Tim Hukum Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan langkah hukum mengenai fitnah terkait ijazah palsu Universitas Gadjah Mada (UGM). Pihak Jokowi mempertimbangkan memproses hukum penyebar kabar bohong soal ijazah palsu.

Hal itu disampaikan Tim Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan usai bertemu Jokowi. Dia mengatakan salah satu yang sempat dibahas dengan Jokowi mengenai ijazah palsu.

"Sekarang memang kita sedang timbangkan langkah-langkah hukum karena kita melihat makin ke sini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya sudah lebih ke arah fitnah dan ini ingin kita hindari," kata Yakup ditemui di Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu (9/4/2025).

Yakup mengatakan langkah baru ini masih dipertimbangkan. Mengingat selama ini pihak Jokowi lebih pasif dalam menghadapi tuduhan soal ijazah palsu.

"Langkah baru sebenarnya kita masih pertimbangkan ya karena dari dulu kan kita selaku kuasa dari Pak Jokowi selaku tergugat lebih pasif," ujar dia.

Ia mengatakan selama ini pihak Jokowi selalu menang gugatan perkara ijazah palsu. Dia lalu mencontohkan gugatan perkara di PN Jakarta Pusat dan PTUN.

"Sudah dari 2023 perkaranya, ada dua gugatan di PN Jakarta Pusat dan satu juga di PTUN dan itu sudah kita menangkan, dan gugatan dari lawan juga sudah kalah. Jadi sebenarnya kita juga bingung nih kenapa masih ada juga pihak-pihak yang menanyakan juga mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi," bebernya.

Dia juga heran dengan isu ijazah palsu Jokowi itu. Sebab, dari pihak kampus UGM juga telah mengklarifikasi mengenai keaslian Ijazah Jokowi tersebut.

"Pihak instansi yang berwenang pun dari UGM pun juga sudah memberikan statement yang clear bahwa memang jelas ijazahnya juga sudah diakui dan Pak Jokowi memang merupakan alumni dari UGM," tuturnya.

Dilansir detikNews, Universitas Gajah Mada (UGM) buka suara terkait mantan dosen di Mataram yang meragukan ijazah dan skripsi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). UGM menegaskan bahwa ijazah dan skripsi Jokowi asli dikeluarkan dari kampus tersebut.

"Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli," kata Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, dalam siaran pers UGM di situsnya, Jumat (21/3).

Video Jokowi Disambangi Hashim Djojohadikusumo: Bicara Banyak Hal

Video Jokowi Disambangi Hashim Djojohadikusumo: Bicara Banyak Hal

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum korban pelecehan seksual, RZ dan DF yang diduga dilakukan oleh mantan Rektor Universitas Pancasila (UP) berinisial ETH (72) menemui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) karena kasus itu dinilai "jalan di tempat".

"Kalau memang kita lihat dari jenjang waktu dari Januari 2024 sampai dengan saat ini kurang lebih 1 tahun 5 bulan, dalam proses penyelidikan sampai ke penyidikan, ini rentang waktu yang sangat panjang kalau menurut kami," kata salah satu kuasa hukum korban Yansen Ohoirat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut membawa Yansen menemui Kompolnas untuk mengadu perihal profesionalitas dari tim penyidik dalam mengusut kasus dugaan pelecehan seksual itu.

Menurut dia, kasus itu telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, tetapi dari proses itu sampai dengan kurang lebih 10 bulan, tidak ada kelanjutan perihal siapa tersangkanya.

"Padahal, ketika perkara itu ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, itu kan sudah ada. Peristiwa itu ada pidananya," jelas Yansen.

Sementara itu kuasa hukum korban lainnya, Amanda Manthovani menyebutkan dirinya sebagai kuasa hukum juga dipertanyakan kredibilitasnya oleh para korban.

"Karena dari penyidik pun sering tidak kooperatif, apabila kita bertanya melalui pesan WhatsApp atau telepon ke penyidik itu, mungkin hampir tidak menjawab," katanya.

Mereka pun berharap laporan ke Kompolnas ini dapat ditindaklanjuti dan dapat diselesaikan kasus ini karena sudah terlalu lama.

Sebelumnya Polda Metro Jaya menyebutkan kasus pelecehan yang diduga dilakukan oleh mantan Rektor Universitas Pancasila (UP) berinisial ETH (72) terhadap dua wanita berinisial RZ dan DF masih dalam sidik.

"Masih jalan, proses sidik, belum tersangka. Masih panggil-panggil saksi-saksi," kata Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita (Kasubdit Renakta) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya AKBP Evi Pagari saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (1/7/2024).

Saat dikonfirmasi soal lambatnya penanganan kasus ini oleh Polda Metro Jaya, Evi menjelaskan, pihaknya harus melibatkan pihak lainnya.

ETH sendiri telah menjalani pemeriksaan "visum et psikiatrikum" di Rumah Sakit (RS) Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (22/3/2024) atas dua laporan polisi terkait dugaan pelecehan seksual, yakni pelapor berinisial RZ dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/Polda Metro Jaya dan pelapor berinisial DF dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/36/I/2024/SPKT/Bareskrim Polri.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Ternate (ANTARA) - Jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum), Kanwil Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, dan Kanwil Kemen HAM Papua Barat Wilayah Kerja Maluku Utara (Malut) menggelar halal bihalal, Rabu (9/4).

Acara dirangkai dengan kegiatan halal bihalal yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan secara virtual.

Menko Kemenkumhamimipas, Yusril Ihza Mahendra, dalam sambutannya menyampaikan momen hari ini menjadi awal baru setelah menjalani ibadah di Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, sehingga saatnya k kembali fokus kepada tugas dan tanggung jawab masing-masing.

“Sebagai kementerian yang memiliki peran strategis dalam menjaga penegakan hukum, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, pengelolaan keimigrasian, dan pemasyarakatan, kita dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan keberlanjutan program-program prioritas nasional serta pelayanan prima kepada masyarakat, ujar Yusril secara virtual langsung dari Jakarta.

Yusril mengingatkan saat ini kita tengah dihadapkan dengan ragam tantangan nasional, terutama dalam melaksanakan program strategis Presiden RI, Prabowo Subianto.

Dalam upaya mendukung program pemerintah, Yusril menyampaikan pengalamannya mengikuti kegiatan forum Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) sebagai komitmen penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan korupsi dan agenda strategis lainnya bagi kepentingan Indonesia.

“Mari k jadikan semangat kebersamaan sebagai pondasi dalam bekerja dengan profesionalisme, dedikasi, dan integritas. Tidak hanya untuk mencapai target kinerja, tetapi juga untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin transparan, responsif, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat,” kata Yusril.

Selanjutnya dalam acara halal bihalal Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir mengajak jajaran untuk mengambil hikmah dari ibadah puasa yang telah dijalankan. Untuk itu, Budi Argap Situngkir mengajak jajaran meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, dan pelayanan publik bagi masyarakat.

“Di tengah efisiensi anggaran, kita harus dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan masyarakat,” ujar Budi .

Sementara itu, Kakanwil Ditjen Imigrasi Malut, Ian F. Markos dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan halal bihalal. Menurut Ian, pemisahan kementerian mengharuskan adanya kolaborasi dan saling belajar dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Kemudian Kakanwil Ditjen Pemayarakatan Malut, Said Mahdar dalam sambutannya menyampaikan hikmah dari puasa di bulan suci Ramadan, yang menekankan pada pentingnya kebersamaan.

Di akhir kegiatan, seluruh jajaran Kemenkum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Malut melaksanakan halal bihalal dan silaturahmi di antara jajaran. Sembari mencicipi hidangan ala kadarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Tim kuasa hukum Jokowi menyambangi kediaman pribadi Presiden RI ke-7 itu di sumber Banjarsari Solo, Rabu (9/4/2025). Sejumlah tokoh yang hadir yakni putra Otto Hasibuan, Yakup Hasibuan, Andra Reinhard Pasaribu, Firmanto Laksana serta Rivai Kusumanegara.

Usai kedatangan tim kuasa hukum Jokowi sempat ditanya awak media terkait gugatan salah satu calon pembeli mobil Esemka yang dilayangkan oleh Aufaa Luqmana Re A (19) di PN Solo itu. Namun, Yakup merespons mengungkapkan pihaknya belum mendapatkan arahan untuk menindaklanjutinya.

“(Ada pembahasan terkait gugatan esemka) Belum, belum. Khusus untuk itu. Untuk yang Esemka Belum. Kita belum mendapatkan arahan khusus untuk itu. Ya kita lihat dulu lah,” katanya.

Kendati demikian, kuasa hukum sudah mengetahui terkait gugatan yang menuntut ganti rugi sebesar Rp 300 juta tersebut. Ia juga mengatakan belum ada pembahasan secara spesifik karena masih di momen lebaran.

“Iya, kita sudah mendengar namun kita memang belum diskusi secara spesifik disitu. Karena ini masih dalam langkah lebaran, suasananya juga masih silaturahmi, jadi belum masuk ke situ,” katanya.

Pangkalpinang (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi, dan Pemasyarakatan menggelar apel pagi bersama sekaligus acara halal bihalal, Rabu (9/4). Kegiatan ini menjadi momentum pertama kali berkumpul kembali bagi jajaran pegawai setelah menjalani libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Apel pagi ini diikuti oleh seluruh pegawai dari jajaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Bertindak sebagai pembina apel, Menteri Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan sejumlah pesan penting dalam amanatnya.

Mengawali sambutan, Yusril menyampaikan ucapan selamat Idulfitri 1446 H kepada seluruh pegawai, seraya memohon maaf lahir dan batin. Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan momen Idulfitri sebagai ajang mempererat silaturahmi, membangun semangat kebersamaan, dan memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat.

“Selamat Idulfitri 1446 Hijriah. Semoga hari kemenangan ini menjadi momen untuk saling memaafkan, mempererat hubungan kekeluargaan di lingkungan kerja, serta menyatukan tekad untuk memberikan pelayanan publik yang optimal,” ujar Yusril.

Lebih lanjut, Yusril menegaskan pentingnya kembali fokus pada tugas dan fungsi masing-masing pasca-libur panjang. Ia mengingatkan bahwa seluruh jajaran Kemenko Kumham Imipas kini kembali dihadapkan pada agenda-agenda strategis nasional yang menuntut sinergi dan kerja sama yang solid antar kementerian.

“Kita harus menjaga kekompakan dan kebersamaan lintas kementerian. Kolaborasi yang baik menjadi kunci utama dalam menyukseskan berbagai program nasional yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” tambahnya.

Dalam amanatnya, Yusril juga menyinggung komitmen Indonesia untuk terus melangkah menuju status negara maju. Salah satunya melalui kesiapan Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menurutnya, peran kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas sangat penting dalam mewujudkan tata kelola hukum dan pelayanan publik yang memenuhi standar global.

“Indonesia siap menjadi anggota OECD. Untuk itu, kita harus terus memperkuat peran sektor hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Saya juga telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kehakiman Prancis sebagai bagian dari upaya membangun kerja sama internasional di bidang hukum,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kerja sama internasional yang baik akan memberikan dampak positif pada penguatan sistem hukum nasional dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di kancah global. Oleh karena itu, Kemenko Kumham Imipas diharapkan mampu terus berinovasi dan membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

Mengakhiri sambutannya, Yusril mengajak seluruh pegawai untuk memulai kembali aktivitas kerja dengan semangat baru, hati yang tenang dan bersih, serta tekad yang kuat dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

“Jadikan semangat kebersamaan hari ini sebagai bekal untuk meningkatkan kinerja dan integritas. Mulailah dengan hati yang jernih dan semangat yang menyala untuk melayani masyarakat secara profesional, cepat, dan berintegritas,” pungkasnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan halal bihalal antar pegawai dan pimpinan kementerian, yang berlangsung penuh keakraban. Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat tinggi madya dan pratama dari seluruh unit kerja, serta perwakilan dari masing-masing kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.

Hadir secara virtual dalam kegiatan tersebut Plt. Kakanwil Kemenkum Babel (Harun Sulainto), Kakanwil Ditjen Imigrasi (Qriz Pratama), Kakanwil KemenHAM Babel (Suherman), Kadiv Pelayanan Hukum (Kaswo), Kadiv P3H (Rahmat Feri Pontoh) beserta pejabat manajerial dan non manajerial pada lingkungan Kanwil Kemenkum, Kanwil KemenHAM dan Kanwil Ditjenim

MUFTI Idris, putra Anwar Deng, gubernur Taliban di Parwan, terluka akibat ledakan, dan tiga pengawalnya tewas. Insiden itu terjadi setengah kilometer dari Karizmir.

Para pendukungnya, untuk menyesatkan publik, telah menyebarkan gambar-gambar lama dirinya di media sosial seolah-olah ia sedang menghadiri suatu acara.

Serangan ini semakin menguatkan realitas bahwa Taliban, meskipun telah menguasai Afghanistan, masih berhadapan dengan ancaman yang kompleks, baik dari kelompok pesaing maupun dari dalam tubuhnya sendiri.

Laporan Human Rights Watch (2025), ancaman terorisme di Afghanistan terus meningkat, terutama dengan aksi kelompok ISIS-K yang menargetkan Taliban dan komunitas minoritas.

ISIS-K, sebagai cabang ISIS di Afghanistan, melancarkan serangkaian serangan terhadap etnis Hazara serta lembaga-lembaga yang dianggap bertentangan dengan ideologi mereka.

Selain itu, mereka juga mengincar pejabat Taliban sebagai upaya memperlemah otoritas pemerintahan yang saat ini berkuasa.

Di tengah persaingan antarkelompok ekstremis, Taliban menghadapi ancaman dari dalam dan luar. Di satu sisi, ISIS-K menggunakan kekerasan sebagai alat propaganda untuk menarik simpati dari individu yang kecewa dengan kepemimpinan Taliban.

Di sisi lain, friksi internal dalam tubuh Taliban, terutama antara faksi Haqqani dan elemen yang lebih konservatif, semakin memperumit stabilitas pemerintahan mereka.

Taliban juga menghadapi tantangan besar dalam isu hak asasi manusia. Otoritas Sementara Taliban (ITA) semakin memperketat kontrol sosial di Afghanistan antara Juli hingga Desember 2024 dengan menerbitkan 16 dekret baru, termasuk Hukum Propagasi Kebajikan dan Pencegahan Kemungkaran (LPVPV).

Kebijakan ini memperluas pembatasan terhadap perempuan, mencakup aturan berpakaian, larangan penggunaan ponsel, dan pembatasan diskusi keagamaan.

LPVPV memberikan landasan hukum bagi aturan moral Taliban, meskipun hukumannya lebih ringan dibandingkan era 1996–2001.

Namun, kebijakan ini semakin memperburuk akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan.

Larangan terhadap pendidikan medis serta persyaratan mahram untuk menerima perawatan memperparah krisis kesehatan dan membebani sistem yang sudah rapuh.

Hambatan terhadap bantuan kemanusiaan semakin meningkat, terutama dalam menjangkau perempuan dan anak perempuan.

Peran Muhtasibin sebagai penegak hukum moral semakin diperkuat, sementara pencabutan kebijakan sebelumnya tidak terjadi.

Dengan semakin terbatasnya hak dan kebebasan, risiko krisis kemanusiaan di Afghanistan terus meningkat.

Selain itu, tindakan represif Taliban terus meningkat, termasuk penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis hak asasi manusia dan jurnalis.

Upaya Taliban dalam membungkam kritik semakin terlihat melalui pembatasan kebebasan berbicara, pemblokiran akses informasi, serta peningkatan pengawasan terhadap media independen.

Jurnalis yang melaporkan pelanggaran HAM kerap menghadapi intimidasi dan ancaman, mempersulit transparansi dalam situasi yang semakin memburuk.

Sejak Taliban menguasai Kabul pada Agustus 2021, hubungan India dengan Afghanistan mengalami ketidakpastian.

Awalnya, India menutup kedutaan dan menarik diplomatnya dari Kabul, tetapi tidak sepenuhnya meninggalkan Afghanistan.

Pada pertengahan 2022, New Delhi mengirim delegasi teknis untuk mengevaluasi situasi dan mengoordinasikan bantuan kemanusiaan.

Hingga tahun anggaran 2024-2025, India tetap mengalokasikan dana sebesar Rs. 200 crores untuk bantuan dan proyek pembangunan di Afghanistan, meskipun jumlah ini menurun dibandingkan dengan anggaran sebelumnya.

Taliban telah meminta India untuk melanjutkan berbagai proyek infrastruktur yang sebelumnya tertunda, dengan harapan dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang masih terpuruk.

Sementara India mencoba menjaga keterlibatan terbatas dengan Afghanistan, China semakin memperkuat pengaruhnya.

Beijing telah menjalin hubungan erat dengan Taliban dan menawarkan dukungan ekonomi, meskipun tidak sebesar yang diharapkan pemerintah Afghanistan.

Salah satu kepentingan utama China adalah memastikan Taliban menekan kelompok separatis Uyghur yang aktif di perbatasan, terutama di wilayah Badakhshan, Faryab, Kabul, dan Nuristan.

Investasi China di Afghanistan, terutama dalam sektor pertambangan dan infrastruktur, menjadi bagian dari strategi geopolitik lebih luas, yang pada gilirannya memengaruhi kalkulasi India dalam hubungannya dengan Kabul.

Di sisi lain, hubungan antara Pakistan dan Taliban semakin memburuk. Islamabad menuduh Afghanistan menjadi tempat berlindung bagi kelompok Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), yang sering melakukan serangan lintas batas ke wilayah Pakistan.

Ketegangan ini berujung pada baku tembak di perbatasan Durand serta penutupan jalur perdagangan utama seperti Torkham dan Spin Boldak.

Situasi ini menambah ketidakstabilan di kawasan dan memperumit posisi India dalam menentukan kebijakan luar negerinya terhadap Afghanistan.

Di tengah ketidakpastian ini, India terus mencari cara untuk menavigasi kompleksitas geopolitik yang berkembang.

Dengan meningkatnya pengaruh China di Afghanistan dan memburuknya hubungan Taliban dengan Pakistan, New Delhi menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara keterlibatan dan kehati-hatian dalam hubungannya dengan Kabul.

Selain itu, ancaman terorisme dari ISIS-K terus meningkat, sementara Taliban berupaya mendapatkan pengakuan diplomatik dari beberapa negara seperti China dan UEA.

Serangan semacam ini mengindikasikan bahwa Afghanistan masih menjadi medan pertarungan bagi berbagai faksi ekstremis, yang masing-masing berlomba menunjukkan supremasi ideologis dan militernya.

Jika Taliban tidak mampu menekan kelompok-kelompok pesaing ini, maka Afghanistan berpotensi menjadi medan perang berkepanjangan, di mana konflik antara berbagai faksi ekstremis akan semakin sulit dikendalikan.

Meskipun beberapa negara seperti China dan UEA telah menerima diplomat Taliban, negara-negara Barat masih enggan mengakui legitimasi mereka.

Menurut Security Council Report (2024), keputusan ini didasarkan pada pelanggaran HAM yang terus berlangsung serta dugaan hubungan Taliban dengan kelompok teroris.

Negara-negara seperti AS dan Inggris tetap mempertahankan sanksi terhadap kepemimpinan Taliban, menghambat akses mereka terhadap dukungan ekonomi internasional.

Laporan Human Rights Watch juga mencatat bahwa individu yang dideportasi dari Pakistan ke Afghanistan mengalami penganiayaan, menyoroti tindakan represif Taliban dalam mempertahankan otoritasnya.

Keberlanjutan aksi terorisme ini memperumit situasi di Afghanistan, bukan hanya bagi Taliban, tetapi juga bagi stabilitas kawasan secara keseluruhan.

Ketegangan internal dalam tubuh Taliban semakin meningkat, terutama antara faksi Haqqani dan kelompok konservatif yang berbeda pandangan dalam kebijakan luar negeri dan strategi keamanan domestik.

Perselisihan ini berpotensi melemahkan kontrol Taliban atas Afghanistan, membuka peluang bagi ISIS-K dan kelompok militan lain untuk memperluas pengaruh mereka.

Sementara itu, kelompok teror seperti ISIS-K semakin agresif dalam menargetkan minoritas dan institusi yang dianggap berseberangan dengan agenda mereka.

Pembunuhan massal terhadap komunitas Hazara dan serangan terhadap masjid-masjid Syiah menjadi bagian dari strategi mereka untuk memicu ketegangan sektarian dan memperluas pengaruh mereka di Afghanistan.

Jika situasi ini terus berlanjut, negara ini berpotensi kembali menjadi medan perang antara faksi-faksi ekstremis yang berusaha mengamankan dominasi mereka melalui kekerasan dan teror.

Taliban mungkin menguasai wilayah, tetapi tanpa kendali penuh atas keamanan, mereka menghadapi risiko kehilangan legitimasi, baik di tingkat domestik maupun internasional.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat kebijakan kontroversial. Kali ini, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang bertujuan menghalangi upaya negara-negara bagian dalam menegakkan undang-undang yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memerangi perubahan iklim.

Langkah ini menjadi bagian dari serangkaian kebijakan pemerintahan Trump yang fokus pada peningkatan produksi energi domestik dan penentangan terhadap inisiatif perubahan iklim yang didominasi oleh Partai Demokrat. Perintah ini dikeluarkan hanya beberapa jam setelah Trump memerintahkan peningkatan produksi batu bara.

Dalam perintah eksekutif terbarunya, Trump menginstruksikan Jaksa Agung AS untuk mengidentifikasi berbagai undang-undang negara bagian terkait perubahan iklim, inisiatif Layanan Sosial dan Teknologi (LST), keadilan lingkungan, serta emisi karbon. Lebih jauh, perintah tersebut mengarahkan untuk mengambil langkah-langkah aktif dalam memblokir implementasi kebijakan-kebijakan tersebut.

"Banyak negara bagian yang telah memberlakukan atau sedang dalam proses memberlakukan kebijakan perubahan iklim atau energi yang memberatkan dan bermotif ideologis, yang berpotensi mengancam dominasi energi Amerika serta keamanan ekonomi dan nasional kita," demikian bunyi perintah eksekutif yang dikeluarkan pada Rabu (9/4/2025).

Secara spesifik, Trump menyoroti undang-undang yang berlaku di New York dan Vermont yang mengenakan denda kepada perusahaan bahan bakar fosil atas kontribusi mereka terhadap perubahan iklim. Ia juga menyinggung kebijakan pembatasan dan perdagangan emisi di California serta tuntutan hukum yang diajukan oleh sejumlah negara bagian yang berupaya meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan energi atas peran mereka dalam pemanasan global.

Menanggapi langkah agresif dari Gedung Putih, dua gubernur dari Partai Demokrat yang memimpin Aliansi Iklim AS, Kathy Hochul dari New York dan Michelle Lujan Grisham dari New Mexico, menyatakan penolakan keras. Mereka menegaskan bahwa negara bagian tidak akan kehilangan otoritas mereka dan tidak akan terintimidasi oleh perintah eksekutif tersebut.

"Kami akan terus memajukan solusi untuk krisis iklim sambil melindungi hak-hak dasar warga Amerika untuk mendapatkan udara dan air bersih, menciptakan lapangan kerja dengan gaji yang layak, menumbuhkan ekonomi energi bersih, serta memastikan masa depan kita lebih sehat dan aman," tegas kedua gubernur dalam pernyataan bersama mereka.

Aliansi Iklim AS merupakan koalisi yang terdiri atas 24 gubernur yang memiliki komitmen kuat terhadap aksi iklim. Di sisi lain, American Petroleum Institute, sebuah organisasi perdagangan yang mewakili industri minyak dan gas, justru memberikan pujian atas perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden Trump.

Manokwari (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Papua Barat telah merampungkan harmonisasi 18 rancangan produk hukum kepala daerah yang terdiri atas satu rancangan peraturan wali kota dan 17 rancangan peraturan bupati.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Papua Barat Muhayana di Manokwari, Rabu, menyebutkan ada metode harmonisasi dengan penerapan kebijakan efisiensi anggaran.

"Kami sudah menyelesaikan harmonisasi rancangan produk hukum kepala daerah secara virtual dan tatap muka," kata Muhayana.

Disebutkan bahwa ada dua rancangan peraturan kepala daerah dari Provinsi Papua Barat yang dilakukan harmonisasi oleh Kemenkum, yaitu Rancangan Peraturan Bupati Teluk Bintuni dan Rancangan Peraturan Bupati Fakfak.

Muhayana menyebutkan pula bahwa di Provinsi Papua Barat Daya meliputi 12 rancangan Peraturan Bupati Sorong, 1 rancangan Peraturan Wali Kota Sorong, 1 rancangan Peraturan Bupati Raja Ampat, 1 rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan, dan 1 rancangan Peraturan Bupati Tambrauw.

"Jadi, ada dua rancangan peraturan kepala daerah di Papua Barat dan 16 berasal dari wilayah Papua Barat Daya," jelas Muhayana.

Menurut dia, pembahasan produk hukum daerah maksimal 5 hari sebagai wujud komitmen peningkatan mutu pelayanan.

Seluruh proses, kata Muhayana, dipantau langsung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkum RI melalui sistem e-harmoni.

Pembahasan substantif produk hukum daerah, lanjut dia, juga tetap memperhatikan aturan hukum lainnya yang lebih tinggi. Dengan demikian, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebelum dikembalikan ke pemerintah daerah.

"Yang wajib hadir saat harmonisasi itu adalah kepala dinas pemerkarsa dan biro hukum masing-masing pemerintah daerah," kata Muhayana.

BANDA ACEH, KOMPAS.com - Sebanyak enam narapidana Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, hingga kini belum kembali dan masih buron pasca melarikan diri menjelang berbuka puasa pada Senin (10/3/2025).

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjenpas Aceh, Yan Rusmanto, mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan pengejaran terhadap keenammnya.

"Masih 6 orang (belum kembali), dalam proses koordinasi oleh tim gabungan pencarian dari unsur pamintel, lapas dan Polres Aceh Tenggara," kata Yan saat dikonfirmasi via WhatsApp, Rabu (9/4/2025).

Kalapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, Andi Hasyim, menyebutkan, pihaknya bersama Polres Aceh Tenggara sudah berupaya melakukan pencarian terhadap keenam napi yang kini sudah ditetapkan sebagai DPO.

"Sementara masih sama 6 orang lagi belum kembali," ujarnya saat dikonfirmasi secara terpisah.

Dalam upaya ini, sebut Andi, pihaknya telah meminta bantuan hingga ke wilayah hukum Polda Sumatera Utara (Sumut).

"Kami sudah mengirimkan surat kepada Kapolda Sumut memohon bantuan pencarian, dan penangkapan WBP yang berdomisili di Provinsi Sumut," tuturnya.

Diketahui, sebanyak 52 narapidana Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara kabur menjelang berbuka puasa, Senin (10/3/2025).

Kejadian itu telah menyebabkan kerusakan signifikan terhadap berbagai fasilitas perkantoran dan infrastruktur di dalam lapas.

Aksi tersebut tidak hanya merusak fasilitas sebagai bagian dari upaya pelarian, tetapi juga mengganggu kenyamanan dan meningkatkan potensi ancaman terhadap keamanan di dalam lapas

Kaburnya para napi diduga akibat sejumlah permasalahan di dalam lapas mulai dari over kapasitas, permintaan bilik asmara, hingga desak-desakan saat antrean berbuka puasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi damai dengan mendirikan tenda di Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gelora, Kelurahan Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dilaporkan telah mengalami empat kali upaya pengusiran oleh pihak berwenang dalam satu hari.

Untuk diketahui, aksi damai mendirikan tenda di Gerbang Pancasila sudah berlangsung sejak Senin (9/4/2025).

“Kalau untuk dihitung sih, saya lupa ya sampai berapa kali. Tapi, setiap hari selalu ada. Bahkan, bisa sampai tiga sampai empat kali,” kata perwakilan masyarakat sipil bernama Al ditemui di lokasi, Rabu (9/4/2025).

“Entah itu dari Satpol PP, pengamanan dalam DPR, ataupun dari kepolisian,” tambah dia.

Setidaknya terdapat berbagai alasan yang digunakan pihak berwenang untuk membubarkan aksi pendirian tenda ini, salah satunya karena dianggap sebagai aksi yang tidak jelas.

“Padahal, kami sudah menjawab bahwa kami punya tuntutan, punya sesuatu yang ingin kami bicarakan dengan DPR juga, segala macam. Jadi, mereka dengan dalihnya mengganggu juga. Padahal ini rumah kami, rumah rakyat,” ungkap dia.

Menurut Al, para demonstran telah mematuhi keinginan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan aksi damai tanpa pembakaran ban.

“Karena kan dari Pak Presiden sendiri mengatakan bahwa aksi harus damai ya. Ini salah satu cara kami untuk mempresentasikan bahwa aksi kami itu damai,” tegasnya.

Namun, pada Selasa (8/4/2025) sore, aksi damai dengan mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila akhirnya dipindahkan secara paksa oleh pihak keamanan Gedung Parlemen.

“Kami aksi sejak hari Senin sampai hari ini masih bertahan. Tadinya di depan (gerbang), tapi ada upaya dari pengamanan DPR untuk memindahkan kami secara paksa,” kata Al.

Oleh karena itu, sejumlah massa aksi damai ini terpaksa mendirikan tenda di atas trotoar, tepat di seberang Gerbang Pancasila.

Untuk menghindari kesalahpahaman, massa aksi menyampaikan pengumuman melalui tulisan yang pada potongan kardus berwarna coklat.

Pengumuman itu mereka pasang di sudut trotoar agar bisa dibaca oleh pejalan kaki yang melintas.

“Mohon maaf perjalanan anda terganggu. Aksi protes kami digusur ke trotoar,” demikian bunyi pengumuman tersebut.

Dalam pengumuman tersebut juga tercantum tagar #BatalkanRUUTNI dan #SupremasiSipil.

Meskipun tenda-tenda tersebut berada di atas trotoar, sejumlah pejalan kaki masih dapat melintas karena masih tersedia ruang yang cukup.

Adapun aksi damai masyarakat sipil ini menuntut pencabutan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi UU pada Kamis (20/3/2025).

AI yang merupakan warga Karawang, Jawa Barat, mengatakan bahwa aksi ini tidak memiliki kegiatan khusus.

Namun, aksi tersebut menjadi wadah bagi warga untuk berekspresi dengan caranya masing-masing.

“Contohnya kemarin ada yang teatrikal, ada yang bernyanyi, dan juga ada kegiatan lain seperti kuteksan, make up, dan segala macam,” ujar dia.

“Termasuk membuka lapak buka dan juga ada seniman yang menggambar aksi protes kami,” tambah dia.

Ia menyampaikan bahwa setiap aktivitas massa aksi dapat diekspresikan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah dengan cara masing-masing.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Hukam Imipas) menyatakan, Indonesia tidak anti terhadap penjatuhan hukuman mati. Tetapi, pemerintah ingin memberikan kesempatan terhadap para terpidana maksimal itu untuk bertaubat menghindari eksekusi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang mulai berlaku 2026 mendatang, juga memberikan jalan penyesalan bagi para terpidana mati. Termasuk terhadap para koruptor yang selama ini didesak untuk dijatuhi hukuman cabut nyawa.

Karena itu, Yusril mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berkali-kali menyampaikan sikap politik hukum di Indonesia, menjauhkan pemidanaan mati. “Itulah maksud dari Presiden Prabowo Subianto, sebagai presiden, beliau tidak ingin melaksanakan hukuman mati terhadap napi mana saja dan kasus apa saja,” kata Yusril, Rabu (9/4/2025).

Yusril menilai, politik hukum yang dianut Presiden Prabowo yang menolak pidana mati, pun selaras dengan tujuan KUHP Nasional. Dalam KUHP Nasional memang masih menebalkan pengancaman pidana mati. Tetapi dalam praktiknya kelak, eksekusi pidana mati tak serta merta dilaksanakan.

Sebab, kata Yusril, KUHP 2026 menebalkan pidana mati harus dilaksanakan setelah terpidana menjalani percobaan selama 10 tahun di pemenjaraan. Percobaan selama satu dasawarsa tersebut, merupakan kesempatan bagi terpidana mati untuk mengevaluasi diri atas perbuatannya.

“Dalam KUHP Nasional, hukuman mati yang dijatuhkan tidak dapat langsung dilaksanakan. Terpidana mati lebih dahulu harus ditempatkan dalam tahanan selama 10 tahun untuk dievaluasi apakah yang bersangkutan benar-benar sudah taubatan nasuha. Dalam arti, sangat menyesali perbuatannya atau tidak,” ujar Yusril.

Kata dia, jika evaluasi tersebut berujung pada penilaian yang positif, hukuman bagi terpidana mati dapat berubah menjadi hukuman pidana seumur hidup. “Ketentuan ini, berlaku bagi seluruh narapidana mati WNI (warga negara Indonesia), maupun WNA (warga negara asing),” ujar Yusril.

Lalu bagaimana dengan nasib para terpidana mati yang selama ini sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, namun mengacu pada dasar KUHP lama? Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam sekali kesempatan, pernah menyampaikan saat ini tercatat sekitar 300-an narapidana hukuman mati yang kini tak bisa dieksekusi.

BANDUNG, iNews.id - Tampang dokter PPDS Anestesi Universitas Padjadjaran (Unpad) yang diduga membius dan memerkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Dr Hasan Sadikin (RSHS) Bandung saat memakai baju tahanan. Saat ini dokter residen tersebut telah ditahan di Polda Jawa Barat.

Dalam foto yang beredar di media sosial, terlihat dokter yang menjadi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Unpad memakai baju tahanan berwarna biru dan kacamata. Dia diampit dua polisi dengan latar foto teralis penjara.

Kasus ini ternyata sudah terjadi sejak pertengahan Maret namun baru terungkap ke publik sejak 2 hari terakhir setelah diviralkan di media sosial.

Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, polisi sudah menerima laporan dari korban dan menyelidikinya. Dalam penyelidikan, terduga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Tersangkanya satu orang, sudah kami tangkap dan tahan sejak 23 Maret," ujar Kombes Surawan saat dikonfirmasi, Rabu (9/4/2025).

Menurutnya, tersangka dugaan pemerkosaan ini sedang menjalani pendidikan dokter spesialis anastesi di rumah sakit tersebut.

"Identitasnya berinisial PAP umur 31 tahun," katanya

Sementara itu, Dekan FK Unpad Yudi Hidayat mengatakan, Unpad dan RSHS berkomitmen untuk mengawal proses ini dengan tegas, adil dan transparan serta memastikan tindakan yang diperlukan diambil untuk menegakkan keadilan bagi korban dan keluarga. Selain itu menciptakan lingkungan yang aman bagi semua.

Unpad dan RSHS Bandung mengecam keras segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual di lingkungan pelayanan kesehatan dan akademik. Hal ini menanggapi laporan kekerasan seksual yang diduga dilakukan.

"Kami menanggapi dengan serius hal ini dan telah mengambil langkah-langkah. Pertama memberikan pendampingan kepada korban dalam proses pelaporan ke Polda Jabar," ujar Yudi Hidayat dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

Menurutnya korban saat ini sudah mendapatkan pendampingan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jabar. Unpad dan RSHS sepenuhnya mendukung proses penyelidikan Polda Jabar.

"Kedua, berkomitmen melindungi privasi korban dan keluarga. Ketiga, karena terduga merupakan PPDS yang dititipkan di RSHS dan bukan karyawan RSHS, maka penindakan tegas sudah dilakukan Unpad dengan memberhentikan yang bersangkutan dari program PPDS," katanya.

Sebelumnya, dokter residen anestesi berinisial PAP diduga membius dan memerkosa keluarga pasien di salah satu rumah sakit di Kota Bandung, Jawa Barat. Kabar ini beredar luas di media sosial dan menjadi pergunjingan warganet.

Editor: Donald Karouw