Terdakwa kasus skincare bermerkuri, Mira Hayati di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), kini menjadi tahanan kota berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Mira Hayati sudah meninggalkan Rutan Kelas I Makassar sebelum Lebaran.

"Mira Hayati keluar dari Rutan Kelas I Makassar dengan status tahanan rumah oleh pihak Penahan (PN Makassar)," ujar Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Makassar Ahmad Sutoyo dalam keterangannya kepada detikSulsel, Selasa (8/4/2025).

Mira Hayati meninggalkan Rutan Kelas I Makassar pada 27 Maret atau 4 hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025 M. Ahmad tidak merinci alasan Mira Hayati menjadi tahanan kota karena hanya mengikuti keputusan pengadilan.

"Sejak 27 Maret 2025, dasar penetapan Pengadilan Negeri Makassar," imbuh Ahmad Sutoyo.

Sementara itu, Kuasa Hukum Mira Hayati, Ida Hamida membenarkan kliennya telah ditetapkan sebagai tahanan kota. Ida mengaku penetapan PN Makassar itu setelah pihaknya mengajukan permohonan sebanyak 4 kali.

"Intinya setiap sidang saya selalu bermohon kan, 4 kali surat permohonan kami ajukan. Selama ada alasan jelas dan tidak bertentangan dengan KUHAP sah-sah saja," ujar Ida.

Alasan kliennya mengajukan status agar jadi tahanan kota salah satunya karena harus mengurus bayinya yang baru lahir. Apalagi bayi tersebut, kata Ida, lahir dengan prematur.

"Iya salah satunya (karena ada bayinya). Bayinya lahir prematur seharusnya kan pertengahan bulan ini lahir. Intinya alasan kemanusiaan terhadap bayi yang prematur dan beliau menyusui," jelasnya.

Diketahui, Mira Hayati memproduksi dan mengedarkan kosmetik merek Lightening Skin Mira Hayati Cosmetic dan MH Cosmetic Night Cream Glowing mengandung merkuri. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Direktur Utama Agus Mira Mandiri Utama itu didakwa melanggar pasal 435 juncto pasal 138 ayat 2 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Mira Hayati terancam hukuman penjara 12 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

Salah satu produk Mira Hayati yakni MH Cosmetic Night Cream tidak memiliki izin edar dari BPOM. Sehingga produk tersebut dinyatakan tidak memenuhi standar untuk diedarkan kepada masyarakat.

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Terdakwa kasus skincare bermerkuri, Mira Hayati di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), kini menjadi tahanan rumah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Mira Hayati sudah meninggalkan Rutan Kelas I Makassar sebelum Lebaran.

"Mira Hayati keluar dari Rutan Kelas I Makassar dengan status tahanan rumah oleh pihak Penahan (PN Makassar)," ujar Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Makassar Ahmad Sutoyo dalam keterangannya kepada detikSulsel, Selasa (8/4/2025).

Mira Hayati meninggalkan Rutan Kelas I Makassar pada 27 Maret atau 4 hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025 M. Ahmad tidak merinci alasan Mira Hayati menjadi tahanan rumah karena hanya mengikuti keputusan pengadilan.

"Sejak 27 Maret 2025, dasar penetapan Pengadilan Negeri Makassar," imbuh Ahmad Sutoyo.

Sementara itu, Kuasa Hukum Mira Hayati, Ida Hamida membenarkan kliennya telah ditetapkan sebagai tahanan kota. Ida mengaku penetapan PN Makassar itu setelah pihaknya mengajukan permohonan sebanyak 4 kali.

"Intinya setiap sidang saya selalu bermohon kan, 4 kali surat permohonan kami ajukan. Selama ada alasan jelas dan tidak bertentangan dengan KUHAP sah-sah saja," ujar Ida.

Alasan kliennya mengajukan pengalihan status tahanan salah satunya karena harus mengurus bayinya yang baru lahir. Apalagi bayi tersebut, kata Ida, lahir dengan prematur.

"Iya salah satunya (karena ada bayinya). Bayinya lahir prematur seharusnya kan pertengahan bulan ini lahir. Intinya alasan kemanusiaan terhadap bayi yang prematur dan beliau menyusui," jelasnya.

Diketahui, Mira Hayati memproduksi dan mengedarkan kosmetik merek Lightening Skin Mira Hayati Cosmetic dan MH Cosmetic Night Cream Glowing mengandung merkuri. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Direktur Utama Agus Mira Mandiri Utama itu didakwa melanggar pasal 435 juncto pasal 138 ayat 2 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Mira Hayati terancam hukuman penjara 12 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

Salah satu produk Mira Hayati yakni MH Cosmetic Night Cream tidak memiliki izin edar dari BPOM. Sehingga produk tersebut dinyatakan tidak memenuhi standar untuk diedarkan kepada masyarakat.

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, Johannes Oberlin Tobing mengatakan, proses penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kusnadi tidak sesuai prosedur.

Hal tersebut disampaikan Johannes dalam sidang perdana praperadilan Kusnadi melawan KPK di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

"Proses penggeledahan oleh termohon (KPK) terhadap pemohon (Kusnadi) tidak sesuai prosedur," kata Johannes.

Johannes mengatakan, Kusnadi yang bekerja sebagai staf Hasto ikut menemani Sekjen PDIP tersebut ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa sebagai saksi pada 10 Juni 2024.

Ia mengatakan, saat menunggu Hasto, Kusnadi didatangi seseorang yang menyamar dengan mengenakan baju putih, topi, dan masker.

Dia mengatakan, orang tersebut terkesan memanipulasi Kusnadi agar menemui Hasto yang berada di lantai 2 Gedung KPK karena meminta handphone.

Saat itu, kata dia, Kusnadi langsung merespons dengan menemui Hasto.

Belakangan, sosok tersebut diketahui adalah penyidik KPK Rossa Purbo Bekti. Johannes mengatakan, Kusnadi turut diperiksa, digeledah, dan barang-barangnya ikut disita tanpa disertai surat panggilan resmi.

"Barang-barang yang dikuasai oleh pemohon (Kusnadi) disita tanpa disertai dengan adanya surat panggilan resmi yang menyatakan status pemohon sebagai saksi atau tersangka oleh termohon (KPK)," ujarnya.

Johannes juga mengatakan, penyitaan barang-barang Kusnadi oleh KPK melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terkait hak setiap orang atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ia mengatakan, pemeriksaan terhadap Kusnadi tanpa adanya Berita Acara bertentangan dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Dengan demikian, penggeledahan oleh termohon (KPK) terhadap pemohon (Kusnadi) tidak sesuai prosedur KUHAPidana dan melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia," ucap dia.

Sebelumnya, gugatan praperadilan Kusnadi terkait sah atau tidaknya penyitaan yang teregister dengan nomor perkara 39/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.

Sidang praperadilan ini sedianya digelar pada Senin, 24 Maret 2025 lalu itu ditunda lantaran Komisi Antirasuah tidak hadir dalam sidang perdana.

Gugatan ini merupakan rangkaian upaya hukum yang dilakukan pasca terjadinya penggeledahan terhadap staf Hasto di Gedung KPK pada Senin 10 Juni 2024.

Saat itu, Kusnadi digeledah ketika menemani Hasto menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku.

Dari penggeledahan ini, penyidik menyita tiga buah handphone, kartu ATM, hingga buku catatan Hasto.

Penyitaan barang-barang milik Hasto dan Kusnadi ini pun berbuntut panjang.

Tim hukum langsung melaporkan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas (Dewas) pada 11 Juni.

Keesokan harinya, Rabu 12 Juni 2024, Kusnadi didampingi tim hukumnya melaporkan KPK ke Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Laporan ini dilayangkan lantaran Kusnadi merasa lembaga antirasuah itu telah melanggar HAM ketika menyita ponsel dan buku catatan Hasto.

Tidak berhenti sampai di situ, staf Hasto bersama tim hukumnya juga menyambangi Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta pada Kamis 13 Juni 2024 untuk membuat laporan terhadap penyidik KPK.

Lebih lanjut, Rossa Purbo Bekti kembali dilaporkan ke Dewas KPK pada 20 Juni.

Kali ini, penyidik KPK itu dilaporkan atas tuduhan pemalsuan surat atau dokumen penyitaan ketika penyidik menyita sejumlah barang dari tangan Kusnadi saat Hasto diperiksa sebagai saksi.

Tidak berhenti sampai di situ, staf Hasto Kristiyanto itu juga telah meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jumat 28 Juni 2024.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk mempublikasikan naskah asli Rancangan Undang-undang (RUU) Polri.

"Kita harus juga nanti, mungkin Mensesneg dan tokoh-tokoh kita itu untuk menunjukkan bahwa naskah yang sah itu diungkapkan kepada masyarakat. Ini yang sah naskahnya supaya enggak beredar macam-macam fiktif," ujar Prabowo dalam wawancara dengan tujuh jurnalis di sebuah meja bundar di kediamannya, Hambalang, Bogor, Minggu (6/4) lalu.

Dalam kesempatan itu, Prabowo bicara soal penguatan kewenangan Polri. Hal itu disampaikan untuk menjawab kekhawatiran publik yang menilai revisi UU Polri tidak menjawab akar masalah di tubuh korps bhayangkara tersebut.

"Kalau polisi sudah diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, untuk memberantas kriminalitas, memberantas penyelundupan, narkoba, dan sebagainya, melindungi masyarakat, keamanan tertib, saya kira cukup. Kenapa kita harus mencari-cari? menurut saya," kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengklaim akan meminta para anggota parlemen khususnya bagian dari koalisi politiknya untuk bisa melibatkan masyarakat awam sebagai mitra dalam pembentukan aturan perundang-undangan di masa mendatang.

Dengan demikian, masyarakat awam bisa lebih merasa dilibatkan dalam penerbitan sebuah peraturan atau perundangan.

"Nanti akan saya bicarakan dengan tokoh-tokoh koalisi supaya ada transparansi. Setiap Undang-undang ya ada dengar pendapat, undang semua stakeholder dibahas," Prabowo menutup pernyataannya.

SAMARINDA, KOMPAS.com – Kegiatan tambang ilegal kembali mengancam kawasan Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul) di Samarinda, Kalimantan Timur.

Baru-baru ini, sekitar 3,2 hektar lahan hutan dilaporkan mengalami kerusakan akibat aktivitas tersebut yang berlangsung selama libur Lebaran 2025.

Guru Besar Hukum Universitas Mulawarman, Prof. Muhammad Muhdar, menegaskan bahwa aktivitas ini merupakan pelanggaran serius terhadap berbagai ketentuan hukum dan tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran administratif semata.

"Karena itu adalah kegiatan ilegal, maka dari sisi bangunan teoretik tidak perlu diskusi panjang. Yang harus dilakukan adalah penegakan hukum," tegas Prof. Muhdar saat diwawancarai Kompas.com, Selasa (8/4/2025).

Menurut Prof. Muhdar, terdapat setidaknya tiga undang-undang yang dilanggar dalam peristiwa ini, yaitu Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Kehutanan.

“Jadi paling tidak ada tiga ketentuan hukum yang bisa diarahkan kepada pelakunya,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya dibebankan kepada para penambang, tetapi juga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam rantai aktivitas tambang ilegal ini.

Mulai dari penyedia bahan bakar, penyedia alat berat, pembeli batu bara, hingga pejabat pengawas yang tidak menjalankan fungsi pengawasannya.

“Yang bertanggung jawab bukan hanya pelaku lapangan, tapi juga intelektual dader-nya, pemodal, hingga pengangkut, penadah, dan pejabat pemerintah yang tahu tapi membiarkan,” ujarnya.

Hutan Pendidikan Unmul dikenal sebagai salah satu kawasan pendidikan kehutanan terbesar di Indonesia, dengan luas mencapai 59.000 hektar.

Kawasan ini berfungsi sebagai laboratorium alam bagi mahasiswa dan peneliti di bidang kehutanan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati.

Prof. Muhdar menilai kerusakan kawasan ini akan menimbulkan dampak ekologis dan akademik jangka panjang.

“Kerugian terbesar adalah pada penyelenggaraan pendidikan, karena obyek-obyek pengetahuan di dalamnya rusak. Baik flora-fauna, hidrologi, emisi karbon, semua ikut terdampak,” kata dia.

Ia juga menyoroti bahwa perusakan yang terjadi bukanlah pekerjaan sehari-dua hari, melainkan aktivitas terorganisir yang berlangsung lama dan diduga melibatkan banyak pihak.

“Kalau lihat dari gambar-gambar yang dikirimkan kawan-kawan, itu pekerjaan sudah lama. Artinya hasilnya juga sudah dibeli orang, sudah diangkut,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memperpanjang tenggat waktu bagi perusahaan ByteDance untuk melepaskan aset aplikasi TikTok di Amerika Serikat berpotensi melanggar hukum.

Melansir dari Reuters, anggota Demokrat terkemuka di Komite Intelijen Senat, Senator Mark Warner menuturkan adanya kemungkinan kesepakatan yang sedang dipertimbangkan untuk menyelesaikan masalah ini tidak akan memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang tahun 2024.

Menurut Warner, kesepakatan yang dilaporkan tersebut akan mempertahankan peran operasional material bagi ByteDance dengan tidak hanya memungkinkannya untuk mempertahankan saham ekuitas yang signifikan, tetapi juga peran aktif dalam pengembangan dan pemeliharaan teknologi.

Hal ini, menurutnya, akan berisiko merusak kepercayaan publik terhadap keamanan nasional aplikasi tersebut.

Adapun, dalam kesepakatan yang sedang dibahas rencana untuk memisahkan operasi TikTok di AS menjadi perusahaan baru yang berpusat di AS dan mayoritas dimiliki oleh investor dalam negeri.

Namun, rencana tersebut masih memerlukan persetujuan dari pemerintah China, yang belum secara terbuka mendukung penjualan tersebut.

“Setiap divestasi yang memenuhi syarat harus memastikan pemutusan operasional yang bersih dari ByteDance dan TikTok AS, termasuk dengan mencegah salah satu perusahaan untuk terus mengembangkan, memengaruhi, atau mengakses data pribadi atau kode sumber," tulis Warner.

Beberapa anggota parlemen menilai bahwa Trump harus menegakkan hukum yang mengharuskan TikTok berhenti beroperasi paling lambat 19 Januari 2025, kecuali ByteDance menyelesaikan divestasi asetnya di AS.

Meskipun demikian, Trump memilih untuk tidak menegakkan hukum tersebut setelah memulai masa jabatan keduanya pada 20 Januari.

Pada Jumat sebelumnya, Trump mengumumkan memperpanjang tenggat waktu selama 75 hari bagi ByteDance untuk menjual aset TikTok di AS kepada pembeli non-China.

Jika tidak, TikTok akan menghadapi larangan yang seharusnya berlaku pada bulan Januari berdasarkan undang-undang tahun 2024.

MANADO, iNews.id - Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roycke Harry Langie mengajak seluruh komponen masyarakat agar menghormati proses hukum yang sedang berlangsung terkait skandal kasus dugaan korupsi dana hibahPemprov Sulut ke Sinode GMIM. Dalam perkara yang mengguncang warga Sulut ini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Kalau ada tanggapan secara hukum, kami juga akan mengakomodir. Jangan terprovokasi, jangan terajak, karena proses penegakan hukum adalah proses yang terhormat,” ujar Kapolda dikutip dari Humas Polda Sulut, Senin (7/4/2025) malam.

Menurutnya dalam penanganan perkara ini, Polda Sulut menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip praduga tak bersalah.

“Polda Sulut berkomitmen menghormati HAM. Karena ini yang melakukan adalah oknum, oknum yang ada di Pemerintah Provinsi Sulut dan oknum di GMIM,” katanya.

Kapolda juga mengajak seluruh masyarakat Sulut agar membangun daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju lagi.

“Mari kita berpikir lebih ke arah kemajuan Sulut, kita menghormati hukum dan kita akan memproses penegakan hukum secara terang benderang serta dapat kami pertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Kapolda yang merupakan putra daerah Sulut.

Diketahui berdasarkan audit dari BPKP, dugaan kasus korupsi dana hibah GMIM Tahun Anggaran 2020-2023, nilai kerugian negara mencapai sebesar Rp8.967.684.405.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Razman Nasution kembali menjadi sorotan publik.

Kali ini bukan karena perkembangan perkara, melainkan pihak Vadel Badjideh melakukan pencabutan kuasa terhadap Razman.

Kini Razman bukan lagi kuasa hukum Vadel Badjideh.

Kompas.com merangkumnya sebagai berikut:

1. Cabut Kuasa Razman

Ayah Vadel, Umar, serta kedua kakaknya, Bintang dan Martin Badjideh secara resmi mencabut kuasa Razman Nasution sebagai pengacara atas kasus persetubuhan dan aborsi yang melibatkan Vadel Badjideh.

Adapun alasan keluarga Vadel mencabut kuasa Razman karena mereka merasa sudah tidak sepemahaman dan sejalan.

Beberapa waktu lalu, Bintang mengatakan bahwa keluarganya ingin fokus dengan proses hukum yang dihadapi Vadel.

Namun, ia merasa Razman sebagai kuasa hukum Vadel malah sibuk dengan kepentingannya sendiri.

Bintang juga merasa Razman tak maksimal menangani Vadel, terutama saat sang adik sudah mendekam di penjara karena laporan Nikita Mirzani.

"Om Razman dan tim juga sedang sibuk dengan urusan lain. Menurut kami, selama Vadel ditahan tidak ada tindakan yang nyata dan tidak ada perhatian khusus dari pihak pengacara terhadap Vadel," kata Bintang belum lama ini.

Hal ini pun juga dibenarkan oleh Razman.

Razman menyebut telah menerima surat pencabutan kuasa tersebut pada 26 Maret 2025.

“Per 26 (Maret) tidak lagi kuasa hukum Vadel. Saya sudah sampaikan bahwa kami tim hukum tidak lagi mendampingi Vadel sampai dengan P21 tahap 1, P21 tahap 2 dan bahkan disidangkan,” ujar Razman saat dihubungi, Senin (7/3/2025).

2. Minta Tak Cabut Laporan ke Nikita Mirzani

Razman mengatakan, saat proses pencabutan kuasanya, ia meminta kepada ayah Vadel, Umar Badjideh, agar laporannya terhadap Nikita Mirzani tidak dicabut.

“Laporan Pak Umar terhadap Nikita Mirzani di Polres Metro itu tetap jalan. Pak Umar kan melaporkan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap NM dari media sosial dengan catatan laporan Pak Umar tidak dicabut,” kata Razman.

Namun, ini berbanding terbalik dengan pernyataan Bintang baru-baru ini.

Bintang mengatakan, keluarganya telah mencabut laporan terhadap Nikita Mirzani.

Surat pencabutan laporan juga sudah mereka berikan ke tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan.

“Bahwa kami keluarga telah memutuskan mencabut laporan yang pernah Bapak Umar Badjideh laporkan terhadap Saudari NM, surat pencabutan telah kami berikan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 27 Maret 2025," kata Bintang.

3. Vadel Badjideh Punya Kuasa Hukum Baru

Sementara, keluarga Vadel telah menunjuk pengacara baru.

Kata Razman, pengacara yang baru itu menjanjikan agar penahanan Vadel bisa ditangguhkan sebelum Lebaran, bahkan menjanjikan kasusnya akan dihentikan (SP3).

“Mereka (pengacara baru ini) kata Pak Umar menjanjikan bisa ditangguhkan Vadelnya bahkan sampai SP3 sebelum Lebaran. Ya, saya sebagai seorang manusia, saya juga kepala keluarga, saya mengerti perasaan Pak Umar, ya sudah saya dukung, cuma saya beritahu kayaknya berat kalau di SP3,” ucap Razman.

Sesuai dugaan Razman, ternyata benar Vadel belum juga keluar dari penjara meski sudah dijanjikan oleh pengacara barunya.

4. Akui Tak Maksimal

Razman mengaku bahwa timnya memang tak maksimal memperjuangkan agar Vadel mendapat penangguhan dan dibebaskan dari penjara.

Hal itu dikarenakan timnya kecewa dengan Vadel Badjideh.

Razman menduga Vadel berbohong terkait kejadian sebenarnya antara ia dan Laura Meizani.

Padahal, Vadel kata Razman, sejak awal menegaskan bahwa ia tak pernah melakukan tindakan apa pun terhadap Laura seperti apa yang dituduhkan oleh Nikita.

“Tim saya merasa kecewa, ‘kenapa kok enggak dari awal ngomong bahwa ini ada sepertinya hubungan badan dan lain sebagainya’. Walaupun itu tidak diakui oleh Vadel sampai sekarang,” kata Razman.

Meski demikian, Razman tak ambil pusing bila kini ia sudah tak dipercaya lagi untuk menangani kasus Vadel.

Razman pun mengaku sudah mengakhiri semuanya dengan keluarga Vadel secara baik-baik.

5. Tak Mau Berhenti Bersuara

Razman tak mau berhenti memberikan pernyataan meski keluarga Vadel memintanya untuk tidak lagi bicara ke publik mengenai kasus yang menjerat mantan kekasih anak Nikita Mirzani tersebut.

Razman merasa kasus Vadel masih berkaitan dengan dirinya.

Razman menilai berbagai persoalan yang dia hadapi saat ini bermula sejak dirinya memberikan bantuan hukum untuk Vadel.

Oleh karena itu, dia tak akan berhenti bersuara.

“Jadi yang kita lepaskan itu penanganan hukumnya terhadap Vadel. Tapi untuk Pak Umar, Martin, laporan saya dan konstruksi kasus serta penanganan perkara di luar peradilan biasa. Saya sah-sah saja menyampaikan pendapat hukum saya,” ucap Razman.

“Karena kita yang memulai dari awal. Apalagi ini tidak ada transaksi uang dalam penanganan perkara ini, karena memang kita bantu secara cuma-cuma gitu,” tutur Razman.

Terdakwa perkara kosmetik atau skincare berbahaya, Mira Hayati ternyata tidak lagi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Makassar, Sulawesi Selatan.

Pasalnya, status terdakwa tersebut kini beralih menjadi tahanan rumah setelah pihak Pengadilan Negeri (PN) Makassar mengabulkan permohonannya.

"Kan, itu penetapan dari hakim, bukan dari kami," kata Kepala Rutan Makassar, Jayadikusuma kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/4).

Pengalihan status tahanan tersebut, kata Jayadi, berdasarkan penetapan majelis hakim PN Makassar Nomor 204/Pid. Sus/2025/PN Makassar. Terdakwa Mira Hayati dikeluarkan dari Rutan Makassar 27 April atau empat hari menjelang hari raya Idulfitri.

"Jadi hakim yang mengeluarkan penetapan pengalihan status tahanan. Kemudian dieksekusi sama jaksa. Karena ada itu, ya kami keluarkan (Mira Hayati dari Rutan Makassar)," ungkapnya.

Majelis hakim PN Makassar mengabulkan permohonan terdakwa skincare berbahaya, Mira Hayati untuk menjalani penahanan luar setelah mendapatkan jaminan dari suami terdakwa atas nama Agus Nur Itsan. Alasannya Mira Hayati baru saja melahirkan dan menyusui anaknya.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa, Ida Hamidah enggan membeberkan kabar peralihan status Mira Hayati menjadi tahanan rumah, setelah cuitan istri terdakwa Mustadir Daeng Sila, Fenny Frans soal keberadaan kliennya yang kini tidak ditahan di Rutan Makassar.

"Harusnya di tanya ke Fenny Frans, dapat infonya dari mana. Bukan saya yang sebarkan informasi itu. Saya tadi menjawab, mohon doakan saja yang terbaik untuk klien saya," kata Ida saat dikonfirmasi wartawan.

Dalam kasus skincare berbahaya tersebut, terdapat tiga orang sebagai terdakwa yakni Mustari Daeng Sila, Mira Hayati, dan Agus Salim.

Selain Mira Hayati, saat ini Mustari Daeng Sila dan Agus Salim masih ditahan di Rutan Makassar selam proses hukum masih berjalan di pengadilan.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis karena kebebasan pers telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

“Komnas HAM mengecam kekerasan terhadap jurnalis dan ini terjadi keberulangan yang kesekian kali,” ucap Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah kepada ANTARA saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Selain konstitusi, lanjut Anis, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga menjamin kebebasan pers sebagai bagian dari hak asasi, sekaligus kontribusi dalam menjaga demokrasi di Indonesia.

Untuk itu, Komnas HAM mendorong agar penegakan hukum dilakukan terhadap kasus dugaan kekerasan kepada jurnalis dan meminta Pemerintah memastikan peristiwa serupa tidak terjadi kembali di masa yang akan datang.

“Dan kami mendorong agar semua pihak termasuk aparat penegak hukum dan Pemerintah [untuk] menghormati, menjamin, dan melindungi kebebasan pers di Indonesia dalam menjalankan kerja-kerja jurnalismenya,” demikian Anis.

Sepanjang awal tahun 2025, insiden dugaan kekerasan terhadap jurnalis tercatat beberapa kali terjadi. Teranyar, pewarta foto Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Makna Zaezar mendapat kekerasan oleh ajudan Kapolri saat meliput di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (5/4).

Makna Zaezar menjelaskan, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memulai kegiatannya di Stasiun Tawang dengan menyempatkan diri berbincang dengan pemudik difabel dan lansia yang menggunakan kursi roda di peron Stasiun Tawang.

Setelah itu, lanjut dia, Kapolri dijadwalkan melakukan inspeksi ke dalam gerbong kereta dan ajudan Kapolri kemudian meminta agar media dan Humas Polri untuk membuka jalan.

Namun, dalam prosesnya, oknum ajudan tersebut terlibat cekcok dengan anggota Humas Polri. Melihat kejadian itu, Makna Zaezar pun bergerak menjauh dari posisi awalnya agar tidak terlibat cekcok tersebut.

"Nah, posisi saya di kiri. Saya tahu kalau beliau mau ke kiri ‘kan, makanya saya pindah ke seberang. Waktu sebelum saya pindah ke seberang, si ajudannya ini ngomel-ngomel,‘Kalian kalau dari pers, tak (saya) tempeleng satu-satu’," kata MZ saat dikonfirmasi dari Jakarta, Minggu (6/4).

Mendengar hal itu, dia pun kembali ke posisinya semula. Saat itulah, oknum ajudan tersebut melakukan dugaan tindakan kekerasan dengan memukul bagian kepala Makna Zaezar.

"Dia mengeplak, ya, kalau bahasanya sini itu ngeplak bagian kepala belakang. Nah, setelah itu saya kaget, ya. 'Wah, kenapa, Mas?' Saya bilang begitu, lalu orangnya diam. Kemudian, dia lanjut marah-marah, kemudian lanjut kerja lagi," ujarnya.

Ipda E, oknum anggota tim pengamanan protokoler Kapolri yang diduga melakukan kekerasan, telah menyampaikan permintaan maaf kepada Makna Zaezar atas insiden tersebut. Permintaan maaf disampaikan usai pertemuan di Kantor ANTARA Biro Jawa Tengah di Semarang, Minggu (6/4) malam.

"Saya menyesal dan menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan media atas kejadian di Stasiun Tawang," kata Ipda E.

Kuasa hukum keluarga korban, Mbareb Slamet Pambudi menyebut tersangka pembunuhan jurnalis Juwita (23), Jumran sempat memberi uang santunan kematian sebesar Rp 2 juta. Menurut Mbareb, uang santunan itu diberikan dua kali dengan cara transfer ke rekening kakak ipar korban.

Uang santunan yang pertama dari Jumran. Sementara itu, yang kedua dari ibunya Jumran.

"Di sini posisinya keluarga korban belum tahu kalau ternyata Jumran membunuh korban. Jadi santunan itu diterima," sebut Mbareb, Senin (7/4/2025).

Namun setelah itu, keluarga korban memilih untuk tidak menggunakan uang santunan tersebut. Bahkan sepakat mengembalikannya kepada penyidik.

Menurut Mbareb, uang santunan yang diberikan tersangka kepada keluarga Juwita merupakan salah satu alibi untuk menutupi perbuatan kejinya. "Santunan itu kami kembalikan melalui penyidik. Keluarga korban sepakat mengembalikan uang ini," terangnya.

Untuk diketahui, Juwita yang merupakan jurnalis media online dibunuh secara keji oleh Jumran yang merupakan prajurit TNI AL. Pembunuhan terjadi di Jalan Trans Gunung Kupang, Cempaka, Banjarbaru pada 22 Maret 2025.

Juwita dibunuh dengan cara dipiting, dicekik, dan kemudian dibuang di pinggir jalan Gunung Kupang. Korban ditemukan bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya.

Jurnalis di Banjarbaru Tewas Dibunuh, Pelakunya Diduga Oknum TNI AL

Jurnalis di Banjarbaru Tewas Dibunuh, Pelakunya Diduga Oknum TNI AL

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis karena kebebasan pers telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

“Komnas HAM mengecam kekerasan terhadap jurnalis dan ini terjadi keberulangan yang kesekian kali,” ucap Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah kepada ANTARA saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Selain konstitusi, lanjut Anis, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga menjamin kebebasan pers sebagai bagian dari hak asasi, sekaligus kontribusi dalam menjaga demokrasi di Indonesia.

Untuk itu, Komnas HAM mendorong agar penegakan hukum dilakukan terhadap kasus dugaan kekerasan kepada jurnalis dan meminta Pemerintah memastikan peristiwa serupa tidak terjadi kembali di masa yang akan datang.

“Dan kami mendorong agar semua pihak termasuk aparat penegak hukum dan Pemerintah [untuk] menghormati, menjamin, dan melindungi kebebasan pers di Indonesia dalam menjalankan kerja-kerja jurnalismenya,” demikian Anis.

Sepanjang awal tahun 2025, insiden dugaan kekerasan terhadap jurnalis tercatat beberapa kali terjadi. Teranyar, pewarta foto Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Makna Zaezar mendapat kekerasan oleh ajudan Kapolri saat meliput di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (5/4).

Makna Zaezar menjelaskan, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memulai kegiatannya di Stasiun Tawang dengan menyempatkan diri berbincang dengan pemudik difabel dan lansia yang menggunakan kursi roda di peron Stasiun Tawang.

Setelah itu, lanjut dia, Kapolri dijadwalkan melakukan inspeksi ke dalam gerbong kereta dan ajudan Kapolri kemudian meminta agar media dan Humas Polri untuk membuka jalan.

Namun, dalam prosesnya, oknum ajudan tersebut terlibat cekcok dengan anggota Humas Polri. Melihat kejadian itu, Makna Zaezar pun bergerak menjauh dari posisi awalnya agar tidak terlibat cekcok tersebut.

"Nah, posisi saya di kiri. Saya tahu kalau beliau mau ke kiri ‘kan, makanya saya pindah ke seberang. Waktu sebelum saya pindah ke seberang, si ajudannya ini ngomel-ngomel,‘Kalian kalau dari pers, tak (saya) tempeleng satu-satu’," kata MZ saat dikonfirmasi dari Jakarta, Minggu (6/4).

Mendengar hal itu, dia pun kembali ke posisinya semula. Saat itulah, oknum ajudan tersebut melakukan dugaan tindakan kekerasan dengan memukul bagian kepala Makna Zaezar.

"Dia mengeplak, ya, kalau bahasanya sini itu ngeplak bagian kepala belakang. Nah, setelah itu saya kaget, ya. 'Wah, kenapa, Mas?' Saya bilang begitu, lalu orangnya diam. Kemudian, dia lanjut marah-marah, kemudian lanjut kerja lagi," ujarnya.

Ipda E, oknum anggota tim pengamanan protokoler Kapolri yang diduga melakukan kekerasan, telah menyampaikan permintaan maaf kepada Makna Zaezar atas insiden tersebut. Permintaan maaf disampaikan usai pertemuan di Kantor ANTARA Biro Jawa Tengah di Semarang, Minggu (6/4) malam.

"Saya menyesal dan menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan media atas kejadian di Stasiun Tawang," kata Ipda E.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025