta pemulangan narapidana (exchange and transfer of prisoner), serta perjanjian bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance/MLA) antara kedua negara.

Jakarta -

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyiapkan program perlindungan bagi jurnalis media Tempo yang mendapatkan teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus. LPSK menyampaikan perlindungan yang diberikan berupa konseling psikologi hingga perlindungan fisik.

Menurut Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati, pihaknya melakukan asesmen untuk menentukan tingkat ancaman yang diterima oleh jurnalis Tempo. Dia mengatakan ancaman yang diterima oleh media Tempo cukup intens dalam beberapa waktu terakhir.

"Kami akan lakukan asesmen dan dari asesmen itu kami akan melihat tingkat ancamannya seperti apa, dan seberapa besar yang dibutuhkan jurnalis, apalagi kasus yang Tempo ini, karena kami melihat keempat orang redaksi di Bocor Alus, kami melihat memang penting diidentifikasi tingkat ancamannya," kata Sri Suparyati dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

"Terornya cukup intens dari mulai Agustus, September, kemudian belakangan ini sudah terjadi dengan adanya pengiriman bangkai babi dan tikus dan dilanjutkan beberapa ancaman yang lain," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin mengatakan pihaknya telah melakukan asesmen terhadap dua korban. Terhadap dua korban itu, LPSK menyediakan perlindungan berupa konseling untuk pemulihan psikis korban.

"Hari ini tim LPSK sudah turun lakukan asesmen terhadap dua korban, dan kita masih menunggu ada kemungkinan enam korban dari keseluruhan itu, jadi dua yang baru kita lakukan dalam bentuk asesmen dan langsung menurunkan tim psikolog untuk menemui para korban," kata Wawan.

Dia mengatakan, tidak hanya kepada korban, LPSK juga menyiapkan perlindungan bagi keluarga korban. Menurutnya perlindungan yang dapat diberikan berupa pendampingan hingga pengamanan fisik.

"Demikian juga dengan keluarganya, kalau nanti kemungkinan ada kebutuhan untuk memberikan perlindungan baik itu untuk rehabilitasi psikologis apapun itu bentuknya, kemudian pendampingan dalam bentuk pengamanan fisik, itu kita akan siap untuk melakukan upaya perlindungan terhadap para korban maupun saksi," katanya.

Simak Video 'Kabareskrim Bakal Usut Tuntas Kasus Teror ke Kantor Tempo!':

(dhn/fjp)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa KPK membantah kasus hukum yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai bentuk politisasi hukum. Jaksa KPK bersikukuh penanganan kasus Hasto tergolong upaya penegakan umum.

Hal tersebut dikatakan Jaksa KPK ketika membacakan jawaban atas eksepsi Hasto dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (27/3/2025).

"Penasihat hukum dan terdakwa berdalih bahwa dalam penanganan perkara yang dihadapi oleh terdakwa karena adanya motif politik dan unsur balas dendam sehingga untuk membungkamnya digunakan instrumen hukum. Terkait dengan alasan keberatan tersebut, penuntut umum berpendapat materi yang disampaikan penasihat hukum dan terdakwa tentang hal tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak relevan," kata Jaksa KPK dalam sidang tersebut.

Jaksa KPK memandang munculnya dugaan unsur politik dalam penanganan perkara ini hanya asumsi Hasto dan penasihat hukumnya semata. Jaksa KPK menjamin penanganan kasus Hasto sebagai penegakan hukum.

"Penuntut umum ingin menegaskan bahwa perkara terdakwa ini adalah murni penegakan hukum, dengan berdasarkan pada kecukupan alat bukti yang sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP," ujar Jaksa KPK.

Oleh karena itu, Jaksa KPK meminta majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan Hasto dan kuasa hukumnya. Sebab eksepsi itu tak punya dasar kuat. "Dalih penasihat hukum dan terdakwa tersebut diatas merupakan dalih yang tidak berdasar dan harus ditolak," ujar JPU KPK.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta proses hukum terhadap pelaku penembakan tiga personel polisi yang menggerebek lokasi judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung, harus dipastikan berjalan secara transparan dan adil.

Bimantoro juga menyampaikan apresiasi atas langkah cepat aparat penegak hukum dalam menetapkan tersangka kasus penembakan polisi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab aparat dalam menegakkan hukum.

"Langkah ini patut diapresiasi, namun yang paling penting adalah memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan adil," kata Bimantoro dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap oknum aparat yang terlibat dalam praktik perjudian.

Bimantoro mendukung penuh langkah tegas dikenakan kepada siapa pun yang terbukti melanggar hukum demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Ia juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan penegakan hukum. "Kasus ini harus menjadi momentum perbaikan sistem. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali pada masa depan," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan aparat perlu lebih serius dalam memberantas praktik perjudian yang kerap terjadi di berbagai daerah sebab aktivitas perjudian tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, melainkan juga memicu dampak sosial yang meresahkan masyarakat.

Bimantoro juga menyampaikan dukungan moral kepada korban maupun pihak keluarganya atas terjadinya insiden penembakan tersebut.

Sebelumnya, Selasa (25/3), Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) Mayor Jenderal TNI Eka Wijaya Permana menyatakan bahwa dua orang oknum personel TNI AD yang terlibat dalam kasus penembakan anggota Polri dan judi sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Lampung, telah ditetapkan tersangka.

"Kopda Basarsyah (B) dan Peltu Yohanes Lubis (YL) statusnya saat ini resmi sebagai tersangka dalam peristiwa perjudian dan penembakan yang mengakibatkan tiga anggota Polri meninggal dunia," kata Mayjen Eka Wijaya dalam konferensi pers di Markas Kepolisian Daerah Lampung.

Selain itu, Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mengatakan bahwa satu anggota polisi turut menjadi tersangka dalam kasus perjudian sabung ayam dan penembakan yang terjadi di Kabupaten Way Kanan, Lampung.

"Dalam upaya tindak lanjut dan pemeriksaan saksi terdapat dua orang anggota kepolisian dan satu warga sipil yang dimintai keterangannya," kata Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika mengawali keterangannya pada jumpa pers di Mapolda Lampung.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto resmi mencabut permohonan pindah rumah tahanan (rutan) yang sebelumnya diajukan kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Keputusan ini diumumkan melalui surat tulisan tangan Hasto yang dibacakan oleh politikus PDI-P, Guntur Romli, di sela sidang pembacaan jawaban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Hasto terhadap dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

“Mas Hasto melalui penasihat hukum sudah mencabut permohonan untuk pindah dari Rutan Merah Putih ke Salemba,” ujar Guntur Romli saat membacakan surat tersebut di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Sudah Beradaptasi dengan Sesama Tahanan

Menurut Guntur Romli, Hasto akhirnya membatalkan permohonan pindah lantaran telah beradaptasi dan merasa nyaman dengan rekan-rekan sesama tahanan di Rutan KPK.

“Bahwa Mas Hasto sudah menyatu dengan teman-teman warga Merah Putih dan juga dari teman-temannya banyak yang menyampaikan keberatan kalau sampai Mas Sekjen itu pindah,” kata Guntur Romli.

Dalam surat tersebut, Hasto menegaskan bahwa dirinya telah membangun tradisi keakraban dengan sesama tahanan di Rutan Merah Putih melalui berbagai kegiatan rutin.

“Apalagi Mas Hasto ini sudah membangun tradisi keakraban bersama warga Merah Putih di sana. Misalnya, tiap pagi itu olahraga, kemudian juga nyanyi lagu-lagu wajib sambil olahraga,” lanjut Guntur Romli.

Selain itu, Hasto dan tahanan lainnya kerap berdiskusi mengenai tokoh bangsa dan berbagai persoalan politik di dalam tahanan. Hal tersebut menjadi alasan tambahan mengapa ia memilih untuk tetap berada di Rutan KPK.

Sebelumnya, dalam sidang yang digelar pada Jumat (21/3/2025), Hasto melalui tim hukumnya mengajukan surat permohonan pemindahan dari Rutan Gedung Merah Putih KPK ke Rutan Salemba.

Namun, setelah mempertimbangkan faktor kenyamanan dan kebersamaan dengan sesama tahanan, ia memutuskan untuk mencabut permohonan tersebut.

Dengan keputusan ini, Hasto akan tetap menjalani masa penahanannya di Rutan Merah Putih KPK bersama dengan tahanan lainnya.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Irfan Kamil | Editor: Novianti Setuningsih)

KOMPAS.com - Ramai di media sosial mengenai seorang perempuan yang mengaku memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil.

Isu tersebut pun viral sejak kemarin, dan membuat kehebohan setelah unggahan selebgram bernama Lisa Mariana.

Ridwan Kamil pun mengklarifikasi membantah memiliki anak dari perempuan tersebut.

Melalui akun Instagram pribadinya @ridwankamil, RK mengunggah foto dengan tulisan "KLARIFIKASI" dan keterangan.

"Kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa, ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang," tulisnya, Kamis (27/3/2025).

RK mengaku pernah bertemu dengan wanita itu satu kali karena terkait permohonan bantuan kuliah.

"Dan permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan, bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya,"

"Yang saya tidak pahami adalah mengapa sekarang dimunculkan lagi, atas motivasi yang saya tidak pahami. semoga yang bersangkutan diberikan hidayah," tambahnya.

Untuk itu, RK akan menggandeng tim hukum yang mewakili dirinya dalam menyelesaikan masalah ini dan membuktikan tuduhan tersebut adalah fitnah.

Ia pun membutuhkan waktu untuk memperlihatkan bukti-bukti akurat terkait hubungannya dengan wanita itu.

"Mohon maaf lahir batin atas dosa dan kekhilafan saya, baik yang terasa atau tidak, karena sejatinya saya hanya manusia biasa. Dan mohon doanya agar kami selalu dijauhkan dari fitnah dunia, dan semua yang membaca berita bisa tabbayun dengan jernih., apalagi ini saat bulan suci Ramadhan," tutup RK.

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi menanggapi kasus dugaan pembunuhan wartawati di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) oleh oknum TNI AL berinisial J. Saat ini proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung sehingga masyarakat diminta bersabar agar kasus tersebut terang.

"Informasi terakhir yang kami dapat, saat ini sedang diadakan penyelidikan dan penyidikan. Apakah betul kelasi J itu adalah pelakunya? Karena ini sifatnya baru informasi dari pihak keluarga. Karena ternyata si Kelasi J ini adalah pacar dari korban," ujar Kristomei di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Kamis (27/3/2025).

"Nanti kita lihat apakah betul. Karena informasi yang kita dapat juga, bahwa kelasi J ini sejak 17 Maret sampai hari ini, dia ada di satuannya, di Balikpapan. Nanti kita lihat, makanya kita tunggu saja. Jadi mohon bersabar, jangan kita bertumpu pada opini, bahwa si A yang bersalah kan belum tentu. Kasihan dia kalau enggak bersalah nanti. Kita tunggu saja bagaimana penyelidikan dari pihak kepolisian, kemudian nanti dibantu oleh dari Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal), untuk mengecek kebenaran apakah betul si J ini adalah pelaku pembunuhan itu," tambahnya.

Kristomei enggan membeberkan kronologi jelas perihal penangkapan oknum TNI AL berinisial J yang kini diamankan di Pomal Balikpapan. Kristomei meminta agar detail teknis menanyakan ke Dispenal atau Pomal.

"Nah nanti kalau untuk detailnya teknis dan sebagainya itu, tanyakan saja ke Dispenal atau POM AL. Apakah dia melaporkan diri, atau hanya laporan dari pihak keluarga si korban. Nanti silakan tanya teknisnya," ucapnya.

Kristomei menegaskan sikap Mabes TNI menunggu hasil penyelidikan apabila terbukti agar diberikan hukuman seberat-beratnya. "Jadi yang saya tahu, kita dari Mabes TNI menyikapinya, kita tunggu saja hasil penyelidikannya. Kalau memang terbukti dia, memang dia pelakunya, ya nggak ada ampun. Tadi yang saya sebutan tadi, hukum seberat-beratnya," ungkapnya.

Sebelumnya, Komandan Polisi Militer Lanal Balikpapan Mayor Laut, Ronal Ganap membenarkan terduga pelaku pembunuh jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan ialah anggota TNI Angkatan Laut (AL). Terduga pelaku berinisial J.

"Kami menyampaikan bahwa memang benar, bahwa memang benar telah terjadi kasus pembunuh yang diduga dilakukan oleh oknum anggota lanal Balikpapan berinisial J, pangkat kelasi 1," kata Ronal, Rabu, 26 Maret 2025.

Adapun korban yang bernama Juwita itu tewas diduga dibunuh oleh J pada Sabtu 22 Maret 2025 di wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ia menyampaikan, terduga pelaku kini telah diamankan oleh Polisi Militer Angkat Laut (POM AL) Balikpapan.

"Terduga pelaku saat ini telah diamankan oleh Pomal balikpapan dan proses penyidikannya masih terus dilakukan secara intensif," tuturnya.

Jakarta -

Komnas HAM menilai adanya pelanggaran HAM dari teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor media Tempo. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan setidaknya ada lima pelanggaran HAM dari peristiwa teror itu.

"Yang pertama adalah peristiwa teror dan intimidasi kepada Tempo dapat dikategorisasi sebagai bagian dari pelanggaran asasi manusia. Terutama yang pertama atas perasaan aman, di mana setiap orang dilindungi secara fisik maupun psikis baik atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan miliknya," kata Anis di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

"Yang kedua, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo tersebut merupakan salah satu pelanggaran HAM terhadap kebebasan pers, yang merupakan salah satu esensi asasi manusia, yaitu hak berpendapat dan berekspresi," imbuhnya.

Anis juga menyampaikan aksi teror itu juga bentuk pelanggaran terhadap pembela HAM. Dia mengatakan kerja-kerja jurnalistik adalah kerja pembela HAM.

"Yang ketiga, tindakan teror terhadap Tempo juga merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender atau pembela HAM, karena jurnalis juga merupakan pembela HAM, yang seharusnya diakui dan dilindungi oleh negara," katanya.

Dia juga menyampaikan, jika tidak diusut secara serius, kasus itu berpotensi melanggar hak untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, teror kepada media Tempo yang berdampak pada gangguan informasi publik juga berpotensi melanggar hak atas informasi publik.

"Yang keempat adalah terkait dengan hak atas keadilan di mana setiap orang juga berhak atas kepastian dan keadilan secara hukum, jika penegakan hukum dalam kasus ini tidak berjalan secara sebaik dan memberikan keputusan yang adil bagi Tempo, maka potensi hak atas keadilan bisa dilanggar," katanya.

"Yang kelima, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo ini memiliki risiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat, yang merupakan hak asasi manusia, di mana itu juga dijamin di dalam konstitusi dan Undang-Undang HAM," ujarnya.

Lebih lanjut Anis menjelaskan pihaknya memberikan empat rekomendasi atas kasus teror kepada media Tempo. Rekomendasi itu meliputi percepatan penyidikan dan proses hukum hingga pemulihan terhadap saksi dan korban.

Berikut ini rekomendasi Komnas HAM atas kasus teror kepada media Tempo:

1. Mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut termasuk memberikan perlindungan kepada korban dan keluarga.

2. Mendorong lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa teror tersebut.

3. Mendorong adanya pemulihan bagi korban dan keluarga korban baik secara fisik dan psikis.

4. Mendorong pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang di kemudian hari.

Simak Video 'Kabareskrim Bakal Usut Tuntas Kasus Teror ke Kantor Tempo!':

(dhn/fjp)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini mendesak Polisi Militer (POM) TNI mengusut tuntas kasus pembunuhan jurnalis perempuan di Kalimantan Selatan (Kalsel) oleh oknum prajurit TNI AL.

Anggota Komisi I DPR RI ini mengingatkan agar proses penyelidikan dan penyidikan berjalan transparan, tanpa ada hal apa pun yang ditutup-tutupi.

“Saya sangat prihatin dengan kejadian tersebut apalagi dilakukan oleh oknum TNI. Saya berharap diusut tuntas dan transparan oleh POM AL,” ujar Jazuli saat dihubungi, Kamis (27/3/2025).

Menurut Jazuli, prajurit TNI AL tersebut harus dipecat dari institusi dan dijatuhkan hukum pidana yang setimpal jika benar-benar terbukti melakukan pembunuhan.

“POM AL sudah mengamankan oknum. Proses dan tegakkan hukum secara tegas hingga PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) jika terbukti, karena jelas pelanggaran berat sumpah prajurit,” kata Jazuli.

Politikus PKS ini pun menyoroti banyaknya kasus kekerasan ataupun tindak pidana lainnya yang melibatkan prajurit TNI.

Untuk itu, Jazuli meminta institusi TNI agar berbenah dan mengevaluasi secara komprehensif proses rekrutmen dan juga pembinaan prajurit.

“Memang pelaku adalah oknum, tapi kasus-kasus pidana kejahatan ini sudah berulang kali dilakukan prajurit. Dan ini jelas merusak citra institusi TNI,” kata Jazuli.

Jazuli menambahkan, pengawasan terhadap prajurit di setiap level juga harus diperkuat untuk mencegah terulangnya aksi kejahatan maupun pelanggaran lainnya.

“Perkuat pengawasan di setiap level komandan kepada para prajurit. Berikan efek jera yang bisa memutus rantai tindak pidana kejahatan oknum prajurit. Jangan berikan toleransi sedikit pun,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, misteri kematian Juwita, seorang jurnalis media online di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mulai menemui titik terang setelah empat hari berlalu.

Untuk diketahui, Juwita ditemukan tewas bersama sepeda motornya di tepi Jalan Gunung Kupang pada Sabtu, 22 Maret 2025.

Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenpom) Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan, Mayor Laut (PM) Ronald Ganap mengungkapkan bahwa seorang prajurit TNI AL berpangkat Kelasi Satu berinisial J diduga terlibat dalam pembunuhan ini.

“Kami mengonfirmasi bahwa benar telah terjadi kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh oknum Lanal Balikpapan berinisial J, berusia 23 tahun, terhadap saudari Juwita yang berusia 25 tahun. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu, 22 Maret 2025, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan,” ujar Ronald dalam konferensi pers pada Rabu, 26 Maret 2025.

Saat ini, menurut Ronald, J telah diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan intensif.

Ronald mengatakan bahwa pihaknya masih mendalami kronologi peristiwa, terutama karena lokasi kejadian berada di luar wilayah hukum Lanal Balikpapan.

“Kami mohon kesabaran rekan-rekan media. Terduga pelaku sudah diamankan, dan penyelidikan akan dilakukan secara transparan sesuai prosedur hukum,” katanya.

Ronald juga mengungkapkan bahwa J telah berdinas di TNI AL selama empat tahun dan baru satu bulan bertugas di Lanal Balikpapan.

Penyidik kini tengah menelusuri apakah keberadaan J di Banjarbaru terkait dengan tugas resmi atau perjalanan pribadi.

Selain itu, hubungan antara J dan Juwita serta motif di balik kejadian ini masih menjadi fokus penyelidikan.

Sebagai bentuk tanggung jawab institusi, TNI AL menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan memastikan kasus ini tidak akan ditutup-tutupi.

Banyak sekali ujian kehidupan yang sedang saya lalui

Bandung (ANTARA) - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membantah kabar yang menyebut dirinya terlibat masalah perselingkuhan dengan seorang wanita berinisial LM.

"Kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji yang didaur ulang dengan motif ekonomi," kata Ridwan Kamil dalam keterangan yang diterima di Bandung, Kamis.

Ridwan Kamil mengklaim bahwa permasalahan ini sebenarnya telah selesai sejak empat tahun lalu dengan bukti akurat yang tidak terbantahkan.

"Saya hanya bertemu yang bersangkutan satu kali terkait bantuan kuliah. Bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya," katanya.

Ia juga mengaku tidak memahami alasan di balik munculnya kembali isu tersebut. Namun, ia memastikan akan mengambil langkah hukum untuk menanggapi fitnah ini.

"Karenanya untuk kali ini, saya akan menggunakan tim hukum, untuk mewakili saya dalam permasalahan ini sehingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah ini bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan," kata Ridwan Kamil menegaskan.

Di akhir pernyataannya, ia meminta maaf lahir batin atas segala dosa dan kekhilafan serta mengajak masyarakat untuk bersikap tabayyun atau mencari kejelasan sebelum memercayai suatu berita.

"Banyak sekali ujian kehidupan yang sedang saya lalui. Cukup melelahkan untuk menjelaskan satu per satu, Semoga saya bisa melaluinya dengan ridha dan perlindungan Allah SWT," kata Ridwan Kamil.

Sebelumnya, kabar perselingkuhan mantan Gubernur Jabar itu mencuat setelah seorang wanita bernama Lisa Mariana (LM) mengunggah tangkapan layar percakapan pribadinya dengan seseorang yang diduga Ridwan Kamil di Instagram pada Rabu (26/3).

Dalam unggahan tersebut, LM berulang kali mencoba menghubungi pria yang diduga Ridwan Kamil dan mengklaim sedang mengandung anaknya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025