YERUSALEM, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengecam rencana Presiden Perancis Emmanuel Macron yang menyatakan, Paris akan mengakui negara Palestina pada Juni 2025.

Menurut Saar, langkah tersebut justru memberi hadiah kepada terorisme dan memperkuat kelompok Hamas.

“Pengakuan sepihak terhadap entitas Palestina fiktif oleh negara mana pun dalam kenyataan yang kita semua tahu, akan menjadi hadiah bagi terorisme dan kekuatan bagi Hamas,” kata Saar lewat unggahan di platform X, Kamis (10/4/2025)

Ia menegaskan bahwa keputusan seperti itu tidak akan membawa perdamaian dan stabilitas ke kawasan Timur Tengah, justru akan menjauhkannya.

Langkah Perancis ini menjadi sorotan karena akan menjadikannya negara kekuatan besar Eropa pertama, sekaligus anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yang secara resmi mengakui negara Palestina.

Sebelumnya, dikutip dari Aljazeera, Perancis bersama seluruh anggota G7 atau organisasi internasional yang terdiri dari tujuh negara ekonomi maju di dunia seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Kanada, tidak mengakui negara Palestina.

Namun, hingga sejauh ini, hampir lebih dari 150 negara sudah mengakui kemerdekaan Palestina.

Pada 2024, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol mengambil langkah serupa, disusul Slovenia, sebagai reaksi atas serangan Israel ke Gaza setelah 7 Oktober 2023.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi Perancis, Macron menegaskan bahwa Paris akan mengumumkan pengakuannya terhadap Palestina dalam konferensi PBB di New York pada Juni mendatang.

Ia juga menyebut bahwa Perancis ingin memimpin konferensi tersebut bersama Arab Saudi.

Macron menambahkan, pengakuan ini bukan berarti berpihak, tetapi sebagai upaya menjaga keseimbangan, dengan mendukung hak rakyat Palestina, sekaligus menegaskan bahwa Perancis menolak kelompok yang menyangkal eksistensi Israel seperti Iran.

“Saya akan melakukannya karena saya pikir itu akan adil dan karena saya juga ingin berpartisipasi dalam dinamika kolektif, yang memungkinkan semua orang yang membela Palestina untuk mengakui Israel pada gilirannya," ujar Macron.

KOMPAS.com - Seorang warga negara ganda Rusia - Amerika Serikat (AS) dibebaskan dalam pertukaran tahanan antara Moskwa dan Washington.

Ksenia Karelina, balerina amatir yang tinggal di Los Angeles, telah dipenjara di Rusia selama lebih dari satu tahun, setelah ditangkap di kota Yekaterinburg, Rusia, awal tahun 2024.

Dia dinyatakan bersalah atas tuduhan pengkhianatan karena menyumbangkan uang kepada lembaga amal yang berbasis di AS yang memberikan bantuan kemanusiaan ke Ukraina. Perempuan itu dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan dipenjara di daerah terpencil dan disuruh melakukan kerja paksa (penal colony).

Sebagai pertukaran untuk pembebasannya, AS dilaporkan membebaskan Arthur Petrov, warga negara ganda Jerman-Rusia yang ditangkap di Siprus pada 2023. Dia dituduh telah secara ilegal mengirimkan komponen mikroelektronik ke Rusia untuk digunakan oleh pabrik-pabrik yang bekerja sama dengan militer Rusia, padahal barang itu dilarang untuk diekspor ke Rusia, karena Rusia sedang dikenai sanksi internasional, terutama untuk kebutuhan militer.

Pertukaran tahanan berlangsung di Abu Dhabi pada Kamis (10/4/2025) dini hari.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengonfirmasi bahwa Ksenia Karelina "sudah berada di pesawat dalam perjalanan pulang ke AS. Ia menambahkan, Karelina telah "ditahan secara tidak sah oleh Rusia selama lebih dari satu tahun."

"Presiden Trump telah berhasil mengamankan pembebasannya. (Presiden) akan terus berjuang untuk pembebasan SEMUA warga negara Amerika."

Menurut laporan Wall Street Journal, Direktur CIA John Ratcliffe turut hadir dalam proses pertukaran tersebut.

Gara-gara Donasi Amal Senilai 50 Dolar

Karelina, yang saat itu berusia 33 tahun, dijatuhi hukuman pada Agustus tahun lalu. Dia dinyatakan bersalah atas tuduhan pengkhianatan setelah menyumbang dana sekitar 50 dolar AS (Rp 850 ribu) kepada sebuah badan amal berbasis di AS yang mendukung Ukraina.

Persidangannya digelar di pengadilan di Yekaterinburg, tempat reporter Wall Street Journal, Evan Gershkovich, divonis atas tuduhan spionase dan dijatuhi hukuman 16 tahun penjara pada Juli tahun lalu.

Gershkovich dibebaskan dalam pertukaran tahanan bersejarah yang juga mencakup mantan Marinir AS Paul Whelan, kritikus vokal terhadap Putin yang juga penduduk tetap AS Vladimir Kara-Murza, dan jurnalis Rusia-Amerika Alsu Kurmasheva. Mereka ditukar dengan sejumlah warga negara Rusia yang ditahan di berbagai negara, termasuk pembunuh bayaran yang telah divonis, Vadim Krasikov.

Karelina menjadi warga negara AS tahun 2021. Dia pergi ke Rusia pada Januari 2024, tetapi pemerintah AS baru mengetahui penangkapannya pada 8 Februari 2024.

Menurut situs yang dikelola para pendukungnya, Karelina bepergian ke Rusia untuk mengunjungi neneknya yang berusia 90 tahun, serta bertemu saudari dan orang tuanya, dengan niat kembali ke Los Angeles setelah dua minggu.

Pembebasan tahanan dengan model pertukaran merupakan yang kedua antara Rusia dan AS dalam kurun waktu kurang dari dua bulan. Februari lalu, warga negara Rusia Alexander Vinnik, yang dipenjara di AS atas tuduhan pencucian uang, dibebaskan dalam pertukaran dengan guru asal AS, Marc Fogel.

Seorang pejabat AS menyatakan, pemerintah AS sedang memantau lebih dari setengah lusin warga Amerika yang ditahan di Rusia. Salah satunya Stephen Hubbard (72). Dia dijatuhi hukuman enam tahun sepuluh bulan penjara tahun lalu karena diduga menjadi tentara bayaran untuk Ukraina.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen melayani warga binaan pemasyarakatan (WBP) aksi terorisme dengan pendekatan secara tulus dan humanis.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan komitmen tersebut ditekankan BNPT bersama seluruh lembaga terkait, khususnya Tim Deradikalisasi yang terdiri atas BNPT, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kejaksaan, serta Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri.

“Kami adalah pelayan masyarakat, dan sudah menjadi kewajiban kami untuk melayani para WBP yang menjadi tanggung jawab kami dengan pendekatan dari hati ke hati,” kata Eddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Saat menghadiri acara Halalbihalal bersama WBP di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Kelas IIB Sentul, Bogor, Jawa Barat (9/4), Eddy mengapresiasi kinerja para petugas lapas yang terus membina warga binaan dengan semangat keikhlasan.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengapresiasi tingkat literasi dan kreativitas para warga binaan, yang ditunjukkan melalui penampilan musik dan lagu saat memeriahkan acara halalbihalal itu.

Sementara itu mewakili Kepala Lapas Kelas IIB Sentul Ibnu Fauzi, Kepala Seksi Bina Narapidana dan Produksi Leddi Wahyudi Sunarya menyampaikan bahwa kehadiran Kepala BNPT merupakan sebuah momen bersejarah bagi Lapas Sentul.

“Ini adalah sebuah kehormatan besar. Kepala BNPT hadir secara langsung dalam Halalbihalal merupakan paket lengkap, sebelumnya juga Bapak Deputi 1 BNPT sempat hadir dalam acara buka bersama,” tutur Leddi dalam kesempatan yang sama.

Leddi juga menyampaikan bahwa momentum tersebut menambah semangat bagi para warga binaan untuk menjalani masa binaan mereka dengan lebih baik.

Adapun acara halalbihalal mengusung tema Semangat di Hari Nan Fitri untuk Perkokoh Nilai Kebangsaan dan Toleransi.

Kegiatan ditutup dengan ramah tamah dan bersalam-salaman penuh kehangatan, guna mempertegas komitmen semua pihak untuk terus membangun kebangsaan dan toleransi di dalam lapas melalui pembinaan yang inklusif dan bermakna.

Banda Aceh (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso berkomitmen untuk memperjuangkan realisasi hak-hak korban pelanggaran HAM berat dari tiga kasus yang sudah diakui oleh pemerintah, tetapi belum dituntaskan sepenuhnya.

"Kami berkomitmen untuk memperjuangkan ini supaya di eksekusi, sehingga apa yang telah menjadi komitmen negara dapat dituntaskan kepada rakyat, khususnya korban pelanggaran HAM berat di Aceh," kata Sugiat Santoso, di Banda Aceh, Kamis.

Dirinya mengatakan, Komisi XIII bersama Komnas HAM berkomitmen selalu hadir di tengah masyarakat, apalagi mereka sudah mendapatkan dapat informasi bahwa ada beberapa persoalan yang mungkin belum dituntaskan oleh negara.

Salah satunya, yaitu terkait pemberian kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum sepenuhnya terealisasi di Aceh.

Dirinya memahami bahwa pemerintah sedang mengalami keterbatasan fiskal. Meski demikian, pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait realisasi kompensasi korban pelanggaran HAM tersebut bisa dituntaskan pada anggaran tahun ini.

"Skemanya nanti kita perjuangkan secara bersama-sama. Maka, kita mohon doa dan dukungan dari semua, media, civil society supaya
ini tidak berlarut-larut," ujar Sugiat Santoso.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi XIII DPR RI asal Aceh, Samsul Bahri Tiyong menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia sudah mengakui tiga kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh yaitu kasus Rumoh Geudong Pidie, Simpang KKA Aceh Utara dan Jambo Keupok Aceh Selatan.

Tetapi, pemberian kompensasi seperti yang telah dijanjikan oleh pemerintah terhadap korban dari kasus pelanggaran HAM berat tersebut belum terselesaikan sepenuhnya.

"Kami Komisi XIII DPR RI bersama-sama kita kawal agar proses kompensasi yang dijanjikan harus ditindaklanjuti, realisasi sepenuhnya demi kenyamanan dan keamanan untuk wilayah Aceh dan Indonesia secara keseluruhan," kata Tiyong.

Terkait hal ini, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa mekanisme penyelesaian kasus berat secara non yudisial ini sempat terhenti karena adanya pergantian pemerintahan.

Karena itu, pihaknya segera memastikan kembali kepada pemerintah, mengingat penyelesaian non yudisial ini sebelumnya berada di bawah Kemenkopolhukam. Tetapi, sudah dileburkan menjadi dua kementerian yaitu Kemenko Politik dan Keamanan dan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Kemasyarakatan.

"Kami koordinasikan, kemarin kami sudah bertemu dengan Menko Polkam, dan kami akan bertemu kementerian lainnya untuk memastikan siapa nanti yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti mekanisme non yudisial tersebut," katanya.

Dirinya menuturkan, dari sekitar lima ribu nama korban pelanggaran HAM berat yang telah diajukan untuk pemulihan, tetapi sampai dengan hari ini masih cukup minim mendapatkan hak mereka.

Ia berharap semua hak-hak pemulihan untuk korban pelanggaran HAM berat termasuk Aceh dapat segera ditindaklanjuti. Serta harus menjadi prioritas pemerintah, dan komisi XIII DPR RI dapat mendukungnya.

"Kami harap hal tersebut dapat ditindaklanjuti karena sebagian besar korban pelanggaran HAM berat belum mendapatkan pemulihan," demikian Atnike Nova Sigiro.

Medan (ANTARA) - Tim kuasa hukum Kompol Ramli Sembiring dari Kantor Law Office & Advokat Irwansyah Nasution meminta Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, untuk membatalkan penetapan status tersangka terhadap kliennya atas kasus dugaan pemerasan.

“Dalam sidang agenda pembacaan surat permohonan ini, intinya kita meminta agar hakim membatalkan status tersangka Ramli Sembiring sesuai KUHAP,” tegas Irwansyah Nasution di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (10/4).

Sebab, lanjut dia, penetapan tersangka terhadap Ramli Sembiring sarat kejanggalan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

“Penyidikan dalam perkara ini terlalu cepat, cacat prosedural, dan tanpa pemeriksaan layak terhadap klien kami. Bahkan, barang bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka pun belum pernah diperlihatkan,” tegas Irwansyah.

Kemudian, proses penanganan kasus ini terlalu cepat dan tidak wajar. Dari laporan polisi terhadap Ramli Sembiring dibuat pada 3 Februari 2025, namun hanya satu hari setelah itu, yaitu pada 4 Februari 2025, penyidik langsung menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik).

“Artinya, perkara ini langsung naik ke tahap penyidikan tanpa melalui proses penyelidikan yang seharusnya mendahului,” ujar dia.

Padahal, sebagaimana diatur dalam KUHAP, proses hukum dimulai dari penyelidikan, dilanjutkan ke penyidikan, kemudian penuntutan, dan baru masuk ke tahap pemeriksaan di pengadilan.

“Langsung naik sidik tanpa proses lidik yang memadai adalah kejanggalan pertama dan merupakan pelanggaran terhadap asas due process of law,” terang Irwansyah.

Lebih lanjut, Irwansyah mengatakan proses penyidikan, klien kami tidak pernah diperiksa dengan layak.

Bahkan bila dianggap diperiksa, itu hanya dilakukan secara singkat, dengan 3 atau 4 pertanyaan, dalam kondisi klien kami yang sakit, tertekan secara psikologis, dan mengalami depresi.

“Kondisi seperti ini jelas tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka,” ucap dia.

Tak hanya itu, sampai saat ini, penyidik tidak pernah menunjukkan barang bukti yang mendasari penetapan klien kami sebagai tersangka.

Padahal, kata dia, dalam prinsip peradilan yang adil, tersangka berhak mengetahui, memeriksa, dan menguji semua alat bukti yang digunakan terhadap dirinya.

“Berdasarkan keterangan dan informasi yang kami peroleh dari klien kami, penyidik menetapkan status tersangka hanya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Propam,” kata dia.

Dia menegaskan bahwa perkara yang berada di wilayah Propam tidak bisa serta merta dijadikan dasar dalam proses hukum di Kortas Tipikor. Ini merupakan penyalahgunaan kewenangan dan prosedur hukum.

“Seharusnya penyidik periksa ulang dong, dan perlihatkan barang buktinya,” ujar Irwansyah.

Dia juga menjelaskan, bahwa kliennya tidak pernah ditangkap tangan (OTT), baik oleh KPK maupun oleh Kortas Tipikor.

“Namun, klien kami dituduh melakukan pemerasan sebesar Rp4,7 miliar. Jika memang ada bukti atas tuduhan tersebut, tunjukkan dan buktikan secara terbuka kepada kami dan di persidangan,” tegas dia.

Melalui permohonan praperadilan ini, pihaknya ingin menguji legalitas dan kualitas alat bukti yang digunakan oleh penyidik dalam menetapkan Ramli Sembiring sebagai tersangka.

“Kami juga memohon kepada hakim untuk bersikap objektif, berpijak pada hukum yang berlaku (KUHAP), serta tidak terpengaruh oleh intervensi atau tekanan dari pihak manapun. Hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan dan kebenaran,” tutur dia.

Sebelumnya Hakim Tunggal Phillip Mark Soentpiet membuka persidangan dengan agenda mendengarkan pembacaan permohonan dari pemohon dihadiri pihak Bareskrim Polri dan Direskrimsus Polda Sumut selaku termohon I dan termohon II, di ruang Cakra VI, Pengadilan Negeri Medan.

Dalam persidangan, Irwansyah Nasution meminta agar hakim yang menyidangkan mengabulkan permohonan praperadilan tidak sahnya penetapan tersangka terhadap kliennya atas kasus dugaan pemerasan 12 Kepala SMK Negeri di Nias.

"Mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya. Menyatakan penyidikan yang dilakukan termohon I dalam perkara a quo tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan," tegas dia.

Dia meminta hakim PN Medan untuk menyatakan tindakan penggeledahan terhadap satu unit mobil Mitsubishi Triton nomor polisi BK 8820 GM atas nama Gopal Zulfikar milik pemohon adalah cacat hukum.

"Menyatakan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Sidik/10.a/II/2025/Tipidkor tanggal 4 Februari 2025 dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/4/II/2025/Tipidkor tentang penetapan tersangka yang ditetapkan oleh termohon I bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya tidak sah serta tidak berkekuatan hukum," ujarnya.

Pihaknya juga memohon hakim supaya menghukum termohon I untuk mencabut dan membatalkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Sidik/10.a/II/2025/Tipidkor dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/4/II/2025/Tipidkor tentang penetapan tersangka.

"Menghukum termohon I untuk menghentikan penyidikan perkara dengan laporan No. LP/A/II/2025/SPKT.DITTIPIDKOR/BARESKRIM POLRI tanggal 3 Februari 2025 atas nama tersangka Ramli Sembiring," tutur dia.

Selain itu, pihaknya juga meminta hakim agar menghukum termohon II untuk tunduk dan taat atas putusan pengadilan.

"Menghukum para termohon untuk membayar biaya perkara ini. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya," sebut Irwansyah.

Setelah mendengarkan pembacaan permohonan, Hakim Tunggal Philip Soentpiet memberikan kesempatan kepada para termohon untuk menyampaikan jawaban atas permohonan Kompol Ramli tersebut.

“Jawaban termohon secara tertulis sudah diterima, sidang ditunda dan dilanjutkan pada Jumat (11/4) besok dengan agenda penyerahan bukti-bukti surat dari pihak pemohon maupun para termohon,” ujar Hakim Philip.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap agar Priguna Anugerah, dokter anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS Universitas Padjadjaran (Unpad) yang memerkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dihukum berat.

"Jadi proses hukum bagi pelaku saya kira sangat penting, kita semua berkepentingan untuk mengawal agar nantinya aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi yang seberat-beratnya," ujar Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

Hukuman berat perlu diberikan karena pelaku adalah pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan pelayanan kepada kelompok rentan.

Sebab itu, harus ada pemberatan hukuman untuk dokter yang melakukan pemerkosaan kepada keluarga pasien tersebut.

"Jadi para pihak (pelaku) itu mesti diberikan pemberatan hukuman karena status pelaku yang seharusnya memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat," imbuh dia.

Sebagai informasi, Priguna Anugerah, dokter anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Padjajaran merupakan pelaku pemerkosaan keluarga pasien.

Aksi itu dilakukan dengan modus pemeriksaan darah pada pertengahan Maret 2025 di salah satu ruangan lantai 7 gedung RSHS.

Pada saat itu, pelaku yang menjalani PPDS anestesi Unpad meminta korban untuk menjalani pemeriksaan crossmatch.

Alasan yang digunakan pelaku adalah mencocokkan jenis golongan darah yang akan ditransfusikan kepada orang lain.

Ketika didatangi oleh pelaku, korban sedang menjaga ayahnya yang menjalani perawatan dan membutuhkan transfusi darah.

Pelaku kemudian melakukan aksi tak terpuji ketika korban dalam keadaan tidak sadarkan diri. Berdasarkan pengakuan korban, ia merasakan nyeri di bagian tangan yang telah diinfus dan area kemaluan setelah siuman.

Korban akhirnya menjalani visum dan hasilnya terdapat cairan sperma di area kemaluan.

Pihak keluarga tidak tinggal diam mengetahui hal tersebut dan melaporkan peristiwa yang dialami korban ke Polda Jabar.

Setelah Polda Jabar menerima laporan dari keluarga korban, polisi melakukan penahanan dan penangkapan terhadap pelaku pada Minggu (23/3/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri tidak mengkategorikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai kelompok terorisme di Indonesia.

Kasubdit Kontra Naratif Direktorat Pencegahan Densus 88 Anti Teror Polri AKBP Mayndra Eka Wardhana beralasan, KKB merupakan gerakan separatisme yang memiliki visi memisahkan diri dari Indonesia.

"Densus 88 tidak mengeklaim bahwa KKB di Papua adalah salah satu pelaku terorisme. Karena KKB Papua melakukan separatisme, seperti di Pattani di Thailand Tenggara dan banyak negara lainnya," kata Mayndra dalam Diskusi Global Terrorism Index (GTI) 2025 yang dikutip dari tayangan YouTube BNPT, Kamis (10/4/2025).

Ia menjelaskan, separatisme berbeda dengan tindak terorisme karena tidak membawa atau menciptakan ideologi.

Karena tak dikategorikan, hal ini membuat jumlah serangan yang dicatat oleh Institute for Economics & Peace (IEP) dalam GTI 2025 dengan data Polri berbeda.

Berdasarkan data Polri, Indonesia mengalami nol serangan teroris (zero terrorist attack) selama dua tahun berturut-turut dari tahun 2023-2024.

Namun, berdasarkan GTI, jumlah serangan teroris di dalam negeri mencapai 10 di tahun 2023 dan 20 di tahun 2024.

"KKB Papua tidak membawa ideologi, mereka hanya punya motivasi untuk membuat terpisah dari NKRI. Jadi ini masalah yang berbeda dalam perspektif kami. Dan KKB Papua ditangani oleh beberapa satuan tugas dan kami memiliki pendekatan yang berbeda dengan (menangani) terorisme," ungkap Mayndra.

Di sisi lain, Mayndra mengungkapkan, masih ada sejumlah teroris yang berhasil diamankan sepanjang tahun 2024.

Teroris dari kelompok Jemaah Islamiyah yang berhasil diamankan mencapai 21 orang, Ansharut Daulah sebanyak 18 orang, hingga MIT Sulawesi sebanyak 3 orang.

"MIT itu hanya kelompok lokal dari konflik lokal. JI (Jemaah Islamiyah) dan kelompok teroris lainnya terlibat dalam konflik lokal itu, kemudian mereka juga mengembangkan satu organisasi kecil yang bernama MIT, dan sekarang masih ada tiga (orang) di penjara," kata dia.

Pada 2021 lalu, pemerintah sempat mengkategorikan KKB di Papua sebagai organisasi teroris.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanaan ketika itu, Mahfud MD, menjelaskan bahwa keputusan itu dilandasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan aturan tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa mereka yang dikatakan teroris adalah siapa pun yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.

Adapun terorisme sendiri adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas.

"Yang dapat menimbulkan korban secara massal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan," kata Mahfud, 29 April 2024.

Fokus kita jelas, potong ekonomi biaya tinggi, sederhanakan izin usaha, dan berikan insentif nyata bagi industri yang patuh pada kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN)

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Jodi Mahardi menyatakan, penundaan pemberlakuan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mempercepat reformasi ekonomi dan meningkatkan daya saing.

“Fokus kita jelas, potong ekonomi biaya tinggi, sederhanakan izin usaha, dan berikan insentif nyata bagi industri yang patuh pada kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN),” kata Jodi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Jodi menegaskan, langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat fondasi industri nasional agar mampu bersaing di pasar global. Selain itu, juga untuk menjaga keterjangkauan barang dan jasa bagi masyarakat.

Langkah reformasi ini bukan hanya demi ekspor, lanjut Jodi. DEN menginginkan ekonomi yang lebih efisien, produk yang lebih murah untuk rakyat, dan industri dalam negeri yang tumbuh karena diberi dorongan positif, bukan diberatkan dengan aturan yang kaku.

Terkait TKDN, Jodi menyatakan, kebijakan tersebut tetap penting, namun dengan penyesuaian pendekatan, yakni dari kewajiban menjadi insentif.

“Industri yang menggunakan komponen lokal harus diberi keuntungan, bukan dihambat oleh proses teknis yang panjang dan tidak produktif,” ujarnya.

Sementara itu, menanggapi Presiden AS Donald Trump yang tetap memberlakukan tarif resiprokal ke China, jubir DEN mengatakan, ketegangan dagang antara kedua negara tersebut bisa menjadi peluang strategis bagi Indonesia.

“Tentu berdampak global, tapi bagi Indonesia ini bisa jadi peluang strategis. Dengan pendekatan yang lebih bersahabat dan insentif yang tepat, kita bisa menarik relokasi investasi dan memperluas akses ekspor ke pasar non-tradisional,” tutur Jodi.

Pada Rabu (9/4) sore waktu AS, Donald Trump mengumumkan penundaan selama 90 hari atas tarif resiprokal ke berbagai negara mitra dagang, namun tetap menaikkan bea masuk kepada China sebesar 125 persen.

Negara yang rencananya akan dikenakan tarif resiprokal lebih tinggi hanya dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen, yang mana untuk baja, aluminium, dan mobil akan sama.

Trump mengatakan sudah ada lebih dari 75 negara yang siap bernegosiasi dengan AS, di sisi lain, pihaknya akan tetap meninjau kemungkinan menaikkan tarif di sektor farmasi.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa ke perundingan untuk menghadapi kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal AS di Washington D.C.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/4), menilai jalur diplomasi dipilih sebagai solusi yang saling menguntungkan tanpa mengambil langkah retaliasi terhadap kebijakan tarif resiprokal tersebut.

Namun, Pemerintah Indonesia akan melakukan pertemuan lebih dulu dengan pimpinan negara-negara ASEAN pada 10 April 2025 untuk menyamakan sikap.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Keluarga FH korban dari tersangka Priguna Anugerah Pratama, mengaku telah memaafkan perbuatan tersangka memperkosa korban, namun mereka ingin proses hukum tetap berlanjut.

Priguna adalah dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) anestesi Universitas Padjajaran. Dia jadi tersangka pemerkosaan terhadap FA yang sedang menunggu ayahnya yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, Jawa Barat.

"Kita tetap mengutuk perbuatan itu. Sesama manusia tetap memaafkan, walaupun itu tidak mengembalikan kondisi adik saya. Sebagai keluarga sudah memaafkan tapi secara hukum, kita ingin proses hukum tetap berlanjut, dan kita serahkan ke pihak terkait, ke Polda Jabar. Kasus ini diusut sampai tuntas, mudah-mudahan bisa terungkap senetral, sebersih mungkin, supaya tidak ada korban lain," kata Agus kakak ipar dari korban FH, Kamis (10/4).

Agus menuturkan sebenarnya korban dan keluarga tidak menginginkan kasus ini menjadi ramai. Ia juga kaget atas banyaknya info yang berseliweran di media sosial.

"Agak syok tiba-tiba jadi viral karena saya menekankan ke keluarga untuk menahan diri sampai kasus ini bisa selesai. Timbul spekulasi mungkin sebelum, pas cari keadilan kita kan bercerita ke pihak security (rumah sakit) termasuk ke Polda," katanya.

Agus mengatakan saat ini pihak keluarga telah mencabut laporan akan kasus ini. Meski demikian dia menyatakan kasus tetap berlanjut sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

"Ya, tetap menyerahkan kasus ini ke pihak terkait. Proses tetap berjalan," katanya.

Agus mengatakan, saat ini korban dalam kondisi sehat namun masih perlu pendampingan.

"Masih kita dampingi dan awasi betul-betul kondisi psikis," ucapnya.

Dokter Priguna jadi tersangka pemerkosaan terhadap FH yang sedang menunggu keluarganya yang dirawat di RSHS Bandung.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan dugaan pemerkosaan terjadi pada 18 Maret sekitar pukul 01.00 WIB.

Saat itu, korban FA tengah menjaga ayahnya yang menjadi pasien, kemudian diminta oleh tersangka untuk pengecekan atau transfusi darah.

Selanjutnya pelaku membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7.

"[Tersangka] Meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya," ungkap Hendra, di Polda Jabar, Rabu (9/4).

Setelah berada di lantai 7, korban diminta untuk berganti pakaian menggunakan baju operasi. Setelah itu, tersangka membius dengan cara penyuntikan hingga korban tak sadarkan diri.

Kemudian, pada pukul 04.00 WIB, korban tersadar dan kembali ke IGD. Namun saat korban hendak buang air kecil, ia merasakan sakit pada alat vitalnya.

Korban pun menceritakan tindakan yang dilakukan tersangka sebelum ia tak sadarkan diri, kepada ibunya. Keluarga korban merasa ada kejanggalan dari rasa sakit yang dirasakan FH. Mereka akhirnya melaporkan apa yang menimpa anaknya itu kepada pihak kepolisian.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan mendalam, akhirnya pada 23 Maret 2025, polisi mengamankan tersangka PAP.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan menyatakan dokter Priguna punya penyimpangan seksual.

"Itu diakui sendiri oleh tersangka," ujar Surawan saat dihubungi, Kamis (10/4).

Priguna disebutnya mengakui punya fetish ketertarikan terhadap wanita yang tak sadarkan diri atau pingsan. Namun, penyidik masih akan mendalami pengakuan Priguna melalui pemeriksaan psikologi forensik.

"Kita akan perkuat dengan pemeriksaan dari psikologi forensik, ahli psikologi untuk tambahan pemeriksaan," katanya.

Polisi menyatakan korban pelecehan seksual dokter PPDS anestesi Priguna Anugerah Pratama diduga lebih dari satu orang.

Selain FH yang diperkosa Priguna di Rumah Sakit hasan Sadikin (RSHS) Bandung, diduga masih ada dua korban lainnya yang dilecehkan oleh Priguna.

Polisi mengatakan dua korban lain saat ini masih belum dapat dimintai keterangan.

"Ada dua lagi (yang jadi korban)," kata Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan, saat dikonfirmasi Kamis.

Surawan mengatakan ia sempat berkomunikasi dengan kuasa hukum dari salah seorang korban Priguna. Namun pihaknya meminta untuk dilakukan pemeriksaan setelah lebaran.

"Belum (lapor), namun sudah dikomunikasikan dengan kuasa hukumnya," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Nusa Tenggara Timur, Mindriyanti Astiningsih Laka Lena, meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komnas Perempuan mengawal kasus kekerasan seksuak eks Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman.

Asti menilai, Komnas HAM dan Komnas Perempuan harus turun tangan agar pengusutan kasus tersebut berjalan secara transparan.

"Kami harapkan dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM bisa bersama-sama mengawal penanganan kasus ini (agar) dilakukan secara akuntabel dan juga secara transparan," kata Asti saat ditemui di Kantor Komnas HAM Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Istri Gubernur NTT Melkiades Laka Lena ini mengatakan, penuntutan atau penetapan hukum para pelaku harus dilakukan dengan adil dan pasal yang harusnya dikenakan sesuai dengan kejahatan para penegak hukum.

"Ini pasti berlapis-lapis ya (pasal dakwaan). Jadi, supaya semua pihak yang terkait dengan masalah ini, Polda NTT, kemudian LPSK, kemudian dari Pemprov, dan dari semua pihak kita, kita bisa bersama-sama mengawal kasus ini," tutur Asti.

Di samping proses penegakan hukum, Asti meminta perlindungan dan pendampingan bagi para korban serta keluarga korban yang akan menjadi saksi juga diperhatikan.

"Dan ini perlu kerjasama lintas sektor, banyak pihak. Karena itu kami datang ke Komnas Perempuan dan juga Komnas HAM hari ini," kata dia.

Merespons Asti, Komisioner Komnas HAM Anis Hidaya memastikan bahwa lembaganya berkomitmen mengawasi dan memantau kasus kekerasan seksual eks Kapolres Ngada.

"Ada sejumlah rekomendasi yang sudah kami sampaikan kepada para pihak, terutama kepada kepolisian, kemudian LPSK, dan juga KomDigi," imbuh Anis.

Anis menilai penting setiap kasus kekerasan seksual, dan tentu saja kasus ini penting untuk dikawal bersama-sama, tidak hanya memastikan proses hukumnya, tetapi juga memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para korban.

"Tetapi juga bagaimana memastikan kasus yang serupa tidak terjadi di kemudian hari, dalam kasus yang sama," tutur Anis.

Sebagai informasi, eks Kapolres Ngada, Fajar, telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mencabuli sejumlah anak di bawah umur.

Praktik pencabulan tersebut pun direkam dan diunggah oleh Fajar ke dunia maya.

Selain dipidana, Fajar juga dinyatakan melanggar etik dalam kasus pencabulan anak di bawah umur, perzinaan, serta penggunaan narkoba.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa kerja sama internasional yang baik akan memberikan dampak positif pada penguatan sistem hukum nasional dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di kancah global.

Ia mengungkapkan bahwa hal tersebut terutama di tengah komitmen Indonesia untuk terus melangkah menuju status negara maju, salah satunya melalui kesiapan Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (The Organization for Economic Co-operation and Development/OECD).

"Indonesia siap menjadi anggota OECD. Untuk itu, kita harus terus memperkuat peran sektor hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan," ucap Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dalam apel pagi bersama para jajarannya di Jakarta (9/4), dirinya berharap Kementerian Koordinator (Kemenko) Kumham Imipas mampu terus berinovasi dan membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

Menurutnya, peran kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas sangat penting dalam mewujudkan tata kelola hukum dan pelayanan publik yang memenuhi standar global.

Di sisi lain, Yusril mengaku juga telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kehakiman Prancis sebagai bagian dari upaya membangun kerja sama internasional di bidang hukum.

Lebih lanjut, dia pun menegaskan kepada jajarannya mengenai pentingnya kembali fokus pada tugas dan fungsi masing-masing pasca libur panjang.

Menko mengingatkan bahwa seluruh jajaran Kemenko Kumham Imipas kini kembali dihadapkan pada berbagai agenda strategis nasional yang menuntut sinergi dan kerja sama yang solid antarkementerian.

"Kita harus menjaga kekompakan dan kebersamaan lintas kementerian. Kolaborasi yang baik menjadi kunci utama dalam menyukseskan berbagai program nasional yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” ucap dia kepada para jajarannya.

Apel pagi tersebut diikuti oleh seluruh pegawai dari jajaran Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Acara kemudian dilanjutkan dengan halal bihalal antarpegawai dan pimpinan kementerian yang berlangsung penuh keakraban.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat tinggi madya dan pratama dari seluruh unit kerja, serta perwakilan dari masing-masing kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa kerja sama internasional yang baik akan memberikan dampak positif pada penguatan sistem hukum nasional dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di kancah global.

Ia mengungkapkan bahwa hal tersebut terutama di tengah komitmen Indonesia untuk terus melangkah menuju status negara maju, salah satunya melalui kesiapan Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (The Organization for Economic Co-operation and Development/OECD).

"Indonesia siap menjadi anggota OECD. Untuk itu, kita harus terus memperkuat peran sektor hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan," ucap Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dalam apel pagi bersama para jajarannya di Jakarta (9/4), dirinya berharap Kementerian Koordinator (Kemenko) Kumham Imipas mampu terus berinovasi dan membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

Menurutnya, peran kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas sangat penting dalam mewujudkan tata kelola hukum dan pelayanan publik yang memenuhi standar global.

Di sisi lain, Yusril mengaku juga telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kehakiman Prancis sebagai bagian dari upaya membangun kerja sama internasional di bidang hukum.

Lebih lanjut, dia pun menegaskan kepada jajarannya mengenai pentingnya kembali fokus pada tugas dan fungsi masing-masing pasca libur panjang.

Menko mengingatkan bahwa seluruh jajaran Kemenko Kumham Imipas kini kembali dihadapkan pada berbagai agenda strategis nasional yang menuntut sinergi dan kerja sama yang solid antarkementerian.

"Kita harus menjaga kekompakan dan kebersamaan lintas kementerian. Kolaborasi yang baik menjadi kunci utama dalam menyukseskan berbagai program nasional yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” ucap dia kepada para jajarannya.

Apel pagi tersebut diikuti oleh seluruh pegawai dari jajaran Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Acara kemudian dilanjutkan dengan halal bihalal antarpegawai dan pimpinan kementerian yang berlangsung penuh keakraban.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat tinggi madya dan pratama dari seluruh unit kerja, serta perwakilan dari masing-masing kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025